1. Pendahuluan — Circular Economy sebagai Agenda Transformasi dalam Kebijakan Pembangunan Regional

Circular economy semakin berkembang sebagai orientasi kebijakan yang tidak hanya menargetkan efisiensi sumber daya, tetapi juga mendorong transformasi struktural pada sistem ekonomi regional. Di Eropa, pendekatan ini masuk ke dalam strategi pembangunan wilayah melalui proses institusional yang melibatkan perencanaan kebijakan, inisiatif inovasi, serta koordinasi lintas tingkat pemerintahan. Circular economy diposisikan bukan semata sebagai kebijakan lingkungan, melainkan sebagai kerangka pembangunan yang memadukan tujuan keberlanjutan dengan agenda peningkatan daya saing ekonomi.

Bagian kajian yang menjadi dasar analisis artikel ini menyoroti bagaimana circular economy memperoleh posisi strategis dalam strategi pembangunan regional melalui hubungan erat dengan smart specialisation. Pendekatan smart specialisation mendorong wilayah untuk mengembangkan transformasi ekonomi berbasis kekuatan sektor spesifik, kapasitas inovasi, dan jejaring aktor lokal. Circular economy kemudian diintegrasikan sebagai arah transformasi yang memberi nilai tambah pada proses penguatan struktur industri, pengembangan ekosistem inovasi, dan pembentukan rantai nilai berbasis siklus material.

Dalam praktiknya, circular economy di tingkat regional hadir sebagai proses kebijakan yang bersifat bertahap dan adaptif. Ia lahir melalui kombinasi dorongan kebijakan supranasional, prioritas perencanaan daerah, serta inisiatif aktor industri dan jaringan inovasi. Proses ini memperlihatkan bahwa circular economy tidak diterapkan secara top-down, melainkan dibentuk melalui negosiasi makna, eksperimen kebijakan, dan pembelajaran kolektif di tingkat wilayah.

Secara analitis, circular economy di ranah regional memperlihatkan karakter sebagai proyek transformasi sistemik. Keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh keberadaan roadmap atau dokumen strategi, tetapi oleh kemampuan wilayah menghubungkan visi kebijakan dengan praktik implementasi, kapabilitas institusional, serta dinamika kolaborasi antaraktor ekonomi dan kebijakan.

2. Smart Specialisation sebagai Kerangka Integrasi Circular Economy dalam Strategi Pembangunan Wilayah

Smart specialisation berperan sebagai kerangka strategis yang memungkinkan circular economy masuk secara lebih terstruktur ke dalam kebijakan pembangunan regional. Pendekatan ini mendorong wilayah untuk mengidentifikasi sektor prioritas, kemampuan teknologi, serta peluang inovasi yang paling relevan dengan basis industrinya. Dalam konteks circular economy, proses tersebut membantu wilayah memfokuskan transisi pada bidang yang memiliki kesiapan kapasitas sekaligus potensi dampak ekonomi.

Integrasi circular economy melalui smart specialisation tidak terjadi secara otomatis. Ia berlangsung melalui serangkaian proses perencanaan, diskusi pemangku kepentingan, serta penyusunan roadmap yang menghubungkan visi circular economy dengan program inovasi, proyek kolaboratif, dan agenda transformasi industri. Circular economy kemudian diterjemahkan ke dalam portofolio aksi, misalnya pengembangan jaringan simbiosis industri, penguatan pasar material sekunder, atau akselerasi inovasi dalam desain produk dan proses produksi rendah limbah.

Namun, proses ini juga menghadirkan dinamika kebijakan yang kompleks. Smart specialisation menuntut keseimbangan antara menjaga kontinuitas sektor unggulan dan membuka ruang bagi inovasi transformatif yang menantang pola produksi lama. Di sinilah circular economy sering menjadi arena negosiasi antara kepentingan industri mapan, tujuan keberlanjutan, dan kebutuhan mempercepat perubahan struktural ekonomi wilayah.

Secara analitis, smart specialisation dapat dipahami sebagai jembatan antara konsep circular economy dan realitas implementasi kebijakan regional. Pendekatan ini menyediakan landasan institusional bagi transisi, tetapi keberhasilannya tetap bergantung pada kapasitas governance, komitmen aktor, serta kemampuan wilayah menjalankan proses pembelajaran kebijakan secara berkelanjutan.

3. Governance Multilevel, Peran Aktor, dan Dinamika Pendanaan dalam Implementasi Circular Economy Regional

Implementasi circular economy di tingkat regional tidak dapat dilepaskan dari struktur governance multilevel yang menghubungkan kebijakan Uni Eropa, strategi nasional, serta prioritas pembangunan wilayah. Setiap level pemerintahan membawa agenda, instrumen pendanaan, dan kerangka regulasi yang berbeda, sehingga proses implementasi circular economy berlangsung melalui koordinasi lintas skala yang kompleks. Regional authorities berada di posisi penghubung: mereka harus menyesuaikan arahan kebijakan supranasional sekaligus merespons kebutuhan dan kapasitas aktor lokal.

Dalam konteks ini, peran aktor menjadi sangat menentukan. Pemerintah daerah berfungsi sebagai pengarah strategi dan fasilitator kolaborasi, sementara industri berperan sebagai pelaksana utama transformasi teknologi dan model bisnis. Lembaga riset dan universitas memperkuat basis pengetahuan serta menyediakan kapasitas analitis, sedangkan organisasi kewirausahaan dan jaringan inovasi bertindak sebagai mediator antara ide kebijakan dan implementasi ekonomi. Kolaborasi antaraktor ini membentuk ekosistem kebijakan tempat circular economy bergerak dari visi menuju praktik.

Pendanaan menjadi dimensi penting dalam dinamika implementasi. Program pembiayaan regional, dana inovasi, serta instrumen pendanaan Uni Eropa memberikan dukungan bagi proyek pilot, pengembangan klaster, ataupun investasi teknologi circular. Namun, akses pendanaan tidak selalu merata. Wilayah dengan kapasitas kelembagaan dan jaringan proyek yang kuat cenderung lebih mampu memobilisasi sumber daya, sementara wilayah dengan kapasitas terbatas menghadapi kesulitan mengintegrasikan circular economy dalam portofolio aksi nyata.

Secara analitis, governance multilevel memperlihatkan bahwa circular economy bukan hanya soal desain kebijakan, tetapi juga soal kemampuan wilayah mengelola koordinasi, memobilisasi sumber daya, dan menjaga kesinambungan kolaborasi. Tanpa sinergi antaraktor dan dukungan pendanaan yang terarah, circular economy berisiko berhenti pada tataran perencanaan strategis tanpa menghasilkan transformasi sistemik di tingkat praktik.

4. Implementasi Roadmap, Tantangan Aksi, dan Arah Transformasi Sistemik Circular Economy di Tingkat Wilayah

Roadmap circular economy di tingkat regional berfungsi sebagai instrumen yang menghubungkan visi kebijakan dengan rangkaian aksi yang lebih konkret. Melalui roadmap, wilayah menetapkan sasaran tematik, sektor prioritas, mekanisme kolaborasi, serta tahapan implementasi yang selaras dengan pendekatan smart specialisation. Roadmap tidak hanya mendefinisikan program, tetapi juga membangun orientasi kolektif bagi aktor yang terlibat dalam proses transisi.

Namun, penerapan roadmap menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, kesenjangan antara aspirasi strategis dan kapasitas implementasi sering kali muncul, terutama ketika proyek circular economy membutuhkan investasi teknologi tinggi, perubahan proses produksi, atau penataan ulang rantai nilai. Kedua, dinamika pasar dan ketidakpastian ekonomi dapat memengaruhi keberlanjutan proyek-proyek transformasi. Ketiga, resistensi dari sebagian pelaku industri yang masih bergantung pada model linear menciptakan friksi dalam proses perubahan.

Di sisi lain, roadmap juga membuka peluang pembelajaran institusional. Implementasi bertahap memungkinkan wilayah menguji model kolaborasi, mengidentifikasi hambatan kebijakan, serta menyesuaikan strategi sesuai perkembangan kapasitas dan respons aktor. Dengan cara ini, roadmap tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi sebagai alat pembelajaran kebijakan yang mendorong evolusi gradual menuju transformasi sistemik.

Secara analitis, implementasi roadmap memperlihatkan bahwa circular economy di tingkat regional harus dipahami sebagai proses jangka panjang yang bersifat adaptif. Transformasi tidak terjadi secara instan, melainkan melalui rangkaian eksperimen, koreksi kebijakan, dan penguatan kapasitas yang berlangsung terus-menerus. Keberhasilan transisi ditentukan oleh kemampuan wilayah menjaga konsistensi arah perubahan sambil tetap fleksibel menghadapi dinamika ekonomi dan teknologi.

5. Sintesis Kritis: Circular Economy dan Smart Specialisation sebagai Kerangka Transformasi Sistemik

Jika seluruh dinamika kebijakan, peran aktor, dan proses implementasi yang telah dibahas disintesiskan, tampak bahwa circular economy dan smart specialisation saling memperkuat sebagai kerangka transformasi sistemik di tingkat regional. Circular economy menyediakan orientasi normatif yang menekankan efisiensi sumber daya, pengurangan limbah, dan pengembangan rantai nilai berbasis siklus material. Sementara itu, smart specialisation memberi instrumen strategis untuk memfokuskan perubahan pada sektor dan kompetensi yang paling relevan dengan struktur ekonomi wilayah.

Sintesis kritis menunjukkan bahwa keberhasilan integrasi kedua pendekatan tersebut bergantung pada tiga elemen utama. Pertama, kapasitas governance yang mampu mengelola koordinasi multilevel serta dialog lintas aktor. Kedua, ekosistem inovasi yang mendukung eksperimen kebijakan dan adopsi teknologi circular. Ketiga, konsistensi kebijakan jangka panjang yang menjaga kesinambungan arah transformasi meskipun menghadapi tekanan politik atau ekonomi.

