Pemerintah melalui Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan apartemen di Pondok Pesantren Amanah Putra Poso di Desa Toin, Poso Pesiri. Apartemen ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan siswa dengan menyediakan tempat tinggal yang nyaman dan layak.

Wisma Pesantren Amanah Putra akan dibuka pada Jumat (14 Agustus 2020) oleh Pengelola Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid yang mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Sejumlah pejabat daerah dan pusat serta pengawas pondok pesantren KH Muhammad Adnan Abdul Rahman Saleh turut serta dalam peresmian tersebut.

Selain penginapan di Pondok Pesantren Amanah Putra Poso, Kementerian PUPR juga tengah mempersiapkan pembangunan akomodasi beberapa pondok pesantren lainnya di Sulawesi Tengah. Mendukung pendidikan siswa dengan menyediakan akomodasi yang layak dan nyaman.

Khalawi Abdul Hamid, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR mengatakan, apartemen di Pondok Pesantren Amanah Putra Poso dibangun dengan anggaran Rp 2,4 miliar dan mampu menampung 56 santri. Apartemen ini memiliki satu menara dua lantai dengan empat unit bar. Ia berharap dengan adanya kediaman ini dapat membantu para santri untuk belajar dengan baik dan berakhlak mulia.
Kementerian PUPR telah menyediakan berbagai fasilitas untuk kenyamanan santri di asrama santri Pondok Pesantren Amanah Putra Poso. Diantaranya adalah air bersih, listrik, tempat tidur, loker, toilet, fasilitas cuci, dan pasokan listrik. Apartemen ini dibangun oleh CV Kaliavo dengan luas 393,6 meter persegi.

Wali Pensiunan Islam Amanah Putra Poso KH Muhammad Adnan Arsal mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PUPR atas bantuannya dalam pengadaan rumah susun. Ia berharap apartemen tersebut dapat mendorong pelajar untuk belajar dan berpartisipasi dalam pendidikan di Poso.

Disadur dari: pu.go.id

Jakarta - Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis teknologi digital adalah salah satu dari 5 program prioritas pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wapres Kiai Ma’ruf Amin menyongsong era industri 4.0. Oleh karena itu, di samping terus mendorong pembangunan infrastruktur dengan metodologi Building Information Modelling (BIM), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga melakukan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi para Aparatur Sipil Negara (ASN) PUPR di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Program pelatihan teknologi informasi salah satunya dilakukan Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) berupa pendalaman materi Web Development, Data Science, dan User Interface/User Experience (UI/UX). Pelatihan bekerjasama dengan Purwadhika Digital Technology School diikuti sejumlah 64 ASN PUPR semenjak 11 Juni - 19 Juli 2022.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan melalui pelatihan ini, ASN Kementerian PUPR harapannya bisa memahami perkembangan teknologi dalam rangka menciptakan digitalisasi sistem pemerintahan dan mengaplikasikannya di Kementerian PUPR. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo agar pemerintah menghadirkan pelayanan publik yang transparan, cepat dan efektif. Salah satunya dengan penerapan SPBE atau e-government agar pelayanan kepada masyarakat bisa berlangsung lebih baik.

"ASN Kementerian PUPR harus membekali diri dengan kemampuan dan pengetahuan baik bersifat soft ataupun technical skill yang kaitannya dengan pengelolaan data dan teknologi informasi. Jadilah problem solver Teknologi Informasi," ungkap Menteri Basuki dalam sambutannya yang dibacakan Kepala BPSDM Khalawi Abdul Hamid pada acara Penutupan Pelatihan Teknologi Informasi di Auditorium Kementerian PUPR, Selasa(19/7/2022).

Kepala BPSDM Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengungkapkan program pelatihan Web Development, Data Science, dan UI/UX diikuti oleh perwakilan masing - masing Unit Organisasi Kementerian PUPR yang terdiri dari Data Science 19 orang, Web Development 25 orang, dan UI/UX 20 orang.

"Skema pelatihannya ialah team work, jadi dibagi 3 orang untuk menguasai masing-masing materi pelatihan. Dari 3 orang ini akan mentrasformasikan kepada teman-temannya yang belum mengikuti pelatihan, " ungkap Khalawi.

Menurut Khalawi, peningkatan kompetensi ASN PUPR pada pemanfaatan teknologi ini, juga harapannya bisa memberikan nilai tambah untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur, tak hanya pada kecepatan atau efisiensi dalam manajemen organisasi.

