Industri Otomotif
Dipublikasikan oleh Wafa Nailul Izza pada 24 Maret 2025
KOMPAS.com – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menandatangani 149 skema sertifikasi nasional pendidikan tinggi vokasi di lima bidang, Kamis (25/3/2021).
Kelima bidang tersebut adalah permesinan, konstruksi, ekonomi kreatif, hospitality, dan care service. Sertifikasi kompetensi sendiri menjadi salah satu poin paket Link And Match 8+i yang sedang diterapkan Ditjen Pendidikan Vokasi. Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Vokasi Wikan Sakarinto memaparkan, pendidikan vokasi dan industri harus menyusun kurikulum bersama, melaksanakan pembelajaran berbasis project riil dari industri, meningkatkan pengajar dari industri, magang, dan melaksanakan sertifikasi profesi.
“Skema sertifikasi yang sudah disusun bersama dan disepakati ini diharapkan nantinya ikut mengintervensi kurikulum dan pembelajaran di pendidikan vokasi,” ujar Dirjen Wikan dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (28/3/2021).
Adapun penyiapan skema sertifikasi untuk pendidikan D3 dan D4 mendapatkan apresiasi dari kalangan industri, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Hal tersebut menjadi tonggak sejarah baru karena baru kali pertama dilaksanakan.
Selain itu, penyusunan skema sertifikasi merupakan bukti “pernikahan” antara pendidikan vokasi dan industri. Plt. Direktur Bina Standardisasi, Kompetensi, dan Pelatihan Kerja Kemenaker Muchtar Aziz mengatakan, penandatangan 149 sertifikasi tersebut merupakan peristiwa bersejarah.
Oleh karena itu, kata dia, peristiwa tersebut dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Indonesia dapat menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing melalui kolaborasi berbagai pihak, yakni pendidikan vokasi, industri, asosiasi profesi, serta kementerian terkait.
“Pertama saya menyampaikan apresiasi kepada Kemendikbud, terutama Ditjen Pendidikan Vokasi, karena saat ini saya menyaksikan momentum dalam perjalanan sejarah. Jika kita mencoba mengungkit kembali sejarah masa lalu, langkah ini sebenarnya merupakan obsesi yang sudah dirintis sejak zaman Orde Baru,” ujar Muchtar di sesi diskusi panel bersama Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud.
Kemenaker menilai, sertifikasi kompetensi merupakan sebuah pertaruhan kepercayaan. Keseriusan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama Pendidikan Tinggi Vokasi (LSP P1 PTV) dalam memberikan sertifikasi kompetensi bagi mahasiswa akan menentukan kepercayaan kalangan industri. Pasalnya, ketika lembaga sertifikasi tidak bisa melaksanakan uji kompetensi dan penilaian secara kredibel, reputasinya pun menjadi buruk di mata industri.
Muchtar menjelaskan, proses sertifikasi yang kredibel dapat dilihat dari asesor dan prosesnya. Ia pun mengingatkan agar lembaga sertifikasi internal tidak asal memberikan sertifikat.
“Di sinilah peranan BNSP penting dalam melakukan pengawalan terhadap proses sertifikasi, termasuk dari jenis skema sertifikasinya,” tutur Muchtar. Muchtar juga menyebut, kalangan industri pun harus mau memberikan rekognisi terhadap pemegang sertifikat kompetensi.
Pasalnya, selama ini kalangan industri hanya melihat latar pendidikan formal saat merekrut pekerja. Kalangan industri, imbuh Muchtar, juga dapat memberikan rekognisi lain berupa pembukaan kesempatan pengembangan karier bagi lulusan vokasi yang memegang sertifikat. Pihak Kemenaker, lanjutnya, sedang menjalankan kajian untuk meneliti kebutuhan kompetensi industri di masa pandemi Covid-19. Kajian ini juga untuk menjawab kebutuhan pekerja di masa depan.
Dari kalangan industri, Corporate Communication and CSR PT Trakindo Utama Candy Sihombing mengatakan, strategi yang dilakukan industri untuk mendapatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas adalah dengan terlibat dalam proses pendidikan di politeknik. Hal tersebut diwujudkan melalui penyusunan kurikulum bersama, pengembangan skill, on the job training di industri, hingga terlibat langsung dalam proses penyusunan skema sertifikasi, khususnya di bidang alat berat.
