Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Yudha Mediawan menyebutkan, ada 33 paket pekerjaan untuk mendukung sejumlah acara internasional. Acara internasional tersebut yakni, Presidensi G20 Tahun 2022, ASEAN Summit, serta penyelanggaran sejumlah acara di kawasan Mandalika.

"Jadi kalo paket jumlahnya secara detail 33 paket (pekerjaan)," kata Yudha usai acara penandatanganan kontrak payung e-katalog dengan 41 penyedia jasa. Pembangunan Infrastruktur tersebut dilaksanakan seiring diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2021. Perpres tersebut mengatur terkait Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur untuk Mendukung Penyelenggaraan Acara Internasional di Provinsi Bali, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Yudha melanjutkan, sejumlah 33 paket pekerjaan tersebut itu terdiri dari bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, juga perumahan. Masing-masing kegiatan infrastruktur itu terbagi dalam beberpa paket baik fisik, dan non fisik.

Beberapa paket pekerjaan tersebut adalah jalan akses dari Labuan Bajo-Tana Mori, renovasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII), dan penataan kawasan di Mandalika. "Proses revitalisasi dan pembangunan sudah berjalan," terang Yudha. Dia menargetkan, beberapa pekerjaan infrastruktur tersebut akan ada yang rampung pada April atau Mei, lalu ada juga September.

"Dan ini makanya itu dilakukan percepatan-percepatan, termasuk prosesnya juga melalui pengadaan langsung," lanjut dia. Namun demikian, Yudha belum mengetahui pasti berapa total dana dalam pembangunan ke-33 infrastruktur tersebut. "Ini Daftar Isian Paket Anggaran (DIPA) juga sedang diproses juga kan, (kira-kira) lebih dari Rp 1 triliun," pungkasnya.

Sumber: kompas.com

Badan Wakaf Indonesia (BWI) menerima wakaf berupa paten konstruksi sarang laba-laba. BWI bisa menggunakan paten ini untuk pembangunan yang menggunakan dana wakaf. Ini adalah kali pertama BWI menerima wakaf dalam bentuk hak paten dari pemilik paten Konstruksi Sarang Laba-Laba (KSLL) sebagai pondasi ramah gempa. Penyerahan hak paten atas nama PT Katama Suryabumi itu diterima oleh Ketua BWI, Prof Mohammad Nuh. "Wakaf berupa paten ini kan bentuk lain dari pemahaman tentang wakaf yang ada di masyarakat. Selama ini masyarakat beranggapan wakaf itu hanya terbatas pada benda tidak bergerak seperti tanah, dan biasanya diwakafkan untuk masjid, musala, makam dan tempat ibadah lain, padahal pengertian tentang wakaf sudah berkembang, salah satunya kepemilikan paten pun bisa diwakafkan dengan akad yang jelas," kata Ketua BWI Mohammad Nuh dalam keterangan tertulis.

Nuh berharap dengan pemahaman yang kini berkembang di masyarakat tentang wakaf, potensi wafak ke depan diharapkan terus berkembang dan bisa dimanfaatkan untuk pembangunan. Presiden Direktur PT Katama Suryabumi, Kris Suyanto, dalam akadnya sebagai wakif menyatakan, paten yang diwakafnya adalah 70 persen setiap biaya pemakaian paten KSLL yang digunakan untuk keperluan pembangunan proyek-proyek wakaf. "Sisanya atau 30 persennya digunakan untuk operasional pendampingan. Kami tergerak mewakafkan paten ini karena Indonesia berada di wilayah rawan gempa, karena itu bangunan atau gedung-gedung yang dibangun sebaiknya harus dilindungi dari kemungkinan musibah gempa," kata Kris.

Kris mengaku perlu mewakafkan paten itu, karena selama ini penggunaan desain paten tahan gempa dengan KSLL, masih dianggap cukup mahal. Dengan wakaf sebanyak 70 persen dari setiap biaya pemakaian paten KSLL, dia berharap makin banyak bangunan terutama yang dibiayai dari wakaf memanfaatkan desain tahan gempa. "Ditanya enggak 100 persen wakaf yang diberikan, karena biaya 30 persen disiapkan untuk fasilitasi pendampingan teknis di lapangan. Kami berkepentingan melakukan pendampingan teknis agar tidak terjadi kesalahan dalam desain dan pemakaian konstruksi ini," ucap Kris.

 

Sumber:  properti.kompas.com

Kementerian PUPR tengah menggenjot realisasi Program Padat Karya Tunai (PKT) menjelang tutup tahun 2021. Salah satunya di bidang cipta karya atau permukiman. Program ini meruapakan bagian dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) seiring pandemi Covid-19, bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran serta mempertahankan daya beli masyarakat.

Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan, pada 2021 program PKT bidang permukiman mendapat alokasi sebesar Rp 5,29 triliun. Direncanakan dapat menyerap 219.821 tenaga kerja tersebar di 15.936 lokasi.

"Tercatat hingga 15 November 2021 pukul 12.00 WIB realisasi padat karya yang sudah dilaksanakan sebesar 93,39 persen senilai Rp 5,21 triliun dan realisasi fisik sebesar 84,09 persen dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 362.488 orang," ujarnya dalam keterangan resmi.

Adapun program PKT bidang permukiman seperti Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Sanitasi Pondok Pesantren.3r

Kemudian, Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), serta Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Pembangunan infrastruktur Pamsimas dilaksanakan di 4.525 lokasi dengan total anggaran sebesar Rp 943 miliar dan target 47.400 tenaga kerja.

Tercatat hingga 15 November 2021 penyerapan tenaga kerja Pamsimas sudah sebanyak 48.694 orang. Sedangkan untuk program Sanimas dialokasikan anggaran Rp 713 miliar untuk 23.100 tenaga kerja. Hingga saat ini progres penyerapan tenaga kerja PKT Sanimas sudah sebanyak 51.792 orang.

Kegiatannya seperti pembangunan prasarana mandi cuci kakus (MCK), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Kombinasi dengan MCK dan Sambungan Rumah (SR). Selanjutnya yakni pembangunan 6.000 unit bangunan Sanitasi atau MCK di Pondok Pesantren/LPK yang tersebar di seluruh Indonesia.

Terdiri dari bilik mandi dan kakus/toilet, tempat wudhu, tempat cuci tangan dan tempat cuci pakaian serta instalasi pengolahan air limbah domestik, dengan Nilai anggarannya sebesar Rp 1,4 triliun dengan target 36.000 tenaga kerja. Progres saat ini sudah terlaksana di 4.819 lokasi dengan serapan 38.523 tenaga kerja. Kemudian, pembangunan TPS3R di 147 lokasi dengan anggaran Rp 90 miliar untuk menyerap 2.430 tenaga kerja. Saat ini realisasinya sudah melebihi target awal yaitu sebesar 4.198 tenaga kerja dengan anggaran yang tersalurkan 100 persen.

