Indonesia tengah memasuki fase penting dalam perjalanan menuju ekonomi berkelanjutan. Selaras dengan komitmen global terhadap pengurangan emisi dan penguatan ketahanan iklim, Indonesia membutuhkan transformasi besar dalam cara membangun, berinvestasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada tahap ini, investasi hijau dan ekonomi sirkular bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan strategis agar Indonesia mampu bertahan dan bersaing di dunia yang semakin terdigitalisasi dan rendah karbon.

Kolaborasi sebagai Fondasi Transisi Berkelanjutan

Transisi menuju ekonomi hijau tidak dapat dilakukan oleh satu aktor saja. Pemerintah memegang peran penting dalam menciptakan regulasi yang harmonis, memberikan insentif fiskal, dan membuka ruang kerja sama lintas kementerian. Dunia industri bertanggung jawab menerapkan inovasi produksi, memanfaatkan teknologi efisien, dan mendaftarkan diri pada sistem industri hijau.

Di sisi lain, akademisi dan praktisi memainkan peran kunci dalam mengembangkan teknologi terbarukan, inovasi proses, rekayasa sistem, serta mendorong riset penguatan kapasitas. Sementara masyarakat berperan penting sebagai pengguna dan pengawas, mulai dari memilih produk ramah lingkungan hingga mendukung praktik industri hijau di daerah sekitar.

Hanya dengan kerja sama empat aktor ini—pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat—ekonomi berkelanjutan dapat berjalan secara nyata dan inklusif.

Kebutuhan Investasi Raksasa untuk Mencapai Target Emisi Nasional

Upaya mencapai target iklim nasional membutuhkan investasi yang sangat besar. Untuk memenuhi komitmen pengurangan emisi sesuai NDC (Nationally Determined Contribution), Indonesia membutuhkan lebih dari 322 miliar dolar AS pada 2030. Namun kemampuan pembiayaan dari APBN baru mencakup sepertiga dari total kebutuhan tersebut.

Kesenjangan besar ini menuntut inovasi pembiayaan yang kreatif dan kolaboratif. Dukungan internasional melalui hibah dan pinjaman multilateral memang membantu, tetapi tidak cukup untuk menutup seluruh kebutuhan pendanaan. Karena itu, keuangan swasta, investasi asing, dan mekanisme pembiayaan hijau menjadi semakin penting.

Pembiayaan Hijau sebagai Motor Transformasi Ekonomi

Indonesia mulai mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan hijau untuk mobilisasi pendanaan berkelanjutan. Pasar green bond dan obligasi keberlanjutan tumbuh pesat, dengan alokasi dana untuk energi bersih, transportasi rendah karbon, pengelolaan limbah, dan infrastruktur air berkelanjutan.

Selain itu, platform SDGs Indonesia One dirancang untuk mempercepat proyek infrastruktur berkelanjutan melalui fasilitas pengembangan, mitigasi risiko, dan pembiayaan ekuitas dari sumber swasta. Pendekatan ini memperluas akses pembiayaan sekaligus meningkatkan kualitas proyek yang masuk pipeline pembangunan nasional.

Dalam konteks global, investasi hijau terus meningkat. Pertumbuhan ekonomi hijau membuka peluang baru, mulai dari energi terbarukan, kendaraan listrik, hingga pertanian bersih. Sektor-sektor ini menciptakan jutaan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya saing teknologi.

Belajar dari Dunia: Ekonomi Sirkular di Kawasan Industri

Kawasan industri menjadi titik penting penerapan ekonomi sirkular. Contoh dari Denmark, Kanada, hingga Norwegia menunjukkan bahwa industrial symbiosis—saling memanfaatkan limbah dan sumber daya antarperusahaan—mampu menghasilkan manfaat besar:

• pengurangan emisi,

• efisiensi energi,

• penghematan air,

• peningkatan nilai ekonomi material,

• dan penguatan ekosistem industri yang berkelanjutan.

Prinsip-prinsip ini menjadi acuan bagi Indonesia dalam membangun Kawasan Industri Hijau yang terintegrasi, modern, dan berbasis pada efisiensi material.

Peluang Investasi Hijau yang Semakin Terbuka

Indonesia juga memperluas keterbukaan investasi asing terutama pada sektor berkelanjutan. Sektor kehutanan, energi panas bumi, biofuel, energi terbarukan, hingga pengelolaan sampah dibuka lebar dengan batas kepemilikan asing yang cukup tinggi.

Hal ini menciptakan peluang besar bagi investor sekaligus memperkuat ekosistem investasi yang ramah lingkungan. Dukungan kebijakan dalam UU Cipta Kerja turut mempercepat perizinan dan integrasi standar industri hijau agar investor dapat masuk dengan kepastian regulasi yang lebih baik.

Kerangka Regulasi Baru untuk Mendorong Investasi Hijau

Pemerintah menerbitkan berbagai regulasi untuk memperkuat ekosistem investasi hijau, termasuk:

• pajak karbon dan perdagangan karbon,

• taksonomi hijau,

• perluasan obligasi hijau dan sosial,

• penguatan perizinan berbasis risiko,

• dan kewajiban standar industri hijau.

