Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Papua, Kementerian PUPR Meningkatkan Kualitas Barang dan Jasa

Dipublikasikan oleh Dimas Dani Zaini pada 16 April 2024


Jayapura - Hal itu diungkapkan Direktur Perjanjian Jasa Konstruksi sekaligus Kepala Pusat Pengembangan Pembangunan Abdul Muis saat melakukan kunjungan kerja Panitia V RI DPR RI ke Jayapura, Provinsi Papua, Selasa (12 Juli 2022). Hari ini, Komite V DPR RI yang dipimpin Robert Rouw dan rekan-rekannya melakukan kunjungan kerja singkat dan pertemuan dengan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kawasan Kumuh, BMKG dan Kementerian. dari PDT. , Pemprov Papua, Kapolda Papua, Pangdam Cendrawasih dan GAPENSI..

Seiring dengan terus mendukung Kementerian PUPR dalam membangun infrastruktur di Papua, Komite V DPR RI perlu mendengarkan pandangan Kementerian PUPR terhadap tantangan pembangunan di wilayah tersebut. Dari definisi yang dibagikan Pusat Kementerian PUPR dalam Amsal. Papua mengatakan pemerintah menghadapi banyak tantangan, termasuk pengadaan barang dan jasa, pembebasan lahan dan langkah-langkah keamanan..

Direktur Pelayanan Prasarana dan Direktur Pembangunan Infrastruktur yang mendampingi kunjungan kerja ini mengungkapkan dalam TA. Pada tahun 2022, diharapkan terkirim sebanyak 209 parsel, 143 parsel telah dikontrak, dan 63 parsel masih dijual. Oleh karena itu, Kementerian PUPR melalui Kementerian Konstruksi berupaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan dari peristiwa dan kegiatan di provinsi Papua. “Khusus Papua, melalui Perpres Nomor 17 Tahun 2019 sudah ada peraturan pemerintah tentang Pemberi Kerja Warga Negara Papua (OAP) dan ini coba kita laksanakan, kontrak kecil dan besaran perlu OAP, OAP dan KSO. OAP diperbolehkan,” kata Muis..

Dari total 173 portofolio yang diperingkat, 64 portofolio pemenang merupakan perusahaan OAP dan dana IDR. 445,01 juta dolar. Sedangkan satu perusahaan di Papua mendapat 112 pinjaman di wilayah Rp. 1,1 miliar won. Kementerian PUPR menyampaikan informasi dan saran kepada LKPP yang saat ini sedang mempersiapkan perubahan Perpres Nomor 4. Muis meminta dukungan Komisi V DPR RI terhadap LKPP 16/2018 untuk memastikan reformasi tersebut dapat berjalan dengan baik. dikoreksi oleh presiden. Keputusan tersebut sesuai dengan kondisi negara..

Sementara itu, di bidang pembangunan infrastruktur, Direktur Pengelolaan dan Strategi Bangunan Kementerian Dalam Negeri Edward Abdurrahman mengatakan kepada Subkomite II Komisi V bahwa Komisi V RI dapat membantu Pemprov Papua untuk membeli. Tanah ini untuk pembangunan gedung. “Kalau lahannya sudah siap dan ada pembiayaan, masih bisa dibangun,” kata Edwards..

Sementara itu, Edward juga mengatakan Komisi V DPR RI bisa membantu pemerintah daerah ketika anggaran pertahanan diperketat. Menteri PUPR memerintahkan agar bangunan di seluruh kawasan tetap dirawat dengan baik selama pembangunan tahun 2015 hingga 2021, kata Edward..

Sementara itu, Robert Rouw mengatakan, kunjungan kerja Komite V DPR RI ini dilakukan dalam rangka menjalankan misi pengawasan infrastruktur di wilayah provinsi Papua dan menjaring aspirasi masyarakat Papua. “Kami di Komisi V DPR RI ini fokus pada pembangunan infrastruktur di Papua,” jelas Roberth..

Perwakilan kontraktor yang tergabung dalam GAPENSI kali ini menjelaskan bahwa mereka berharap kedepannya penjualan barang dan jasa di Papua akan lebih baik dan keuntungan bagi kontraktor di Papua juga akan lebih baik..

