Pemerintah akan melanjutkan insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM) untuk pembelian mobil harga Rp200 juta hingga Rp250 juta pada tahun ini. Sedangkan diskon PPnBM DTP 100 persen berlaku untuk mobil jenis low cost green car (LCGC).

“Sesuai yang disampaikan oleh Bapak Menko Perekonomian bahwa Bapak Presiden telah menyetujui perpanjangan insentif PPnBM DTP untuk kendaraan bermotor ini. Namun ada persyaratan local content atau local purchase, yang sedang dibahas nilainya oleh tim teknis,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Selasa (18/1).

Dalam skemanya, diskon PPnBM 100 persen untuk mobil LCGC akan berlaku sepanjang kuartal I tahun 2022. Pada kuartal II-2022, pemerintah akan mengenakan tarif PPnBM sebesar 1 persen dan 2 persen pada kuartal III-2022. Pada tiga bulan terakhir tahun ini, program mobil murah ini akan dikenakan pajak barang mewah sesuai PP 74/2021, yakni 3 persen.

Berikutnya, skema untuk kendaraan dengan harga Rp200 juta–Rp 250 juta, yang tarif PPnBM-nya sebesar 15 persen, pada Kuartal I ini akan diberikan insentif sebesar 50 persen yang ditanggung pemerintah, sehingga masyarakat hanya membayar PPnBM sebesar 7,5 persen, dan di kuartal II kembali membayar penuh sebesar 15 persen.

Pada tahun lalu, diskon PPnBM 100 persen diberikan kepada mobil yang memiliki local purchase sebanyak 60 persen. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 120/2021, dengan ketentuan diskon PPnBM 100 persen untuk mobil dengan isi silinder di bawah 1.500 cc, diskon sebesar 50 persen untuk mobil dengan isi silinder 1.501-2.500 cc berpenggerak 4x2, dan potongan 25 persen untuk mobil berkapasitas sama dan berpenggerak 4x4.

Menperin menjelaskan, perpanjangan insentif PPnBM DTP untuk kendaraan LCGC dan mobil di bawah Rp 250 juta akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan penjualan mobil produksi dalam negeri. Hal ini karena kendaraan penumpang di bawah Rp 250 juta merupakan segmen andalan industri otomotif nasional yang perlu terus dikembangkan.

“Produk dengan segmen tersebut mendominasi pangsa pasar atau sesuai dengan daya beli masyarakat, yaitu sebesar lebih dari 60%. Juga memiliki rata-rata kandungan lokal yang tinggi, sehingga berpeluang menjadi basis ekspor untuk negara-negara berkembang,” paparnya.

Di samping itu, perpanjangan insentif PPnBM DTP, meskipun tidak sebesar tahun, kemarin akan mampu mengurangi shock penjualan kendaraan penumpang di masyarakat akibat kenaikan harga OTR yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan tarif PPnBM segmen kendaraan penumpang kurang dari 10 orang berdasarkan PP 73/2019 sebesar 15% yang sebelumnya sebesar 10% berdasarkan PP 41/2013.

“Segmen LCGC dan mobil di bawah Rp250 juta sangat sensitif terhadap harga (price sensitive) sehingga sebelum adanya kepastian perpanjangan insentif PPnBM DTP ini masyarakat lebih memilih wait and see yang menyebabkan penurunan purchase order dalam beberapa minggu terakhir,” terangnya.

Naik signifikan

Kemenperin mencatat, kinerja penjualan mobil peserta PPnBM DTP tahun lalu pada periode Maret-Desember 2021 sebanyak 519 ribu unit atau meningkat sebesar 113% (275 ribu unit) dari periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini berkontribusi cukup besar terhadap pertumbuhan industri alat angkutan pada triwulan II dan III tahun 2021 masing-masing sebesar 45,2% (yoy) dan 27,8% (yoy).

Selain itu, dalam proses manufakturnya peserta program PPnBM DTP telah melibatkan sebanyak 319 perusahaan industri komponen Tier 1, dan tentunya hal ini mendorong peningkatan kinerja industri komponen Tier 2 dan 3 yang sebagian besar termasuk kategori industri kecil dan menengah (IKM).

