Kementerian Perindustri bersama sejumlah lembaga terkait tengah menyusun peta jalan pengembangan industri halal. Sekretaris Jenderal Kemenperin Dody Widodo mengatakan bahwa kementerian/lembaga terkait itu di antaranya Komite Nasional Ekonomi Syariah (KNEKS), Kementerian Keuangan, serta Kementerian PPN/Bappenas. “Hal ini diharapkan dapat mempercepat terbentuknya ekosistem halal dari aspek industri,” kata Dody di Jakarta dalam keterangan tertulis, Selasa (12/10/2021). Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah mengeluarkan dua beleid terkait industri halal, yakni tentang pembentukan kawasan industri halal dan pusat pemberdayaan industri halal. Pemberdayaan industri halal diwujudkan dalam beberapa program utama, meliputi pembinaan sumber daya manusia (SDM), pembinaan proses produksi, fasilitasi pembangunan infrastruktur, serta publikasi dan promosi.

“Ini juga termasuk dukungan terhadap industri kecil dan menengah yang selama ini telah mendapatkan fasilitas sertifikasi halal,” jelasnya. Dody menjelaskan, banyak aspek yang menjadi perhatian untuk menghasilkan produk halal, misalnya bahan baku, teknologi penunjang, fasilitas pendukung, dan SDM industri yang terlibat.

“Kedua peraturan menteri tersebut dijalankan bersama untuk mengembangkan industri halal yang mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia,” ujarnya. Dody menjelaskan bahwa potensi ekonomi syariah global yang mencapai US$2,02 triliun, membuat Indonesia sangat berpeluang untuk mengembangkan industri halal, terutama pada sektor makanan dan minuman, fesyen, farmasi, serta kosmetik. “Ini dilihat dari peningkatan demand produk makanan halal maupun berkembangnya tren fesyen busana muslim yang harus dapat dimanfaatkan oleh industri tekstil dan produk tekstil nasional melalui ragam inovasi produk dan optimalisasi tekstil fungsional,” jelas Dody.

Sementara itu, pada industri farmasi dan kosmetika, pengembangan produk halal juga sejalan dengan upaya substitusi bahan baku impor, karena dapat memanfaatkan keanekaragaman hayati Indonesia yang unik sebagai selling point tersendiri di mata konsumen global. Kepala Pusat Pemberdayaan Industri Halal (PPIH) Kemenperin Junadi Marki menambahkan, terdapat empat strategi utama yang menjadi acuan para pemangku kepentingan terkait pengembangan ekosistem halal, yaitu penguatan rantai nilai, penguatan keuangan syariah, penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta penguatan ekonomi digital. Ia menambahkan, strategi utama tersebut juga akan diperkuat dengan empat strategi dasar yang menjadi ekosistem pendukung, yaitu penguatan regulasi dan tata kelola, pengembangan kapasitas riset dan pengembangan, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, serta peningkatan kesadaran dan literasi publik.

Sumber: ekonomi bisnis.com
 

Tarif baru Jalan Tol Ujung Pandang Seksi 1,2 dan 3 Makassar, resmi berlaku mulai Sabtu 8 Mei 2021 pukul 00.00 WITA. Hal ini menyusul pengoperasian Jalan Tol Layang AP Pettarani (Tol Ujung Pandang Seksi 3). PT Makassar Metro Network (MMN) memberlakukan tarif baru tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 552/KPTS/M/2021 tentang penetapan golongan jenis kendaraan bermotor dan besaran tarif tol Jalan Tol Ujung Pandang Seksi 1,2 dan 3. Keputusan terkait penerapan tarif baru ini didasari oleh beroperasinya Jalan Tol Layang AP Pettarani sebagai penambahan Ruas Jalan Tol MMN dari sebelumnya 6,05 KM menjadi 10,08 Km.