Namun, sintesis juga mengungkapkan batasan. Circular economy berisiko terjebak pada simbolisme kebijakan jika tidak disertai mekanisme implementasi yang kuat. Di sisi lain, smart specialisation dapat terkunci pada sektor lama jika proses prioritisasi tidak membuka ruang bagi inovasi transformatif. Karena itu, keberhasilan transformasi sistemik membutuhkan keseimbangan antara stabilitas strategi dan keberanian untuk melakukan perubahan struktural.

6. Penutup — Implikasi Kebijakan dan Arah Penguatan Transformasi Circular Economy di Tingkat Regional

Sebagai penutup, analisis mengenai circular economy dan smart specialisation di tingkat regional menghasilkan sejumlah implikasi kebijakan. Pertama, wilayah perlu memastikan bahwa integrasi circular economy bukan sekadar perluasan agenda lingkungan, tetapi benar-benar terhubung dengan strategi inovasi dan pembangunan ekonomi. Hal ini menuntut penyelarasan antara roadmap regional, instrumen pendanaan, dan kapasitas kelembagaan.

Kedua, akselerasi transformasi memerlukan penguatan proses pembelajaran kebijakan. Evaluasi implementasi, pertukaran pengalaman antarwilayah, serta refleksi atas keberhasilan dan kegagalan proyek menjadi elemen penting dalam memperdalam transisi circular economy. Pendekatan berbasis pembelajaran membantu wilayah bergerak dari tahap eksperimental menuju konsolidasi kebijakan.

Ketiga, penting untuk menjaga inklusivitas dalam proses transisi. Integrasi pelaku industri kecil, jaringan kewirausahaan, dan aktor masyarakat sipil membantu memastikan bahwa manfaat circular economy tidak hanya terkonsentrasi pada sektor atau aktor tertentu. Inklusivitas juga memperkuat legitimasi kebijakan dan meningkatkan daya tahan proses transformasi.

Secara reflektif, circular economy dan smart specialisation dapat dipahami sebagai dua sisi dari proyek transformasi sistemik yang sama. Dengan mengaitkan orientasi keberlanjutan dengan strategi inovasi regional, wilayah memiliki peluang untuk membangun sistem ekonomi yang lebih adaptif, efisien sumber daya, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

Daftar Pustaka

1. Vanhamaki, S. Implementationn of Circular Economy In Regional Strategies.

2. European Commission. Smart Specialisation and Regional Innovation Strategies for Circular and Sustainable Economic Transformation.

3. OECD. Circular Economy in Regions and Cities: Governance, Financing, and Multilevel Policy Coordination.

4. UN Environment Programme. Policy Pathways for Circular Economy Transitions: Regional Strategies, Industrial Collaboration, and System Innovation.

1. Pendahuluan — Pencemaran Plastik di Komunitas Pedesaan dan Relevansinya bagi Transisi Circular Economy

Pencemaran plastik selama ini lebih sering dikaitkan dengan kawasan perkotaan dan wilayah pesisir, padahal komunitas pedesaan juga menghadapi tekanan lingkungan yang signifikan akibat peningkatan timbulan dan kebocoran sampah plastik. Di banyak wilayah pedesaan, keterbatasan layanan pengelolaan sampah, jarak ke fasilitas pemrosesan, serta minimnya infrastruktur pengumpulan menyebabkan sebagian besar sampah rumah tangga dikelola secara mandiri oleh warga. Praktik yang paling umum meliputi pembuangan terbuka di lahan kosong, bantaran sungai, pinggir jalan, serta pembakaran terbuka untuk mengurangi volume sampah.

Kondisi tersebut menciptakan jalur sebaran plastik yang kompleks. Plastik yang dibuang ke sungai dapat terbawa arus ke wilayah hilir, sementara material yang tertinggal di lahan terbuka berpotensi terfragmentasi menjadi mikroplastik dan mencemari tanah pertanian. Di sisi lain, plastik sekali pakai, kemasan makanan, dan produk konsumsi sehari-hari mendominasi komposisi timbulan sampah, menandakan bahwa pola konsumsi pedesaan semakin terhubung dengan pasar produk modern. Dengan demikian, persoalan plastik di pedesaan bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga cerminan perubahan sosial, ekonomi, dan gaya hidup masyarakat rural.

Kajian ini menempatkan komunitas pedesaan dalam posisi ambivalen. Di satu sisi, desa menjadi penerima dampak kebocoran plastik dari wilayah lain melalui aliran air dan mobilitas barang. Di sisi lain, desa juga berkontribusi terhadap timbulan dan pembuangan plastik akibat keterbatasan sistem pengelolaan. Situasi ini menunjukkan bahwa pendekatan solusi tidak dapat hanya berfokus pada pengurangan sampah di sumber individu, tetapi harus mempertimbangkan konteks spasial, jejaring lingkungan, dan relasi antara desa, kota, serta kawasan pesisir.

Secara analitis, persoalan plastik di pedesaan memperlihatkan bahwa ekonomi linear masih mendominasi praktik konsumsi dan pembuangan material. Tanpa intervensi struktural dan penguatan kapasitas komunitas, kebocoran plastik berpotensi terus berulang. Di sinilah gagasan circular economy menjadi relevan, terutama ketika diarahkan untuk memperkuat pemulihan material, menciptakan nilai ekonomi lokal, dan mengurangi tekanan ekologis di wilayah rural.

2. Tantangan Pengelolaan Sampah Plastik dan Peluang Penguatan Circular Economy di Lingkungan Pedesaan

Tantangan utama pengelolaan sampah plastik di pedesaan berakar pada keterbatasan kelembagaan dan infrastruktur. Layanan pengumpulan sering kali tidak menjangkau seluruh wilayah, terutama desa terpencil atau permukiman dengan kepadatan rendah. Biaya transportasi, skala timbulan yang kecil, serta minimnya insentif ekonomi membuat sistem pengangkutan formal sulit beroperasi secara berkelanjutan. Akibatnya, pengelolaan sampah bergantung pada praktik individual rumah tangga dan mekanisme informal yang tidak selalu ramah lingkungan.

Di sektor pertanian, keberadaan plastik menghadirkan problem tambahan. Penggunaan material plastik untuk aktivitas agrikultur, limpasan air irigasi yang tercemar, serta residu plastik dari aktivitas domestik meningkatkan risiko akumulasi mikroplastik di tanah. Dampak potensialnya meliputi perubahan sifat tanah, gangguan terhadap produktivitas tanaman, dan masuknya partikel plastik ke dalam rantai pangan. Kondisi ini menegaskan bahwa pencemaran plastik di pedesaan tidak dapat dipisahkan dari keberlanjutan sistem pertanian dan ketahanan pangan lokal.

Namun, di tengah tantangan tersebut, terdapat peluang penguatan circular economy berbasis komunitas. Pengembangan bank sampah desa, unit pemilahan skala lokal, serta integrasi pelaku informal dalam rantai daur ulang dapat menciptakan nilai ekonomi baru sekaligus mengurangi kebocoran plastik ke lingkungan. Inisiatif ekonomi sirkular di pedesaan juga dapat diarahkan pada kegiatan reuse dan upcycling sederhana yang relevan dengan kapasitas lokal, bukan semata pada pengolahan industri berskala besar.

Selain aspek teknis, perubahan perilaku dan tata kelola sosial memegang peran penting. Edukasi lingkungan, regulasi tingkat desa, serta peran organisasi komunitas dapat memperkuat norma baru terkait pengelolaan sampah. Pendekatan berbasis partisipasi warga memungkinkan solusi yang lebih kontekstual dibandingkan model pengelolaan yang sepenuhnya diimpor dari kawasan perkotaan.

Secara analitis, penguatan circular economy di pedesaan hanya dapat berlangsung apabila intervensi teknis berjalan seiring dengan penguatan kelembagaan komunitas. Pencemaran plastik di wilayah rural bukan sekadar persoalan limbah, tetapi bagian dari dinamika perubahan sosial dan ekonomi lokal. Dengan menjadikan desa sebagai aktor aktif, bukan sekadar penerima dampak, transisi menuju sistem material yang lebih sirkular dapat memberikan manfaat ganda: perlindungan lingkungan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

3. Dinamika Aktor, Praktik Komunitas, dan Peran Sektor Informal dalam Rantai Pengelolaan Plastik Pedesaan

Pengelolaan sampah plastik di wilayah pedesaan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur, tetapi juga oleh dinamika aktor yang terlibat di dalamnya. Di banyak desa, pengelolaan sampah berlangsung melalui kombinasi mekanisme formal terbatas, inisiatif komunitas, serta aktivitas sektor informal seperti pemulung, pengepul kecil, dan jaringan daur ulang skala lokal. Meskipun sering kali dipandang berada di luar sistem resmi, sektor informal berperan penting dalam mengumpulkan dan memulihkan plastik bernilai ekonomi, terutama jenis PET, HDPE, dan material kemasan tertentu.

Peran komunitas lokal muncul dalam bentuk kegiatan gotong royong, kelompok lingkungan, bank sampah desa, dan program edukasi berbasis sekolah maupun organisasi masyarakat. Inisiatif semacam ini membantu membangun kesadaran kolektif dan memperkuat nilai sosial pemilahan sampah. Namun, keberlanjutan praktik komunitas sangat bergantung pada dukungan kelembagaan, insentif ekonomi, dan keberadaan mitra industri yang dapat menyerap hasil pemilahan. Tanpa rantai pasar yang jelas, material plastik yang dikumpulkan berisiko kembali tidak termanfaatkan.

Dari perspektif sosial, praktik pengelolaan sampah di desa dipengaruhi oleh norma budaya, kebiasaan rumah tangga, serta persepsi terhadap nilai ekonomi plastik. Di sebagian desa, plastik dipandang sebagai material sisa tanpa nilai, sehingga pembuangan terbuka dianggap wajar. Di desa lain, peningkatan harga material daur ulang mendorong warga melihat plastik sebagai sumber penghasilan tambahan, sehingga proses pengumpulan menjadi lebih intensif. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penguatan circular economy membutuhkan pendekatan yang peka terhadap konteks sosial.

Secara analitis, dinamika aktor di pedesaan memperlihatkan bahwa sistem pengelolaan plastik tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan teknis. Ia merupakan hasil interaksi antara logika ekonomi, norma sosial, dan kapasitas kelembagaan. Agar circular economy dapat berkembang, diperlukan integrasi peran sektor informal dan komunitas ke dalam kerangka kebijakan yang lebih inklusif, bukan hanya pembentukan sistem formal yang berdiri terpisah dari praktik yang telah berjalan.