Sumber: sumber pu.go.id/berita

 
Selengkapnya
Dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Papua, Kementerian PUPR Meningkatkan Kualitas Barang dan Jasa

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Strategi Pemindahan Ibu Kota Negara: Mewujudkan Pusat Ekonomi Baru dan Berkelanjutan di Kalimantan Timur

Dipublikasikan oleh Dimas Dani Zaini pada 16 April 2024


Pemerintah berencana memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur untuk menciptakan pusat perekonomian baru yang lebih terpusat dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pembangunan Daerah Bappena Rudy Prawiradinata dalam obrolan Hejma Nusantara yang disiarkan online, Rabu.

Menurut Rudy, langkah IKN ini juga merupakan strategi untuk mencapai visi Indonesia Maju 2045, dimana Indonesia bisa menjadi negara maju kelima di dunia. Bappenas telah menyusun 8 prinsip dan 24 KPI terkait pengembangan IKN yang fokus pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Rudy menambahkan, Bappenas memutuskan untuk mengembalikan fungsi hutan di kawasan IKN agar 75 persen kawasannya menjadi kawasan hijau. Bappenas juga menambahkan Soeharto Mt. sebagai kawasan IKN untuk memudahkan pemeliharaannya. Dalam jangka panjang, Bappenas memperkirakan IKN bersama Balikpapan dan Samarinda akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dan kawasan metropolitan pada tahun 2045.

Sumber: antaranews.com

 
Selengkapnya
Strategi Pemindahan Ibu Kota Negara: Mewujudkan Pusat Ekonomi Baru dan Berkelanjutan di Kalimantan Timur

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Menteri Basuki Serahkan Hadiah Pemenang Sayembara Konsep Perancangan IKN Nusantara, Juara 1 Dapat Rp 500 Juta

Dipublikasikan oleh Dimas Dani Zaini pada 16 April 2024


JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Sekretaris Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti, dan Presiden Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Gregorius Budi Yulianto memberikan arahan kepada toko-toko lokal di Ibu Kota Negara. Gedung (IKN). dan Lomba Proyek Bangunan pada Senin (18 Juli 2022) di Auditorium Kementerian PUPR, Nusantara..

“Saya tahu yang penting bagi para pemenang bukanlah uang semuanya, tapi kontribusi mereka dalam membangun IKN Nusantara, kebanggaan dan nilai mereka,” kata Menteri Basuki. , ini kesempatan bagi anak-anak di seluruh tanah air untuk ikut serta dalam pembangunan ibu kota. Buka pintunya, jelasnya..

Menteri Basuki mengatakan, tidak mudah untuk menentukan pemenang kompetisi regional arsitektur IKN tersebut. “Para juri memutuskan tiga finalis untuk masing-masing kategori, lalu meminta mereka untuk memilih satu. Tidak mudah karena banyak sekali yang mendapat hasil bagus, tapi kami evaluasi sebanyak empat kali. Pertama saya jelaskan secara individu dan Direktur Cipta Karya. dan kelompok.Kedua, keesokan harinya saya sendirian Ketiga, kami menyambut kedatangan Ketua Pokja Perencanaan Infrastruktur IKN. Keempat, kita akan bertemu dengan Ketua DPR dan Ketua DPR untuk menentukan pemenangnya,” kata Menteri Basuki..

Untuk mencapai hasil terbaik, Menteri Basuki meminta agar karya para penerima penghargaan berkolaborasi untuk menciptakan sebuah karya arsitektur yang menyelaraskan struktur, estetika, dan fungsi. “Hak cipta adalah milik Dinas PUPR, namun nantinya kami mengajak para seniman untuk mengoptimalkan desain ini agar sesuai dan dapat diterima oleh semua pihak,” kata Menteri Basuki..

Pemenang kompetisi tersebut adalah Adil Ka'Talino pada Juara I, Paramarta pada Juara II, dan Cakra Nusantara pada Juara III untuk Dewan Kehakiman..

Pada kesempatan ini, untuk Istana Wakil Presiden diputuskan tidak ada pemenang pertama, namun karya yang terpilih menjadi juara kedua adalah 'Humabetangumai' dan 'Te Whare Taonga o te Iwi', yang diraih juara ketiga. oleh 'Museum. '. Sebuah karya berjudul Dwi Arya Wibawa..

