Peta topografi adalah salah satu jenis peta yang mempunyai ciri-ciri khusus yang memperlihatkan keadaan bentuk, penyebaran roman muka bumi dan dimensinya dengan ditandai dengan adanya skala besar dan lebih detail. Sebuah peta topografi biasanya terdiri dari dua atau lebih peta yang tergabung untuk membentuk keseluruhan peta. Sebuah garis kontur merupakan kombinasi dari dua segmen garis yang berhubungan namun tidak berpotongan, ini merupakan titik elevasi pada peta topografi. Peta topografi biasanya menggunakan garis kontur dalam pemetaan modern. 

Peta kontur air tanah

Pusat Informasi Peta Topografi Kanada memberikan definisi untuk peta topografi sebagai berikut:

Sebuah peta topografi adalah representasi grafis secara rinci dan akurat mengenai keadaan alam di suatu daratan.

Penulis lain mendefinisikan peta topografi dengan membandingkan mereka dengan jenis lain dari peta, mereka dibedakan dari skala kecil "peta sorografi" yang mencakup daerah besar, "peta planimetric" yang tidak menunjukkan elevasi, dan "peta tematik" yang terfokus pada topik tertentu.

Karakteristik unik yang membedakan peta topografi dari jenis peta lainnya adalah peta ini menunjukkan kontur topografi atau bentuk tanah di samping fitur lainnya seperti jalan, sungai, danau, dan lain-lain. Karena peta topografi menunjukkan kontur bentuk tanah, maka peta jenis ini merupakan jenis peta yang paling cocok untuk kegiatan outdoor dari peta kebanyakan.

Sejarah

Secara historis, perkembangan peta topografi sebagian besar didorong oleh kebutuhan militer. Saat ini, operasi taktis dan kegiatan tentara sedemikian kompleks sehingga sangat penting bagi semua prajurit untuk dapat membaca dan menafsirkan peta, agar dapat bergerak cepat dan efektif di medan perang. Pengenalan medan dapat memberikan perbedaan nyata dalam medan pertempuran. Kemampuan membaca peta sangat di butuhkan jika ingin memenangkan pertempuran. Tidak hanya dalam medan pertempuran, hal ini juga berlaku untuk keperluan sipil seperti berburu, menempuh rimba, menyusur rawa, hiking, mendaki gunung, bukit atau penggunaan lainnya dimana ketepatan navigasi darat diperlukan..

Definisi

Peta topografi adalah representasi grafis dari bagian permukaan bumi yang ditarik ke skala, seperti yang terlihat dari atas. Menggunakan warna, simbol, dan label untuk mewakili fitur yang ditemukan pada permukaan bumi. Representasi yang ideal akan terwujud jika setiap fitur dari daerah yang dipetakan dapat ditunjukkan dalam bentuk yang benar. Untuk dapat dimengerti, peta harus diwakili dengan tanda konvensional dan simbol. Pada peta skala 1:250.000, simbol yang ditentukan untuk membangun mencakup areal seluas 500 meter persegi di atas tanah, sebuah simbol jalan adalah setara dengan lebar jalan sekitar 520 kaki di tanah, simbol untuk rel kereta api tunggal adalah setara dengan rel kereta api sekitar 1.000 kaki pada tanah. Pemilihan fitur yang akan ditampilkan, serta penggambaran legenda harus sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Badan Pemetaan.

Tujuan

Peta topografi atau peta kontur ini dibuat untuk memberikan informasi tentang keberadaan, lokasi, dan jarak, seperti lokasi penduduk, rute perjalanan dan komunikasi. Peta topografi juga menampilkan variasi daerah, ketinggian kontur, dan tingkat tutupan vegetasi. Dengan kekuatan militer yang tersebar di seluruh dunia, maka militer bergantung pada peta untuk memberikan informasi terhadap unsur-unsur tempur dan untuk menyelesaikan operasi logistik. Mobilitas tentara dan material yang harus diangkut, disimpan, dan ditempatkan ke dalam operasi pada waktu dan tempat yang tepat. Banyak dari perencanaan ini harus dilakukan dengan menggunakan peta. Oleh karena itu, setiap operasi memerlukan pasokan peta, tetapi meskipun kita memiliki peta terbaik, peta tidak akan berharga kecuali pengguna peta tahu bagaimana cara membacanya.

