Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan, mengatakan angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi sangat miris. APK perguruan tinggi 2023 hanya 31,45 persen.

"Artinya, masih ada 68,55 persen siswa lulusan SMA tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi," kata Cecep dalam Forum Beasiswa Indonesia, Jumat, 23 Februari 2024.
 
Hal ini juga pernah membuat Presiden Joko Widodo kaget. "Begitu kita masih sangat rendah, bahkan tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga di Asia," ungkap dia.

Cecep mengatakan rendahnya APK perguruan tinggi dipengaruhi beberapa hal. Salah satunya, kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT).
 
"Para pemangku kebijakan semestinya paham betapa mahalnya biaya pendidikan tinggi. Tidak jelasnya regulasi pemerintah, membuat kebijakan UKT semakin tinggi, mempersulit akses pendidikan tinggi," tutur dia.

Sumber: medcom.id

Mengapa pendidikan tinggi penting?  

Pendidikan tinggi adalah aset budaya dan ilmu pengetahuan yang kaya yang memungkinkan pengembangan pribadi dan mendorong perubahan ekonomi, teknologi dan sosial. Universitas ini mendorong pertukaran pengetahuan, penelitian dan inovasi serta membekali siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi pasar tenaga kerja yang terus berubah. Bagi siswa yang berada dalam kondisi rentan, ini adalah paspor menuju keamanan ekonomi dan masa depan yang stabil. 

Bagaimana situasi saat ini? 

Pendidikan tinggi telah berubah secara dramatis selama beberapa dekade terakhir dengan meningkatnya pendaftaran, mobilitas mahasiswa, keragaman pendidikan, dinamika penelitian dan teknologi. Sekitar 254 juta pelajar terdaftar di universitas-universitas di seluruh dunia jumlah ini meningkat lebih dari dua kali lipat dalam 20 tahun terakhir dan diperkirakan akan terus bertambah.

Meskipun terdapat lonjakan permintaan, rasio pendaftaran secara keseluruhan adalah 42% dengan perbedaan yang besar antar negara dan wilayah. Lebih dari 6,4 juta siswa melanjutkan pendidikan lebih lanjut di luar negeri. Dan di antara lebih dari 82 juta pengungsi di dunia, hanya 7% dari pemuda yang memenuhi syarat yang terdaftar di pendidikan tinggi, sedangkan angka perbandingan untuk pendidikan dasar dan menengah masing-masing adalah 68% dan 34%. Pandemi COVID-19 semakin mengganggu penyediaan pendidikan tinggi. 

Apa yang dilakukan UNESCO untuk menjamin akses setiap orang terhadap pendidikan tinggi? 

Pekerjaan UNESCO selaras dengan bertujuan, pada tahun 2030, “untuk memastikan akses yang setara bagi semua perempuan dan laki-laki terhadap pendidikan teknis, kejuruan, dan pendidikan tinggi berkualitas dan terjangkau, termasuk universitas”. Untuk mencapai hal ini, UNESCO mendukung negara-negara dengan memberikan pengetahuan, informasi berbasis bukti dan bantuan teknis dalam pengembangan sistem dan kebijakan pendidikan tinggi berdasarkan pemerataan kesempatan bagi semua siswa. 

UNESCO mendukung negara-negara untuk meningkatkan pengakuan, mobilitas dan kerja sama antar universitas melalui ratifikasi dan implementasi Konvensi Global tentang Pengakuan Kualifikasi Pendidikan Tinggi dan konvensi pengakuan regional . Untuk mengatasi rendahnya jumlah pengungsi muda yang bersekolah di perguruan tinggi, UNESCO telah mengembangkan Paspor Kualifikasi UNESCO untuk Pengungsi dan Migran Rentan , sebuah alat yang memudahkan kelompok-kelompok yang memiliki kualifikasi untuk berpindah antar negara.

Paspor menyatukan informasi tentang pendidikan dan kualifikasi lainnya, bahasa, riwayat pekerjaan. UNESCO memberikan fokus khusus pada Afrika melalui proyek-proyek seperti Pendidikan Teknik Tinggi di Afrika untuk tenaga kerja teknis dan inovatif yang didukung oleh China Funds-in-Trust.

