JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian PUPR melakukan rehabilitasi peningkatan dua Daerah Irigasi (DI) untuk mengoptimalkan pemanfaatan air dari Bendungan Bintang Bano di Sumbawa Barat, NTB.

Yaitu DI Kalimantong II 2.500 hektar dan pembangunan DI Bintang Bano 4.200 hektar. Keduanya berada di hilir Bendungan Bintang Bano yang baru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (14/01/2022).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, bendungan multifungsi Bintang Bano manfaatnya untuk irigasi lahan pertanian seluas 6.700 hektar. Dulunya 4.200 hektar merupakan tadah hujan dan belum diolah dengan baik.

"Diharapkan dengan adanya bendungan ini akan bisa ditanami padi 2 kali dalam setahun," kata Basuki dalam keterangan pers, Sabtu (15/01/2022).

Pembangunan bendungan memang harus diikuti dengan ketersediaan jaringan irigasinya. Agar bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat segera dimanfaatkan.

"Karena airnya dipastikan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani," ujarnya.

Kepala BWS Nusa Tenggara I Hendra Ahyadi menambahkan, saat ini eksisting jaringan irigasi pada DI Kalimantong yang sudah ada seluas 2.500 hektar tengah dilakukan rehabilitasi pada tahun 2022.

Selain itu juga telah terkontrak 4 paket pekerjaan untuk pembangunan jaringan irigasi DI Bintang Bano seluas 4.200 hektar.

"Semuanya nanti akan menjadi satu sumber pengairan dari Bendungan Bintang Bano untuk untuk irigasi lahan pertanian seluas 6.700 hektar," kata Hendra.

Menurut dia, untuk pembangunan jaringan irigasi DI Bintang Bano seluruhnya ditargetkan akan rampung pada tahun 2023.

Berdasarkan data untuk paket 1 pembangunan jaringan irigasi DI Bintang Bano dilaksanakan oleh kontraktor PT PP dengan nilai kontrak Rp 233 miliar.

Lingkup pekerjaannya adalah pembangunan saluran irigasi sepanjang 1,93 kilometer, pekerjaan bangunan irigasi Bintang Bano.

Lalu, pekerjaan peningkatan Jaringan Irigasi Kalimantong II yang meliputi Kanan sepanjang 25,61 kilometer dan Kiri sepanjang 23,22 kilometer, pekerjaan rehab Bendung Kalimantong II, dan bangunan penunjang.

Selanjutnya untuk paket 2, pekerjaannya mencakup pembangunan Saluran Irigasi Bintang Bano sepanjang 12 kilometer, pekerjaan Talang 4 unit, dan pekerjaan penunjang.

Pembangunannya dilaksanakan oleh kontraktor PT Haka-Ananta, KSO dengan nilai kontrak Rp 137 miliar.

Sementara untuk paket 3 dikerjakan pembangunan Saluran Irigasi Bintang Bano sepanjang 11,33 kilometer, pekerjaan terowongan Moteng-Sekoto sepanjang 1.224 meter.

Lalu, pekerjaan talang 8 unit, dan pekerjaan penunjang. Pembangunannya dilaksanakan oleh kontraktor PT Nindya Karya-Lestari KSO dengan nilai kontrak Rp 238 miliar.

Terakhir, untuk paket 4 dilaksanakan pekerjaan Saluran Irigasi Bintang Bano sepanjang 20,603 kilometer, pekerjaan talang 4 unit, dan pekerjaan penunjang.

Pembangunannya dilaksanakan oleh kontraktor PT. Brantas Abipraya-Taruna-Gemuntur, KSO dengan nilai kontrak Rp 174 miliar.