4. Implikasi Kebijakan dan Arah Penguatan Circular Economy Berbasis Desa

Temuan mengenai pencemaran plastik dan pengelolaan sampah di wilayah pedesaan menghasilkan sejumlah implikasi kebijakan yang penting. Pertama, kebijakan persampahan perlu mengakui karakteristik spasial pedesaan yang berbeda dari wilayah perkotaan. Model layanan pengumpulan terpusat tidak selalu efektif untuk desa dengan kepadatan rendah, sehingga diperlukan pendekatan desentralisasi melalui fasilitas pemilahan skala lokal, titik pengumpulan komunitas, dan sistem transportasi berbasis rute adaptif.

Kedua, integrasi ekonomi sirkular di pedesaan memerlukan dukungan pasar material yang stabil. Tanpa jaminan rantai pasok, kegiatan pemilahan dan pengumpulan berpotensi berhenti pada tahap awal. Intervensi kebijakan dapat berupa dukungan kemitraan dengan industri daur ulang, penyediaan insentif harga, atau pengembangan unit pengolahan sederhana yang mampu meningkatkan nilai tambah material sebelum dikirim ke fasilitas hilir.

Ketiga, kebijakan perlu menempatkan pendidikan lingkungan dan perubahan perilaku sebagai komponen inti, bukan pelengkap. Program sosialisasi berbasis komunitas, pelibatan sekolah, dan kepemimpinan lokal terbukti memperkuat norma kolektif terkait pengurangan pembuangan terbuka dan pembakaran sampah. Dimensi sosial ini menjadi kunci keberlanjutan circular economy di pedesaan.

Keempat, integrasi sektor informal ke dalam sistem pengelolaan sampah perlu dilakukan secara bertahap melalui skema kemitraan, perlindungan kerja dasar, dan penguatan kapasitas organisasi. Alih-alih meniadakan praktik informal, pendekatan ini mengubahnya menjadi bagian dari sistem pemulihan material yang lebih aman, tertata, dan berkeadilan.

Secara reflektif, arah penguatan circular economy berbasis desa menuntut sinergi antara aspek teknis, ekonomi, dan sosial. Desa tidak hanya diposisikan sebagai wilayah penerima intervensi, tetapi sebagai aktor aktif yang memiliki kapasitas pengetahuan lokal dan jejaring komunitas. Dengan kerangka kebijakan yang adaptif dan partisipatif, circular economy di pedesaan berpotensi menjadi pilar penting dalam pengurangan pencemaran plastik sekaligus penguatan kesejahteraan masyarakat lokal.

5. Sintesis Analitis: Plasticscapes Pedesaan dan Circular Economy sebagai Proses Transisi Sosial–Material

Jika seluruh temuan sebelumnya disintesiskan, pencemaran plastik di wilayah pedesaan dapat dipahami sebagai fenomena sosial–material yang terbentuk dari kombinasi faktor infrastruktur, perilaku, pasar material, serta relasi spasial antara desa, kota, dan wilayah pesisir. Sampah plastik tidak hanya hadir sebagai residu konsumsi, tetapi sebagai jejak interaksi ekonomi modern yang masuk ke ruang hidup pedesaan tanpa diiringi kesiapan sistem pengelolaan yang memadai. Dalam konteks ini, desa tidak sekadar menjadi lokasi pembuangan akhir, tetapi bagian dari jejaring aliran material yang melampaui batas administratif wilayah.

Sintesis ini juga menunjukkan bahwa circular economy di pedesaan tidak identik dengan model industri berskala besar sebagaimana lazim dibayangkan dalam konteks perkotaan. Di desa, circular economy lebih menyerupai proses transisi bertahap yang dibangun melalui penguatan praktik komunitas, integrasi sektor informal, dan pengembangan rantai nilai sederhana yang relevan dengan kapasitas lokal. Nilai tambah tidak hanya dihasilkan dari daur ulang material, tetapi juga dari terbentuknya norma sosial baru, peningkatan kesadaran lingkungan, dan penguatan solidaritas komunitas dalam mengelola ruang hidupnya.

Pada saat yang sama, circular economy di pedesaan menghadapi risiko reduksi makna ketika hanya diposisikan sebagai solusi teknis pengumpulan dan pemilahan sampah. Tanpa dukungan kebijakan, pasar, dan penguatan kapasitas kelembagaan, program sirkular mudah terjebak pada skala proyek jangka pendek yang sulit dipertahankan. Karena itu, transisi circular economy perlu dipahami sebagai proses yang tidak hanya menata ulang aliran material, tetapi juga membangun ulang relasi ekonomi, sosial, dan tata kelola di tingkat lokal.

Secara analitis, pendekatan circular economy yang sensitif terhadap konteks pedesaan membuka ruang bagi model transisi yang lebih inklusif. Desa tidak lagi dipandang sebagai ruang marjinal di tepi sistem produksi, tetapi sebagai arena penting bagi inovasi sosial, pembelajaran kebijakan, dan penguatan ketahanan lingkungan dalam skala yang lebih luas.

6. Penutup — Arah Strategis Penguatan Circular Economy di Komunitas Pedesaan

Sebagai penutup, pembahasan mengenai pencemaran plastik dan peluang circular economy di wilayah pedesaan menghasilkan sejumlah arah strategis bagi pengembangan kebijakan dan praktik di masa mendatang. Pertama, diperlukan pendekatan pengelolaan sampah yang mengakui keragaman karakter desa. Alih-alih menerapkan model tunggal, kebijakan perlu memberi ruang bagi adaptasi lokal, baik melalui fasilitas pemilahan skala kecil, kemitraan komunitas–industri, maupun sistem pengumpulan fleksibel yang disesuaikan dengan kondisi geografis.

Kedua, penguatan circular economy di pedesaan perlu ditempatkan dalam kerangka pembangunan ekonomi lokal. Aktivitas pemulihan material, pengumpulan plastik bernilai tinggi, serta inisiatif reuse dan upcycling berbasis komunitas dapat berfungsi sebagai sumber pendapatan tambahan, sekaligus memperkuat motivasi warga untuk terlibat dalam pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, dimensi ekonomi dan ekologi berjalan secara saling menopang.

Ketiga, keberhasilan transisi memerlukan konsistensi dukungan kelembagaan. Pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan jejaring sektor informal perlu difasilitasi dalam bentuk pelatihan, pendampingan teknis, serta akses pasar yang lebih stabil. Tanpa dukungan tersebut, praktik circular economy berisiko bergantung pada inisiatif sukarela yang rapuh terhadap perubahan situasi sosial dan ekonomi.

Secara reflektif, circular economy di pedesaan bukan sekadar agenda teknis pengurangan sampah plastik, tetapi bagian dari proses membangun ketahanan sosial–ekologis wilayah. Dengan memosisikan desa sebagai subjek transisi, bukan objek intervensi, circular economy berpotensi menghadirkan manfaat ganda: menekan kebocoran plastik ke lingkungan sekaligus memperkuat fondasi kesejahteraan dan kemandirian komunitas lokal.

Daftar Pustaka

1. Mihai, F-C. Plastic Pollution, Waste Management Issues, and Circular Economy Opportunities in Rural Communities.

2. UN Environment Programme. Rural Waste Systems, Plastic Pollution Pathways, and Community-Based Circular Economy Practices.

3. World Bank. Solid Waste Management in Rural and Small Town Contexts: Infrastructure Gaps, Informal Sector Roles, and Inclusive Recycling Models.

4. OECD. Circular Economy in Rural Regions: Local Governance, Social Innovation, and Resource Recovery in Low-Density Territories.

1. Pendahuluan: Waste-to-Energy sebagai Jembatan antara Pengelolaan Sampah dan Circular Economy

Perkembangan waste-to-energy (WtE) dalam beberapa tahun terakhir bukan hanya dipahami sebagai solusi teknis untuk mengurangi timbunan sampah, tetapi juga sebagai instrumen transisi menuju circular economy. Paper ini menekankan bahwa peningkatan timbulan sampah global, perubahan pola konsumsi, serta tekanan terhadap sumber daya alam menjadi pemicu utama negara maju dan berkembang untuk mengevaluasi kembali paradigma pengelolaan sampah konvensional yang bertumpu pada landfill. Dengan proyeksi bahwa volume municipal solid waste dapat terus meningkat secara signifikan hingga 2050, WtE diposisikan sebagai salah satu pendekatan strategis untuk memulihkan nilai energi dari limbah sekaligus menekan ketergantungan pada energi berbasis fosil

Dalam kerangka circular economy, WtE dipahami sebagai bagian dari siklus material yang lebih luas. Alih-alih melihat sampah sebagai beban, pendekatan ini membaca limbah sebagai sumber energi sekunder yang dapat berkontribusi pada keamanan energi, pengurangan emisi gas rumah kaca, serta perluasan rantai nilai material. Namun, paper ini juga menegaskan bahwa WtE tidak dapat diperlakukan sebagai solusi tunggal. Ia harus ditempatkan dalam hierarki pengelolaan sampah yang tetap memprioritaskan reduksi, reuse, dan recycling, sehingga fungsi WtE menjadi komplementer, bukan substitutif terhadap upaya circularity.

Salah satu nilai penting paper ini adalah perbandingan lintas konteks antara negara maju dan negara berkembang. Di negara maju, WtE berkembang dalam ekosistem kebijakan yang lebih matang, dengan infrastruktur segregasi, fasilitas pengolahan lanjutan, dan mekanisme pembiayaan yang stabil. Sebaliknya, di negara berkembang, WtE sering kali berada pada fase adaptasi, menghadapi keterbatasan teknologi, minimnya regulasi pendukung, serta dominasi landfill terbuka. Dengan mengamati kesenjangan ini, paper memberikan gambaran bahwa perubahan menuju circular economy bukan hanya bersifat teknologi, tetapi juga sosial, ekonomi, dan institusional.

