Jakarta - Kementerian Koordinator (Kemenko) Kemaritiman memperbarui peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ada 4 alasan yang menjadi latar belakang perlunya memperbarui peta.

"Kita sebelumnya sudah mengadakan pertemuan internal dari kementerian terkait. Ada beberapa faktor yang menjadi satu gagasan kenapa ini harus diubah," ujar Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno di kantor Kemenko Kemaritiman, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (14/7/2017).

Pertama, adanya perjanjian perbatasan laut teritorial yang sudah berlaku antara Indonesia dan Singapura pada sisi barat dan timur. Selain itu, ada perjanjian batas ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia-Filipina yang telah disepakati dan diratifikasi.

"Untuk Indonesia-Filipina terkait perjanjian ZEE sudah disepakati dan diratifikasi sehingga dalam waktu yang tidak lama lagi akan berlaku," kata Arif.

Arif menjelaskan alasan kedua berkaitan dengan adanya keputusan arbitrase Filipina-China. Keputusan tersebut memberikan yurisprudensi hukum internasional.

"Diberikan yurisprudensi hukum internasional bahwa pulau yang kecil atau karang yang kecil yang ada di tengah laut yang tidak bisa menyokong kehidupan manusia tidak memiliki hak ZEE 200 mil laut dan landas kontinen. Oleh karena itu, ada beberapa pulau kecil milik negara tetangga kita yang hanya diberikan batas 12 mil laut," tuturnya.

Alasan ketiga, ada dampak pada perubahan nama Laut Natuna menjadi Laut Natuna Utara. Hal ini dilandaskan kontinen di kawasan tersebut sejak 1970-an.

"Berikutnya, kita updating kolom laut di utara Natuna. Ini melihat kontinen di kawasan tersebut sejak tahun 1970-an menggunakan nama Blok Natuna Utara, Blok Natuna Selatan, Blok Natuna Timur, Blok Natuna Tenggara yang menggunakan referensi arah mata angin," ucap Arif.

"Jadi biar ada satu kejelasan, kesamaan antara kolom air di atasnya dengan landas kontinennya juga menyesuaikan blok-blok migas yang sudah ada dan sudah disepakati oleh tim nasional," tutur dia.

Arif mengatakan alasan keempat adalah ingin mempertegas klaim di Selat Malaka dengan melakukan simplifikasi klaim garis batas. Selain itu, di kawasan dekat perbatasan Singapura sudah ada garis batas yang jelas.

"Hal ini untuk mempermudah penegakan hukum. Dengan posisi tersebut, maka peta perlu di-update sehingga aparat keamanan dan penegak hukum dari TNI AL, Bea-Cukai, KPLP, akan mudah melakukan patroli di sana karena sudah jelas," ucap Arif.

Kemenko Kemaritiman sudah melakukan pertemuan internal dengan lembaga terkait sebanyak enam kali. Pertemuan ini dilakukan sejak 2016. (lkw/dhn)

Sumber: news.detik.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman meluncurkan peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baru. Peta baru tersebut lebih menitikberatkan pada perbatasan laut Indonesia dengan negara lainnya. Nama Laut China Selatan juga diganti menjadi Laut Natuna Utara. 

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno, mengatakan, ada beberapa hal baru yang menyebabkan peta NKRI harus diperbaharui.  

"Pertama, ada perjanjian perbatasan laut teritorial yang sudah berlaku yakni antara Indonesia-Singapura sisi barat dan sisi timur, serta perjanjian batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan Filipina yang sudah disepakati bersama dan sudah diratifikasi sehingga dalam waktu yang tidak lama lagi akan berlaku," ujar Havas seperti dikutip dalam laman Setkab.go.id, Sabtu (15/7/2017).  

Kedua, terang Havas, adanya keputusan arbitrase Filipina dan Tiongkok yang memberikan yurisprudensi hukum internasional bahwa pulau yang kecil atau karang yang kecil yang ada di tengah laut yang tidak bisa menyokong kehidupan manusia tidak memiliki hak ZEE 200 mil laut dan landas kontinen. Sehingga ada beberapa pulau kecil milik negara tetangga Indonesia yang hanya diberikan batas teritorial 12 mil laut. 

"Berikutnya, kita perbarui kolom laut di utara natuna," tutur dia.  Selain itu, menurut Havas, pemerintah ingin mempertegas klaim di Selat Malaka  dengan melakukan simplifikasi klaim garis batas untuk mempermudah penegakan hukum. 

Kemudian, di kawasan dekat perbatasan Singapura sudah ada garis batas yang jelas."Dengan posisi tersebut, maka peta perlu diupdate sehingga aparat keamanan dan penegak hukum dari TNI AL, Bea Cukai, KPLP, akan mudah melakukan patroli di sana karena sudah jelas," imbuh dia.  

Dalam hal ini, Havas mengaku kementerian dan lembaga terkait telah melakukan pertemuan internal selama enam kali sejak tahun 2016. 

