PT Dahana (Persero) telah sukses melakukan uji coba peledakan atau trial blasting untuk proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Budi Antono, Direktur Utama PT Dahana, mengungkapkan bahwa uji coba peledakan ini menggunakan bahan peledak Dayagel Extra & Dayadet Long Period (LP) buatan Dahana, dan dilaksanakan di Tunnel #11 Outlet Desa Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat pada Selasa (3/11).

Budi menyampaikan bahwa proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung merupakan salah satu proyek strategis pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Meskipun sempat terhenti beberapa bulan akibat faktor teknis terkait kondisi lingkungan, proyek ini kembali dilanjutkan setelah tim melakukan kajian teknis aplikasi peledakan yang lebih detail dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat. Melalui uji coba peledakan ini, Budi berharap dapat memperoleh aplikasi operasi peledakan yang lebih optimal di area Gunung Bohong.

Budi menjelaskan bahwa Dahana telah dipercayakan sebagai kontraktor layanan peledakan oleh China Railway Group Limited (CREC), pemegang proyek. Proyek ini direncanakan akan membentang sepanjang 142,3 Km, melintasi 96 Desa, 30 Kecamatan, dan 9 Kota Kabupaten dari Jakarta hingga Bandung.

"Dahana telah terlibat sejak awal pembangunan, dan tahun lalu perusahaan ini berhasil melakukan peledakan pertama dalam pembangunan terowongan di Desa Laksanamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat," tambah Budi.

Dalam proyek ini, Dahana berhasil memenangkan tender untuk berbagai layanan termasuk tunneling, transportasi bahan peledak, jasa peledakan terowongan, pengelolaan gudang bahan peledak, konstruksi gudang bahan peledak, pengurusan izin terkait bahan peledak, dan pasokan bahan peledak.

Budi menyatakan bahwa keikutsertaan Dahana dalam proyek ini merupakan kebanggaan tersendiri. "Kita patut berbangga karena Dahana turut serta secara nyata dalam pembangunan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung," ujar Budi menekankan rasa bangga perusahaan atas kontribusinya dalam proyek infrastruktur nasional ini.

Disadur dari: https://ekonomi.republika.co.id/berita/qj9cow383/dahana-uji-coba-peledakan-untuk-proyek-kereta-cepat?

PT Len Industri (Persero) telah merumuskan serangkaian langkah strategis setelah dipercayakan sebagai holding BUMN industri pertahanan, yang dikenal sebagai Defend ID. Keanggotaan dalam holding ini mencakup perusahaan-perusahaan terkemuka seperti PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, PT Pindad, dan PT Dahana, menciptakan entitas gabungan yang kuat dalam industri pertahanan.

Dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai Direktur Utama Len Industri, Bobby Rasyidin mengumumkan rencananya untuk secara bertahap melakukan spin off operasional bisnis induk holding, sebuah proses yang dijadwalkan akan berlangsung antara tahun 2022 hingga 2023. Langkah ini ditujukan untuk memberikan klarifikasi yang jelas terkait dengan fokus dan arah bisnis setiap entitas yang terlibat dalam holding.

Bobby menegaskan bahwa operasional bisnis Len Industri, baik yang terkait dengan pertahanan maupun yang tidak, akan dialihkan ke dalam entitas anak perusahaannya. Hal ini merupakan upaya strategis untuk memastikan kejelasan dan keefektifan dalam pengelolaan berbagai lini bisnis yang dimiliki oleh Len Industri.

Penting untuk dicatat bahwa keberadaan holding, menurut Bobby, diharapkan mampu meminimalkan potensi tumpang tindih produk antaranggota Defend ID. Dengan demikian, langkah ini tidak hanya memberikan kejelasan organisasional, tetapi juga bertujuan untuk mengoptimalkan sinergi di antara anggota holding dalam pengembangan produk dan layanan pertahanan.

