Sebuah proyek dari Charles Sturt University dan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) membantu Pemerintah Indonesia untuk menjembatani kesenjangan informasi mengenai dampak hambatan sungai terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati.
- Sebuah proyek penelitian Charles Sturt University di Indonesia bertujuan untuk mengatasi kesenjangan informasi mengenai dampak hambatan sungai terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati.
- Proyek bersama Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) dan Pemerintah Indonesia ini didanai oleh Australian Water Partnership (AWP).
- Proyek ini akan memungkinkan para pembuat kebijakan nasional dan petugas teknis untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah konektivitas sungai secara tepat.
Sebuah proyek dari Charles Sturt University dan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) membantu Pemerintah Indonesia untuk menjembatani kesenjangan informasi mengenai dampak hambatan sungai terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati.
Proyek ini didanai oleh Australian Water Partnership (AWP) melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Pemerintah Australia (DFAT).
Koordinator proyek dan Dosen Senior Ilmu Geospasial Dr Ana Horta (foto, inset) di Charles Sturt School of Agricultural, Environmental and Veterinary Sciences dan peneliti di Charles Sturt Gulbali Research Institute of Agriculture, Water and Environment mengatakan bahwa kesenjangan informasi ini membatasi kemampuan pihak berwenang dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah konektivitas sungai secara tepat.
"Infrastruktur daerah aliran sungai di Indonesia telah meningkat pesat selama 20 tahun terakhir," kata Dr Horta.
"Hal ini dilakukan untuk memenuhi perluasan pertanian, peningkatan permintaan energi, dan perlindungan banjir dengan pembangunan bendungan, pembangkit listrik tenaga air, tanggul, sistem kanal, tidal barrages, pintu air, struktur pengendali banjir, dan jembatan.
Sumber: news.csu.edu.au
Dr Horta mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang memecah daerah aliran sungai memiliki konsekuensi besar bagi ekosistem, keanekaragaman hayati, sumber daya air dan masyarakat lokal.
"Salah satu akibat utamanya adalah hilangnya habitat dan keanekaragaman hayati, karena habitat alami dihancurkan atau terdegradasi oleh infrastruktur seperti bendungan, penyeberangan jalan, dan struktur irigasi," katanya.
"Fragmentasi ini mengganggu konektivitas antara berbagai bagian sungai, mencegah pergerakan spesies dan secara genetik dan berdampak negatif pada populasi ikan, pertukaran spesies yang bermigrasi, dan organisme air lainnya.
Dr Horta mengatakan bahwa gangguan ini memiliki efek berjenjang pada seluruh jaringan makanan dan ekosistem, dan implikasi sosial ekonomi juga sama pentingnya.
Masyarakat yang bergantung pada sungai dan bergantung pada perikanan untuk ketahanan pangan menghadapi berkurangnya populasi ikan dan terbatasnya akses ke sumber daya. Perubahan aliran dan ketersediaan air menjadi tantangan bagi sektor-sektor seperti pertanian, irigasi, dan pembangkit listrik tenaga air, yang menyebabkan tekanan ekonomi dan potensi konflik sumber daya.
"Saat ini, data mengenai fragmentasi daerah aliran sungai di Indonesia masih sangat terbatas, dan sebagian besar basis data hanya mendata penghalang-penghalang yang lebih besar seperti bendungan," ujar Dr Horta. "Meskipun hal ini umum terjadi di sebagian besar negara Asia Tenggara, pendekatan ini mengabaikan pentingnya memahami dampak kumulatif dari hambatan-hambatan yang lebih kecil terhadap konektivitas sungai.
Sumber: news.csu.edu.au
Dr Horta mengatakan bahwa untuk menjembatani kesenjangan informasi ini, otoritas air nasional memerlukan data yang komprehensif tentang semua jenis penghalang, karena hal ini dapat meningkatkan pemahaman tentang konektivitas daerah aliran sungai dan memberikan para pembuat kebijakan pemahaman yang komprehensif tentang dampak dari proyek-proyek infrastruktur di masa depan.