Direktur Utama MMN Anwar Toha menjelaskan, penerapan tarif baru ini dilakukan untuk memastikan iklim investasi jalan tol yang kondusif, serta mendukung berbagai kegiatan operasional dan pemeliharaan serta perawatan jalan dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Penerapan tarif baru ini akan berlaku untuk kendaraan golongan 1 sampai 5 di enam gerbang tol (GT) yaitu Gerbang Tol Cambaya, Ramp Parangloe, Parangloe, Kalukubodoa, Ramp Tallo Timur dan Ramp Tallo Barat. "Jalan Tol Ujung Pandang Seksi 1, 2, 3 dan 4 dioperasikan dengan sistem terbuka, kecuali untuk Gerbang Tallo Barat yang mengakses ke jalan Samping Jalan Tol Seksi 4," kata Anwar dalam siaran pers. Anwar menekankan, semua pengguna jalan tol dengan golongan kendaraan yang sama akan membayar tarif yang sama. Saat penerapan tarif baru, manajemen juga akan memberikan tarif khusus terbatas bagi angkutan kota (angkot) yang rutenya melewati Jalan Samping Tol dan Gerbang Tol Tallo Timur.

Tarif khusus terbatas ini merupakan insentif yang diberikan berupa perbedaan besaran nilai tarif yang akan dibayarkan pengemudi kendaraan angkot. Penerapan tarif yang diberikan untuk pengemudi angkot yakni dari Rp 4.000 berubah menjadi Rp 5.000. "Tarif khusus terbatas akan diberikan selama 1 tahun sejak pemberlakuan ini diterapkan yang nantinya akan dievaluasi lebih lanjut," imbuh Anwar. Hingga akhir April 2021, tercatat jumlah volume kendaraan yang melintasi Jalan Tol Ujung Pandang Seksi 1,2 dan 3 rata-rata 45.144 kendaraan per hari. 

GT Cambaya

• Golongan I: Rp 10.000
• Golongan II: Rp 14.000
• Golongan III: Rp 14.000
• Golongan IV: Rp 19.000
• Golongan V: Rp 19.000

GT Ramp Parangloe

• Golongan I: Rp 15.000
• Golongan II: Rp 22.500
• Golongan III: Rp 22.500
• Golongan IV: Rp 31.500
• Golongan V: Rp 31.500

GT Parangloe

• Golongan I: Rp 10.000
• Golongan II: Rp 14.000
• Golongan III: Rp 14.000
• Golongan IV: Rp 19.000
• Golongan V: Rp 19.000

GT Kaluku Bodoa

• Golongan I: Rp 10.000
• Golongan II: Rp 14.000
• Golongan III: Rp 14.000
• Golongan IV: Rp 19.000
• Golongan V: Rp 19.000

GT Ramp Tallo Timur

• Golongan I: Rp 10.000
• Golongan II: Rp 14.000
• Golongan III: Rp 14.000
• Golongan IV: Rp 19.000
• Golongan V: Rp 19.000

GT Ramp Tallo Barat

• Golongan I: Rp 4.000
• Golongan II: Rp 6.000
• Golongan III: Rp 6.000
• Golongan IV: Rp 8.000
• Golongan V: Rp 8.000

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Surat Keputusan Menteri PUPR Nomor 1511 Tahun 2021 tentang Hari Jalan telah menetapkan Hari Jalan Nasional jatuh pada tanggal 20 Desember. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, penetapan tanggal 20 Desember sebagai Hari Jalan Nasional dikarenakan bertepatan dengan tanggal tersambungnya Jalan Tol Trans Jawa. Ada beberapa alternatif pemilihan tanggal Hari Jalan Indonesia yang telah ditetapkan pada 3 Desember 2021 saat Hari Bhakti PU. Namun kemudian, akhirnya ditetapkan tanggal 20 Desember adalah Hari Jalan Nasional karena berbarengan dengan tersambungnya Jalan Tol Trans-Jawa.