“Kami ingin menjaga komitmen untuk terlibat dalam proses pembelajaran di pendidikan vokasi. Kami tidak ingin menunggu di ujung jalan, tetapi kami ingin jemput bola dari awal untuk memastikan kualitas calon tenaga kerja,” ucap Candy.
Sumber: nasional.kompas.com
Badan Usaha Milik Negara
Dipublikasikan oleh Anisa pada 24 Maret 2025
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, atau PP, adalah perusahaan milik negara Indonesia yang bekerja di bidang konstruksi. Dengan nama NV Pembangunan Perumahan, perusahaan ini didirikan oleh Bank Industri Negara pada tanggal 26 Agustus 1953. Pembangunan kompleks rumah dinas Semen Gresik adalah proyek pertama yang dikerjakan oleh perusahaan ini. Kemudian perusahaan ini diberi tugas untuk membangun beberapa hotel yang didanai oleh kompensasi perang Jepang, seperti Hotel Indonesia, Bali Beach, Ambarukmo Palace, dan Samudera Beach. Perusahaan ini diambil alih oleh pemerintah pada tanggal 29 Maret 1961, dan ditetapkan sebagai perusahaan negara (PN). Kemudian, pada tahun 1971, pemerintah mengubah statusnya menjadi persero. Perusahaan mulai berinvestasi di properti pada tahun 1991 dengan menyewakan ruangan di kantor pusat dan membangun sebuah perumahan di Cibubur. Selain itu, perusahaan ini mendirikan beberapa perusahaan patungan, seperti PT PP-Taisei Indonesia Construction, PT Mitracipta Polasarana, dan PT Citra Waspphutowa.
Perusahaan ini menjadi perusahaan konstruksi pertama di Indonesia yang berhasil mendapat sertifikasi ISO 9001 pada tahun 1993. Koperasi Karyawan Pemegang Saham Pembangunan Perumahan (KKPSPP) resmi memperoleh minoritas saham perusahaan pada tahun 2004. Pada tahun yang sama, perusahaan menerbitkan buku "Prinsip-Prinsip Kontraktor", yang digunakan sebagai pedoman untuk perusahaan konstruksi di Indonesia. Perusahaan ini mendirikan PP University untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada karyawannya pada tahun 2008. Pada tahun yang sama, perusahaan juga mulai menerapkan prinsip konstruksi hijau untuk mengurangi dampak buruk konstruksi terhadap lingkungan. Perusahaan ini resmi masuk ke Bursa Efek Indonesia pada 9 Februari 2010. Perusahaan ini berhasil menyelesaikan proyek investasi pertamanya pada tahun 2011, pembangunan PLTG berkapasitas 65 MW di Talang Duku, Sumatera Selatan. Kemudian, pada tahun 2012, perusahaan ini mulai membangun New Tanjung Priok, yang memiliki nilai proyek sebesar Rp 8,2 triliun. Selain itu, perusahaan ini juga membangun tujuh bandara di Indonesia.
Perusahaan mengambil PT PP Dirganeka pada tahun 2013 dan mengubah namanya menjadi PT PP Pracetak. Pada tahun yang sama, perusahaan juga membangun Divisi Properti dan kantor cabang di Pulau Sulawesi. Pada tahun 2014, perusahaan mengambil PT Prima Jasa Aldo Dua dan mengubah namanya menjadi PT PP Peralatan. PT PP Properti resmi masuk ke Bursa Efek Indonesia pada 19 Mei 2015. Pada tahun 2016, perusahaan membentuk divisi energi dan infrastruktur menjadi PT PP Energi dan PT PP Infrastruktur. Pada tahun yang sama, perusahaan ini menjadi yang pertama di Indonesia yang menggunakan Enterprise Resource Planning (ERP) berbasis SAP. Perusahaan ini menjadi BUMN pertama di Indonesia yang mengeluarkan surat berharga perpetual pada tahun 2018.
