Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Zulkifli Zaini mengatakan pada November hingga Januari tahun depan cuaca ekstrem menjadi tantangan besar bagi pasokan batu bara. Sehingga menurut Zulkifli pasokannya perlu dijaga atau mitigasi.

"Kami juga masih memperhatikan ramalan cuaca. Kami mendapatkan informasi bahwa di November Desember sampai Januari tahun depan cuaca akan ekstrem. Kami perlu melakukan beberapa langkah mitigasi," ujar Zulkifli di Komisi VII DPR RI, Senin (15/11).

Zulkifli menjelaskan salah satunya saat ini PLN sedang memperhatikan rantai pasok persoalan batu bara ini. Kata dia, di beberapa PLTU akan diadakan penambahan fasilitas untuk keperluan loading dan unloading batu bara.

"Kami juga memperhatikan dan menyempurnakan rantai pasok. Fasilitas PLTU kami bisa menerima loading unloading dari batubara itu dengan baik. Disamping dengan transportasi dari batubaranya juga. Dalam hal ini perusahaan pelayarannya," tambah Zulkifli.

Selain itu, kedepan kata dia untuk memitigasi pasokan batu bara, pihaknya akan memilih kontrak jangka panjang dibandingkan jangka pendek. Ia juga mengatakan akan mengurangi porsi kontrak dengan trader.

"Kedepan kami akan mengutamakan kontrak jangka panjang dibandingkan kontrak jangka pendek. Kami juga akan berkontrak dengan perusahaan yang punya izin yang terkait dengan penambangan batubara bukan ke trader," ujar Zulkifli.

"PLN siapkan langkah mitigasi cuaca ekstrem untuk jaga pasokan batu bara, dengan fokus pada kontrak jangka panjang dan penyempurnaan fasilitas PLTU. Simak cara PLN atasi tantangan pasokan energi 2023."
Sumber Artikel: republika.co.id

Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-26 atau COP26 yang dihelat di Glasgow, Skotlandia, berakhir pada Sabtu (13/11). Untuk pertama kalinya, konferensi tersebut membidik bahan bakar fosil sebagai pemicu utama pemanasan global.

Hampir 200 negara menerima kesepakatan kompromi COP26 yang bertujuan membatasi pemanasan global tak melampaui 1,5 derajat celcius di atas tingkat pra-industri. Para ilmuwan telah memperingatkan, saat suhu bumi melebihi titik itu, akan ada dampak iklim yang tak terkendali dan tak dapat diubah.

Kesepakatan COP26 secara efektif mengakui bahwa komitmen negara-negara untuk mengurangi emisi karbon belum memadai. Mereka, terutama negara penghasil karbon terbesar, diminta menetapkan target yang lebih ketat tahun depan.

Pembicaraan juga menghasilkan terobosan dalam menyelesaikan aturan untuk mencakup pasar yang dipimpin pemerintah guna penyeimbangan karbon. Perusahaan dan negara dengan tutupan hutan luas telah mendorong sebuah kesepakatan, dengan harapan turut melegitimasi pasar global voluntary offset yang tumbuh cepat.

Kesepakatan itu memungkinkan negara-negara memenuhi sebagian target iklim mereka dengan membeli offset credits yang mewakili pengurangan emisi oleh negara lain. Hal itu berpotensi membuka aliran dana triliunan dolar AS yang dapat dimanfaatkan untuk melindungi hutan, memperluas energi terbarukan, dan proyek-proyek lain guna memerangi perubahan iklim.
 

Berakhirnya Era Batu Bara

Dalam COP26, muncul klausul yang menyerukan "penghapusan" pembangkit listrik tenaga batu bara. Namun drama muncul di menit-menit akhir. India, didukung Cina dan negara-negara berkembang lainnya yang bergantung pada batu bara, menolak klausul tersebut.

Setelah utusan China, India, Amerika Serikat (AS), dan Uni Eropa melakukan pertemuan, redaksional klausul itu diganti "menghentikan secara bertahap" penggunaan pembangkit listrik tenaga batu bara.

Menteri Lingkungan Hidup India Bhupender Yadav mengatakan, revisi itu mencerminkan "keadaan nasional" negara-negara berkembang. "Kami menjadi suara negara-negara berkembang," ujarnya.