Seluruh regulasi ini mempertegas arah pembangunan Indonesia: tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi memastikan bahwa pertumbuhan tersebut sejalan dengan keberlanjutan jangka panjang.

Kesimpulan: Indonesia Bergerak Menuju Ekonomi Hijau yang Lebih Kuat

Transformasi menuju ekonomi berkelanjutan membutuhkan kerja sama, investasi, dan inovasi yang konsisten. Indonesia telah memperkuat fondasi kebijakan, memperluas pembiayaan hijau, serta membuka peluang investasi untuk mempercepat transisi energi dan implementasi ekonomi sirkular.

Ke depan, keberhasilan Indonesia ditentukan oleh kemampuannya membangun kolaborasi lintas sektor, memobilisasi pendanaan hijau dalam skala besar, serta memastikan industri memiliki insentif kuat untuk bertransformasi. Dengan langkah yang tepat, ekonomi hijau dapat menjadi pendorong utama daya saing Indonesia menuju 2045.

Daftar Pustaka

1. Dokumen “Transisi Indonesia Menuju Ekonomi Berkelanjutan dan Pembiayaan Hijau”, Kementerian PPN/Bappenas.

Indonesia tengah bergerak menuju fase pembangunan baru yang lebih modern dan berkelanjutan. Untuk keluar dari middle income trap dan mencapai visi Indonesia Emas 2045, negara membutuhkan transformasi ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menjaga daya dukung lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan hijau menjadi pilar utama dalam perjalanan panjang menuju ekonomi berpendapatan tinggi yang inklusif dan tahan krisis.

Pembangunan Hijau sebagai Jalan Keluar dari Middle Income Trap

Indonesia telah berada dalam middle income trap selama puluhan tahun. Lonjakan ke kategori negara berpendapatan tinggi membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang stabil di atas enam persen setiap tahun. Pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu pendorong utama, sebab pertumbuhan ekonomi modern kini tidak dapat dilepaskan dari kualitas lingkungan, produktivitas sumber daya manusia, dan ketahanan sosial.

Visi Indonesia Emas 2045 menempatkan Indonesia sebagai negara berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Di dalamnya terkandung cita-cita menjadikan lingkungan hidup sebagai kekuatan fondasional bagi ekonomi jangka panjang, bukan sekadar pelengkap kebijakan.

Ekonomi Sirkular sebagai Mesin Transformasi Baru

Perubahan besar dalam pembangunan ekonomi tidak dapat dilakukan dengan pola yang sama. Ekonomi sirkular menawarkan pendekatan baru dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan, dengan fokus pada efisiensi penggunaan sumber daya dan desain ulang model produksi.

Dalam kerangka transformasi ekonomi nasional, ekonomi sirkular menjadi bagian penting dari strategi ekonomi hijau. Ia berdiri sejajar dengan transisi energi dan pembangunan rendah karbon. Melalui konsep ini, Indonesia dapat membangun ekosistem industri yang lebih efisien, mengurangi limbah, dan meningkatkan produktivitas tanpa menambah tekanan terhadap sumber daya alam.

Penguatan ekonomi sirkular juga menjadi elemen penting dalam menjawab tantangan urbanisasi, modernisasi industri, dan kebutuhan untuk memperluas rantai nilai domestik.

Integrasi Ekonomi Hijau dalam Transformasi Nasional

Pembangunan hijau bukan sektor tunggal, melainkan strategi mencakup berbagai bidang—dari kesehatan, pendidikan, teknologi, hingga logistik. Pemerintah menempatkan ekonomi hijau sebagai salah satu dari tujuh game changer untuk mencapai Indonesia 2045. Ini melibatkan:

• pengembangan energi bersih,

• penerapan standar industri hijau,

• modernisasi manufaktur,

• pengembangan kota baru yang berkelanjutan,

• hingga integrasi rantai nilai domestik yang lebih kuat.

Kerangka ini menunjukkan bahwa pembangunan hijau bukan agenda sampingan, tetapi arah utama transformasi ekonomi.

Belajar dari Kota-Kota Dunia yang Sukses Menerapkan Ekonomi Sirkular

Berbagai kota global telah membuktikan bahwa ekonomi sirkular memberikan dampak positif yang besar. Baik melalui pemanfaatan limbah biomassa, inkubator bisnis sirkular, hingga insentif energi surya, hasilnya nyata: penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, pengurangan emisi, dan inovasi ekonomi lokal.

Contoh seperti Pécs, Phoenix, hingga Melbourne memperlihatkan bahwa strategi sirkular yang tepat dapat menghasilkan keuntungan sosial dan ekonomi yang jauh melebihi biaya implementasinya. Bagi Indonesia, pengalaman ini memberikan gambaran bagaimana pendekatan terintegrasi dapat mempercepat kemajuan.

Mendorong Pengelolaan Sampah yang Lebih Efisien

Sampah makanan menjadi isu global dan Indonesia tidak luput dari permasalahan tersebut. Dengan sepertiga makanan dunia terbuang setiap tahun, perlu kebijakan yang bukan hanya menekan limbah, tetapi juga memaksimalkan potensi pangan yang masih dapat dimanfaatkan.