Di sisi lain, paper ini menggarisbawahi bahwa pemanfaatan WtE selama pandemi dan pascapandemi COVID-19 memiliki dinamika tersendiri. Perubahan komposisi sampah, peningkatan limbah rumah tangga, dan gangguan sistem pengumpulan menjadi faktor yang mempengaruhi pola adopsi teknologi WtE. Situasi ini memperlihatkan bahwa resiliensi sistem pengelolaan sampah menjadi bagian integral dari agenda circular economy, terutama ketika sektor publik menghadapi krisis kesehatan maupun ekonomi. Dengan demikian, pembahasan WtE dalam paper ini tidak berhenti pada level teknologi, tetapi merujuk pada ekosistem kebijakan dan tata kelola yang lebih luas.

2. Teknologi Waste-to-Energy: Kapabilitas, Tantangan, dan Relevansinya bagi Circular Economy

Bagian penting dalam paper ini membahas spektrum utama teknologi WtE, mulai dari incineration, pyrolysis, gasification, landfill with gas recovery, hingga anaerobic digestion. Masing-masing teknologi tidak hanya diposisikan sebagai metode pengolahan teknis, tetapi dinilai dari keterkaitannya dengan tujuan circular economy, seperti pemulihan energi, pengurangan emisi, serta efisiensi sumber daya Incineration, misalnya, diakui sebagai teknologi yang paling luas digunakan karena mampu mengurangi massa dan volume sampah secara signifikan sembari menghasilkan panas dan listrik. Namun, paper ini menggarisbawahi bahwa teknologi ini memiliki keterbatasan dari sisi pemulihan nutrien dan risiko emisi tertentu, sehingga penerapannya perlu dibingkai dalam standar lingkungan yang ketat. Pyrolysis dan gasification dipaparkan sebagai alternatif termokimia yang lebih fleksibel terhadap berbagai jenis feedstock, termasuk biomassa, plastik, dan residu industri. Keunggulannya terletak pada potensi efisiensi energi dan pengurangan emisi, meskipun tantangan teknis seperti kebutuhan pra-pengeringan material tetap menjadi isu penting dalam implementasi praktis.

Anaerobic digestion memperoleh perhatian khusus karena kemampuannya tidak hanya menghasilkan energi dalam bentuk biogas, tetapi juga menghasilkan digestate yang dapat dimanfaatkan sebagai amandemen tanah. Dengan demikian, teknologi ini selaras dengan prinsip circular economy yang mendorong pemulihan ganda, baik energi maupun nutrien. Paper ini juga menyoroti munculnya skema hybrid yang mengombinasikan anaerobic digestion dengan proses termal untuk meningkatkan efisiensi siklus energi limbah

Namun, di balik peluang teknis tersebut, paper ini mengingatkan bahwa keberhasilan WtE sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan ekonomi. Biaya investasi, kesiapan infrastruktur, kapasitas kelembagaan, serta penerimaan publik menjadi determinan penting yang menentukan apakah teknologi WtE benar-benar mampu mendukung transisi circular economy atau justru berhenti pada level proyek teknis tanpa dampak struktural. Di negara berkembang, aspek logistik pengumpulan, kualitas segregasi, serta keterbatasan pasar material sekunder masih menjadi hambatan utama. Sementara di negara maju, tantangan lebih mengarah pada peningkatan efisiensi sistem, inovasi teknologi, dan penyelarasan kebijakan iklim.

Dengan membaca peta teknologi secara kritis, paper ini memberikan pesan bahwa circular economy memerlukan pendekatan teknologi yang selektif dan kontekstual. WtE yang efektif adalah WtE yang diposisikan dalam rantai circularity secara tepat, bukan sekadar alat pengolahan akhir.

3. Implementasi Waste-to-Energy di Negara Berkembang: Kesenjangan Teknologi, Tata Kelola, dan Ekonomi Sistem

Implementasi waste-to-energy di negara berkembang umumnya berlangsung dalam kondisi struktural yang lebih kompleks dibandingkan negara maju. Tantangan utama muncul pada tahap hulu sistem persampahan, seperti rendahnya pemilahan di sumber, ketidakpastian aliran material, serta keterbatasan fasilitas pemrosesan awal. Kondisi ini menyebabkan feedstock yang masuk ke fasilitas WtE cenderung memiliki kadar kelembaban tinggi, komposisi organik besar, dan nilai kalor rendah. Secara teknis, karakteristik tersebut berdampak pada efisiensi energi dan biaya operasional yang lebih tinggi.

Selain persoalan teknis, tantangan kelembagaan dan pembiayaan juga menonjol. Banyak proyek WtE di negara berkembang bergantung pada skema investasi eksternal, hibah, atau kemitraan terbatas tanpa jaminan keberlanjutan jangka panjang. Ketika biaya operasional tidak sebanding dengan pendapatan energi atau tipping fee, risiko berhentinya operasi fasilitas menjadi besar. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan WtE tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga oleh desain model bisnis dan tata kelola layanan publik.

Dimensi sosial turut memengaruhi keberterimaan sistem. Kehadiran sektor informal dalam rantai pemulihan material sering kali menciptakan ketegangan antara praktik pemulung dan operasi fasilitas WtE. Jika tidak dikelola secara inklusif, transisi menuju circular economy berpotensi menyingkirkan aktor ekonomi kecil yang selama ini berperan dalam daur ulang material. Karena itu, di banyak konteks negara berkembang, pendekatan WtE yang berorientasi keberlanjutan perlu mengintegrasikan aspek sosial melalui mekanisme kemitraan, formalisasi bertahap, atau pembagian peran dalam rantai nilai.

Secara analitis, pengalaman negara berkembang memperlihatkan bahwa WtE baru dapat berkontribusi pada circular economy apabila diiringi oleh penguatan sistem persampahan secara menyeluruh. Pengembangan infrastruktur pemilahan, peningkatan kualitas logistik, penguatan kapasitas institusi lokal, serta dukungan kebijakan fiskal menjadi prasyarat agar WtE tidak berhenti sebagai proyek teknologi, melainkan menjadi bagian dari transformasi sistemik.

4. Implementasi Waste-to-Energy di Negara Maju: Integrasi Kebijakan, Inovasi Teknologi, dan Penguatan Circularity

Berbeda dengan negara berkembang, implementasi WtE di negara maju umumnya berlangsung dalam kerangka kebijakan yang lebih matang, dengan sistem pengumpulan terpilah, regulasi lingkungan ketat, serta infrastruktur industri yang mendukung pasar material dan energi sekunder. Dalam konteks ini, WtE lebih mudah terintegrasi dengan strategi circular economy karena diposisikan sebagai komponen dalam hierarki pengelolaan sampah yang telah lebih stabil.

Negara maju cenderung menempatkan WtE sebagai solusi residu setelah proses reduksi, reuse, dan recycling dijalankan secara optimal. Dengan komposisi sampah yang lebih homogen dan nilai kalor yang lebih tinggi, efisiensi energi yang dihasilkan relatif lebih baik. Di sisi lain, investasi penelitian dan pengembangan mendorong inovasi teknologi, termasuk peningkatan kontrol emisi, integrasi panas ke jaringan district heating, serta pengembangan varian proses termokimia yang lebih efisien.

Namun demikian, diskursus kritis tetap hadir. Di beberapa negara, muncul kekhawatiran bahwa kapasitas WtE yang besar dapat menciptakan ketergantungan pasokan limbah, sehingga berpotensi menghambat tujuan pengurangan timbulan sampah. Karena itu, sejumlah kebijakan mulai mengarahkan pengembangan WtE agar tidak menggantikan upaya peningkatan daur ulang, melainkan berjalan komplementer sebagai solusi residu yang tidak dapat dipulihkan secara material.

Secara analitis, pengalaman negara maju menunjukkan bahwa keberhasilan WtE sebagai bagian dari circular economy bergantung pada keseimbangan antara dorongan efisiensi energi dan komitmen menjaga prioritas hierarki pengelolaan sampah. Integrasi antara regulasi lingkungan, instrumen ekonomi, inovasi teknologi, dan kesadaran publik menjadikan WtE bukan sekadar teknologi pengolahan limbah, tetapi bagian dari strategi transisi menuju sistem material yang lebih sirkular.

5. Sintesis Kritis: Posisi Waste-to-Energy dalam Spektrum Circular Economy

Jika seluruh pembahasan dipandang secara utuh, waste-to-energy menempati posisi ambivalen namun strategis dalam spektrum circular economy. Di satu sisi, teknologi ini mampu mengurangi beban landfill, memulihkan energi dari limbah, serta memberikan kontribusi terhadap keamanan energi dan pengurangan emisi. Di sisi lain, WtE berpotensi menciptakan trade-off ketika kapasitas fasilitas yang besar mendorong ketergantungan terhadap pasokan sampah dan menghambat perluasan praktik daur ulang material.

Sintesis kritis dari paper yang menjadi dasar analisis ini menunjukkan bahwa WtE hanya dapat dipahami secara konstruktif jika ditempatkan dalam fungsi residu, yakni pada fraksi limbah yang tidak dapat didaur ulang secara ekonomis maupun teknis. Dalam posisi tersebut, WtE berperan sebagai penutup siklus, bukan sebagai pengganti proses pemilahan, reuse, dan recycling. Dengan demikian, kontribusinya terhadap circular economy lebih bersifat pelengkap dalam rantai pengelolaan material.

Selain itu, WtE dapat menjadi katalis inovasi ketika dipadukan dengan pendekatan integratif, seperti pemanfaatan panas untuk sistem energi kota, pengembangan skema hybrid dengan proses biologis, serta pengelolaan abu dan slag sebagai material konstruksi yang aman secara lingkungan. Namun, peluang ini hanya dapat terwujud apabila kebijakan, infrastruktur, dan pasar material dirancang secara hati-hati agar manfaat energi tidak mengorbankan potensi circularity material.

6. Penutup — Implikasi Kebijakan dan Arah Penguatan Peran Waste-to-Energy di Masa Depan

Sebagai penutup, pembahasan mengenai WtE dalam kerangka circular economy memberikan sejumlah implikasi kebijakan yang penting. Pertama, pemerintah perlu memastikan bahwa pengembangan WtE selaras dengan hierarki pengelolaan sampah, sehingga investasi fasilitas tidak mengurangi insentif bagi pengurangan dan daur ulang. Instrumen regulasi dan perencanaan kapasitas menjadi kunci agar WtE ditempatkan pada porsi yang proporsional dalam sistem pengelolaan limbah.