"Akhirnya disepakati tanggal 20 Desember sebagai tanggal tersambungnya Tol Trans-Jawa karena dibangun dari masa pemerintahan sebelumnya sampai sekarang untuk mempersatukan semua," kata Basuki dalam peringatan puncak Hari Jalan Nasional Tahun 2021, 

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PUPR mengajak seluruh pihak penyelenggara jalan, meliputi Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk terus meningkatkan pelayanan jalan bagi masyarakat. Menurutnya, pembangunan jalan mampu menerapkan keadilan sosial bagi masyarakat, meningkatkan daya saing serta membangun peradaban bangsa. Misalnya, wilayah terpencil di Pulau Sumatera yang disebut Basuki pernah diupayakan untuk pengembangan daerah melalui program pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi menurut Basuki, program tersebut tidak membuahkan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Sebaliknya, ketika wilayah tersebut diberikan akses mobilitas yang mudah melalui pembangunan jalan, rupanya kawasan itu mampu berkembang dengan sendirinya tanpa memerlukan program pemberdayaan. "Jadi fungsi jalan sangat strategis bagi peradaban," jelas Menteri Basuki. Selain itu, Basuki menambahkan, bulan Desember 2021 merupakan waktu spesial bagi penyelenggara jalan karena Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan telah disahkan pada 17 Desember lalu. Untuk diketahui, RUU terbaru tersebut berisi tentang hal-hal substansial yang cukup penting guna mendukung terciptanya penyelenggaraan jalan berasaskan keadilan.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PUPR mengajak seluruh pihak penyelenggara jalan, meliputi Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk terus meningkatkan pelayanan jalan bagi masyarakat. Menurutnya, pembangunan jalan mampu menerapkan keadilan sosial bagi masyarakat, meningkatkan daya saing serta membangun peradaban bangsa. Misalnya, wilayah terpencil di Pulau Sumatera yang disebut Basuki pernah diupayakan untuk pengembangan daerah melalui program pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi menurut Basuki, program tersebut tidak membuahkan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Sebaliknya, ketika wilayah tersebut diberikan akses mobilitas yang mudah melalui pembangunan jalan, rupanya kawasan itu mampu berkembang dengan sendirinya tanpa memerlukan program pemberdayaan. "Jadi fungsi jalan sangat strategis bagi peradaban," jelas Menteri Basuki. Selain itu, Basuki menambahkan, bulan Desember 2021 merupakan waktu spesial bagi penyelenggara jalan karena Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan telah disahkan pada 17 Desember lalu. Untuk diketahui, RUU terbaru tersebut berisi tentang hal-hal substansial yang cukup penting guna mendukung terciptanya penyelenggaraan jalan berasaskan keadilan.
 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berharap agar penggantian Jembatan Callender Hamilton (CH) di Pulau Jawa bisa tuntas sebelum pergantian kabinet 2020-2024. "Jadi pada saatnya pergantian kabinet, semua jembatan di Jawa sudah lebih baik lagi," terang Basuki dalam pidatonya pada penandatanganan perjanjian kerja sama jembatan tersebut. Basuki menuturkan, konstruksi fisik penggantian jembatan CH di Jawa akan dimulai tahun 2022 hingga 2023. Awalnya, sebanyak 38 jembatan CH yang akan diganti. Namun, sebelum ditandatanganinya perjanjian kerja sama tersebut, satu jembatan telah runtuh.

Dia mengungkapkan, penggantian jembatan CH di Jawa dilakukan karena rata-rata sudah berusia 40 tahun.
Proyek Kerja sama dengan Badan Usaha (KPBU) penggantian 37 Jembatan CH ini menelan investasi sebesar Rp 2,199 triliun. Masa kerja penggantian dan/atau duplikasi jembatan ini memakan waktu selama 12 tahun, terdiri dari dua tahun masa konstruksi dan 10 tahun masa layanan. Ke-37 jembatan yang dirombak ini ada tiga di Banten, 16 di Jawa Barat, dan masing-masing 9 di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Berikut ini rinciannya:

Banten

• Batuceper
• Cisadane A dan B Tawang I

Jawa Barat

• Cilamaya
• Ciasem III A
• Cipangaritan B
• Cigadung I B
• Karang Sembung
• Sigranela B
• Kalijaga A
• Kanci IB
• Citanduy
• Ciputra Haji
• Cikao A
• Cisomang
• Cimanuk
• Ciletung
• Cikeruh
• Batujajar

