Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Penyelesaian Tiga Bendungan PSN: Meningkatkan Produktivitas Pertanian dan Kesejahteraan Masyarakat

Dipublikasikan oleh Izura Ramadhani Fauziyah pada 12 Februari 2025


Pemerintah Indonesia telah berhasil menyelesaikan pembangunan tiga bendungan besar yang terletak di Kabupaten Pringsewu, Lampung (Bendungan Way Sekampung), Kabupaten Wajo di Sulawesi Selatan (Bendungan Paselloreng) dan Kabupaten Kuningan di Jawa Barat (Bendungan Kuingan). Menurut Juru Bicara Kementerian Pekerjaan dan Perumahan Rakyat Endra S Atmawidjaja, proyek tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tampungan air yang digunakan untuk irigasi di berbagai kantin nasional. Dengan dibangunnya jaringan irigasi yang menyertainya, berkat pasokan air yang lebih stabil dan berkesinambungan, para petani berharap dapat meningkatkan frekuensi tanam dari satu kali menjadi 2-3 kali dalam setahun. Informasi tersebut dimuat di situs resmi Sekretariat Pemerintah pada Kamis, 24 Juni 2021.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengumumkan akan dimulainya pengisian air pertama di tiga bendungan yang baru selesai dibangun. bulan ini. Bendungan ini terletak di Kabupaten Pringsewu, Lampung; Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan; dan Kabupaten Kuningan di Jawa Barat harus memperkuat sistem irigasi nasional.

Dengan daya tampung air irigasi seluas 72.707 hektar – 55.373 hektar di Daerah Irigasi Sekampung dan 17.334 hektar di Daerah Irigasi Perluasan Rumbia – bendungan ini tidak hanya menunjang kebutuhan nutrisi masyarakat Lampung namun juga berperan dalam perjuangan tersebut. Integrasi dengan bendungan Batutegi dan Martagita akan memperkuat kapasitas pengelolaan air di wilayah tersebut sehingga memungkinkan petani meningkatkan intensitas tanam hingga 2-3 kali per tahun, yang sebelumnya dibatasi satu kali tanam per tahun dengan metode tadah hujan. Bendungan ini juga memiliki luas daerah tangkapan air sebesar 800 hektar sehingga menambah kapasitas tampungan air yang cukup besar pada kawasan tersebut.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengumumkan bahwa bendungan universal yang baru saja selesai dibangun tidak hanya mendukung irigasi tetapi juga menawarkan banyak manfaat lainnya. Bendungan ini menyuplai air baku ke Kota Bandar Lampung, Kota Metro, dan Kabupaten Lampung Selatan dengan kapasitas hingga 2.482 liter per detik dan menghasilkan listrik sebesar 5,4 megawatt. Selain itu Bendungan Way Sekampung di Kabupaten Pringsewu juga dijadikan sebagai objek wisata. Bendungan Paselloreng 4.444 di Kabupaten Wajo mempunyai kapasitas tampung hingga 138 juta meter kubik dan luas cekungan 169 hektar, mengairi sawah seluas 8.510 hektar. Bendungan ini juga bisa menjadi sumber air baku empat kecamatan di Kabupaten Wajo hingga 200 liter per detik. Selain itu, bendungan ini berkontribusi terhadap infrastruktur pengendalian banjir di hilir Sungai Gilireng dengan kapasitas 1.000 meter kubik per detik, serta mendukung pengembangan perikanan air tawar, pariwisata, dan konservasi sumber daya air. sabuk hijau

Bendungan Kuningan Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, berkapasitas 25,9 juta meter kubik dan luas cekungan 221,59 hektar, mengalirkan air ke daerah irigasi seluas 3.000 hektar di Jawa Barat bagian timur dan sebagian Jawa Tengah. . Bendungan ini juga menyediakan air baku bagi Kabupaten Kuningan sebesar 0,30 meter kubik per detik, meredam debit banjir hingga 213 meter kubik per detik dan dapat menjadi sumber listrik sebesar 0,50 megawatt.

