Sektor publik, juga dikenal sebagai sektor pemerintah, adalah bagian dari perekonomian yang mencakup layanan publik dan lembaga pemerintah. Sektor publik mencakup mereka yang bekerja untuk barang publik dan layanan pemerintah, seperti militer, penegakan hukum, infrastruktur, transportasi umum dan pendidikan publik, masyarakat, dan layanan kesehatan, serta pemerintah itu sendiri, seperti pejabat terpilih. Sektor publik dapat memberikan layanan yang tidak dapat dihindari oleh sektor swasta (misalnya lampu jalan), layanan yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya masyarakat yang menggunakannya. Perusahaan publik, atau badan usaha milik negara, adalah perusahaan komersial publik atau yang dibiayai sendiri yang menawarkan penjualan berbagai barang dan jasa khusus dan biasanya beroperasi secara komersial.
Organisasi yang tidak termasuk dalam sektor publik. : Bagian dari sektor publik, swasta atau sukarela. Sektor swasta adalah sektor perekonomian yang tujuannya menghasilkan keuntungan bagi pengusaha. Sektor sukarela, publik atau komunitas mencakup berbagai organisasi nirlaba yang berfokus pada masyarakat sipil. Di Inggris, istilah 'sektor publik' digunakan untuk merujuk pada organisasi sektor publik di luar pemerintah pusat.
Infrastruktur
Infrastruktur mencakup fasilitas yang mendukung anggota masyarakat dan sektor publik itu sendiri. Jalan raya dan jalan raya digunakan oleh pekerja dan warga negara. Yang terakhir, pegawai negeri, juga merupakan bagian dari masyarakat.
Jalan umum, jembatan, terowongan, sumber air, saluran pembuangan, saluran listrik, dan jalur komunikasi merupakan bagian dari infrastruktur publik. Para ekonom aliran Austria menolak pandangan bahwa penyediaan barang dan jasa publik tidak efisien. Murray Rothbard menulis: "Setiap pengurangan sektor publik, setiap peralihan pekerjaan dari sektor publik ke sektor swasta bermanfaat baik secara ekonomi maupun finansial." Bagi kaum libertarian dan liberal Amerika, sistem keuangan – sektor publik, termasuk perpajakan itu sendiri – bersifat padat karya dan tidak adil. Namun bahkan para pendukung terkemuka pemerintahan terbatas pun menentang gagasan ini, dengan alasan adanya kebutuhan yang kuat bagi sektor publik untuk menyediakan layanan tertentu, seperti pertahanan, utilitas, utilitas, dan pencegahan polusi.
Disadur dari Artikel : en.wikipedia.org