Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan kebijakan fiskal sangat penting untuk mendukung industri hulu migas Indonesia. "Di Kemenkeu, kami akan sediakan fleksibilitas fiskal secara rasional dan sehat. Pemerintah mengatur upaya adaptif untuk sektor industri migas termasuk membawa masuk teknologi baru seperti penangkapan karbon. Jadi, kami bisa mencapai keamanan ketahanan energi dan menciptakan energi hijau dan mengurangi emisi," kata Sri dalam acara International Convention of Indonesian Upstream Oil and Gas (ICIUOG) 2023 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kabupaten Badung, Bali, Rabu (20/9/2023).

Terlebih kata dia, kebijakan fiskal Indonesia saat ini dalam kondisi sehat. "Tidak semua negara bisa begitu, ini pencapaian. Kami akan menggunakan fiscal tool kami untuk pemulihan Indonesia. Tahun ini, kebijakan fiskal kita akan mendukung produktivitas dan perkuat inklusivitas transformasi ekonomi, dari sisi pendapatan, pengeluaran, pembiayaan," ujar Sri.

Ia pun mencatat investasi hulu migas terus mengalami kenaikan, pada 2021 sebesar 10,9 miliar dolar AS kemudian meningkat sebesar 12,1 miliar dolar AS di 2022, dan pada 2023 ini mencapai 14,6 miliar dolar AS. Kendati demikian, ia mengungkapkan industri hulu migas juga dihadapkan dengan beberapa tantangan seperti penurunan lifting dan produksi migas.

"Investasi ini jadi peluang yang bisa ditingkatkan tetapi kita juga harus melihat industri hulu migas masih dihadapkan dengan tantangan strategis. Penurunan lifting dan produksi (migas) dan kemarin saya selesaikan RAPBN (rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara) dengan parlemen dan kami besok akan mendapatkan pengesahan RAPBN. Ini menunjukkan penurunan migas di Indonesia dan jelas akan berdampak ke pendapatan pajak dan PNBP (penerimaan negara bukan pajak)," tuturnya.

Sebelumnya, SKK Migas mencatat industri hulu migas membutuhkan investasi sekitar 20 miliar dolar AS per tahun. Investasi itu diperlukan untuk mendukung capaian target produksi sebesar 1 juta barel per hari (BOPD) dan gas menjadi 12 miliar kaki kubik per hari (BSCFD) pada 2030.

"Target 2030 bisa dicapai dengan syarat kita melakukan aktivitas yang agresif dan investasi yang masif. Kita perlu mengebor lebih dari 1.000 sumur per tahun setelah 2025. Kita juga perlu menarik investasi lebih dari 20 miliar dolar AS per tahun," ujar Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dalam sambutannya saat pembukaan acara tersebut.

Sumber: ekonomi.republika.co.id

Kejayaan industri minyak dan gas (migas) tanah air bukan hanya soal pencapaian puncak produksi migas tertinggi, melainkan juga peningkatan atas manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Berdasar hal tersebut, Kementerian ESDM telah melahirkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi dimana Pemerintah Daerah akan mendapatkan pembagian saham sebanyak 10%. Dengan harapan, masyarakat daerah potensi migas dapat menikmati hasil yang lebih nyata. Menariknya, investasi 10% partisipasi daerah tersebut dapat ditanggung oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Ini adalah kemudahan bagi daerah penghasil migas.

Ketidakpastian harga minyak dunia, seringkali menjadi tantangan bagi industri migas. Pemerintah bergerak untuk mencari terobosan baru dengan mendorong praktek-praktek efisiensi. Kini, masa depan bisnis migas dikendalikan oleh efisiensi biaya (cost game).

"Efisiensi dan peningkatan kontribusi menjadi kunci. Saat ini prioritasnya adalah meningkatkan efisiensi melalui pengelolaan yang lebih baik, sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat,” tegas Menteri ESDM Ignasius Jonan pada berbagai kesempatan.