 

Sumber: kompas.com

 

Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya memfasilitasi para inventor untuk mengajukan empat paten kepada Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.

Empat paten yang diusulkan adalah paten instalasi pengolahan gambut mobile, paten rumah pengungsi (rumpi) cepat bangun untuk korban bencana alam, paten instalasi pengolahan air gambut non mobile, dan paten unit koagulator bertekanan. Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Dian Irawati berharap empat usulan paten ini dapat meningkatkan aset teknologi di Kementrian PUPR.

“Semoga empat usulan paten ini dapat menambah jumlah paten yang ada di Indonesia sebagai upaya meningkatkan aset teknologi yang dilindungi oleh hak kekayaan dan intelektual,” kata Dian Irawati saat membuka acara Pembahasan Naskah Paten di Bandung, beberapa waktu lalu. Naskah paten yang diajukan merupakan hasil penelitian dan pengembangan dari para peneliti dan perekayasa di lingkungan Pusat Litbang Permukiman dan Perumahan, berupa produk atau proses spesifik di bidang teknologi.

Pengajuan paten dilakukan untuk melindungi hasil litbang, mendapatkan pengakuan masyarakat dan memberikan perlindungan hukum terhadap kemungkinan terjadinya peniruan oleh pihak lain. Seperti diketahui, hak paten merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada penemu atas hasil inovasi di bidang teknologi. 

Para penemu ini, dengan batas waktu tertentu dituntut untuk melaksanakan sendiri hasil temuannya atau memberi persetujuan kepada pihak lain untuk menggunakannya. Melalui hak paten, maka seorang penemu dapat memberikan wawasan pengetahuan yang baru untuk kemajuan bagi masyarakat. “Kami mengharapkan para ASN muda untuk terus berkarya dan berinovasi, menghasilkan paten untuk meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan infrastruktur Permukiman dan Perumahan,” tandas Dian. Berdasarkan Undang Undang (UU) Nomor 13 tahun 2016 tentang paten dikatakan mereka yang sengaja dan melanggar hak pemegang paten makan akan mendapat pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta.

 

Sumber: kompas.com

Ibu Kota

Ibu kota adalah sebuah unit kotamadya yang menempati posisi terdepan dalam sebuah negara, negara bagian, provinsi, departemen, atau negara bagian lainnya. Biasanya, ibu kota adalah pusat pemerintahan suatu negara. Ibu kotabiasanya merupakan kota yang secara fisik mencakup kantor-kantor pemerintah dan tempat pertemuan. Status ibu kota sering kaliditentukan oleh hukum atau konstitusinya. Di beberapa yurisdiksi, termasuk beberapa negara, cabang pemerintahan yang berbeda terletak dikoloni yang berbeda , yang terkadang berarti beberapa ibu kota resmi. Dalam beberapa kasus, perbedaan dibuat antara ibu kota resmi (konstitusional) dan pusatpemerintahan di tempat lain.

Nama ibu kota sering digunakan oleh media berbahasa Inggris sebagai nama alternatif untuk pemerintah nasional. Negara yang menjadi ibu kotanya, nama alternatif untuk pemerintah negara yang menjadi ibu kotanya, sebagai bentuk metonimi. Misalnya, "Hubungan antara London dan Washington" mengacu pada "Hubungan antara Britania Raya dan Amerika Serikat." Sebagai bentuk metonimi. Misalnya, "Hubungan antara London dan Washington" mengacu pada "Hubungan antara Britania Raya dan Amerika Serikat".

Terminologi dan etimologi

Kata ibu kota berasal dari kata Latin caput (genitif capitis), yang berarti "kepala". Di beberapa negara bagian yang berbahasa Inggris, istilah County Town dan County Sea juga digunakan untuk divisi administratif yang lebih rendah. Di beberapa negara kesatuan, ibu kotanegara bagian dapat disebut sebagai "pusat administrasi". Ibu kota sering kali, meskipun tidak selalu, merupakan kota terbesar di negara bagiannya.

Asal-Usul

Secara historis, pusat ekonomi utama suatu negara atau wilayah sering kali menjadi pusat kekuasaan politik, menjadi ibu kota melalui penaklukan atau federasi. Sebagai contoh, Babilonia kuno, Abbasiyah Baghdad, Athena kuno, Roma, Mekah, Bratislava, Budapest, Konstantinopel, Chang'an, Cusco kuno ,Kiev, Madrid, Paris, Podgorica, London, Beijing, Praha, Tallinn, Tokyo, Lisabon, Riga ,Vilnius, dan Warsawa. (Namun, ibu kota modern tidak selalu ada: pemerintahan keliling (nomaden) adalah hal yang umum di Eropa Barat abad pertengahan ). 

 

^{Forum romawi dikelilingi oleh banyak gedung pemerintahan}

Ibu kota secara alami menarik orang-orang yang memiliki motivasi politik dan mereka yang memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk menjalankan administrasi pemerintahan nasional atau kekaisaran, seperti pengacara, ilmuwan politik, bankir, jurnalis, dan politisi publik. Beberapa dari kota-kota ini juga merupakan pusat keagamaan, misalnya Konstantinopel (lebih dari satu agama), Roma/Vatikan ( Gereja Katolik Roma ), Yerusalem (lebih dari satu agama), Babilonia, Moskow (Gereja Ortodoks Rusia), Beograd ( Gereja Ortodoks Serbia), Paris, dan Beijing. Di beberapa negara, ibu kota berpindah karena alasan geopolitik, Kota pertama Finlandia, Turku, yang merupakan ibu kotanegara di bawah kekuasaan Swedia sejak Abad Pertengahan, kehilangan haknya selama Kadipaten Agung Finlandia pada tahun 1812, ketika Kekaisaran Rusia menjadikan Helsinki sebagai ibu kota Finlandia saat ini. 

Konvergensi kekuatan politik dan ekonomi atau budaya sama sekali tidak bersifat universal. Ibu kota tradisional dapatdibayangi secara ekonomi oleh saingan provinsi sepertiShanghai Nanjing, Montreal Quebec, dan beberapa ibu kota negara bagian di Amerika Serikat. Kemunduran sebuah dinasti atau budaya juga dapat berarti kepunahan ibu kota tersebut, seperti yangterjadi di Babilonia[6] dan Cahokia. Di Timur Dekat kuno, " nomadisme politik " dipraktikkan untuk meningkatkan kontak antara penguasa dan rakyat.