Anak perusahaan
Perusahaan ini terbentuk setelah pemisahan dari Divisi Properti milik Pembangunan Perumahan, yang telah beroperasi sejak tahun 1991, dan didirikan pada tahun 2013. Pada bulan Mei 2015, PP Properti resmi masuk ke Bursa Efek Indonesia. Untuk mendapatkan kemampuan untuk membangun apartemen di Yogyakarta dan Cilegon, PP Properti juga mengakuisisi Limasland Realty dan Grahaprima Realtindo pada November 2018. PT PP Properti Tbk mengelola 35 rumah, 12 pusat perbelanjaan, dan 6 hotel hingga akhir 2020.
Pengembangan kota, konstruksi, dan beton pracetak adalah bidang bisnis PT PP Urban. Bisnis ini didirikan sebagai unit bisnis dari Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan pada tahun 1989 dengan nama PT Prakarsa Dirga Aneka. Untuk membantu bisnis dari induknya, perusahaan ini awalnya bergerak di bidang perdagangan. Perusahaan kemudian berkembang ke bisnis beton pracetak dan konstruksi.
Konstruksi sipil sederhana, pengoperasian erektor, pemasangan bekisting, penyewaan alat berat, dan pembuatan pondasi adalah beberapa layanan pendukung konstruksi yang difokuskan PT PP Presisi Tbk. Perusahaan ini didirikan pada 6 Mei 2004 dengan nama PT Prima Jasa Aldodua (PJA). Sampai 2012, bisnis ini berkonsentrasi pada penyediaan jasa penyewaan peralatan konstruksi berskala kecil. Pembangunan Perumahan resmi membeli perusahaan ini pada tahun 2014. Pada Juni 2014, perusahaan disebut "PT PP Alat Konstruksi" (juga disebut "PP Alkon"). Pada Juli 2014, perusahaan diubah menjadi "PT PP Peralatan Konstruksi", dan pada Maret 2017, namanya kembali diubah menjadi yang sekarang. Perusahaan ini resmi masuk ke Bursa Efek Indonesia pada November 2017.
Sumber:
Arsitektur
Dipublikasikan oleh Anisa pada 24 Maret 2025
Jalan Lingkungan adalah jalan yang terletak di dalam suatu lingkungan perumahan atau berfungsi sebagai jalan servis untuk lingkungan perumahan. Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan menjadi beberapa jenis, termasuk jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan desa.
Jalan nasional adalah jalan utama yang menghubungkan ibu kota provinsi dan jalan strategis nasional, termasuk jalan tol. Jalan provinsi menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota atau antar ibu kota kabupaten/kota, dan merupakan jalan strategis provinsi. Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan primer yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antaribu kota kecamatan, dan jalan strategis kabupaten. Jalan kota menghubungkan pusat pelayanan dalam kota, sedangkan jalan desa adalah jalan umum yang menghubungkan permukiman di dalam desa, termasuk jalan lingkungan.
Jalan umum juga dapat dikelompokkan berdasarkan fungsinya menjadi jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan. Jalan arteri melayani angkutan utama dengan perjalanan jarak jauh, sedangkan jalan kolektor melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan perjalanan jarak sedang. Jalan lokal melayani angkutan setempat dengan perjalanan jarak dekat, dan jalan lingkungan melayani angkutan lingkungan dengan perjalanan jarak dekat dan kecepatan rendah untuk kendaraan kecil.
Selain itu, konstruksi jalan lingkungan dapat dimulai dari jalan tanah yang berasal dari jalan setapak dan dapat ditingkatkan menjadi jalan kerikil, jalan aspal tipis, jalan Telford, jalan makadam, atau jalan paving block. Jalan paving block adalah jalan yang dibuat dengan menggunakan bahan paving block, yaitu campuran semen dan pasir yang dicetak dengan berbagai bentuk dan warna. Jenis paving block dapat disesuaikan dengan beban lalu lintas yang berbeda, seperti paving block dengan ketebalan 6 cm untuk pejalan kaki, 8 cm untuk beban lalu lintas sedang, dan 10 cm untuk beban lalu lintas berat seperti kendaraan tronton dan alat berat lainnya.