Sejarah baru pengelolaan migas nasional pun ditorehkan. Dalam rangka mendorong efisiensi, awal tahun 2017, sistem Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract/PSC) Gross Split mulai menggantikan sistem PSC Cost Recovery yang sudah berlangsung sejak tahun 1960an. Salah satu alasannya, skema PSC cost recovery dinilai membebani uang rakyat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sejak tahun 2015, untuk pertama kali dalam sejarah, cost revovery lebih besar dari penerimaan migas bagian Pemerintah. Bahkan, pada 2016, cost recovery telah menembus Rp 46,4 triliun sementara penerimaan bagian pemerintah hanya Rp 39,9 triliun.

Perubahan kebijakan ini membuahkan hasil. Terlebih, setelah Pemerintah menggelontorkan beberapa insentif di tengah tantangan harga minyak yang fluktuatif. Ditambah lagi, terbitnya aturan bebas pajak eksplorasi pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split yang ditetapkan dalam menjamin kemudahan pihak investor berbisnis migas di Indonesia.

Nyatanya di awal tahun 2018 ini, sudah ada 5 pemenang lelang Wilayah Kerja Migas Konvensional Tahun 2017 yang merupakan KKKS besar seperti Mubadala dan Repsol. Total komitmen investasi pertama sebesar USD 23,5 juta dan bonus tanda tangan sebesar USD 3,5 juta. Padahal, selama PSC Cost Recovery di tahun 2015 dan 2016, tak satupun lelang WK Migas yang ditawarkan dilirik para investor.

"Prinsip utama dari skema gross split adalah kepastian, kesederhanaan, dan efisiensi. Gross split akan memberikan kepastian bagi investor, karena parameter dalam pembagian split transparan dan terukur. Parameter ditentukan berdasarkan karakteristik lapangan serta kompleksitas pengembangan dan produksi," ujar Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, Selasa (20/2).

Selain efisiensi industri hulu migas, kontribusi terhadap penerimaan negara juga menjadi indikator penting. Setelah penerimaan Negara Tahun 2017 dari sektor migas mencapai Rp 138 triliun atau tembus 117% dari target yang ditetapkan, beberapa tren positif makin banyak bermunculan. Hal ini tidak terepas dari usaha serius Pemerintah dalam upaya menciptakan iklim investasi industri migas yang lebih baik guna mewujudkan Energi Berkeadilan.

Alih kelola Blok Mahakam, Misalnya. Pemerintah menugaskan PT Pertamina Hulu Mahakam mengelola blok bekas olahan Total E&P Indonesie, yang membuat negara memiliki sebagian besar saham dari Wilayah Kerja yang merupakan penghasil gas terbesar di Indonesia. Minimal 61% saham harus dimiliki nasional termasuk 10% kepemilikan daerah.

Kehadiran Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di salah satu wilayah penghasil gas terbesar di Indonesia mengukuhkan kehadiran negara dalam menjalankan amanat konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar (UUD 1945) Pasal 33 Ayat 3 dimana Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Tidak berhenti disitu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga telah  menyederhanakan beberapa regulasi yang dianggap sudah tidak sesuai dan berpotensi menghambat invetasi. Sudah ada 11 peraturan sektor migas yang dicabut, 10 peraturan yang disederhanakan menjadi 7 peraturan saja. Belum lagi perizinan sektor migas yang telah disederhanakan menjadi hanya 6 perizinan.

“Karena ini kepentingan bersama, kepentingan bangsa, kepentingan masyarakat, kepentingan nasional supaya investasinya meningkat, dan pertumbuhan ekonominya bisa meningkat, penciptaan lapangan kerjanya juga meningkat, kesejahteraan masyarakat jadi bisa meningkat," ujar Arcandra lagi.
 

Sumber: www.kominfo.go.id 

Pemerintah menargetkan di tahun ini sebanyak enam wilayah kerja (WK) migas yang ditawarkan kepada investor.