Meskipun banyak ibu kota didefinisikan dalam konstitusi atau undang-undang, banyak ibu kota yang sudah lama berdiri tidak memiliki nama resmi, termasuk Bern. Bern, Edinburgh, Lisbon, London, Paris, dan Wellington. Mereka diakui sebagai ibu kota melaluiperjanjian dan karena semua atau hampir semua lembaga politik utamanegara, seperti kementerian, Mahkamah Agung, parlemen, kedutaan besar, dan lain-lain, berada di atau dekat dengan ibu kota tersebut.

Ibu Kota Modern

Ibu Kota masa kini ditemukan di tengah-tengah negara, sehingga mereka lebih terbuka bagi penduduknya dan memiliki jaminan yang lebih baik dari serangan yang mungkin terjadi. Lihat juga Ibu kota dalam prosedur militer Daerah ini juga dapat didasarkan pada kompromi antara dua atau lebih kota atau divisi politik lainnya, alasan yang tercatat, atau kedatangan yang cukup diperlukan untuk secara sengaja membangun kota yang diatur secara modern untuk ibu kota. Sebagian besar ibu kota negara merupakan kota terbesar di negara masing-masing. Di Kanada, terdapat ibu kota federal, sementara sepuluh provinsi dan tiga teritori masing-masing memiliki ibu kota. Negara-negara bagian seperti Meksiko, Brasil (termasuk kota Rio de Janeiro dan Sao Paulo yang terkenal sebagai ibu kota negara bagian masing-masing), dan Australia juga memiliki ibu kota. Sebagai contoh, enam ibu kota negara bagian di Australia adalah Adelaide, Brisbane, Hobart, Melbourne, Perth, dan Sydney.

Di Australia, istilah "ibu kota" secara teratur digunakan untuk merujuk ke enam ibu kota negara bagian tersebut ditambah ibu kota federal Canberra, dan Darwin, ibu kota Wilayah Utara. Abu Dhabi adalah ibu kota Emirat Abu Dhabi dan juga Uni Emirat Arab secara keseluruhan. Kabupaten-kabupaten di dalam Kerajaan Bersatu memiliki kota-kota distrik yang patut dicatat, yang seringkali bukan merupakan pemukiman terbesar di dalam kabupaten dan seringkali bukan merupakan pusat pemerintahan, karena banyak provinsi otentik yang saat ini bersifat seremonial, dan batas-batas otoritatifnya beragam. Jumlah ibu kota modern di dunia telah berkembang pesat sejak periode Renaisans, terutama dengan berdirinya negara-negara bangsa yang otonom sejak abad ke-18. 

In unitary states which consist of multiple constituent nations, such as the United Kingdom and the Kingdom of Denmark, each will usually have its own capital city. Unlike in federations, there is usually not a separate national capital, but rather the capital city of one constituent nation will also be the capital of the state overall, such as London, which is the capital of England and of the United Kingdom. Similarly, each of the autonomous communities of Spain and regions of Italy has a capital city, such as Seville and Naples, while Madrid is the capital of the Community of Madrid and of the Kingdom of Spain as a whole and Rome is the capital of Italy and of the region of Lazio.

Di negara kesatuan yang terdiri dari beberapa negara konstituen, seperti Inggris dan Kerajaan Denmark, masing-masing biasanya memiliki ibu kotanya sendiri. Tidak seperti di negara federasi, biasanya tidak ada ibu kota negara yang terpisah, melainkan ibu kota dari satu negara konstituen juga akan menjadi ibu kota negara secara keseluruhan, seperti London, yang merupakan ibu kota Inggris dan Britania Raya. Demikian pula, setiap komunitas otonom di Spanyol dan daerah-daerah di Italia memiliki ibu kota, seperti Sevilla dan Napoli, sedangkan Madrid adalah ibu kota Komunitas Madrid dan Kerajaan Spanyol secara keseluruhan, dan Roma adalah ibu kota Italia dan daerah Lazio.

Di Republik Federal Jerman, setiap negara bagiannya (atau Länder, bentuk jamak dari Land) memiliki ibu kotanya masing-masing, seperti Dresden, Wiesbaden, Mainz, Düsseldorf, Stuttgart, dan München, begitu pula dengan seluruh republik di Federasi Rusia. Ibu kota negara Jerman dan Rusia ( Stadtstaat Berlin dan kota federal Moskow) juga merupakan negara bagian dari kedua negara tersebut. Masing-masing negara bagian Austria dan kanton Swiss juga memiliki ibu kota sendiri. Wina, ibu kota negara Austria, juga merupakan salah satu negara bagian, sedangkan Bern adalah ibu kota(de facto) Swiss dan Kanton Bern.

Ibu Kota yang Direncanakan

Mengawasi substansi sekarang dan kemudian mengatur, merencanakan, dan membangun ibu kota yang tidak terpakai untuk menjadi tempat pemerintahan suatu negara atau subdivisi. Ibu kota yang sengaja diatur dan digariskan meliputi

1. Abuja, Nigeria (1991)
2. Aracaju, Sergipe, Brasil (1855)
3. Ankara, Turki (1923)
4. Astana, Kazakhstan (1997)
5. Austin, Texas, Amerika Serikat (1839)
6. Belmopan, Belize (1970)
7. Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil (1897)
8. Brasilia, Brasil (1960)
9. Bhubaneswar, Odisha, India (1948)
10. Canberra, Australia (1927)
11. Chandigarh, Punjab dan Haryana, India (1966)
12. Columbia, Carolina Selatan, AS (1786)
13. Konstantinopel, Kekaisaran Romawi 324 330
14. Frankfort, Kentucky, AS (1792)
15. Gaborone, Botswana (1964)
16. Gandhinagar, Gujarat, India (1960)
17. Goiânia, Goiás, Brasil (1933)
18. Huambo (Nova Lisboa), Huambo, Angola (1912)
19. Indianapolis, Indiana, Amerika Serikat (1825)
20. Islamabad, Pakistan (1960)
21. Jefferson City, Missouri, AS (1821)
22. La Plata, Area Buenos Aires, Argentina 1882
23. Nava Raipur atau Atal Nagar, Chhattisgarh, India (2003)
24. Naypyidaw, Myanmar (2005-2006)
25. New Delhi, India Britania (1911)
26. Nusantara, Indonesia (2024)
27. Oklahoma City, Oklahoma, Amerika Serikat (1889)
28. Palmas, Tocantins, Brasil (1989)
29. Putrajaya, Malaysia (1995)
30. Kota Quezon, Filipina (1948-76)
31. Raleigh, North Carolina, AS (1792)
32. Smederevo, Despot Serbia (1428-1459)
33. Soltaniyeh, Ilkhanate (1306-1335)
34. Teresina, Piauí, Brasil (1852)
35. Valletta, Malta (1571)
36. Washington, D.C., Amerika Serikat (1800)