Konstruksi jalan lingkungan
Jalan tanah biasanya terletak di pinggir kali, di pedesaan, atau di gunung, dan terbentuk karena manusia mencari akses ke tempat lain. Setelah kaki menginjak permukaan tanah, tumbuhan atau tanaman mati, dan jalan tanah terbentuk. Tanaman atau tumbuhan di permukaan tanah juga dapat dibabat (dibersihkan) dengan pacul atau parang, kemudian diratakan dengan cangkul atau mesin perata agar mudah dilewati. Setelah itu, permukaan tanah dipadatkan dengan ditumbuk atau digilas dengan mesin gilas; pada saat ini, biasanya disiram air. Oleh karena itu, jalan tanah terbentuk.
Setelah itu, jalan tanah dapat diubah menjadi jalan kerikil. Ini dilakukan dengan membagi batu kerikil secara merata, membuatnya rata, dan kemudian memadatkannya. Pada proses pemadatan, air biasanya digunakan untuk memastikan bahwa kerikil menyatu dengan permukaan tanah.
Selanjutnya, jalan kerikil dapat diubah menjadi aspal tipis. Mula-mula, permukaan jalan diratakan dengan air, membuat kerikil licin, dan kemudian dipadatkan. Pemadatan biasanya dilakukan dengan mesin gilas selama 3 hingga 5 kali dan selalu disiram dengan air. Anda juga dapat menggunakan mesin penumbuk jalan.
Mulai dengan menyiram permukaan dengan aspal yang tidak terlalu tebal setelah permukaan kerikil rata dan padat dan kering (dibiarkan kering oleh matahari). Setelah batu diletakkan secara merata di atas pasir tipis. Setelah itu, permuakaan dapat dipadatkan dengan mesin gilas selama tiga hingga lima kali. Untuk memastikan bahwa aspal didak melekat pada permukaan roda mesin gilas, selalu berikan air ke permukaannya. Setelah jalan aspal tipis selesai untuk lalu lintas umum, roda kendaraan yang lewat dapat memadat lebih lanjut.
Disadur dari:
Farmasi
Dipublikasikan oleh Anisa pada 24 Maret 2025
Menurut American Society of Pharmacognosy, farmakognosi adalah "ilmu yang mempelajari sifat fisik, kimia, biokimia, dan biologi suatu obat, zat obat, atau potensi obat, atau zat obat yang berasal dari alam serta pencarian obat baru dari sumber alam.". Dokter Jerman Johann Adam Schmidt (1759–1809) pertama kali menggunakan istilah "farmakognosi" dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1811, Lehrbuch der Materia Medica, dan sekali lagi oleh Anotheus Seydler pada tahun 1815, dalam bukunya Analecta Pharmacognostica.
Awalnya—selama abad ke-19 dan awal abad ke-20—"farmakognosi" digunakan untuk mendefinisikan cabang ilmu kedokteran atau ilmu komoditas (Warenkunde dalam bahasa Jerman) yang menangani obat-obatan dalam bentuk mentah atau belum siap. Obat kasar adalah bahan asal tumbuhan, hewan, atau mineral yang dikeringkan dan belum diolah, yang digunakan untuk pengobatan. Studi tentang bahan-bahan ini dengan nama Pharmakognosie pertama kali dikembangkan di wilayah berbahasa Jerman di Eropa, sedangkan wilayah bahasa lainnya sering menggunakan istilah lama materia medica yang diambil dari karya Galen dan Dioscorides. Di Jerman, istilah Drogenkunde ("ilmu obat-obatan mentah") juga digunakan secara sinonim.
Selain definisi yang disebutkan sebelumnya, American Society of Pharmacognosy mendefinisikan farmakognosi sebagai "studi tentang molekul produk alami (biasanya metabolit sekunder) yang berguna untuk sifat obat, ekologi, pengecapan, atau sifat fungsional lainnya." Demikian pula, misi Institut Farmakognosi di Universitas Illinois di Chicago melibatkan produk kesehatan nabati dan yang berhubungan dengan tumbuhan untuk kepentingan kesehatan manusia. Definisi lain lebih mencakup, menggambarkan spektrum subjek biologi yang luas, termasuk botani, etnobotani, biologi kelautan, mikrobiologi, pengobatan herbal, kimia, bioteknologi, fitokimia, farmakologi, farmasi, farmasi klinis, dan praktik farmasi.
