Universitas-universitas di Indonesia sedang memobilisasi sumber daya mereka untuk meningkatkan daya saing internasional mereka dan mencapai status “kelas dunia”, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim mengatakan, dengan menyatakan bahwa kementeriannya memberikan “dukungan penuh” untuk usaha tersebut.

Sebanyak 54 universitas, baik negeri maupun swasta, saat ini sedang dinilai oleh kementerian dan didukung dalam upaya mereka untuk mencapai standar internasional. “Kita harus melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran, penelitian, dan kurikulum,” ujar Nadiem dalam Pertemuan Tahunan ke-25 Forum Rektor Indonesia pada tanggal 15 Januari lalu.

Presiden Indonesia Joko Widodo juga mendukung upaya ini. Berbicara di forum yang sama, Jokowi, demikian ia biasa disapa, mengatakan bahwa pemerintah harus meningkatkan anggaran pendidikan tinggi dan penelitian sekarang, sehingga program 'kelas dunia' dapat berlanjut di bawah presiden berikutnya.

Ia merujuk pada pemilihan umum pada tanggal 14 Februari, ketika masa jabatan Jokowi berakhir. “Sektor pendidikan membutuhkan anggaran dan pembiayaan yang besar, namun tetap saja, ini adalah kewajiban kita untuk mencari jalan,” kata Jokowi.

Alokasi anggaran negara untuk sektor pendidikan telah mencapai Rp6.400 triliun (US$404 miliar), yang menurut Jokowi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan tinggi dan mengantarkan pada perbaikan.

Kekhawatiran tentang kualitas

Rendahnya kualitas institusi pendidikan tinggi di Indonesia, terutama dalam hal penelitian, telah menjadi keprihatinan para politisi sejak lama. Sejak tahun 2015, kementerian ini telah mendorong agar universitas-universitas di negara ini masuk dalam daftar 500 universitas terbaik di dunia dalam peringkat internasional.

Kementerian ini mengeluarkan IKU-nya sendiri, singkatan dari indikator kinerja utama, untuk universitas. IKU ini mencakup penilaian apakah lulusan universitas mendapatkan pekerjaan yang layak, hasil penelitian dosen, inovasi yang digunakan di masyarakat luas, dan program studi berstandar internasional.

Sejauh ini, hanya tiga universitas di Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan label 'kelas dunia' di bawah kriteria kementerian. Ketiga universitas tersebut adalah Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Gadjah Mada (UGM), menurut Quacquarelli Symonds (QS) World University Ranking.

Tahun lalu, QS menempatkan UI di peringkat 290, menempatkannya di antara 300 universitas terbaik di dunia - sebuah peningkatan dari peringkat tahun 2022 yang berada di posisi 305.

Profesor Muhammad Anis, mantan rektor UI, mengatakan bahwa kenaikan peringkat ini merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen yang kuat dari para pimpinan, staf, dosen dan karyawan UI. “Kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mengintensifkan penelitian dan inovasi,” tegasnya.

Universitas menetapkan target

Dalam rencana strategis lima tahun 2021-2025, ITB menetapkan target untuk menjadi salah satu dari 200 universitas terbaik di dunia. Hal ini dapat dicapai dengan mengintensifkan publikasi penelitian, kerja sama dengan universitas asing, dan membuka diri terhadap mahasiswa asing.

Rektor ITB Reini Wirahadikusumah mengatakan kepada University World News bahwa rencana untuk mengamankan posisi ITB di antara 200 universitas terbaik di dunia “bukanlah sesuatu yang mustahil jika kita tetap berpegang teguh pada rencana kita, mengerahkan semua sumber daya dan bekerja keras”.

UGM, yang berada di peringkat 254 oleh QS tahun lalu, mengatakan bahwa mereka bertekad untuk mengatasi kekurangan dan tantangan yang ada, serta mengejar ketertinggalan dari universitas-universitas berkelas dunia. Namun, Rektor UGM Profesor Panut Mulyono mengakui bahwa universitasnya saat ini masih tertinggal dari universitas-universitas di negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand. “Malaysia saja memiliki lima universitas yang masuk dalam 100 universitas terbaik dunia. Kita tidak punya satu pun,” katanya.

Memutuskan apakah peringkat internasional harus menjadi prioritas bagi UGM merupakan salah satu tantangan yang dihadapi Panut di dalam universitas. “Beberapa orang berpandangan bahwa peran sosial UGM lebih penting daripada reputasi yang meningkatkan kebanggaan peringkat dunia. Mereka memiliki argumen yang kuat,” akunya.

Beberapa orang mengatakan bahwa “manfaat yang dapat diberikan oleh universitas kami kepada masyarakat di sekitar kami, untuk memberikan kehidupan yang lebih bermakna bagi masyarakat,” tambahnya.

