1. Pendahuluan — Pengelolaan Sampah Perkotaan dan Peran Model Berbasis Komunitas
Perkembangan kota-kota di Indonesia, termasuk Kota Bogor, membawa konsekuensi terhadap meningkatnya timbulan sampah rumah tangga dan perkotaan. Pertumbuhan penduduk, perubahan gaya hidup, dan peningkatan aktivitas ekonomi menyebabkan volume sampah terus bertambah sementara kapasitas pengelolaan masih terbatas. Kondisi ini menjadikan pengelolaan sampah sebagai isu strategis yang tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan, tetapi juga kesehatan publik, tata ruang, serta keberlanjutan sistem perkotaan.
Dalam konteks tersebut, pendekatan Community-Based Solid Waste Management (CBSWM) muncul sebagai salah satu model alternatif yang berupaya melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan sampah. Pendekatan ini menempatkan komunitas tidak hanya sebagai penghasil sampah, tetapi sekaligus sebagai aktor pengelola melalui partisipasi, pengorganisasian lokal, dan pengambilan keputusan di tingkat lingkungan. Model ini sejalan dengan gagasan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak dapat sepenuhnya bergantung pada pemerintah dan operator formal, melainkan membutuhkan dukungan dan keterlibatan warga sebagai bagian dari sistem.
Studi yang menjadi dasar artikel ini menelaah kinerja CBSWM di Kota Bogor dengan fokus pada program TPS3R sebagai instrumen teknis sekaligus sosial dalam pengelolaan sampah skala komunitas. Analisis tidak hanya menilai aspek operasional, tetapi juga menempatkan CBSWM dalam kerangka Integrated Solid Waste Management (ISWM), di mana faktor kelembagaan, pembiayaan, peran aktor, serta keberlanjutan program menjadi bagian integral dalam menilai efektivitas sistem.
Dari sudut pandang analitis, CBSWM di Kota Bogor dapat dipahami sebagai upaya mencari keseimbangan antara pendekatan teknis dan sosial dalam pengelolaan sampah. Di satu sisi, TPS3R menyediakan fasilitas fisik dan teknologi sederhana untuk pemilahan dan pengolahan. Di sisi lain, keberhasilan sistem bergantung pada dinamika komunitas, komitmen warga, kapasitas pengelola lokal, serta dukungan regulasi dan institusi pemerintah. Dengan demikian, pembahasan kinerja CBSWM perlu dilihat sebagai proses interaksi antara struktur kelembagaan, perilaku sosial, dan kapasitas operasional.
2. Kerangka CBSWM dan Posisi TPS3R dalam Sistem Pengelolaan Sampah Kota Bogor
Bagian kajian menunjukkan bahwa CBSWM di Kota Bogor dijalankan melalui skema yang mengombinasikan peran pemerintah kota, pengelola TPS3R, dan komunitas warga. TPS3R diposisikan sebagai simpul operasional di tingkat lingkungan yang berfungsi mengurangi beban sampah menuju TPA melalui kegiatan pemilahan, pengomposan, dan pemanfaatan kembali material. Dengan demikian, TPS3R tidak hanya berperan sebagai fasilitas teknis, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial antara pengelola, warga, dan pemerintah.
Secara konseptual, CBSWM dalam penelitian ini mencakup beberapa dimensi kinerja: efektivitas operasional pengelolaan sampah, partisipasi masyarakat, kapasitas kelembagaan, keberlanjutan pembiayaan, serta hubungan antara unit komunitas dan sistem pengelolaan sampah kota secara keseluruhan. Pendekatan ini menempatkan TPS3R sebagai bagian dari rantai sistem ISWM, bukan sebagai unit yang bekerja secara terpisah. Karena itu, keberhasilan CBSWM sangat bergantung pada koordinasi antara level komunitas dan level pemerintah kota.