Sumber: kompas.com

KOMPAS.com - Sejarah pembangunan bendungan dan waduk di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda dan berlanjut hingga saat ini. Dalam konteks ini, fungsi bendungan sangat serbaguna dan memiliki keunggulan yang signifikan dalam kaitannya dengan sumber air buatan. Beberapa bendungan ini juga menjadi tempat wisata dan sumber listrik. Di bawah ini 8 bendungan terbesar di Indonesia yang patut Anda ketahui:

Waduk Jatiluhur:
Waduk Jatiluhur menyandang predikat bendungan terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Dibangun pada tahun 1957, waduk ini meliputi wilayah Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cianjur, dan Bandung. Luasnya mencapai 8.300 hektar dan fungsi utamanya adalah sebagai mata air yang mengairi 242.000 hektar sawah dan terhubung dengan cekungan Citarum lainnya.

Waduk Jatigede:
Dibangun pada tahun 2008 dan dibuka pada tahun 2015, Waduk Jatigede memiliki luas 4.980 hektar dan mencakup wilayah Majalengka dan Sumedang. Pembangunan ini awalnya direncanakan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, namun masyarakat setempat menentang pembangunan tersebut. Selain untuk irigasi, danau buatan Jatigede juga berfungsi sebagai pembangkit listrik tenaga air berkapasitas 10 megawatt.

Waduk Gajah Mungkur:
Luas tangkapan Waduk Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah mencapai 8.800 hektar pada puncak musim hujan. Pembentukannya memerlukan relokasi desa Bedoli yang mengakibatkan total 51 desa digusur. Fungsi utamanya adalah mengendalikan banjir Sungai Bengawan Solo. 4.444 4.444 Waduk Kedung Ombo: 4.444 Dibangun pada tahun 1980, Waduk Kedung Ombo meliputi wilayah Srageni, Grobogan, dan Boyolali serta memiliki total luas daerah tangkapan air sebesar 6.570 hektar. Pembangunannya terkait konflik pembelian tanah pada masa Orde Baru. Fungsi utamanya adalah pengendalian banjir.

Waduk Karangkates:
Waduk Karangkates di Malang, Jawa Timur dibangun pada tahun 1995 dan beroperasi sebagai pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas 3 x 35 megawatt. Di atas lahan seluas 6 hektare, produksi listrik mencapai 400 juta kWh per tahun.

Waduk Wonorejo:
Waduk Wonorejo di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur memiliki kapasitas waduk sebesar 122 juta meter kubik. Tugasnya antara lain menghasilkan pembangkit listrik tenaga air, irigasi, menyediakan air bersih dan menjadi tujuan wisata.

Waduk Batutegi:
Waduk Batutegi terletak di Pekon Batu Teg, Air Naningan, Provinsi Lampung terletak di Daerah Tanggamusi. Luas Waduk Batutegi sekitar 3560 hektar dan volume waduk ini 9 juta meter kubik. Dibangun pada tahun 1994, tangki ini merupakan proyek yang bertahan hingga 8 tahun.

Pembangunan bendungan dan waduk di Indonesia masih menjadi bagian penting dalam pemenuhan kebutuhan air, energi, dan pertanian di berbagai daerah.

Sumber: kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Daerah-dareah di pesisir utara Pulau Jawa merupakan kawasan yang rentan terkena banjir di pesisir pantai karena masuknya air laut ke daratan atau dikenal dengan banjir rob.

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah ini adalah membangun kolam retensi atau yang dikenal sebagai sistem long storage di daerah pantai.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) Pemali Juana, Yulius dalam acara Talkshow "Apakah Kita Tangguh Terhadap Perubahan Iklim?", Rabu (27/10/2021).

Menurut Yulius, konsep penanganan rob yang akan dilakukan PJSA Pemali Juana adalah menutup saluran masuknya air dari laut, terutama di hilir sungai dengan menerapkan sistem long storage.

“Long storage ini nantinya menjadi area tampungan agar air rob agat tidak masuk ke pemukiman masyarakat. Sistem ini juga bisa digunakan untuk menampung air saat hujan deras,” jelasnya.

Air yang tertampung dalam long storage tersebut kemudian akan dikeluarkan menuju ke laut menggunakan bantuan pompa.