Kota Modern Zhongxing, Distrik Nantou, Wilayah Taiwan, Republik Rakyat Tiongkok 1956

Kota-kota ini memenuhi salah satu atau kedua kriteria berikut

Kota yang sengaja dibangun secara eksplisit untuk menjadi pusat pemerintahan, menggantikan ibu kota yang berada di pusat populasi. Ada beberapa alasan yang berbeda untuk hal ini, termasuk kepadatan penduduk di zona metropolitan utama, dan keinginan untuk menempatkan ibu kota di wilayah yang jauh lebih baik, lebih tinggi, lebih kuat, lebih baik, dan iklim yang lebih baik(lebih sering daripada yang tidak terlalu beriklim tropis). Sebuah kota yang dipilih sebagai kompromi di antara dua atau lebih kota (atau divisi politik lainnya), yang tidak ada yang mau menerima keuntungan menjadi ibu kota. Biasanya, ibu kota yang tidak terpakai secara topografis ditemukan pada jarak yang sama di antara pusat-pusat populasi yang bersaing.

Lokasi Kompromi

Beberapa ilustrasi dari area kompromi keadaan saat ini adalah

Canberra, Australia, dipilih sebagai daerah kompromi antara Melbourne dan Sydney. Washington, D.C., Join Together States, didirikan sebagai kompromi antara negara bagian Utara yang lebih urban dan negara bagian Selatan yang agraris untuk berbagi kontrol nasional. Kompromi tahun 1790, muncul dalam bagian Undang-Undang Rumah, yang mengesahkan pembentukan ibu kota nasional di Jalur Air Potomac pada saat penyerahan dari Maryland dan Virginia. Frankfort, Kentucky, di tengah-tengah antara Louisville dan Lexington. Ottawa, Ontario, Kanada, di sepanjang perbatasan antara dua koloni sebelumnya yang membentuk pusat Kanada pra-Konfederasi terutama Kanada Hulu yang berbahasa Inggris dan Kanada Hilir yang pada dasarnya berbahasa Prancis.

Saat ini, perbatasan ini mengisolasi dua daerah terpadat dari sepuluh daerah maju di Kanada, yaitu Ontario dan Quebec. Tallahassee, Florida, dipilih sebagai titik tengah antara Pensacola dan St. Augustine, Florida - pada saat itu merupakan dua kota terbesar di Florida. Wellington menjadi ibu kota Selandia Baru Modern pada tahun 1865. Kota ini terletak di ujung selatan Pulau Utara Selandia Modern, pulau terkecil dari dua pulau utama Selandia Baru yang tidak terpakai, yang dengan demikian menjadi pulau yang lebih ramai, langsung di seberang Selat Cook dari Pulau Selatan. Ibu kota sebelumnya, Auckland, terletak jauh di utara Pulau Utara, langkah yang diambil setelah perdebatan panjang untuk mendapatkan wilayah yang lebih sentral bagi parlemen.

Managua, Nikaragua, dipilih untuk mendamaikan rivalitas di Le n dan Granada, yang masing-masing terkait dengan kelompok politik yang murah hati dan pelestari. Jefferson City, Missouri dipilih sebagai ibu kota negara bagian pada tahun 1821, setahun setelah Missouri bergabung dengan Uni, karena letaknya yang berada di tengah-tengah negara bagian. Letaknya hampir di tengah-tengah antara dua kota terbesar di Missouri, Kansas City di bagian barat dan St Louis di bagian timur, meskipun Kansas City baru dikonsolidasikan pada tahun 1850. Perubahan dalam administrasi politik suatu negara terkadang mengakibatkan penugasan ibu kota yang tidak terpakai. Akmola yang berganti nama menjadi Astana pada tahun 1998 menjadi ibu kota Kazakhstan pada tahun 1997, setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Naypyidaw didirikan di pedalaman Burma karena ibu kota sebelumnya, Rangoon, diklaim terlalu padat.

Pengaturan ibu kota yang tidak biasa

Selain itu, ada juga sebuah kota hantu yang saat ini menjadi ibu kota de jure dari wilayah Plymouth di Montserrat.

Belize : Belmopan ditetapkan sebagai ibu kota nasional Honduras yang pada saat itu bernama Honduras Britania pada tahun 1971, tetapi sebagian besar tempat kerja pemerintah dan kantor pemerintah masih ditemukan di Belize City.

Kepulauan Canary (Spanyol): Hingga tahun 1927, ibu kota Wilayah Canarias adalah Santa Cruz de Tenerife. Ketika Kepulauan Canary menjadi komunitas independen pada tahun 1982, Santa Cruz de Tenerife dan Las Palmas de Gran Canaria diberi status ibu kota. Saat ini, ada penyesuaian pendidikan antara kedua ibu kota tersebut sehingga Kepulauan Canaria menjadi komunitas independen di Spanyol yang memiliki dua ibu kota.

Chili: Santiago adalah ibu kotanya meskipun Kongres Nasional Chili bertemu di Valpara.

Estonia: Pengadilan Tinggi dan Layanan Instruksi dan Permintaan ditemukan di Tartu.

Prancis: Struktur Prancis tidak mengenal ibu kota di Prancis. Berdasarkan hukum 16 Paris adalah tempat kedudukan kedua majelis Parlemen yaitu Pertemuan Nasional dan Senat, tetapi kongres gabungan mereka diadakan di kediaman Kerajaan Versailles. Jika terjadi krisis, lokasi kekuasaan yang dilindungi dapat ditukar ke kota lain, dengan mengatur agar Dewan Parlemen berada di wilayah yang sama dengan Presiden dan Kabinet.