Sepanjang 2021 dan 2022, industri minyak dan gas mengalami pemulihan yang kuat. Sejumlah indikator mendukungnya, seperti harga migas pernah mencapai level tinggi, selain faktor mulai menderunya mesin produksi di sejumlah negara konsumen emas hitam.

Meskipun sejumlah indikator itu tentu sangat memberikan harapan, industri migas tetap masih diselimuti ketidakpastian yang cukup besar mengenai pertumbuhan di masa depan sebagai imbas dari masih berkecamuknya perang Ukraina-Rusia di Benua Eropa.

Namun secara umum, gambaran di atas tetap memberikan harapan bahwa bisnis migas masih cukup cerah di masa mendatang. Sejumlah sinyal dari transaksi bisnis di lini usaha itu akhir-akhir ini memberikan tanda-tanda itu.

Salah satunya, keberhasilan penuntasan divestasi Blok Masela. Artinya, divestasi Shell, kemudian masuknya Pertamina dan Petronas di blok raksasa Masela, telah memberikan angin segar bagi iklim investasi di Indonesia.

Dahulu, Blok Masela dimiliki masing-masing Inpex Masela (65 persen) dan Shell (35 persen). Namun seiring waktu, blok itu mengalami kondisi jalan di tempat selama 25 tahun.

Kemudian Shell memutuskan keluar dari blok itu pada 5 Jui 2020. Shell beralasan, proyek migas itu kurang kompetitif dibandingkan dengan portofolio proyek Shell di negara lain.

Tiga tahun sejak keputusan Shell untuk keluar dari Blok Masela, tepatnya pada Selasa (25/7/2023) akonsorsium Pertamina-Petronas Sdn Berhad dan Shell mencapai kesepakatan sales and purchasing Agreement (SPA) untuk pelepasan saham 35 persen atau senilai USD650 juta setara dengan Rp9,75 triliun (asumsi kurs Rp15.002 per dolar AS).

Dengan adanya SPA itu, Inpex Masela tetap menguasai 65 persen saham. Sedangkan 36 persen saham sisanya dimiliki masing-masing Pertamina melalui PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebanyak 20 persen hak partisipasi Blok Masela, sementara Petronas 15 persen. 

Tuntasnya divestasi Shell Abadi Masela tentu patut disyukuri, sama sepertinya diungkapkan Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto di sela-sela agenda IPA Convex, BSD Tangerang, Selasa (25/7/2023). “Divestasi Shell sudah tuntas. Alhamdulillah. Berikutnya, kami harapkan proyeknya segera jalan lagi,” ujar Dwi Soetjipto.

Tidak terlalu lama setelah divestasi Blok Masela tuntas, berikutnya Kementerian ESDM mengumumkan pemenang lelang tiga wilayah kerja (WK) Akia, WK Beluga, dan WK Bengara pada Kamis (27/7/2023).

Dari lelang WK migas tahap I-2023, pemerintah berhasil menarik investasi dalam negeri sebesar USD22,85 juta atau sekitar Rp 344,39 miliar, terdiri dari komitmen pasti tiga tahun USD22,20 juta dan bonus tanda tangan USD650.000.

Khusus 2023, pemerintah menargetkan sebanyak enam wilayah kerja (WK) yang ditawarkan kepada investor. Artinya, pencapaian keberhasilan lelang dan memperoleh investor masih sesuai dengan target ditetapkan tahun ini.

Sebagai perbandingan, pada 2022 pemerintah telah meneken lima kontrak kerja sama hasil lelang WK yaitu Agung I, Agung II, North Ketapang, Bertak Pijar Puyuh, dan Bawean.

Keberhasilan penuntasan divestasi Shell di Masela, dan keberhasilan pemerintah menawarkan sejumlah wilayah kerja migas kepada investor melalui lelang, merupakan sinyal yang positif bagi iklim usaha di sektor migas nasional.