Bahkan saat ini telah direncakan untuk membangun kolam retensi di perbatasan Semarang-Demak yang sangat rawan terjadi banjir rob. Kolam retensi akan dibangun pada area seluas 225 hektar.

Selain pembangunan kolam retensi, Yulius mengatakan, PJSA Pemali Juana juga melakukan normalisasi sungai yakni Sungai Babon (Semarang) dan Sungai Sayung (Demak).

“Normalisasi sungai ini menjadi tugas besar bagi kami karena tampungan kedua sungai ini dinilai masih kecil. Sekarang kita telah melakukan pelebaran di saluran Sungai Sayung hingga 25 meter,” papar Yulius.

Selain di daerah Semarang dan Demak, penanganan rob juga dilakukan di Pekalongan. Salah satunya adalah penandatanganan kontrak untuk pekerjaan pengendalian rob di Sungai Lodji dan Sungai Banger.

“Dalam pengerjaan proyek ini, kami harap ada dukungan dari seluruh stakeholder dan masyarakat karena pasti ada dampak sosial yang ditimbulkan,” tambah Yulius.

Sumber: kompas.com

KOMPAS.com - Kementerian Pertanian (Kementan) menggulirkan program irigasi pertanian berupa embung dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pertanian (RJIT) untuk sejumlah petani di Kabupaten Tabanan, Bali.

Program bantuan irigasi pertanian tersebut diklaim mampu mendorong peningkatan kesejahteraan para petani.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, produktivitas pertanian di Kabupaten Tabanan akan melonjak drastis dengan adanya saluran irigasi yang baik.

Sebab, kata dia, keberadaan air merupakan faktor penting dalam pengembangan budi daya pertanian. Tanpa air, produktivitas pertanian tidak dapat berkembang dengan maksimal.

"Dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman yang diperoleh dari air hujan, sistem irigasi atau dengan sumber air permukaan menjadi solusi untuk tingkatkan produktivitas pertanian," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (10/2/2022).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Ali Jamil menambahkan, irigasi merupakan program strategis dalam konteks pengairan lahan.

Oleh karenanya, sebut dia, irigasi pengairan pertanian harus berjalan baik. Sebab, pertanian tidak boleh terganggu oleh faktor apapun.

"Keberadaan irigasi pertanian membuat petani tak khawatir meski memasuki musim kemarau. Ini karena, irigasi akan memasok air sehingga produktivitas pertanian tetap terjaga," ucap Ali.

Selain penting bagi keberlanjutan sektor pertanian, Ali menilai, keberadaan air mampu meningkatkan indeks pertanaman (IP) petani.

Ia menjelaskan, keberadaan irigasi juga menjadi faktor penting bagi petani untuk meningkatkan produktivitas mereka.

"Ada tiga aspek dari keberadaan irigasi pertanian, yaitu produktivitas, peningkatan IP pertanian, dan meningkatnya kesejahteraan petani," imbuh Ali.

Tak hanya itu, lanjut dia, keberadaan irigasi juga menjadi faktor penting bagi petani untuk meningkatkan produktivitas mereka.

Hal tersebut terjadi lantaran irigasi dapat memberikan pasokan air stabil untuk lahan sawah, sehingga perkembangan budi daya padi petani bisa berjalan dengan baik.

"Irigasi adalah water management. Irigasi berfungsi mengatur air, baik air hujan maupun air tanah. Irigasi bukan hanya bisa dimanfaatkan untuk mengairi lahan di sawah, tetapi juga bisa untuk mendukung aktivitas lainnya," imbuh Ali.

Ia berharap, irigasi bisa dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan pendapatan petani.

Sementara itu, Direktur Irigasi Pertanian Direktorat Jenderal (Ditjen) PSP Kementan Rahmanto berharap, irigasi pertanian tidak hanya dimanfaatkan untuk sektor tanaman pangan, tetapi juga sektor hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

"Air adalah faktor teknis bagi terangkatnya produktivitas pertanian. Pada akhirnya, kesejahteraan petani juga meningkat," katanya.

