Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menyongsong era industri 4.0 yang ditandai dengan perkembangan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna mencapai efisiensi yang tinggi dan kualitas produk yang lebih baik termasuk di bidang jasa konstruksi, salah satunya teknologi 3D Printing untuk pembangunan rumah.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan revolusi industri 4.0 ditandai dengan perkembangan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna  mencapai  efisiensi  yang tinggi  dan kualitas produk yang lebih  baik, tidak terkecuali juga memberikan nilai tambah bagi pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

"Pemanfaatan teknologi harus memberikan nilai tambah bagi pelaksanaan pembangunan infrastruktur, bukan sekedar ikut-ikutan atau mengikuti tren sesaat. Industri 4.0 hanya instrumen, justru dibelakangnya harus ada Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal,” kata Menteri Basuki.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, Direktorat Jenderal Perumahan pada tahun 2022 akan menerapkan pembangunan rumah khusus (Rusus) dengan metode digital guna menjawab tantangan teknologi Industri 4.0.

"Di tahun 2021 Kementerian PUPR bersama mitra terkait, telah menguji coba pembangunan uji coba 3D Printing Rumah Tapak di Yogyakarta, 12-31 Januari 2021, dan pada tahun 2022 ini akan diterapkan dalam pembangunan rumah khusus," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto saat menjadi narasumber dalam Opening Ceremony ITB Civil Engineering Expo secara daring, Sabtu (22/1/2022).

Iwan mengatakan, sesuai dengan agenda prioritas 5 tahun ke depan oleh Presiden Joko Widodo adalah pembangunan SDM , pembangunan insfrastruktur, penyederhaan regulasi, birokrasi, dan transformasi ekonomi. Hal ini juga sesuai arahan Menteri PUPR bahwa Kementerian PUPR akan melakukan terobosan dalam percepatan pembangunan infrastruktur, diantaranya mendukung industrialisasi 4.0.

"Serta mendorong pengembangan skema pembiayaan kreatif, pengembangan SDM, penyelesaian tugas khusus, dan dukungan terhadap mitigasi bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi," ujar Iwan.

Iwan menyatakan, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR dalam penyelenggaraan program pembangunan infrastruktur tahun 2020-2024 pada sektor perumahan menargetkan pembangunan 51.340 unit rumah susun, 10.000 unit rumah khusus, 813.660 unit rumah swadaya, 262.345 unit PSU perumahan.

Untuk selanjutnya dikatakan Iwan, Direktorat Jenderal Perumahan akan mengevaluasi bahwa pembangunan perumahan tidak hanya satu juta rumah namun bisa melebihi yakni sekitar 1,5 hingga 2 juta rumah per tahun. "Hal itu dikarenakan menyesuaikan dengan backlog yang terus bertambah per tahun nya," tuturnya. (Jay)

Sumber: pu.go.id

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan merilis capaian pembangunan rumah untuk masyarakat yang ada di dalam Program Sejuta Rumah per tanggal 11 Mei 2020 telah mencapai angka 215.662 unit.

“Untuk capaian Program Sejuta Rumah per tanggal 11 Mei 2020 sebesar 215.662 unit,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Khalawi Abdul Hamid di Jakarta, Jum’at (20/5/2020).

Berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, prosentase capaian Program Sejuta Rumah masih diprioritaskan untuk pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah yakni 79 persen. Adapun realisasi pembangunan rumah berasal dari kementerian/ lembaga di luar Kementerian PUPR sebanyak 50.863 unit, Pemerintah daerah sebanyak 1.521 unit, rumah tapak yang dibangun oleh pengembang sebanyak 116.933 unit.

Sedangkan pembangunan rumah untuk non MBR prosentasenya sebanyak 21 persen yang berasal dari pembangunan rumah tapak oleh pengembang sebanyak 42.884 unit dan rumah susun sebanyak 3.461 unit.

“Total capaian pembangunan rumah untuk MBR sebanyak 169.317 unit dan rumah untuk non MBR sebanyak 46.345 unit,” terangnya.

