Peran Waste-to-Energy dalam Circular Economy: Analisis Teknologi, Implementasi Lintas Negara, dan Implikasi Kebijakan Pengelolaan Sampah

Dipublikasikan oleh Guard Ganesia Wahyuwidayat

07 Januari 2026, 16.21

1. Pendahuluan: Waste-to-Energy sebagai Jembatan antara Pengelolaan Sampah dan Circular Economy

Perkembangan waste-to-energy (WtE) dalam beberapa tahun terakhir bukan hanya dipahami sebagai solusi teknis untuk mengurangi timbunan sampah, tetapi juga sebagai instrumen transisi menuju circular economy. Paper ini menekankan bahwa peningkatan timbulan sampah global, perubahan pola konsumsi, serta tekanan terhadap sumber daya alam menjadi pemicu utama negara maju dan berkembang untuk mengevaluasi kembali paradigma pengelolaan sampah konvensional yang bertumpu pada landfill. Dengan proyeksi bahwa volume municipal solid waste dapat terus meningkat secara signifikan hingga 2050, WtE diposisikan sebagai salah satu pendekatan strategis untuk memulihkan nilai energi dari limbah sekaligus menekan ketergantungan pada energi berbasis fosil

Dalam kerangka circular economy, WtE dipahami sebagai bagian dari siklus material yang lebih luas. Alih-alih melihat sampah sebagai beban, pendekatan ini membaca limbah sebagai sumber energi sekunder yang dapat berkontribusi pada keamanan energi, pengurangan emisi gas rumah kaca, serta perluasan rantai nilai material. Namun, paper ini juga menegaskan bahwa WtE tidak dapat diperlakukan sebagai solusi tunggal. Ia harus ditempatkan dalam hierarki pengelolaan sampah yang tetap memprioritaskan reduksi, reuse, dan recycling, sehingga fungsi WtE menjadi komplementer, bukan substitutif terhadap upaya circularity.

Salah satu nilai penting paper ini adalah perbandingan lintas konteks antara negara maju dan negara berkembang. Di negara maju, WtE berkembang dalam ekosistem kebijakan yang lebih matang, dengan infrastruktur segregasi, fasilitas pengolahan lanjutan, dan mekanisme pembiayaan yang stabil. Sebaliknya, di negara berkembang, WtE sering kali berada pada fase adaptasi, menghadapi keterbatasan teknologi, minimnya regulasi pendukung, serta dominasi landfill terbuka. Dengan mengamati kesenjangan ini, paper memberikan gambaran bahwa perubahan menuju circular economy bukan hanya bersifat teknologi, tetapi juga sosial, ekonomi, dan institusional.

Di sisi lain, paper ini menggarisbawahi bahwa pemanfaatan WtE selama pandemi dan pascapandemi COVID-19 memiliki dinamika tersendiri. Perubahan komposisi sampah, peningkatan limbah rumah tangga, dan gangguan sistem pengumpulan menjadi faktor yang mempengaruhi pola adopsi teknologi WtE. Situasi ini memperlihatkan bahwa resiliensi sistem pengelolaan sampah menjadi bagian integral dari agenda circular economy, terutama ketika sektor publik menghadapi krisis kesehatan maupun ekonomi. Dengan demikian, pembahasan WtE dalam paper ini tidak berhenti pada level teknologi, tetapi merujuk pada ekosistem kebijakan dan tata kelola yang lebih luas.

 

2. Teknologi Waste-to-Energy: Kapabilitas, Tantangan, dan Relevansinya bagi Circular Economy

Bagian penting dalam paper ini membahas spektrum utama teknologi WtE, mulai dari incineration, pyrolysis, gasification, landfill with gas recovery, hingga anaerobic digestion. Masing-masing teknologi tidak hanya diposisikan sebagai metode pengolahan teknis, tetapi dinilai dari keterkaitannya dengan tujuan circular economy, seperti pemulihan energi, pengurangan emisi, serta efisiensi sumber daya Incineration, misalnya, diakui sebagai teknologi yang paling luas digunakan karena mampu mengurangi massa dan volume sampah secara signifikan sembari menghasilkan panas dan listrik. Namun, paper ini menggarisbawahi bahwa teknologi ini memiliki keterbatasan dari sisi pemulihan nutrien dan risiko emisi tertentu, sehingga penerapannya perlu dibingkai dalam standar lingkungan yang ketat. Pyrolysis dan gasification dipaparkan sebagai alternatif termokimia yang lebih fleksibel terhadap berbagai jenis feedstock, termasuk biomassa, plastik, dan residu industri. Keunggulannya terletak pada potensi efisiensi energi dan pengurangan emisi, meskipun tantangan teknis seperti kebutuhan pra-pengeringan material tetap menjadi isu penting dalam implementasi praktis.

