Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang berlokasi di Jalan Anggrek Neey Murni, Slipi, Jakarta Barat, memiliki fasilitas baru yakni masjid yang diresmikan, Rabu (20/10/2021). Tempat ibadah bernama Masjid Ainul Hikmah tersebut dirancang oleh Her Pramtama. 

Her Pramtama atau akrab disapa Temmy menjelaskan, filosofi dari desain masjid yang dirancangnya tersebut mengacu pada pohon beringin. "Gubahan bentuk massa bangunan berupa bentuk persegi menyiratkan bentuk pohon beringin yang padat dan solid," kata Temmy dalam keterangannya, Rabu (21/10/2021). 

Menurut Temmy, bangunan ini memiliki lantai utama dan lantai mezanin. Terdapat selasar pada tiga sisi lantai utama yang berfungsi sebagai ruangan penerima. Karakter dari akar pohon beringin yang menjuntai hingga menyentuh tanah diekspresikan ke dalam filosofi desain arsitektural bentuk fasad yang berupa deretan pilar.

"Ada 44 pilar yang mengelilingi selubung masjid ini. Filosofinya diambil dari Asmaul Husna ke 44 yaitu Al Mujiib artinya Yang Maha Mengabulkan," jelasnya.  Makna ini memberikan pesan kepada seluruh jamaah yang berdoa di Masjid ini, untuk mengharapkan ridho dari Allah SWT dalam memperjuangkan aspirasi konstituennya.

Deretan pilar dengan bentuk membesar di bagian atas dan mengecil di bagian bawah menyiratkan bentuk akar pohon beringin yang menjuntai ke bawah. "Ini memiliki makna agar jamaah yang beribadah di masjid ini untuk senantiasa selalu ingat asal usul manusia yang diciptakan dari tanah," tutur dia. 

Bentuk lengkung pada deretan pilar terinspirasi dari karakter pohon beringin yang melambangkan karakter mengayomi dan meneduhkan. Bentuk lengkung ini dapat dirasakan pada dua sisi yaitu pada sisi luar bangunan maupun sisi dalam dalam bangunan. Pada waktu disinari oleh matahari, bayangan siluet bentuk lengkung ini akan terasa dramatis.

Balutan sisi luar bangunan ini didominasi pilar yang dilapisi marmer warna krem. Pemilihan warna ini merupakan turunan dari warna kuning Partai Golkar. Lokasi Masjid yang tegak lurus dengan akses masuk utama, menjadi titik tangkap utama pandangan mata. Secara psikologi warna krem ini menyimbolkan rasa ketenangan dan ketulusan.

Sumber artikel: Kompas.com

Arsitektur lanskap atau seni taman adalah ilmu yang mempelajari tentang seni, perencanaan, perancangan, manajemen, perawatan, dan perbaikan tanah dan perancangan konstruksi buatan-manusia skala besar.

Ruang lingkup dari profesi ini termasuk desain arsitektural, perencanaan lokasi, pengembangan estate, restorasi lingkungan,   perencanaan kota, perencanaan taman dan rekreasi, perencanaan regional, perencanaan ruang, dan perawatan sejarah.

Arsitek lanskap dianggap merupakan sebuah profesi yang setara dengan dokter dan pengacara, karena mereka membutuhkan pengajaran khusus dan lisensi profesional, seperti yang dibutuhkan oleh pekerja profesional lainnya.

Sejarah

Pada periode sebelum tahun 1800, sejarah arsitektur lanskap sebagian besar berupa perencanaan dan penerapan desain kebun untuk rumah keluarga ningrat, istana, properti kerajaan, bangunan ibadah dan religi, dan pusat pemerintahan. Contoh pekerjaan arsitektur lanskap besar dalam sejarah adalah karya André Le Nôtre di Vaux-le-Vicomte dan karya di Palace of Versailles untuk raja Louis XIV.