Kedua, penguatan kualitas feedstock melalui pemilahan di sumber, peningkatan infrastruktur logistik, dan formalisasi rantai nilai material menjadi prasyarat bagi keberhasilan WtE, terutama di negara berkembang. Tanpa perbaikan pada aspek hulu, WtE berisiko menghadapi biaya tinggi, efisiensi rendah, dan ketergantungan pada dukungan eksternal.

Ketiga, integrasi WtE dengan agenda dekarbonisasi energi dan inovasi teknologi membuka peluang perluasan manfaat di luar sektor persampahan. Pemanfaatan energi panas, produksi gas sintetik, serta kombinasi proses biologis dan termal berpotensi memperkuat fungsi WtE sebagai bagian dari transisi energi yang lebih luas, selama tetap menjaga prinsip circular economy.

Dengan demikian, WtE dapat dipahami sebagai komponen penting dalam ekosistem circular economy, tetapi bukan pusat dari keseluruhan sistem. Perannya akan semakin relevan ketika ditempatkan secara proporsional, kontekstual, dan terhubung dengan upaya pengurangan timbulan, pemulihan material, serta transformasi perilaku konsumsi. Pendekatan seperti inilah yang memungkinkan WtE berkontribusi secara nyata terhadap pembangunan sistem sumber daya yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

1. Rezania, S. Review on Waste-to-Energy Approaches toward a Circular Economy in Developed and Developing Countries.  

2. International Energy Agency. Waste-to-Energy in the Circular Economy: Technology Trends, Energy Recovery, and Policy Context.

3. UN Environment Programme. Waste Management, Energy Recovery, and Circularity Pathways in Developing and Emerging Economies.

4. OECD. Municipal Waste, Resource Efficiency, and the Role of Waste-to-Energy in Integrated Waste Systems.

1. Pendahuluan — Mengapa Integrasi Circular Economy Menjadi Kebutuhan Strategis bagi Pengelolaan Sampah Perkotaan

Pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan peningkatan aktivitas ekonomi mendorong laju timbulan sampah di kota-kota besar Indonesia, termasuk Surabaya. Dengan timbulan harian mencapai lebih dari dua ribu ton per hari dan dominasi sampah rumah tangga, tekanan terbesar muncul pada sistem pengangkutan dan TPA. Studi yang menjadi dasar artikel ini menunjukkan bahwa lebih dari 40 persen sampah nasional masih terangkut tanpa proses pengolahan memadai, sementara kapasitas landfill diproyeksikan tidak lagi mencukupi dalam beberapa tahun ke depan jika pola pengelolaan tetap bergantung pada pendekatan linear yang berorientasi end-of-pipe .

Dalam konteks tersebut, circular economy muncul sebagai paradigma korektif yang menantang pola produksi–konsumsi “ambil–pakai–buang”. Alih-alih menempatkan sampah sebagai residu tanpa nilai, pendekatan sirkular melihat limbah sebagai sumber daya yang dapat dipulihkan melalui prinsip reduce, reuse, recycle, regenerasi material, dan rekayasa siklus hidup produk. Di Surabaya, gagasan ini memperoleh urgensi tambahan karena dua alasan utama. Pertama, biaya pengelolaan sampah terus meningkat seiring eskalasi volume dan kompleksitas komposisi. Kedua, peluang ekonomi dari pemulihan material — terutama plastik, kertas, dan fraksi organik — masih jauh dari optimal karena rantai nilai daur ulang belum terintegrasi secara sistemik.

Penelitian dalam dokumen yang dianalisis memosisikan circular economy bukan sekadar inovasi teknis, melainkan bagian dari transformasi tata kelola. Integrasi pendekatan sirkular dipetakan dalam kerangka penelitian yang mencakup evaluasi praktik pengelolaan eksisting, identifikasi hambatan ekonomi–sosial–kelembagaan, serta estimasi dampak lingkungan melalui Waste Absorption Footprint (WAF) dan potensi nilai ekonomi dari skenario sirkular . Dengan demikian, circular economy dipahami sebagai proses transisi yang menyatukan tiga kepentingan sekaligus: keberlanjutan lingkungan, efisiensi ekonomi, dan perbaikan kinerja layanan publik.

Secara analitis, poin penting dari bagian pendahuluan penelitian ini adalah bahwa integrasi circular economy di Surabaya tidak ditempatkan sebagai slogan kebijakan, melainkan sebagai jawaban atas persoalan struktural: beban TPA, keterbatasan pendanaan, ketergantungan pada pengumpulan–pengangkutan, dan minimnya nilai tambah dari material yang sebenarnya dapat dipulihkan. Transisi sirkular diposisikan sebagai kebutuhan strategis, bukan pilihan opsional.

2. Kerangka Metodologis, Unit Analisis, dan Pendekatan Evaluasi Sistem Pengelolaan Sampah Surabaya

Metode penelitian yang melandasi kajian ini dirancang untuk menggabungkan pemetaan teknis sistem persampahan dengan analisis sosial-ekonomi dan kelembagaan. Pendekatan yang digunakan adalah mixed methods melalui kombinasi studi kasus tunggal, survei rumah tangga, wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, serta perhitungan timbulan, komposisi, dan emisi berbasis standar nasional serta pedoman IPCC. Unit analisis difokuskan pada praktik pengelolaan sampah kota, sementara unit observasi mencakup aktor pemerintah, komunitas, sektor informal, dan pelaku usaha daur ulang .

Kerangka analitis penelitian disusun secara berlapis. Tahap pertama memotret elemen fungsional sistem persampahan, mulai dari timbulan, penyimpanan, pengumpulan, transportasi, pengolahan, hingga pembuangan. Tahap kedua mengevaluasi aspek non-teknis seperti regulasi, organisasi kelembagaan, pembiayaan, dan partisipasi masyarakat. Tahap ketiga mengidentifikasi hambatan transisi menuju circular economy — termasuk profitabilitas, keterbatasan modal, kesenjangan teknologi, biaya transaksi, informasi yang tidak sempurna, dan kebiasaan sosial.

Tahap keempat memproyeksikan peluang integrasi circular economy melalui dua pendekatan kunci:
• perhitungan Waste Absorption Footprint (WAF) untuk mengestimasi jejak emisi dari aktivitas pengumpulan, pengangkutan, pembuangan, dan landfill;
• analisis nilai ekonomi material berdasarkan fraksi yang berpotensi dipulihkan, seperti plastik, kertas, logam, dan organik yang dapat dikonversi menjadi kompos.

Pendekatan ini menghadirkan nilai tambah penting: circular economy tidak dinilai hanya sebagai konsep normatif, tetapi sebagai skenario kebijakan yang dapat diukur secara kuantitatif dari sisi lingkungan maupun ekonomi. Dengan kata lain, penelitian ini berupaya menjembatani kesenjangan antara wacana kebijakan dan perhitungan manfaat nyata di tingkat operasional.

Secara kritis, kerangka metodologis tersebut memperlihatkan bahwa transisi pengelolaan sampah menuju model sirkular harus dibaca sebagai transformasi sistem, bukan sekadar penggantian teknologi. Evaluasi tidak hanya menyoroti performa fasilitas atau alat operasional, tetapi juga memeriksa relasi antaraktor, struktur insentif, posisi sektor informal, serta daya serap pasar material hasil pemulihan.

3. Potret Sistem Pengelolaan Sampah Eksisting di Surabaya: Elemen Teknis, Peran Aktor, dan Kesenjangan Implementasi

Kondisi pengelolaan sampah di Surabaya memperlihatkan kombinasi antara capaian kemajuan dan keterbatasan struktural. Di satu sisi, kota ini dikenal memiliki inisiatif pengurangan sampah berbasis masyarakat melalui bank sampah, TPS 3R, dan program lingkungan kampung. Di sisi lain, sebagian besar aliran sampah masih berujung pada transportasi menuju TPA, dengan proporsi pengolahan dan pemulihan material yang relatif terbatas dibandingkan potensi yang tersedia.

Secara operasional, sistem persampahan didominasi skema pengumpulan–pengangkutan terpusat. Sampah rumah tangga dikumpulkan ke TPS atau depo, kemudian diangkut menggunakan armada truk menuju TPA. Fraksi yang dipulihkan umumnya berasal dari aktivitas pemilahan informal di tingkat rumah tangga, TPS, atau rantai pengepul. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor informal dan komunitas sesungguhnya memainkan peran signifikan dalam sirkulasi material, meskipun belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam kerangka layanan resmi.

Analisis kelembagaan memperlihatkan bahwa struktur organisasi pengelolaan sampah telah memiliki kerangka tugas yang jelas, namun masih menghadapi tantangan koordinasi lintas unit, keterbatasan pembiayaan operasional, serta ketergantungan pada skema tarif layanan yang belum sepenuhnya mencerminkan biaya riil pengelolaan. Ketidakseimbangan antara kebutuhan layanan dan kapasitas fiskal turut memengaruhi kemampuan pemerintah kota dalam memperluas fasilitas pemilahan, pengolahan organik, maupun pemulihan material skala menengah.

Dari sisi masyarakat, tingkat partisipasi menunjukkan variasi. Beberapa wilayah berhasil membangun rutinitas pemilahan dan pengumpulan terpilah, terutama ketika didukung kepemimpinan komunitas dan insentif ekonomi sederhana. Namun, di wilayah lain, praktik tersebut belum konsisten karena keterbatasan fasilitas, persepsi waktu dan biaya, serta minimnya kepastian pasar bagi material hasil pemilahan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa transisi menuju circular economy masih berada pada fase awal: hadir sebagai jaringan inisiatif parsial, tetapi belum membentuk sistem sirkular yang menyeluruh.

Secara analitis, kondisi eksisting menegaskan bahwa tantangan utama tidak semata terletak pada volume sampah, melainkan pada struktur sistem yang masih linear. Elemen pengurangan, pemilahan, dan pemulihan material telah ada, namun posisinya masih subordinat terhadap orientasi utama sistem, yaitu pengumpulan dan pembuangan. Di sinilah relevansi integrasi circular economy mulai menemukan pijakan argumentatif yang kuat.