Jawa Tengah

• Juana I
• Pedes B
• Pang I A
• Jurug B
• Pemali Brebes B
• Tajum Karang Bawang
• Tajum II Margasana
• Kalibanger A
• Wonokerto II A

Jawa Timur

• Jetak
• Bandar Ngalim
• Ngujang
• Munjungan
• Teleng
• Kangkung
• Trisula Lama
• Wirolegi Kalitakir

Pemerintah memfokuskan pembangunan proyek nasional pada serangkaian program berupa pekerjaan-pekerjaan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Pemerintah juga telah menerapkan kebijakan untuk menggunakan produk lokal dalam menyelesaikan sejumlah proyek infrastruktur dan perumahaan rakyat.
Dalam pengerjaan proyek infrastruktur dan perumahan nasional, pemerintah melalui Kementerian PUPR mewajibkan penggunaan material produksi dalam negeri, termasuk baja.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menilai, selain untuk mendukung proyek nasional, produk lokal berstandar nasional Indonesia atau SNI lebih unggul dari produk impor.

Dalam webinar 'Pembangunan Infrastruktur & Perumahan Indonesia: Antara Target dan Perlindungan Konsumen' yang ditayangkan CNN Indonesia TV, Direktur Keberlanjutan Konstruksi Kementerian PUPR, Kimron Manik menyatakan, pihaknya akan terus berkomitmen dan konsisten menggunakan produk-produk dalam negeri yang bersertifikat SNI, tak terkecuali penggunaan material baja lapis.

"Jadi jelas, PUPR terus berkomitmen akan menggunakan produk-produk material yang berstandar dan ada keberpihakan produk dalam negeri dengan TKDN-nya," ujar Kimron.

Kimron menegaskan, penggunaan produk dalam negeri, termasuk baja lapis, harus bersertifikat SNI karena memiliki keunggulan. Yaitu memiliki kualitas yang dapat memperkuat struktur bangunan atau konstruksi.

Selain itu juga dapat menghindari dari resiko atau kemungkinan kecelakaan kerja maupun kegagalan konstruksi.

"Jelas jika sudah tidak masuk standar nasional barang materialnya, di lapangan itu pasti sangat rawan sekali. Kalau kami dari sisi pelaksana, ketakutannya adalah kecelakaan konstruksi atau kegagalan bangunan akibat tidak memenuhi standar nasional," kata Kimron.

Karena itu, dalam proyek-proyek infrastruktur nasional, Kementerian PUPR selalu menekankan dan mewajibkan kepada kontraktor agar menggunakan bahan-bahan berstandar SNI, termasuk dalam produk-produk baja lapis.

Kemudian, Kementerian PUPR juga mewajibkan para kontraktor agar memasukkan daftar material yang digunakan ke dalam Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (SIMPK) di simpk.pu.go.id.

"Dari sisi perencanaan sudah kita well informed terhadap produk material berstandar tadi. Jadi waktu mereka membuat spesifikasi harus mengadopsi ke produk-produksi SNI dan TKDN," ujarnya.

Di dalam SIMPK itu, lanjut Kimron, masyarakat yang ingin mengerjakan proses pembangunan seperti rumah, juga dapat melihat daftar bahan-bahan material yang direkomendasikan Kementerian PUPR sesuai SNI. Sehingga masyarakat tidak salah dalam memilih bahan-bahan bangunan yang digunakan.

"Kalau sudah ber-SNI wajib masuk ke sistem informasi kami, supaya masyarakat bisa paham mana yang bisa dipakai mana yang tidak 'layak' digunakan," ucapnya.

BlueScope Jadi Rantai Pasokan Baja Lapis Nasional

Penggunaan produk lokal pada proyek infrastruktur dan perumahan nasional di bawah naungan Kementerian PUPR turut memberikan peluang bagi pelaku usaha, khususnya di sektor industri baja lapis nasional agar bisa bangkit setelah terpuruk akibat pandemi.

Selain itu, penggunaan baja berstandar SNI mampu meningkatkan kualitas proyek infrastruktur nasional serta memperpanjang ketahanan dan usia proyek pemerintah.