Sementara itu, terkait dengan belum selesainya beberapa segmen batas maritim dengan negara tetangga, deputi yang juga pakar hukum laut internasional tersebut mengatakan bahwa pemerintah RI akan segera menyelesaikannya. 

"Kita siap menyelesaikannya melalui perundingan sesuai dengan UNCLOS 1982," tegas dia. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia tetap melakukan patroli rutin, guna menguatkan keberadaan Negara di kawasan yang menjadi klaim Indonesia.

Sumber: money.kompas.com

Dalam peta baru itu, selain penamaan Laut Natuna Timur di sebelah barat Pulau Kalimantan, ada penambahan luas wilayah yang berada di sebelah Barat Aceh.

"Kalau perluasan wilayah di sini (barat Aceh), ada satu luasan sekitar 4.000 kilometer persegi sebesar Pulau Madura. Kita itu oleh PBB (Persatuan Bangsa Bangsa) diberikan hak, kita berhasil satu-satunya negara ASEAN yang punya wilayah di luar 200 mil laut," katanya lagi.

Tak hanya itu, pemerintah sedang memperjuangkan perluasan wilayah di perairan Sumba, Provinsi Nusa Tenggara dan di wilayah utara Provinsi Papua. 

Tetapi, dia tak merinci berapa luas penambahan dari dua wilayah yang sedang dikerjakan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman bersama lembaga lainnya tersebut. 

"Kami sedang riset terus, kita menggunakan kapal riset, melakukan survei desktop, besarannya masih belum final. Prosesnya masih berjalan dengan PBB untuk Utara Papua (dan Selatan Sumba), kita lakukan terus menerus," kata dia.

Tak hanya itu, pemerintah sedang memperjuangkan perluasan wilayah di perairan Sumba, Provinsi Nusa Tenggara dan di wilayah utara Provinsi Papua. 

"Kami sedang riset terus, kita menggunakan kapal riset, melakukan survei desktop, besarannya masih belum final. Prosesnya masih berjalan dengan PBB untuk Utara Papua (dan Selatan Sumba), kita lakukan terus menerus," kata dia.

Mantan Duta Besar RI untuk Belgia dan Uni Eropa itu juga belum menjelaskan kapan riset yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan lembaga terkait soal perluasan wilayah tersebut rampung. 

"Kami sedang riset terus, kami enggak mau pakai pendekatan deadline, kami enggak mau buru-buru ternyata kurang, jadi harus pelan," ujarnya. 

Dalam kajian itu, Kemenko Maritim akan melibatkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Energi Sumber Daya dan Ineral, Kementerian Luar Negeri, dan dari Universitas Institute Teknologi Bandung dan Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat. 

Kendati demikian, ia memastikan bahwa perluasan wilayah yang berada di Barat Aceh, Selatan Sumba dan Utara Papua ini, terkait dengan potensi sumber daya alam yang ada di dalamnya, yakni mineral. 

Meskipun demikian, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa penamaan Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara dalam peta baru Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan secara menyeluruh. Saat ini, pemerintah masih terus mengkaji wilayah 200 mil laut yang masuk dalam kawasan zona ekonomi ekslusif (ZEE). 

"Tidak mengganti semua itu (Laut China Selatan). Kami masih mengkaji yang ada di daerah kita saja," kata Luhut usai pembukaan kongres Teknologi Nasional 2017 di Jakarta, Senin 17 Juli 2017.

Sumber: www.viva.co.id

Belt and Road Initiative (BRI atau B&R), yang dikenal di Tiongkok sebagai One Belt One Road[a] yang terkadang disebut sebagai Jalur Sutra Baru, adalah sebuah strategi pembangunan infrastruktur global yang diadopsi oleh pemerintah Tiongkok pada tahun 2013 untuk berinvestasi di lebih dari 150 negara dan organisasi internasional. BRI terdiri atas enam koridor lahan pembangunan perkotaan yang dihubungkan dengan infrastruktur jalan, kereta api, energi, dan infrastruktur digital serta Jalur Sutra Maritim yang dihubungkan dengan pengembangan pelabuhan.

Xi awalnya mengumumkan strategi ini sebagai “Sabuk Ekonomi Jalur Sutra” selama kunjungan resmi ke Kazakhstan pada bulan September 2013. “Sabuk” mengacu pada rute darat yang diusulkan untuk transportasi darat dan kereta api melalui Asia Tengah yang terkurung daratan di sepanjang rute perdagangan historis yang terkenal di Wilayah Barat; “jalan” adalah kependekan dari Jalur Sutra Maritim Abad ke-21, yang mengacu pada rute laut Indo-Pasifik melalui Asia Tenggara ke Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika. 