4. Tantangan Integrasi Circular Economy: Dimensi Ekonomi, Sosial, Kelembagaan, dan Pasar Material

Integrasi circular economy dalam pengelolaan sampah Surabaya menghadapi sejumlah hambatan yang bersifat lintas dimensi. Dari sisi ekonomi, profitabilitas daur ulang bergantung pada harga pasar material, biaya logistik, skala pengumpulan, dan kualitas bahan. Ketika volume material yang terkumpul kecil dan tidak terstandar, biaya transaksi meningkat dan insentif ekonomi bagi pelaku pengolahan menjadi lemah. Hal ini membuat sebagian inisiatif pemilahan berhenti pada tahap pengumpulan tanpa keberlanjutan rantai nilai.

Pada dimensi sosial, perubahan perilaku rumah tangga tidak selalu sejalan dengan kesiapan infrastruktur. Masyarakat dapat diminta memilah sampah, tetapi tanpa dukungan sistem pengangkutan terpilah dan fasilitas penerima, praktik tersebut sulit bertahan. Selain itu, sektor informal yang selama ini berperan penting dalam pemulihan material sering kali berada dalam posisi ambivalen: dibutuhkan dalam praktik, namun belum sepenuhnya diakui dalam kerangka kebijakan. Ketiadaan pengakuan ini membuat integrasi sirkular kehilangan basis operasional yang sebenarnya sudah eksis.

Dari sisi kelembagaan, fragmentasi fungsi dan keterbatasan kapasitas perencanaan menjadi kendala utama. Kebijakan pengurangan sampah belum sepenuhnya terhubung dengan instrumen pembiayaan, target kinerja layanan, maupun strategi pengembangan industri sirkular. Integrasi lintas sektor — misalnya antara persampahan, UMKM daur ulang, dan industri hilir — masih berkembang secara gradual, belum dalam bentuk platform kebijakan yang terstruktur.

Dimensi pasar material juga memainkan peran krusial. Tanpa jaminan serapan bagi kompos, plastik daur ulang, atau material sekunder lainnya, proses pemulihan berisiko tidak berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa circular economy tidak dapat dipahami hanya sebagai domain pengelolaan sampah, tetapi sebagai ekosistem ekonomi yang memerlukan keterhubungan dengan rantai produksi, industri pengolahan, dan instrumen pasar.

Secara kritis, tantangan-tantangan tersebut memperlihatkan bahwa integrasi circular economy bukanlah persoalan teknis tunggal, melainkan transformasi sistemik. Ia menuntut penyelarasan antara perilaku masyarakat, struktur insentif ekonomi, kapasitas kelembagaan, dan keberlanjutan pasar material. Tanpa integrasi lintas dimensi, circular economy hanya akan hadir sebagai program tematik, bukan sebagai paradigma kerja sistem persampahan.

5. Hasil Analisis Lingkungan dan Ekonomi: Waste Absorption Footprint, Potensi Nilai Material, dan Implikasi Transisi Sirkular

Analisis Waste Absorption Footprint (WAF) memberikan gambaran kuantitatif mengenai jejak lingkungan dari sistem pengelolaan sampah yang masih didominasi pengangkutan dan pembuangan. Perhitungan menunjukkan bahwa kontribusi terbesar berasal dari aktivitas transportasi dan proses landfill, terutama akibat emisi gas rumah kaca yang timbul dari degradasi fraksi organik. Semakin besar volume sampah yang langsung menuju TPA tanpa proses pemulihan, semakin tinggi pula beban lingkungan yang dihasilkan oleh sistem persampahan kota.

Pada saat yang sama, estimasi potensi nilai ekonomi material memperlihatkan adanya peluang pemulihan yang signifikan. Fraksi plastik, kertas, logam, dan sebagian organik memiliki nilai pasar yang bila dikelola secara sistematis dapat menghasilkan manfaat ekonomi sekaligus mengurangi tekanan terhadap TPA. Namun, potensi ini belum sepenuhnya terealisasi karena keterbatasan skala pengumpulan, kualitas material yang tercampur, serta rantai pasok yang belum stabil. Dengan demikian, gap antara potensi dan realisasi menjadi indikator kuat bahwa circular economy masih berada dalam tahap awal integrasi.

Hasil analisis ini menghadirkan argumen empiris bahwa transisi menuju circular economy tidak hanya memiliki manfaat lingkungan, tetapi juga implikasi ekonomi yang konkret. Pengurangan aliran sampah ke TPA melalui pemilahan dan pemulihan material dapat menekan jejak emisi sekaligus membuka peluang nilai tambah bagi pelaku ekonomi lokal. Dalam konteks kebijakan, hal ini memperkuat posisi circular economy sebagai pendekatan win–win yang menyatukan tujuan keberlanjutan dan efisiensi biaya layanan publik.

Secara analitis, WAF dan estimasi nilai material berfungsi sebagai instrumen penajaman kebijakan. Dengan angka yang terukur, perdebatan tentang circular economy tidak lagi berhenti pada level normatif, melainkan bergerak ke ranah rasionalitas kebijakan yang berbasis bukti. Angka-angka tersebut memberi landasan kuat untuk merancang skenario prioritas, menentukan titik intervensi, dan menyusun strategi transisi yang lebih realistis.

6. Penutup — Skenario Transisi, Implikasi Kebijakan, dan Arah Penguatan Circular Economy dalam Pengelolaan Sampah Kota

Bagian penutup analisis ini menekankan bahwa transisi circular economy di Surabaya memerlukan pendekatan bertahap yang menghubungkan aspek teknis, ekonomi, dan kelembagaan. Skenario yang paling realistis bukanlah lompatan langsung menuju sistem sirkular penuh, melainkan penguatan elemen-elemen yang telah ada: pemilahan di sumber, integrasi praktik sektor informal, perluasan fasilitas pengolahan organik, serta pembentukan pasar material sekunder yang lebih stabil. Tahapan ini memungkinkan penurunan aliran sampah ke TPA secara gradual, sambil memperkuat kapasitas institusional dan struktur insentif.

Implikasi kebijakan yang muncul mencakup kebutuhan reorientasi indikator kinerja layanan, dari sekadar volume terangkut menuju proporsi material yang berhasil dipulihkan. Selain itu, pengembangan kerangka kemitraan antara pemerintah, komunitas, dan pelaku usaha daur ulang perlu diposisikan sebagai bagian inti sistem, bukan sebagai aktivitas tambahan. Di ranah pembiayaan, integrasi circular economy menuntut mekanisme tarif, insentif, dan skema investasi yang mendukung aktivitas pemulihan material, bukan hanya operasi pengangkutan dan pembuangan.

Secara reflektif, circular economy dalam pengelolaan sampah kota bukanlah proyek teknis jangka pendek, melainkan proses transformasi sistemik yang memerlukan konsistensi kebijakan, pembelajaran institusional, dan partisipasi aktor lintas skala. Pengalaman Surabaya menunjukkan bahwa elemen transisi sesungguhnya telah hadir di tingkat praktik, namun masih memerlukan integrasi, penguatan, dan dukungan kebijakan agar dapat berkembang menjadi sistem sirkular yang lebih matang.

Daftar Pustaka

1. Wikurendra, E.A INTEGRATION SOLID WASTE MANAGEMENT WITH CIRCULAR ECONOMY MODEL IN SURABAYA, INDONESIA. The Thesis of the PhD dissertation. 

2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sistem Pengelolaan Sampah Perkotaan di Indonesia: Kebijakan, Infrastruktur, dan Tantangan Implementasi.

3. UN Environment Programme. Circular Economy and Urban Solid Waste Systems: Material Recovery, Governance, and Inclusive Recycling in Asian Cities.

4. OECD. Waste Management and the Circular Economy in Cities: Institutional Barriers, Market Dynamics, and Policy Pathways for System Transition.

1. Pendahuluan — Pengelolaan Sampah Perkotaan dan Peran Model Berbasis Komunitas

Perkembangan kota-kota di Indonesia, termasuk Kota Bogor, membawa konsekuensi terhadap meningkatnya timbulan sampah rumah tangga dan perkotaan. Pertumbuhan penduduk, perubahan gaya hidup, dan peningkatan aktivitas ekonomi menyebabkan volume sampah terus bertambah sementara kapasitas pengelolaan masih terbatas. Kondisi ini menjadikan pengelolaan sampah sebagai isu strategis yang tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan, tetapi juga kesehatan publik, tata ruang, serta keberlanjutan sistem perkotaan.

Dalam konteks tersebut, pendekatan Community-Based Solid Waste Management (CBSWM) muncul sebagai salah satu model alternatif yang berupaya melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan sampah. Pendekatan ini menempatkan komunitas tidak hanya sebagai penghasil sampah, tetapi sekaligus sebagai aktor pengelola melalui partisipasi, pengorganisasian lokal, dan pengambilan keputusan di tingkat lingkungan. Model ini sejalan dengan gagasan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak dapat sepenuhnya bergantung pada pemerintah dan operator formal, melainkan membutuhkan dukungan dan keterlibatan warga sebagai bagian dari sistem.

Studi yang menjadi dasar artikel ini menelaah kinerja CBSWM di Kota Bogor dengan fokus pada program TPS3R sebagai instrumen teknis sekaligus sosial dalam pengelolaan sampah skala komunitas. Analisis tidak hanya menilai aspek operasional, tetapi juga menempatkan CBSWM dalam kerangka Integrated Solid Waste Management (ISWM), di mana faktor kelembagaan, pembiayaan, peran aktor, serta keberlanjutan program menjadi bagian integral dalam menilai efektivitas sistem.

Dari sudut pandang analitis, CBSWM di Kota Bogor dapat dipahami sebagai upaya mencari keseimbangan antara pendekatan teknis dan sosial dalam pengelolaan sampah. Di satu sisi, TPS3R menyediakan fasilitas fisik dan teknologi sederhana untuk pemilahan dan pengolahan. Di sisi lain, keberhasilan sistem bergantung pada dinamika komunitas, komitmen warga, kapasitas pengelola lokal, serta dukungan regulasi dan institusi pemerintah. Dengan demikian, pembahasan kinerja CBSWM perlu dilihat sebagai proses interaksi antara struktur kelembagaan, perilaku sosial, dan kapasitas operasional.