Berbagai negara menerapkan kebijakan inovatif seperti pengaturan ukuran porsi, penyimpanan pangan berteknologi rendah energi, redistribusi makanan, hingga penggunaan silo kecil dan peti plastik untuk mengurangi kehilangan pascapanen. Model seperti ini dapat menjadi inspirasi kebijakan nasional untuk mengurangi limbah dan meningkatkan ketahanan pangan.

Kebijakan Pemerintah dalam Mempercepat Ekonomi Sirkular

Indonesia telah mulai menyiapkan fondasi kebijakan untuk mendukung ekonomi sirkular. Kebijakan tersebut mencakup penerapan Standar Industri Hijau, peta jalan pengurangan sampah oleh produsen, hingga regulasi bangunan hijau untuk sektor konstruksi. Ketiga kebijakan ini memberi arah yang lebih jelas bagi dunia industri untuk bertransformasi.

Melalui standar industri hijau, produsen didorong untuk memperbaiki proses produksi, mengurangi limbah, dan meningkatkan efisiensi energi. Peta jalan pengurangan sampah memberi tekanan positif kepada produsen agar bertanggung jawab pada siklus hidup produknya. Sementara regulasi konstruksi hijau membantu menurunkan emisi dari sektor bangunan yang selama ini menjadi salah satu penyumbang terbesar emisi nasional.

Stimulus Fiskal sebagai Penggerak Perubahan

Untuk mempercepat pembangunan hijau, pemerintah menyediakan stimulus fiskal yang menyasar sektor-sektor strategis seperti:

• peremajaan perkebunan,

• penguatan pengelolaan sampah melalui UMKM,

• pemasangan PLTS atap untuk gedung pemerintahan.

Selain dampak ekonomi yang signifikan, kebijakan ini menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru dan menurunkan emisi dalam jangka panjang. Melalui kombinasi penguatan ekonomi lokal, pengurangan sampah, dan peningkatan energi bersih, stimulus ini menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan fiskal dapat mempercepat transformasi.

Insentif Pajak untuk Mendukung Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah masih menjadi masalah besar di Indonesia, sehingga pemerintah menyediakan berbagai insentif pajak untuk mendorong investasi di sektor ini. Insentif tersebut mencakup pengurangan penghasilan kena pajak, penyusutan dan amortisasi dipercepat, tarif pajak dividen lebih rendah, hingga perpanjangan masa kompensasi kerugian.

Sektor yang mendapat prioritas termasuk produksi pupuk organik, pengelolaan sampah berbahaya dan non-berbahaya, serta aktivitas remediasi. Kebijakan ini diarahkan untuk memperluas investasi dan mempercepat penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan sampah nasional.

Kesimpulan: Arah Transformasi Menuju Ekonomi Hijau Indonesia 2045

Transformasi menuju ekonomi hijau adalah proses panjang yang membutuhkan komitmen kuat, kolaborasi seluruh pihak, dan kebijakan yang konsisten. Indonesia telah menempatkan pembangunan hijau sebagai bagian inti dari transformasi ekonomi nasional. Dengan memperkuat ekonomi sirkular, mendorong investasi hijau, dan menciptakan kebijakan yang inklusif dan modern, Indonesia dapat membangun masa depan yang berdaya saing, resilien, dan seimbang antara kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Daftar Pustaka

Materi “Strategi Kebijakan Pembangunan Nasional di Bidang Ekonomi Sirkular,” Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, FGD PPI Seri 2, 12 September 2023.

Indonesia sedang berada pada persimpangan penting dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang hijau dan berkelanjutan. Meski agenda transisi energi, ekonomi sirkular, dan penguatan industri hijau semakin diperkuat di berbagai kebijakan nasional, perjalanan menuju pembangunan hijau tidak sederhana. Banyak tantangan struktural, ekonomi, dan kelembagaan yang harus dibenahi agar proses transformasi bisa berjalan efektif.

Akses Teknologi, Pendanaan, dan Kapasitas Kelembagaan Masih Rendah

Negara berkembang seperti Indonesia menghadapi hambatan fundamental ketika ingin mempercepat ekonomi sirkular maupun agenda hijau lainnya. Keterbatasan akses terhadap teknologi ramah lingkungan dan minimnya investasi menjadi penghalang besar. Selain itu, kapasitas kelembagaan untuk merancang, mengimplementasikan, serta mengawasi kebijakan transisi masih belum cukup kuat.

Di lapangan, pelaku usaha seringkali bimbang: apa sebenarnya manfaat yang benar-benar dapat diperoleh dari ekonomi sirkular? Dan sektor mana yang paling siap untuk menerapkannya? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini menunjukkan masih terputusnya pemahaman antara kebijakan dan implementasi.

Ketergantungan Tinggi pada Energi Fosil

Meskipun porsi energi baru terbarukan (EBT) meningkat, Indonesia masih bergantung kuat pada bahan bakar fosil, khususnya batubara. Beberapa provinsi bahkan memiliki struktur ekonomi yang sangat bergantung pada sektor ini sehingga perubahan menuju energi hijau dianggap mengancam stabilitas ekonomi daerah.