Salah satu perwakilan produsen baja lapis nasional yang bermitra dengan pemerintah adalah PT NS BlueScope Indonesia. Sebagai pelopor produsen baja lapis ringan sejak 1994 di Indonesia, PT NS BlueScope Indonesia (BlueScope) mendukung percepatan pembangunan perumahan dan infrastruktur Indonesia melalui inovasi-inovasinya khususnya pada material baja lapis aluminium seng (BJLAS) yang memenuhi kriteria Standar Nasional Indonesia (SNI).

"Bluescope sebagai pelopor inovasi bajal lapis aluminium seng (Bj.LAS), sudah berperan aktif dalam pembangunan infrastruktur maupun perumahan di Indonesia. Kami sudah menjadi bagian rantai pasokan baja lapis nasional," kata Direktur Pemasaran dan Penjualan PT NS BlueScope Indonesia, Irfan Fauzie dalam kesempatan yang sama.

Irfan menjelaskan, sejumlah proyek infrastruktur pemerintah yang menggunakan produk-produk berkualitas dari NS Bluescope. Mulai dari Jakarta Internasional Stadium (JIS), Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandara Jenderal Ahmad Yani di Semarang, Stasiun KA Cisauk, Terminal Intermoda BSD, hingga Kantor Gubernur NTT di Kupang.

"Sudah banyak proyek-proyek prestisius di Indonesia yang menggunakan inovasi dari Bluescope. Jadi produk kami seperti COLORBOND®, ZINCALUME® yang sekarang ini digunakan di banyak proyek-proyek prestisius nasional dan BlueScope Zacs® untuk sektor perumahan atau residential," ucap Irfan.

Terdapat beberapa tantangan dalam pemenuhan kebutuhan baja lapis dalam negeri yaitu diantaranya penerapan SNI di Indonesia seperti SNI Struktur 8399:2017, melengkapi SNI yang masih dalam tahap belum wajib seperti SNI BJLAS Warna 8305:2019, dan juga butuhnya peningkatan edukasi khususnya para tukang/mandor yang bekerja umumnya pada sektor informal.

SNI mengatur tidak hanya bentuk profil tetapi juga spesifikasi material yang direkomendasikan untuk struktur bangunan. Struktur bangunan sangat penting karena terkait dengan aspek keselamatan penghuni, ketika struktur mengalami kegagalan bangunan akan rawan ambruk. Misalnya dalam hal ini SNI 8399:2017 mengatur bahwa minimum untuk struktur adalah menggunakan BJLAS dengan lapisan AZ100 dimana saat ini di Indonesia kita tahu bahwa yang beredar di pasaran banyak didominasi oleh AZ70 bahkan lebih rendah.

Selain itu terdapat juga SNI BJLAS Warna 8305:2019 yang mengutamakan perlindungan konsumen khususnya terkait dengan keekonomisan bangunan untuk penggunaan penutup atap dan dinding. Di Indonesia saat ini banyak terdapat produk-produk dengan lapisan aluminium-zinc (AZ) dibawah standar untuk atap yaitu dibawah AZ70 untuk BJLAS Warna. Hal ini akan menyebabkan tingkat keekonomisan atap sangat buruk karena atap mudah berkarat dan dampaknya konsumen akan lebih sering mengganti atap. Sementara, kita tahu bahwa mengganti atap bukan perkara yang mudah dan murah bagi konsumen khususnya untuk perumahan rakyat.

NS Bluescope berkomitmen mendukung pemerintah dengan memproduksi bahan-bahan berkualitas berstandar SNI untuk kepuasan dan perlindungan konsumen.

Irfan menyebut, penggunaan produk-produk dari NS Bluescope yang berstandar SNI dapat mencegah potensi kegagalan konstruksi dalam proyek-proyek nasional maupun pembangunan lain yang dilakukan masyarakat umum. Pun demikian, produk-produk berlisensi SNI yang dikeluarkan NS Bluescope seperti baja lapis, juga memiliki daya tahan dan keawetan yang bisa digunakan dalam jangka waktu panjang.