2. Kerangka CBSWM dan Posisi TPS3R dalam Sistem Pengelolaan Sampah Kota Bogor

Bagian kajian menunjukkan bahwa CBSWM di Kota Bogor dijalankan melalui skema yang mengombinasikan peran pemerintah kota, pengelola TPS3R, dan komunitas warga. TPS3R diposisikan sebagai simpul operasional di tingkat lingkungan yang berfungsi mengurangi beban sampah menuju TPA melalui kegiatan pemilahan, pengomposan, dan pemanfaatan kembali material. Dengan demikian, TPS3R tidak hanya berperan sebagai fasilitas teknis, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial antara pengelola, warga, dan pemerintah.

Secara konseptual, CBSWM dalam penelitian ini mencakup beberapa dimensi kinerja: efektivitas operasional pengelolaan sampah, partisipasi masyarakat, kapasitas kelembagaan, keberlanjutan pembiayaan, serta hubungan antara unit komunitas dan sistem pengelolaan sampah kota secara keseluruhan. Pendekatan ini menempatkan TPS3R sebagai bagian dari rantai sistem ISWM, bukan sebagai unit yang bekerja secara terpisah. Karena itu, keberhasilan CBSWM sangat bergantung pada koordinasi antara level komunitas dan level pemerintah kota.

Studi ini juga menunjukkan bahwa implementasi CBSWM di Kota Bogor bergerak melalui dinamika yang tidak selalu linier. Di beberapa lokasi, TPS3R berkembang menjadi sistem komunitas yang relatif stabil dengan tingkat partisipasi warga yang cukup baik. Namun di lokasi lain, keberlangsungan operasional masih bergantung pada dukungan proyek atau inisiatif jangka pendek. Perbedaan ini menunjukkan bahwa CBSWM bukanlah model yang otomatis berhasil hanya dengan menyediakan fasilitas, tetapi memerlukan kombinasi antara kapasitas sosial, kepemimpinan lokal, dan dukungan kelembagaan yang memadai.

Secara analitis, posisi TPS3R dalam CBSWM mencerminkan karakter transisi pengelolaan sampah di kota-kota berkembang. Sistem formal kota belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh wilayah, sementara komunitas memiliki potensi menjadi pelaku penting dalam pengurangan sampah di sumber. Namun, agar peran tersebut dapat berlangsung secara berkelanjutan, CBSWM harus dipahami sebagai bagian dari sistem tata kelola, bukan sekadar inisiatif berbasis proyek.

3. Temuan Kinerja CBSWM: Partisipasi Warga, Operasional TPS3R, dan Hubungannya dengan Sistem Kota

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kinerja CBSWM di Kota Bogor sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dan konsistensi operasional TPS3R. Pada lokasi dengan dukungan komunitas yang kuat, partisipasi warga tidak hanya tampak dalam bentuk pembayaran iuran layanan atau pengumpulan sampah terpilah, tetapi juga melalui kemauan ikut serta dalam kegiatan lingkungan, pemeliharaan fasilitas, dan komunikasi aktif dengan pengelola. Partisipasi semacam ini menciptakan rasa memiliki terhadap sistem, sehingga keberlanjutan TPS3R lebih terjaga.

Sebaliknya, di wilayah dengan partisipasi rendah, TPS3R cenderung menghadapi kesulitan operasional, seperti ketidakstabilan volume sampah terpilah, ketergantungan pada beberapa individu kunci, serta terbatasnya dukungan dana masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa CBSWM tidak hanya membutuhkan fasilitas dan prosedur, tetapi juga basis sosial yang kuat untuk menopang praktik pengelolaan sehari-hari.

Dari sisi operasional, keberhasilan TPS3R dipengaruhi oleh konsistensi proses pemilahan, kapasitas tenaga kerja, ketersediaan peralatan sederhana, serta keterhubungan dengan sistem pengangkutan kota. Di beberapa lokasi, aktivitas pengomposan dan pemilahan anorganik berjalan cukup baik, namun sering kali terkendala oleh fluktuasi pasar material daur ulang, keterbatasan ruang, dan biaya perawatan fasilitas. Hal ini memperlihatkan bahwa aspek teknis CBSWM tidak dapat dilepaskan dari realitas ekonomi yang dihadapi unit pengelola di tingkat komunitas.

Penelitian juga menyoroti hubungan antara TPS3R dan sistem pengelolaan sampah kota. Pada satu sisi, TPS3R berperan membantu pemerintah daerah dalam mengurangi timbulan sampah yang masuk ke TPA. Namun pada sisi lain, keberhasilan TPS3R masih bergantung pada dukungan pemerintah kota dalam bentuk pengangkutan residu, pembinaan kelembagaan, serta kepastian integrasi ke dalam sistem ISWM. Tanpa dukungan struktural tersebut, TPS3R berisiko bekerja terpisah dan kehilangan posisi strategis dalam sistem kota.

Secara analitis, temuan ini menunjukkan bahwa kinerja CBSWM di Kota Bogor merupakan hasil interaksi antara tiga faktor utama: kapasitas sosial komunitas, tata kelola kelembagaan, dan dukungan sistem formal kota. Ketiganya menentukan apakah TPS3R hanya menjadi proyek teknis, atau berkembang menjadi bagian penting dari sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

4. Faktor Keberhasilan dan Hambatan CBSWM: Dimensi Sosial, Kelembagaan, dan Keberlanjutan Pembiayaan

Analisis lebih lanjut mengidentifikasi sejumlah faktor yang berperan sebagai penentu keberhasilan maupun hambatan dalam implementasi CBSWM. Pada tingkat sosial, keberhasilan sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan lokal, keaktifan pengurus, dan keberadaan tokoh penggerak yang mampu mengorganisir partisipasi warga. Di lingkungan yang memiliki struktur kepemimpinan komunitas yang kuat, TPS3R cenderung lebih stabil dan mampu menghadapi tantangan operasional.

Namun di lokasi dengan dinamika sosial yang lemah, CBSWM berpotensi stagnan, terutama ketika ketergantungan pada satu atau dua individu pengelola terlalu besar. Ketika pengurus mengalami kelelahan, konflik, atau pergantian tanpa regenerasi, sistem dengan cepat kehilangan keberlanjutan. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan CBSWM tidak hanya terkait kapasitas teknis, tetapi juga kontinuitas organisasi dan distribusi peran di dalam komunitas.

Dari sisi kelembagaan, keberhasilan dipengaruhi oleh kejelasan struktur pengelolaan, aturan internal, transparansi penggunaan dana, serta hubungan formal dengan pemerintah kota. Unit TPS3R yang memiliki legalitas kelembagaan, mekanisme administrasi, dan prosedur operasional cenderung memiliki daya tahan lebih tinggi. Sebaliknya, kelemahan tata kelola menyebabkan TPS3R rentan terhadap masalah keuangan, konflik internal, dan penurunan kepercayaan warga.

Faktor pembiayaan juga muncul sebagai elemen krusial. Pendanaan CBSWM umumnya berasal dari kombinasi iuran warga, pendapatan dari material daur ulang, dan dukungan program pemerintah. Namun dalam praktiknya, pendapatan dari material daur ulang sering kali tidak stabil dan tidak cukup menutup biaya operasional. Ketergantungan pada proyek atau bantuan sementara menyebabkan keberlanjutan lembaga menjadi rapuh ketika dukungan eksternal berhenti.

Dari sudut pandang analitis, faktor-faktor tersebut memperlihatkan bahwa CBSWM memerlukan pendekatan yang memadukan dimensi teknis, sosial, dan ekonomi secara seimbang. Tanpa penguatan kelembagaan dan skema pembiayaan yang realistis, partisipasi masyarakat saja tidak cukup untuk memastikan keberlanjutan. Sebaliknya, tanpa basis sosial yang kuat, dukungan teknis dan finansial pun tidak mampu menciptakan sistem yang hidup dalam jangka panjang.

5. Implikasi Kebijakan: Integrasi CBSWM dalam Kerangka Integrated Solid Waste Management Kota

Temuan penelitian menunjukkan bahwa CBSWM di Kota Bogor tidak dapat diposisikan hanya sebagai inisiatif komunitas yang berdiri sendiri, melainkan harus dilihat sebagai bagian dari sistem Integrated Solid Waste Management (ISWM) kota. Dengan kata lain, kinerja TPS3R dan pengelolaan sampah berbasis komunitas akan sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah kota mampu mengintegrasikannya ke dalam kebijakan, perencanaan, dan skema operasional pengelolaan sampah secara keseluruhan.

Implikasi pertama terletak pada aspek tata kelola. Pemerintah daerah perlu memperjelas posisi kelembagaan TPS3R dalam sistem persampahan kota, termasuk hubungan kewenangan, mekanisme koordinasi, dan skema pembinaan. Tanpa kejelasan tersebut, TPS3R akan tetap berada pada posisi ambigu antara program komunitas dan bagian dari sistem layanan publik. Kejelasan tata kelola akan membantu memperkuat legitimasi pengelola, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keberlanjutan program.

Implikasi kedua berkaitan dengan dukungan pembiayaan dan mekanisme keberlanjutan ekonomi. CBSWM memerlukan model pembiayaan campuran yang lebih realistis, yang tidak hanya bertumpu pada iuran warga atau pendapatan material daur ulang. Pemerintah kota dapat berperan melalui insentif layanan, dukungan operasional terbatas, atau skema kemitraan berbasis kinerja pengurangan sampah. Dengan pendekatan ini, TPS3R tidak diperlakukan sebagai entitas pasar murni, tetapi sebagai bagian dari layanan lingkungan publik yang memiliki nilai sosial dan ekologis.