Bagaimana UNESCO menjamin kualitas pendidikan tinggi? 

Meledaknya permintaan akan pendidikan tinggi dan meningkatnya internasionalisasi berarti UNESCO memperluas pekerjaannya dalam penjaminan mutu, membantu negara-negara anggota untuk membentuk lembaga dan mekanisme mereka sendiri untuk meningkatkan mutu dan mengembangkan kebijakan khususnya di negara-negara berkembang dan berdasarkan pada Konvensi. Tidak adanya lembaga seperti ini di banyak negara membuat siswa lebih rentan terhadap penyedia layanan yang eksploitatif.  

Hal ini juga memfasilitasi pertukaran praktik baik dan pendekatan inovatif untuk memperluas inklusi dalam pendidikan tinggi. Sebagai bagian dari pekerjaan ini, universitas ini berkolaborasi dengan Asosiasi Universitas Internasional untuk menghasilkan Basis Data Pendidikan Tinggi Dunia yang menyediakan informasi tentang sistem, kredensial, dan institusi pendidikan tinggi di seluruh dunia. 

Bagaimana UNESCO mengimbangi perubahan digital?  

Perluasan konektivitas di seluruh dunia telah mendorong pertumbuhan pembelajaran online dan campuran, dan mengungkapkan pentingnya layanan digital, seperti Kecerdasan Buatan, Big Data, dan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Tinggi dalam membantu institusi pendidikan tinggi memanfaatkan data untuk perencanaan, pembiayaan, dan kualitas yang lebih baik. . 

Pandemi COVID-19 telah mempercepat transformasi ini dan meningkatkan jumlah penyedia dan jangkauan penawaran gelar dari pendidikan lintas negara hingga luar negeri. Organisasi ini memberikan dukungan teknis dan saran kebijakan mengenai pendekatan inovatif untuk memperluas akses dan inklusi termasuk melalui penggunaan TIK dan dengan mengembangkan jenis peluang pembelajaran baru baik di kampus maupun online. 

Bagaimana UNESCO mengatasi kebutuhan pasar kerja yang terus berubah?

Pasar tenaga kerja mengalami perubahan yang cepat, dengan meningkatnya digitalisasi dan penghijauan perekonomian, serta meningkatnya internasionalisasi pendidikan tinggi. UNESCO sangat menekankan pada pengembangan pendidikan ilmu pengetahuan, teknologi, teknik dan matematika (STEM), yang sangat diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan dan inovasi.

Hal ini bertujuan untuk memperkuat pengembangan keterampilan bagi kaum muda dan orang dewasa, khususnya literasi, TVET, STEM dan pendidikan tinggi untuk memenuhi tuntutan individu, pasar tenaga kerja, dan masyarakat.  

Disadur dari: www.unesco.org

Ketika banyak pihak di sektor pendidikan masih bergulat dengan cara menjauhkan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) generatif dari sekolah-sekolah, para siswa di Pekanbaru, Riau, secara aktif menggunakannya sebagai bagian dari program perintis pemerintah daerah.

“AI adalah kunci untuk mempersiapkan masa depan di Riau dan Indonesia, dengan demikian mewujudkan visi ‘Indonesia Emas’ yang berkembang menuju negara maju yang diantisipasi,” ujar Gubernur Syamsuar pada saat peluncuran program ini bulan Oktober lalu, seperti yang dilaporkan dalam sebuah siaran pers dari Universitas Insan Cita Indonesia (UICI).

Universitas yang berbasis di Jakarta ini mengembangkan program pendidikan berbasis AI yang sekarang sedang diujicobakan di beberapa sekolah menengah atas di Riau. Di sekolah-sekolah ini, para siswa mempelajari kurikulum yang telah dikurasi sesuai dengan kecepatan dan lokasi yang mereka inginkan, baik di rumah maupun di kafe, dengan menggunakan komputer pribadi. Para guru memantau perkembangan mereka dengan seksama.