Orang pertama yang menuliskan pembuatan lanskap di atas kertas adalah Joseph Addison pada tahun 1712. Istilah landscape architecture ditemukan oleh Gilbert Laing Meason pada tahun 1828 dan mulai digunakan sebagai sebuah istilah dalam bidang pekerjaan oleh Frederick Law Olmsted pada tahun 1863. American Society of Landscape Architects didirikan pada tahun 1899. International Federation of Landscape Architects didirikan pada tahun 1948 dengan kantor pusat di Versailles.

Bidang penerapan

Berbagai bidang keprofesionalan dalam arsitektur lanskap cukup luas, namun beberapa yang sering dilakukan yaitu:

• Perencanaan dalam bentuk model berskala
• Desain infrastruktur dan fasilitas sipil
• Pembangunan berkelanjutan
• Manajemen limpasan air hujan
• Desain kampus dan institusi pendidikan publik
• Taman, kebun raya, arboretum, jalur hijau, dan taman nasional
• Fasilitas rekreasi
• Kawasan perumahan, industri, dan komersial
• Struktur penyangga transportasi, jembatan, jalan raya, dan sebagainya
• Desain urban
• Daerah tujuan wisata alam dan sejarah
• Reservoir air
• Penilaian kualitas lingkungan dan lanskap
• Pengembangan kawasan tepi pantai
• Desain ekologis

Sumber artikel: Wikipedia.org

Urbanisme adalah studi tentang kota dan proses perencanaan kota (kota) yang mendorong keberlanjutan jangka panjang dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan dengan mengurangi makanan, limbah, dan dampak negatif terhadap manusia dan lingkungan. lingkungan Keberlanjutan mencakup, antara lain, aspek fisik, lingkungan, ekonomi, sosial, kesehatan, dan keadilan yang membentuk kota dan komunitas. Dalam konteks urbanisasi modern, istilah kota mengacu pada pemukiman manusia dengan berbagai ukuran, mulai dari desa kecil hingga kota besar, kota kecil dan kota sekitarnya, di kawasan/pedesaan/pedesaan. Keberlanjutan adalah bagian penting dari praktik profesional perencanaan kota dan desain kota, serta disiplin ilmu terkait seperti arsitektur lansekap, arsitektur, teknik sipil, dan lingkungan. Urbanisme hijau dan urbanisme ekologis adalah istilah luas lainnya yang mirip dengan urbanisme berkelanjutan, namun dapat diartikan sebagai fokus pada lingkungan dan ekosistem daripada aspek ekonomi dan sosial. Juga terkait dengan urbanisme berkelanjutan adalah praktik pengembangan lahan yang disebut Pembangunan berkelanjutan, yang merupakan proses pembangunan bangunan berkelanjutan secara fisik, serta praktik perencanaan kota yang disebut pertumbuhan cerdas atau pengelolaan pertumbuhan, yang menunjukkan proses perencanaan, perancangan, dan pembangunan pemukiman perkotaan yang lebih berkelanjutan daripada jika tidak direncanakan sesuai dengan kriteria dan prinsip keberlanjutan.

Terminologi

Asal mula istilah urbanisme berkelanjutan telah dikaitkan dengan Profesor Susan Owens dari Universitas Cambridge di Inggris pada tahun 1990-an, menurut mahasiswa doktoralnya dan sekarang profesor arsitektur Phillip Tabb. Program sarjana pertama yang dinamai Urbanisme Berkelanjutan didirikan oleh para profesor Michael Neuman dan Phillip Tabb di Universitas Texas AandM pada tahun 2002. Sekarang ada puluhan program universitas dengan nama tersebut di seluruh dunia. Pada tahun 2018, ada ratusan artikel ilmiah, buku, dan publikasi yang judulnya mengandung kata-kata urbanisme berkelanjutan dan ribuan artikel, buku, dan publikasi yang mengandung istilah itu, menurut Google Scholar.