Awalnya—selama tahun 1800-an dan awal 1900-an—istilah "farmakognosi" digunakan untuk mendefinisikan cabang ilmu kedokteran atau ilmu komoditas (Warenkunde dalam bahasa Jerman) yang menangani obat-obatan dalam bentuk mentah atau belum siap. Obat kasar adalah bahan asal tumbuhan, hewan, atau mineral yang dikeringkan dan belum diolah yang digunakan untuk pengobatan. Studi tentang bahan-bahan ini dengan nama "pharmacognosie" pertama kali dikembangkan di wilayah Eropa yang berbahasa Jerman, sementara negara-negara lain
Pada awal abad ke-20, subjek telah berkembang terutama pada sisi botani, terutama berkaitan dengan deskripsi dan identifikasi obat baik dalam bentuk utuh maupun dalam bentuk bubuk. Cabang-cabang farmakognosi ini masih penting, khususnya untuk produk botani (yang banyak tersedia sebagai suplemen makanan di AS dan Kanada), kendali mutu, protokol farmakope, dan regulator kesehatan terkait.
Farmakognosi didefinisikan oleh American Society of Pharmacognosy sebagai "studi tentang molekul produk alami (biasanya metabolit sekunder) yang berguna untuk sifat obat, ekologi, pengecapan, atau fungsi lainnya", sesuai dengan definisi yang telah disebutkan. Demikian pula, Institut Farmakognosi di Universitas Illinois di Chicago bertujuan untuk mempromosikan produk kesehatan nabati dan yang berhubungan dengan tumbuhan untuk kepentingan kesehatan manusia. Definisi lainnya lebih luas, mencakup berbagai subjek biologi, seperti botani, etnobotani, biologi kelautan, mikrobiologi, pengobatan herbal, kimia, bioteknologi, fitokimia, farmakologi, farmasi, farmasi klinis, dan praktik farmasi.
Dalam proses metabolisme mereka secara alami, setiap tanaman menghasilkan fitokimia. Fitokimia ini dibagi menjadi (1) metabolit primer, seperti gula dan lemak, yang ditemukan di setiap tanaman; dan (2) metabolit sekunder, yaitu senyawa yang mempunyai fungsi lebih spesifik pada jumlah tumbuhan yang lebih sedikit. Misalnya, metabolit sekunder, seperti racun yang digunakan oleh tanaman untuk mencegah predasi, dan feromon yang digunakan oleh serangga untuk penyerbukan, dapat diubah menjadi obat. Contohnya termasuk inulin dari wortel dahlia, quinine dari cinchona, THC dan CBD dari bunga ganja, morfin dan kodein dari poppy, dan digoxin dari foxglove.
Disadur dari:
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Dipublikasikan oleh Muhammad Armando Mahendra pada 21 Maret 2025
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) akan memulai pembangunan Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap (Getaci) pada tahun ini. Saat ini progresnya sudah penetapan lokasi (penlok) tahap pertama oleh Gubernur Jawa Barat, sekarang sedang mengurus penlok dari Pemda Jawa Tengah. Setelah penlok, ada proses pengadaan tanah seperti sosialisasi lalu musyawarah.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan Tol Getaci yang dimulai pada 2022 ini diharapkan dapat rampung pada 2024 untuk pembangunan tahap pertama. “Dalam pelaksanaan pembangunan Tol Getaci saya ingin mengingatkan cepat is a must but not sufficient. Saya berharap untuk tetap menjaga kaidah-kaidah lingkungan hidup agar tidak merusak bukit-bukit yang ada. Selain itu juga agar menghindari memotong pohon yang tidak perlu. Ini merupakan perintah bapak Presiden Jokowi pesannya adalah dalam membangun jangan merusak lingkungan," kata Menteri Basuki.