Khalawi menerangkan, adanya Pandemi Covid – 19 memang cukup berpengaruh pada pelaksanaan Program Sejuta Rumah di lapangan. Meskipun demikian, pihaknya telah menyusun pedoman bagi para pekerja untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan di lapangan.

Pelaksanaan di lapangan selama Pandemi Covid -19, imbuhnya, dilaksanakan sesuai protokol kesehatan dan berdasarkan Surat Edaran Dirjen Perumahan No.03/SE/Dr/2020 tentang Pedoman pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pada Direktorat Teknis Di lingkungan Jenderal Perumahan selama Masa Pandemik Covid -19.

“Kami tetap mengupayakan agar di akhir tahun capaian Program Sejuta Rumah bisa menembus 1.000.000 unit. Sedangkan target konservatif keseluruhan hingga akhir tahun sebesar 900.000 unit mengingat adanya pandemi Covid -19,” terangnya.

Sumber: pu.go.id

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan telah memulai pembangunan penginapan santri di Pondok Pesantren Nurul Falah, Air Mesu, Bangka Tengah. Pondok pesantren ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan santri belajar di pondok pesantren.

Penginapan santri ini akan dibangun tower tunggal tipe barak dua lantai. Apartemen ini mampu menampung 88 mahasiswa dan diharapkan selesai dalam waktu empat bulan. Anggaran proyek sebesar Rp 3,18 miliar.

Peresmian pembangunan rumah susun santri ini dilakukan pada Jumat (7 Oktober 2020) oleh Direktur Balai Pelaksana Peduli Perumahan Sumatera V di Darwis. Darwis mengatakan, pembangunan gedung perumahan pesantren Islam merupakan salah satu program prioritas Kementerian PUPR untuk mendukung pengembangan pendidikan agama di Indonesia.

Program prioritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mulai meletakkan batu pertama pembangunan perumahan di Sekolah Magang Islam Nurul Falah, Air Mesu, Banga Tengah. Jumat (7 Oktober 2020). Acara tersebut dihadiri oleh beberapa pejabat daerah, pimpinan pesantren, dan tokoh masyarakat.

Direktur Pusat Aplikasi Peduli Perumahan Sumatera V Darwis mengatakan, perumahan santri bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan pendidikan santri yang tinggal di pesantren pesantren. Darwis juga berharap asrama mahasiswa dapat dimanfaatkan, dipelihara, dan dihuni dengan baik ketika pembangunannya selesai dalam empat bulan.

Pondok Pesantren Nurul Falah, Air Mesu, Bangka Tengah, tempat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang membangun rumah susun (rusun) pelajar, berharap apartemen tersebut dapat bermanfaat bagi para pelajar. di sana. Pondok pesantren ini diklaim berperan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia, khususnya di Bangka Tengah.

Kementerian PUPR sendiri mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,18 miliar untuk pembangunan satu pondok pesantren untuk pondok pesantren tersebut. Selain itu, Kementerian PUPR juga tengah membangun dua unit rumah lagi di Provinsi Bangka Belitung, yakni dua unit renovasi rumah eks.

Sumber: pu.go.id

KENDARI – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong para nelayan di kawasan pesisir Indonesia untuk tinggal di rumah khusus (Rusus). Salah satu Rusus nelayan yang dibangun oleh Kementerian PUPR berada di Desa Laimeo, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 30 unit dengan anggaran senilai Rp 3,6 Milyar.

“Salah satu target pembangunan rumah khusus adalah para nelayan. Kami membangun rumah khusus bagi nelayan yang membutuhkan hunian yang layak untuk kelangsungan hidup mereka dan tempat yang nyaman untuk keluarganya,” ujar Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Tengga, Hujurat di Kendari beberapa waktu lalu.

Hujurat menerangkan, pembangunan Rusus nelayan tersebut dibangun SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sultra Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR pada tahun 2019 lalu. Kementerian PUPR membangun Rusus tersebut dengan tujuan agar para nelayan yang tinggal di kawasan pesisir dapat menempati hunian yang layak huni sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan perekonomiannya.