Naik Terus

Ini juga sesuai dengan data SKK Migas mengenai investasi di sektor hulu migas yang terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada 2019 misalnya, investasi tercatat mencapai USD11,7 miliar, USD10,5 miliar (2020), USD10,9 miliar (2021), USD12,3 miliar, (2022) dan tahun ini diharapkan bisa tembus USD15,5 miliar.

Tren positif juga terlihat dari kinerja dari sisi produksi. Menurut data SKK Migas, hingga kuartal I-2023, realisasi lifting minyak dan gas (migas) bumi mengalami tren kenaikan.

Realisasi lifting minyak sepanjang Januari-Maret 2023 tercatat sebanyak 613.700 barrel setara minyak per hari (mbopd) atau hanya 92,8 persen dari target APBN tahun ini yang sebesar 660.000 mboepd.

Kemudian dari realisasi lifting atau produksi gas tercatat mencapai 5.399 juta standar kaki kubik per hari (mmscfd), atau mencapai 87,6 persen dari target yang sebesar 6.160 mmscfd. Meski begitu, tetap meningkat dari realisasi kuartal I-2022 yang sebanyak 5.321 mmscfd.

Berikutnya, realisasi reserves replacement ratio (RRR) tercatat mencapai 21 persen dari cadangan PoD atau OPLL hingga 31 Maret 2023, yakni 135 juta barel minyak ekuivalen (mmboe) dari target 642 (mmboe).

Sementara itu, untuk cost recovery hingga kuartal I-2023 tercatat sebesar USD1,53 miliar. Realisasi itu setara 18,5 persen dari target USD8,25 miliar di sepanjang tahun ini.

Yang jelas, dari sejumlah gambaran industri migas Indonesia seperti disebutkan di atas, kita wajib optimistis bisnis migas tanah air masih memberikan harapan yang menjanjikan pada 2023. Meskipun, lingkungan internasional masih terkena imbas berkepanjangan dari perang Rusia-Ukraina.
 

Sumber: indonesia.go.id

INDONESIA merupakan salah satu negara penghasil terbesar di dunia. Pada 2015, Indonesia masuk sepuluh negara teratas di dunia dalam produksi gas alam. Selain itu, Indonesia menduduki peringkat ketiga di kawasan Asia-Pasifik dalam hal cadangan gas alam terbesar setelah Australia dan Cina. Gas alam memang menjadi salah satu sumber energi alam yang penting dan sangat berharga, terutama untuk mendukung sektor perindustrian, pembangkit listrik, dan sektor komersial, serta memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut laporan CEIC Data, konsumsi gas alam di Indonesia pada 2021 sebesar 3.588 miliar standar kaki kubik per hari (BSCFD).

Jumlah permintaan gas alam atau gas bumi di Indonesia juga diperkirakan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Karena itu, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menargetkan produksi minyak bumi sebesar 1 juta barel per hari dan gas bumi 12 BSCFD pada 2030. Nantinya produksi tersebut diprioritaskan untuk pembeli dalam negeri, mengingat gas alam menjadi salah satu sumber energi yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Mengetahui pentingnya gas alam bagi kehidupan masyarakat, lantas apa itu gas alam dan apa saja jenis-jenisnya? Berikut ini informasinya.

Apa Itu Gas Alam?

Gas alam adalah sumber energi yang berasal dari fosil-fosil tanaman, hewan, dan mikroorganisme yang terperangkap serta tersimpan dalam lapisan bumi selama ribuan hingga jutaan tahun. Gas alam juga sering kali ditemukan bersama minyak bumi di ladang minyak dan gas alam.

Keberadaannya memiliki beragam manfaat yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Bahkan banyak negara di dunia mengandalkan gas alam sebagai sumber utama energi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagai salah satu sumber energi yang sangat bersih dan efisien, gas alam digunakan di berbagai sektor, termasuk industri, pembangkit listrik, rumah tangga, serta transportasi.