Dia mengisyaratkan adanya diskriminasi dalam klausul yang "bisu" terhadap minyak dan gas alam. "Kami melakukan upaya kami untuk membuat konsensus yang masuk akal bagi negara-negara berkembang dan masuk akal untuk keadaan iklim," ujar Yadav mengacu pada fakta bahwa negara-negara kaya, secara historis, telah memproduksi bagian terbesar dari gas rumah kaca.

Perubahan redaksional dalam klausul itu menuai kekecewaan dari banyak negara, termasuk negara-negara kaya di Eropa. "Saya minta maaf atas cara proses ini berlangsung. Saya sangat menyesal," kata Presiden COP26 Inggris, Alok Sharma, merespons kemarahan berbagai negara atas perubahan di menit-menit akhir.

Utusan Meksiko, Camila Isabel Zepeda Lizama, mengatakan, dia yakin banyak negara yang telah dikesampingkan dalam pertemuan utusan Cina, AS, India, dan Uni Eropa. Menurutnya, proses itu tak transparan dan tak inklusif.

"Kami semua memiliki kekhawatiran yang tersisa, tapi diberi tahu bahwa kami tidak dapat membuka kembali teks itu, sementara yang lain masih dapat meminta untuk mengencerkan janji mereka," ujar Lizama.

Kendati menyesalkan, Lizama mengatakan negaranya akan membiarkan teks yang direvisi perihal pembangkit listrik tenaga batu bara tetap berlaku. Menteri Lingkungan Swiss Simonetta Sommaruga mengatakan, perubahan klausul akan mempersulit pembatasan pemanasan hingga 1,5 derajat celcius.

Utusan iklim AS, John Kerry, mengatakan, pemerintah-pemerintah tidak punya pilihan selain menerima perubahan redaksional dalam klausul terkait pembangkit listrik tenaga batu bara yang sebelumnya ditolak India. Namun Kerry meyakinkan bahwa kesepakatan itu adalah kabar baik bagi dunia.

"Kita sebenarnya lebih dekat daripada sebelumnya untuk menghindari kekacauan iklim dan mengamankan udara bersih, air yang lebih aman, dan planet yang lebih sehat," ujar Kerry.

Ilmuwan iklim Australia, Bill Hare, mengkritik langkah yang diambil India untuk mengubah klausul "penghapusan" pembangkit listrik tenaga batu bara. "Perubahan oleh India di menit-menit akhir untuk mengurangi dan bukan menghapus (penggunaan pembangkit listrik tenaga batu bara) sangat mengejutkan," ucapnya.

Menurut dia, India telah lama menjadi penghambat aksi iklim. "Tapi saya belum pernah melihatnya dilakukan secara terbuka," kata Hare.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Greenpeace Jennifer Morgan mengatakan, perubahan redaksional dalam klausul tidak dapat mengubah sinyal yang keluar dari COP26. "Bahwa era batu bara telah berakhir. Jika Anda seorang eksekutif perusahaan batu bara, COP ini melihat hasil yang buruk," ujarnya.

Sumber Artikel: republika.co.id

Negara pengguna batu bara utama termasuk Polandia, Vietnam dan Chili berkomitmen untuk beralih dari bahan bakar fosil, dalam janji yang dibuat pada KTT iklim COP26. Tetapi beberapa negara yang bergantung pada batu bara terbesar di dunia, termasuk Australia, India, China, dan AS, tidak menandatangani janji tersebut.

Batu bara adalah kontributor tunggal terbesar terhadap perubahan iklim. Inggris mengatakan 190 negara dan organisasi telah bersumpah untuk berhenti menggunakan batu bara.

Penandatangan perjanjian telah berkomitmen untuk mengakhiri semua investasi pembangkit listrik tenaga batu bara baru di dalam negeri dan internasional. Mereka juga telah sepakat untuk menghentikan pembangkit listrik tenaga batu bara pada 2030-an untuk negara-negara ekonomi utama, dan 2040-an untuk negara-negara miskin.

"Akhir dari batu bara sudah di depan mata," kata sekretaris bisnis dan energi Inggris Kwasi Kwarteng, dilansir di BBC, Kamis (4/11).

"Dunia sedang bergerak ke arah yang benar, berdiri siap untuk menutup nasib batu bara dan merangkul manfaat lingkungan dan ekonomi dari membangun masa depan yang didukung oleh energi bersih," tuturnya.

Lebih dari 40 negara telah menandatangani pernyataan tersebut. Polandia, Vietnam, dan Chili termasuk di antara 18 negara yang setuju untuk menghentikan dan tidak membangun atau berinvestasi dalam pembangkit listrik tenaga batu bara baru untuk pertama kalinya.