UICI adalah pelopor dalam pendidikan berbasis teknologi di Indonesia. Universitas ini mendeskripsikan dirinya sebagai universitas pertama di Indonesia yang “sepenuhnya digital” dan menggunakan AI Digital Simulator Teaching Learning System yang memungkinkan para mahasiswa untuk belajar kapan saja dan di mana saja, dengan atau tanpa koneksi internet.

Di Semarang, Jawa Tengah, Binus School juga memelopori penggunaan AI dan augmented reality untuk menghidupkan mata pelajaran yang abstrak. Di dalam laboratorium khusus, siswa dapat menjelajahi subjek yang kompleks seperti tata surya dengan cara yang mudah diakses dan menarik secara visual, dan membenamkan diri dalam dunia prasejarah animasi untuk belajar tentang dinosaurus.

Selama pandemi, sektor start-up teknologi pendidikan berkembang pesat, karena para siswa menerima dana dari pemerintah untuk mengambil kursus online. Ketika dana tersebut mengering pasca pandemi dan para siswa kembali ke ruang kelas, kegembiraan atas perusahaan rintisan teknologi pendidikan pun meredup. Namun, teknologi untuk meningkatkan pembelajaran tidak hanya terbatas pada perusahaan rintisan saja, selama institusi pendidikan tradisional juga merangkulnya.

Yandra Arkeman, seorang profesor di bidang teknologi agroindustri di Institut Pertanian Bogor (IPB), membayangkan AI dan metaverse merevolusi pembelajaran: Sebuah dunia di mana kolokasi fisik antara guru dan siswa tidak diperlukan, di mana alat peraga biologi yang lama menjadi usang.

“Pendidikan sedang melangkah ke dimensi ketiga,” tegasnya.

Namun demikian, presiden komisaris Orbit Future Academy, Ilham Akbar Habibie, mencatat adanya penekanan yang terus-menerus pada kehadiran fisik di sekolah-sekolah di Indonesia. Berbagi sumber daya pendidikan secara digital dapat mengatasi ketidakmerataan pendidikan berkualitas di seluruh nusantara.

Terlepas dari inisiatif Merdeka Belajar dari pemerintah, yang memungkinkan siswa untuk mengambil kursus online dari universitas lain, pembatasan teritorial dalam pendaftaran sekolah menengah dan tidak diakuinya pendidikan online asinkron menghambat pertumbuhan pendidikan online atau pembelajaran jarak jauh.

Arkeman menekankan perlunya regulasi yang dapat mengimbangi lompatan teknologi, terutama di bidang pendidikan. Para guru juga perlu dilatih kembali untuk dapat sepenuhnya memanfaatkan kekuatan internet di ruang kelas.

Dan kemudian ada kekhawatiran tentang kecurangan, atau bagaimana siswa meminta alat AI seperti ChatGPT untuk menjawab tes online mereka untuk mereka.

Untuk mengatasi hal ini, Yayasan Orbit milik mendiang Hasri Ainun Habibie menciptakan Orbit360, sebuah layanan pendidikan yang mendukung transformasi digital di sekolah. Orbit360 menawarkan fitur ujian online yang meminimalisir kemungkinan siswa terlibat dalam praktik ketidakjujuran dengan memberikan hukuman waktu ketika sistem mendeteksi bahwa siswa mencoba mencari jawaban di tempat lain.

Selain memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pendidikan, Ilham menekankan bahwa Indonesia juga harus meningkatkan pendidikan tentang teknologi.

Ilham percaya bahwa kurikulum Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics (STEAM), serta pembelajaran berbasis proyek (PBL) yang menerapkan pengetahuan teoritis ke dalam tantangan dunia nyata, harus diwajibkan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia.

Beliau menyoroti pentingnya literasi digital dalam konteks pendidikan, dengan menunjukkan bahwa siswa cenderung memiliki tingkat literasi digital yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang tua atau guru, tergantung pada generasi mereka.

Literasi digital dianggap sebagai hambatan yang signifikan karena, tanpa pemahaman yang memadai, para pemangku kepentingan mungkin tidak melihat relevansi dan manfaat dari sistem pendidikan berbasis teknologi.

Selain literasi digital, Ilham mencatat hambatan lain dalam teknologi pendidikan, termasuk potensi

biaya tambahan. Meskipun efektivitas dan efisiensi penggunaan teknologi meningkat, beberapa pihak mungkin enggan untuk berubah karena terbiasa dengan sistem tradisional.