Gas alam dapat dibakar langsung untuk menghasilkan panas atau digunakan pada pembangkit listrik guna menghasilkan energi listrik. Selain itu, gas alam dapat diolah menjadi bahan bakar cair, seperti liquefied natural gas (LNG), atau dikompresi menjadi compressed natural gas (CNG) untuk digunakan sebagai bahan bakar kendaraan.

Di Indonesia, gas bumi mulai dimanfaatkan pada 1960-an. Sejak saat itu, industri gas di Indonesia berkembang pesat. Bahkan Indonesia juga pernah menjadi eksportir gas alam cair (LNG) terbesar di dunia. Pada era Orde Baru, pemerintah pernah mengekspor LNG ke sejumlah negara, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan.

Menurut catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ada beberapa proyek besar gas alam yang didirikan di Indonesia, antara lain Blok A Aceh, East Natuna, IDD, Merakes, Tangguh Train 3, Asap-Kido-Merah, dan Abadi. Sedangkan pada 2021, cadangan gas alam Indonesia dilaporkan mencapai 41,62 triliun kaki kubik persegi (TSCF), dengan cadangan paling banyak berada di Maluku dan Papua.

Berikut adalah perbedaan antara LNG, LPG, dan CNG, yang merupakan berbagai bentuk gas alam yang dapat ditemukan dan diolah di Indonesia:

1. LNG (Liquefied Natural Gas).

• LNG adalah bentuk gas alam yang diubah menjadi cairan dengan menurunkan suhunya menjadi -163 derajat Celsius pada tekanan atmosferis.
• Biasanya dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif karena memiliki sifat khusus seperti tidak berbau, tidak korosif, tidak mudah terbakar, dan tidak beracun.
• Kemudahan penyimpanan dan transportasi adalah keunggulan utamanya.
• Meski memiliki kelebihan, penggunaan LNG memerlukan infrastruktur yang kompleks.

2. LPG (Liquefied Petroleum Gas).

• LPG adalah bentuk gas alam yang paling populer dan banyak digunakan dalam masyarakat, terutama sebagai bahan bakar untuk memasak dan isi korek api.
• Terdiri dari propana dan butana.
• Diproduksi melalui proses penyulingan minyak bumi atau kondensasi gas bumi dalam kilang pengolahan gas alam.
• Disimpan dalam tangki bertekanan dan lebih mudah terbakar serta meledak jika terjadi kebocoran atau paparan panas ekstrem.

3. CNG (Compressed Natural Gas).

• CNG adalah jenis gas alam yang dikompresi pada tekanan tinggi sehingga volumenya menjadi lebih kecil, sekitar 1/250 dari volume gas pada keadaan standar.
• Dikompresi untuk memungkinkan jumlah pengangkutannya lebih banyak dan transportasi yang efisien.
• Tidak berbau dan tidak korosif, namun membutuhkan ruang penyimpanan yang luas dengan tekanan yang sangat tinggi.
• Banyak dimanfaatkan untuk keperluan industri gas dan pengangkutan CNG dilakukan menggunakan trailer dengan fasilitas pengiriman, transportasi, dan penerimaan.

Sumber: koran.tempo.co 

Menurut Deendarlianto. 

Pengamat Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Deendarlianto menyampaikan bahwa sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) berperan penting dan strategis di era transisi energi Indonesia yang sedang lakukan saat ini. “Peran industri hulu migas sangat besar dalam pemenuhan energi nasional selama masa transisi energi," kata Deendarlianto di Jakarta, Rabu. Ia mengatakan, industri hulu migas menjadi modal dasar dalam pembangunan nasional. Energi berbasis migas banyak dipakai sebagai bahan baku utama industri, manufaktur, serta penunjang sektor transportasi dan logistik.

