Ketua Umum BPP Gapensi, Iskandar Z Hartawi, mengatakan pengurus akan terus berupaya memaksimalkan fungsi organisasi di setiap jajaran terkait perubahan peraturan pemerintah. Hal ini terkait meningkatnya persyaratan kriteria kemampuan usaha pelaku usaha konstruksi dengan maksud tercipta tata kelola usaha yang baik dan hasil pekerjaan konstruksi berkualitas. 

Upaya keras Gapensi untuk membuat solusi-solusi yang strategis, taktis, praktis, dalam bentuk penyesuaian AD/ART dan Peraturan Organisasi melalui forum Mukernas serta evaluasi dan menata ulang program organisasi dan program kerja melalui Forum Musyawarah Kerja Nasional," ujar Iskandar dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/1/2022).

Gapensi dan para pelaku sektor jasa konstruksi diharapkan dapat mengikuti amanat regulasi pemerintah semudah mungkin dalam pelaksanaannya. "Beberapa solusi perlu kebijakan relaksasi pemerintah dengan beberapa pertimbangan yang harus mendapat perhatian pemerintah,” ujar dia menambahkan.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta PP turunannya, PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, mengamanatkan Pemerintah Pusat agar menciptakan sistem perizinan terpadu sebagai upaya untuk mempermudah perizinan berusaha menggunakan teknologi informasi. Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

Iskandar menyebutkan Gapensi telah mendapatkan amanat dari Kementerian PUPR sebagai Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) PT Gamana Krida Bhakti yang dibentuk untuk memfasilitasi, membimbing dan memberdayakan anggota Gapensi. Khususnya dalam memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor PUPR melalui penerbitan sertifikat badan usaha (Sertifikat Standar Terferifikasi). 

”Dalam hal sertifikasi ini, kami adalah salah satu lembaga sertifikasi yang memiliki sistem sertifikasi digital teritegrasi dengan digitalisasi perizinan Kementerian PUPR dan sistem OSS Kementerian Investasi dan BKPM sehingga bisa mendukung kemudahan perizinan bagi pelaku usaha jasa konstruksi,” ujar dia menjelaskan. 

Ketua Panitia Penyelenggara M2G, Andi Rukman N Karumpa, mengatakan rangkaian acara M2G diawali dengan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Gapensi pada 8 Januari 2022 lalu. Munasus dan Mukernas akan digelar 21-22 Januari mendatang. Acara akan dihadiri tiga menteri yaitu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Investasi dan BKPM Bahlil Lahadalia, dan Mentri BUMN Erick Tohir. 

Andi Rukman berharap melalui acara ini akan terjadi sinergitas upaya menjalankan regulasi pemerintah terhadap pelaku jasa konstruksi sehingga dapat mempermudah pelaksanaan regulasi. “Kami terus berupaya menjadi mitra pemerintah untuk memberikan masukan dalam mewujudkan dan mendukung regulasi pemerintah,” kata dia.

Sumber Artikel: republika.co.id

Hampir dua tahun sejak pandemi Covid melanda negeri ini kontraktor nasional mengalami pelambatan yang berakibat pada penurunan pendapatan. Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (Gapensi) meminta keberpihakan pemerintah melalui regulasi yang dapat membangkitkan industri kontruksi pasca pandemi Covid-19.

Gapensi meminta pemerintah memberikan relaksasi kepada pelaku jasa kontruksi nasional terkait persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di sektor PUPR dalam kurun waktu dua tahun. Permintaan itu disampaikan menjelang Musyawarah Umum Khusus (Munasus) dan Musyarawah Kerja Nasional (Mukernas) Gapensi pada 21-22 Januari 2022.

"Gapensi meminta pemerintah menetapkan relaksasi persyaratan kemampuan pelaku usaha jasa kontruksi terhadap penjualan tahunan dari tiga tahun menjadi sepuluh tahun, terhadap equitas persubkalsifikasi usaha menjadi equitas badan usaha, terhadap tenaga kerja tetap per subklasifikasi menjadi tenaga kerja tetap per klasifikasi,” ujar Ketua Umum BPP Gapensi, Iskandar Z Hartawi, Senin (17/1/2022).