Implikasi ketiga menyangkut aspek integrasi teknis dan operasional. Keberhasilan CBSWM bergantung pada keterhubungan dengan sistem transportasi residu, manajemen data timbulan, dan alur material menuju fasilitas pengolahan berikutnya. Jika hubungan ini tidak terbangun, TPS3R akan menghadapi kesulitan logistik dan beroperasi terpisah dari sistem kota. Integrasi teknis akan memastikan bahwa kontribusi TPS3R terhadap pengurangan beban TPA dapat diukur, diakui, dan diperkuat.

Dari sudut pandang pengembangan kebijakan, CBSWM memberikan pelajaran bahwa pengelolaan sampah berbasis komunitas tidak dapat dipahami semata sebagai program partisipatif, melainkan sebagai komponen dalam sistem tata kelola multi-level. Karena itu, keberhasilan CBSWM membutuhkan dukungan kebijakan yang konsisten, jembatan kelembagaan antara komunitas dan pemerintah, serta skema insentif yang selaras dengan tujuan pengurangan sampah kota.

6. Penutup — Arah Penguatan CBSWM: Dari Inisiatif Komunitas menuju Sistem Pengelolaan yang Berkelanjutan

Sebagai penutup, analisis ini menegaskan bahwa CBSWM di Kota Bogor merepresentasikan upaya membangun model pengelolaan sampah yang menggabungkan dimensi teknis, sosial, dan kelembagaan. TPS3R berperan bukan hanya sebagai fasilitas pengolahan, tetapi sebagai arena interaksi komunitas yang menggerakkan partisipasi warga sekaligus mendukung pengurangan sampah pada tingkat kota. Namun keberhasilan model ini belum merata dan masih dipengaruhi oleh perbedaan kapasitas komunitas, tata kelola kelembagaan, dan dukungan pemerintah.

Secara konseptual, CBSWM di Kota Bogor dapat dipahami sebagai proses transisi yang bergerak dari pola pengelolaan terpusat menuju model kolaboratif antara pemerintah dan komunitas. Transisi ini belum sepenuhnya mapan, namun telah menunjukkan potensi dalam mengurangi volume sampah sekaligus membangun kesadaran lingkungan di tingkat warga. Tantangan yang tersisa terutama terkait keberlanjutan finansial, stabilitas organisasi, dan integrasi dengan sistem ISWM yang lebih luas.

Arah penguatan ke depan terletak pada tiga jalur utama. Pertama, penguatan kapasitas kelembagaan komunitas melalui pelatihan manajemen, transparansi pengelolaan dana, dan regenerasi kepengurusan. Kedua, integrasi CBSWM ke dalam kebijakan dan perencanaan kota sehingga TPS3R memiliki posisi yang jelas dalam sistem layanan persampahan. Ketiga, pengembangan skema pembiayaan dan insentif yang memastikan keberlanjutan operasional tanpa membebani komunitas secara berlebihan.

Dengan pendekatan tersebut, CBSWM berpotensi berkembang dari program partisipatif berbasis proyek menjadi bagian penting dari sistem pengelolaan sampah perkotaan yang berkelanjutan. Dalam jangka panjang, penguatan CBSWM tidak hanya berkontribusi pada pengurangan timbulan sampah, tetapi juga pada pembentukan budaya pengelolaan lingkungan yang lebih bertanggung jawab di tingkat masyarakat.

Daftar Pustaka

1. Mayranti, D.F Performance of Community-Based Solid Waste Management (CBSWM). The Case of Bogor City, Indonesia.

2. UNEP. Solid Waste Management in Developing Countries: Community Participation, Governance, and System Integration Perspectives.

3. World Bank. Integrated Solid Waste Management and Urban Governance in Secondary Cities: Lessons from Community-Based Models.

4. UN-Habitat. Waste Wise Cities: Community Engagement, Resource Recovery, and Inclusive Urban Solid Waste Systems.

1. Pendahuluan

Pengelolaan sampah padat merupakan salah satu isu lingkungan dan kesehatan masyarakat yang semakin mendesak di berbagai negara berkembang, termasuk Mesir. Pertumbuhan penduduk yang cepat, urbanisasi, perubahan pola konsumsi, serta keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah telah menyebabkan peningkatan timbulan sampah yang signifikan. Di Mesir, sebagian besar sampah masih berakhir di tempat pembuangan terbuka atau lokasi pembuangan ilegal, sehingga menimbulkan tekanan terhadap lingkungan dan kualitas hidup masyarakat.

Sistem pengelolaan sampah di Mesir melibatkan berbagai aktor mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, hingga komunitas informal. Namun, fragmentasi kelembagaan, keterbatasan pendanaan, serta lemahnya integrasi antar pemangku kepentingan membuat kinerja pengelolaan sampah belum optimal. Di sisi lain, terdapat peluang ekonomi yang besar melalui pengembangan rantai nilai daur ulang, pemulihan material, serta pemanfaatan residu organik untuk kompos, pakan ternak, maupun energi.

Artikel ini membahas gambaran umum sistem pengelolaan sampah padat di Mesir, karakteristik kelembagaan dan peran para pemangku kepentingan, serta tantangan dan peluang pengembangan sektor ini dalam kerangka keberlanjutan ekonomi dan lingkungan.

2. Sistem Pengelolaan Sampah Padat di Mesir

Sampah padat di Mesir terdiri dari berbagai jenis limbah seperti sampah kota, limbah pertanian, limbah industri, limbah konstruksi, serta limbah medis. Sebagian besar sampah kota dikumpulkan dalam kondisi tercampur tanpa pemilahan dari sumber. Upaya pemilahan sampah di tingkat rumah tangga masih terbatas karena faktor budaya, kurangnya sistem dukungan, serta tidak tersedianya mekanisme pengumpulan terpilah yang konsisten.

Proses pengelolaan sampah pada umumnya meliputi pengumpulan, pengangkutan, pemindahan ke stasiun transfer, pengolahan terbatas, dan pembuangan akhir. Di beberapa wilayah telah dibangun fasilitas pengolahan mekanik-biologis yang bertujuan memisahkan material daur ulang, memproduksi kompos, dan menghasilkan bahan bakar alternatif. Namun, kapasitas fasilitas ini masih belum sebanding dengan volume timbulan sampah.

Di kawasan perkotaan besar, tingkat pengumpulan sampah relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah pedesaan. Sebaliknya, di daerah pedesaan banyak timbulan sampah yang tidak terkelola dengan baik, terutama pada kawasan pertanian dan pemukiman kecil. Ketimpangan layanan ini mencerminkan perbedaan sumber daya antar wilayah dan masih terbatasnya dukungan infrastruktur.

3. Peran Pemangku Kepentingan dalam Ekosistem Pengelolaan Sampah

Sistem pengelolaan sampah di Mesir melibatkan sejumlah institusi dengan peran yang berbeda. Kementerian Lingkungan bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan, pengawasan, dan pemberlakuan regulasi lingkungan melalui lembaga teknis di tingkat pusat dan daerah. Otoritas pengelolaan sampah berfungsi sebagai regulator untuk perizinan, pengendalian kegiatan, pengembangan strategi nasional, serta fasilitasi investasi sektor swasta.

Pemerintah daerah berperan sebagai pelaksana utama layanan, termasuk pengadaan kontrak pengumpulan sampah, pengoperasian fasilitas, serta pengaturan pembiayaan dan retribusi. Selain itu, unit pengelolaan lingkungan di tingkat kota dan desa membantu pengawasan aktivitas lapangan serta berkoordinasi dengan lembaga lingkungan pusat.

Sektor informal menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan sampah. Kelompok pemulung, pengumpul keliling, dan pedagang material daur ulang berperan dalam pemulihan material bernilai ekonomi seperti plastik, logam, dan kertas. Aktivitas ini memberikan dampak positif terhadap pengurangan sampah namun sekaligus mencerminkan ketidakterlembagaan sektor daur ulang.

Sektor swasta dan lembaga swadaya masyarakat turut berperan dalam kontrak layanan pengumpulan, pengelolaan fasilitas, program kesadaran lingkungan, dan penguatan kapasitas masyarakat. Penguatan kolaborasi multipihak menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pengelolaan Sampah

Beberapa tantangan utama pengelolaan sampah di Mesir meliputi keterbatasan pendanaan, infrastruktur yang belum memadai, lemahnya integrasi kelembagaan, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemilahan sampah, serta masih dominannya pembuangan terbuka. Selain itu, konsistensi implementasi regulasi di tingkat daerah juga menjadi isu penting.

Di sisi lain, terdapat peluang pengembangan yang besar pada sektor pengelolaan sampah, terutama dalam pengembangan industri daur ulang, pengolahan limbah organik menjadi kompos dan pakan, serta pemanfaatan energi dari limbah. Pertumbuhan kebutuhan bahan baku industri daur ulang, kenaikan harga material, serta kebijakan investasi yang lebih terbuka dapat menjadi katalis penguatan rantai nilai pengelolaan sampah.

Penguatan peran sektor swasta dan kemitraan publik-swasta membuka ruang bagi inovasi teknologi, efisiensi operasional, dan penciptaan lapangan kerja baru. Integrasi sektor informal ke dalam sistem formal juga berpotensi meningkatkan nilai ekonomi sekaligus memperbaiki aspek sosial dan lingkungan.

5. Kesimpulan

Pengelolaan sampah padat di Mesir mencerminkan dinamika kompleks antara tantangan lingkungan, struktur kelembagaan, dan peluang ekonomi. Meskipun masih terdapat berbagai keterbatasan dalam hal pendanaan, infrastruktur, dan tata kelola, potensi pengembangan sektor pengelolaan sampah sangat besar apabila didukung oleh kebijakan yang konsisten, investasi berkelanjutan, serta kolaborasi multipihak.

Pendekatan pengelolaan sampah yang terintegrasi, berbasis nilai ekonomi sirkular, dan memperhatikan dimensi sosial dapat menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi hijau di masa depan.

Daftar Pustaka

1. Netherlands Entreprise Agency. Market Scan: Solid Waste Management in Egypt. 

2. UN Environment Programme. Solid Waste Management in the Middle East and North Africa: Governance, Markets, and Resource Recovery.

3. World Bank. Municipal Solid Waste Management in Developing Countries: Institutional Frameworks and Private Sector Participation.

4. OECD. Waste and Resource Management Systems: Policy Challenges and Circular Economy Opportunities in Emerging Economies.