Studi ini juga menunjukkan bahwa implementasi CBSWM di Kota Bogor bergerak melalui dinamika yang tidak selalu linier. Di beberapa lokasi, TPS3R berkembang menjadi sistem komunitas yang relatif stabil dengan tingkat partisipasi warga yang cukup baik. Namun di lokasi lain, keberlangsungan operasional masih bergantung pada dukungan proyek atau inisiatif jangka pendek. Perbedaan ini menunjukkan bahwa CBSWM bukanlah model yang otomatis berhasil hanya dengan menyediakan fasilitas, tetapi memerlukan kombinasi antara kapasitas sosial, kepemimpinan lokal, dan dukungan kelembagaan yang memadai.
Secara analitis, posisi TPS3R dalam CBSWM mencerminkan karakter transisi pengelolaan sampah di kota-kota berkembang. Sistem formal kota belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh wilayah, sementara komunitas memiliki potensi menjadi pelaku penting dalam pengurangan sampah di sumber. Namun, agar peran tersebut dapat berlangsung secara berkelanjutan, CBSWM harus dipahami sebagai bagian dari sistem tata kelola, bukan sekadar inisiatif berbasis proyek.
3. Temuan Kinerja CBSWM: Partisipasi Warga, Operasional TPS3R, dan Hubungannya dengan Sistem Kota
Temuan penelitian menunjukkan bahwa kinerja CBSWM di Kota Bogor sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dan konsistensi operasional TPS3R. Pada lokasi dengan dukungan komunitas yang kuat, partisipasi warga tidak hanya tampak dalam bentuk pembayaran iuran layanan atau pengumpulan sampah terpilah, tetapi juga melalui kemauan ikut serta dalam kegiatan lingkungan, pemeliharaan fasilitas, dan komunikasi aktif dengan pengelola. Partisipasi semacam ini menciptakan rasa memiliki terhadap sistem, sehingga keberlanjutan TPS3R lebih terjaga.
Sebaliknya, di wilayah dengan partisipasi rendah, TPS3R cenderung menghadapi kesulitan operasional, seperti ketidakstabilan volume sampah terpilah, ketergantungan pada beberapa individu kunci, serta terbatasnya dukungan dana masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa CBSWM tidak hanya membutuhkan fasilitas dan prosedur, tetapi juga basis sosial yang kuat untuk menopang praktik pengelolaan sehari-hari.
Dari sisi operasional, keberhasilan TPS3R dipengaruhi oleh konsistensi proses pemilahan, kapasitas tenaga kerja, ketersediaan peralatan sederhana, serta keterhubungan dengan sistem pengangkutan kota. Di beberapa lokasi, aktivitas pengomposan dan pemilahan anorganik berjalan cukup baik, namun sering kali terkendala oleh fluktuasi pasar material daur ulang, keterbatasan ruang, dan biaya perawatan fasilitas. Hal ini memperlihatkan bahwa aspek teknis CBSWM tidak dapat dilepaskan dari realitas ekonomi yang dihadapi unit pengelola di tingkat komunitas.
Penelitian juga menyoroti hubungan antara TPS3R dan sistem pengelolaan sampah kota. Pada satu sisi, TPS3R berperan membantu pemerintah daerah dalam mengurangi timbulan sampah yang masuk ke TPA. Namun pada sisi lain, keberhasilan TPS3R masih bergantung pada dukungan pemerintah kota dalam bentuk pengangkutan residu, pembinaan kelembagaan, serta kepastian integrasi ke dalam sistem ISWM. Tanpa dukungan struktural tersebut, TPS3R berisiko bekerja terpisah dan kehilangan posisi strategis dalam sistem kota.
Secara analitis, temuan ini menunjukkan bahwa kinerja CBSWM di Kota Bogor merupakan hasil interaksi antara tiga faktor utama: kapasitas sosial komunitas, tata kelola kelembagaan, dan dukungan sistem formal kota. Ketiganya menentukan apakah TPS3R hanya menjadi proyek teknis, atau berkembang menjadi bagian penting dari sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
4. Faktor Keberhasilan dan Hambatan CBSWM: Dimensi Sosial, Kelembagaan, dan Keberlanjutan Pembiayaan
Analisis lebih lanjut mengidentifikasi sejumlah faktor yang berperan sebagai penentu keberhasilan maupun hambatan dalam implementasi CBSWM. Pada tingkat sosial, keberhasilan sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan lokal, keaktifan pengurus, dan keberadaan tokoh penggerak yang mampu mengorganisir partisipasi warga. Di lingkungan yang memiliki struktur kepemimpinan komunitas yang kuat, TPS3R cenderung lebih stabil dan mampu menghadapi tantangan operasional.