Misalnya, pada sektor transportasi, menuju Net Zero Emission 2060 pemanfaatan kendaraan listrik masih terkendala karena belum totalitas. Menurut dia, pada masa-masa itu peran migas untuk sektor transportasi masih sangat kuat. Oleh karenanya, pemimpin mendatang tidak boleh melupakan hulu migas dan harus terus mendorong sektor ini agar terus berkembang dengan menyelesaikan berbagai aturan dan kebijakan insentif investasi hulu migas.

Menurut mantan Kepala Pusat Studi Energi UGM itu, migas digunakan sebagai bahan baku utama metanol dan produk-produk turunannya seperti plastik dan petrokimia. “Itu peran terbesar di industri hulu migas menuju era industrialisasi Indonesia ke depan terutama selama proses migrasi energi ke energi baru terbarukan,” ujar Deendarlianto. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, kebutuhan energi Indonesia mencapai 2,9 miliar setara barel minyak (SBM) pada 2050. Angka ini meningkat dari proyeksi 2040 yang sebanyak 2,1 miliar SBM.

Proyeksi peningkatan kebutuhan energi tersebut sesuai dengan pertumbuhan ekonomi, penduduk, harga energi, dan kebijakan pemerintah. Menurut sektornya, kebutuhan energi akan didominasi oleh sektor industri dengan perkiraan pertumbuhan rata-rata 3,9 persen per tahun. Kemudian, sektor komersial, rumah tangga, dan sektor lainnya juga terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk.

Adapun, laju pertumbuhan sektor transportasi diperkirakan lebih rendah dari sektor industri, yaitu 3,2 persen per tahun. Menurut jenisnya, kebutuhan energi akhir masih didominasi oleh bahan bakar minyak (BBM) dengan laju pertumbuhan rata-rata 2,8 persen per tahun. Ini terjadi karena penggunaan teknologi peralatan BBM masih lebih efisien daripada peralatan energi lain. Deendarlianto menjelaskan, Indonesia memiliki beberapa kebijakan yang memperkuat peran industri hulu migas, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional. “Dalam peraturan pemerintah tersebut, target program energi nasional kita jelas untuk 2025-2050 itu ada baurannya berapa migas, batu bara, energi baru terbarukan,” kata dia.

Pemerintah telah menetapkan target bauran energi nasional untuk tahun 2025 yang terdiri dari bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen, gas bumi 22 persen, minyak bumi 25 persen, dan batubara 30 persen. Menko Kemaritiman dan Investasi (Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan pada Oktober lalu juga menegaskan, sektor migas memiliki peran sangat penting dan strategis di semua negara. Energi selalu menjadi motor penggerak bagi investasi dan industri baru yang pada ujungnya akan menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Luhut mengajak semua pihak untuk memperkuat kolaborasi, kerja sama, dan inovasi demi mendukung keberlanjutan investasi di sektor hulu migas Indonesia dalam rangka mencapai target 1 juta BOPD minyak bumi dan 12 BSCFD gas pada 2030. Oleh karenanya, dalam waktu dekat pemerintah akan merilis regulasi berupa Peraturan Presiden (Perpres). "Tujuan perpres baru itu akan mengatur percepatan perizinan pengusahaan industri hulu migas. Finalisasi beberapa ketentuan dalam beleid anyar itu terus dilakukan," ujarnya.
 

Sumber: www.antaranews.com 

Transisi energi, baik dalam pengertian bergesernya pengelolaan energi dari yang lebih berbasis pada sumber energi non-terbarukan ke sumber energi baru-terbarukan maupun dalam pengertian bertransformasinya pengelolaan energi ke arah yang lebih ramah lingkungan telah menjadi tema dan gerakan kolektif dengan skala global. Bauran energi (energy mix) baik untuk energi primer maupun energi final, di tingkat global, regional, maupun nasional, tak terkecuali Indonesia, bergerak ke arah bauran energi dengan porsi energi "bersih" yang terus meningkat.