Sebagai induk holding, Len Industri juga memiliki peran strategis dalam mewujudkan integrasi elektronik tiga matra TNI, yang mencakup unsur darat, laut, dan udara. Bobby menyatakan bahwa Len dan anggota Defend ID lainnya akan fokus pada pengembangan dan implementasi teknologi yang mendukung kebutuhan pertahanan secara menyeluruh di seluruh ranah tersebut.

Dengan demikian, setelah holding beroperasi sepenuhnya, Len, bersama dengan PTDI, PAL, Pindad, dan Dahana, akan dapat menetapkan fokus bisnis dan program prioritas masing-masing. Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen Len Industri dalam mendukung visi strategis pemerintah untuk memperkuat industri pertahanan nasional serta memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan yang berkelanjutan di sektor ini.

Disadur dari: https://ekonomi.republika.co.id/berita/r84mn1349/resmi-terbentuk-defend-id-berbagi-peran-dalam-penguatan-pertahanan?

PT Superintending Company of Indonesia, atau biasa disingkat menjadi Sucofindo, adalah anak perusahaan PT Biro Klasifikasi Indonesia dan SGS S.A. yang menyediakan berbagai macam jasa survei (tes, inspeksi, dan sertifikasi). PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) adalah induk dari perusahaan, dan pada tahun 2021 pemerintah Indonesia resmi menggabungkannya ke dalam holding BUMN yang dikenal sebagai IDSurvey. PT Superintending Company of Indonesia, atau biasa disingkat menjadi Sucofindo, adalah anak perusahaan PT Biro Klasifikasi Indonesia dan SGS S.A. yang menyediakan berbagai macam jasa survei (tes, inspeksi, dan sertifikasi). PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) adalah induk dari perusahaan, dan pada tahun 2021 pemerintah Indonesia resmi menggabungkannya ke dalam holding BUMN yang dikenal sebagai IDSurvey.

Perusahaan ini didirikan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 22 Oktober 1956 dan awalnya berfokus pada layanan pemeriksaan dan pengawasan di bidang perdagangan, terutama perdagangan komoditas pertanian. Ini juga membantu pemerintah menjaga kelancaran arus barang dan melindungi devisa negara dalam perdagangan ekspor impor. Pada tahun 1961, pemerintah Indonesia secara resmi memiliki 80% saham perusahaan, sementara SGS S.A. memiliki sisanya. Pada tahun berikutnya, pemerintah Indonesia memiliki 95% saham perusahaan, sementara SGS tetap memiliki sisanya.

Perusahaan ini berkembang pada tahun 1964 dan memulai bisnis pergudangan, ekspedisi, fumigasi, kebersihan industri, analisis laboratorium, dan rekayasa kelautan. Perusahaan ini ditugaskan oleh pemerintah Indonesia untuk menerapkan Aplikasi Tata Niaga Ekspor (ATE) pada tahun 1985 untuk menjamin kelancaran arus barang dan menjamin devisa negara dalam perdagangan ekspor impor. Namun, penugasan ini dihentikan pada bulan Juli 2001. Perusahaan ini berkembang pada tahun 1964 dan memulai bisnis pergudangan, ekspedisi, fumigasi, kebersihan industri, analisis laboratorium, dan rekayasa kelautan. Perusahaan ini ditugaskan oleh pemerintah Indonesia untuk menerapkan Aplikasi Tata Niaga Ekspor (ATE) pada tahun 1985 untuk menjamin kelancaran arus barang dan menjamin devisa negara dalam perdagangan ekspor impor. Namun, penugasan ini dihentikan pada bulan Juli 2001.

Perusahaan ini ditunjuk sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) pada tahun 2020 oleh Badan Pemeriksa Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dewan Halal Nasional Majelis Ulama Indonesia (DHN MUI) juga menyatakan bahwa perusahaan ini memenuhi prinsip syariah. Dalam upaya untuk membentuk holding BUMN yang bergerak di bidang jasa survei, pemerintah Indonesia pada bulan Mei 2021 secara resmi menyerahkan sebagian besar saham perusahaan ini ke Biro Klasifikasi Indonesia.