“Kami berharap para nelayan beserta keluarganya yang menempati hunian Rusus tersebut dapat merawat rumah ini dan memperhatikan kebersihan di kawasan sekitarnya agar tetap bersih dan sehat. Para nelayan bisa fokus melaut karena keluarganya sudah menempati Rusus yang layak huni,” katanya.

Sebagai informasi, Rusus nelayan untuk para nelayan tersebut dibangun di atas lahan seluas satu hektar milik Pemerintah Desa Laimeo. Lokasi pembangunan Rusus iti berlokasi di Desa Laimeo, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 30 unit dengan tipe bangunan yakni tipe 28.

Jarak antara lokasi Rusus dengan kawasan pesisir pantai sehingga nelayan juga mudah untuk melaut. Waktu pembangunan Rusus nelayan tersebut dibangun dalam jangka waktu sekitar enam bulan.

“Total anggaran pembangunan Rusus ini senilai Rp 3,6 Milyar. Para nelayan dan keluarganya juga telah menghuni Rusus ini sejak awal tahun 2020 lalu,” tandasnya.

Kepala Desa Laimeo, Nurlia R mewakili para nelayan di desanya mengucapkan terimakasih kepada Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR yang telah memperhatikan dan menyediakan hunian yang layak bagi nelayan di daerah. Dirinya mengungkapkan masih banyak nelayan di daerahnya yang membutuhkan bantuan seperti Rusus tersebut.

“Bantuan Rusus ini sangat berarti bagi kami karena selama ini banyak nelayan yang tinggal di rumah yang kurang layak huni,” katanya.

Sumber: pu.go.id

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mengeluarkan dana sebesar INR 52,5 miliar untuk memperbaiki sekitar 4.000 unit rumah tidak layak huni di Provinsi Sulawesi Tengah. Tujuan dari program ini adalah untuk membantu masyarakat miskin mendapatkan rumah layak huni. Program ini juga melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan padat karya yang dapat meningkatkan perekonomian daerah.

Kementerian PUPR melalui SNVT Perumahan Sulawesi Tengah terus melaksanakan program renovasi 4.000 rumah kosong di Provinsi Sulawesi Tengah. Program ini mengikuti pedoman teknis sesuai dengan praktik kesehatan yang berlaku saat pandemi Covid-19. Program ini juga melibatkan masyarakat dalam kegiatan padat karya yang dapat meningkatkan perekonomian daerah.

Sumber pendanaan Program Perbaikan Rumah Sulawesi Tengah hanya dari APBN dan PLN/NAHP. Totalnya ada 3.000 unit rumah senilai Rp52,5 miliar mendapat dukungan APBN dan 1.000 unit rumah senilai Rp17,5 miliar dari PLN/NAHP. Penerima manfaat terbagi di satu kota dan delapan kabupaten di Sulawesi Tengah.

Kementerian PUPR melalui SNVT Perumahan Sulawesi Tengah menyalurkan bantuan bedah rumah kepada 4000 rumah susun tidak layak huni di sembilan kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas rumah dengan anggaran Rp 17,5 juta per rumah. Bantuan ini juga melibatkan masyarakat dalam kegiatan padat karya yang dapat meningkatkan perekonomian daerah.

Upah kerja dibayarkan oleh bank saluran pembuangan secara tunai bila progres pekerjaan rumah 30%. Pembayaran ini disaksikan oleh tetua/pengurus desa, Korfas dan penyelenggara. Tujuan peningkatan kualitas rumah adalah untuk memenuhi kebutuhan kesehatan penghuninya, seperti penerangan, udara, toilet, dan luas bangunan.

Kementerian PUPR melalui SNVT Perumahan Sulteng melaksanakan operasi padat tunai (CIO) menjadi program perbaikan rumah bagi 4000 hunian tidak layak huni di Sulteng. Aksi ini bertujuan untuk membantu perekonomian dan mengurangi pengangguran masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Kegiatan ini juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pekerjaan pembangunan rumah.