Sumber: kompas.com

Jakarta - Bertepatan dengan Hari Bakti ke-76 PU, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerjasama dengan PT. PP (Persero) Tbk. dan Autoconz melakukan uji coba 3D Concrete Printing bertemakan “You’re Still Thinking Right Now I’m Printing” di Kantor Pusat Kementerian PUPR pada Jumat (3/12/2021). Hal ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri PUPR untuk senantiasa mengedepankan inovasi dan penerapan teknologi konstruksi terkini guna mendukung Revolusi Industri 4.0 serta sebagai kegiatan BIM Week 2021. 

Acara uji coba 3D Concrete Printing mendapat kunjungan langsung dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono didampingi oleh Sekretaris Jenderal Mohammad Zainal Fatah dan Inspektur Jenderal T. Iskandar. Selain itu juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti, Direktur Prasarana Strategis Iwan Suprijanto, Direktur Keberlanjutan Konstruksi Kimron Manik M dan Kepala Pusat Pengembangan Talenta Rudy Ridwan Effendi. Acara ini menghadirkan Direktur Operasi Bidang Infrastruktur PTPP Yul Ari Pramuraharjo, SVP Perencanaan Strategis, Engineering dan Teknologi PTPP Budi Suanda, beserta Senior Manager Departemen Creative Engineering & Technology PT. PP (Persero) Tbk. (Founder Appolo) Juniar Bakti Alkafianto, dan CEO Autoconz Raja Rizqi Apriandy sebagai presenter teknologi 3D Concrete Printing. 

“Inovasi 3D Printing karya anak bangsa ini merupakan bukti kolaborasi Kementerian PUPR dengan BUMN dan perusahaan rintisan (Start-up Company) yang beranggotakan generasi muda Indonesia, dengan cita-cita mendukung Roadmap Making Indonesia 4.0 yang diluncurkan Presiden RI pada tanggal 4 April 2018 guna memberikan arah fokus pengembangan sektor penting yang mendorong kekuatan Indonesia di mata dunia termasuk di bidang konstruksi dan infrastruktur,” kata Menteri Basuki. 

Saat ini terobosan di bidang teknologi konstruksi yang digunakan dalam mendukung roadmap tersebut yaitu dengan penerapan Building Information Modelling (BIM). Konsep BIM memberikan gambaran konstruksi virtual sebelum konstruksi fisik yang sebenarnya sehingga mengurangi ketidaksesuaian, meningkatkan keselamatan, dan menyelesaikan masalah interface struktur-arsitektur-MEP. Kebijakan dalam implementasi BIM di Kementerian PUPR dituangkan dalam Permen PUPR Nomor 22/PRT/M/2018 yang mewajibkan penggunaan BIM pada Bangunan Gedung Negara tidak sederhana dengan kriteria luas diatas 2.000 m2 dan diatas 2 lantai, yang kemudian diperluas penerapannya melalui Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021. 

Salah satu implementasi pengembangan BIM di lingkungan Kementerian PUPR dilakukan oleh Direktorat Prasarana Strategis Ditjen Cipta Karya melalui rangkaian acara BIM Week 2021. Rangkaian kegiatannya meliputi Raker BIM, Webinar BIM, BIM Training for Owner dan acara puncak yaitu Uji Coba 3D Concrete Printing. 

3D Concrete Printing menggunakan metode additive manufacturing yang menghasilkan cetakan objek 3 dimensi dari material mortar. Proses pencetakan dilakukan secara layer by layer hingga bangunan terbentuk secara utuh. Metode ini akan mengubah ekosistem dalam dunia konstruksi menjadi lebih efektif dan efisien sehingga bisa menciptakan perumahan yang affordable bagi seluruh kalangan. Keunggulan teknologi ini yaitu mengurangi limbah material, menghemat biaya, waktu  dan meningkatkan kualitas konstruksi, serta memungkinkan pekerjaan dengan desain yang kompleks untuk dikerjakan. 