“Dengan perpanjangan insentif PPnBM DTP tahun 2022 akan menjaga momentum pertumbuhan industri otomotif nasional sekaligus meningkatkan utilisasi dan kinerja sektor industri komponen otomotif termasuk IKM,” tegas Agus.

Apabila merujuk data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), terjadi peningkatan penjualan mobil secara wholesales (pabrik ke diler) maupun ritel (diler ke konsumen) pada 2021. Pertumbuhannya mencapai 66,6% (yoy) untuk penjualan wholesales dan 49,2% (yoy) untuk ritel. Jumlah penjualan mobil (wholesales) sepanjang 2021 tercatat mencapai 887.200 unit dan penjualan mobil (ritel) mencapai 863.359 unit.

Ketua I Gaikindo Jongkie D Sugiarto menilai dampak positif dari insentif PPnBM mobil tak bisa dianggap remeh. “Lihat saja dari angka penjualan sebelum dan sesudah Maret 2021, pengaruh PPnBM DTP sangat besar. Kami telah memberikan masukan-masukan kepada pemerintah melalui Kemenperin,” ujarnya.

Gaikindo, lanjutnya, telah menargetkan penjualan mobil pada 2022 mencapai 900 ribu unit. Angka itu sejatinya masih lebih rendah daripada sebelum pandemi yang mencapai 1 juta penjualan per tahun.

Menurutnya, insentif PPnBM DTP untuk mobil juga akan berdampak pada pencapaian penjualan pada tahun ini. Apalagi, insentif PPnBM sejatinya tak hanya memberi benefit kepada industri otomotif. Industri penunjang kendaraan bermotor, masyarakat, hingga pemerintah dinilai merasakan manisnya pembebasan pajak tersebut.

Sumber: kemenperin.go.id
 

Merdeka.com - Buku baru tentang otomotif Indonesia dan struktur industrinya berjudul Industri Otomotif untuk Negeri: Menjadi Pemain Utama Era Mobil Listrik dirilis pada Selasa (14/12) di Dreams Cafe, Senayan Park, Jakarta (14/12).

Buku ini karya Agus Tjahajana Wirakusumah, mantan direktur jenderal di Kementerian Perindustrian yang punya pengalaman sangat banyak di industri otomotif nasional, kini berkarir sebagai Staf Khusus di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Menurut Agus, perkembangan industri otomotif di republik ini sangat penting dan strategis bagi perekonomian nasional termasuk menunjang ekspor non-migas nasional. Selama 50 tahun lebih, industri ini telah berkontribusi sangat besar untuk negeri ini, baik untuk peningkatan nilai tambah ekonomi, penyerapan tenaga kerja, maupun peningkatan teknologi tinggi khususnya penggunaan teknologi otomasi dan robotik di fasilitas manufakturnya.

Perkembangan dan kemajuan industri otomotif Indonesia juga semakin diakui dunia, terutama saat volume pasar otomotif Indonesia tembus satu juta unit sejak 2012, sehingga Indonesia masuk kelompok elite dunia: “klub pasar satu juta unit”. Sejak itu, pamor industri otomotif nasional semakin tinggi dan menarik banyak merek otomotif dunia menjadikan Indonesia sebagai salah satu basis produksinya, sekaligus bagian dari rantai pasok global (global supply chain).

Kementerian Perindustrian RI menyebutkan industri otomotif merupakan salah satu industri besar di republik ini. Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Kebijakan Fiskal, BPS, dan BKPM, kontribusi industri otomotif terhadap perekonomian nasional (GDP) sebesar 1,76 persen, setara Rp 260,9 triliun pada 2019, salah satu kontribusinya datang dari pajak penjualan mobil. Produksi mobil dalam negeri juga berhasil menembus pasar ekspor hingga ke 83 negara.

"Perjalanan panjang dan dinamika industri otomotif Indonesia tidak banyak didokumentasikan dengan lengkap dan baik. Dalam konteks inilah, saya menuliskan buku yang berjudul 'Industri Otomotif untuk Negeri: Menjadi Pemain Utama Era Mobil Listrik'," ujar Agus Tjahajana di Dreams Café by Honda, Senayan Park, kemarin.