Menteri Basuki menambahkan, selama proses konstruksi juga harus tetap memperhatikan kualitas pembangunan. Sehingga hasilnya bukan hanya tersambung tapi juga agar lebih nyaman yang merupakan tuntutan untuk digunakan masyarakat.
"Jalan Tol Getaci khususnya di wilayah Gedebage ini struktur geologinya cukup rumit dengan banyak batuan gunung yang rawan longsoran, sehingga perlu penanganan khusus selama proses konstruksi," tambah Menteri Basuki.
Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian mengatakan, pembangunan Tol Getaci untuk memperlancar konektivitas dan meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya di selatan Jawa Barat.
“Konektivitas ke daerah selatan (Jawa Barat) makin lama makin menurun karena kepadatan lalu lintas, seperti sekarang dari Tasik ke Bandung yang jaraknya hanya 100 km bisa mencapai 3 jam. Maka, kebutuhan akan jalan bebas hambatan ini merupakan suatu keniscayaan karena di wilayah selatan itu banyak sekali pusat-pusat pertumbuhan, namun konektivitasnya masih kurang bagus,” ujar Hedy.
Tol Getaci melintasi dua provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat sepanjang 171,40 km dan Provinsi Jawa Tengah sepanjang 35,25 km dengan total panjang 206,65 km, yang menjadikan jalan tol ini sebagai ruas jalan tol terpanjang di Indonesia. Tol ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Tol Getaci terdiri dari 4 seksi yakni Seksi 1 Junction Gedebage – Garut Utara (45,20 km), seksi 2 Garut Utara - Tasikmalaya (50,32 km), seksi 3 Tasikmalaya – Patimuan (76,78 km), dan seksi 4 Patimuan – Cilacap (34,35 km). Pembangunan jalan Tol dengan nilai investasi Rp56 triliun ini akan dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama Gedebage – Tasikmalaya rencananya akan mulai dibangun pada tahun 2022 dan selesai di tahun 2024. Sementara untuk tahap kedua yakni Tasikmalaya – Cilacap konstruksinya dimulai pada 2027 dan selesai di 2029.
Tol ini akan memiliki 9 buah simpang susun dan 1 buah junction, yaitu junction Gedebage yang akan terkoneksi dengan jalan tol Padalarang – Cileunyi (Padaleunyi). Jalan tol ini akan memiliki 2x2 lajur dengan lebar lajur 3,6 meter, serta akan dibangun dengan desain struktur at grade sepanjang 175,27 km, struktur elevated sepanjang 22,26 km, dan pile slab sepanjang 9,12 km.
Sebelumnya, telah dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Jalan Tol Getaci di Auditorium Kementerian PUPR, Senin (31/1/2022). Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Basuki, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR Danang Parikesit, Direktur Utama PT PII M. Wahid Sutopo serta Direktur Utama PT Jasamarga Gedebage Cilacap Johannes Mancelly.
Sumber: pu.go.id
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Dipublikasikan oleh Muhammad Armando Mahendra pada 21 Maret 2025
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) di samping fokus terhadap target penyelesaian pembangunan Jalan Tol guna mendukung peningkatan konektivitas di Indonesia, juga memperhatikan risiko kecelakaan (Zero Fatalities) di Jalan Tol sehingga menghasilkan kelancaran arus mobilitas lalu lintas pada angkutan umum, barang, logistik, maupun pribadi.
Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) selaku pengelola Jalan Tol juga terus didorong untuk mewujudkan pelayanan Jalan Tol yang optimal guna menjamin keselamatan dan kenyamanan pengguna Jalan Tol sesuai dengan pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM).
Dalam mewujudkan standar pelayanan minimum di Jalan Tol, setiap Jalan Tol yang beroperasi juga telah melalui rangkaian terakhir penilaian sebelum dapat dioperasikan, yakni uji laik fungsi dan laik operasi. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan semua spesifikasi teknis persyaratan dan perlengkapan jalan yang ada di ruas Jalan Tol sesuai dengan standar managemen dan keselamatan lalu lintas terpenuhi dengan baik.