Arkeman juga mengungkapkan harapannya terhadap perkembangan industri teknologi pendidikan di Indonesia.

“Saya berharap di masa depan, Indonesia dapat menjadi produsen teknologi pendidikan, dengan inovasi-inovasi yang dapat membantu negara ini menjadi pemimpin dalam teknologi digital, bukan hanya menjadi konsumen,” ujarnya.

Disadur dari: asianews.network

Tidak sedikit orang yang mengeluh tentang pendidikan tinggi saat ini. Namun, jika dicermati, hampir tidak ada keluhan yang benar-benar berkaitan dengan hakikat pendidikan .

Kita mendengar hal-hal seperti “proses penerbitan makalah bisa lebih baik”, “dibutuhkan lebih banyak keberagaman”, dan “sekolah itu terlalu mahal”. Semua masalah ini layak untuk dibicarakan, namun semuanya berada dalam sistem pendidikan. Di sisi lain, ada satu masalah dalam pendidikan modern yang membuatnya sangat buruk: pendidikannya terlalu terspesialisasi.

Apa yang saya maksud dengan terlalu terspesialisasi? Sederhananya, pendidikan terbaik saat ini pun hanya mengajarkan kita hal tersebut detail bidang kompleks seperti ilmu data, kimia organik, pemrograman berorientasi objek, dan membedah tubuh manusia. Namun, pendidikan sama sekali mengabaikan pertanyaan mendasar tentang keberadaan dan peran kita di planet ini.

Dengan kata lain, meskipun kita bisa menemukan banyak sekali sekolah yang dapat mengajari kita cara menulis aplikasi web, hampir tidak ada sekolah yang benar-benar mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan mendasar tentang masyarakat . Di sini, saya membahas pertanyaan seperti: apakah sistem ekonomi kita saat ini berkelanjutan? Atau: apa arti hidup selain bekerja dan bereproduksi? Apa yang kita lakukan terhadap kepunahan massal yang kita sebabkan?

Anda mungkin berkata: belajar filsafat. Tetapi bahkan filsafat atau bidang seperti psikologi cenderung mempelajari hal-hal yang abstrak dan analitis. Hampir tidak ada pendefinisian ulang atau pemikiran tentang hakikat paling mendasar dari segala sesuatu. Percayalah, saya telah membaca banyak filsafat dan psikologi dan saya telah mencapai puncaknya, hingga meraih gelar PhD di bidang matematika murni.

Sifat pendidikan yang terspesialisasi ini menyebabkan dua masalah serius . Yang pertama adalah bahwa isi semua kurikulum telah disesuaikan untuk mengubah umat manusia menjadi roda penggerak dalam sistem ekonomi kita saat ini yang terutama mendorong konsumerisme daripada keselarasan dengan biosfer.

Dengan kata lain, universitas mendorong mahasiswanya untuk mendapatkan pekerjaan yang tujuan satu-satunya adalah menjaga sistem kita yang sakit dan penuh kekerasan tetap berjalan.

Masalah kedua dengan spesialisasi adalah ia mengindoktrinasi siswa agar percaya bahwa satu-satunya solusi terhadap permasalahan dunia adalah pengetahuan dan teknologi khusus . Perubahan iklim? Panel surya, tenaga fusi, dan baterai yang lebih baik akan menyelamatkan kita. Ciptakan saja!

Pada kenyataannya, kita membutuhkan siswa untuk menghabiskan setidaknya separuh waktu mereka dalam pendidikan pada masalah-masalah umum dan ide-ide. Kali ini harus diintegrasikan ke dalam setiap kelas, berkaitan kembali dengan materi kelas. Mereka perlu digiring dalam perdebatan dan diskusi untuk mengkaji kembali setiap aspek masyarakat, dan untuk percaya bahwa mereka dapat mengubahnya.

Dan, perubahan-perubahan ini perlu melampaui perubahan-perubahan kecil yang hanya membantu memajukan paradigma pertumbuhan ekonomi saat ini : perubahan-perubahan tersebut perlu menggerakkan kita menuju budaya yang benar-benar berkelanjutan di mana semua kehidupan, baik manusia maupun bukan manusia, hidup dalam harmoni.