SUCOFINDO memiliki 10 unit bisnis strategis, yaitu:

• SBU KSP (Komoditas & Solusi Perdagangan)
• SBU Batubara
• SBU AEBT (Aset Energi Baru Terbarukan)
• SBU Mineral
• SBU HMPM (Hulu Migas dan Produk Migas)
• SBU PIK (Perdagangan, Industri, dan Kelautan)
• SBU Serco (Sertifikasi dan Eco-Framework)
• SBU LSI (Layanan publik, Sumber daya, dan Informasi)
• SBU Laboratorium
• SBU Industri

PT SUCOFINDO selalu berusaha meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG).

Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

• Transparansi yang terdiri dari prinsip keterbukaan, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam menyampaikan informasi penting tentang perusahaan kepada orang lain.
• Akuntabilitas, yaitu prinsip yang menjelaskan fungsi, pelaksanaan, dan tanggung jawab organisasi yang memungkinkan pengelolaan perusahaan dilakukan dengan baik.
• Kemandirian yang berarti mengelola perusahaan secara profesional tanpa terpengaruh oleh kepentingan, pengaruh, atau tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Pertanggungjawaban berarti mengelola perusahaan secara profesional.
• Keadilan, yaitu prinsip bahwa semua pihak dilayani dengan cara yang adil dan sama berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber:

https://id.wikipedia.org

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), atau PLN, adalah sebuah perusahaan milik negara Indonesia yang bekerja dalam industri listrik. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, perusahaan mengelola sejumlah pembangkit listrik dengan kapasitas terpasang total 64.553 MW hingga akhir tahun 2021.

Sejarahnya, untuk berbisnis di bidang ketenagalistrikan, Maintz & Co., yang berkantor pusat di Amsterdam, Belanda, mendirikan "Algemeene Nederlandsch-Indische Electriciteits-Maatschappij" (ANIEM) di Surabaya pada tahun 1909. Setelah Belanda menyerah kepada Jepang pada tahun 1942, perusahaan ketenagalistrikan Hindia Belanda diambil alih oleh Jepang. Pada tanggal 27 Oktober 1945, setelah Jepang menyerah kepada Sekutu dan Indonesia menjadi negara merdeka, pemerintah Indonesia membentuk Djawatan Listrik dan Gas Bumi di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga untuk mengawasi pasokan listrik dan gas bumi di seluruh negeri. Saat itu, kapasitas pembangkit listrik yang dikelola oleh jawatan tersebut baru sebesar 157,5 MW. Namun, karena status kepemilikan pembangkit listrik yang ada belum jelas dan karena pemerintah tidak memiliki banyak pengalaman dalam bidang ketenagalistrikan, pengelolaan tersebut tidak lancar. Selama pendudukan Jepang, sebagian besar pembangkit listrik rusak parah karena tidak dikelola dengan baik. Semua perusahaan ketenagalistrikan dan gas Indonesia, termasuk ANIEM dan GEBEO, resmi dinasionalisasi oleh pemerintah pada tahun 1953.

Semua perusahaan listrik dan gas yang telah dinasionalisasi digabungkan ke dalam Badan Pemimpin Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU PLN) pada tanggal 1 Januari 1961. Pada tanggal 1 Januari 1965, bisnis gas BPU PLN dijadikan modal untuk mendirikan perusahaan negara (PN) dengan nama PN Perusahaan Gas Negara, dan bisnis ketenagalistrikan BPU PLN dijadikan modal untuk mendirikan perusahaan negara (PN) dengan nama PN Pe Perusahaan itu memiliki kapasitas pembangkit listrik hanya sebesar 300 MW saat itu, dan pada tahun 1972, statusnya diubah menjadi perusahaan umum (Perum). Perusahaan ini kembali diubah menjadi persero pada Juli 1994.