Sumber: kompas.com

 

Selengkapnya
Penyelesaian Tiga Bendungan PSN: Meningkatkan Produktivitas Pertanian dan Kesejahteraan Masyarakat

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pengaman Pantai Namosain Kota Kupang: Capai Progres 86% dalam Upaya Mitigasi Abrasi

Dipublikasikan oleh Izura Ramadhani Fauziyah pada 12 Februari 2025


Keindahan Pantai Namosain di Kupang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat sekitar bahkan luar kota. Pantai di pinggir kota dengan panorama matahari terbenam ini terancam erosi pasang surut setiap tahunnya. Untuk mengatasi hal tersebut, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Kanwil Sungai II Nusa Tenggara membangun coast guard sepanjang 0,15 kilometer yang merupakan perpanjangan tangan dari Coast Guard Namosain.

Penjaga Pantai Namosain sepanjang 0,20 km dibangun pada tahun 2015 (pasca bencana pulau Timor), kemudian 0,20 km pada tahun 2017 dan 0,40 km pada tahun 2019 untuk Pantai Namosain - Kota Kupang. Khusus tahun 2020 akan dibangun 0,15 km dengan anggaran Rp 4 miliar yang dilaksanakan oleh PT. Dwi Padma Anantha, jangka waktu pelaksanaannya adalah 180 hari kalender yaitu 12 Maret hingga 7 September 2020.

Tahun 2015 hingga 2019, Dirjen SDA PUPR melalui BWS NT II membangun pertahanan pantai di Namosain – Kota Kupang sepanjang 0,80 km. PPK Sungai Pantai I (Supan I) di simpul pekerjaan non vertikal tertentu, pembangunan jaringan sumber air, Edixon S. Nufninu, ST, M.Si menyampaikan, pembangunan pelindung pantai sudah dilakukan sejak pemberian kontrak.

Sesuai kesepakatan, per 17 Juli 2020, progres fisik telah tercapai sebesar 86,21%. Dengan kemajuan ini, diharapkan pekerjaan dapat selesai tepat waktu. Dalam pelaksanaannya, di tengah pandemi Covid-19, baik pekerja maupun supervisor tetap berpedoman pada praktik kesehatan seperti penggunaan masker, penjarakan sosial, dan pengukuran suhu tubuh dengan thermal scanning sebelum mulai bekerja di area proyek.

Sumber: pu.go.id

Selengkapnya
Pengaman Pantai Namosain Kota Kupang: Capai Progres 86% dalam Upaya Mitigasi Abrasi

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dinamika Ekonomi dan Sosial dalam Wilayah Pedesaan: Tantangan dan Peluang untuk Pembangunan Berkelanjutan

Dipublikasikan oleh Izura Ramadhani Fauziyah pada 12 Februari 2025


Pedesaan adalah wilayah geografis di luar kota yang dicirikan oleh kepadatan penduduk yang rendah dan jumlah populasi yang terbatas. Wilayah pedesaan sering mencakup area pertanian dan hutan, dengan definisi yang bervariasi di setiap negara untuk keperluan administratif dan statistik.

Perekonomian pedesaan memiliki dinamika yang berbeda dengan perekonomian perkotaan karena adanya industri berbasis lahan seperti pertanian dan kehutanan. Faktor-faktor seperti siklus alamiah dan kondisi cuaca ekstrem seperti kekeringan dapat mempengaruhi ekonomi pedesaan. Fenomena migrasi pedesaan juga terjadi di mana penduduk muda cenderung bermigrasi ke kota untuk mencari peluang pendidikan dan pekerjaan, meninggalkan populasi lanjut usia dengan akses terbatas terhadap layanan dasar.

Dampak dari pembangunan ekonomi yang lebih lambat menyebabkan kurangnya perkembangan infrastruktur dan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan di pedesaan. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian, sebagian besar populasi miskin di dunia tinggal di pedesaan, menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi dan akses terhadap layanan dasar.