Pada tahun 2007, dua peristiwa penting terjadi di Amerika Serikat yang memperluas basis pengetahuan dan difusi urbanisme berkelanjutan. Pertama adalah Konferensi Internasional tentang Urbanisme Berkelanjutan di Universitas Texas AandM pada bulan April, yang menarik hampir 200 orang dari lima benua. Yang kedua adalah penerbitan buku Sustainable Urbanism karya Doug Farr pada akhir tahun lalu. Menurut Farr, tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menghilangkan dampak lingkungan dari pembangunan perkotaan dengan menyediakan semua sumber daya lokal. Kami menilai keseluruhan kinerja barang dan jasa publik, seperti energi dan pangan, mulai dari produksi hingga konsumsi, dengan mempertimbangkan pembuangan limbah dan lingkungan eksternal. Sejak itu, penelitian dan penelitian di seluruh dunia telah memperluas cakupan buku Farr hingga mencakup isu-isu sosial, ekonomi, kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, lingkungan hidup, dan tubuh. Hal ini melampaui bidang desain perkotaan hingga perencanaan, kebijakan, dan pembangunan perkotaan. Pendekatan yang fokus pada faktor sosial dan ekonomi menggunakan istilah kota dan kota. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memasukkan perencanaan kota ke dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan globalnya sebagai Tujuan 11, Kota dan Komunitas Berkelanjutan.

Untuk mempromosikan dan meneliti kota berkelanjutan, termasuk lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, pemerintah, lembaga profesional, dan universitas. melakukan hal ini Lembaga penelitian, yayasan amal dan perusahaan profesional dari seluruh dunia. Untuk kehidupan perkotaan, eko-urbanisme adalah pendekatan lain yang berfokus pada penciptaan lingkungan perkotaan dengan cara yang ekologis dan mengatasi berkurangnya sumber daya dengan menciptakan sumber daya lokal, bukan rantai. Jika terjadi masalah serius. Seiring dengan berkembangnya konsep kota berketahanan, konsep kota berketahanan tidak hanya mencakup perubahan iklim, tetapi juga mencakup respons dinamis ekosistem perkotaan seperti kota terhadap bencana alam, perang dan konflik, guncangan dan krisis ekonomi, migrasi massal, dan guncangan lainnya.

Disadur dari Artikel : en.wikipedia.pemb

Sektor publik, juga dikenal sebagai sektor pemerintah, adalah bagian dari perekonomian yang mencakup layanan publik dan lembaga pemerintah. Sektor publik mencakup mereka yang bekerja untuk barang publik dan layanan pemerintah, seperti militer, penegakan hukum, infrastruktur, transportasi umum dan pendidikan publik, masyarakat, dan layanan kesehatan, serta pemerintah itu sendiri, seperti pejabat terpilih. Sektor publik dapat memberikan layanan yang tidak dapat dihindari oleh sektor swasta (misalnya lampu jalan), layanan yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya masyarakat yang menggunakannya. Perusahaan publik, atau badan usaha milik negara, adalah perusahaan komersial publik atau yang dibiayai sendiri yang menawarkan penjualan berbagai barang dan jasa khusus dan biasanya beroperasi secara komersial.

Organisasi yang tidak termasuk dalam sektor publik. : Bagian dari sektor publik, swasta atau sukarela. Sektor swasta adalah sektor perekonomian yang tujuannya menghasilkan keuntungan bagi pengusaha. Sektor sukarela, publik atau komunitas mencakup berbagai organisasi nirlaba yang berfokus pada masyarakat sipil. Di Inggris, istilah 'sektor publik' digunakan untuk merujuk pada organisasi sektor publik di luar pemerintah pusat.

Infrastruktur

Infrastruktur mencakup fasilitas yang mendukung anggota masyarakat dan sektor publik itu sendiri. Jalan raya dan jalan raya digunakan oleh pekerja dan warga negara. Yang terakhir, pegawai negeri, juga merupakan bagian dari masyarakat.