Kontribusi pertambangan batubara terhadap PDB regional masih sangat besar, terutama di Kalimantan. Ketika harga batubara naik, daerah mengalami pertumbuhan signifikan; ketika harga turun, ekonomi mereka ikut melambat. Ketergantungan tinggi ini membuat transisi energi hijau menjadi tantangan politik dan ekonomi yang tidak mudah.

Pengembangan Industri Hijau Masih Sangat Terbatas

Industri ramah lingkungan di Indonesia masih berada pada tahap awal. Nilai tambah dari industri hijau hanya menyentuh persentase kecil dari total manufaktur nasional. Lebih memprihatinkan lagi, jumlah perusahaan yang telah mengantongi sertifikat industri hijau masih di bawah 1%.

Tiga kendala utama yang memperlambat perkembangan ini adalah:

• minimnya investasi hijau,

• kurangnya tenaga ahli dan SDM terlatih,

• dan keterbatasan akses teknologi bersih.

Jika tidak ada akselerasi besar-besaran di sektor manufaktur, Indonesia berisiko tertinggal dalam persaingan industri global yang semakin menuntut keberlanjutan.

Tantangan Besar dalam Pembiayaan dan Investasi Hijau

Salah satu tantangan paling krusial adalah pendanaan. Untuk mencapai target pengurangan emisi sesuai komitmen nasional (NDC), Indonesia membutuhkan pembiayaan hijau hingga ribuan triliun rupiah antara 2018–2030. Kebutuhan pendanaan tersebut mencakup sektor energi bersih, pengelolaan lahan, mitigasi risiko iklim, hingga perbaikan sistem pengelolaan sampah.

Walaupun anggaran iklim nasional terus meningkat, kontribusinya masih jauh dari kebutuhan aktual. Proyeksi jangka panjang menunjukkan bahwa proporsi pendanaan untuk energi bersih harus semakin besar seiring waktu, mencapai lebih dari 75% kebutuhan setelah 2030.

Tantangan Investasi Hijau yang Lebih Besar dari Perkiraan

Transformasi menuju ekonomi hijau tidak hanya memerlukan teknologi, tetapi juga investasi rutin dan jangka panjang. Sektor energi, pengelolaan sampah, kehutanan, dan lahan menjadi fokus utama untuk menarik investasi hijau. Namun, realitas menunjukkan bahwa:

• target bauran EBT masih jauh dari optimal,

• pengurangan sampah plastik masih belum mencapai skala yang diharapkan,

• dan kebutuhan pendanaan untuk mencapai target emisi masih sangat besar.

Hal ini menunjukkan bahwa tantangan bukan hanya pada penyediaan investasi, tetapi juga kesiapan sistem untuk menerima dan memanfaatkan investasi tersebut secara efektif.

Hambatan yang Dihadapi Dunia Industri dalam Menerapkan Ekonomi Sirkular

Pelaku industri menghadapi kendala internal yang tidak kalah berat. Survei perusahaan di Indonesia menunjukkan beberapa hambatan paling dominan:

• kesulitan mengubah kebiasaan perusahaan,

• keterbatasan infrastruktur,

• tantangan teknis dalam implementasi,

• regulasi yang belum sepenuhnya mendukung,

• pasar produk daur ulang yang belum berkembang,

• dan kurangnya informasi serta modal.

Sebagian perusahaan juga menganggap bahwa ekonomi sirkular tidak secara langsung menghasilkan keuntungan, sehingga minat untuk berinvestasi dalam model bisnis sirkular masih rendah.

Merumuskan Jalan Maju untuk Indonesia

Melihat seluruh tantangan ini, jelas bahwa pembangunan hijau membutuhkan pendekatan yang jauh lebih terkoordinasi. Beberapa langkah strategis perlu diperkuat:

• memperluas investasi dan insentif industri hijau,

• mempercepat transisi energi yang realistis dan terjangkau,

• membuka akses teknologi ramah lingkungan,

• memperbaiki kualitas regulasi dan tata kelola,

• dan memperkuat kapasitas kelembagaan di pusat maupun daerah.

Selain itu, edukasi publik dan dunia usaha tentang manfaat jangka panjang ekonomi hijau harus diperluas agar perubahan perilaku dapat terjadi secara sistematis.

Pembangunan hijau bukan proyek jangka pendek—ia adalah perjalanan panjang menuju ekonomi yang lebih adil, efisien, tangguh, dan berkelanjutan. Indonesia memiliki potensi besar untuk memimpin transformasi ini, tetapi hanya jika tantangan-tantangan struktural tersebut diatasi dengan kebijakan yang kuat dan implementasi yang konsisten.

Daftsr Pustaka

Materi “Strategi Kebijakan Pembangunan Nasional di Bidang Ekonomi Sirkular Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, FGD PPI Seri 2, 12 September 2023.