Tetapi sekretaris bisnis Inggris, Shadow Ed Miliband mengatakan ada kesenjangan yang mencolok dari negara-negara seperti China dan penghasil emisi besar lainnya, yang belum berkomitmen untuk menghentikan peningkatan batu bara di dalam negeri. Dia juga mencatat bahwa tidak ada penghapusan minyak dan gas secara bertahap. Miliband mengatakan pemerintah Inggris telah membiarkan orang lain lolos, terkait hal ini.

Meskipun kemajuan telah dicapai dalam mengurangi penggunaan batu bara secara global, namun masih menghasilkan sekitar 37 persen dari listrik dunia pada tahun 2019. Negara-negara seperti Afrika Selatan, Polandia dan India akan membutuhkan investasi besar untuk membuat sektor energi mereka lebih bersih.

Juan Pablo Osornio, kepala delegasi Greenpeace di COP26, mengatakan bahwa secara keseluruhan pernyataan ini masih jauh dari ambisi yang dibutuhkan untuk bahan bakar fosil dalam dekade kritis ini.

"Cetak kecil tampaknya memberi negara-negara kelonggaran besar untuk memilih tanggal penghentian mereka sendiri, terlepas dari tajuk utama yang mengkilat," ujar Osornio.

Sumber Artikel: republika.co.id

Turbin angin adalah seperangkat teknologi yang mengubah energi angin menjadi energi kinetik atau energi listrik.

Keseluruhan sistem turbin angin membentuk pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB).

Secara sederhana dan ringkas, turbin angin memiliki komponen inti yakni bilah, poros, generator, dan tiang penyangga.

Cara kerja turbin angin adalah mengubah energi kinetik yang ada di angin menjadi energi mekanik.

Energi kinetik dari angin menabrak bilah turbin angin. Bilah turbin angin kemudian berputar dan membuat porosnya berotasi.

Rotasi poros inilah yang kemudian menggerakkan generator dan akhirnya menghasilkan listrik.

Rotasi poros turbin angin juga bisa langsung digunakan untuk memutar pompa untuk keperluan irigasi.
 

Komponen Turbin Angin

Ilustrasi Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) offshore. PLTB adalah adalah salah satu Sumber Energi Terbarukan.

Sebagaimana dijelaskan di awal artikel, turbin angin memiliki komponen inti yakni bilah, poros, generator, dan tiang penyangga.

Bilah turbin angin merupakan penerima energi kinetik dari angin lalu mengubahnya menjadi energi mekanik yang berupa gerak rotasi poros.

Poros adalah penyalur dari putaran bilah turbin ke generator atau pun pompa. Bila digunakan untuk memutar generator, maka akan menghasilkan listrik.

Generator adalah sebuah alat atau sistem yang mengubah daya mekanis poros turbin angin menjadi energi listrik.

Tiang penyangga dibutuhkan sebagai landasan atau dudukan turbin angin sehingga dapat berdiri tegak baik di darat atau di lepas pantai.
 

Jenis-jenis Turbin Angin

Secara umum, turbin angin diklasifikasikan menjadi dua jenis yakni turbin angin sumbu horizontal dan turbin angin sumbu vertikal.

Sesuai namanya, turbin angin sumbu horizontal memilik poros horizontal alias mendatar. Menurut Kementerian Energi AS, turbin angin jenis ini sangat umum digunakan di sana.

Sedangkan jenis turbin angin sumbu vertikal memiliki poros verikal alias berbentuk tegak.

Turbin angin sumbu vertikal memiliki beberapa variasi pada bilahnya dan kebanyakan dinamai menurut penemu desainnya.

Sumber Artikel: kompas.com

Star Energy Geothermal Darajat menyatakan bencana tanah longsor yang terjadi di kawasan Darajat, Blok Cikupakan, Desa Karyamekar, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Jumat (19/11/2021) tak mengganggu operasional pembangkit panas bumi milik perusahaan.

Head of Policy, Government & Public Affairs Star Energy Geothermal Darajat Nungki Nursasongko mengatakan, Star Energy turut prihatin atas kejadian bencana alam tanah longsor yang terjadi akibat curah hujan tinggi tersebut. Kejadian itu juga tidak menyebabkan adanya korban baik luka maupun jiwa dari penduduk setempat dan karyawan Star Energy.