Jalan umum, jembatan, terowongan, sumber air, saluran pembuangan, saluran listrik, dan jalur komunikasi merupakan bagian dari infrastruktur publik. Para ekonom aliran Austria menolak pandangan bahwa penyediaan barang dan jasa publik tidak efisien. Murray Rothbard menulis: "Setiap pengurangan sektor publik, setiap peralihan pekerjaan dari sektor publik ke sektor swasta bermanfaat baik secara ekonomi maupun finansial." Bagi kaum libertarian dan liberal Amerika, sistem keuangan – sektor publik, termasuk perpajakan itu sendiri – bersifat padat karya dan tidak adil. Namun bahkan para pendukung terkemuka pemerintahan terbatas pun menentang gagasan ini, dengan alasan adanya kebutuhan yang kuat bagi sektor publik untuk menyediakan layanan tertentu, seperti pertahanan, utilitas, utilitas, dan pencegahan polusi.

Disadur dari Artikel : en.wikipedia.org

Administrasi Publik, atau kebijakan dan administrasi publik (bidang ilmu akademik), adalah proses kolektif melalui mana kebijakan publik dibuat dan dilaksanakan. Ini juga merupakan subbidang ilmu politik yang mempelajari proses kebijakan dan struktur, fungsi, dan perilaku lembaga-lembaga publik serta hubungan mereka dengan masyarakat lebih luas. Mahasiswa administrasi publik umumnya bekerja di sektor publik dan sektor sipil nirlaba, tetapi juga memiliki kesempatan untuk bekerja di sektor swasta berorientasi laba, terutama dalam peran yang terkait dengan pelayanan sipil, lembaga pemikir, politik, hubungan pemerintah, dan pengaruh kebijakan, humas, urusan regulasi, dan kepatuhan regulasi, konsultasi, asosiasi perdagangan, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), pengadaan publik (PP), kemitraan publik-swasta (P3), dan pemasaran/penjualan bisnis-ke-pemerintah (B2G).

Administrasi publik telah dijelaskan sebagai: "manajemen program-program publik"; "penerjemahan politik menjadi kenyataan yang dilihat warga setiap hari"; studi tentang pengambilan keputusan pemerintah; analisis kebijakan, dan berbagai masukan yang telah menghasilkannya; dan masukan yang diperlukan untuk menghasilkan kebijakan alternatif.

Studi dan penerapan administrasi publik didasarkan pada prinsip bahwa fungsi yang baik dari suatu organisasi atau lembaga bergantung pada manajemen yang efektif. Secara akademis, bidang administrasi publik adalah multidisiplin, dan proposal untuk subbidangnya sering menekankan enam pilar: sumber daya manusia, teori organisasi, analisis kebijakan, statistik, anggaran, dan etika. Prinsip-prinsip akademis administrasi publik dapat diterapkan pada hampir semua organisasi sosial, ekonomi, dan politik.

Pada tahun 1880-an, pegawai negeri Amerika Serikat (termasuk masa depan presiden Woodrow Wilson) dan akademisi mulai melakukan upaya bersama untuk memperbarui sistem pelayanan sipil Amerika dan meningkatkan administrasi publik menjadi disiplin ilmiah.

Pada pertengahan abad ke-20, teori birokrasi Max Weber dari Jerman naik daun, dan bersamanya minat substansial pada aspek teoritis administrasi publik. Konferensi Minnowbrook pada tahun 1968 yang diselenggarakan di Universitas Syracuse di bawah kepemimpinan Dwight Waldo melahirkan konsep Administrasi Publik Baru, sebuah gerakan penting dalam dunia akademis saat ini.

Manajemen terkadang disalah artikan dengan birokrasi. Namun, birokrasi adalah jenis organisasi khusus yang melampaui organisasi swasta dan lembaga pemerintah, termasuk sektor ketiga. Sebagai suatu disiplin ilmu, administrasi publik berupaya untuk secara sistematis mengelola, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan publik yang ditujukan untuk kesejahteraan sosial. Dalam politik, tujuannya adalah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan, dengan fokus pada kompleksitas administrasi publik.