Kompetisi regional

Beberapa universitas yang beroperasi di bawah Kementerian Agama juga telah bergabung dalam perlombaan universitas 'kelas dunia'.

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (UIN SGD Bandung) telah berhasil menjadi “universitas terbaik” di bawah naungan Kementerian Agama. Sekarang, UIN SGD Bandung telah menetapkan tujuannya untuk menjadi universitas terbaik di kawasan Asia Tenggara, yang menurut Ahmad Sarbini, direktur Sekolah Pascasarjana UIN SGD Bandung, merupakan target yang lebih realistis.

“Perjalanan masih panjang, tapi kami sedang menuju ke arah sana. Ini adalah agenda kami,” kata Sarbini kepada University World News. “Di tingkat regional ini, ini bukan mimpi, ini adalah rencana.”

“Langkah-langkah yang realistis dan bertahap” akan dilakukan untuk memastikan relevansi universitas dengan masyarakat tetap terjaga, ujarnya, karena masyarakat mendapatkan manfaat langsung dari keberadaan universitas. “Kami tidak ingin menjadi universitas yang diakui dunia tetapi tidak peduli dengan masyarakat kita sendiri,” kata Sarbini.

“Upaya untuk mencapai status kelas dunia tidak akan berarti jika mengabaikan kondisi lokal, nasional, dan regional. Setiap universitas yang memulai perjalanan untuk mengejar status kelas dunia setidaknya harus melaksanakan tanggung jawab lokal dan nasionalnya,” kata Sarbini.

Untuk dapat unggul di tingkat regional, UIN SGD Bandung kini mendorong para dosen dan mahasiswanya untuk terlibat dalam proyek-proyek akademik internasional. “Kami mendorong para dosen kami untuk terlibat dan bahkan memprakarsai penelitian bersama internasional dan menghasilkan lebih banyak publikasi ilmiah,” kata Sarbini.

Dia menambahkan bahwa UIN SGD Bandung sekarang sedang mempersiapkan kelas internasional untuk mahasiswa asing yang sesuai dengan standar pengajaran dan pembelajaran internasional.

Asep Saeful Muhtadi, seorang pakar komunikasi di UIN SGD Bandung, mengatakan bahwa memberikan manfaat bagi masyarakat lokal harus menjadi prioritas utama bagi universitas. “Sangat ironis bahwa kita memiliki universitas teknologi yang ingin memiliki reputasi global, sementara teknologi masyarakatnya masih rendah. Bahkan teknologi yang paling sederhana pun kita beli dari luar,” katanya.

Kuantitas versus kualitas

Namun, menurut Sumanto Al-Qurtuby, profesor antropologi yang saat ini mengajar di King Fahd University of Petroleum and Minerals, Arab Saudi, banyaknya jumlah universitas di Indonesia berarti banyak yang tidak memiliki kualitas akademis yang tinggi. Indonesia memiliki 4.523 kampus dengan 31.399 program studi, menurut data tahun 2023 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi.

“Suka atau tidak suka, Indonesia memiliki kualitas pendidikan yang rendah. Mengatasi standar pendidikan yang rendah harus menjadi prioritas utama daripada mengejar peringkat dunia,” kata Al-Qurtuby. Ia menunjuk negara tetangga Singapura yang hanya memiliki 34 universitas, dua di antaranya - National University of Singapore dan Nanyang Technological University - masuk dalam 100 universitas terbaik di dunia.

“Lihatlah Malaysia yang hanya memiliki 100 universitas. Salah satunya, Universiti Malaya, berada di urutan ke-65 dalam peringkat dunia QS. Empat lainnya masuk dalam 200 universitas terbaik dunia,” katanya.

Al-Qurtuby, yang juga pendiri dan direktur Nusantara Institute, sebuah organisasi riset di Jakarta, mengatakan bahwa dengan hanya sekitar 6.000 mahasiswa asing di negara ini secara keseluruhan, universitas-universitas di Indonesia masih belum menjadi daya tarik bagi para mahasiswa asing. Dia mencatat bahwa sebagai perbandingan, Singapura memiliki sekitar 55.000 mahasiswa asing, dan Malaysia sekitar 170.000 mahasiswa asing.

Universitas-universitas di Indonesia juga memiliki tingkat publikasi ilmiah yang rendah karena beberapa alasan. Al-Qurtuby mengatakan salah satu alasan utamanya adalah karena para dosen dibebani dengan tugas-tugas pengajaran dan administrasi. “Dosen memiliki waktu yang sangat terbatas untuk melakukan penelitian dan menulis, dengan tingkat kompensasi yang rendah,” katanya.

