Industri makanan dan minuman atau disebut mamin adalah salah satu sektor penting yang menunjang kinerja industri pengolahan nonmigas. Di triwulan I tahun 2022, industri mamin menyumbang lebih dari sepertiga atau sebesar 37,77 persen dari PDB industri pengolahan nonmigas.

“Peran dari sektor industri mamin ini akan memberikan dampak signifikan terhadap industri pengolahan non migas dan PDB nasional,” ungkap Putu Juli Ardika selaku Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian saat Pameran Produk Makanan dan Minuman Tahun 2022 di Plaza Pameran Industri, Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa(5/7).

Dirjen Industri Agro mengungkapkan, industri mamin tumbuh sebesar 3,75 persen pada triwulan I - 2022 atau lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I - 2021 yang mencapai 2,45 persen. “Industri mamin ini merupakan salah satu sektor yang memperoleh prioritas pengembangan sesuai peta jalan Making Indonesia 4.0,” paparnya.

Dilihat dari sisi perdagangan internasional, ekspor produk mamin hingga triwulan I - 2022 mencapai USD 10,92 milyar (termasuk minyak kelapa sawit) serta mengalami neraca perdagangan yang positif jika dibandingkan dengan imporproduk mamin pada periode yang sama sejumlah USD3,92 milyar.

“Dari segi investasi, sampai dengan triwulan I tahun 2022, realisasi investasi bagi sektor industri mamin mencapai Rp. 19,17 triliun, terdiri dari PMDN sebesar Rp. 9,34triliun dan USD 684,98 juta untuk PMA,” ungkap Putu.

Kinerja industri mamin yang mulai membaik ini, tak lepas dari kerja keras semua pemangku kepentingan, mulai dari kementerian dan lembaga terkait sampai kalangan industri. “Sehingga bisa menciptakan pertumbuhan yang positif walaupun terkena dampak pandemi,” ungkapnya.

Sebagai usaha untuk menekan dampak pandemi Covid-19, pemerintah sudah meluncurkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang tujuannya untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi Covid-19. Dengan pelaksanaan kebijakan itu, harapannya kinerja industri mamin yang sebelum pandemic bisa tumbuh sekitar 7 persen sampai 9 persen bisa kembali gemilang.

Dirjen Industri Agro menyampaikan, beberapa kebijakan PEN yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, antara lain pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah untuk beberapa komoditas bahan baku industri mamin di tahun 2021. Tujuannya untuk men-support peningkatan utilitas dan daya saing industri khususnya pada masa pandemi Covid-19.

“Pada awal tahun ini, pemerintah juga sudah memberlakukan kebijakan 1 harga untuk minyak goreng sawit, yang kemudian di dukung kebijakan distribusi minyak goreng curah bersubsidi oleh BPDKS yang berhasil mendorong percepatan distribusi untuk mengurangi kelangkaan minyak goreng curah,” ungkapnya.

Kini kebijakan minyak goreng curah bagi rakyat juga dikembangkan oleh pemerintah yang merupakan tindak lanjut dari keberpihakan minyak goreng curah bersubsidi. Beberapa perusahaan yang sudah berpartisipasi dalam program ini bisa melaksanakan konversi untuk perizinan ekspor pada program minyak goreng curah rakyat.

“Kita memberikan apresiasi kepada pelaku usaha yang telah berpartisipasi dan mendukung seluruh kebijakan distribusi minyak goreng sampai sekarang ini. Kita juga berharap, dengan program ini bisa meningkatkan kemampuan masyarakat dan usaha kecil dan mikro, yang akan berdampak pada pergerakan ekonomi secara nasional,” ungkap Dirjen Industri Agro.

Kebijakan strategis lainnya ialah Kemenperin sudah men-support pemberian fasilitas Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sejumlah USD 6 per-MMBTU untuk sektor industri mamin di tahun 2022. Usaha ini akan menurunkan biaya produksi dan meningkatkan daya saing produk industri mamin. “Harapan kami fasilitas itu bisa segera diberlakukan dan manfaatnya bisa dirasakan oleh industri mamin ,” ungkapnya.

Disadur dari sumber kemenperin.go.id

Kementerian Perindustrian mencatat, sampai 1 Juli 2022, sebesar 130 perusahaan telah mendaftar ke dalam Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH) 2.0. Dari angka tersebut, mencakup 51 produsen Crude Palm Oil (CPO), dan 79 produsen minyak goreng sawit (MGS).