Namun di lokasi dengan dinamika sosial yang lemah, CBSWM berpotensi stagnan, terutama ketika ketergantungan pada satu atau dua individu pengelola terlalu besar. Ketika pengurus mengalami kelelahan, konflik, atau pergantian tanpa regenerasi, sistem dengan cepat kehilangan keberlanjutan. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan CBSWM tidak hanya terkait kapasitas teknis, tetapi juga kontinuitas organisasi dan distribusi peran di dalam komunitas.
Dari sisi kelembagaan, keberhasilan dipengaruhi oleh kejelasan struktur pengelolaan, aturan internal, transparansi penggunaan dana, serta hubungan formal dengan pemerintah kota. Unit TPS3R yang memiliki legalitas kelembagaan, mekanisme administrasi, dan prosedur operasional cenderung memiliki daya tahan lebih tinggi. Sebaliknya, kelemahan tata kelola menyebabkan TPS3R rentan terhadap masalah keuangan, konflik internal, dan penurunan kepercayaan warga.
Faktor pembiayaan juga muncul sebagai elemen krusial. Pendanaan CBSWM umumnya berasal dari kombinasi iuran warga, pendapatan dari material daur ulang, dan dukungan program pemerintah. Namun dalam praktiknya, pendapatan dari material daur ulang sering kali tidak stabil dan tidak cukup menutup biaya operasional. Ketergantungan pada proyek atau bantuan sementara menyebabkan keberlanjutan lembaga menjadi rapuh ketika dukungan eksternal berhenti.
Dari sudut pandang analitis, faktor-faktor tersebut memperlihatkan bahwa CBSWM memerlukan pendekatan yang memadukan dimensi teknis, sosial, dan ekonomi secara seimbang. Tanpa penguatan kelembagaan dan skema pembiayaan yang realistis, partisipasi masyarakat saja tidak cukup untuk memastikan keberlanjutan. Sebaliknya, tanpa basis sosial yang kuat, dukungan teknis dan finansial pun tidak mampu menciptakan sistem yang hidup dalam jangka panjang.
5. Implikasi Kebijakan: Integrasi CBSWM dalam Kerangka Integrated Solid Waste Management Kota
Temuan penelitian menunjukkan bahwa CBSWM di Kota Bogor tidak dapat diposisikan hanya sebagai inisiatif komunitas yang berdiri sendiri, melainkan harus dilihat sebagai bagian dari sistem Integrated Solid Waste Management (ISWM) kota. Dengan kata lain, kinerja TPS3R dan pengelolaan sampah berbasis komunitas akan sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah kota mampu mengintegrasikannya ke dalam kebijakan, perencanaan, dan skema operasional pengelolaan sampah secara keseluruhan.
Implikasi pertama terletak pada aspek tata kelola. Pemerintah daerah perlu memperjelas posisi kelembagaan TPS3R dalam sistem persampahan kota, termasuk hubungan kewenangan, mekanisme koordinasi, dan skema pembinaan. Tanpa kejelasan tersebut, TPS3R akan tetap berada pada posisi ambigu antara program komunitas dan bagian dari sistem layanan publik. Kejelasan tata kelola akan membantu memperkuat legitimasi pengelola, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keberlanjutan program.
Implikasi kedua berkaitan dengan dukungan pembiayaan dan mekanisme keberlanjutan ekonomi. CBSWM memerlukan model pembiayaan campuran yang lebih realistis, yang tidak hanya bertumpu pada iuran warga atau pendapatan material daur ulang. Pemerintah kota dapat berperan melalui insentif layanan, dukungan operasional terbatas, atau skema kemitraan berbasis kinerja pengurangan sampah. Dengan pendekatan ini, TPS3R tidak diperlakukan sebagai entitas pasar murni, tetapi sebagai bagian dari layanan lingkungan publik yang memiliki nilai sosial dan ekologis.