Manajemen, politik, dan administrasi publik (sebuah disiplin ilmu), merupakan upaya kolaboratif. Beginilah cara kebijakan publik dirumuskan dan dipelihara. Ada juga subbidang ilmu politik yang mempelajari struktur, fungsi, dan perilaku sistem politik dan lembaga publik, termasuk hubungannya dengan masyarakat luas. Mahasiswa administrasi publik umumnya bekerja di sektor publik dan sektor sipil nirlaba, tetapi juga memiliki kesempatan untuk bekerja di sektor swasta berorientasi laba, terutama dalam peran yang terkait dengan pelayanan sipil, lembaga pemikir, politik, hubungan pemerintah, dan pengaruh kebijakan, humas, urusan regulasi, dan kepatuhan regulasi, konsultasi, asosiasi perdagangan, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), pengadaan publik (PP), kemitraan publik-swasta (P3), dan pemasaran/penjualan bisnis-ke-pemerintah (B2G).

Administrasi publik telah dijelaskan sebagai: "manajemen program-program publik"; "penerjemahan politik menjadi kenyataan yang dilihat warga setiap hari"; studi tentang pengambilan keputusan pemerintah; analisis kebijakan, dan berbagai masukan yang telah menghasilkannya; dan masukan yang diperlukan untuk menghasilkan kebijakan alternatif.

Studi dan penerapan administrasi publik didasarkan pada prinsip bahwa fungsi yang baik dari suatu organisasi atau lembaga bergantung pada manajemen yang efektif. Secara akademis, bidang administrasi publik adalah multidisiplin, dan proposal untuk subbidangnya sering menekankan enam pilar: sumber daya manusia, teori organisasi, analisis kebijakan, statistik, anggaran, dan etika. Prinsip-prinsip akademis administrasi publik dapat diterapkan pada hampir semua organisasi sosial, ekonomi, dan politik.

Pada tahun 1880-an, pegawai negeri Amerika Serikat (termasuk masa depan presiden Woodrow Wilson) dan akademisi mulai melakukan upaya bersama untuk memperbarui sistem pelayanan sipil Amerika dan meningkatkan administrasi publik menjadi disiplin ilmiah.

Pada pertengahan abad ke-20, teori birokrasi Max Weber dari Jerman naik daun, dan bersamanya minat substansial pada aspek teoritis administrasi publik. Konferensi Minnowbrook 1968, yang dikonvenasikan di Universitas Syracuse di bawah kepemimpinan Dwight Waldo, melahirkan konsep Administrasi Publik Baru, sebuah gerakan penting dalam disiplin ini saat ini.

Disadur dari Artikel : en.wikipedia.org

Dalam studi ekonomi sektor publik, pembangunan ekonomi dan sosial adalah proses di mana kesejahteraan ekonomi dan kualitas hidup suatu negara, wilayah, komunitas lokal, atau individu ditingkatkan sesuai dengan tujuan dan objektif yang ditetapkan.

Istilah ini sering digunakan pada abad ke-20 dan ke-21, tetapi konsep ini telah ada di Barat jauh sebelumnya.[rujukan dibutuhkan] "Modernisasi", "Pergaulan Barat", dan terutama "industrialisasi" adalah istilah lain yang sering digunakan ketika membahas pembangunan ekonomi. Secara historis, kebijakan pembangunan ekonomi difokuskan pada industrialisasi dan infrastruktur; sejak tahun 1960-an, fokusnya semakin banyak pada pengurangan kemiskinan.[1]

Sementara pembangunan ekonomi adalah intervensi kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi adalah fenomena produktivitas pasar dan peningkatan PDB; ekonom Amartya Sen menggambarkan pertumbuhan ekonomi hanya sebagai "salah satu aspek dari proses pembangunan ekonomi".

Tujuan Pembangunan Ekonomi
Pembangunan suatu negara telah dikaitkan dengan berbagai konsep tetapi umumnya mencakup pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas,[13] sistem politik yang mencerminkan seakurat mungkin preferensi warganya,[14][15] perluasan hak kepada semua kelompok sosial dan peluang untuk memperolehnya,[16] dan fungsi yang tepat dari lembaga dan organisasi yang dapat menangani tugas yang lebih teknis dan logistik (misalnya, mengumpulkan pajak dan memberikan layanan publik).[17][18] Proses ini menggambarkan kemampuan Negara untuk mengelola ekonomi, politik, masyarakat, dan administrasi publiknya.[19] Umumnya, kebijakan pembangunan ekonomi berusaha menyelesaikan masalah-masalah dalam topik-topik ini.