Dalam konteks ini, mencermati perkembangannya hingga saat ini, gas bumi (natural gas), sebagai salah satu sumber energi fosil yang relatif (paling) bersih dan secara teknis-ekonomis telah memiliki kemapanan (established), terlihat memainkan perannya yang strategis dan sentral, baik sebagai komponen maupun sebagai jembatan transisi energi.

Gas dalam Bauran Energi Global

Merujuk pada BP Statistical Review of World Energy 2022, porsi gas bumi dalam bauran energi primer global saat ini adalah sekitar 24% dan diproyeksi terus meningkat. Konsumsi gas bumi global selama 2011-2021 tercatat meningkat sekitar 1,78% per tahun. Sampai dengan 2030, rata-rata konsumsi gas global diproyeksikan terus meningkat hingga mencapai sekitar 74 billion cubic feet (bcf) per hari di tahun 2030. Sekitar 76% dari porsi peningkatan konsumsi gas bumi global tersebut diproyeksikan terutama berasal dari negara-negara Non-OECD.

Salah satu faktor pendorong relatif stabilnya pertumbuhan permintaan gas global adalah penggunaan gas di sektor ketenagalistrikan. Dalam skenario Net Zero Emission - International Energy Agency (IEA), pembangkit gas diproyeksi tumbuh untuk menggantikan fungsi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara. Permintaan gas untuk kebutuhan pembangkit diproyeksi meningkat dari 3,849 billion cubic metres (BCM) pada tahun 2018 menjadi 4,613 BCM pada 2035. Hal ini karena dari aspek teknis pembangkit gas memiliki keunggulan dan karakteristik yang relatif sama dengan PLTU.

Pembangkit gas memiliki capacity factor yang cukup tinggi sehingga dapat sangat berfungsi menjadi pembangkit base load. Biaya investasi per Mega Watt untuk pembangkit gas sejauh ini tercatat juga masih lebih rendah dibanding sebagian pembangkit energi non-fosil. Kebijakan pemanfaatan gas sebagai jembatan transisi energi memang menjadi pilihan rasional dan dilakukan oleh negara-negara dengan kelompok ekonomi utama seperti Amerika Serikat, Jerman, Rusia, dan China. Sampai dengan 2030, AS diproyeksi masih akan mempertahankan porsi gas di dalam bauran energi primernya sebesar 31%. Pada periode yang sama, porsi gas bumi di dalam bauran energi Rusia dan Jerman masing-masing diproyeksi masih sekitar 50% dan 12%. China juga berencana meningkatkan porsi gas dalam bauran energinya dari sekitar 10% pada 2020 menjadi 15% pada 2030.

Gas dalam Bauran Energi Nasional

Pada tahun 2022, porsi gas bumi dalam bauran energi primer nasional mencapai kisaran 15,96%. Proporsi tersebut diproyeksi terus berlanjut dan meningkat hingga 2050 mendatang. Dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) pemerintah memproyeksikan porsi gas bumi dalam bauran energi primer Indonesia tahun 2050 menjadi sekitar 24% atau terbesar kedua setelah energi baru terbarukan. Peran penting gas di dalam memenuhi kebutuhan energi nasional juga tercermin dari porsi dan volume pemanfaatan gas untuk kepentingan domestik yang terus meningkat. Pada tahun 2022 porsi pemanfaatan gas untuk kepentingan domestik tercatat sekitar 67,3%, meningkat dari tahun 2010 yang tercatat sekitar 43,8%.