"Mengenai standar produksi dalam negeri, ini menyangkut keselamatan untuk proyek itu sendiri pada saat pembangunan, mencegah kegagalan konstruksi terjadi. Tetapi juga keawetan produk itu sendiri. Jadi kalau sudah memenuhi standar SNI pastinya menjamin semua aspek itu," katanya.

Lebih lanjut Irfan berharap, ke depannya NS Bluescope dapat terus berperan aktif bersama pemerintah dalam memprioritaskan dan menggalakkan produk-produk berstandar SNI demi perlindungan, kepuasan, dan keamanan konsumen.

"Bagi kami pelaku industri baja, bersama-sama pemerintah menggalakkan perlindungan konsumen dari segi keselamatan maupun keekonomisan sebuah proyek," ujar Irfan.
 

Sumber: cnnindonesia.com

Peristiwa kecelakaan tunggal yang menewaskan artis Vanessa Angel dan suaminya, Febri Andriansyah masih hangat diperbincangkan. Salah satunya terkait kalaikan konstruksi jalan Tol Jombang dari arah Jakarta menuju Surabaya, Jawa Timur.

Pemerhati konstruksi jalan raya dan rel kereta api Gatot Rusbintardjo menilai kecelakaan maut itu bukti kontruksi jalan tol di Indonesia tidak aman.

"Jalan tol di Indonesia tidak aman," kata Gatot dalam keterangan tertulis

Gatot menjelaskan kontruksi jalan tol menggunakan perkerasan beton semen yang tidak memiliki atau minim tahanan gelincir (skid resistance). Skid resistance merupakan daya cengkeram ban dengan permukaan perkerasan jalan.

"Karena skid resistennya kecil atau bahkan nol, maka apabila mobil melaju dengan kecepatan tinggi dan mengerem, mobil tidak segera berhenti karena tidak ada daya cengkeram yang memadai antara ban dan permukaan perkerasan jalan," terang Gatot.

Akibatnya, lanjut dia mobil akan meluncur cukup jauh sebelum berhenti. Sehingga sering terdengar mobil menabrak truk atau mobil lain yang ada didepannya. Untuk itu dia mengingatkan jalan yang menggunakan perkerasan beton semen tidak digunakan untuk kecepatan tinggi.

"Perhatikan, jalan beton bukan jalan untuk kecepatan tinggi! Sehingga salah membangun jalan tol dengan perkerasan kaku," kata Gatot.

Lebih lanjut dia menjelaskan di tengah jalan tol diberi pembatas berupa dinding beton yang tebal dan kokoh. Sehingga bila ada mobil yang mengalami selip atau kemudinya berbelok, maka akan menabrak beton. Bila saat terjadi hal tersebut mobil dalam kecepatan tinggi, akibatnya bisa fatal. Sebagaimana yang terjadi pada mobil yang ditumpangi Vanessa Angel.

"Jika ada mobil yang selip atau kemudinya berbelok maka akan menabrak tembok beton dan karena kecepatannya tinggi. Akibatnya fatal seperti yang dialami mobil VA dan juga dosen Fakultas Teknik Sipil UNDIP beberapa waktu yang lalu," kata dia.

Seharusnya kata Gatot, pembatas ruas jalan terbuat dari rumput dengan lebar minimal 2 meter x 5 meter. Lalu memiliki kelandaian 5 persen seperti jalan tol Jagorawi saat pertama kali dibuat. Sehingga bila ada pengemudi yang mengantuk atau terjadi ban pecah, dampaknya bisa diminimalisir.

"Jika ada sopir mengantuk atau mobil pecah ban, mobil tidak menabrak tembok beton, tetapi meluncur di atas rumput yang landai dan akhirnya berhenti dengan selamat," kata dia.

Untuk itu dia mengingatkan, kepada para pengemudi untuk tidak memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi di tol. Dia meminta masyarakat untuk menaati rambu lalu lintas.

"Sekali lagi ingat!! Jalan Tol di Indonesia adalah jalan yang tidak aman terutama untuk kecepatan tinggi. Taatilah rambu pembatas kecepatan," kata dia.