Pengadaan

Kebanyakan unit militer yang berwenang memiliki proyek pembuatan peta. Seperti Direktorat Topografi Angkatan Darat di Indonesia. Kita dapat memesan peta topografi dengan mengisi formulir untuk setiap satu lembar petanya. Misi Direktorat Topografi adalah untuk menyediakan pemetaan, charting, dan semua dukungan geodesi untuk angkatan bersenjata dan semua operasi keamanan nasional lainnya. Selain peta topografi, DiTopAD juga memproduksi produk lain seperti peta tematik, peta tiga dimensi, peta foto, mozaik foto udara dan peta yuridiksi. Semua peta topografi harus dianggap sebagai dokumen yang memerlukan penanganan khusus. Jika peta jatuh ke tangan yang tidak sah, dapat membahayakan.

“Peta tidak boleh jatuh ke tangan yang tidak sah.”

Peta yang dicetak di atas kertas memerlukan perlindungan dari air, lumpur, dan robek. Bila memungkinkan, peta harus diletakkan dalam tempat yang tahan air, atau di beberapa tempat terlindungi yang mudah digapai. Agar peta mampu bertahan lama, perawatan wajib dilakukan. Jika kita harus menandai peta, sebaiknya menggunakan pensil. Sehingga tanda dan garis yang kita buat dapat terhapus dengan mudah tanpa merusak, atau meninggalkan noda dan tanda yang dapat menyebabkan kebingungan di kemudian hari. Jika margin tepi peta harus dipotong untuk alasan apapun, maka kita wajib untuk mencatat informasi marginal yang mungkin diperlukan kemudian, seperti data grid dan deklinasi magnetis. Perhatian khusus harus diambil pada peta yang digunakan dalam misi taktis, terutama dalam unit kecil, misi mungkin tergantung pada peta itu. Semua anggota dari unit tersebut harus akrab dengan lokasi peta di setiap saat.

Kategori

Peta topografi dikategorikan berdasarkan skala dan jenis. Dan skala peta topografi dibagi ke dalam tiga kategori. Yaitu skala kecil, menengah dan besar.

1. Kecil. Peta dengan skala 1:1.000.000 dan lebih kecil digunakan untuk perencanaan umum dan untuk studi strategis. Peta skala kecil standar memiliki skala 1:1.000.000. Peta ini meliputi area yang sangat besar dengan mengorbankan detail.
2. Menengah. Peta dengan skala lebih besar dari 1:1.000.000 tetapi lebih kecil dari 1:75.000 digunakan untuk perencanaan operasional. Peta ini mengandung detail dengan jumlah sedang. Peta skala menengah standar memiliki skala 1:250.000. Ada juga peta dengan skala 1:100.000.
3. Besar. Peta dengan skala 1:75.000 dan lebih besar digunakan untuk perencanaan taktis, administrasi, dan logistik. Peta jenis inilah yang sering ditemukan dan digunakan pihak militer. Peta skala besar standar 1:50.000, tetapi banyak daerah telah dipetakan dengan skala 1:25.000.

Peta pilihan untuk navigator adalah peta topografi skala 1:50.000. Ketika beroperasi di tempat-tempat asing, kita mungkin menemukan bahwa produk-produk peta belum diproduksi untuk mencakup daerah tertentu pada lokasi operasi kita, atau mungkin tidak tersedia untuk unit kita ketika kita membutuhkannya. Oleh karena itu, kita harus siap untuk menggunakan peta yang diproduksi oleh pemerintah asing yang mungkin tidak memenuhi standar untuk akurasi yang ditetapkan. Peta-peta ini sering menggunakan simbol-simbol yang mirip dengan yang ditemukan pada peta produksi negara kita tetapi memiliki makna sangat berbeda. Standar akurasi peta topografi adalah derajat yang sesuai dengan posisi horizontal dan vertikal yang mewakili nilai-nilai di peta dengan suatu standar yang ditetapkan. Standar ini ditentukan direktorat terkait berdasarkan kebutuhan pengguna.