Sementara itu, dipilih tiga proyek untuk gereja, antara lain Humanity Beyond Religion, Cahaya Batang Haring Nusantara, dan AkuRukun yang terpilih sebagai runner-up..

Diputuskan tidak ada juara pertama Departemen Kehakiman, namun ada dua lakon yang meraih juara kedua, Sasana Swara Nusantara dan Rajut Swara Indonesia. Juara ketiga diraih oleh kegiatan yang disebut Lingkaran Demokrasi..
Pemenang akan mendapatkan hadiah uang tunai dan informasi uang muka sebesar Rp. 500 juta, hadiah kedua Rp. 250 juta won dan juara ketiga Rp. 150 juta.
Presiden IAI Gregorius Budi Yulianto mengucapkan terima kasih atas kompetisi yang diselenggarakan Kementerian PUPR. “Kami sangat mengapresiasi kompetisi yang diselenggarakan oleh Dinas PUPR ini,” kata Budi..
Eduardus Ary Witjaksono, orang nomor 1 di bidang peradilan, menyambut baik kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengembangan IKN. “Suatu kehormatan bisa terlibat dalam perancangan gedung IKN,” ujarnya.

Sumber: pu.go.id/berita

 
Selengkapnya
Menteri Basuki Serahkan Hadiah Pemenang Sayembara Konsep Perancangan IKN Nusantara, Juara 1 Dapat Rp 500 Juta

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Transformasi Menuju Indonesia Maju, Menteri PUPR: Pembangunan IKN Usung Konsep Future Smart Forest City

Dipublikasikan oleh Dimas Dani Zaini pada 16 April 2024


Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini Ibu Kota Negara (IKN) akan menjadi kota yang mewakili negara dan menjadi model pembangunan melalui smart city, membangun kota yang lebih modern dan menjaga standar internasional. Kota-kota besar lainnya di Indonesia..

Ia mengatakan dalam konferensi Beranda Nusantara, Rabu (23) lalu, “Relokasi IKN bukanlah relokasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pembangunan gedung-gedung pemerintahan, melainkan sebuah lompatan transformasi negara menuju negara maju. Indonesia. . . " Februari 2022) di kantor RRI Jakarta..

Acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Ketua Komite II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Dirjen Koordinasi Hukum Tata Negara I dan Dirjen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. . Kementerian Dalam Negeri Benny Irawan, Wakil Menteri Pembangunan Daerah, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata, Arsitek Istana Negara IKN Nyoman Nuarta..

Menurut Presiden Jokowi, IKN Nusantara akan memiliki 70% RTH, 80% angkutan umum, dan penurunan suhu sebesar 2 derajat. Jarak tempuh satu tempat ke tempat lain di kompleks IKN sebaiknya hanya 10 menit. Oleh karena itu, IKN akan menjadi kota yang inklusif, terbuka, dan ramah dimana semua lapisan masyarakat dapat hidup bersama..

Menteri Basuki menjelaskan, IKN akan melaksanakan proyek kota hutan masa depan Indonesia, dan membangunnya secara bertahap hingga tahun 2045 dengan selalu memperhatikan aspek lingkungan. Pembangunan yang mulai dikelola Kementerian PUPR pada tahun ini pada tahap pertama 2022-2024 adalah Kelompok Pemerintahan Pusat (KIPP) yang memiliki luas 6.671 hektar..

“KIPP dibagi menjadi tiga kelompok: pemerintah pusat, pemerintah pendidikan, pemerintah kesehatan. Menteri Basuki mengatakan: “Luas yang akan dibangun hanya 24,5% (1.633 ha) dari seluruh KIPP (6.671 ha) dan KIPP. sisanya 75,5% (“5.038 ha) akan dialokasikan untuk ruang hijau,” katanya..

“KIPP dibagi menjadi tiga kelompok: pemerintah pusat, pemerintah pendidikan, pemerintah kesehatan. Menteri Basuki mengatakan: “Luas yang akan dibangun hanya 24,5% (1.633 ha) dari seluruh KIPP (6.671 ha) dan KIPP. sisanya 75,5% (“5.038 ha) akan dialokasikan untuk ruang hijau,” katanya..“Kami sekarang sedang merevitalisasi hutan di kawasan IKN. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR dan Dirjen Kehutanan sedang di lapangan untuk mempercepat nursery (pembibitan pohon),” ucap Menteri Basuki. 