Iskandar menjelaskan dasar pertimbangan permintaan regulasi relaksasi adalah bahwa selama pandemi kegiatan usaha pelaku usaha konstruksi mengalami penurunan tajam. Kondisi itu berpengaruh langsung terhadap perolehan penjualan tahunan. Nilai ekuitas juga menurun, lalu muncul ketidakmampuan berinvestasi pada peralatan, serta terkendala dalam penambahan jumlah tenaga kerja tetap. 

"Relaksasi dapat memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha jasa kontruksi nasional untuk meningkatkan daya saing dengan produk pekerjaan konstruksi berkualitas dan berkelanjutan," kata Iskandar.

Selain relaksasi, Gapensi menyoroti kebijakan penetakan harga terendah untuk proyek infrastuktur pemerintah. Pasalnya, dalam penawaran yang diberikan pihak kontrakator lokal sudah mempertimbangkan syarat mutu untuk setiap proyek.  

“Dalam setiap penawaran, kami sudah memperhitungkan nilai keekonomian dan syarat mutu kerja sesuai yang diharapkan, kalau terikat dengan harga terendah, kami akan kesulitan untuk memenuhi syarat mutu tersebut,” ujar dia.

Wakil Ketua Umum IX Gapensi, Didi Aulia menyebutkan para pelaku jasa konstruksi lokal dan nasional juga mengalami tantangan terkait proyek-proyek infrastruktur pemerintah. Menurutnya, ada konglomerasi konstruksi sehingga sangat sulit bagi kontraktor lokal dan nasional terlibat dalam proyek infrastruktur tersebut.

Padahal, menurut Didi, jasa konstruksi memberikan multiplier effect kepada sektor lainnya dan memberikan lapangan pekerjaan kepada sekitar 8 juta pekerja jasa konstruksi. Selain itu, dengan keterlibatan kontraktor lolal, ekonomi daerah juga dapat terangkat.

Didi mengatakan saat ini proyek infrastruktur di daerah sangat marak dan mendapat dukungan penuh dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Proyek tersebut seharusnya dapat melibatkan kontraktor lokal dalam pengerjaannya. ”Pemerintah dapat menerbitkan regulasi yang berpihak kepada badan usaha konstruksi swasta kecil dan menengah," katanya.

Menurut Didi, di Indonesia ada sekitar 150 ribu pelaksana jasa konstruksi. Dengan keberpihakan pemerintah, diharapkan dapat memberikan angin segar bagi kontraktor lokal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas kerja. ”Kalau jasa konstruksi nasional maju, maka sektor pendukung lainnya tentu akan turut berkembang dan dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia,” ucap dia.

Sumber Artikel: republika.co.id

Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (Gapensi) meminta pemerintah memberikan sejumlah relaksasi kebijakan yang berkaitan dengan sektor konstruksi.

Gapensi menilai terbitnya Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta turunannya, memberatkan pelaku jasa konstruksi.

Hal ini disampaikan Ketua BPP Gapensi Iskandar Z Hartawi dalam acara Musyawarah Nasional Khusus (Munasus) dan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Gapensi (M2G) 2022, Sabtu (22/01/2022).

"Kendala dari anggota kami yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, memberatkan pelaku jasa konstruksi," ujar Iskandar.

Hal ini mengingat selama hampir dua tahun ini pelaksana jasa konstruksi nasional mengalami perlambatan yang berakibat pada turunnya pendapatan.

Gapensi juga berharap pemerintah dapat mempertimbangkan untuk membuka ruang kebijakan lain dalam rangka penurunan peserta sertifikasi badan usaha.

"Pemenuhan sertifikasi badan usaha ini juga tentang PP No 5 tahun 2021," ucapnya.

Khususnya bagi UMKM konstruksi sekaligus memberikannya porsi pada proyek-proyek pemerintah, karena akan menjadi salah satu faktor pertumbuhan perekonomian nasional.

"Bagi anggota semua yang terlambat mengurus sertifikasi ini menjerit seluruh Indonesia, kenapa sudah lama, kenapa tidak seperti Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang lalu," imbuh Iskandar.

Kendati demikian, Gapensi tetap berupaya semaksimal mungkin, salah satunya sertifikasi badan usaha yakni Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) Gamana Krida Bhakti.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum VI Gapensi Ruslan Rivai mengatakan, dalam Mukernas 2022 ini ada beberapa pokok pikiran yang selama ini menjadi tantangan bagi para kontraktor di daerah dan pusat.