Jerman: Ibukota resmi Berlin adalah rumah bagi parlemen dan badan-badan tertinggi dari departemen resmi yang terdiri dari kementerian

India

• Andhra Pradesh: Hyderabad merupakan ibu kota de jure dari negara bagian ini hingga tahun 2024, sementara Amaravati merupakan pusat pemerintahan de facto sejak tahun 2014. Gubernur Andhra Pradesh memiliki kediaman resminya di Vijayawada
• Chhattisgarh: Raipur merupakan ibu kota administratif dan legislatif, sementara pengadilan tinggi (ibu kota peradilan) terletak di Bilaspur. Ibu kota masa depan yang diusulkan adalah Nava Raipur.
• Jammu dan Kashmir: Srinagar berfungsi sebagai ibu kota musim panas negara bagian ini sementara Jammu merupakan ibu kota musim dingin. Setiap enam bulan, seluruh mesin negara bagian ini berpindah dari satu kota ke kota lainnya
• Kerala: Thiruvananthapuram merupakan ibukota administratif dan legislatif dari negara bagian ini, sementara pengadilan tinggi terletak di Ernakulam
• Himachal Pradesh: Shimla adalah ibu kota utama. Dharamshala, yang juga merupakan markas besar dari Administrasi Tibet Pusat, merupakan ibu kota musim dingin kedua dari negara bagian ini.
• Ladakh Leh dan Kargil berfungsi sebagai ibu kota bersama Wilayah Persatuan.
• Korea Selatan: Seoul tetap menjadi ibu kota dan tempat kedudukan cabang-cabang pemerintahan, tetapi banyak organisasi pemerintahan telah pindah ke Kota Sejong.
• Malaysia: Kuala Lumpur adalah ibu kota yang dilindungi, tempat tinggal Penguasa, dan lokasi Parlemen, tetapi pemerintah pusat dan hukum telah dipindahkan 30 kilometer 19 mil ke selatan ke Putrajaya.
• Monako, Singapura, dan Kota Vatikan adalah negara kota, dan dengan demikian tidak memiliki ibu kota tertentu secara keseluruhan. Bagaimanapun, dalam kasus Singapura, tempat kerja yang paling yudisial dan berwibawa ditemukan di Pusat Kota. Pada dasarnya, sedangkan Victoria adalah ibu kota kolonial Hong Kong, jantung Victoria kuno, yang saat ini dikenal sebagai Central, berfungsi sebagai tempat kerja pemerintah saat ini. Kota Vatikan, bagaimanapun juga, adalah pusat Gereja Katolik Roma yang taat dan menjadi tempat kerja dan divisi Takhta Suci yang berfungsi sebagai pemerintahan negara kota dan Gereja Katolik di seluruh dunia.
• Montenegro: Ibu kota resmi Podgorica adalah rumah bagi parlemen dan pejabat, tetapi lokasi administrasi berada di dalam ibu kota kerajaan sebelumnya, Cetinje.
• Myanmar (Burma): Naypyidaw ditetapkan sebagai ibu kota negara pada tahun 2005, tahun yang sama ketika negara ini didirikan, tetapi sebagian besar tempat kerja pemerintah dan tempat perlindungan internasional masih ditemukan di Yangon Rangoon
• a Pradesh: Bhopal merupakan ibu kota administratif dan legislatif dari negara bagian ini, sementara pengadilan tinggi terletak di Jabalpur.
• Punjab dan Haryana: Kedua negara bagian ini berbagi Chandigarh sebagai ibu kota mereka. Kota ini sendiri dikelola sebagai wilayah persatuan.
• Odisha: Bhubaneswar merupakan ibu kota administratif dan legislatif negara bagian ini, sementara pengadilan tinggi terletak di Cuttack.
• Rajasthan: Jaipur adalah ibu kota administratif dan legislatif negara bagian ini, sementara pengadilan tinggi terletak di Jodhpur.
• Uttarakhand: Dehradun adalah ibu kota administratif dan legislatif, sementara pengadilan tinggi terletak di Nainit

Nauru Nauru, sebuah negara mikro seluas 21 kilometer persegi 8,1 mil persegi, tidak memiliki ibu kota yang jelas, tetapi memiliki wilayah ibu kota.

Ibu kota nasional: Dekrit Presiden No. 940, yang dikeluarkan pada tanggal 24 Juni 1976, menetapkan seluruh National Capital Region NCR atau Metro Manila sebagai tempat pemerintahan, dengan Kota Manila sebagai ibu kota negara. 17 Beberapa pendidikan dan kantor pemerintah nasional ditemukan di dalam ibu kota Manila, sedangkan yang lainnya tersebar di bagian lain dari wilayah metropolitan. Kediaman kerajaan presiden Malaca ang Royal Residence, yang berfungsi sebagai tempat kediaman Presiden Filipina dan Pengadilan Tinggi ditemukan di dalam ibu kota sedangkan dua gedung Kongres ditemukan di luar ibu kota Manila tetapi di dalam kota dengan nama yang sama.

Cavite: Imus ditetapkan sebagai ibu kota umum, sedangkan tempat kerja pemerintah berada di Trece Martires. 18

Portugal:

Ibu kota nasional: struktur Portugis tidak memiliki referensi untuk sebuah ibu kota. Terlepas dari kenyataan bahwa Lisboa adalah rumah bagi Parlemen, rumah dinas Presiden dan Perdana Menteri, semua divisi pemerintah, semua kantor pemerintah dan pengadilan yang paling penting, tidak ada arsip resmi Portugis yang menyatakan bahwa Lisboa adalah ibu kota negara. 19

Azores sejak berdirinya kemerdekaan lingkungan pada tahun 1976, Azores memiliki tiga ibu kota teritorial yang ditugaskan Ponta Delgada di Pulau S o Miguel lokasi Pemerintahan Independen Horta di Pulau Faial lokasi Partai Resmi dan Angra do Hero smo di lokasi Pulau Terceira ibu kota Azores yang sah dan tercatat, serta menjadi lokasi Keuskupan Katolik Roma di Angra.

Sri Lanka: Sri Jayawardenepura Kotte ditetapkan sebagai ibu kota resmi dan wilayah parlemen, sedangkan ibu kota sebelumnya, Kolombo, saat ini ditetapkan sebagai ibu kota komersial. 20 21 Bagaimanapun juga, banyak kantor pemerintahan masih ditemukan di Kolombo. Kedua kota tersebut berada dalam Distrik Kolombo.

Afrika Selatan: Ibu kota resminya adalah Pretoria, ibu kota administratifnya adalah Cape Town, dan ibu kota peradilannya adalah Bloemfontein. Hal ini mungkin merupakan hasil kompromi yang dibuat oleh Persatuan Afrika Selatan pada tahun 1910. Meskipun Bloemfontein berstatus sebagai ibu kota resmi, pengadilan tertinggi di negara tersebut, Pengadilan Perlindungan Afrika Selatan, berlokasi di kota terbesarnya, Johannesburg. 

Swiss: Bern adalah Kota Pemerintahan Swiss dan berfungsi sebagai ibu kota de facto. Namun, Pengadilan Utama Swiss terletak di Lausanne yang juga merupakan Ibukota Olimpiade.