Acara peluncuran buku ini juga dihadiri beberapa tokoh otomotif Indonesia, seperti Soebronto Laras, Presiden Komisaris PT Indomobil Sukses International Tbk; dan Benawati Abas, Senior Vice President PT Honda Prospect Motor, serta sahabat dan kerabat Agus Tjahajana.
Buku yang diterbitkan penerbit Pustaka Kaji hadir untuk memperkaya data dan dokumentasi industri otomotif nasional. Buku ini juga hadir di tengah era baru industri menuju kendaraan zero emission dan upaya pemerintah menerapkan rezim pajak baru kendaraan bermotor, yakni pajak emisi atau carbon tax yang efektif per 16 Oktober 2021.

Dalam proses penulisannya, Agus Tjahajana didukung oleh M Syakur Usman, Senior Editor Merdeka.com dan Lahyanto Nadie, mantan Managing Editor Bisnis Indonesia.

Tentang Era Mobil Listrik

Buku ini dimulai dari fakta perniagaan mobil di Indonesia yang sudah ada sejak negara ini berada dalam masa pemerintah kolonial Belanda. Perdagangan mobil pada era ini mendorong beberapa merek otomotif asal Amerika dan Eropa masuk ke Indonesia dengan mitra para pengusaha lokal. Pengusaha lokal inilah yang memasarkan mobil asal Amerika dan Eropa dengan perannya sebagai importir. Buku ini juga menuliskan soal para tokoh yang menjadi perintis industri otomotif berkembang di Indonesia, seperti William Soeryadjaya, Hadi Budiman, dan Sjarnoebi Said, dan Soebronto Laras.

Mereka menjadi pembuka jalan bagi merek otomotif dunia bersama perusahaan atau kelompok usahanya, seperti PT Astra International Tbk, PT Honda Prospect Motor, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia dan PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors, serta PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. Jasa mereka membuat merek otomotif dunia asal Jepang: Toyota, Honda, Suzuki, dan Mitsubishi ekspansi ke Indonesia sejak 1970-an hingga masih berkibar di industri saat ini.

Menariknya, buku ini juga menulis tentang perjuangan Indonesia membangun mobil merek nasional (mobnas) dengan konteks global. Mulai era “mobnas” sebelum sedan Timor, mobil Esemka, hingga mobil mikro nasional seperti Ammdes. Ini menjadi salah satu cerita menarik perjalanan industri ini di Tanah Air sekaligus gambaran betapa tidak mudahnya kegiatan mengembangkan mobil merek nasional.

Buku ini juga secara khusus memaparkan soal peluang dan tantangan industri otomotif Indonesia di era mobil listrik. Termasuk bagaimana potensi Indonesia bisa menjadi pemain utama di era mobil zero emission, setelah era mobil internal combustion engine (ICE).

“Harapan saya buku ini menjadi referensi yang utuh dan lengkap tentang industri otomotif yang selama lima dekade telah berkontribusi sangat besar untuk negeri ini. Semoga buku ini juga menarik perhatian para anak muda dan berbagai kalangan yang ingin mengenal lebih dalam struktur industri otomotif kita,” ucapnya.

Menurut Agus Tjahajana, di tengah terbatasnya referensi tentang struktur industri otomotif Indonesia yang lengkap, buku ini semoga dapat menjadi referensi penting bagi seluruh pemangku kepentingan di industri manufaktur pada umumnya, sehingga kita semua memiliki landasan kuat bagaimana industri ini dikembangkan lagi ke depan, di tengah babak baru industri otomotif nasional. Apalagi buku ini juga merangkum kebijakan dan regulasi soal industri ini sejak 1970 hingga 2021 termasuk peristiwa-peristiwa penting dan menarik yang terjadi selama periode waktu itu.