Pokok pikiran tersebut antara lain mengenai relaksasi perizinan persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Kemudian, relaksasi kebijakan pemerintah yang menetapkan harga terendah untuk proyek infrastuktur pemerintah.

Lalu, perlindungan bagi pangsa pasar usaha kecil dan menengah dengan melarang Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang memiliki subklasifikasi usaha dengan kualifikasi besar melakukan aktivitas usaha pada pangsa pasar kecil dan menengah.

Serta bantuan pembiayaan bagi pelaku jasa kontruksi nasional baik bank maupun non bank.

"Selain itu, kami juga menyatakan dukungan terkait sertifikasi para kontraktor untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha sektor jasa konstruksi," cetus Ruslan.

Pertimbangan relaksasi yang dimaksud Gapensi sejalan yang disampaikan oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid.

Bahwa pemerintah perlu menerbitkan relaksasi terhadap persyaratan yang diatur dalam PP 5 tahun 2021 di sektor PUPR.

"Yaitu dengan menetapkan relaksasi persyaratan kemampuan pelaku usaha jasa kontruksi terhadap penjualan tahunan dari tiga tahun menjadi 10 tahun," ujar Arsjad.

Kemudian, ekuitas dari semula persubkalsifikasi usaha menjadi equitas badan usaha, sementara untuk tenaga kerja tetap per subklasifikasi menjadi tenaga kerja tetap per klasifikasi.

Selain itu, dia juga menilai perlu adanya perubahan penetapan harga penawaran penyedia jasa agar tidak berdasarkan harga terendah saja.

"Tetapi juga harus mempertimbangkan syarat dan mutu barang dan jasa," imbuhnya.

Sumber Artikel: tribunnews.com

Garis Bujur (λ), adalah suatu garis khayal yang ditarik dari ujung kutub utara sampai ke kutub selatan yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi pada globe atau peta. Garis bujur menggambarkan lokasi sebuah tempat di timur atau barat Bumi dari sebuah garis utara-selatan yang disebut Meridian Utama. Garis Bujur dihitung berdasarkan pengukuran sudut dari 0° di Meridian Utama ke +180° arah timur dan −180° arah barat. Tidak seperti lintang yang memiliki ekuator sebagai posisi awal alami, tidak ada posisi awal alami untuk bujur. Oleh karena itu, sebuah garis meridian harus dipilih. Meskipun kartografer Britania Raya telah lama menggunakan meridian Observatorium Greenwich di London, referensi lainnya digunakan di tempat yang berbeda, termasuk Ferro, Roma, Kopenhagen, Yerusalem, Saint Petersburg, Pisa, Paris, Philadelphia, dan Washington, D.C.. Pada 1884, Konferensi Meridian Internasional mengadopsi meridian Greenwich sebagai Meridian utama universal atau titik nol bujur.

Garis bujur utama atau Bujur 0° melalui Kota Greenwich, Inggris. Garis bujur yang terletak di sebelah timur Greenwich disebut Bujur Timur (BT) sedangkan Garis bujur yang terletak di sebelah barat Greenwich disebut Bujur Barat (BB). Garis bujur timur dimulai dari Bujur 0° BT hingga 180° BT. Garis bujur barat dimulai dari Bujur 0° BB hingga 180° BB. Kedua garis ini berhimpit di Samudera Pasifik.

Dalam bahasa Indonesia bujur di sebelah barat Meridian diberi nama Bujur Barat (BB), demikian pula bujur di sebelah timur Meridian diberi nama Bujur Timur (BT). Nama-nama ini tidak dijumpai dalam bahasa Inggris. Bujur Barat dan Bujur Timur merupakan garis khayal yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan Kutub Selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian. Garis Meridian sendiri adalah bujur 0 derajat.

Sumber Artikel : Wikipedia

Perkembangan teknologi konstruksi semakin pesat. Hal tersebut memungkinkan struktur bangunan dapat dibangun lebih tinggi dan lebih cepat dibanding zaman dahulu. Namun, adanya sisa-sisa bangunan monumen kuno mengingatkan kita bahwa teknik konstruksi sejak ratusan tahun lalu sudah memiliki manfaat yang sangat besar. Bahkan, banyak inovasi yang dihasilkan pada bangunan zaman dahulu berfungsi sebagai pondasi konstruksi modern. Misalnya saja, penemuan beton dalam sejarah Romawi Kuno. 