Kanton Zürich: Zürich secara de facto adalah ibu kota kanton, namun struktur kewilayahan tidak menentukan ibu kota.
Tanzania: Dodoma ditetapkan sebagai ibu kota negara pada tahun 1996, namun sebagian besar tempat kerja pemerintahan dan tempat perlindungan internasional masih ditemukan di Dar es Salaam.

Amerika Serikat
California: Cabang eksekutif dan legislatif negara bagian serta sebagian besar lembaga pemerintah berbasis di Sacramento tetapi Mahkamah Agung California berkantor pusat di San Francisco dengan tempat pertemuan sekunder di Sacramento dan Los Angeles.
Illinois: Springfield memiliki kursi di cabang pemerintahan negara bagian dan berfungsi sebagai ibu kota resmi negara bagian. Namun berbagai pejabat pemerintah Illinois sebagian besar tinggal atau aktif di Chicago. (lihat: Pemerintah Illinois § Ibu kota untuk penjelasan lebih lanjut)

Louisiana: Cabang eksekutif dan legislatif negara bagian serta sebagian besar lembaga pemerintah berbasis di Twirly doo Rouge, tetapi Mahkamah Agung Louisiana berlokasi di Modern Orleans.
New York: Ibu kota negara bagian dan pemerintahannya berkantor pusat di Albany, namun sebagian besar pejabatnya sebagian besar aktif atau tinggal di Unused York City.

Pennsylvania: Ibu kota negara bagiannya adalah Harrisburg tetapi masing-masing Mahkamah Agung negara bagian dan dua pengadilan bandingnya mengadakan sidang di tiga kota Harrisburg, Philadelphia, dan Pittsburgh. Selain itu, sebagian besar pejabat dan pejabat terpilih di seluruh negara bagian yang berbasis di Pennsylvania Tenggara (Kota Philadelphia, Bucks District , Montgomery Province , Delaware Province , dan Chester District lebih suka bekerja di Philadelphia

Ibukota yang bukan merupakan pusat pemerintahan

Ada beberapa negara yang karena berbagai alasan, ibu kota resmi dan pusat pemerintahan de facto dipisahkan

Benin: Porto-Novo adalah ibu kota resmi, tetapi Cotonou adalah pusat pemerintahan.
Bolivia: Sucre adalah ibu kota konstitusional, dan pengadilan tertinggi terletak di Sucre, menjadikannya ibu kota peradilan. Palacio Quemado, kongres nasional, dan pengadilan pemilihan nasional berlokasi di La Paz, menjadikannya pusat pemerintahan.
Pantai Gading: Yamoussoukro ditetapkan sebagai ibu kota negara pada tahun 1983, namun sebagian besar kantor pemerintah dan kedutaan besar masih berlokasi di Abidjan.
Belanda: Amsterdam adalah ibu kota negara konstitusional meskipun pemerintah Belanda, parlemen, mahkamah agung, Dewan Negara, dan istana kerja Raja semuanya berlokasi di Sanctum Haag, begitu pula semua kedutaan besarnya. Untuk lebih jelasnya lihat Ibukota Belanda. br Beberapa contoh sejarah mengenai pengaturan serupa, dimana ibu kota yang diakui bukanlah pusat pemerintahan resmi br br Kerajaan Inggris Ibukota tradisionalnya adalah Kota London, sedangkan Westminster, di luar batas Kota London, adalah pusat pemerintahan. Keduanya kini menjadi bagian dari pusat kota London Raya. br Kerajaan Perancis Ibukota tradisionalnya adalah Paris, meskipun dari tahun 1682 hingga 1789 pusat pemerintahan berada di Istana Versailles, yang terletak di daerah pedesaan di barat daya Paris.

Ibukota yang disengketakan

Siprus dan Siprus Utara Nikosia, ibu kota terakhir yang terbagi , dibagi dua oleh Zona Penyangga PBB di Siprus Garis Hijau . Baik Republik Siprus, yang secara de facto menguasai wilayah selatan, maupun Republik Turki Siprus Utara yang sebagian besar tidak diakui, yang secara de facto menguasai Nikosia Utara, mengklaim seluruh kota tersebut sebagai ibu kota mereka. br Israel dan Palestina Baik Pemerintah Israel dan Otoritas Palestina mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota mereka. Yerusalem berfungsi sebagai ibu kota Israel, dengan kediaman presiden, kantor pemerintah, mahkamah agung, dan parlemen Knesset berlokasi di sana, sedangkan Otoritas Palestina tidak memiliki kendali de facto atau de jure atas Yerusalem. Banyak negara, kecuali Amerika Serikat, yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, berpandangan bahwa status akhir Yerusalem belum terselesaikan sambil menunggu perundingan di masa depan. Sebagian besar negara mempertahankan misi diplomatiknya ke Israel di Tel Aviv, sementara misi diplomatik ke Palestina berada di berbagai tempat seperti Ramallah, Kota Gaza, Kairo, dan Damaskus.

Modal sebagai Simbol

Dengan bangkitnya negara bangsa advanced , ibu kota telah menjadi simbol bagi negara dan pemerintahannya, serta memiliki makna politik. Tidak seperti ibu kota abad pertengahan, yang dideklarasikan di mana quip raja mengadakan pemerintahannya, pemilihan, relokasi, pendirian, atau perebutan ibu kota advanced merupakan peristiwa yang sangat simbolis. Misalnya

Athena yang hancur dan hampir tidak berpenghuni dijadikan ibu kota Yunani yang baru merdeka pada tahun 1834, empat tahun setelah negara tersebut memperoleh kemerdekaannya, dengan gagasan romantis untuk menghidupkan kembali kejayaan Yunani Kuno. Demikian pula setelah Perang Dingin dan reunifikasi Jerman, Berlin kembali menjadi ibu kota Jerman. Ibu kota lain yang dipulihkan termasuk Moskow setelah Revolusi Oktober. Pemindahan ibu kota secara simbolis ke lokasi yang secara geografis atau demografis tidak jauh dari lokasi tersebut mungkin disebabkan oleh alasan ekonomi atau strategis (terkadang dikenal sebagai ibu kota maju atau ibu kota ujung tombak). Diminish yang Agung memindahkan pemerintahannya dari Moskow ke Holy person Petersburg untuk memberikan Kekaisaran Rusia orientasi Eropa. 