Untuk membantu Pemerintah Indonesia menjembatani kesenjangan informasi ini, Charles Sturt University (Gulbali Institute) telah bekerja sama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) untuk mengimplementasikan proyek 'Pengembangan kapasitas untuk perencanaan tata ruang sebagai komponen utama pengelolaan sumber daya air di Indonesia'.
Tim proyek yang dipimpin oleh Charles Sturt University dan manajer program FAO, Caroline Turner, terdiri dari para ahli dari organisasi Australia dan Indonesia (Australasian Fish Passage Services dan BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional), yang berkolaborasi erat dengan Kementerian PPN/BAPPENAS (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Sumber Daya Air dan Pengairan).
Proyek ini bertujuan untuk memanfaatkan perencanaan tata ruang untuk membantu otoritas pengairan dalam menemukan hambatan yang ada di daerah aliran sungai, dan untuk mengevaluasi dampak dari setiap hambatan terhadap konektivitas sungai.
Sebagai studi kasus, proyek ini sedang melakukan pemetaan di Daerah Aliran Sungai Citarum. Menurut database publik, terdapat 15 hambatan di Daerah Aliran Sungai Citarum, namun kegiatan pemetaan proyek ini telah mengidentifikasi hampir 300 hambatan. Peta ini merupakan peta infrastruktur sungai komprehensif pertama di Daerah Aliran Sungai Citarum yang mencakup bendungan besar dan infrastruktur yang lebih kecil.
Sumber: news.csu.edu.au
Proyek ini telah bekerja sama dengan para pemangku kepentingan regional dan lokal dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia untuk memvalidasi temuan-temuannya. Validasi lapangan dilakukan pada bulan Juli 2023 yang berfungsi sebagai tempat pelatihan bagi para pemangku kepentingan pengelolaan air di tingkat regional dan lokal, untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memanfaatkan perangkat spasial untuk menganalisis konektivitas sungai.
Salah satu peserta dalam validasi lapangan, Indah Lestari, dari lembaga swadaya masyarakat Yayasan Diversitas Lestari Nusantara, mengatakan bahwa kegiatan ini bermanfaat bagi pertumbuhan keahlian organisasi lokal yang peduli dengan semua aspek keanekaragaman hayati.
"Saya sangat senang dapat menyumbangkan pengetahuan baru kepada masyarakat tentang topik pemetaan spasial untuk jalur ikan dan memberikan informasi baru tentang metode yang mudah dan tepat untuk memvalidasi hambatan yang ada di lapangan," kata Indah.
Setelah kegiatan validasi lapangan selesai dan temuan pemetaan divalidasi, proyek ini akan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan nasional untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan berisiko tinggi yang memiliki dampak paling besar terhadap konektivitas sungai.
Hal ini akan dilakukan melalui sistem pendukung prioritas penghalang ikan (FBPSS) yang dikembangkan oleh Mr Tim Marsden melalui kolaborasi antara Charles Sturt University dan Australasian Fish Passage Services.
"FBPSS adalah alat pendukung keputusan berbiaya rendah yang dirancang untuk mengidentifikasi, menilai, dan memprioritaskan penghalang lintasan ikan untuk perbaikan," kata Dr Horta.
"Untuk memastikan keberlanjutan hasil proyek, proyek ini akan memberikan dua pelatihan peningkatan kapasitas tentang pemetaan dan pendekatan FBPSS untuk memungkinkan para pemangku kepentingan pengelolaan air melakukan penilaian serupa di cekungan lain di Indonesia di masa depan."
Proyek ini akan selesai pada bulan Maret 2024 dan akan menghasilkan alat penilaian konektivitas sungai untuk memprioritaskan infrastruktur sungai untuk direhabilitasi sesuai dengan penggunaan air. Sumber daya ini akan dapat diakses oleh pengelola sumber daya air dan kelompok konservasi lokal di Indonesia.
Disadur dari: news.csu.edu.au