Biodata Agus Tjahajana Wirakusumah

Tempat & Tgl lahir: Bandung, 18 Januari 1955

Pendidikan:Sarjana (S1) di Teknik Mesin, Institut Teknologi Bandung (1978)Sajana (S1) Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia (1988)Pascasarjana (S2) Industrial System Engineering, University of Florida, USA (1991)

Pekerjaan:Birokrat dengan karirnya puncak lima (5) kali sebagai Eselon 1 yang berbeda di Kementerian Perindustrian-Perdagangan RI dan Kementerian Perindustrian RI, yakni Direktur Jenderal yang mengurusi industri otomotif dan Sekretaris Jenderal.

Pasca-purnatugas di Kementerian Perindustrian, pernah ditunjuk sebagai Wakil Kepala BP Pulau Batam dan kini Staf Khusus Menteri Kementerian ESDM (sekarang). Pernah menjabat sebagai komisaris di berbagai perusahaan, antara lain PT INALUM (Persero), dan PT Industri Baterai Indonesia.

Saat ini masih sebagai komisaris PT Astra Otoparts Tbk dan Asia Pacific Fiber Tbk. Jabatan di luar kedinasannya erat kaitannya dengan otomotif adalah Chairman dari APEC Automotive Dialogue, Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) (2002-2004).

Sumber: www.merdeka.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan bahwa pengembangan kendaraan bermotor listrik menjadi prioritas sektor otomotif nasional. Selain agar tak ketinggalan menjadi pemain utama, hal lainnya karena Indonesia memiliki sumber daya berupa cadangan nikel berlimpah untuk dimanfaatkan sebagai sel baterai kendaraan listrik. Sehingga, penting untuk dioptimalkan. 

"Sangat bodoh bagi kita bila tak menjadikan electric vehicle (EV) prioritas. Ekosistemnya bisa dibentuk sendiri di dalam negeri tanpa harus tergantung pihak luar," kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita pada konferensi pers belum lama ini.

Alasan lain, lanjut Agus, karena mobil listrik juga memiliki teknologi yang hijau alias ramah lingkungan. Sejalan dengan misi Indonesia untuk mengurangi level emisi CO2 yang dikeluarkan kendaraan bermotor hingga 2050 mendatang. Meski demikian, Agus tidak ingin melarang peredaran mobil konvensional atau kendaraan berpembakaran internal (internal combustion engine/ICE). Sebab Agus percaya lambat-laun, teknologi terkait (bensin dan diesel) akan semakin ramah lingkungan mengikuti kebutuhan konsumen di masa depan. Sementara itu, rantai produksi industri dimaksud pun begitu panjang. 

“Belum kita bicara mengenai Euro 4, Euro 5, dan lain-lain sebagai regulasi yang mengharuskan industri untuk melakukan inovasi agar teknologinya bisa lebih ramah lingkungan," ucap Agus.

Rencana tersebut juga sesuai dengan penerapan PP Nomor 73 tahun 2019 juncto PP Nomor 74 Tahun 2021, yang mengubah perhitungan tarif PPnBM untuk setiap mobil konvensional. Dalam aturan tersebut, beban instrumen perpajakan itu tidak hanya melihat kapasitas mesin saja, tapi juga efisiensi bahan bakar dan tingkat emisi gas buangnya.

Sumber: otomotif.kompas.com
 

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, optimis Indonesia punya peran strategis dalam rantai pasok global perkembangan industri kendaraan listrik. 

Hal tersebut lantaran kayanya cadangan nikel serta tingginya bahan baku primer, seperti mangan, aluminium, dan kobalt. Lebih lagi, saat ini kebutuhan akan baterai kendaraan listrik juga sangat meningkat. 

Agus mengatakan, ada sembilan perusahaan yang mendukung industri baterai saat ini. Lima perusahaan penyedia bahan baku seperti kobalt murni, nikel murni, endapan hidroksida campuran, dan lainnya, sementara empat lagi perusahaan produsen baterai. 

"Dengan demikian, Indonesia mampu mendukung rantai pasok beterai untuk kendaraan listrik mulai dari bahan baku, kilang, manufaktur sel baterai dan perakitan baterai, manufaktur electric vehicle (EV), sampai daur ulang EV," ucap Agus dalam keterangan resminya, Sabtu (16/10/2021).