Pemerintah memberikan sebagian besar saham PT Pelayaran Bahtera Adhiguna kepada perusahaan pada tahun 2011. Perusahaan ini mulai menggunakan CNG sebagai bahan bakar pada pembangkit listrik pemikul beban puncak pada tahun 2013. Perusahaan ini masuk dalam daftar Fortune 500 untuk pertama kalinya pada tahun 2014. Melalui skema kemitraan pemerintah swasta, perusahaan ini mulai membangun PLTU berteknologi ultra super critical dengan kapasitas terpasang sebesar 2.000 MW di Batang, Jawa Tengah, pada tahun 2015. Untuk mendukung pengoperasian EV di Indonesia, perusahaan ini mendirikan SPKLU pada 2019.

Pemerintah memberi perusahaan ini mayoritas saham PT Energy Management Indonesia pada Mei 2021. PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara didirikan untuk menyediakan listrik dan uap di Blok Rokan, dan bisnis ini membeli perusahaan tersebut pada Agustus 2021. Untuk mempermudah operasinya, PLN meluncurkan empat subholding pada bulan September 2022. Mereka adalah PLN Energi Primer Indonesia yang bekerja di bidang pengadaan bahan bakar untuk pembangkit listrik; PLN Icon Plus bekerja di bidang non-ketenagalistrikan; dan PLN Indonesia Power dan PLN Nusantara Power bekerja di bidang pembangkitan listrik.

PLN Bersih

Pada tahun 2012, Nur Pamudji, Direktur Utama PT PLN (Persero), meluncurkan logo PLN bersih untuk menunjukkan kepada publik komitmen PLN untuk membangun organisasi yang bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Ini dilakukan dengan membatasi interaksi tatap muka antara pelanggan dan petugas PLN melalui sistem online dan call center PLN, yaitu telepon ke nomor (kode area) 123.

Listrik prabayar

Kebijakan baru PLN untuk pembayaran listrik dimulai pada tahun 2010. Pelanggan harus menggunakan listrik pertama dan kemudian membayarnya pada bulan berikutnya. Setiap bulan, PLN harus menghitung dan menerbitkan rekening yang harus dibayar oleh pelanggan, melakukan penagihan kepada pelanggan yang terlambat atau tidak membayar, dan memutus aliran listrik jika pelanggan terlambat atau tidak membayar rekening. Pada sistem listrik pintar (prabayar), pelanggan harus mengeluarkan uang atau biaya untuk membeli energi listrik yang akan mereka konsumsi. Pembelian ini dimasukkan ke dalam meter prabayar (MPB) yang terpasang di lokasi pelanggan melalui sistem "token" (pulsa) atau stroom. Jika pelanggan beralih ke layanan listrik prabayar, meteran kilowatt-hour (kWh) analog akan diganti. Namun, PLN tidak memaksa pelanggan untuk menggunakan listrik prabayar; sebaliknya, PLN hanya memberi pelanggan pilihan untuk menggunakan listrik pascabayar atau prabayar.

Sumber:

https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_Listrik_Negara

PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, atau PP, adalah perusahaan milik negara Indonesia yang bekerja di bidang konstruksi. Dengan nama NV Pembangunan Perumahan, perusahaan ini didirikan oleh Bank Industri Negara pada tanggal 26 Agustus 1953. Pembangunan kompleks rumah dinas Semen Gresik adalah proyek pertama yang dikerjakan oleh perusahaan ini. Kemudian perusahaan ini diberi tugas untuk membangun beberapa hotel yang didanai oleh kompensasi perang Jepang, seperti Hotel Indonesia, Bali Beach, Ambarukmo Palace, dan Samudera Beach. Perusahaan ini diambil alih oleh pemerintah pada tanggal 29 Maret 1961, dan ditetapkan sebagai perusahaan negara (PN). Kemudian, pada tahun 1971, pemerintah mengubah statusnya menjadi persero. Perusahaan mulai berinvestasi di properti pada tahun 1991 dengan menyewakan ruangan di kantor pusat dan membangun sebuah perumahan di Cibubur. Selain itu, perusahaan ini mendirikan beberapa perusahaan patungan, seperti PT PP-Taisei Indonesia Construction, PT Mitracipta Polasarana, dan PT Citra Waspphutowa.