Anaerobic digestion memperoleh perhatian khusus karena kemampuannya tidak hanya menghasilkan energi dalam bentuk biogas, tetapi juga menghasilkan digestate yang dapat dimanfaatkan sebagai amandemen tanah. Dengan demikian, teknologi ini selaras dengan prinsip circular economy yang mendorong pemulihan ganda, baik energi maupun nutrien. Paper ini juga menyoroti munculnya skema hybrid yang mengombinasikan anaerobic digestion dengan proses termal untuk meningkatkan efisiensi siklus energi limbah

Namun, di balik peluang teknis tersebut, paper ini mengingatkan bahwa keberhasilan WtE sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan ekonomi. Biaya investasi, kesiapan infrastruktur, kapasitas kelembagaan, serta penerimaan publik menjadi determinan penting yang menentukan apakah teknologi WtE benar-benar mampu mendukung transisi circular economy atau justru berhenti pada level proyek teknis tanpa dampak struktural. Di negara berkembang, aspek logistik pengumpulan, kualitas segregasi, serta keterbatasan pasar material sekunder masih menjadi hambatan utama. Sementara di negara maju, tantangan lebih mengarah pada peningkatan efisiensi sistem, inovasi teknologi, dan penyelarasan kebijakan iklim.

Dengan membaca peta teknologi secara kritis, paper ini memberikan pesan bahwa circular economy memerlukan pendekatan teknologi yang selektif dan kontekstual. WtE yang efektif adalah WtE yang diposisikan dalam rantai circularity secara tepat, bukan sekadar alat pengolahan akhir.

 

3. Implementasi Waste-to-Energy di Negara Berkembang: Kesenjangan Teknologi, Tata Kelola, dan Ekonomi Sistem

Implementasi waste-to-energy di negara berkembang umumnya berlangsung dalam kondisi struktural yang lebih kompleks dibandingkan negara maju. Tantangan utama muncul pada tahap hulu sistem persampahan, seperti rendahnya pemilahan di sumber, ketidakpastian aliran material, serta keterbatasan fasilitas pemrosesan awal. Kondisi ini menyebabkan feedstock yang masuk ke fasilitas WtE cenderung memiliki kadar kelembaban tinggi, komposisi organik besar, dan nilai kalor rendah. Secara teknis, karakteristik tersebut berdampak pada efisiensi energi dan biaya operasional yang lebih tinggi.

Selain persoalan teknis, tantangan kelembagaan dan pembiayaan juga menonjol. Banyak proyek WtE di negara berkembang bergantung pada skema investasi eksternal, hibah, atau kemitraan terbatas tanpa jaminan keberlanjutan jangka panjang. Ketika biaya operasional tidak sebanding dengan pendapatan energi atau tipping fee, risiko berhentinya operasi fasilitas menjadi besar. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan WtE tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga oleh desain model bisnis dan tata kelola layanan publik.

Dimensi sosial turut memengaruhi keberterimaan sistem. Kehadiran sektor informal dalam rantai pemulihan material sering kali menciptakan ketegangan antara praktik pemulung dan operasi fasilitas WtE. Jika tidak dikelola secara inklusif, transisi menuju circular economy berpotensi menyingkirkan aktor ekonomi kecil yang selama ini berperan dalam daur ulang material. Karena itu, di banyak konteks negara berkembang, pendekatan WtE yang berorientasi keberlanjutan perlu mengintegrasikan aspek sosial melalui mekanisme kemitraan, formalisasi bertahap, atau pembagian peran dalam rantai nilai.

Secara analitis, pengalaman negara berkembang memperlihatkan bahwa WtE baru dapat berkontribusi pada circular economy apabila diiringi oleh penguatan sistem persampahan secara menyeluruh. Pengembangan infrastruktur pemilahan, peningkatan kualitas logistik, penguatan kapasitas institusi lokal, serta dukungan kebijakan fiskal menjadi prasyarat agar WtE tidak berhenti sebagai proyek teknologi, melainkan menjadi bagian dari transformasi sistemik.

 

4. Implementasi Waste-to-Energy di Negara Maju: Integrasi Kebijakan, Inovasi Teknologi, dan Penguatan Circularity

Berbeda dengan negara berkembang, implementasi WtE di negara maju umumnya berlangsung dalam kerangka kebijakan yang lebih matang, dengan sistem pengumpulan terpilah, regulasi lingkungan ketat, serta infrastruktur industri yang mendukung pasar material dan energi sekunder. Dalam konteks ini, WtE lebih mudah terintegrasi dengan strategi circular economy karena diposisikan sebagai komponen dalam hierarki pengelolaan sampah yang telah lebih stabil.

Negara maju cenderung menempatkan WtE sebagai solusi residu setelah proses reduksi, reuse, dan recycling dijalankan secara optimal. Dengan komposisi sampah yang lebih homogen dan nilai kalor yang lebih tinggi, efisiensi energi yang dihasilkan relatif lebih baik. Di sisi lain, investasi penelitian dan pengembangan mendorong inovasi teknologi, termasuk peningkatan kontrol emisi, integrasi panas ke jaringan district heating, serta pengembangan varian proses termokimia yang lebih efisien.