Namun, hal yang perlu dilakukan pada saat ini adalah dengan melakukan pemeliharaan dan sedikit renovasi untuk memperindah bangunan. Melansir Arch Daily, cara terbaik yang bisa dilakukan yaitu dengan melakukan metode konstruksi modern yang canggih demi mempertahankan filosofi bangunan kuno yang masih kental.

Melakukan renovasi baru dan mengambil banyak bentuk yang berbeda, mulai dari penggunaan kembali bahan kuno untuk memperbarui teknik konstruksi bangunan. Sebagai contoh, jenis baru konstruksi tanah yaitu dengan menata kembali keberlanjutan sistem kuno dari sudut pandang material seperti teknik cement-stabilized rammed earth (CSRE).

Teknik ini menabrak pakem sistem tradisional sehingga menjadi lebih kuat dengan menstabilkan tanah menggunakan semen. Untuk melaksanakan CSRE, hal yang dibutuhkan adalah tanah, air, dan zat penstabil alami (air seni hewan, darah hewan, serat tanaman, atau bitumen). Konstruksi tersebut telah digunakan dalam proyek-proyek kuno monumental mulai dari Tembok Besar di China sampai Alhambra di Spanyol. Teknik CSRE diyakini dapat meningkatkan kekuatan material berdasarkan pesanan yang besar.  CSRE juga lebih murah daripada penggunaan bahan bangunan lain yang lebih umum sehingga menjadikannya pilihan yang berkelanjutan, bahkan untuk perumahan.

Sumber Artikel: properti.kompas.com

Menurut ilmu geografi, garis lintang adalah sebuah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di Bumi yang berpusat pada garis khatulistiwa (utara atau selatan). Garis lintang yang melingkari bumi dari bagian ekuator hingga ke bagian kutub utara dan bagian kutub selatan. Posisi lintang biasanya dinotasikan dengan simbol huruf Yunani φ. Posisi lintang merupakan penghitungan sudut dari 0° di khatulistiwa sampai ke +90° di kutub utara dan -90° di kutub selatan.

Garis yang terletak di bagian utara ekuator disebut dengan garis Lintang Utara (LU), sedangkan garis yang berada di bagian selatan ekuator disebut dengan garis Lintang Selatan (LS). Jarak antara garis yang satu dengan lainnya dihitung dalam satuan derajat. Garis ekuator (khatulistiwa) dipakai sebagai patokan, sehingga garis ekuator atau khatulistiwa berada pada titik nol derajat. Makin ke utara atau makin ke selatan dari garis khatulistiwa maka angka derajat akan semakin besar hingga mencapai angka 90 derajat tepat di kutub utara atau di kutub selatan.

Ko-lintang adalah tambahan dari lintang.

Dalam bahasa Indonesia lintang di sebelah utara khatulistiwa diberi nama Lintang Utara (LU), demikian pula lintang di sebelah selatan khatulistiwa diberi nama Lintang Selatan (LS). Lintang Utara dan Lintang Selatan menyatakan besarnya sudut antara posisi lintang dengan garis Khatulistiwa. Garis Khatulistiwa sendiri adalah lintang 0 derajat.

Pembagian

Setiap derajat lintang dibagi menjadi 60 menit (satu menit lintang mendekati satu mil laut atau 1852 meter, yang kemudian dibagi lagi menjadi 60 detik. Untuk keakurasian tinggi detik digunakan dengan pecahan desimal.

Lintang yang penting

Lintang yang cukup penting adalah Garis Balik Utara (23°27′ LU), Garis Balik Selatan (23°27′ LS), Lingkar Arktik (66°33′ LU), dan Lingkar Antartik (66°33′ LS).

Hanya antara kedua Garis Balik matahari dapat berada di zenith. Hanya di utara Lingkar Arktik atau selatan Lingkar Antartik matahari tengah malam dapat terjadi. Hal ini disebabkan adanya kemiringan sumbu rotasi Bumi sekitar 23,5°.

Sumber Artikel : Wikipedia