Melalui diundangkannya UU IKN, Menteri Basuki akan memastikan Kementerian PUPR dan pemangku kepentingan lainnya mencapai tiga pilar visi IKN, yakni mencerminkan jati diri bangsa, kesehatan masyarakat, kesehatan ekonomi dan lingkungan, serta mewujudkan global baru dan cerdas. kota .

Turut mendampingi Menteri Basuki, Direktur Cipta Karya Diana Kusumastuti, Direktur Jalan Hedy Rahadian, Ketua Satgas Perencanaan Konstruksi IKN Imam Santoso Ernawi dan Arsitek IKN Sibarani Sofian..


Sumber: pu.go.id

Selengkapnya
Transformasi Menuju Indonesia Maju, Menteri PUPR: Pembangunan IKN Usung Konsep Future Smart Forest City

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kementerian PUPR Gandeng BPJN Kalimantan Barat Bangun Duplikasi Jembatan Kapuas I

Dipublikasikan oleh Dimas Dani Zaini pada 20 Februari 2024


Pontianak - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga (Ditje) akan memulai pembangunan tumpang tindih Jembatan Kapua I yang sejajar dengan jembatan eksisting. Pembangunan beberapa jembatan tidak hanya dapat meningkatkan konektivitas warga dan memperlancar distribusi barang dan jasa, tetapi juga berfungsi sebagai kesatuan sistem transportasi dari dan ke Kota Pontianak, Kalimantan Barat.

Pembangunan overlap jembatan Kapuas I dilaksanakan oleh Badan Pembangunan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat, rencana lokasi pembangunannya sejajar dengan eksisting Jembatan Kapuas seiring dengan kepadatan lalu lintas di Kota Pontianak yang terus meningkat. . Pekerjaan tersebut akan dilakukan berdasarkan Multi-Year Contract (MYC) 2022-2024 dengan sumber keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp 267 miliar.

„11. sejauh ini sudah ada pemenangnya, akan kami desain kurang lebih sama dengan yang di sebelahnya, yang juga perlu diduplikasi dengan bodi baja. “Jembatan ini akan dibangun dalam jangka waktu 3 tahun hingga tahun 2024. Kami berharap pembangunan jembatan kembar sepanjang 430 meter ini bisa dipercepat,” kata Nyoman, Direktur Pembangunan Jalan dan Jembatan Direktorat Jenderal Bina Marga. Suaryana akan mengikuti kunjungan kerja sementara Komisi V DPR RI (Kunker) meninjau rencana lokasi pembangunan dek jembatan Kapua I, pada Selasa (19/7/2022).

Direktur BPJN Kalimantan Barat Herlan Hutagaol mengatakan, masyarakat Pontianak sangat membutuhkan pembangunan jembatan baru. Secara teknis, daya tampung jembatan lama yang dibangun tahun 1982 itu mengalami penurunan. Tumpang tindih jembatan Kapuas I sangat diperlukan masyarakat Pontianak karena akan mengurangi kemacetan lalu lintas, karena secara teknis jembatan sudah tua, dibangun tahun 1982, semua parameter, keausan dan pola lalu lintas sudah berubah, '" jelas Herlan .

Herlan menambahkan, meski sudah jelas pemenangnya, namun pengerjaan belum bisa dilakukan karena masih menunggu izin MYC, sehingga pembangunan akan dimulai paling lambat Agustus 2022. Duplikat Jembatan I Kapuas dengan panjang utama 430 meter, tipe rangka baja terdiri dari 6 kolom, 2 abutmen, lebar 9 meter dan panjang jembatan pendekat 270 meter.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI yang juga Ketua Satgas Reses Lazarus mengatakan, Kementerian PUPR menetapkan Duplikasi Jembatan Kapua I sebagai pemenang lelang yang digelar pada tanggal 11. “Saya yakin bersama Menteri PUPR kita harus bisa menyukseskan, pembangunan jembatan ini bisa dimulai secepatnya dan harus selesai pada tahun 2024,” jelas Lazaro.