Saat ini, universitas dan perguruan tinggi melakukan pekerjaan yang buruk dalam membuat siswanya benar-benar berpikir dan mencari tahu tempat mereka di alam semesta. Bahkan sekolah terbaik seperti Ivy League berupaya menghasilkan roda penggerak terbaik dalam mesin ekonomi yang tidak berkelanjutan saat ini.

Apakah setiap kelas matematika dan ilmu komputer diawali dengan pembahasan tentang etika? Tidak. Pernahkah kita bertanya apakah semua teknologi modern ini benar-benar membantu dunia? Tidak. Bisakah kita berhenti dan bertanya pada diri sendiri apakah mengejar pengetahuan tanpa akhir dan produk baru hanya membuang-buang waktu ? Saya harap.

Saya tidak punya masalah dengan pengetahuan dan tentu saja saya suka belajar. Namun segala sesuatu ada batasnya, suatu wilayah yang melampaui batas kewarasan , dan pendidikan tinggi modern jauh melampaui batas itu , tersesat dalam jurang ketidakberdayaan. Jadi bagaimana kalau kita berhenti sejenak dari kegilaan spesialisasi yang tiada habisnya, dan mengajari generasi muda untuk benar-benar mengubah dunia?

Disadur dari: miro.medium.com

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta, Kamis, menyatakan perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dapat mendukung kemajuan pendidikan di tingkat universitas.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian, Abdul Haris, mengatakan pengembangan AI di perguruan tinggi akan memberikan kemudahan belajar bagi mahasiswa dan menawarkan solusi terhadap tantangan pembelajaran.

“Kami berharap jenjang pendidikan tinggi dapat didukung oleh pesatnya perkembangan teknologi yang dapat memberikan solusi dan kemudahan bagi mahasiswa untuk belajar lebih baik,” ujarnya pada acara “Leading Effective Integration of GenAI in Higher Education”.

Perguruan tinggi kini dituntut untuk melakukan transformasi digital pada sistem pembelajarannya agar tidak lagi menggunakan model tradisional, melainkan beralih ke pendidikan berbasis digital, jelasnya.

Haris menuturkan, AI saat ini banyak digunakan dalam dunia pendidikan, misalnya sumber daya belajar mengajar dapat dihasilkan oleh AI dan evaluasi atau penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan AI.

Hal ini juga dapat membantu dosen dalam pekerjaan administrasinya, ujarnya. Banyak sekali manfaatnya. Kalau penelitian Mendeley. Paling sederhana tapi bermanfaat, imbuhnya. Teknologi AI lainnya adalah ChatGPT, yang bekerja dalam format percakapan.

Siswa biasanya mengajukan pertanyaan kepada gurunya di kelas, namun kini, mereka dapat mengajukan pertanyaan ChatGPT dan mendapatkan jawaban cepat. “Pemanfaatannya harus kita awasi agar tidak merugikan. Kalau tidak (dikendalikan) banyak kerugiannya, saya kira ini harus kita atur,” imbuhnya. 

Disadur dari: img.antaranews.com

Lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) diharapkan memiliki keterampilan dan keahlian khusus sehingga lebih cepat mendapatkan pekerjaan setelah menyelesaikan studi. Namun kenyataannya, angka pengangguran di Indonesia didominasi oleh lulusan sekolah menengah kejuruan. Di sisi lain, jumlah tenaga kerja di Indonesia sebagian besar diisi oleh lulusan sekolah dasar.

Mengutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), SMK merupakan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada tingkat menengah sebagai perpanjangan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat. Tujuan pendidikan di SMK adalah membentuk lulusan yang siap memasuki dunia kerja, bekerja, atau berwirausaha.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan terdapat 219.485 sekolah di Indonesia pada tahun ajaran 2022/2023. Dari jumlah tersebut, SMK berjumlah 14.265 unit, artinya naik tipis 0,46 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 14.199 unit.