Lebih lanjut Agus menjelaskan, masa depan kendaraan listrik juga tergantung pada inovasi baterai yang saat ini cenderung tak menggunakan bahan baku nikel, kobalt, dan mangan seperti lithium sulfur serta lithium ferro phosphor yang membuat baterai lebih murah. Termasuk inovasi solid baterai dan pengembangan basis storage hidrogen. 

Karenanya, industri baterai di Tanah Air harus mengantisipasi perkembangan teknologi ke depan lantaran bisa membawa dampak pada baterai yang lebih murah, energi yang dihasilkan lebih tinggi, dan waktu pengisian yang singkat. 

"Adanya teknologi disruptive battery seperti ini, mengindikasikan ketersediaan nikel, mangan, dan kobalt melimpah tidak menjamin keberhasilan produksi baterai. Pertimbangan biaya dan kemampuan storage dari material baru juga harus diantisipasi," katanya. 

Menurut Agus, meskipun di tengah-tengah wabah Covid-19, tapi penjualan baterai kendaraan listrik mengalami peningkatan tiap tahunnya. Diperkirakan penjualan baterai untuk jenis kendaraan penumpang pada 2021 mencapai lebih dari 28 juta unit dengan market share sekitar 30 persen.

Pertumbuhan tersebut berdampak pada peningkatan kebutuhan lithium ion battery (LIB) sebesar 1,65 juta GWh pada 2030, serta kebutuhan infrastruktur charging station sekitar 9,89 juta unit pada tahun yang sama. 

"Tingginya proyeksi peningkatan populasi kendaraan listrik dunia sedikit banyak dipengaruhi global initiative campaign yang diprakarsai berbagai negara maju dengan kerja sama produsen EV global serta organisasi nirlaba lainnya," ucap Agus. 

Sebelumnya, Indonesia sendiri ditargetkan produksi BEV pada tahun 2030 dapat mencapai 600.000 unit untuk roda empat atau lebih, serta 2,45 juta unit untuk roda 2. Guna mendorong pencapaian tersebut, pemerintah memberikan berbagai insentif fiskal dan non-fiskal bagi konsumen. 

Mulai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) sebesar 0 persen pada PP No 74/2021, pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor (BBN-KB) sebesar 0 persen untuk KBLBB di Pemprov DKI Jakarta.

Selain itu, BBN-KB 10 persen untuk mobil listrik dan 1,5 persen untuk motor diberikan oleh Pemprov Jawa Barat, sampai uang muka minimum 0 persen dan suku bunga rendah untuk mendapatkan kendaraan listrik sesuai Peraturan Bank Indonesia No.22 tahun 2022. "Produksi kendaraan listrik diharapkan mampu menurunkan emisi CO2 sebesar 2,7 juta ton untuk roda empa atau lebih dan sebesar 1,1 juta ton untuk roda dua," kata Agus.

Sumber: otomotif.kompas.com

NUSA DUA, KOMPAS.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mendukung rencana Indonesia Battery Corporation (IBC) untuk mengakuisisi saham pabrik mobil Jerman.

Bahlil menyebutkan langkah tersebut merupakan salah satu upaya untuk untuk menggaet investasi baterai mobil listrik ke Indonesia, selaian promosi dan memberikan kemudahan perizinan.

"BUMN kan punya IBC, perusahaan untuk handle (urus) ekosistem baterai mobil dan mobil. Itu ada rencana mau akuisisi saham pabrik mobil di Jerman. Cuma dua kan caranya, kalau enggak bisa bangun, ya kita akuisisi," kata Bahlil seperti dilansir Antara.,Minggu (19/12/2021).

Bahlil menegaskan meski mengambil langkah akuisisi, ia memastikan harganya tetap harus ekonomis dan prosesnya transparan. Mantan Ketua Umum Hipmi itu menjelaskan upaya promosi juga tetap dilakukan, termasuk promosi dalam kemudahan perizinan investasi.

Bahlil menyebutkan bahwa  Indonesia memegang 22-24 persen cadangan nikel dunia. Kualitas kadar nikel Indonesia sebut dia, merupakan yang terbaik. Selain itu, jarak lokasi tambang nikel Indonesia masih terhitung dekat ke pelabuhan sehingga ongkos produksinya jauh lebih ekonomis.