Disadur dari: www.universityworldnews.com

Pada acara ini dilakukan penandatanganan pakta integritas dan dibacakan deklarasi yang dipimpin oleh Budi Santoso, Ketua Senat UMN, kepada seluruh dosen dan pegawai UMN. Langkah ini digagas UMN sebagai bagian dari komitmennya terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Diharapkan mengundang Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual seluruh perguruan tinggi swasta di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III untuk bersama-sama menyuarakan pentingnya permasalahan ini.

Acara tersebut dihadiri oleh jajaran Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, rektorat UMN, dan perwakilan dari 148 institusi pendidikan di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III.

Toni Toharudin, S.Si., M.Si., Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III, menekankan pentingnya percepatan pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di seluruh perguruan tinggi swasta. Hingga saat ini, baru sekitar 50% perguruan tinggi swasta yang mempunyai Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. 

Ia juga menyampaikan bahwa Perguruan Tinggi telah menetapkan strategi untuk mendukung percepatan tersebut, antara lain dengan mengevaluasi Kartu Indonesia Pintar dan menunda kenaikan pangkat bagi dosen perguruan tinggi swasta yang belum membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

Selaku tuan rumah, Rektor UMN Dr. Ninok Leksono, MA menegaskan, kasus kekerasan seksual merupakan hal yang harus ditanggapi dengan serius. Hal ini sejalan dengan UMN yang telah mengambil langkah tegas dengan membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

“Saya berharap melalui acara seperti ini bapak dan ibu dapat terinspirasi bagaimana menciptakan ruang aman namun juga memiliki pengetahuan tentang gugus tugas penanganan permasalahan yang ada,” kata Dr. Ninok.

Dr Chatarina Berikan Dukungannya kepada Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Perguruan Tinggi (Dok. UMN)

Sumber: www.umn.ac.id

Hadir dalam acara ini, Dr Chatarina Muliana Girsang, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), turut memberikan keterangannya. Ia menegaskan, mengatasi kasus kekerasan seksual bukanlah hal yang mudah. Dr. Chatarina menekankan bahwa akan ada banyak tantangan mulai dari perancangan peraturan hingga implementasinya karena komitmen ini memerlukan waktu dan upaya yang sangat baik.

“Kami sangat mengapresiasi peran institusi dalam upaya pencegahan kekerasan seksual ini karena pemerintah memiliki visi pendidikan nasional yang tidak hanya mengedepankan kecerdasan intelektual tetapi juga kesehatan mental anak bangsa,” jelas Dr. Chatarina.

Ia menambahkan, pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual merupakan bagian dari program pemerintah untuk mencegah salah satu dosa besar pendidikan yaitu kekerasan seksual. Pemerintah terus mengembangkan dan menerapkan kebijakan untuk memfasilitasi langkah-langkah yang dilakukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjamin tersedianya ruang komunikasi bagi perguruan tinggi yang ingin berdiskusi,” kata Dr. Chatarina.

Pada sesi kedua, panitia menghadirkan Nathanael, EJ Sumampouw, M.Psi., Ph.D., seorang psikolog forensik yang menjelaskan teknik investigasi terhadap pelaku dan korban dari sudut pandang korban. Ia menegaskan, tidak menghakimi korban dalam proses wawancara adalah hal yang penting. Penanya sebaiknya mengutamakan mendengarkan cerita korban secara aktif dan memberikan ruang terbuka bagi mereka untuk berbicara.

“Dalam mengumpulkan informasi, kekuatan ingatan korban adalah kuncinya; Oleh karena itu, penting bagi korban untuk merasa nyaman dan tidak terbebani saat memberikan keterangannya,” jelas Natanael. Ia menambahkan, dalam memeriksa pelaku, penanya perlu memahami hubungan antara pelaku dan korban serta mengajukan pertanyaan secara terbuka dan tidak menyalahkan agar pelaku tidak merasa tertekan dan melakukan perlawanan.

Sumber: www.umn.ac.id

​​​​​​Ketua Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, Intan Primadini, S.Sos., M.Si., menegaskan, UMN memandang penanganan kasus kekerasan seksual merupakan prioritas yang harus diperhatikan. Berbagai langkah telah dilakukan UMN dalam penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di kampus. 

UMN berupaya menciptakan ruang aman dan hubungan sehat bagi seluruh warga kampus melalui kegiatan pembekalan dan seminar. Inisiatif tersebut antara lain berupa pembekalan tentang kesetaraan gender, teknik investigasi, dan pelibatan pelajar dalam peran aktif sebagai anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

“Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual secara rutin mengkampanyekan informasi edukasi dan melakukan pembinaan cara pelaporan kasus kekerasan seksual, sehingga meningkatkan kesadaran dan keterlibatan seluruh elemen kampus dalam pencegahan dan penanganan permasalahan tersebut,” kata Intan. .