PPK Rumah Swadaya, Rudi berpesan kepada timnya untuk menerapkan pola hidup sehat dalam setiap aktivitas. Rudi juga memberikan dukungan dan semangat kepada timnya untuk tetap profesional dan semangat dalam bekerja. Rudi mengapresiasi prestasi timnya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat penerima bantuan.

Kementerian PUPR melalui SNVT Perumahan Sulawesi Tengah melaksanakan program perbaikan rumah dengan mengedepankan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19. Program ini juga menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan penumpukan. Program ini diharapkan selesai tepat waktu.

Salah satu penerima manfaat, Sobirin mengungkapkan kegembiraan dan motivasinya terhadap program bedah rumah tersebut. Ia dan keluarganya kini bisa tinggal di rumah yang nyaman dan layak huni. Program ini merupakan pelayanan terbaik Kementerian PUPR kepada masyarakat miskin.

Sumber: pu.go.id

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan bantuan kepada 488 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah. Tujuan dari hibah ini adalah untuk meningkatkan kualitas perumahan masyarakat miskin agar lebih layak huni.

Bantuan BSPS ini diberikan dalam bentuk Rp17,5 juta per rumah, dimana Rp15 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk pembayaran gaji pekerja. Rumah penerima bantuan ini berada di 14 desa di Kabupaten Morowali.

Ketua Satgas Khusus Dinas Perumahan (SNVT) Provinsi Sulawesi Tengah Rezki Agung mengatakan, program BSPS merupakan salah satu upaya Kementerian PUPR dalam mendorong ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di Morowal. Daerah Ia berharap bantuan ini dapat membantu masyarakat menata rumahnya sesuai kebutuhan dan kemungkinannya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menganggarkan dana sebesar INR 70 miliar untuk program bedah rumah padat karya di Sulawesi Tengah melalui Satuan Kerja Khusus Non Vertikal (SNVT) Dinas Perumahan Provinsi Sulawesi Tengah. propinsi Program ini bertujuan untuk merehabilitasi sekitar 4.000 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di provinsi tersebut.

Program bedah rumah ini menggunakan sistem BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) yang mengalokasikan Rp 17,5 juta per rumah untuk pembelian bahan bangunan dan upah pengrajin. Salah satu kabupaten penerima bantuan ini adalah Kabupaten Morowal yang memiliki total 488 anggota keluarga yang terbagi dalam dua tahap.

Program BSPS merupakan bagian dari upaya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam membangun rumah layak huni bagi masyarakat miskin di seluruh Indonesia.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan bantuan kepada 488 rumah tidak layak huni (RTLH) di 14 desa di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini membantu meningkatkan kualitas perumahan bagi masyarakat miskin, agar mereka lebih layak huni.

Meski ada kendala cuaca, penerima manfaat tetap menyelesaikan pekerjaan rumahnya dengan bantuan petugas lapangan (TFL) dan pekerja konstruksi. Hingga saat ini progres pelaksanaan Program Bedah Rumah Kabupaten Morowali mencapai 44,7 persen. Rezki Agung, Direktur Pelayanan Perumahan SNVT Sulawesi Tengah, mengaku optimis program ini akan selesai tepat waktu dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Morowali di Provinsi Sulawesi Tengah mengumumkan kesediaannya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu dalam program bedah rumah yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tujuan dari program ini adalah untuk perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di kawasan tersebut.

Salah satu penerima manfaat program bedah rumah adalah Paing, warga Desa Laantula Jaya, Witaponda. Ia mengaku sangat senang dan terharu saat tim Kementerian PUPR menyambangi rumahnya yang sebelumnya tidak layak huni. Ia mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PUPR yang telah memperbaiki rumahnya dan berharap bantuan serupa dapat diberikan kepada masyarakat lain yang membutuhkan.

Sumber: pu.go.id