Terkait dengan kerusakan yang ditimbulkan dari bencana alam ini, kata Nungki, Star Energy juga menegaskan tidak ada fasilitas umum yang rusak. Jalan yang rusak akibat longsor tersebut bukanlah fasilitas atau jalan umum melainkan akses operasional pembangkit listrik Star Energy.

"Puji syukur tidak ada korban dan tidak ada kerusakan fasilitas umum. Bahkan, dapat kami pastikan juga tidak ada kerusakan pada fasilitas pembangkitan listrik yang dapat mengakibatkan kebocoran uap," kata Nungki dalam keterangan resminya, yang diterima di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (20/11).

Star Energy telah melakukan koordinasi untuk penanganan bencana dengan BPBD dan pihak terkait lainnya. Perusahaan juga memastikan bencana alam tanah longsor ini tidak mengganggu operasional pembangkitan listrik di unit 1, 2 dan 3 milik Star Energy Darajat.

Sumber Artikel: republika.co.id

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menilai krisis stok batubara di PLTU disebabkan oleh tidak akuratnya perhitungan kebutuhan volume batubara PLN.

Ketua Umum APBI, Pandu Sjahrir mengatakan PLN perlu melakukan perhitungan kebutuhan batubara yang dibuat secara akurat. Akurat ini, artinya kata Pandu PLN harus cermat menghitung hingga safety stock.

"PLN juga harus memenuhi komitmen yang sudah disepakati oleh perusahaan batubara yang tertuang dalam kontrak. Dalam hal ini volume dan tata waktu pengiriman," ujar Pandu, Sabtu (1/1).

Apalagi, kata Pandu PLN membutuhkan batubara dengan kalori tertentu. Semestinya, menurut Pandu, PLN bisa lebih fleksibel dalam penyerapan jenis kalori batubara di luar jenis kalori yang selama ini dibutuhkan.

"Caranya dengan PLN harus segera merealisasikan fasilitas blending ataupun sistem co-firing. Sehingga produksi batubara nasional bisa diserap maksimal sesuai dengan kebutuhan PLN," ujar Pandu.

Jika terjadi kelangkaan pun, kata Pandu sebenarnya PLN bisa memakai mekanisme mengambil batubara yang menjadi bagian pemerintah dalam bentuk in-kind."Semoga permasalahan ini bisa segera diselesaikan agar kita semua memasuki tahun 2022 dengan penuh optimisme untuk Indonesia yang lebih baik," ujar Pandu.

Agung Murdifi, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN menyatakan, dukungan penuh dan kehadiran Pemerintah terus dirasakan PLN terhadap situasi yang dihadapi perseroan dalam memastikan terpenuhinya pasokan batubara untuk pembangkit listrik, demi menjaga keandalan listrik nasional dan melindungi kepentingan nasional.

Pemerintah telah menegaskan kebutuhan batubara untuk seluruh pembangkit listrik PLN merupakan kepentingan nasional yang harus didahulukan oleh setiap pemegang IUP dan IUPK. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait dalam rangka digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, termasuk dalam hal ini pemenuhan energi primer untuk keandalan operasi PLN.

Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk memastikan kebutuhan energi primer PLN khususnya batubara dapat terpenuhi. Berkat dukungan ini, potensi padamnya listrik 10 juta pelanggan PLN dapat dihindari.

PLN sebagai instrumen negara siap memastikan tersedianya listrik untuk rakyat Indonesia dalam kondisi yang andal, tarif terjangkau, dan mudah untuk diakses. PLN akan mengamankan kebijakan ini dengan bekerja keras pada sisi operasional dan merealisasikannya dengan upaya tercapainya standar cadangan pasokan batu bara konsolidasi minimal 20 HOP (Hari Operasi).

Pembangkit listrik PLN saat ini telah siap menerima pasokan batubara dan pada momen pergantian tahun ini sebanyak 48.179 petugas dari sektor pembangkitan sampai dengan pelayanan pelanggan telah disiagakan.

PLN akan bekerja secara efektif dan efisien dengan mengerahkan semua sumber daya yang dimiliki dan menjalin koordinasi dengan Kementerian ESDM serta para pemangku kepentingan lainnya yang terkait rantai pasok batubara. Sebagai pelaksana dari kebijakan Pemerintah di sektor kelistrikan, PLN akan menjalin kolaborasi dan koordinasi dengan semua pihak, sehingga kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah dapat dilaksanakan dengan tempo sesingkat dan seefektif mungkin.

Sumber Artikel: republika.co.id