Sumber Artikel : Wikipedia

Selama tahun 2021, program Padat Karya Tunai (PKT) bidang Cipta Karya telah menyerap 417.381 orang tenaga kerja.

Untuk realisasi keuangan PKT bidang Cipta Karya, dana yang terserap sebesar Rp 5,53 triliun atau 99,49 persen dari alokasi tahun lalu yakni Rp 5,56 triliun.

Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumatuti mengatakan, untuk progres fisik PKT tahun lalu mencapai 99,27 persen.

"Perlu kami sampaikan, realisasi keuangan kegiatan Ditjen Cipta Karya, khususnya PKT, yaitu 99,49 persen dan fisiknya 99,27 persen. Menyerap tenaga kerja sebanyak 417.381 orang," jelas Diana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, Rabu (16/2/2022).

Ada beberapa kegiatan yang dilakukan dalam PKT Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR yakni Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas)/Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perdesaan yang dilakukan di 5.809 lokasi.

Kemudian, Sanitasi Perdesaan Padat Karya dilaksanakan di 1.771 lokasi dan Sanitasi Pondok Pesantren/Lembaga Pendidikan Keagamaan di 5.419 lokasi.

Lalu, program Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS3R) dilaksanakan di 182 lokasi, Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di 1.500 lokasi, juga Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di 2.105 lokasi.

Selain itu, ada kontraktual proyek dengan pola padat karya yang pelaksanaannya dilakukan di 1.237 lokasi.

Di samping program PKT, Ditjen Cipta Karya juga menjalankan beberapa program lainnya pada tahun lalu dengan realisasi anggaran Rp 24,94 triliun.

Angka tersebut menerminkan 96,41 persen dari total alokasi anggaran yang diberikan pada tahun 2021 yakni Rp 26,34 triliun.

Ini terdiri dari air minum Rp 6,99 triliun, sanitasi Rp 5,15 triliun, dan kawasan permukiman Rp 4,81 triliun.

Lalu, rehabilitasi dan renovasi sarana olahraga dan pasar Rp 1,21 triliun, bangunan gedung Rp 2,5 triliun, serta rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan Rp 4,28 triliun.

Sumber Artikel: kompas.com

Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 12,51 triliun pada tahun 2022.

Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Surat Menteri Keuangan (Menkeu) Pemberitahuan Penyusunan dan Penetapan Daftar Isian Paket Anggaran (DIPA) Induk Kementerian/Lembaga (K/L) tertanggal 5 November 2020.

Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengungkapkan hal ini saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, Rabu (16/2/2022).

"Pagu Ditjen Cipta Karya tahun 2022 sesuai dengan Surat Menkeu tanggal 5 November 2022 mengenai penetapan DIPA Induk Kementerian/Lembaga adalah sebesar Rp 12,51 triliun," tegas Diana.

Tak jauh berbeda dengan program tahun 2021, anggaran yang diperoleh Ditjen Cipta Karya tahun ini akan diperuntukkan untuk beberapa sektor.

Ini dimulai dari kebutuhan air minum sebesar Rp 2,34 triliun yang terdiri dari pembangunan dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebesar 1.637 liter per detik.

Kemudian, perluasan SPAM sebesar 144.254 sambungan rumah (SR), optimalisasi SPAM 350 SR, serta SPAM berbasis masyarakat 276.600 SR.

Untuk penataan kawasan permukiman, anggaran yang dikucurkan senilai Rp 2,17 triliun, antara lain permukiman kumuh perkotaan yang ditangani secara terpadu seluas 802 hektar dan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat.

Pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat ini merupakan Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) yang dilaksanakan di 450 kecamatan, serta Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di 265 kelurahan.

