Baru-baru ini, Indonesia mencapai tonggak penting dengan meluncurkan peta jalan ekonomi biru di forum ekonomi biru ASEAN, yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Pulau Belitung yang indah. Peta jalan yang komprehensif ini merupakan hasil dari upaya kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk kontribusi penting dari ARISE+ Indonesia. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki kepentingan strategis dalam peta jalan ini karena tidak hanya mendorong kemakmuran ekonomi tetapi juga memprioritaskan kesejahteraan ekosistem laut, memastikan bahwa generasi mendatang dapat memetik manfaat dari ekonomi laut yang berkembang.
Hebatnya, Indonesia merupakan negara pertama di ASEAN yang mengadopsi peta jalan ekonomi biru yang komprehensif. Sebagai Ketua ASEAN saat ini, Indonesia ingin mendorong pengembangan kerangka kerja ekonomi biru di tingkat regional dan menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam menyusun dokumen ekonomi biru mereka. Mengingat luasnya wilayah perairan di dalam domain ASEAN dan potensi yang luar biasa dari peta jalan ekonomi biru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Kerangka Kerja Ekonomi Biru memiliki arti strategis yang sangat penting.
Kami mendapat kesempatan istimewa untuk terlibat dalam diskusi mendalam dengan Bapak Teguh Sambodo, Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan sektor unggulan dan infrastruktur di kementerian perencanaan pembangunan Nasional (Bappenas). Dalam diskusi tersebut, kami menggali lebih dalam tentang bagaimana peta jalan ekonomi biru Indonesia dapat membuka potensi sumber daya laut yang belum dimanfaatkan, yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjaga kesehatan dan keberlanjutan ekosistem laut demi kemakmuran generasi mendatang.
Berikut ini adalah kutipan dari wawancara eksklusif kami
T: Selamat atas keberhasilan peluncuran peta jalan ekonomi biru Indonesia 2023-2045. Tidak diragukan lagi, ini adalah salah satu pencapaian yang paling membanggakan bagi kami. Mengingat Indonesia adalah negara maritim, dapatkah anda menjelaskan apa yang menyebabkan pengembangan dan peluncuran peta jalan ekonomi biru pada saat ini? Selain itu, bisakah anda berbagi wawasan tentang peta jalan ekonomi biru dan elemen-elemen utamanya?
TS: Peta Jalan Ekonomi Biru mengakui identitas unik Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan 17.504 pulau dan garis pantai terpanjang kedua di dunia, yaitu sekitar 108.000 km. Di dalam wilayah maritim yang luas ini, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati dan sumber daya alam laut yang melimpah, memberikan banyak peluang untuk membangun sektor-sektor baru dan berkembang. Mulai dari sumber daya hayati dan non-hayati laut hingga industri, pariwisata, transportasi, dan logistik, perairan Indonesia menawarkan banyak potensi ekonomi yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
Terlepas dari ukuran dan nilai ekonomi biru yang sangat besar, ekonomi laut Indonesia sebagian besar masih terbatas pada sektor konvensional, seperti perikanan tangkap, akuakultur, dan pengolahan ikan, yang hanya berkontribusi sekitar 3,6% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) selama lima tahun terakhir. Kami sering ditanya, “Mengapa peta jalan ekonomi biru ini membutuhkan waktu yang lama untuk terwujud?” Hal ini dikarenakan pembangunan maritim baru menjadi perhatian utama di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Sebagai hasilnya, pembentukan kementerian koordinator khusus untuk urusan kemaritiman menandai langkah awal untuk mengkonsolidasikan identitas kita sebagai negara maritim.
Menanggapi pandemi COVID-19, Presiden mengamanatkan transformasi ekonomi untuk mempercepat pemulihan dan kemajuan menuju negara maju. Namun, karena COVID-19, target awal untuk mencapai status negara maju pada tahun 2036 bergeser ke tahun 2043, yang membutuhkan tingkat pertumbuhan ekonomi tahunan minimum 6% atau lebih. Sebelum pandemi, Indonesia menghadapi pertumbuhan ekonomi yang stagnan, dengan rata-rata 5%.
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, strategi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan produktivitas sektor-sektor yang sudah ada sembari mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang terkait dengan ekonomi berbasis kelautan. Namun, keberlanjutan harus diprioritaskan untuk memastikan manfaat yang berkelanjutan dari sumber daya ekonomi ini, sejalan dengan visi pembangunan ekonomi biru: “Sumber daya pesisir dan laut kita yang beragam dikelola secara berkelanjutan melalui ekonomi biru berbasis pengetahuan untuk menciptakan kemakmuran sosial-ekonomi, memastikan lingkungan laut yang sehat, dan memperkuat ketahanan untuk kepentingan generasi sekarang dan masa depan.”
Peta jalan ekonomi biru kami bertumpu pada tiga pilar pembangunan berkelanjutan: sosial, ekonomi, dan lingkungan. Roadmap ini juga menginformasikan bahwa jika Indonesia mengambil pendekatan ekonomi biru dengan penekanan yang lebih kuat pada kesehatan dan pelestarian keanekaragaman hayati dan sumber daya laut, maka akan menciptakan manfaat keseluruhan 12 kali lebih besar daripada pendekatan yang berimbang, yang hanya menghasilkan manfaat sembilan kali lipat. Inilah nilai yang ingin kami sampaikan melalui peta jalan ini.
Pada akhirnya, Peta jalan ekonomi biru berfungsi sebagai panduan komprehensif untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan, memastikan kesehatan, umur panjang, dan ketangguhannya demi kemakmuran penduduk saat ini dan generasi mendatang. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan kolaborasi dan koordinasi yang kuat di antara para pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip peta jalan ini, Indonesia dapat membuka potensi ekonomi biru yang sesungguhnya untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kesehatan ekosistem pesisir dan laut.
T: Mengapa peta jalan ini diluncurkan bertepatan dengan Forum Ekonomi Biru ASEAN?
TS: Pertama, kami ingin menunjukkan kepada negara-negara anggota ASEAN lainnya bahwa Indonesia telah mengambil langkah signifikan untuk mengkonsolidasikan ekonomi biru dengan cara yang lebih terstruktur. ASEAN telah berhasil meresmikan Deklarasi Pemimpin tentang Ekonomi Biru selama masa kepemimpinan Brunei Darussalam pada tahun 2021.
Indonesia berinisiatif untuk menjabarkan deklarasi tersebut untuk konteks Indonesia dengan menyusun Kerangka Kerja Pengembangan ekonomi biru untuk Transformasi Ekonomi Indonesia pada tahun 2021 dan menjadi negara pertama di ASEAN yang memiliki peta jalan ekonomi biru. Meskipun kami menyadari bahwa konsep ekonomi biru bukanlah hal yang sepenuhnya baru, kami memandangnya sebagai bagian integral dari upaya kami untuk mendorong transformasi ekonomi dan memperkuat identitas kami sebagai negara maritim.
Disadur dari: ariseplus-indonesia.org