Implikasi ketiga menyangkut aspek integrasi teknis dan operasional. Keberhasilan CBSWM bergantung pada keterhubungan dengan sistem transportasi residu, manajemen data timbulan, dan alur material menuju fasilitas pengolahan berikutnya. Jika hubungan ini tidak terbangun, TPS3R akan menghadapi kesulitan logistik dan beroperasi terpisah dari sistem kota. Integrasi teknis akan memastikan bahwa kontribusi TPS3R terhadap pengurangan beban TPA dapat diukur, diakui, dan diperkuat.
Dari sudut pandang pengembangan kebijakan, CBSWM memberikan pelajaran bahwa pengelolaan sampah berbasis komunitas tidak dapat dipahami semata sebagai program partisipatif, melainkan sebagai komponen dalam sistem tata kelola multi-level. Karena itu, keberhasilan CBSWM membutuhkan dukungan kebijakan yang konsisten, jembatan kelembagaan antara komunitas dan pemerintah, serta skema insentif yang selaras dengan tujuan pengurangan sampah kota.
6. Penutup — Arah Penguatan CBSWM: Dari Inisiatif Komunitas menuju Sistem Pengelolaan yang Berkelanjutan
Sebagai penutup, analisis ini menegaskan bahwa CBSWM di Kota Bogor merepresentasikan upaya membangun model pengelolaan sampah yang menggabungkan dimensi teknis, sosial, dan kelembagaan. TPS3R berperan bukan hanya sebagai fasilitas pengolahan, tetapi sebagai arena interaksi komunitas yang menggerakkan partisipasi warga sekaligus mendukung pengurangan sampah pada tingkat kota. Namun keberhasilan model ini belum merata dan masih dipengaruhi oleh perbedaan kapasitas komunitas, tata kelola kelembagaan, dan dukungan pemerintah.
Secara konseptual, CBSWM di Kota Bogor dapat dipahami sebagai proses transisi yang bergerak dari pola pengelolaan terpusat menuju model kolaboratif antara pemerintah dan komunitas. Transisi ini belum sepenuhnya mapan, namun telah menunjukkan potensi dalam mengurangi volume sampah sekaligus membangun kesadaran lingkungan di tingkat warga. Tantangan yang tersisa terutama terkait keberlanjutan finansial, stabilitas organisasi, dan integrasi dengan sistem ISWM yang lebih luas.
Arah penguatan ke depan terletak pada tiga jalur utama. Pertama, penguatan kapasitas kelembagaan komunitas melalui pelatihan manajemen, transparansi pengelolaan dana, dan regenerasi kepengurusan. Kedua, integrasi CBSWM ke dalam kebijakan dan perencanaan kota sehingga TPS3R memiliki posisi yang jelas dalam sistem layanan persampahan. Ketiga, pengembangan skema pembiayaan dan insentif yang memastikan keberlanjutan operasional tanpa membebani komunitas secara berlebihan.
Dengan pendekatan tersebut, CBSWM berpotensi berkembang dari program partisipatif berbasis proyek menjadi bagian penting dari sistem pengelolaan sampah perkotaan yang berkelanjutan. Dalam jangka panjang, penguatan CBSWM tidak hanya berkontribusi pada pengurangan timbulan sampah, tetapi juga pada pembentukan budaya pengelolaan lingkungan yang lebih bertanggung jawab di tingkat masyarakat.
Daftar Pustaka
-
Mayranti, D.F Performance of Community-Based Solid Waste Management (CBSWM). The Case of Bogor City, Indonesia.
-
UNEP. Solid Waste Management in Developing Countries: Community Participation, Governance, and System Integration Perspectives.
-
World Bank. Integrated Solid Waste Management and Urban Governance in Secondary Cities: Lessons from Community-Based Models.
-
UN-Habitat. Waste Wise Cities: Community Engagement, Resource Recovery, and Inclusive Urban Solid Waste Systems.