“Pada program Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR), kini telah ada penambahan produsen, yang awalnya 75 perusahaan pada program Minyak Goreng Curah Bersubsidi, menjadi 79 perusahaan MGS,” ungkap Putu Juli Ardika selaku Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, di Jakarta, Minggu(1/7).

Dirjen Industri Agro mengatakan, dari total 130 perusahaan yang mendaftar di SIMIRAH 2, sejumlah 98 perusahaan telah memperoleh nomor registrasi. Mereka terdiri dari 24 produsen CPO dan 74 produsen MGS. “seluruhnya yang mendaftar, tak ada yang ditolak. Namun yang belum memperoleh nomor registrasi itu sebab masih proses verifikasi atau masih melengkapi data yang kurang,” ungkapnya.

Beberapa waktu lalu, Direktorat Jenderal Industri Agro mengadakan Business Matching Regional Sumatra Program MGCR di Medan. Selain menyosialisasikan program MGCR, tujuan kegiatan business matching tersebut untuk memudahkan para peserta program MGCR bermigrasi ke SIMIRAH 2. “Pada kegiatan ini kita membuka layanan konsultasi untuk perusahaan dan melibatkan satuan kerja Kemenperin di Medan untuk menjadi auditor,” ungkapnya.

Dari 74 produsen MGS yang memperoleh nomor registrasi Program MGCR, sejumlah 39 perusahaana atau 52% berlokasi di wilayah regional Sumatra. Sedangkan, dari 24 produsen CPO yang memperoleh nomor registrasi, sejumlah 17 produsen atau 70,8% berlolasi di wilayah regional Sumatra. “Maksudnya, regional Sumatra begitu sentral dan penting sebagai pusat produksi minyak goreng,” ungkapnya.

Pada periode 1 - 30 Juni 2022, pencapaian panyaluran program MGCR rata-rata mencapai 81,72% dari kebutuhan bulanan di setiap provinsi. “Berdasarkan data, pengiriman produsen MGCR ke 7 provinsi tujuan, yaitu DKI Jakarta, Bali, Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Sumatra Barat sudah melebihi proyeksi kebutuhannya,” ujar Putu.

Selanjutnya, pada Juni 2022, total MGCR yang disalurkan oleh produsen MGS sejumlah 268.000 ton, 182.000 ton di antaranya sudah tiba di distributor 1 (D1), 45.000 ton tiba di pengecer, dan 28.000 ton sudah dijual ke masyarakat. “Peningkatan volume ekspor atas CPO dan MGS bisa dijalankan melalui percepatan penyaluran DMO-DPO ke dalam negeri, termasuk dalam bentuk minyak curah berwadah,” jelasnya.

Putu menjelaskan, pemerintah bertekad untuk melaksanakan program ini dengan baik dan akuntabilitas terjaga sehingga menjamin ketersediaan dan memenuhi kebutuhan MGCR sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sejumlah Rp. 14.000 per-liter atau Rp. 15.500 per-kilogram. Pemerintah juga memfasilitasi para pengecer yang ingin menjual MGCR.

Harapannya, dengan munculnya pengecer resmi yang sudah terdaftar di SIMIRAH 2 atau Pelaku Usaha Jasa Logistik dan Eceran PUJLE, dapat membantu pemerintah dan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan minyak goreng dalam negeri.

Semenjak pemerintah menyosialisasikan penggunaan QR Code Peduli Lindungi pada tanggal 27 Juni 2022 kepada 34.900 pengecer, sejumlah 3.345 pengecer atau 8,81 persen dari total keseluruhan telah mencetak QR Code Peduli Lindungi yang akan dipindai oleh pembeli.

"Kemenperin terus melakukan percepatan agar para pengecer terdaftar segera mencetak QR Code Peduli Lindungi. Pada SIMIRAH 2, kita juga sudah memasang filter pemantau untuk melihat pengecer mana yang belum mencetak QR Code Peduli Lindungi," ungkap Direktur Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan Emil Satria.