Indonesia sedang memasuki fase penting dalam perjalanan pembangunannya. Krisis global, tekanan lingkungan, dan perubahan perilaku konsumen memaksa seluruh negara untuk meninjau ulang strategi pembangunan mereka. Dalam konteks ini, ekonomi sirkular muncul sebagai pendekatan yang bukan hanya relevan, tetapi krusial untuk masa depan Indonesia. Konsep ini membawa gagasan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak harus berbanding lurus dengan eksploitasi sumber daya; justru sebaliknya, efisiensi material dan desain sistem menjadi faktor utama untuk menciptakan nilai baru yang berkelanjutan.

Transformasi Ekonomi: Membangun yang Lebih Baik dari Sebelumnya

Pemulihan ekonomi pasca krisis tidak cukup hanya mengembalikan kondisi seperti sebelum gangguan terjadi. Indonesia membutuhkan transformasi struktural yang memastikan perekonomian menjadi lebih produktif, inklusif, dan ramah lingkungan. Pendekatan build forward better menegaskan bahwa pertumbuhan berkualitas harus menyatu dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, model pembangunan masa depan harus bersifat adaptif dan berbasis keberlanjutan.

Menurunkan Emisi untuk Mengamankan Masa Depan Ekonomi

Salah satu pilar penting transformasi adalah komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca secara signifikan. Melalui strategi pembangunan rendah karbon, proyeksi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi justru dapat meningkat jika intervensi hijau dijalankan secara konsisten. Penurunan intensitas emisi yang sangat drastis menjadi pondasi menuju target net-zero pada 2060. Hal ini bukan hanya isu lingkungan, melainkan upaya melindungi daya dukung ekonomi agar tidak runtuh akibat tekanan perubahan iklim.

Industri Masa Depan: Lebih Efisien, Lebih Bersih, Lebih Inovatif

Perubahan paradigma industri kini tidak bisa dihindarkan. Perusahaan-perusahaan besar dunia telah menunjukkan bagaimana ekonomi sirkular dapat diterapkan dalam kegiatan produksi, mulai dari pakaian berbahan botol plastik daur ulang hingga desain produk elektronik yang mengutamakan transparansi dan keberlanjutan. Industri dituntut tidak hanya menciptakan produk, tetapi mengelola seluruh siklus hidupnya — dari desain, pemakaian, hingga pemulihan material.

Transformasi ini bukan sekadar tren global. Indonesia memiliki peluang besar untuk mempercepat modernisasi industrinya melalui pemanfaatan material daur ulang, sistem layanan produk, model berbagi, perpanjangan usia produk, dan pemulihan sumber daya dari limbah. Kelima pendekatan ini membuka ruang bagi inovasi lintas sektor.

Menggantikan Pola Linier dengan Sistem Sirkular

Pendekatan ekonomi linier — mengambil, membuat, membuang — telah menyebabkan tekanan besar terhadap sumber daya alam. Ekonomi sirkular hadir dengan logika berbeda: material dirancang agar dapat digunakan kembali, dipulihkan, atau didaur ulang, menciptakan siklus tertutup yang lebih efisien. Dengan sistem ini, pertumbuhan ekonomi tidak lagi menjadi ancaman bagi lingkungan, tetapi dapat berjalan beriringan.

Sektor Prioritas: Area yang Menentukan Keberhasilan Transformasi

Untuk mempercepat adopsi ekonomi sirkular, perlu ada fokus pada sektor-sektor yang memberikan pengaruh terbesar terhadap PDB, jumlah tenaga kerja, dan volume limbah nasional. Lima sektor utama memiliki potensi transformasi terbesar: makanan dan minuman, tekstil, konstruksi, perdagangan grosir dan eceran, serta elektronika.

Kelima sektor ini mewakili sepertiga perekonomian Indonesia dan melibatkan lebih dari 43 juta pekerja. Praktik mereka saat ini masih menghasilkan limbah dalam jumlah besar, dan diprediksi akan terus meningkat jika tidak ada perubahan. Dengan mengadopsi pendekatan sirkular, potensi efisiensi meningkat drastis — mulai dari pengurangan limbah hingga optimasi bahan baku.

Manfaat Ekonomi, Lingkungan, dan Sosial yang Signifikan

Studi pemodelan menunjukkan bahwa penerapan ekonomi sirkular pada tahun 2030 dapat memberikan manfaat ekonomi yang sangat besar. Kontribusi tambahan terhadap PDB diproyeksikan mencapai ratusan triliun rupiah. Selain itu, efisiensi operasional dari penggunaan kembali material dan pemrosesan limbah bisa menghasilkan penghematan biaya yang besar bagi industri.

Dari sisi lingkungan, pengurangan limbah diperkirakan mencapai 18–52% dan penurunan emisi lebih dari 120 juta ton CO₂. Konsumsi air dan energi juga akan turun drastis melalui sistem produksi yang lebih efisien.

Namun manfaat terbesar datang dari aspek sosial. Ekonomi sirkular diproyeksikan menciptakan hingga 4,4 juta lapangan kerja baru, dengan mayoritas pekerja perempuan mendapatkan manfaat signifikan. Transformasi ini tidak hanya menawarkan peluang ekonomi, tetapi juga memperluas inklusivitas di pasar kerja.