Dalam men-support pembangunan infrastruktur, Kementerian PUPR sudah mengadopsi beraneka sistem teknologi informatika seperti mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Tanggap Bencana (SITABA) PUPR yang memanfaatkan data geofisika tujuannya untuk mendukung Early Warning System Infrastruktur (EWSI) yaitu berupa prediksi cuaca harian dan bulanan, potensi infrastruktur terdampak gempa dan potensi dampak gerakan tanah terhadap infrastruktur.

Selain itu dikembangkan pula aplikasi Sikasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan), SiKumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang), dan Sipetruk (Sistem Pemantauan Konstruksi) dalam bidang penyediaan perumahan. Dalam menciptakan target capaian Jalan Tol yang berkelanjutan di masa depan Kementerian PUPR mengaplikasikan konsep Intelligent Toll Road System (ITRS) dengan building block  transformasi digital jalan tol yang terdiri dari beraneka inovasi terintegrasi pengelolaan jalan tol.

Disadur dari sumber pu.go.id/berita

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mempercepat usaha pemulihan kerusakan infrastruktur pascabencana gempa bumi yang disertai tsunami dan likuifaksi yang terjadi di beberapa wilayah di Sulawesi Tengah pada 28 September 2018 lalu. Salah satu usahanya dengan penyelesaian pembangunan 1.679 hunian tetap (huntap) yang ditujukan untuk para masyarakat yang terkena dampak.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa penanganan pascabencana Sulteng mencakup tahap tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. “Pendekatannya ialah build back better, tak sekadar membangun dengan kerentanan yang sama,” ungkap Menteri Basuki.

Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto mengungkapkan pihaknya akan terus berusaha menyediakan hunian layak untuk masyarakat di Sulawesi Tengah yang terkena dampak bencana alam dengan pembangunan huntap.

“Kita memperoleh tugas untuk membangun huntap relokasi, dan memprioritaskan pembangunan Huntap di lahan yang telah siap terlebih dulu. Target kita semua pekerjaan bisa tuntas di akhir tahun 2023,” ungkap Iwan.

Pembangunan huntap dilaksanakan di 3 kabupaten/kota yaitu Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala. Di tahap pertama pembangunan huntap dilakukan di Duyu, kota Palu dan Pombewe, kab Sigi sebanyak 630 unit dan tahap kedua di lokasi satelit di kota palu, kab Sigi dan Donggala sebanyak 1.049 unit.

1.679 unit huntap yang sudah tuntas ini adalah bagian dari target awal sebanyak 8.788 unit huntap relokasi yang diamanahkan kepada Kementerian PUPR. Sementara itu, Kementerian PUPR juga sudah melaksanakan serah terima kunci huntap kepada masyarakat yang terdata sebagai penerima manfaat.

Ketua Harian Satuan Tugas Pelaksana Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasca Gempa Bumi dan Tsunami di Sulawesi Tengah sekaligus Ketua Project Management Unit Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project  (PMU CSRRP bidang Perumahan) Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Dedy Permadi menyampaikan pembangunan huntap akan dilanjutkan pada minggu ketiga Juli 2022 sebanyak 712 unit.

“Pembangunan ini lalu disusul dengan paket berikutnya untuk mencapai total 4.633 unit yang calon penghuninya telah terverifikasi dan akan dibangun sampai akhir tahun 2023,” ungkap Dedy.

Huntap dibangun dengan memakai teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA). RISHA  merupakan teknologi konstruksi knock down yang bisa dibangun dengan waktu cepat dengan memakai bahan beton bertulang pada struktur utamanya. Sementara itu, RISHA juga dirancang sebagai bangunan tahan gempa.

Harapannya kehadiran RISHA di wilayah rawan gempa seperti Palu dan Donggala membuat masyarakat setempat tak kehilangan rumah serta harta bendanya akibat bencana gempa bumi.

Disadur dari sumber pu.go.id/berit

Labuan Bajo - Pariwisata adalah salah satu sektor yang bisa membangkitkan perekonomian pasca Pandemi Covid-19. Oleh karena itu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus membangun beberapa fasilitas penunjang pariwisata, salah satunya Sistem Pengelolaan Sampah (SPS) Warloka di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa pembangunan prasarana dan sarana penunjang pariwisata yang dilaksanakan Kementerian PUPR adalah usaha guna meningkatkan kualitas layanan pariwisata di Labuan Bajo.