Disadur dari sumber kemenperin.go.id

Jakarta - Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis teknologi digital adalah salah satu dari 5 program prioritas pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wapres Kiai Ma’ruf Amin menyongsong era industri 4.0. Oleh karena itu, di samping terus mendorong pembangunan infrastruktur dengan metodologi Building Information Modelling (BIM), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga melakukan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi para Aparatur Sipil Negara (ASN) PUPR di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Program pelatihan teknologi informasi salah satunya dilakukan Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) berupa pendalaman materi Web Development, Data Science, dan User Interface/User Experience (UI/UX). Pelatihan bekerjasama dengan Purwadhika Digital Technology School diikuti sejumlah 64 ASN PUPR semenjak 11 Juni - 19 Juli 2022.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan melalui pelatihan ini, ASN Kementerian PUPR harapannya bisa memahami perkembangan teknologi dalam rangka menciptakan digitalisasi sistem pemerintahan dan mengaplikasikannya di Kementerian PUPR. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo agar pemerintah menghadirkan pelayanan publik yang transparan, cepat dan efektif. Salah satunya dengan penerapan SPBE atau e-government agar pelayanan kepada masyarakat bisa berlangsung lebih baik.

"ASN Kementerian PUPR harus membekali diri dengan kemampuan dan pengetahuan baik bersifat soft ataupun technical skill yang kaitannya dengan pengelolaan data dan teknologi informasi. Jadilah problem solver Teknologi Informasi," ungkap Menteri Basuki dalam sambutannya yang dibacakan Kepala BPSDM Khalawi Abdul Hamid pada acara Penutupan Pelatihan Teknologi Informasi di Auditorium Kementerian PUPR, Selasa(19/7/2022).

Kepala BPSDM Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengungkapkan program pelatihan Web Development, Data Science, dan UI/UX diikuti oleh perwakilan masing - masing Unit Organisasi Kementerian PUPR yang terdiri dari Data Science 19 orang, Web Development 25 orang, dan UI/UX 20 orang.

"Skema pelatihannya ialah team work, jadi dibagi 3 orang untuk menguasai masing-masing materi pelatihan. Dari 3 orang ini akan mentrasformasikan kepada teman-temannya yang belum mengikuti pelatihan, " ungkap Khalawi.

Menurut Khalawi, peningkatan kompetensi ASN PUPR pada pemanfaatan teknologi ini, juga harapannya bisa memberikan nilai tambah untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur, tak hanya pada kecepatan atau efisiensi dalam manajemen organisasi.

Dalam men-support pembangunan infrastruktur, Kementerian PUPR sudah mengadopsi beraneka sistem teknologi informatika seperti mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Tanggap Bencana (SITABA) PUPR yang memanfaatkan data geofisika tujuannya untuk mendukung Early Warning System Infrastruktur (EWSI) yaitu berupa prediksi cuaca harian dan bulanan, potensi infrastruktur terdampak gempa dan potensi dampak gerakan tanah terhadap infrastruktur.

Selain itu dikembangkan pula aplikasi Sikasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan), SiKumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang), dan Sipetruk (Sistem Pemantauan Konstruksi) dalam bidang penyediaan perumahan. Dalam menciptakan target capaian Jalan Tol yang berkelanjutan di masa depan Kementerian PUPR mengaplikasikan konsep Intelligent Toll Road System (ITRS) dengan building block  transformasi digital jalan tol yang terdiri dari beraneka inovasi terintegrasi pengelolaan jalan tol.

Disadur dari sumber pu.go.id/berita

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mempercepat usaha pemulihan kerusakan infrastruktur pascabencana gempa bumi yang disertai tsunami dan likuifaksi yang terjadi di beberapa wilayah di Sulawesi Tengah pada 28 September 2018 lalu. Salah satu usahanya dengan penyelesaian pembangunan 1.679 hunian tetap (huntap) yang ditujukan untuk para masyarakat yang terkena dampak.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa penanganan pascabencana Sulteng mencakup tahap tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. “Pendekatannya ialah build back better, tak sekadar membangun dengan kerentanan yang sama,” ungkap Menteri Basuki.

Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto mengungkapkan pihaknya akan terus berusaha menyediakan hunian layak untuk masyarakat di Sulawesi Tengah yang terkena dampak bencana alam dengan pembangunan huntap.

“Kita memperoleh tugas untuk membangun huntap relokasi, dan memprioritaskan pembangunan Huntap di lahan yang telah siap terlebih dulu. Target kita semua pekerjaan bisa tuntas di akhir tahun 2023,” ungkap Iwan.