Perusahaan ini menjadi perusahaan konstruksi pertama di Indonesia yang berhasil mendapat sertifikasi ISO 9001 pada tahun 1993. Koperasi Karyawan Pemegang Saham Pembangunan Perumahan (KKPSPP) resmi memperoleh minoritas saham perusahaan pada tahun 2004. Pada tahun yang sama, perusahaan menerbitkan buku "Prinsip-Prinsip Kontraktor", yang digunakan sebagai pedoman untuk perusahaan konstruksi di Indonesia. Perusahaan ini mendirikan PP University untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada karyawannya pada tahun 2008. Pada tahun yang sama, perusahaan juga mulai menerapkan prinsip konstruksi hijau untuk mengurangi dampak buruk konstruksi terhadap lingkungan. Perusahaan ini resmi masuk ke Bursa Efek Indonesia pada 9 Februari 2010. Perusahaan ini berhasil menyelesaikan proyek investasi pertamanya pada tahun 2011, pembangunan PLTG berkapasitas 65 MW di Talang Duku, Sumatera Selatan. Kemudian, pada tahun 2012, perusahaan ini mulai membangun New Tanjung Priok, yang memiliki nilai proyek sebesar Rp 8,2 triliun. Selain itu, perusahaan ini juga membangun tujuh bandara di Indonesia.

Perusahaan mengambil PT PP Dirganeka pada tahun 2013 dan mengubah namanya menjadi PT PP Pracetak. Pada tahun yang sama, perusahaan juga membangun Divisi Properti dan kantor cabang di Pulau Sulawesi. Pada tahun 2014, perusahaan mengambil PT Prima Jasa Aldo Dua dan mengubah namanya menjadi PT PP Peralatan. PT PP Properti resmi masuk ke Bursa Efek Indonesia pada 19 Mei 2015. Pada tahun 2016, perusahaan membentuk divisi energi dan infrastruktur menjadi PT PP Energi dan PT PP Infrastruktur. Pada tahun yang sama, perusahaan ini menjadi yang pertama di Indonesia yang menggunakan Enterprise Resource Planning (ERP) berbasis SAP. Perusahaan ini menjadi BUMN pertama di Indonesia yang mengeluarkan surat berharga perpetual pada tahun 2018.

Anak perusahaan

• PP Properti

Perusahaan ini terbentuk setelah pemisahan dari Divisi Properti milik Pembangunan Perumahan, yang telah beroperasi sejak tahun 1991, dan didirikan pada tahun 2013. Pada bulan Mei 2015, PP Properti resmi masuk ke Bursa Efek Indonesia. Untuk mendapatkan kemampuan untuk membangun apartemen di Yogyakarta dan Cilegon, PP Properti juga mengakuisisi Limasland Realty dan Grahaprima Realtindo pada November 2018. PT PP Properti Tbk mengelola 35 rumah, 12 pusat perbelanjaan, dan 6 hotel hingga akhir 2020.

• PP Urban

Pengembangan kota, konstruksi, dan beton pracetak adalah bidang bisnis PT PP Urban. Bisnis ini didirikan sebagai unit bisnis dari Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan pada tahun 1989 dengan nama PT Prakarsa Dirga Aneka. Untuk membantu bisnis dari induknya, perusahaan ini awalnya bergerak di bidang perdagangan. Perusahaan kemudian berkembang ke bisnis beton pracetak dan konstruksi.

• PP Presisi

Konstruksi sipil sederhana, pengoperasian erektor, pemasangan bekisting, penyewaan alat berat, dan pembuatan pondasi adalah beberapa layanan pendukung konstruksi yang difokuskan PT PP Presisi Tbk. Perusahaan ini didirikan pada 6 Mei 2004 dengan nama PT Prima Jasa Aldodua (PJA). Sampai 2012, bisnis ini berkonsentrasi pada penyediaan jasa penyewaan peralatan konstruksi berskala kecil. Pembangunan Perumahan resmi membeli perusahaan ini pada tahun 2014. Pada Juni 2014, perusahaan disebut "PT PP Alat Konstruksi" (juga disebut "PP Alkon"). Pada Juli 2014, perusahaan diubah menjadi "PT PP Peralatan Konstruksi", dan pada Maret 2017, namanya kembali diubah menjadi yang sekarang. Perusahaan ini resmi masuk ke Bursa Efek Indonesia pada November 2017.