Pada periode yang sama, volume pemanfaatan gas untuk kepentingan domestik juga meningkat sekitar 9%. Sektor industri, pupuk dan ketenagalistrikan tercatat sebagai kontributor utama dalam peningkatan konsumsi gas bumi domestik. Porsi konsumsi gas bumi sektor industri, pupuk dan ketenagalistrikan pada tahun 2022 masing-masing tercatat sekitar 31,7%,11,31% dan 10,92% dari total produksi gas nasional. Khusus di sektor industri, peran gas bumi sangat vital di industri petrokimia, baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku. Dari data Kementerian Perindustrian (2022) diketahui bahwa kapasitas produksi petrokimia Indonesia yang saat ini sekitar 7,1 juta ton per tahun, dengan sekitar 70 % kebutuhan petrokimia untuk domestik masih dipenuhi dari impor.

Berdasarkan perhitungan ReforMiner Institute, kebutuhan gas untuk bahan baku industri petrokimia domestik dengan kapasitas 7,1 juta ton per tahun tersebut dapat mencapai kisaran 716 BBTUD. Kebutuhan gas untuk bahan baku dan sumber energi untuk industri petrokimia berpotensi meningkat signifikan jika pemerintah menerapkan kebijakan substitusi terhadap sekitar 70% kebutuhan petrokimia yang masih diimpor dengan produksi dalam negeri.

Ketersediaan Gas Nasional

Berbeda dengan minyak bumi yang dalam hal ketersediaan - cadangan dan produksinya - dalam dua dekade terakhir ini trennya terus menurun, ketersediaan gas bumi nasional dari sisi kondisi dan perkembangannya relatif lebih baik. Berdasarkan data Kementerian ESDM (2022), Indonesia memiliki cadangan gas bumi terbukti sebesar 41,62 triliun kaki kubik persegi (trillion standard cubic feet/TSCF), dan diproyeksi masih dapat memenuhi kebutuhan nasional di periode transisi energi hingga 20 tahun mendatang. Dalam hal cadangan potensial yang jumlahnya mencapai 18,99 TSCF lebih dapat dikonversi menjadi cadangan terbukti, ketersediaan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan nasional akan lebih memadai untuk waktu yang lebih lama lagi.

Penemuan cadangan migas di tanah air dalam beberapa tahun terakhir seperti penemuan di Bronang-02, Wes Belut, Parang-02, Rembang-3B, dan Wolai- 02 juga lebih didominasi oleh gas bumi, Kandidat proyek strategis nasional sektor energi 2020-2024 seperti poyek Jambaran Tiung Biru, pengembangan lapangan Abadi Masela, proyek gas laut dalam IDD (Indonesian Deepwater Development) lapangan Gendalo-Gehem dan pengembangan Train-3 Tangguh merupakan proyek pengembangan dan pemanfaatan gas bumi.

Meskipun dari sisi ketersediaan cadangan dan potensinya masih (sangat) memadai, bukan berarti itu sudah akan menjamin berfungsinya gas bumi sebagai komponen dan jembatan transisi energi nasional secara optimal. Keterbatasan infrastruktur baik dalam hal infrastruktur pemrosesan, penerima, transmisi, distribusi untuk dapat menghubungkan titik-titik suplai dengan sentra-sentra konsumen gas bumi tetap dan akan terus menjadi penghalang optimalnya pengembangan dan pemanfaatan gas nasional, jika tidak ada terobosan langkah dan kebijakan yang dilakukan.

Ketidakpastian perihal keberlanjutan pelaksanaan proyek-proyek strategis seperti halnya pengembangan lapangan gas Abadi Masela dan proyek IDD Gendalo-Gehem, jika dibiarkan berlarut-larut dan tidak ditangani dengan baik, bisa membawa implikasi negatif dalam hal pemenuhan kebutuhan gas bumi nasional ke depan. Kemudahan berusaha dan jaminan pengembalian investasi yang kompetitif pada infrastruktur dan proyek-proyek gas tersebut, dengan demikian, dapat dikatakan merupakan kunci bagi Indonesia untuk dapat menerapkan transisi energi nasional secara mulus, dengan gas bumi sebagai salah satu komponen utama dan sekaligus jembatannya.

Sumber: www.cnbcindonesia.com