BRI dianggap sebagai inti dari kebijakan luar negeri pemimpin Tiongkok, Xi Jinping. BRI merupakan komponen utama dari strategi “Diplomasi Negara Besar”[b] Xi, yang menyerukan agar Tiongkok mengambil peran kepemimpinan yang lebih besar dalam urusan global sesuai dengan kekuatan dan statusnya yang semakin meningkat. BRI telah dibandingkan dengan Marshall Plan Amerika. Pada awal tahun 2024, lebih dari 140 negara menjadi bagian dari BRI.: 20 Negara-negara yang berpartisipasi mencakup hampir 75% populasi dunia dan menyumbang lebih dari setengah PDB dunia.: 192 

Inisiatif ini dimasukkan ke dalam Konstitusi Partai Komunis Tiongkok pada tahun 2017. Pemerintahan Xi Jinping mendeskripsikan inisiatif ini sebagai “upaya untuk meningkatkan konektivitas regional dan merangkul masa depan yang lebih cerah.” Proyek ini memiliki target penyelesaian pada tahun 2049, yang bertepatan dengan peringatan seratus tahun berdirinya Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Sejumlah studi yang dilakukan oleh Bank Dunia memperkirakan bahwa BRI dapat meningkatkan arus perdagangan di 155 negara yang berpartisipasi sebesar 4,1 persen, serta memangkas biaya perdagangan global sebesar 1,1 persen hingga 2,2 persen, dan meningkatkan PDB negara-negara berkembang di Asia Timur dan Pasifik rata-rata sebesar 2,6 hingga 3,9 persen. Menurut konsultan yang berbasis di London, Centre for Economics and Business Research (CEBR), BRI kemungkinan akan meningkatkan PDB dunia sebesar $7,1 triliun per tahun pada tahun 2040, dan manfaatnya akan “meluas” karena infrastruktur yang lebih baik akan mengurangi “gesekan-gesekan yang menghambat perdagangan dunia”. CEBR juga menyimpulkan bahwa proyek ini kemungkinan akan menarik lebih banyak negara untuk bergabung, jika inisiatif infrastruktur global ini berkembang dan mendapatkan momentum.

Para pendukung memuji BRI atas potensinya untuk meningkatkan PDB global, terutama di negara-negara berkembang. Namun, ada juga kritik atas pelanggaran hak asasi manusia dan dampak lingkungan, serta kekhawatiran akan diplomasi jebakan utang yang menghasilkan neokolonialisme dan imperialisme ekonomi. Perspektif yang berbeda ini menjadi bahan perdebatan yang aktif..

Tujuan

Latar belakang

Kebijakan Tiongkok untuk menyalurkan perusahaan-perusahaan konstruksinya ke luar negeri dimulai dengan kebijakan “Go Out” dari Jiang Zemin. BRI dari Xi Jinping dibangun di atas kebijakan ini.

Xi mengumumkan konsep BRI sebagai “Sabuk Ekonomi Jalur Sutra” pada tanggal 7 September 2013 di Universitas Nazarbayev di Astana, Kazakhstan. Pada bulan Oktober 2013 dalam pidatonya di Indonesia, Xi menyatakan bahwa Tiongkok berencana membangun “Jalur Sutra Maritim abad ke-21” untuk meningkatkan kerja sama di Asia Tenggara dan sekitarnya. Perdana Menteri Li Keqiang mempromosikan konsep yang sedang berkembang ini dalam kunjungan-kunjungan kenegaraannya ke Asia dan Eropa. Inisiatif ini mendapat liputan intensif dari media pemerintah Tiongkok, dan pada tahun 2016 telah sering ditampilkan di People's Daily.

Tujuan yang dinyatakan BRI adalah “untuk membangun pasar besar yang terpadu dan memanfaatkan sepenuhnya pasar internasional dan domestik, melalui pertukaran dan integrasi budaya, untuk meningkatkan rasa saling pengertian dan kepercayaan dari negara-negara anggota, menghasilkan pola inovatif arus masuk modal, kumpulan talenta, dan basis data teknologi.” Inisiatif Sabuk dan Jalan membahas “kesenjangan infrastruktur” dan dengan demikian berpotensi mempercepat pertumbuhan ekonomi di Asia Pasifik, Afrika, dan Eropa Tengah dan Timur. Sebuah laporan dari Dewan Pensiun Dunia (World Pensions Council/WPC) memperkirakan bahwa Asia, tidak termasuk Tiongkok, membutuhkan investasi infrastruktur hingga US$900 miliar per tahun selama satu dekade ke depan, sebagian besar dalam bentuk instrumen utang, 50% di atas tingkat pengeluaran infrastruktur saat ini. Kebutuhan modal jangka panjang yang menganga ini menjelaskan mengapa banyak kepala negara Asia dan Eropa Timur “dengan senang hati mengungkapkan ketertarikan mereka untuk bergabung dengan lembaga keuangan internasional baru yang hanya berfokus pada ‘aset riil’ dan pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh infrastruktur.”