"Sosialisasi keselamatan Jalan Tol bertajuk SETUJU (Selamat Sampai Tujuan) juga terus disampaikan Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga bersama BPJT dengan melibatkan mitra seperti BUJT, Korlantas Polri, dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan. Beberapa imbauan disampaikan kepada pengendara untuk mengurangi risiko kecelakaan di Jalan Tol maupun non tol," ujar Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit.
Salah satu faktor yang menjadi item pengecekan adalah skid resistance, baik perkerasan kaku (beton) maupun perkerasan flexible (aspal) dengan mengikuti Peraturan Menteri PUPR No 16 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol.
Danang menyampaikan, pedal rem pada kendaraan umumnya tidak bisa dihentikan secara mendadak dan langsung berhenti di lajur Jalan Tol. Pengemudi wajib mengetahui aturan mengenai waktu dan jarak tertentu untuk bisa berhenti di lajur Tol.
"Di setiap area Jalan Tol juga sering diberikan imbauan mengenai ‘Jaga Jarak Aman Kendaraan Anda’ agar ketika mobil menginjak rem secara mendadak masih terdapat ruang untuk mengurangi kecepatan sampai mobil bisa berhenti dengan aman dan menjaga jarak mobil di belakangnya juga,” kata Danang.
Danang juga menambahkan, penentuan pagar pembatas beton pada sisi jalan mempertimbangkan resiko fatalitas ketika terjadi kecelakaan. Beberapa jenis pagar pengaman memiliki kriteria defleksi/lentur yang berbeda dan digunakan sesuai dengan peruntukannya. Penempatan concrete barrier (beton) pada umumnya ditempatkan pada lokasi-lokasi yang dianggap berbahaya, seperti jembatan ataupun untuk median/pemisah jalur yang jaraknya berdekatan sehingga dapat memperkecil risiko kendaraan menyeberang ke jalur berlawanan. Hal ini juga menjaga agar kendaraan terhindar dari fatalitas kecelakaan dan tetap nyaman dalam berkendara.
Dikatakan Danang, ketika sedang berkendara di Jalan Tol, tentunya harus sesuai dengan aturan berkendara yang telah ditentukan. Tujuan aturan kecepatan batas berkendara di Jalan Tol agar terus menjaga kendaraan tetap fokus dan mengetahui batas kecepatan maksimal saat mengendarai mobil untuk menjaga agar tidak terjadi kecelakaan, terutama di beberapa titik yang rawan kecelakaan.
Seperti halnya aturan kecepatan berkendara, diatur pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 23 ayat 4. Kemudian diperkuat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kendaraan pasal 3 ayat 4, disebutkan bahwa batas kecepatan di jalan bebas hambatan 60 hingga 100 kilometer per jam, sesuai dengan rambu lalu lintas yang terpasang.
"Dalam aturan tersebut tertulis bahwa batas kecepatan di jalan bebas hambatan atau tol paling rendah 60 Km/Jam sampai tertinggi 100 Km/Jam. Untuk berkendara di tol dalam kota sendiri kecepatan minimal berkendara (60 Km/Jam), maksimal berkendara yaitu (80 Km/Jam). Kemudian untuk berkendara di tol luar kota yakni minimal (60 Km/Jam) dan maksimal (100 Km/Jam)," tegas Danang.
Danang mengimbau kepada para pengguna Jalan Tol khususnya bagi pengendara agar terus memastikan kendaraan dalam kondisi sehat dengan memperhatikan kondisi ban, lampu dan rem berfungsi dengan baik.
Sebelum memulai perjalanan selalu utamakan berdo'a kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk meminta perlindungan keselamatan di jalan. Kemudian pengemudi juga diimbau dalam kondisi sehat dan fit saat sedang mengemudi serta diusahakan untuk beristirahat sejenak di tempat istirahat ketika sedang lelah di perjalanan.
Di saat musim hujan seperti ini, mengantisipasi kondisi jalan yang licin, pengemudi juga harus tetap waspada dan konsentrasi. Selalu mematuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas serta pahami dan kuasai fungsi-fungsi perlengkapan yang ada di mobil. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Kita semua setuju untuk Selamat Sampai Tujuan.
Sumber: pu.go.id