Sektor dengan Dampak Ekonomi Terbesar

Subsektor makanan dan minuman muncul sebagai pendorong terbesar manfaat ekonomi, terutama dari pengurangan kerugian rantai pasokan. Di posisi berikutnya, industri tekstil mendapatkan manfaat besar dari penggunaan kembali material dan efisiensi proses produksi. Sementara sektor konstruksi, plastik, dan elektronika menunjukkan peningkatan nilai ekonomi melalui pemulihan material dan desain ulang produk.

Menuju Perekonomian yang Lebih Tangguh dan Kompetitif

Ekonomi sirkular bukan hanya strategi lingkungan — ini adalah strategi pembangunan dan industrialisasi. Dengan menerapkan pendekatan sirkular, Indonesia dapat menciptakan struktur ekonomi yang:

• lebih efisien,

• lebih tangguh terhadap guncangan global,

• lebih kompetitif,

• lebih rendah emisi,

• dan lebih mampu menyediakan lapangan kerja.

Transisi ini membutuhkan inovasi, investasi, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Namun manfaat jangka panjangnya jauh melampaui biaya dan usaha yang diperlukan.

Daftar Pustaka

Materi “Strategi Kebijakan Pembangunan Nasional di Bidang Ekonomi Sirkular,” Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, FGD PPI Seri 2, 12 September 2023.

Perubahan iklim bukan lagi isu lingkungan semata, tetapi ancaman multidimensi yang mempengaruhi stabilitas ekonomi, sosial, dan pembangunan jangka panjang. Dalam konteks Indonesia—sebuah negara kepulauan besar dengan kerentanan tinggi—dampak perubahan iklim semakin terasa dari tahun ke tahun. Realitas ini menuntut perubahan mendasar dalam strategi pembangunan nasional, dengan ekonomi sirkular menjadi salah satu pendekatan yang dinilai paling efektif untuk menciptakan ketahanan jangka panjang.

Materi kebijakan yang disampaikan pada forum nasional menunjukkan gambaran lengkap mengenai risiko yang dihadapi Indonesia serta urgensi untuk mengalihkan arah pembangunan menuju model yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

Perubahan Iklim sebagai Megatren Global 2045

Dalam proyeksi megatren 2045, perubahan iklim ditempatkan sejajar dengan faktor besar lain seperti kemajuan teknologi, urbanisasi, pertumbuhan penduduk, dinamika geopolitik, hingga transformasi ekonomi global. Posisi ini menggambarkan bahwa perubahan iklim akan menentukan seperti apa struktur perekonomian dunia terbentuk beberapa dekade ke depan.

Indonesia, dengan target menuju negara maju pada 2045, tidak dapat mengabaikan megatren ini. Tanpa respons kebijakan yang kuat, risiko yang muncul bukan hanya berupa kerusakan lingkungan, tetapi hambatan besar terhadap pencapaian visi pembangunan jangka panjang.

Tingkat Kerentanan Indonesia yang Sangat Tinggi

Data pada materi memperlihatkan bahwa Indonesia berada dalam kondisi risiko yang serius, mulai dari air, pangan, ekosistem darat maupun laut, hingga kesehatan masyarakat.

Beberapa indikator utama yang memperkuat tingginya kerentanan tersebut:

• Kenaikan suhu 0,45–0,75°C dalam beberapa dekade terakhir, mendorong cuaca ekstrem dan perubahan pola musim.

• Perubahan pola curah hujan ±2,5 mm/hari, menciptakan frekuensi banjir dan kekeringan yang meningkat.

• Kenaikan permukaan laut 0,8–1,2 cm/tahun yang mengancam permukiman pesisir, infrastruktur pelabuhan, dan mata pencaharian masyarakat pesisir.

• 18.000 km garis pantai berada pada tingkat kerentanan tinggi, membuka risiko banjir rob, erosi, hingga kehilangan lahan.

• Luas 5,8 juta km² wilayah laut berbahaya bagi kapal kecil, yang dapat menurunkan produktivitas perikanan dan menambah risiko keselamatan.

Selain itu, produksi padi—sebagai basis ketahanan pangan—diprediksi mengalami penurunan di sejumlah wilayah akibat anomali iklim. Dampak ini dapat mengganggu rantai pasok pangan domestik.

Frekuensi dan Intensitas Bencana Hidrometeorologi yang Meningkat

Indonesia mengalami lebih dari 5400 bencana hidrometeorologi pada 2021, angka yang termasuk yang tertinggi sepanjang satu dekade. Banjir, tanah longsor, angin kencang, badai, dan puting beliung menjadi bencana paling sering terjadi.

Fakta bahwa 99% bencana Indonesia adalah hidrometeorologi menandakan bahwa perubahan iklim telah memperparah kerentanan struktural yang sudah ada:

• perubahan tutupan lahan,

• urbanisasi cepat,

• degradasi lingkungan,

• sistem drainase yang tidak memadai.

Selain kerugian materi, bencana ini berdampak pada kesehatan masyarakat, mengganggu mobilitas, memicu kerusakan aset produktif, dan memperlambat aktivitas ekonomi harian.