"Baterai mobil itu bahannya nikel, mangan, kobalt dan lithium. Dari empat itu, kita cuma tidak punya lithium. Jadi 85 persen bahan baku baterai mobil itu ada di negara kita. Makanya orang semua sedang obok-obok kita untuk kita ekspor barang ini. Kita enggak mau, " katanya.

Bahlil menuturkan, sebagaimana rencana strategis nasional, Indonesia sudah harus beralih penuh ke kendaraan listrik pada 2040. Rencana tersebut pun sudah mulai digenjot sejak 2019 lalu di mana pemerintah akhirnya berhasil menggaet Hyundai asal Korea Selatan, untuk masuk ke Indonesia.

Tidak hanya Korea Selatan, pemerintah juga membidik produsen baterai listrik dan industri kendaraan listrik dunia untuk menanamkan modal di Indonesia. Komitmen investasi juga sudah datang dari CATL asal China dan Foxconn asal Taiwan.

"Foxconn juga akan bangun mobil listrik juga 2022. Sekarang ada CATL akan bangun pabrik baterai, tapi dia juga menggandeng pabrik mobil dari China," kata Bahlil.

Sumber: money.kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) PT Kereta Api Indonesia (Persero) resmi dapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

“Lisensi BNSP ini adalah bentuk pengakuan dan pemberian izin dari BNSP, sehingga LSP KAI dapat melaksanakan sertifkasi kompetensi kerja atas nama BNSP,” ujar Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo dalam keterangan tertulis, Selasa (29/9/2020).

Didiek mengatakan, dengan lisensi ini, seluruh pekerja yang telah disertifikasi oleh LSP KAI dinilai telah memiliki standar yang tinggi dan dapat bekerja di seluruh perusahaan perkeretaapian nasional bahkan internasional.

“LSP KAI hadir untuk mengembangkan sumber daya manusia KAI yang unggul dalam mencapai visi KAI yakni menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia,” sebut Didiek.

LSP KAI dibentuk pada 13 Februari 2019 dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap sumber daya manusia lembaga induknya, sumber daya dari pemasoknya dan/atau sumber daya manusia dari jejaring kerjanya, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP.

Menurut Didiek, visiLSP KAI adalah menjadi lembaga sertifikasi profesi bidang perkeretaapian dan penunjangnya untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dalam profesional serta diakui secara nasional, regional dan internasional.

“Kami berprinsip bahwa 30.000 pegawai yang KAI punya adalah aset utama. Maka dari itu, kami bertekad untuk meningkatkan kompetensi talent-talent KAI sehingga dapat berkontribusi maksimal dalam mendukung performansi perusahaan menjadi lebih baik ke depan,” kata Didiek.

LSP KAI memiliki 10 skema yang terverifikasi BNSP yaitu Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Pertama, Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Muda, dan Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Muda sebagai Penyelia Masinis.

Kemudian, Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Madya, Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Madya sebagai Penyelia Masinis, Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Madya sebagai Instruktur Masinis, dan Pengatur Perjalanan Kereta Api (PPKA) Setempat.

Selanjutnya, Pengatur Perjalanan Kereta Api (PPKA) Daerah, Pengendali Perjalanan Kereta Api (PPKP), dan Petugas Penjaga Pintu Perlintasan (PJL). Terdapat pula 24 asesor yang siap melakukan pengujian kompetensi Bidang Operasi karena sudah mendapat Sertifikat Kompetensi dari BNSP, serta 80 Tempat Uji Kompetensi.

LSP KAI tetap menjamin mutu dengan menjaga proses sertifikasi sesuai dengan standar yang berlaku karena telah membuat Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3) yang sudah teregister di Kementerian Ketenagakerjaan.

“Diharapkan keberadaan LSP KAI dapat menciptakan tenaga kerja profesional yang kompeten sehingga dapat memajukan perkeretaapian Indonesia dan bisa bersaing baik di kancah nasional, regional, maupun internasional,” terang Didiek.

Sumber: amp.kompas.com