Fokus awalnya adalah investasi infrastruktur, pendidikan, bahan bangunan, kereta api dan jalan raya, mobil, real estat, jaringan listrik, serta besi dan baja. Sudah ada beberapa perkiraan yang menyebutkan bahwa Inisiatif Sabuk dan Jalan merupakan salah satu proyek infrastruktur dan investasi terbesar dalam sejarah, yang mencakup lebih dari 68 negara, termasuk 65% populasi dunia dan 40% produk domestik bruto global pada tahun 2017.   Proyek ini dibangun di atas rute perdagangan lama yang pernah menghubungkan Tiongkok ke barat, rute Marco Polo dan Ibnu Battuta di utara, dan rute ekspedisi maritim Laksamana Dinasti Ming, Zheng He, di selatan. Inisiatif Sabuk dan Jalan sekarang mengacu pada seluruh wilayah geografis rute perdagangan “Jalur Sutra” yang bersejarah, yang telah digunakan secara terus menerus pada zaman dahulu.

Tujuan BRI secara resmi dipresentasikan untuk pertama kalinya dalam dokumen tahun 2015, Visi dan Tindakan untuk Bersama-sama Membangun Sabuk dan Jalan. Dokumen tersebut menguraikan enam koridor ekonomi untuk konektivitas perdagangan dan investasi yang akan diimplementasikan.

BRI mengembangkan pasar baru bagi perusahaan-perusahaan Tiongkok, menyalurkan kelebihan kapasitas industri ke luar negeri, meningkatkan akses Tiongkok ke sumber daya, dan memperkuat hubungannya dengan negara-negara mitra: 34 Inisiatif ini menghasilkan permintaan ekspornya sendiri karena pinjaman RRT memungkinkan negara-negara yang berpartisipasi untuk mengembangkan proyek-proyek infrastruktur yang melibatkan perusahaan-perusahaan dan keahlian RRT: 43 Infrastruktur yang dikembangkan juga membantu RRT untuk mengatasi ketidakseimbangan antara wilayah timur yang lebih maju dan wilayah barat yang kurang berkembang.

Bagi negara-negara berkembang, BRI menarik karena peluang yang ditawarkannya untuk mengurangi kerugian ekonomi mereka dibandingkan dengan negara-negara Barat.

Sementara beberapa negara, terutama Amerika Serikat, memandang proyek ini secara kritis karena kemungkinan pengaruh Tiongkok, negara lain menunjuk pada penciptaan mesin pertumbuhan global baru dengan menghubungkan dan mendekatkan Asia, Eropa, dan Afrika.

Di jalur sutra maritim, yang sudah menjadi rute untuk lebih dari setengah kontainer di dunia, pelabuhan laut dalam sedang diperluas, pusat logistik sedang dibangun, dan rute lalu lintas baru sedang dibuat di daerah pedalaman. Jalur sutra maritim membentang dengan koneksinya dari pantai Cina ke selatan, menghubungkan Hanoi, Kuala Lumpur, Singapura, dan Jakarta, kemudian ke barat menghubungkan ibu kota Sri Lanka, Kolombo, dan Malé, ibu kota Maladewa, dan seterusnya ke Afrika Timur, dan kota Mombasa, di Kenya. Dari sana, jalur ini bergerak ke utara menuju Djibouti, melalui Laut Merah dan Terusan Suez menuju Mediterania, sehingga menghubungkan Haifa, Istanbul, dan Athena, ke wilayah Adriatik Hulu hingga pusat Italia utara, Trieste, dengan pelabuhan bebas internasional dan koneksi kereta api menuju Eropa Tengah dan Laut Utara.

Hasilnya, Polandia, negara-negara Baltik, Eropa Utara, dan Eropa Tengah juga terhubung ke jalur sutra maritim dan secara logistik terhubung ke Afrika Timur, India, dan Tiongkok melalui pelabuhan Adriatik dan Piraeus. Secara keseluruhan, koneksi kapal untuk transportasi kontainer antara Asia dan Eropa akan ditata ulang. Berbeda dengan lalu lintas Asia Timur yang lebih panjang melalui Eropa barat laut, rute laut selatan melalui Terusan Suez menuju persimpangan Trieste memperpendek pengangkutan barang setidaknya empat hari.

Sehubungan dengan proyek Jalur Sutra, Tiongkok juga mencoba untuk menghubungkan kegiatan penelitian di seluruh dunia.

Simon Shen dan Wilson Chan telah membandingkan inisiatif ini dengan Rencana Marshall pasca-Perang Dunia II. Ini adalah investasi infrastruktur terbesar oleh sebuah negara adikuasa sejak Rencana Marshall:

Tiongkok sengaja membingkai BRI secara fleksibel untuk menyesuaikannya dengan perubahan kebutuhan atau kebijakan, seperti penambahan “Jalur Sutra Kesehatan” selama COVID-19.: 147 Jalur Sutra Kesehatan (Health Silk Road/HSR) adalah sebuah inisiatif di bawah Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative/BRI) Tiongkok yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur kesehatan masyarakat dan membina kerja sama internasional di bidang kesehatan. Diprakarsai sebagai bagian dari strategi Tiongkok yang lebih luas untuk terlibat dalam tata kelola kesehatan global, HSR bertujuan untuk meningkatkan fasilitas perawatan kesehatan, meningkatkan pencegahan penyakit, dan memperkuat kerja sama perawatan kesehatan di seluruh negara yang berpartisipasi. Inisiatif ini mencakup pembangunan fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit di Pakistan dan Laos, dan program kolaboratif dengan organisasi global seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Shaoyu Yuan menemukan bahwa meskipun HSR berkontribusi pada peningkatan sektor kesehatan di negara-negara yang berpartisipasi, HSR juga mendorong diskusi mengenai keberlanjutan utang jangka panjang dan transparansi pelaksanaan proyek. Seiring dengan berkembangnya HSR, HSR menjadi contoh peran Tiongkok dalam diplomasi kesehatan global, yang mencerminkan interaksi yang kompleks antara tujuan pembangunan dan strategi geopolitik.

Nama inisiatif

Nama resmi untuk inisiatif ini adalah Sabuk Ekonomi Jalur Sutra dan Strategi Pengembangan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 (丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路发展战略),  yang pada awalnya disingkat sebagai One Belt One Road (bahasa Mandarin: 一带一路) atau strategi OBOR. Terjemahan bahasa Inggrisnya telah diubah menjadi Belt and Road Initiative (BRI) sejak tahun 2016, ketika pemerintah Tiongkok menganggap penekanan pada kata “satu” dan “strategi” rentan terhadap kesalahan penafsiran, sehingga mereka memilih istilah “inisiatif” yang lebih inklusif dalam terjemahannya.  Namun, “One Belt One Road” masih menjadi istilah referensi di media berbahasa Mandarin.

Hubungan internasional

Inisiatif Sabuk dan Jalan diyakini oleh beberapa analis sebagai cara untuk memperluas pengaruh ekonomi dan politik Tiongkok. Beberapa analis geopolitik telah mengaitkan Inisiatif Sabuk dan Jalan dalam konteks teori heartland Halford Mackinder.    Para sarjana telah mencatat bahwa media resmi RRT berusaha untuk menutupi dimensi strategis dari Inisiatif Sabuk dan Jalan sebagai motivasi, sementara yang lain mencatat bahwa BRI juga berfungsi sebagai rambu-rambu bagi provinsi dan kementerian Tiongkok, memandu kebijakan dan tindakan mereka. Akademisi Keyu Jin menulis bahwa meskipun BRI memajukan kepentingan strategis bagi Tiongkok, BRI juga mencerminkan visi Tiongkok tentang tatanan dunia yang didasarkan pada “membangun komunitas global untuk masa depan bersama.”

Tiongkok telah menginvestasikan miliaran dolar di beberapa negara Asia Selatan seperti Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, dan Afghanistan untuk meningkatkan infrastruktur dasar mereka, yang berimplikasi pada rezim perdagangan serta pengaruh militer Tiongkok. Proyek ini juga dapat menjadi koridor ekonomi baru untuk berbagai wilayah. Sebagai contoh, di wilayah Kaukasus, Cina mempertimbangkan kerja sama dengan Armenia mulai Mei 2019. Pihak Tiongkok dan Armenia telah melakukan beberapa pertemuan, menandatangani kontrak, memprakarsai program jalan utara-selatan untuk menyelesaikan aspek-aspek yang berhubungan dengan infrastruktur.

Implikasi militer

Sebuah studi pada tahun 2023 oleh AidData dari College of William & Mary menetapkan bahwa lokasi pelabuhan di luar negeri yang tunduk pada investasi BRI yang signifikan menimbulkan pertanyaan tentang penggunaan ganda militer dan sipil dan mungkin menguntungkan bagi pangkalan angkatan laut di masa depan.

Menulis pada tahun 2023, David H. Shinn dan akademisi Joshua Eisenman menyatakan bahwa melalui BRI, Tiongkok berupaya memperkuat posisinya dan mengurangi pengaruh militer Amerika, tetapi aktivitas BRI Tiongkok kemungkinan besar bukan merupakan pendahuluan dari pangkalan militer gaya Amerika atau kehadiran militer global gaya Amerika.

Analis lain mencirikan pembangunan pelabuhan Tiongkok yang dapat memiliki kegunaan ganda sebagai upaya untuk menghindari keharusan membangun pangkalan militer.: 273 Menurut akademisi Xue Guifang, Tiongkok tidak termotivasi untuk mengulangi model Pangkalan Pendukung Tentara Pembebasan Rakyat di Djibouti.

Wilayah Barat

Wilayah barat Tiongkok kurang berkembang dibandingkan dengan wilayah pesisirnya, dan salah satu kepentingan penting Tiongkok dalam mengejar BRI adalah untuk meningkatkan tingkat pembangunan sosial-ekonomi mereka.: 199 Tujuan BRI termasuk pembangunan negara internal dan stabilisasi kerusuhan etnis di wilayah barat pedalaman yang luas seperti Xinjiang dan Yunnan, yang menghubungkan daerah-daerah yang kurang berkembang ini, dengan peningkatan arus perdagangan internasional yang memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih dekat dengan inti pedalaman Tiongkok.