Kota Nafplion yang penting secara ekonomi menjadi ibu kota pertama Yunani, ketika Athena masih berupa desa yang tidak penting. Kaisar Ming memindahkan ibu kotanya ke Beijing dari Nanjing yang lebih sentral untuk membantu mengawasi perbatasan dengan bangsa Mongol. Selama pemberontakan tahun 1857, pemberontak India menganggap Delhi sebagai ibu kota mereka, dan Bahadur Shah Zafar diproklamasikan sebagai kaisar, tetapi ibu kota Inggris yang berkuasa di Kalkuta. Pada tahun 1877, Inggris secara resmi mengadakan Durbar di Delhi, menyatakan Ratu Victoria sebagai Permaisuri India . Delhi akhirnya menjadi ibu kota kolonial setelah Penobatan Durbar Raja Kaisar George V pada tahun 1911, berlanjut menjadi ibu kota India yang merdeka sejak tahun 1947. Contoh lainnya termasuk Abuja, Astana, Bras lia, Helsinki, Islamabad, Naypyidaw, dan Yamoussoukro.

Pemilihan atau pendirian ibu kota yang "netral", tidak terbebani oleh identitas territorial atau politik, dimaksudkan untuk mewakili kesatuan negara baru ketika Ankara, Bern, Bras lia, Canberra, Madrid, Ottawa dan Washington menjadi ibu kota. Kadang kadang, lokasi ibu kota baru dipilih untuk mengakhiri perselisihan aktual atau potensial antara berbagai entitas, seperti dalam kasus Bras lia, Canberra, Ottawa, Washington, Wellington dan Managua. Kota Modern Delhi yang dibangun oleh Inggris mewakili perpecahan dan kesinambungan secara bersamaan dengan masa lalu, lokasi Delhi adalah tempat banyak ibu kota kekaisaran dibangun Indraprastha, Dhillika, dan Shahjahanabad tetapi ibu kota sebenarnya adalah kota baru yang dibangun oleh Inggris yang dirancang oleh Edwin Lutyens. Wellington, di ujung barat daya Pulau Utara Selandia Baru, menggantikan kota Auckland yang jauh lebih utara dengan menempatkan ibu kota negara di dekat Pulau Selatan dan karenanya menenangkan penduduknya, yang banyak di antaranya bersimpati dengan separatisme. Selama Perang Saudara Amerika, sumber daya yang sangat besar dikeluarkan untuk mempertahankan Washington, D.C., yang berbatasan dengan Negara Konfederasi Amerika (dengan Persemakmuran Virginia), dari serangan Konfederasi meskipun pemerintahan government yang relatif kecil dapat dengan mudah dipindahkan ke tempat lain. 

Demikian pula, sumber daya yang besar dikeluarkan oleh Konfederasi dalam mempertahankan ibu kota Konfederasi dari serangan Union, di lokasinya yang terbuka di Richmond, Virginia, hampir 100 mil 160 km selatan Washington, D.C. br Dua ibu kota negara mengacu pada negara berdaulat lainnya. Nama Tallinn, ibu kota Estonia, diperkirakan berasal dari Taani linn, aslinya berarti Kastil Denmark dan sekarang Kota Denmark dalam bahasa Estonia, dinamai berdasarkan Kastil Toompea, yang dikuasai Denmark pada tahun 1219 1227, 1238 1332 dan pada 1340 1346. Pelabuhan Spanyol, ibu kota Trinidad dan Tobago, dinamai demikian dalam bahasa Spanyol oleh pemukim pertama dari Spanyol pada abad ke 16.

Ibukota dalam strategi militer

Ibu kota biasanya namun tidak selalu menjadi target utama dalam perang, karena merebutnya biasanya menjamin penangkapan sebagian besar pemerintahan musuh, kemenangan bagi pasukan penyerang, atau withering tidak demoralisasi bagi pasukan yang kalah.

Di Tiongkok kuno, dimana pemerintahan merupakan birokrasi yang sangat terpusat dan tidak memiliki fleksibilitas di tingkat provinsi, sebuah dinasti dapat dengan mudah digulingkan dengan jatuhnya ibu kotanya. Pada periode Tiga Kerajaan, Shu dan Wu jatuh ketika ibu kota masing-masing Chengdu dan Jianye jatuh. Dinasti Ming memindahkan ibu kotanya dari Nanjing ke Beijing, di mana mereka dapat lebih efektif mengendalikan para jenderal dan pasukan yang menjaga perbatasan dari bangsa Mongol dan Manchu. Dinasti Ming dihancurkan ketika Li Zicheng mengambil alih kekuasaan mereka, dan pola ini berulang dalam sejarah Tiongkok, hingga jatuhnya monarki tradisional Konfusianisme pada abad ke-20. Setelah keruntuhan Dinasti Qing, desentralisasi otoritas dan peningkatan teknologi transportasi dan komunikasi memungkinkan baik Nasionalis Tiongkok maupun Komunis Tiongkok dengan cepat merelokasi ibu kota dan menjaga struktur kepemimpinan mereka tetap utuh selama krisis besar invasi Jepang.

Ibu kota negara bisa dibilang kurang penting dibandingkan tujuan militer di belahan dunia lain, termasuk di Barat, karena kecenderungan sosio-ekonomi yang mengarah pada otoritas lokal, sebuah modus operandi strategis yang sangat populer setelah berkembangnya feodalisme dan ditegaskan kembali oleh berkembangnya filosofi demokrasi dan kapitalistik. Pada tahun 1204, setelah Tentara Salib Latin merebut ibu kota Bizantium, Konstantinopel, pasukan Bizantium dapat berkumpul kembali di beberapa provinsi; bangsawan provinsi berhasil merebut kembali ibu kota setelah 60 tahun dan mempertahankan kekaisaran selama 200 tahun setelahnya. Pasukan Inggris berulang kali menjarah berbagai ibu kota Amerika selama Perang Revolusi dan Perang tahun 1812, namun pasukan Amerika masih dapat melakukan pertempuran dari pedesaan, di mana mereka mendapat dukungan dari pemerintah lokal dan warga sipil perbatasan yang secara tradisional independen. Pengecualian terhadap generalisasi ini mencakup negara-negara yang sangat tersentralisasi seperti Perancis, yang birokrasinya yang tersentralisasi dapat secara efektif mengoordinasikan sumber daya yang tersebar luas, sehingga memberikan negara tersebut keuntungan yang besar dibandingkan negara-negara lain yang kurang koheren, namun berisiko mengalami kehancuran add up to jika ibu kota diambil alih.

Dari sumber : en.wikipedia.org

Fire protection engineering atau rekayasa perlindungan kebakaran adalah penerapan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan rekayasa untuk melindungi manusia, properti, dan lingkungan dari kerusakan dan kerugian akibat api dan asap. Hal ini melibatkan rekayasa yang berfokus pada deteksi kebakaran, pemadaman, dan mitigasi kebakaran, serta rekayasa keamanan kebakaran yang berfokus pada perilaku manusia dan menciptakan lingkungan yang layak untuk evakuasi dari kebakaran. Di Amerika Serikat, istilah 'rekayasa perlindungan kebakaran' sering digunakan untuk mencakup 'rekayasa keselamatan kebakaran'.