Beberapa upaya telah dilakukan untuk memajukan ekonomi pedesaan, termasuk meningkatkan akses listrik dan internet. Pendekatan pembangunan pedesaan saat ini lebih menekankan pada keberlanjutan dan diversifikasi ekonomi, menggeser fokus dari industri ekstraktif besar menuju upaya yang lebih holistik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi pedesaan tidak dapat diabaikan. Kurangnya akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan serta kurangnya infrastruktur menjadi masalah serius. Pentingnya memperhatikan dan mengatasi masalah-masalah ini dalam konteks pembangunan pedesaan merupakan salah satu tantangan utama bagi negara-negara yang berupaya meningkatkan kesejahteraan penduduk pedesaan.

Disadur dari Artikel : en.wikipedia.org

Selengkapnya
Dinamika Ekonomi dan Sosial dalam Wilayah Pedesaan: Tantangan dan Peluang untuk Pembangunan Berkelanjutan

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dinamika Budaya Perencanaan: Variasi Praktik dan Tantangan Kolaboratif di Seluruh Dunia

Dipublikasikan oleh Izura Ramadhani Fauziyah pada 12 Februari 2025


Budaya perencanaan merupakan fenomena global yang mencerminkan kekhasan dan keragaman dalam praktik desain kota dan wilayah di seluruh dunia. Setiap komunitas memiliki pola pikir, model, dan gaya komunikasi dalam desain yang disesuaikan dengan lingkungan lokalnya. Desainer secara aktif terlibat dalam proses produksi budaya dengan mempertimbangkan pandangan dunia kolektif dan individual mereka, seperti yang diungkapkan oleh Simone Abram. Budaya desain juga mencakup bagaimana desain berkembang dalam suatu komunitas dan dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya yang ada.

Sejarah budaya perencanaan berkembang dari upaya pemerintah untuk mempercantik kota hingga menjadi proses yang lebih kolaboratif dengan melibatkan partisipasi komunitas. Meskipun di beberapa negara, perencanaan masih merupakan proses top-down yang diputuskan oleh pemerintah, seperti yang terjadi di Tiongkok, di tempat lain seperti Kanada, budaya perencanaan telah berevolusi menjadi proses politik yang didasarkan pada nilai-nilai yang mendorong partisipasi masyarakat. Hal ini mencerminkan keberagaman dalam pendekatan perencanaan di seluruh dunia, yang mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan budaya yang berbeda.

Budaya desain asli merupakan ciri khas yang unik bagi suatu negara, sejarah, dan masyarakat tertentu. Di tengah tantangan globalisasi dan modernisasi, ada dorongan untuk memulihkan dan mempertahankan warisan budaya desain asli. Hal ini mendorong kolaborasi antara desainer asli dan non-asli untuk menciptakan proses rekonsiliasi yang menghormati dan memperkuat identitas budaya lokal.

Selain itu, budaya desain tidak hanya terbatas pada praktik profesional, tetapi juga tercermin dalam institusi masyarakat. Institusi pendidikan di berbagai belahan dunia memiliki peran penting dalam mengembangkan dan memperkuat budaya desain melalui pendekatan dan penekanan yang berbeda dalam kurikulum dan praktik pembelajaran. Dengan demikian, budaya perencanaan dan desain tidak hanya merupakan hasil dari interaksi sosial, tetapi juga berkembang secara dinamis sebagai tanggapan terhadap perubahan sosial, politik, dan budaya yang terjadi di masyarakat global saat ini.

Disadur dari Artikel : en.wikipedia.org

 

Selengkapnya
Dinamika Budaya Perencanaan: Variasi Praktik dan Tantangan Kolaboratif di Seluruh Dunia

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Penggunaan Lahan dan Pengelolaan Lingkungan: Sejarah, Praktik, dan Dampak Global

Dipublikasikan oleh Izura Ramadhani Fauziyah pada 12 Februari 2025


Penggunaan lahan mencakup pengelolaan dan konversi lingkungan alami atau liar menjadi lingkungan terbangun seperti pemukiman dan komunitas semi alami seperti lahan pertanian, padang rumput, dan hutan yang dikelola. Budidaya manusia mempunyai sejarah yang panjang, pertama kali muncul lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Hal ini didefinisikan sebagai "tujuan dan aktivitas manusia berinteraksi dengan bumi dan ekosistem bumi." dan sebagai "segala pengaturan, aktivitas, dan kontribusi yang dilakukan masyarakat pada suatu jenis tanah tertentu". Penggunaan lahan merupakan salah satu pendorong terpenting perubahan lingkungan global.