Kepemimpinan

Sebuah kelompok pengarah dibentuk pada akhir 2014, dan susunan kepemimpinannya dipublikasikan pada 1 Februari 2015. Komite pengarah ini melapor langsung ke Dewan Negara Tiongkok dan terdiri dari beberapa tokoh politik kelas berat, bukti pentingnya program ini bagi pemerintah. Kemudian Wakil Perdana Menteri Zhang Gaoli, yang juga merupakan anggota Komite Tetap Politbiro PKT yang beranggotakan 7 orang, ditunjuk sebagai pemimpin kelompok, dan Wang Huning, Wang Yang, Yang Jing, dan Yang Jiechi sebagai wakil pemimpin.

Pada 28 Maret 2015, Dewan Negara Tiongkok menguraikan prinsip-prinsip, kerangka kerja, bidang-bidang utama kerja sama, dan mekanisme kerja sama terkait inisiatif tersebut. BRI dianggap sebagai elemen utama dalam kebijakan luar negeri Tiongkok, dan dimasukkan ke dalam konstitusi PKT pada tahun 2017 selama Kongres ke-19.: 58 BRI mewakili serangkaian kebijakan yang cukup konsisten untuk keterlibatan Tiongkok dengan negara-negara Selatan global, termasuk diversifikasi sumber daya dan pasokan energi, membangun infrastruktur yang didanai oleh pinjaman dengan menggunakan perusahaan-perusahaan Tiongkok, menciptakan pasar baru bagi perusahaan-perusahaan Tiongkok, dan melibatkan negara-negara Selatan secara bersamaan di tingkat bilateral dan regional.

Berkenaan dengan Tiongkok dan negara-negara Afrika, Forum Kerja Sama Tiongkok-Afrika (FOCAC) merupakan mekanisme kerja sama multi-lateral yang signifikan untuk memfasilitasi proyek-proyek BRI. Forum Kerja Sama Tiongkok-Negara-negara Arab (CASCF) memiliki peran koordinasi yang serupa terkait proyek-proyek BRI di negara-negara Arab.

Disadur dari: en.wikipedia.org

PORTAL SULUT - Ternyata ada 8 provinsi yang pernah eksis dan kini telah hilang dari peta Indonesia. 

Kalau berbicara soal provinsi yang pernah ada di Indonesia sudah pasti akan terbayang di benak adalah provinsi Timor Timur yang kini telah merdeka dari Indonesia menjadi negara Timor Leste. 

Tapi tak hanya Timor Timur, ternyata masih ada 7 provinsi lagi yang telah hilang dari Indonesia.

Melansir dari Channel YouTube Angka dan Data Channel, inilah 8 provinsi yang telah hilang dari peta Indonesia, 

1. Provinsi Sumatera Tengah 
Provinsi Sumatera Tengah adalah sebuah provinsi yang pernah tercatat sebagai salah satu provinsi di Indonesia. Provinsi ini didirikan sejak tahun 1948, 3 tahun setelah kemerdekaan Indonesia, tapi sejak tahun 1957 provinsi Sumatera Tengah sudah tidak tercatat lagi sebagai provinsi Indonesia. Situasi yang mendesak membuat provinsi ini harus dibubarkan dengan undang-undang darurat nomor 19 tahun 1957. 

Kemudian pada tahun 1958 wilayah bekas provinsi Sumatera Tengah ini dipecah menjadi 3 provinsi yaitu provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, termasuk Kepulauan Riau, dan provinsi Jambi, lewat undang-undang Nomor 61 tahun 1958 oleh pemerintahan Presiden Soekarno.

 2. Provinsi Irian Barat 
Dahulu Indonesia pernah memiliki sebuah provinsi bernama Provinsi Irian Barat, yang kini merupakan wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua. Disebut Irian Barat Karena wilayah ini mencakup bagian barat dari Pulau Papua, yang pada tahun 1961 dikuasai oleh Belanda, sedangkan bagian timur adalah Papua Nugini yang dikuasai oleh Australia. 

Pada tahun 1963 wilayah Irian Barat akhirnya direbut kembali dari kerajaan Belanda, dan masuk ke dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan nama resmi Provinsi Irian Barat. Namun pada tahun 1973, Provinsi Irian Barat berganti nama menjadi Provinsi Irian Jaya oleh Presiden Soeharto membuat nama Provinsi Irian Barat tersisa kenangan.

3. Provinsi Timor Timur 
Provinsi Timor Timur merupakan sebuah provinsi yang terletak di sebelah timur dari Pulau Timor. Kala itu Pulau Timor dikuasai oleh dua negara yang berbeda. Bagian barat dikuasai oleh Belanda yaitu wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini, dan bagian timur dikuasai oleh Portugis yang kini merupakan negara Timor Leste. Hal ini membuat Pulau Timor terbagi menjadi dua yaitu Timur Barat dan Timor Timur. 