Lalu, pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sarana prasarana (sarpas) pendidikan Rp 2,53 triliun.

Ini terdiri dari rehabilitasi dan renovasi sarpas sekolah atau madrasah yang tersebar di 696 sekolah di seluruh Indonesia, serta pembanguna dan rehabilitasi 22 unit Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTN/PTKIN).

Selanjutnya, pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sarana olahraga dan pasar dengan total nilai Rp 1,02 triliun.

Untuk sanitasi sebesar Rp 1,96 triliun akan digunakan untuk pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebesar 8.410 kartu keluarga (KK), sistem pengelolaan persampahan 21.000 KK, dan sanitasi berbasis masyarakat 95.930 KK.

Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR juga mengalokasikan anggaran senilai Rp 1,26 triliun dalam pembangunan gedung.

Ini antara lain dalam pembangunan penyelenggaraan bangunan gedung sebesar 65.458 meter persegi dan pengembangan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di 19 kawasan.

Adapun anggaran Rp 1,23 triliun dikucurkan bagi dukungan manajemen lainnya.

Sumber Artikel: kompas.com

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Dalam aturan ini disebutkan, Pemerintah menghapus status Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat sesuai standar teknis.

Untuk mengurus PBG, terdapat syarat yang harus disiapkan pemilih bangunan agar bisa mendapatkan PBG yaitu menyiapkan dokumen rencana teknis dan perkiraan biaya pelaksanaan konstruksi.

Dokumen rencana teknis meliputi data rencana arsitektur, struktur, utilitas, dan spesifikasi teknik bangunan gedung.

Artikel ini menjadi terpopuler di kanal Properti Kompas.com, Kamis (3/2/2022).

Akhir tahun 2022, jalan tol terpanjang di Indonesia, Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) sepanjang 206,65 kilometer akan dimulai akhir tahun 2022.

Direktur Utama PT Jasamarga Gedebage Cilacap (JGC) Jo Mancelly mengatakan Tol Getaci nantinya tersambung dengan Jalan Tol Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) atau Jalan Tol Dalam Kota Bandung yang sudah direncanakan.

Kehadiran Jalan Tol BIUTR dan Tol Getaci diyakini memberikan dampak positif bagi Kota Bandung dan juga bagi daerah-daerah lain di sekitarnya.

Kedua jalan tol tersebut dapat meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas orang dan barang serta mengurai kemacetan yang sering kali terjadi terutama pada waktu libur.

Sudah tuntas dikerjakan, kehadiran Jalan Tol Binjai - Langsa Seksi 1 Binjai - Stabat sepanjang 11,8 kilometer memberikan banyak manfaat.

Salah satunya adalah memangkas waktu tempuh dari Stabat menuju Bandara Kualanamu dari yang semula 1 jam menjadi 45 menit.

“Jalan Tol Binjai - Stabat terhubung langsung ke Tol Medan - Binjai. Kehadirannya akan memangkas waktu tempuh dari Stabat ke Bandara Kualanamu, dari semulanya 2 jam menjadi 45 menit saja,” ujar Erick dalam rilis, Rabu (2/2/2022).

Sumber Artikel: kompas.com

Provinsi Jawa Timur (Jatim) memiliki perusahaan konstruksi terbanyak selama periode 2020-2021, mengungguli 33 provinsi lainnya di Indonesia.

Angka ini terungkap dalam publikasi resmi Badan Pusat Statistika (BPS) yakni ‘Konstruksi dalam Angka’ 2021 yang dirilis pada Jumat (31/12/2021).

Tercatat, Jatim memiliki 24.596 kontraktor yang terdiri dari 20.280 perusahaan berskala kecil, 2.303 perusahaan berskala menengah dan 102 perusahaan berskala besar.

Sementara 1.911 perusahaan lainnya tidak termasuk dalam kualifikasi.

Jumlah perusahaan konstruksi di Jatim ini mengalami lonjakan 26,59 persen dari tahun 2020, yang hanya berjumlah 19.430 perusahaan.