“Dimanapun tempat pariwisata yang dibangun tak ada yang berkunjung jika tak bersih. Oleh karena itu yang paling penting sanitasi dan air bersih,” ungkap Menteri Basuki.

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Warloka dioperasikan untuk bisa mengolah sampah dengan kapasitas 20 ton per-hari. Sementara Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Warloka dioperasikan untuk memproses akhir sampah yang sudah diolah di TPST berupa residu abu dengan kapasitas 2 ton per-hari.

Menteri Basuki menyampaikan bahwa sistem pengelolaan sampah di Warloka ini membuat residu sampah hanya tinggal 10 persen berupa abu yang bisa dimanfaatkan untuk bahan bangunan. “Saya kira ini sudah bagus guna menghadapi lonjakan wisatawan. Sama seperti Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang telah tuntas dibangun, kami dapat menambah kapasitas SPS jika produksi sampah meningkat. Tetapi, manajemen sampah tak bisa hanya mengandalkan TPAS saja, namun harus dari awal dikelolanya, ” ungkap Menteri Basuki.

SPS Warloka dibangun pada Agustus 2020 - November 2021 dengan anggaran Rp. 46,4 milyar. Ruang lingkup pekerjaan mencakup jembatan timbang, unit penerimaan, pemilahan, pengeringan oembanaran, unit pengendali pencemaran udara dan air serta sistem kontrol.

Sedangkan TPA Warloka dibangun pada Juni - Desember 2021 dengan anggaran Rp. 19,3 milyar. Ruang lingkup pekerjaan mencakup hanggar, kantor pengelola, jalan operasional, unit pengurukan residu, unit penolahan air lindi dan landmark.

Untuk pengelolaan TPST dan TPA ini dilaksanakan secara kolaboratif antara Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. “Ini habit baru yang harus kami mulai dari awal, kita terus dampingi,” ujar Menteri Basuki.

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat mengapresiasi pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan Kementerian PUPR. “Sangat luar biasa membantu NTT khususnya Labuan Bajo. Pembangunan yang sudah sangat hebat ini harus dijaga. Labuan Bajo terkenal dengan konservasinya, apabila rusak maka dia juga akan ditinggalkan oleh para pengunjung,” ungkap Viktor.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti, Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja dan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTT Normansjah Wartabone.

Disadur dari sumber pu.go.id/berita

Palu - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memulai pembangunan kembali atau rekonstruksi Jembatan Palu IV Ponulele atau lebih dikenalnya Jembatan Kuning di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) yang rusak disebabkan gempa dan tsunami pada 28 September 2018 lalu.  

Rekonstruksi ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama Chief Representative Japan International Cooperation Agency (JICA) Takehiro Yasui, Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura, Wali Kota Palu Hadianto Rasyid serta Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR di Sulteng Arie Setiadi Moerwanto pada Rabu(20/7/2022).

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna ketika menyampaikan sambutan Menteri PUPR mengungkapkan bahwa program rekonstruksi Jembatan Palu IV diinisiasi sebagai usaha untuk memulihkan aksesibilitas dan mobilitas Kota Palu yang terkena dampak gempa bumi dan tsunami pada 2018 silam.

"Dengan dibangunnya kembali jembatan ini harapannya bisa berkontribusi pada pemulihan ekonomi dan pembangunan wilayah Kota Palu dan menjadi ikon Kota Palu, jadi bisa menarik wisatawan baik dari Sulawesi Tengah ataupun dari luar," ungkap Herry.

Program rekonstruksi Jembatan Palu IV memperoleh bantuan dari Pemerintah Jepang lewat Japan International Coorporation Agency (JICA) yaitu berupa dana hibah sebesar 2,5 milyar Yen atau sekitar Rp. 325 milyar. Konstruksinya dilakukan oleh kontraktor Jepang Tokyu Construction dengan menggandeng PT. Waskita Karya.

"Penandatanganan hibah itu telah dilakukan pada 21 Juni 2019 lalu antara Dirjen Bina Marga dan JICA. Kegiatan rekonstruksi awal mulanya direncanakan dimulai pembangunannya pada tahun 2020, tetapi akibat munculnya Pandemi dan penyelesaian pembebasan lahan yang membutuhkan waktu lebih lama, pelaksanaan rekonstruksi Jembatan Palu IV baru dimulai Juli 2022 dan direncanakan tuntas pada Juni 2024," ungkap Herry.

Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR di Sulteng Arie Setiadi Moerwanto menyampaikan, Jembatan Palu IV yang baru akan terkoneksi dengan jalan elevated  yang merupakan bagian dari sistem mitigasi bencana tsunami, jadi harapannya akan tercipta kawasan Silebeta yang tangguh bencana.

"Pondasi dan ketinggian Jembatan Palu IV didesain dengan mempertimbangkan nilai seismik gempa dan tsunami berdasarkan peta risiko gempa dengan bentang total 250 meter. Desain Jembatan Palu IV sudah memperoleh persetujuan rekomendasi dari Menteri PUPR pada 5 Maret 2020, sesudah memperoleh rekomendasi dari Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ)  pada 3 Maret 2020," ungkap Arie.

Wali Kota Palu Hadianto Rasyid menyampaikan, rekonstruksi jembatan ini telah lama dinanti masyarakat Palu, sebab jembatan ini merupakan ikon Kota Palu dan sangat berperan dalam konektivitas yang menghubungkan kecamatan Palu Timur dan Palu Barat. "Hari ini merupakan jawaban dari penantian masyarakat. Untuk Kementerian PUPR dan JICA kita capkan terima kasih atas support bantuan pembangunan kembali Jembatan Palu IV, sebab jembatan ini untuk masyarakat Palu mempunyai cerita dan kenangan tersendiri,"ungkapnya.

Turut hadir dalam acara tersebut, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan Achmad Gani Ghazaly Akman, Direktur Pembangunan Jembatan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Yudha Handita Pandjiriawan, Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II Thomas Setiabudi Aden, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Sulawesi Tengah Arief Syarif Hidayat, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Tengah Sahabuddin, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Sulawesi II Bakhtiar, dan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Sulteng Ronny Adriandri.

Disadur dari sumber pu.go.id/berita

Labuan Bajo - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus membangun sarana serta prasarana pendukung kesejahteraan masyarakat di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Tinur (NTT). Salah satunya ialah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Wae Mese II.

“Dibangunnya Labuan Bajo sebagai destinasi wisata premium tentu membuat kebutuhan air meningkat. Tak hanya untuk kegiatan turisme, namun juga untuk masyarakat. Dibangunnya SPAM Wae Mese II ini akan memenuhi kebutuhan air bersih sekitar 40.000 penduduk Labuan Bajo atau 70 persen dari total penduduk,” ungkap Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

SPAM Wae Mese II dibangun dengan kapasitas 100 liter per detik. SPAM Wae Mese II melengkapi SPAM Wae Mese yang sebelumnya sudah dibangun dengan kapasitas 40 liter per detik.

Lingkup pekerjaan mencakup pembangunan intake air baku, jaringan perpipaan transmisi air baku, sistem pengolahan air bersih dan reservoir distribusi. Proyek ini dilaksanakan pada November 2020 hingga awal 2022 dilakukan oleh kontraktor PT Amarta Karya dengan nilai kontrak Rp. 159 milyar.

Sumber air berasal dari Sungai Wae Mese dan akan dialirkan ke Reservoir Wae Mata yang memiliki kapasitas 2.000 m3 untuk melayani 5 reservoir, yakni Reservoar Bappeda, Golokoe, Firdaus, Gua Cermin dan DPRD.

“Saya kira dengan 100 liter per detik tambahan ini dapat mengurangi gap antara industri, pariwisata, dan masyarakat. Sehingga harapannya tak memicu kecemburuan sosial,” ungkap Menteri Basuki.

Menteri Basuki menyampaikan bahwa kualitas air SPAM Wae Mese II ini baik dengan 4 indikator yaitu pH, suhu, electric conductivity dan kekeruhan.

Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi menyampaikan tujuan dari pembangunan SPAM ini ialah untuk pelayanan publik. “Tujuan utama SPAM ini bukan untuk mencari dividen, tapi guna meningkatkan pelayanan untuk masyarakat seoptimal mungkin dari SPAM yang dikelola PDAM ini,” ungkapnya.

SPAM Wae Mese II adalah salah satu infrastruktur yang rencananya akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat(22/7/2022).

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti, Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTT Normansjah Wartabone dan Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Agus Sosiawan.

Disadur dari sumber pu.go.id