Praktik penggunaan lahan sangat bervariasi di berbagai belahan dunia. Divisi Pengembangan Air Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa menjelaskan bahwa “Penggunaan lahan mengacu pada produk dan/atau manfaat yang diperoleh dari penggunaan lahan dan operasi (kegiatan) pengelolaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghasilkan produk dan manfaat tersebut. . “Pada awal tahun 1990an, sekitar 13% permukaan bumi merupakan lahan subur, dimana 26% diantaranya adalah padang rumput, 32% hutan dan hutan, dan 1,5% di wilayah perkotaan. Pemodelan perubahan lahan dapat digunakan untuk memprediksi dan menilai perubahan penggunaan lahan di masa depan.

Seperti yang ditulis Albert Guttenberg (1959) beberapa tahun yang lalu, "dan#039;Menggunakan tanah dan#039; adalah istilah kunci dalam bahasa perencanaan kota.” Umumnya, yurisdiksi politik merencanakan dan mengatur penggunaan lahan untuk menghindari konflik penggunaan lahan. Rencana penggunaan lahan dilaksanakan melalui alokasi lahan dan peraturan penggunaan serta peraturan perundang-undangan seperti peraturan zonasi. Perusahaan konsultan manajemen dan LSM sering kali mencoba mempengaruhi peraturan ini sebelum peraturan tersebut menjadi undang-undang.

Pengelolaan lahan dan budidaya mempunyai dampak besar terhadap sumber daya alam seperti air, tanah, makanan, tumbuhan dan hewan. Informasi penggunaan lahan dapat digunakan untuk mengembangkan solusi terhadap masalah pengelolaan sumber daya alam seperti salinitas dan kualitas air. Misalnya, badan air di kawasan bekas tebangan atau lahan yang tererosi mempunyai kualitas air yang berbeda dengan kawasan hutan. Silvikultur, sistem produksi pangan nabati, diyakini sebagai bentuk pertanian tertua di dunia.

Disadur dari Artikel : en.wikipedia.org

Selengkapnya
Penggunaan Lahan dan Pengelolaan Lingkungan: Sejarah, Praktik, dan Dampak Global

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Konflik Memanas: Protes Warga dan Penangkapan Massal Terkait Proyek Bendungan Bener di Desa Wadas

Dipublikasikan oleh Izura Ramadhani Fauziyah pada 12 Februari 2025


Purworejo - Tagar #SaveBendunganBener menjadi viral di media sosial setelah muncul video petugas polisi bersenjata lengkap berjalan di jalanan Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Mereka tergabung dalam tim Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang pada Selasa (15/2/2024) melakukan survei lahan proyek pembangunan Bendungan Beneri.

Survei lapangan dilakukan usai Kepala Kanwil BPN Jateng, Senin (2 Juli 2024) bersama Kapolda Jateng. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kantor Wilayah BPN Jateng meminta bantuan keamanan kepada polisi untuk melakukan survei tanah yang menjadi sengketa antara warga dan pemerintah.

Proyek pembangunan Bendungan Beneri memang menjadi perdebatan sejak awal berdirinya. Warga setempat menolak proyek tersebut karena takut kehilangan tanah dan sumber air. Mereka juga mengkritik proses kompensasi negara yang dinilai tidak adil dan tidak transparan. Warga mengaku tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek tersebut.