Menurut Lazarus, kapasitas jembatan lama Capuas sudah melebihi kapasitasnya sehingga cukup berbahaya untuk dilintasi dari segi keselamatan. “Saya berharap dengan tumpang tindihnya jembatan Kapuas I ini dapat mengurangi beban dan mengurangi kemacetan lalu lintas di jembatan eksisting tersebut,” kata Lazaro.

Acara ini dihadiri oleh Dwi Agus Kuncoro, Direktur Subbagian I Kabupaten, Direktur Bidang Air Tanah dan Air Baku, Direktur Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak Pramono, Direktur Balai Prasarana Permukiman Daerah Kalimantan Barat Deva Kurniawan Rahmadi, Direktur Perumahan Kalimantan I Sugondo Balai Pelaksana dan , Direktur Balai Seleksi Jasa Konstruksi Daerah Kalimantan Barat, Sumihar Panjaitan, Anggota Badan Pengatur Pembayaran, Akademisi Eka Pria Anas. (HAL/dyh)

Disadur dari Artikel : pu.go.id

Selengkapnya
Kementerian PUPR Gandeng BPJN Kalimantan Barat Bangun Duplikasi Jembatan Kapuas I

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Tragisnya Desa Aceredo: Cerita Desa yang Kembali Terungkap karena Kekeringan

Dipublikasikan oleh Dimas Dani Zaini pada 16 Februari 2024


Kekeringan yang melanda perbatasan antara Spanyol dan Portugal telah menyusutkan waduk Alto Lindoso secara drastis, memperlihatkan desa Aceredo yang telah terendam air sejak tahun 1992. Desa hantu ini menarik banyak wisatawan yang ingin melihat reruntuhannya yang berwarna abu-abu dan menakutkan. Desa Aceredo merupakan salah satu dari 17 desa yang warganya memilih untuk tidak membangun pembangkit listrik tenaga air.

Pengunjung desa Aceredo yang muncul kembali akibat kekeringan, merasa sedih dan heran saat melihat reruntuhan masa lalu yang terbengkalai. Seorang pensiunan mengatakan dia ingin menonton film tersebut dan khawatir dengan dampak perubahan iklim. Di antara reruntuhan yang terlihat adalah atap, batu bata, kayu, kran air, botol bir, dan mobil tua. Rekaman drone juga menunjukkan gambaran lebih luas dari desa hantu yang pernah menjadi tempat tinggal 17 desa lainnya sebelum tenggelam oleh waduk.

Wali Kota Lobios, Maria del Carmen Yanez, mengkritik utilitas listrik Portugal (EDP) yang mengelola waduk Alto Lindoso, tempat desa Aceredo tenggelam. Yanez mengatakan bahwa EDP melakukan “eksploitasi yang cukup agresif” terhadap sumber daya air, yang menyebabkan kekeringan yang parah. Pemerintah Portugal telah memerintahkan EDP dan lima bendungan lainnya untuk mengurangi penggunaan air untuk listrik dan irigasi. EDP belum memberikan tanggapan. Ini bukan masalah pertama pada ketahanan tangki. Tahun lalu, beberapa desa di Spanyol juga memprotes pembangkit listrik lain, Iberdrola, yang menurunkan permukaan air danau. Iberdrola mengaku mengikuti aturan.

Kementerian Lingkungan Hidup Spanyol melaporkan bahwa waduk di negara tersebut hanya terisi 44 persen, jauh di bawah rata-rata 10 tahun terakhir. Menurut sumber di kementerian, kekeringan mungkin akan bertambah parah, namun masih belum ada masalah besar di Spanyol. Jose Alvarez, yang pernah bekerja di desa Aceredo sebelum tenggelam di bawah waduk, mengungkapkan kesedihan dan kepasrahannya saat melihat desa hantunya. Dia mengatakan itu adalah bagian hidup yang tidak bisa dihindari.

 

Disadur dari artikel: kompas.com

Selengkapnya
Tragisnya Desa Aceredo: Cerita Desa yang Kembali Terungkap karena Kekeringan
« First Previous page 46 of 52 Next Last »