Pada tahun 1976 setelah kemerdekaan Indonesia, atas berbagai masukan dari sejumlah tokoh di Timor Timur, dan masyarakat yang merasa memiliki persamaan budaya dengan saudara Serumpun nya di timur barat Indonesia, maka wilayah Timor Timur akhirnya diinvasi dan bergabung sebagai provinsi ke-27 di Indonesia. Provinsi Timor Timur kalau itu menjadi provinsi paling unik, karena merupakan satu-satunya provinsi Indonesia bekas jajahan Portugis, sedangkan lainnya merupakan bekas jajahan Belanda.

Pada tahun 1999 masyarakat provinsi Timor Timur melaksanakan referendum dan menentukan nasibnya sendiri hasilnya sebanyak 78,5% masyarakat Timor Timur memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia. Pada tahun 2002 akhirnya Provinsi Timor Timur resmi lepas dari Indonesia dan menjadi negara dengan nama Negara Timor Leste.

4. Provinsi Irian Jaya Tengah 
Setelah Provinsi Irian Barat berganti nama menjadi Provinsi Irian Jaya pada tahun 2003, berdasarkan undang-undang nomor 45 tahun 1999, dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003, akhirnya Provinsi Irian Jaya dipecah dan dimekarkan menjadi 3 provinsi yaitu Provinsi Irian Jaya Barat yang beribukota di Manokwari, Provinsi Irian Jaya Tengah yang beribukota di Timika, dan Provinsi Irian Jaya Timur yang beribukota di Jayapura. 

Ketiga provinsi ini awalnya eksis dan terus mengembangkan sumber daya masing-masing provinsinya. Namun mulai ada penolakan besar-besaran khususnya dari masyarakat di Provinsi Irian Jaya tengah, sehingga pemerintah memutuskan Provinsi Irian Jaya Tengah batal dimekarkan dan bergabung kembali dengan Provinsi Irian Jaya Timur. 

Kedua provinsi ini yaitu Provinsi Irian Jaya Tengah dan Provinsi Irian Jaya Jawa Timur kemudian menjadi Provinsi Irian Jaya. Sehingga tersisa Provinsi Irian Jaya Barat dan Provinsi Irian Jaya yang ada. Walau Provinsi Irian Jaya Tengah tidak ada lagi, namun sejak tahun 2020 provinsi ini direncanakan pemerintah akan dimekarkan kembali dengan nama provinsi Papua Tengah. Akan tetapi kabupaten kota yang akan bergabung dalam calon provinsi papua tengah ini, Tidak Sama Lagi di saat Provinsi Irian Jaya Tengah dimekarkan bisa jadi lebih banyak, dengan wilayah yang lebih luas. 

5. Provinsi Sunda Kecil 
Provinsi Sunda Kecil merupakan satu dari delapan provinsi yang berdiri di awal kemerdekaan Indonesia. pada tahun 1954 Provinsi Sunda Kecil berganti nama menjadi provinsi Nusa Tenggara, melalui undang-undang darurat nomor 9 tahun 1954. Hal ini membuat nama Provinsi Sunda Kecil tidak dipakai lagi dalam peta Indonesia. Seiring perkembangan zaman provinsi Nusa Tenggara kemudian dipecah dan dimekarkan menjadi 3 provinsi yaitu provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan provinsi Bali. 

6. Provinsi Irian Jaya 
Memasuki era reformasi sebagian masyarakat di Provinsi Irian Jaya dan Provinsi Irian Jaya Barat, menuntut pergantian nama Irian Jaya menjadi Papua. Akhirnya presiden Gus Dur kalau itu menyetujui perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua. Hal ini dilakukan Gus Dur ketika pergantian tahun, antara tahun 1999 menuju tahun 2000. 

Dalam kunjungan resmi kenegaraan presiden di Irian Jaya pada tanggal 1 Januari 2000, akhirnya nama Irian Jaya diganti menjadi Papua, seperti nama yang diberikan oleh kerajaan Tidore sejak tahun 1800-an. Hal ini membuat Provinsi Irian Jaya berganti nama menjadi provinsi Papua.

7. Provinsi Irian Jaya Barat 
Perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua, juga berdampak pada Provinsi Irian Jaya Barat. Sehingga pada tahun 2004 Provinsi Irian Jaya Barat, berganti nama menjadi Provinsi Papua Barat. 

8. Provinsi Borneo 
Di awal kemerdekaan Indonesia hanya memiliki 8 provinsi, salah satunya adalah provinsi Borneo. provinsi Borneo kemudian berganti nama menjadi provinsi Kalimantan sehingga nama Borneo tidak dipakai lagi pada Januari tahun 1957. Provinsi Kalimantan dimekarkan menjadi 3 provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian lahirlah Provinsi Kalimantan Tengah di bulan Mei 1957 dan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2013.