Namun demikian, diskursus kritis tetap hadir. Di beberapa negara, muncul kekhawatiran bahwa kapasitas WtE yang besar dapat menciptakan ketergantungan pasokan limbah, sehingga berpotensi menghambat tujuan pengurangan timbulan sampah. Karena itu, sejumlah kebijakan mulai mengarahkan pengembangan WtE agar tidak menggantikan upaya peningkatan daur ulang, melainkan berjalan komplementer sebagai solusi residu yang tidak dapat dipulihkan secara material.

Secara analitis, pengalaman negara maju menunjukkan bahwa keberhasilan WtE sebagai bagian dari circular economy bergantung pada keseimbangan antara dorongan efisiensi energi dan komitmen menjaga prioritas hierarki pengelolaan sampah. Integrasi antara regulasi lingkungan, instrumen ekonomi, inovasi teknologi, dan kesadaran publik menjadikan WtE bukan sekadar teknologi pengolahan limbah, tetapi bagian dari strategi transisi menuju sistem material yang lebih sirkular.

 

5. Sintesis Kritis: Posisi Waste-to-Energy dalam Spektrum Circular Economy

Jika seluruh pembahasan dipandang secara utuh, waste-to-energy menempati posisi ambivalen namun strategis dalam spektrum circular economy. Di satu sisi, teknologi ini mampu mengurangi beban landfill, memulihkan energi dari limbah, serta memberikan kontribusi terhadap keamanan energi dan pengurangan emisi. Di sisi lain, WtE berpotensi menciptakan trade-off ketika kapasitas fasilitas yang besar mendorong ketergantungan terhadap pasokan sampah dan menghambat perluasan praktik daur ulang material.

Sintesis kritis dari paper yang menjadi dasar analisis ini menunjukkan bahwa WtE hanya dapat dipahami secara konstruktif jika ditempatkan dalam fungsi residu, yakni pada fraksi limbah yang tidak dapat didaur ulang secara ekonomis maupun teknis. Dalam posisi tersebut, WtE berperan sebagai penutup siklus, bukan sebagai pengganti proses pemilahan, reuse, dan recycling. Dengan demikian, kontribusinya terhadap circular economy lebih bersifat pelengkap dalam rantai pengelolaan material.

Selain itu, WtE dapat menjadi katalis inovasi ketika dipadukan dengan pendekatan integratif, seperti pemanfaatan panas untuk sistem energi kota, pengembangan skema hybrid dengan proses biologis, serta pengelolaan abu dan slag sebagai material konstruksi yang aman secara lingkungan. Namun, peluang ini hanya dapat terwujud apabila kebijakan, infrastruktur, dan pasar material dirancang secara hati-hati agar manfaat energi tidak mengorbankan potensi circularity material.

 

6. Penutup — Implikasi Kebijakan dan Arah Penguatan Peran Waste-to-Energy di Masa Depan

Sebagai penutup, pembahasan mengenai WtE dalam kerangka circular economy memberikan sejumlah implikasi kebijakan yang penting. Pertama, pemerintah perlu memastikan bahwa pengembangan WtE selaras dengan hierarki pengelolaan sampah, sehingga investasi fasilitas tidak mengurangi insentif bagi pengurangan dan daur ulang. Instrumen regulasi dan perencanaan kapasitas menjadi kunci agar WtE ditempatkan pada porsi yang proporsional dalam sistem pengelolaan limbah.

Kedua, penguatan kualitas feedstock melalui pemilahan di sumber, peningkatan infrastruktur logistik, dan formalisasi rantai nilai material menjadi prasyarat bagi keberhasilan WtE, terutama di negara berkembang. Tanpa perbaikan pada aspek hulu, WtE berisiko menghadapi biaya tinggi, efisiensi rendah, dan ketergantungan pada dukungan eksternal.

Ketiga, integrasi WtE dengan agenda dekarbonisasi energi dan inovasi teknologi membuka peluang perluasan manfaat di luar sektor persampahan. Pemanfaatan energi panas, produksi gas sintetik, serta kombinasi proses biologis dan termal berpotensi memperkuat fungsi WtE sebagai bagian dari transisi energi yang lebih luas, selama tetap menjaga prinsip circular economy.

Dengan demikian, WtE dapat dipahami sebagai komponen penting dalam ekosistem circular economy, tetapi bukan pusat dari keseluruhan sistem. Perannya akan semakin relevan ketika ditempatkan secara proporsional, kontekstual, dan terhubung dengan upaya pengurangan timbulan, pemulihan material, serta transformasi perilaku konsumsi. Pendekatan seperti inilah yang memungkinkan WtE berkontribusi secara nyata terhadap pembangunan sistem sumber daya yang lebih efisien dan berkelanjutan.

 

Daftar Pustaka

  1. Rezania, S. Review on Waste-to-Energy Approaches toward a Circular Economy in Developed and Developing Countries.  

  2. International Energy Agency. Waste-to-Energy in the Circular Economy: Technology Trends, Energy Recovery, and Policy Context.

  3. UN Environment Programme. Waste Management, Energy Recovery, and Circularity Pathways in Developing and Emerging Economies.

  4. OECD. Municipal Waste, Resource Efficiency, and the Role of Waste-to-Energy in Integrated Waste Systems.