Tagar #SaveBendunganBener merupakan bentuk protes warga terhadap proyek pembangunan Bendungan Bener yang dianggap merugikan mereka. Warga meminta pemerintah menghentikan proyek tersebut dan menghormati hak mereka sebagai pemilik tanah. Warga pun meminta pemerintah berdialog dengan mereka untuk mencari solusi yang baik bagi semua pihak.

Purworejo - Selain survei tanah, proyek pembangunan Bendungan Beneri di Purworejo juga menimbulkan konflik antara warga dan aparat keamanan. Pada Selasa (15 Februari 2024), polisi menangkap 23 warga Desa Wadas yang diduga melakukan aktivitas anarkis terhadap proyek tersebut.

Polisi menyatakan 23 orang membawa senjata tajam seperti arit, busur, dan pisau yang dapat digunakan untuk mengganggu kemajuan proyek. Polisi juga menuding mereka melakukan provokasi dan bentrok dengan warga lain yang mendukung pembangunan bendungan tersebut.

Namun warga Desa Wadasi membantah tuduhan polisi tersebut. Mereka mengatakan senjata tajam adalah alat mereka yang biasa digunakan untuk bercocok tanam dan membuat kerajinan bambu. Mereka menegaskan, tidak bermaksud menimbulkan keributan, melainkan hanya ingin menyampaikan keinginannya sebagai pemilik properti yang menjadi sasaran proyek tersebut.

Salah satu warga yang ditangkap, Siswanto (30), mengaku sedang menenun besek (kerajinan tangan bambu) dengan pisau saat ratusan polisi tiba di Desa Wadasi. Ia mengaku tidak tahu menahu soal proyek bendungan tersebut dan hanya ingin mencari nafkah. “Kami tidak tahu apa-apa, kami hanya ingin hidup damai. Kami tidak ingin main-main dengan siapa pun. “Kami hanya meminta hak kami dihormati,” kata Siswanto

Purworejo. Warga Desa Wadasi yang ditangkap polisi terkait proyek pembangunan Bendungan Beneri mengungkapkan kekecewaannya atas tindakan aparat keamanan yang dinilai anarkis. Mereka mengaku tidak keberatan, melainkan hanya salat di masjid hingga dilakukan pengukuran tanah.

Siswanto (30), salah satu warga yang ditangkap mengatakan, dirinya bersama warga lainnya sedang salat mujahada di masjid saat ratusan petugas bersenjata lengkap tiba di kampungnya. Ia mengaku kesal saat polisi meminta mereka menunaikan salat Dzuhur, namun kemudian menangkap mereka dan membawanya ke mobil polisi.

“Masyarakat Desa Wadasi tidak pernah mau membuat keributan, kami hanya ingin hidup damai. Kami tidak tahu apa-apa tentang proyek bendungan, kami hanya ingin negara kami dihormati. “Kami merasa pemerintah dan aparat keamanan memperlakukan kami tidak adil,” kata Siswanto.

Purworejo - Penangkapan warga Desa Wadas terkait proyek pembangunan bendungan Beneri rupanya lebih banyak dari pemberitaan sebelumnya. Menurut Siswanto (30), salah satu warga yang ditangkap, polisi tidak menangkap 25 orang, melainkan 60 orang dibawa ke Polsek Beneri.

Siswanto juga mengatakan, pada Selasa malam (15/02/2024), aparat gabungan polisi dan TNI masih berjaga di Kampung Wadasi dengan bersenjata lengkap. Karena itu, warga tidak berani keluar rumah karena takut ditangkap atau dianiaya.

Berdasarkan informasi yang diterima Kompas.com, aparat gabungan akan terus menjaga lokasi proyek selama proses survei yang berlangsung pada 8-10 Februari 2024. Proses survei tanah tersebut menjadi sumber konflik antar pihak. warga dan pemerintah, karena warga menentang proyek bendungan yang dianggap merampas tanah dan sumber air mereka.

Sumber: kompas.com

 

Selengkapnya
Konflik Memanas: Protes Warga dan Penangkapan Massal Terkait Proyek Bendungan Bener di Desa Wadas
« First Previous page 45 of 53 Next Last »