Dengan ini, pembangunan ekonomi biasanya dikaitkan dengan peningkatan dalam berbagai bidang atau indikator (seperti tingkat melek huruf, harapan hidup, dan tingkat kemiskinan), yang mungkin menjadi penyebab pembangunan ekonomi daripada akibat dari program pembangunan ekonomi khusus. Sebagai contoh, peningkatan kesehatan dan pendidikan telah erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi hubungan sebab akibat dengan pembangunan ekonomi mungkin tidak jelas. Dalam hal apapun, penting untuk tidak mengharapkan bahwa program pembangunan ekonomi tertentu dapat menyelesaikan banyak masalah sekaligus karena itu akan menetapkan tujuan yang sulit dicapai bagi mereka yang sangat tidak mungkin bisa dicapai. Setiap kebijakan pembangunan harus menetapkan tujuan terbatas dan pendekatan bertahap untuk menghindari jatuh ke dalam sesuatu yang Prittchet, Woolcock, dan Andrews sebut 'memikul beban terlalu dini'.[19]

Banyak kali tujuan pembangunan ekonomi negara tertentu tidak dapat dicapai karena mereka kekurangan kemampuan Negara untuk melakukannya. Sebagai contoh, jika sebuah negara memiliki sedikit kemampuan untuk menjalankan fungsi dasar seperti keamanan dan penegakan hukum atau penyediaan layanan pokok, maka tidak mungkin sebuah program yang ingin mendorong zona perdagangan bebas (kawasan ekonomi khusus) atau mendistribusikan vaksin ke populasi rentan dapat mencapai tujuannya. Hal ini sering diabaikan oleh berbagai organisasi internasional, program bantuan, dan bahkan pemerintah yang berpartisipasi yang mencoba melaksanakan 'praktik terbaik' dari tempat lain dengan cara yang hampir sama tanpa banyak keberhasilan. Isomorfisme meniru -mengadopsi bentuk organisasi yang telah berhasil di tempat lain tetapi hanya menyembunyikan disfungsi institusional tanpa menyelesaikannya di negara asal- dapat berkontribusi pada membuat negara terjebak dalam 'jerat kemampuan' di mana negara tidak maju dalam mencapai tujuan pembangunan mereka.[19] Contoh dari hal ini dapat dilihat melalui beberapa kritik terhadap bantuan luar negeri dan tingkat keberhasilannya dalam membantu negara-negara berkembang.[rujukan dibutuhkan]

Selain masalah kesesuaian insentif yang dapat terjadi pada sumbangan bantuan luar negeri -negara pemberi bantuan terus memberikannya kepada negara-negara dengan sedikit hasil pertumbuhan ekonomi[20] tetapi dengan pemimpin korup yang sejalan dengan kepentingan geopolitik dan agenda negara pemberi bantuan[21] - ada masalah kerapuhan fiskal yang terkait dengan menerima sejumlah besar pendapatan pemerintah melalui bantuan luar negeri. Pemerintahan yang dapat mengumpulkan jumlah pendapatan yang signifikan dari sumber ini kurang bertanggung jawab kepada warganya (mereka lebih otonom) karena mereka memiliki tekanan yang lebih sedikit untuk menggunakan sumber daya tersebut secara sah. Sama seperti yang telah didokumentasikan untuk negara-negara dengan pasokan sumber daya alam yang berlimpah seperti minyak,[23] negara-negara yang anggaran pemerintahnya sebagian besar terdiri dari sumbangan bantuan luar negeri dan bukan pajak reguler kurang mungkin memiliki insentif untuk mengembangkan institusi publik yang efektif.[22] Hal ini pada gilirannya dapat merusak upaya negara untuk berkembang.

Disadur dari Artikel : en.wikipedia.org