Disiplin rekayasa kebakaran melibatkan berbagai aspek, termasuk deteksi kebakaran seperti sistem alarm kebakaran dan sistem panggilan brigade, perlindungan aktif terhadap kebakaran dengan sistem pemadaman, serta perlindungan pasif melalui pembatas api dan asap serta pemisahan ruang. Pengendalian dan manajemen asap, fasilitas evakuasi seperti pintu darurat dan lift kebakaran, juga merupakan bagian dari bidang ini. Selain itu, rekayasa kebakaran melibatkan desain bangunan, tata letak, dan perencanaan ruang, serta pelaksanaan program pencegahan kebakaran. Aspek-aspek lainnya mencakup pemahaman dinamika kebakaran dan pemodelan, perilaku manusia selama kejadian kebakaran, analisis risiko yang melibatkan faktor ekonomi, dan manajemen kebakaran hutan. Namun, masih banyak lagi aspek yang termasuk dalam perlindungan kebakaran yang cukup luas.

Insinyur perlindungan kebakaran memiliki peran dalam mengidentifikasi risiko dan merancang langkah-langkah pengaman untuk mencegah, mengendalikan, dan mengurangi dampak kebakaran. Mereka membantu arsitek, pemilik bangunan, dan pengembang dalam mengevaluasi tujuan keselamatan dan perlindungan properti bangunan. Selain itu, insinyur kebakaran dapat berperan sebagai penyelidik kebakaran, termasuk dalam kasus-kasus besar seperti analisis runtuhnya World Trade Center. Dalam program antariksa NASA, insinyur kebakaran digunakan untuk meningkatkan tingkat keselamatan. Pekerjaan mereka juga melibatkan memberikan tinjauan independen terhadap solusi rekayasa kebakaran yang diajukan untuk mendukung aplikasi peraturan bangunan setempat.

Insinyur kebakaran, serupa dengan para ahli dalam disiplin teknik dan ilmiah lainnya, menjalani program pendidikan formal dan pengembangan profesional berkelanjutan untuk memperoleh dan menjaga kompetensi mereka. Pendidikan ini umumnya mencakup studi dasar dalam matematika, fisika, kimia, dan penulisan teknis. Studi teknik profesional mengarahkan mahasiswa untuk memperoleh keahlian dalam ilmu material, statika, dinamika, termodinamika, dinamika fluida, transfer panas, ekonomi rekayasa, etika, sistem dalam rekayasa, keandalan, dan psikologi lingkungan. Studi dalam pembakaran, penilaian risiko probabilitas atau manajemen risiko, desain sistem pemadaman kebakaran, sistem alarm kebakaran, keamanan kebakaran bangunan, penerapan dan interpretasi kode bangunan model, serta pengukuran dan simulasi fenomena kebakaran mencakup seluruh kurikulum yang dipelajari oleh mahasiswa pendidikan perlindungan kebakaran.

Salah satu negara pertama di dunia yang menerapkan teknik evaluasi berbasis kinerja ke dalam standar bangunan dengan mengacu pada keselamatan kebakaran adalah Selandia Baru. Ketika Undang-Undang Bangunan tahun 1991 diperkenalkan, hal ini terjadi.[8] Pada tahun 1995, Profesor Andy Buchanan [9] dari Universitas Canterbury meluncurkan gelar pascasarjana pertama di bidang teknik keselamatan kebakaran, yang pada saat itu merupakan satu-satunya yang ditawarkan di Selandia Baru. Gelar sarjana di bidang teknik atau salah satu dari beberapa program ilmiah pilihan adalah persyaratan minimal untuk masuk ke kursus tersebut. John Britten, Roy Kerr, Michael P. Collins, Sir Ernest Rutherford, dan Robert (Bob) Park adalah alumni terkemuka Universitas Canterbury. Washington Accord mengakui gelar master di bidang teknik kebakaran dari University of Canterbury.

University of Maryland (UMD) di AS menyediakan gelar sarjana, M.Eng. program, dan B.S. program di bidang Teknik Proteksi Kebakaran.] Selain program pascasarjana online (M.S. dan Sertifikat Pascasarjana) di bidang Teknik Proteksi Kebakaran, Worcester Polytechnic Institute (WPI) menyediakan gelar M.S. dan gelar Ph.D. di lapangan. Cal Poly mulai menawarkan gelar M.S. di bidang Teknik Proteksi Kebakaran pada tahun 2011. University of Cincinnati adalah satu-satunya universitas di Amerika Serikat dan Kanada yang menawarkan gelar associate dalam ilmu kebakaran dan gelar sarjana dalam teknologi rekayasa kebakaran dan keselamatan melalui pembelajaran jarak jauh. Oklahoma State University, yang didirikan pada tahun 1937, menawarkan gelar B.S. dalam Teknologi Rekayasa Perlindungan dan Keselamatan Kebakaran, seperti halnya Eastern Kentucky University. Case School of Engineering di Case Western Reserve University menawarkan jalur gelar master di bidang Ilmu dan Teknik Kebakaran. University of New Haven menawarkan gelar B.S. dalam Teknik Proteksi Kebakaran. Ada universitas lain yang menawarkan atau telah menawarkan kursus teknik dan teknologi proteksi kebakaran, termasuk University of Kansas, Illinois Institute of Technology, University of California, Berkeley, University of California, San Diego, Eastern Kentucky University, dan University of Texas di Austin.
Universitas Waterloo dan Universitas York di Kanada menawarkan program di bidang teknik kebakaran.

Untuk mempersiapkan desainer untuk mendapatkan sertifikasi melalui pengujian oleh organisasi seperti NICET (Institut Nasional untuk Sertifikasi Teknologi Rekayasa), teknisi desain—yang sering dilatih secara internal di perusahaan kontraktor di seluruh Amerika Utara—biasanya melakukan praktik sistem sprinkler kebakaran akhir desain dan perhitungan hidrolik. Untuk mendapatkan izin merancang dan memasang sistem pencegahan kebakaran, sertifikasi NICET sering digunakan sebagai verifikasi kemampuan.

Universitas Edinburgh di Eropa memiliki kelompok penelitian kebakaran pertama pada tahun 1970an, dan memberikan gelar di bidang teknik kebakaran. BRE Center for Fire Safety Engineering yang baru adalah tempat pelaksanaan inisiatif ini. MSc Teknik Kebakaran dan Ledakan hanya tersedia dari University of Leeds.

Disadur dari:

https://en.wikipedia.org