Lulusan SMK diharapkan mampu bersaing dalam mendapatkan pekerjaan. Namun kenyataannya berkata sebaliknya. Berdasarkan data BPS hingga Februari 2023, terdapat 7,99 juta pengangguran di Indonesia. Pengangguran tertinggi masih lulusan SMK sebesar 9,60 persen, sedangkan lulusan SMA sebesar 7,69 persen.

Pada tahun 2021, lulusan vokasi tertinggi menyumbang 11,45 persen dari total 7,99 juta pengangguran di Indonesia. Pada tahun 2023 turun menjadi 9,60 persen. Artinya, selama dua tahun terakhir upaya pemerintah menggenjot pendidikan vokasi hanya berhasil menurunkan 1,85 persen pengangguran SMK.

Menurut Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud Anindito Aditomo mengatakan, banyaknya angka pengangguran lulusan SMK disebabkan oleh multifaktor. Yang pertama adalah ketersediaan pekerjaan itu sendiri. Diakui Anindito, pandemi COVID-19 berdampak pada perekonomian, namun selain itu kesenjangan pendidikan di sekolah dengan kebutuhan dunia kerja juga menjadi salah satu faktornya.

“Dari segi pendidikan sendiri masih terjadi amiss match, kesenjangan. Jadi masih belum menghubungkan apa yang dipelajari di SMK dengan apa yang dibutuhkan di dunia kerja,” kata Anindito.

Untuk itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kurikulum Merdeka melakukan penyempurnaan kurikulum guna memenuhi kompetensi lulusan vokasi yang dibutuhkan dunia kerja.

“Kalau kurikulumnya kaku, lulusan SMK tidak bisa cepat beradaptasi dengan dunia kerja atau dunia industri,” jelasnya. “Kurikulum mandiri memberikan lebih banyak ruang praktik dan praktisi untuk mengajar,” kata Anindito lagi.

Di sisi lain, Koordinator Nasional Persatuan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menyayangkan tiga calon presiden yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo tidak menyinggung persoalan tersebut pada Debat Kelima Pilpres 2024. Pemilu. Padahal debat terakhir mengangkat tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan dan inklusi sosial.

Melihat perdebatan calon presiden mengenai persoalan pendidikan, P2G menilai belum menyentuh persoalan fundamental pendidikan nasional, kata Satriwan. Selain itu, Debat Capres pada akhir pekan lalu juga tidak memberikan solusi atas fakta bahwa saat ini tenaga kerja lulusan sekolah dasar masih mendominasi.

BPS menunjukkan hingga tahun 2023, secara angkatan, angkatan kerja lulusan SD 39,76 persen, lulusan SMA 19,18 persen, lulusan SMP 18,24 persen, sisanya lulusan Perguruan Tinggi D1-3 2,20 persen dan D4, S1, S2, S3 sebesar 9,13 persen. . Artinya produktivitas tenaga kerja Indonesia masih dihasilkan oleh lulusan sekolah dasar.

"Mengapa penyerapan tenaga kerja lulusan SD masih dominan? Semakin tinggi jenjangnya maka angkatan kerja semakin banyak. Seharusnya ini bisa dijawab di Debat Capres, tapi jangan disentuh," kata Satriwan lagi.

Sementara itu, menurut Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari, hal tersebut menjadi tantangan pemerintah dalam mengatasi pengangguran intelektual yang kini marak terjadi di Indonesia.

“Pengangguran masyarakat terpelajar, itu yang kita hadapi sekarang, jadi pendidikan rendah tidak bisa lebih sejahtera, sedangkan pendidikan sulit mendapat pekerjaan, itu masalahnya,” kata Dita.

Selain itu, Dita juga mengatakan, alasan lulusan SD dan SMP lebih sedikit pengangguran karena mereka memiliki daya bertahan hidup yang lebih tinggi sehingga lebih mudah menerima pekerjaan apa pun.

“Jadi SD dan SMP punya daya bertahan lebih besar, punya kemampuan menerima pekerjaan apa pun, jangan terlalu memilih, yang penting bekerja, itulah yang membuat angka pengangguran didominasi oleh jenjang SMA, SMK,” ucap Dita menjelaskan.

Disadur dari: voi.id