Teknologi 3D Concrete Printing ini dapat mendukung pembangunan prasarana pendidikan (sekolah dan madrasah), juga dapat didorong untuk pemenuhan backlog rumah (3D printed house). “Teknologi ini sangat membantu kita, sehingga bisa membangun lebih cepat, akurat, dan presisi. Ini bisa dimasukkan ke dalam e-katalog sehingga proses lelang tidak membutuhkan waktu yang lama. Diharapkan teknologi baru ini terus dikembangkan untuk pembangunan sekolah sesuai dengan ketentuan prototipe Kementerian PUPR,” ujar Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti. (Yul) 

Sumber: pu.go.id

KALIMANTAN BARAT – Ratusan rumah di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan barat mendapatkan bantuan perbaikan rumah melalui Program bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian PUPR. Adanya Program BSPS yang lebih dikenal dengan bedah rumah ini diharapkan dapat mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di daerah tersebut.

“Pada tahun 2020 ini Kementerian PUPR menyalurkan bantuan perbaikan rumah untuk 146 unit RTLH di Kabupaten Mempawah,” ujar Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Kalimantan I Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Andy Suganda saat meluncurkan Program BSPS Tahun 2020 di Kabupaten Mempawah, Kamis (6/8/2020).

Dalam kegiatan tersebut, juga dilakukan pembongkaran rumah tidak layak huni milik masyarakat untuk ditingkatkan kualitasnya. Proses pembongkaran rumah dipimpin oleh Bupati Kabupaten Mempawah serta Kementerian PUPR dan para anggota kepolisian Polres Mempawah serta masyarakat.

Pihak BP2P Kalimantan I juga melakukan penyerahan buku tabungan Program BSPS kepada para calon penerima bantuan Program BSPS. Hal tersebut dikarenakan dalam penyaluran program tersebut, pihak Kementerian PUPR bekerjasama dengan sejumlah bank penyalur dan nantinya bantuan akan diserahkan kepada penerima bantuan berupa bahan material bangunan serta upah tukang.

Andy menerangkan, penyaluran Program BSPS tersebut tersebar di dua kecamatan, antara lain Kecamatan Sungai Kunyit sebanyak 54 unit dan Kecamatan Mempawah Hilir sebanyak 92 unit. Penyaluran Program BSPS juga telah dilaksanakan Ditjen Perumahan pada tahun 2019 lalu. Tercatat pada tahun lalu jumlah unit rumah yang mendapatkan bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni sebanyak 390 unit rumah.

“Kami ingin agar nantinya ada percontohan bahwa ada Kecamatan yang benar-benar tuntas dari RTLH,” harapnya.Berdasarkan data yang ada, jumlah RTLH di Kabupaten Mempawah pada ahun 2020 ini sebanyak 6.619 unit.

Bupati Kabupaten Mempawah Hj. Herlina berharap Kementerian PUPR ke depan dapat memberikan lebih banyak bantuan Program BSPS di daerahnya. Hal itu dikarenakan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir Kabupaten Mempawah masih banyak tinggal di rumah yang tidak layak huni.

“Lokasi ini merupakan kawasan strategis nasional karena terdapat pelabuhan Internasional Temajo. Jadi kami harap Kementerian PUPR bisa menambah jumlah bantuan Program BSPS," katanya.

Warga penerima manfaat bantuan Program BSPS Sabran menyatakan sangat berterimakasih karena rumahnya akan ditingkatkan kualitasnya. "Terima kasih kepada Kementerian PUPR, yang telah memberikan bantuan perbaikan rumah. Dulu rumah kami hanya beratap rumbia, berlantai papan sekarang jadi lebih layak huni," ujarnya.

Sumber: pu.go.id