Pembangunan huntap dilaksanakan di 3 kabupaten/kota yaitu Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala. Di tahap pertama pembangunan huntap dilakukan di Duyu, kota Palu dan Pombewe, kab Sigi sebanyak 630 unit dan tahap kedua di lokasi satelit di kota palu, kab Sigi dan Donggala sebanyak 1.049 unit.

1.679 unit huntap yang sudah tuntas ini adalah bagian dari target awal sebanyak 8.788 unit huntap relokasi yang diamanahkan kepada Kementerian PUPR. Sementara itu, Kementerian PUPR juga sudah melaksanakan serah terima kunci huntap kepada masyarakat yang terdata sebagai penerima manfaat.

Ketua Harian Satuan Tugas Pelaksana Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasca Gempa Bumi dan Tsunami di Sulawesi Tengah sekaligus Ketua Project Management Unit Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project  (PMU CSRRP bidang Perumahan) Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Dedy Permadi menyampaikan pembangunan huntap akan dilanjutkan pada minggu ketiga Juli 2022 sebanyak 712 unit.

“Pembangunan ini lalu disusul dengan paket berikutnya untuk mencapai total 4.633 unit yang calon penghuninya telah terverifikasi dan akan dibangun sampai akhir tahun 2023,” ungkap Dedy.

Huntap dibangun dengan memakai teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA). RISHA  merupakan teknologi konstruksi knock down yang bisa dibangun dengan waktu cepat dengan memakai bahan beton bertulang pada struktur utamanya. Sementara itu, RISHA juga dirancang sebagai bangunan tahan gempa.

Harapannya kehadiran RISHA di wilayah rawan gempa seperti Palu dan Donggala membuat masyarakat setempat tak kehilangan rumah serta harta bendanya akibat bencana gempa bumi.

Disadur dari sumber pu.go.id/berit

Labuan Bajo - Pariwisata adalah salah satu sektor yang bisa membangkitkan perekonomian pasca Pandemi Covid-19. Oleh karena itu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus membangun beberapa fasilitas penunjang pariwisata, salah satunya Sistem Pengelolaan Sampah (SPS) Warloka di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa pembangunan prasarana dan sarana penunjang pariwisata yang dilaksanakan Kementerian PUPR adalah usaha guna meningkatkan kualitas layanan pariwisata di Labuan Bajo.

“Dimanapun tempat pariwisata yang dibangun tak ada yang berkunjung jika tak bersih. Oleh karena itu yang paling penting sanitasi dan air bersih,” ungkap Menteri Basuki.

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Warloka dioperasikan untuk bisa mengolah sampah dengan kapasitas 20 ton per-hari. Sementara Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Warloka dioperasikan untuk memproses akhir sampah yang sudah diolah di TPST berupa residu abu dengan kapasitas 2 ton per-hari.

Menteri Basuki menyampaikan bahwa sistem pengelolaan sampah di Warloka ini membuat residu sampah hanya tinggal 10 persen berupa abu yang bisa dimanfaatkan untuk bahan bangunan. “Saya kira ini sudah bagus guna menghadapi lonjakan wisatawan. Sama seperti Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang telah tuntas dibangun, kami dapat menambah kapasitas SPS jika produksi sampah meningkat. Tetapi, manajemen sampah tak bisa hanya mengandalkan TPAS saja, namun harus dari awal dikelolanya, ” ungkap Menteri Basuki.

SPS Warloka dibangun pada Agustus 2020 - November 2021 dengan anggaran Rp. 46,4 milyar. Ruang lingkup pekerjaan mencakup jembatan timbang, unit penerimaan, pemilahan, pengeringan oembanaran, unit pengendali pencemaran udara dan air serta sistem kontrol.

Sedangkan TPA Warloka dibangun pada Juni - Desember 2021 dengan anggaran Rp. 19,3 milyar. Ruang lingkup pekerjaan mencakup hanggar, kantor pengelola, jalan operasional, unit pengurukan residu, unit penolahan air lindi dan landmark.

Untuk pengelolaan TPST dan TPA ini dilaksanakan secara kolaboratif antara Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. “Ini habit baru yang harus kami mulai dari awal, kita terus dampingi,” ujar Menteri Basuki.