Di posisi ke dua, ada Provinsi Jawa Tengah (Jateng) yang tercatat memiliki 15.961 perusahaan konstruksi.

Masing-masing 12.191 perusahaan skala kecil, 1.366 perusahaan skala menengah, 36 perusahaan skala besar dan 2.368 perusahaan non-kualifikasi.

Pertumbuhan perusahaan konstruksi di Jateng juga meningkat 39,36 persen pada tahun 2021, dibandingkan dengan jumlah perusahaan tahun 2020 yakni 11.453 perusahaan saja.

Sementara itu, DKI Jakarta, yang menyandang status sebagai ibu kota negara, berada di urutan ketiga tercatat hanya memiliki 14.505 perusahaan konstruksi.

Jumlah tersebut terbagi atas 3.888 perusahaan skala kecil, 8.473 perusahaan skala menengah, 1.024 perusahaan dengan skala besar dan 1.120 yang non kualifikasi.

Pertumbuhan perusahaan konstruksi di DKI Jakarta naik cukup pesat pada tahun 2021, meroket hingga 49,32 persen dibanding tahun sebelumnya, yang hanya 9.714 perusahaan.

Di posisi keempat dan kelima, ada provinsi Jawa Barat (12.884 perusahaan) dan Sulawesi Selatan (11.424 perusahaan).

Selanjutnya, Provinsi Sumatera Utara dengan 10.206 perusahaan konstruksi.

Sedangkan provinsi dengan perusahaan konstruksi paling sedikit adalah Gorontalo, yang tercatat hanya mempunyai 878 persusahaan konstruksi.

Secara total di seluruh Indonesia terdapat 203.304 perusahaan konstruksi.

Jumlah tersebut terdiri atas 150.373 perusahaan skala kecil, 27.656 perusahaan skala besar dan 1.750 perusahaan skala besar. Sedangkan 23.622 perusahaan lainnya masuk dalam kategori non kualifikasi.

Sumber Artikel: kompas.com

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono akan merelaksasi kebijakan dan izin berusaha untuk sektor konstruksi.

Menurutnya, sektor konstruksi memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi karena memiliki multiplier effect terhadap sektor lain.

Selain itu, sektor ini juga masih bisa bertahan meski di tengah pandemi Covid-19.

“Hal ini terbukti dari terserapnya 94,21 persen atau 143,29 triliun anggaran Kementerian PUPR TA 2021 dari total pagu anggaran Rp 152,09 triliun," kata Basuki dalam keterangannya, Jumat (22/01/2022).

Basuki menjelaskan, salah satu kebijakan yang akan direlaksasi adalah perubahan reference asset dari tiga tahun menjadi 10 tahun.

“Saya rasa ini masuk akal karena 3 tahun belakangan ini kita semua dilanda pandemi. Relaksasi izin ini juga dilakukan untuk mendukung kelancaran perkembangan jasa konstruksi di Indonesia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Kemudahan izin juga seiring dengan tujuan dibentuknya Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja untuk meningkatkan kemudahan berusaha.

"Kalau kesulitan berusaha itu ada di dalam Permen PUPR akan saya lakukan relaksasi untuk kemudahan izin berusaha, tapi saya minta untuk tidak merelaksasi kualitas pekerjaan,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Iskandar Hartawi mengatakan, relaksasi ini sekaligus menjawab keresahan para pengusaha konstruksi yang tergabung dalam Gapensi.

“Kami harap pemerintah dapat memberikan ruang kemudahan berusaha bagi para anggota kami,” kata Iskandar.

Lepas dari itu, Kementerian PUPR terus berusaha memenuhi kebutuhan infrastruktur di Indonesia.

Salah satunya melalui penandatanganan lelang dini yang akan dilaksanakan pada Senin 24 Januari 2022.

Lelang dini ini terdiri dari sekitar 800 paket pekerjaan senilai Rp 20 triliun.

Sumber Artikel: kompas.com