Sumber:

https://id.wikipedia.org

PT Hutama Karya (Persero) adalah perusahaan milik negara Indonesia yang bekerja dalam konstruksi dan pengembangan properti dan infrastruktur. Perusahaan ini awalnya berdiri sebagai cabang dari Hollandsche Beton Maatschappij (HBM) di Indonesia, dan selama masa pendudukan Belanda, telah mengerjakan banyak proyek konstruksi. Cabang tersebut secara resmi dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1961, dan namanya diubah menjadi PN Hutama Karya. Setelah itu, perusahaan ini mengerjakan sejumlah proyek besar. Beberapa di antaranya adalah pembangunan Monumen Dirgantara di Jakarta Selatan dan Gedung DPR/MPR di Jakarta Pusat. Perusahaan ini menjadi yang pertama di Indonesia pada tahun 1970 untuk menggunakan sistem beton prategang BBRV dari Swiss untuk pembangunan Jembatan Semanggi. Selanjutnya, perusahaan ini mendirikan divisi beton prategang. Perusahaan ini resmi diubah menjadi persero pada tanggal 15 Maret 1973. Perusahaan ini mendirikan unit bisnis HakaPole pada tahun 1980-an untuk membuat tiang lampu jalan yang terbuat dari baja segi delapan.

Perusahaan ini berhasil menyelesaikan sejumlah proyek pembangunan jembatan bentang panjang pada tahun 1990-an. Kemudian, untuk mendukung operasinya, ia mendirikan sejumlah anak usaha dan perusahaan patungan. Perusahaan ini berkembang ke bisnis pembangunan bangunan tinggi dan jalan tol pada tahun 2000-an. Pemerintah memberikan tugas kepada perusahaan untuk mengusahakan jalan tol di Pulau Sumatra pada tahun 2014. Pada tahun 2016, perusahaan mendapat konsesi untuk mengusahakan ruas Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta sepanjang 14,25 kilometer. Pada tahun 2017, perusahaan mendapat perpanjangan hak untuk mengusahakan jalan tol tersebut dari hanya 16 tahun 3 bulan menjadi 36 tahun. Pada tahun yang sama, perusahaan juga mendapat tugas dari pemerintah untuk mengusahakan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta ruas S sepanjang 14,25 kilometer.

Jalan Tol Trans Sumatera

Sistem jaringan jalan sangat penting di negara kepulauan Indonesia dengan 17.508 pulau untuk menghubungkan orang dan bisnis dengan pekerjaan, layanan, pasar, mengurangi biaya logistik, dan mendorong pertumbuhan industri. Pemerintah menempatkan konektivitas tinggi sebagai prioritas utama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pemerintah memberikan mandat kepada Hutama Karya untuk membangun dan mengembangkan Jalan Tol Trans Sumatra melalui Peraturan Presiden No. 100 Tahun 2014, yang kemudian diubah menjadi Peraturan Presiden No. 117 Tahun 2015.

Jalan tol ini akan menghubungkan Lampung dan Aceh dengan panjang 2.765. km melalui 24 jalur berbeda. Diproyeksikan beroperasi penuh pada tahun 2024. Pulau Sumatra memainkan peran penting dalam perekonomian negara, karena merupakan pulau terbesar kedua di Nusantara dan memiliki lebih dari 55 juta penduduk. Dia memiliki banyak potensi alam dan komoditas, termasuk gas alam, batu bara, kopi, minyak kelapa sawit, karet, dan minyak bumi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Pulau Sumatra menyumbang 22,21% PDB Indonesia pada tahun 2015, menjadi yang terbesar kedua setelah Jawa. Oleh karena itu, kemajuan dan keberlanjutan ekonomi Pulau Sumatra sangat penting untuk menjamin stabilitas dan pertumbuhan. Perkembangan wilayah sekitar akan terhambat jika pertumbuhan terhenti.