4. Peningkatan Risiko Ekonomi: Ancaman bagi Pertumbuhan Nasional

Dampak perubahan iklim bukan hanya kerusakan fisik, tetapi juga muncul dalam bentuk kerugian ekonomi yang besar. Pemodelan ekonomi menunjukkan:

• Potensi kerugian 0,66%–3,45% dari PDB pada 2030 jika tidak ada intervensi.

• Kerugian dipicu oleh penurunan produktivitas pertanian, kerusakan pesisir, penurunan ketersediaan air, hingga penyakit tropis seperti demam berdarah.

Studi jangka menengah menunjukkan bahwa pada periode 2020–2024:

• kerugian ekonomi dapat mencapai Rp 544 triliun,

• dan dengan intervensi kebijakan ketahanan iklim, potensi kerugian dapat ditekan menjadi Rp 57 triliun.

Angka-angka ini menunjukkan betapa pentingnya kebijakan adaptasi dan mitigasi sebagai instrumen yang bukan hanya menyelamatkan lingkungan, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi nasional.

5. Bukti Ilmiah: Pemanasan Global Dipicu Aktivitas Manusia

Grafik dan visual pada materi memperlihatkan beberapa fakta penting:

• Suhu global telah naik 1,09°C dibanding periode pra-industri.

• 90% pencairan gletser sejak 1990-an berasal dari aktivitas manusia.

• Kenaikan permukaan laut saat ini hampir tiga kali lipat dibanding awal abad ke-20.

Dengan kata lain, pemanasan global bukan fenomena alam biasa. Kondisi ini memperkuat urgensi untuk mengubah pola produksi, konsumsi, dan pengelolaan sumber daya.

Mengapa Ekonomi Sirkular Menjadi Kebutuhan Mendesak?

Ekonomi sirkular menawarkan pendekatan baru yang dapat menjadi jawaban atas tantangan tersebut. Indonesia selama ini masih mengandalkan model ekonomi linier: produksi → konsumsi → limbah. Model ini rentan terhadap gejolak sumber daya, tidak efisien, dan mempercepat degradasi lingkungan.

Ekonomi sirkular mengubah paradigma tersebut melalui:

• desain produk yang tahan lama dan mudah didaur ulang,

• pengurangan penggunaan material primer,

• maksimalisasi penggunaan kembali material,

• optimalisasi daur ulang,

• pengurangan emisi dan limbah secara signifikan.

Bagi Indonesia, ekonomi sirkular bukan hanya strategi lingkungan, tetapi fondasi pertumbuhan baru. Penerapannya dapat:

• mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam,

• menurunkan emisi gas rumah kaca,

• membuka peluang investasi baru,

• menciptakan lapangan kerja ramah lingkungan,

• memperkuat ketahanan ekonomi.

Dengan sumber daya besar dan populasi produktif, Indonesia memiliki potensi menjadi pemain utama dalam ekonomi sirkular jika kebijakan yang tepat diterapkan.

Arah Kebijakan: Mempercepat Transisi Berkelanjutan

Materi kebijakan menegaskan bahwa keberhasilan transisi membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah pusat, daerah, pelaku industri, peneliti, hingga masyarakat.

Fokus utamanya mencakup:

1. Penguatan kerangka regulasi untuk mengintegrasikan ekonomi sirkular dalam rencana pembangunan nasional.

2. Investasi pada teknologi hijau, manajemen sampah, pengolahan air, dan energi terbarukan.

3. Transformasi industri menuju supply chain rendah karbon.

4. Pengembangan riset dan inovasi, termasuk pemodelan risiko iklim.

5. Edukasi dan partisipasi publik dalam perubahan pola konsumsi.

Pendekatan ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa Indonesia tidak hanya beradaptasi, tetapi juga memanfaatkan peluang ekonomi baru yang muncul dari transisi global menuju ekonomi hijau.

Kesimpulan: Momentum Transformasi untuk Indonesia 2045

Dampak perubahan iklim tidak bisa dihindari, tetapi dapat diminimalkan. Saat risiko terus meningkat, Indonesia perlu bergerak dari respon reaktif menuju strategi transformasional. Dengan ekonomi sirkular sebagai pilar utama, Indonesia dapat membangun pertumbuhan yang tangguh, rendah karbon, dan berkelanjutan.

Penerapan ekonomi sirkular bukan sekadar solusi teknis, tetapi arah baru pembangunan nasional. Langkah ini bukan hanya mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi menuju 2045—tahun ketika Indonesia menargetkan diri menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia.

Daftar Pustaka

Materi “Strategi Kebijakan Pembangunan Nasional di Bidang Ekonomi Sirkular,” Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, FGD PPI Seri 2, 12 September 2023.

Percepatan transformasi digital dan peningkatan konsumsi perangkat elektronik mendorong pertumbuhan sektor elektronik di Indonesia. Namun, dinamika tersebut juga menimbulkan tantangan baru: meningkatnya volume limbah elektronik (e-waste) yang mengandung berbagai bahan baku kritis (Critical Raw Materials – CRM) seperti logam tanah jarang, nikel, dan kobalt. Material ini memiliki nilai strategis tinggi, baik secara ekonomi maupun geopolitik, namun pengelolaannya masih belum optimal di Indonesia.