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat mengapresiasi pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan Kementerian PUPR. “Sangat luar biasa membantu NTT khususnya Labuan Bajo. Pembangunan yang sudah sangat hebat ini harus dijaga. Labuan Bajo terkenal dengan konservasinya, apabila rusak maka dia juga akan ditinggalkan oleh para pengunjung,” ungkap Viktor.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti, Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja dan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTT Normansjah Wartabone.

Disadur dari sumber pu.go.id/berita

Palu - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memulai pembangunan kembali atau rekonstruksi Jembatan Palu IV Ponulele atau lebih dikenalnya Jembatan Kuning di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) yang rusak disebabkan gempa dan tsunami pada 28 September 2018 lalu.  

Rekonstruksi ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama Chief Representative Japan International Cooperation Agency (JICA) Takehiro Yasui, Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura, Wali Kota Palu Hadianto Rasyid serta Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR di Sulteng Arie Setiadi Moerwanto pada Rabu(20/7/2022).

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna ketika menyampaikan sambutan Menteri PUPR mengungkapkan bahwa program rekonstruksi Jembatan Palu IV diinisiasi sebagai usaha untuk memulihkan aksesibilitas dan mobilitas Kota Palu yang terkena dampak gempa bumi dan tsunami pada 2018 silam.

"Dengan dibangunnya kembali jembatan ini harapannya bisa berkontribusi pada pemulihan ekonomi dan pembangunan wilayah Kota Palu dan menjadi ikon Kota Palu, jadi bisa menarik wisatawan baik dari Sulawesi Tengah ataupun dari luar," ungkap Herry.

Program rekonstruksi Jembatan Palu IV memperoleh bantuan dari Pemerintah Jepang lewat Japan International Coorporation Agency (JICA) yaitu berupa dana hibah sebesar 2,5 milyar Yen atau sekitar Rp. 325 milyar. Konstruksinya dilakukan oleh kontraktor Jepang Tokyu Construction dengan menggandeng PT. Waskita Karya.

"Penandatanganan hibah itu telah dilakukan pada 21 Juni 2019 lalu antara Dirjen Bina Marga dan JICA. Kegiatan rekonstruksi awal mulanya direncanakan dimulai pembangunannya pada tahun 2020, tetapi akibat munculnya Pandemi dan penyelesaian pembebasan lahan yang membutuhkan waktu lebih lama, pelaksanaan rekonstruksi Jembatan Palu IV baru dimulai Juli 2022 dan direncanakan tuntas pada Juni 2024," ungkap Herry.

Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR di Sulteng Arie Setiadi Moerwanto menyampaikan, Jembatan Palu IV yang baru akan terkoneksi dengan jalan elevated  yang merupakan bagian dari sistem mitigasi bencana tsunami, jadi harapannya akan tercipta kawasan Silebeta yang tangguh bencana.

"Pondasi dan ketinggian Jembatan Palu IV didesain dengan mempertimbangkan nilai seismik gempa dan tsunami berdasarkan peta risiko gempa dengan bentang total 250 meter. Desain Jembatan Palu IV sudah memperoleh persetujuan rekomendasi dari Menteri PUPR pada 5 Maret 2020, sesudah memperoleh rekomendasi dari Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ)  pada 3 Maret 2020," ungkap Arie.

Wali Kota Palu Hadianto Rasyid menyampaikan, rekonstruksi jembatan ini telah lama dinanti masyarakat Palu, sebab jembatan ini merupakan ikon Kota Palu dan sangat berperan dalam konektivitas yang menghubungkan kecamatan Palu Timur dan Palu Barat. "Hari ini merupakan jawaban dari penantian masyarakat. Untuk Kementerian PUPR dan JICA kita capkan terima kasih atas support bantuan pembangunan kembali Jembatan Palu IV, sebab jembatan ini untuk masyarakat Palu mempunyai cerita dan kenangan tersendiri,"ungkapnya.

Turut hadir dalam acara tersebut, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan Achmad Gani Ghazaly Akman, Direktur Pembangunan Jembatan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Yudha Handita Pandjiriawan, Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II Thomas Setiabudi Aden, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Sulawesi Tengah Arief Syarif Hidayat, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Tengah Sahabuddin, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Sulawesi II Bakhtiar, dan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Sulteng Ronny Adriandri.

Disadur dari sumber pu.go.id/berita