Anak perusahaan

• PT HK Realtindo

Ketika ekonomi Indonesia mulai bangkit pada akhir 1990-an dan awal 2000-an, Hutama Karya memanfaatkan kesempatan untuk masuk ke industri properti. Peningkatan industri properti yang signifikan dipengaruhi langsung oleh pertumbuhan ekonomi negara. Pada tahun 2010, bisnis terus mengembangkan usahanya dan secara resmi mendirikan anak usaha pertamanya, PT HK Realtindo. HK Realtindo telah berkembang menjadi pesaing kuat dalam industri properti Indonesia dalam waktu hanya lima tahun. Dalam berbagai proyek properti seperti Menara H Rasuna Said, H Residence MT. Haryono, dan Kubikahomy di BSD, HK Realtindo terus menghasilkan proyek pengembangan berkualitas tinggi yang melampaui harapan klien.

Untuk mendukung pertumbuhan bisnisnya, HK Realtindo mengambil beberapa langkah strategis. Salah satunya adalah penerbitan surat utang jangka menengah (MTN) sebesar Rp550 miliar pada tahun 2015, yang menunjukkan optimisme perusahaan di mata investornya. Selain itu, HK Realtindo terus berkomitmen pada pengembangan properti, dengan merencanakan IPO sebelum tahun 2020.

• PT Hakaaston

PT Hakaaston didirikan sebagai bagian dari rencana pengembangan bisnis Hutama Karya. Ini bekerja di bidang aspal beton (hot mix), beton campuran siap pakai, konstruksi, dan perdagangan. PT Hakaaston adalah anak perusahaan Hutama Karya yang menawarkan berbagai macam produk untuk digunakan dalam pembangunan jalan raya, bandara, jalan lingkungan, lapangan parkir, dan sarana lainnya. Hutama Karya awalnya memiliki beberapa pabrik pencampuran aspal (AMP atau Asphalt Mixing Plant). Pada tahun 2010, semua AMP digabungkan dan dibentuk menjadi PT Hakaaston.

Hakaaston ditugaskan untuk mengeksplorasi dan memasuki pasar baru sebagai bagian dari pertumbuhan pasar infrastruktur Indonesia. Aspal beton, aspal dingin (aspal emulsi), lapisan fondasi agregat kelas A dan kelas B, batu pecah untuk campuran beton, dan produk perdagangan aspal dan semen adalah semua produk yang dibuat. Selain itu, perusahaan menyediakan layanan penghamparan dan pemadatan. Di lokasi unit produksi, ada AMP, pabrik peleburan batu, alat penghamparan, dan peralatan laboratorium yang memadai. Saat ini, mereka berada di berbagai tempat di Jawa, Sumatra, dan NTB.

• PT HK Infrastruktur

PT HK Infrastruktur (HKI) adalah kontraktor yang berpengalaman dalam membangun jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Perusahaan ini terkenal karena telah membantu membangun jalan tol Cinere-Jagorawi, Mojokerto-Kertosono, dan Trans Sumatra di bagian Palembang-Indralaya dan Pekanbaru-Dumai. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2015 setelah Hutama Karya menyelesaikan proyek Jalan Tol Trans Sumatra. Ini adalah bagian dari rencana perusahaan untuk memperluas portofolio layanan teknik sipilnya.

HK Infrastruktur adalah reformasi dari Anak Perusahaan Hakapole yang telah lama berdiri, yang kemudian beralih menjadi kontraktor infrastruktur untuk proyek Jalan Tol Trans Sumatra. Didirikan sebagai HK Infrastruktur adalah langkah penting bagi Hutama Karya dalam transformasinya dari perusahaan konstruksi menjadi pengembang kelas dunia paling bernilai di Indonesia.

Disadur dari: https://id.wikipedia.org/wiki/Hutama_Karya