Dengan masuknya Indonesia ke dalam peta jalan Ekonomi Sirkular 2025–2045, sektor elektronik menjadi salah satu prioritas untuk dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi potensi dampak lingkungan dari limbah elektronik berbahaya tetapi juga membuka peluang inovasi baru melalui penerapan ekodesain, tanggung jawab produsen yang diperluas (Extended Producer Responsibility/EPR), hingga pemulihan material bernilai tinggi yang dapat dimanfaatkan kembali dalam industri.

Mengapa E-Waste Menjadi Tantangan Penting?

Di Indonesia, pertumbuhan barang elektronik seperti telepon pintar, televisi, lemari es, dan laptop semakin pesat seiring dengan pertumbuhan kelas menengah. Namun, sebagian besar perangkat yang sudah mencapai akhir masa pakai (Product Lifetime) berakhir di TPA atau dibuang secara sembarangan, sering kali bercampur dengan limbah B3 lainnya.

Masalah lain yang muncul:

• Paparan PCB (Printed Circuit Board) yang mengandung logam berat dan bahan beracun.

• Potensi kehilangan nilai ekonomi dari material seperti emas, tembaga, dan paladium.

• Minimnya fasilitas Material Recovery Facility (MRF) yang mampu mengolah e-waste secara aman.

Ekodesain dan Ecolabel: Menciptakan Produk Elektronik Ramah Lingkungan

Salah satu pendekatan dalam industri elektronik untuk mendukung ekonomi sirkular adalah dengan mengadopsi prinsip ekodesain—yaitu merancang produk agar mudah diperbaiki, didaur ulang, dan memiliki masa pakai lebih lama. Misalnya:

• Desain modular untuk memudahkan penggantian suku cadang,

• Penggunaan material yang kompatibel dengan proses daur ulang,

• Pengurangan komponen berbahan berbahaya atau tidak dapat didaur ulang.

Selain itu, melalui skema ecolabel, produsen dapat memberikan informasi mengenai dampak lingkungan, tingkat energi, dan bahan pendukung keberlanjutan kepada konsumen secara transparan. Hal ini memberikan insentif bagi konsumen untuk memilih produk yang lebih ramah lingkungan, sekaligus memberikan nilai tambah bagi produsen yang berkomitmen.

Extended Producer Responsibility (EPR) dan PRO

Skema Extended Producer Responsibility menggeser beban pengelolaan limbah dari konsumen ke produsen. Di Indonesia, EPR dipraktikkan dalam beberapa model:

• Produsen langsung mengelola limbah produknya,

• Bermitra dengan Producer Responsibility Organization (PRO) yang mengoordinasikan upaya pengambilan dan daur ulang.

Melalui pendekatan ini, produsen bertanggung jawab penuh atas:

• Pengumpulan produk yang sudah tidak digunakan,

• Pengolahan material,

• Pendanaan daur ulang dan infrastruktur pemulihan bahan.

Dengan demikian, sistem EPR menjadi model kunci dalam memastikan keberlanjutan siklus produk dari awal produksi hingga akhir masa pakai.

Kendaraan Listrik dan Tantangan Baterai

Peralihan menuju Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Indonesia meningkatkan urgensi pengelolaan baterai bekas sebagai limbah elektronik dengan dampak lingkungan potensial. Baterai berisi komponen berbahaya seperti lithium, kobalt, dan nikel yang dapat mencemari tanah serta air jika dibuang sembarangan. Namun, baterai bekas juga merupakan “tambang baru” material strategis yang bisa dipulihkan.

Inovasi dalam teknologi daur ulang baterai dan penyimpanan energi sekunder belakangan ini menjadi fokus utama dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik ramah lingkungan.

Penutup

Mewujudkan pengelolaan e-waste yang mendukung ekonomi sirkular bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kolaborasi menyeluruh dari industri, konsumen, dan startup teknologi. Melalui penerapan ekodesain, ecolabel, EPR, dan fasilitas pemulihan material modern, Indonesia dapat memperkuat sektor elektronik tidak hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai bagian dari rantai nilai global berbasis keberlanjutan.

Dengan langkah strategis dan implementasi bertahap, target ekonomi sirkular di sektor elektronik bukan hanya sekadar visi, melainkan realitas ekonomi hijau yang membawa manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Daftar Pustaka

Badan Standardisasi Nasional. (2021). Penerapan Ekolabel dan Ekodesain dalam industri elektronik. Jakarta: BSN.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Statistik lingkungan hidup Indonesia 2023. Jakarta: BPS. https://www.bps.go.id

Ellen MacArthur Foundation. (2016). Towards a circular economy: Business rationale for an accelerated transition. Retrieved from https://ellenmacarthurfoundation.org

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2023). Laporan Pengelolaan Sampah Nasional 2023. Jakarta: KLHK.

OECD. (2020). Extended Producer Responsibility: Updated guidance for efficient waste management. OECD Publishing.

United Nations University. (2020). The global e-waste monitor: Quantities, flows, and the circular economy potential. UNU & ITU.

Waste4Change. (2023). E-waste management capacity and opportunities in Indonesia. Retrieved from https://waste4change.com