Itulah delapan provinsi yang pernah ada di Indonesia. Ada yang berganti nama, ada yang dimekarkan, hingga ada yang telah merdeka menjadi negara terpisah dari Indonesia. Sampai saat ini jumlah provinsi Indonesia terus bertumbuh dan Indonesia telah memiliki 34 provinsi.

Sumber: portalsulut.pikiran-rakyat.com

PORTAL SULUT – Konon pulau Bali dan Jawa adalah satu kesatuan. Anda mungkin berpikir ini sesuatu yang mustahil. 

Tapi terdapat 3 penjelasan yang bisa menjadi rujukan putusnya pulau Bali dan Jawa yang ditandai dengan Selat Bali. 

3 Penjelasan putusnya pulau Bali dan pulau Jawa membuat kedua pulau tersebut tidak lagi satu kesatuan. 

Sebagaimana dinukil portalsulut.pikiran-rakyat.com dari Youtube BERBAGI TAHU yang diakses pada 24 Desember 2021, berikut cerita-cerita yang berkembang: 

1. Kedatangan Resi Markandeya Semua dimulai dari Resi Markandeya yang membawa rombongan sebanyak 4000 pengikut untuk mendirikan Pura Besakih. Hikayat itu membeberkan bahwa mereka menuju Bali tanpa perahu. Karena saat itu pulau Bali dan Jawa masihlah satu. Kemudian terdapat legenda bagaimana pulau Bali dan Jawa akhirnya terbelah menjadi dua oleh selat Bali.

2. Kisah Mpu Sidhimantra dan Naga Basukih 
Berdasarkan kitab bernama Usana Bali, putusnya Bali dan Jawa diakibatkan oleh pendeta Mpu Sidhimantra. Pendeta tersebut tinggal di Jawa Timur dan berkawan dekat dengan seekor ular besar bernama Naga Basukih. Naga Besukih mendiami kaki gunung Agun yang merupakan sebuah gua besar yang dianggap suci. Karena persahabatan itu Mpu Sidhimantra selalu mengunjungi Naga Basukih setiap bulan pertama dengan membawa madu, susu, dan mentega. 

Salah satu anak Mpu Sidhimantra gemar main judi. Namanya Ida Manik Angkeran, yang banyak menelan kekalahan dalam perjudian. Ketika bulan purnama kembali tiba, sehingga tanpa izin orang tuanya, Ida Manik Angkeran pergi ke Naga Basukih. Sampai di sana ia duduk bersila sembari menyenandungkan bajra sehingga Naga Basukih keluar dari liangnya. Ida Manik Angkeran membawa susu, madu, dan mentega mewakili ayahnya yang tergolek sakit. 

Dengan senang hati Naga Basukih mengambil suguhan itu. Ketika Naga Basukih masuk ke dalam goa, saat itulah Ida Manik melihat permata yang menawan bertengger di ekor Naga Basuki. Ida Manik berpikir kalau permata itu cukup menjadi modal perjudian sepanjang hidupnya. Syahdan, ia pun menebas ekor Naga Basukih, lalu lari mengambil permatanya.Ironisnya, Ida Manik Angkeran pun tewas terbakar di hutan Cemara Geseng karena jejak kakinya dapat dilacak kemarahan Naga Basukih. Mpu Sidhimantra pun mencari anaknya yang tak pulang-pulang. Dari situ, Naga Basukih menjelaskan duduk perkara kepada Mpu Sidhimantra. 

Naga Basuki menjelaskan bahwa anaknya bisa hidup kembali, dengan syarat mesti mengabdi sebagai Adipura pemangku dan tinggal selamanya di Bali. Syarat itu disetujui Mpu Sidhimantra. Ketika kembali ke Jawa, Mpu Sidhimantra menggoreskan tongkatnya agar anaknya tidak sekali-kali kembali ke Jawa. Dari goresan tongkat itulah, pulau Jawa dan pulau Bali terbelah menjadi dua. Demikianlah asal muasal Selat Bali. Keturunan Adi Manik tersebut hingga kini berkewajiban menjadi pemangku di Pura besakih.

3. Tulisan Ilmuwan Eropa dan Penemuan Air Panas 
Penulis bangsa Eropa juga membenarkan kalau pulau Jawa dan Bali awalnya satu padu. Namun kedua pulau itu terpisah oleh meletusnya gunung berapi, terjadilah gempa bumi dahsyat yang membuat daratan kedua pulau itu retak lalu putus. Mereka menerangkan kalau peristiwa itu terjadi awal abad ke-13. Sayangnya kurang jelas gunung apa yang meledak itu. Lalu ditemukan ada mata air panas yang dianggap sebagai bekas gunung berapi aktif masa lalu. Di antara air panas tersebut ada yang bernama Banyuwangi, yang artinya air panas.

Sumber: portalsulut.pikiran-rakyat.com