Dalam acara pembekalan ini dilakukan sesi Focus Group Discussion (FGD) yang membahas tantangan dan solusi terkait pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Melalui FGD ini, perwakilan dari berbagai universitas saling berbagi pengalaman dan belajar. Hasil FGD ini kemudian dijadikan bahan diskusi bagi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam menyusun strategi penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Acara ini merupakan langkah konkrit upaya bersama penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Dengan adanya kerjasama antara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi, dan kementerian, hasil seminar dan FGD ini diharapkan menjadi landasan bagi implementasi kebijakan yang lebih efektif dan komprehensif di masa depan.

Disadur dari: www.umn.ac.id

Pengelolaan pendidikan tinggi menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan seperti mahalnya biaya pendidikan tinggi, tugas administrasi dosen yang mengurangi kualitas pengajaran serta rendahnya mutu riset. Kondisi ini diperparah dengan mulai masuknya pihak swasta dalam pengelolaan pendidikan tinggi pada kampus negeri di Indonesia.

Baru-baru ini diketahui terdapat perguruan tinggi yang bekerjasama dengan pihak swasta pemberi pinjaman online untuk pembayaran UKT (uang kuliah tunggal).

Dengan adanya pembayaran biaya kuliah dengan pinjaman online yang disarankan oleh kampus jelas bertentangan dengan amanat Pasal 76 Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik, selain itu juga Perguruan Tinggi atau penyelenggara Perguruan Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh Mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak yang membiayainya.

Pembayaran UKT dengan pinjaman online bukan menjadi solusi, hal ini menambah rentetan permasalahan yang ada. Selain itu, permasalahan mengenai pembayaran UKT juga tidak selesai sampai pembayaran dengan pinjaman online, disisi lain masih adanya perguruan tinggi yang memberikan saran bagi mahasiswa yang kesulitan pembayaran UKT untuk mengajukan cuti kuliah.

Hal ini jelas menggambarkan kontradiktif antara Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan" dengan kenyataan yang terjadi. Seharusnya pihak kampus memberikan alternatif lain bagi mereka yang terkendala dengan ekonomi, misal adanya pemotongan UKT bagi mereka yang kurang mampu.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dengan memberikan bantuan untuk keringanan biaya pendidikan sebenernya ada sejak lama seperti beasiswa RMP (Rawan Melanjutkan Pendidikan), KIP, dan beasiswa bidikmisi namun ternyata masih tidak tepat sasaran.

Permasalahan gagal bayar biaya pendidikan dan tidak tepatnya bantuan pendidikan menjadi permasalahan laten yang harus diselesaikan secara tuntas oleh Pemerintah. Masalah tersebut muncul akibat dari buruknya pengelolaan pendidikan tinggi oleh Pemerintah.

Permasalahan pengelolaan pendidikan tinggi yang tidak segera diselesaikan akan menjadi permasalahan serius di kemudian hari. Ombudsman Republik Indonesia mencatat bahwa pengaduan pada bidang pendidikan menjadi salah satu susbtansi yang paling sering dilaporkan dalam lima tahun terakhir.

Skema pengelolaan pendidikan tinggi harus didasarkan pemenuhan kebutuhan pendidikan (sarana dan prasarana), pemerataan kualitas pendidikan pada berbagai level pendidikan tinggi, pemerataan kualitas tenaga pendidikan, penjaminan mutu riset dan pemanfaatan capaian pembangunan.

Untuk itu pendidikan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan industri namun menciptakan kualitas manusia yang mandiri dan mampu mengembangkan potensi diri. Memastikan seluruh warga negara mampu mengakses pendidikan berkualitas tanpa dihantui mahalnya pendidikan menjaid perwujudan asas pelayanan publik sebagaimana dimanatkan dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik. Bahwa pendidikan tinggi merupakan bagian investasi negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Sumber: ombudsman.go.id

ISU liberalisasi pendidikan tinggi atau komersialisasi pendidikan tinggi akibat penerapan PTN-BH mencuat saat ini, ditambah juga terdapat kejadian mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) kesulitan membayar UKT yang mahal. Isu ini juga dibahas dalam debat capres terakhir beberapa hari yang lalu, tapi tidak ada solusi konkret yang dipaparkan oleh para capres.

Pengamat Pendidikan sekaligus Sekretaris Komnas Pendidikan Andreas Tambah menilai bahwa liberalisasi pendidikan tinggi saat ini memang sulit dihindari. Di sini lah peran pemerintah dibutuhkan untuk melakukan kontrol. “Sebab bisnis pendidikan memang sangat menggiurkan dan tidak ada matinya sekalipun di masa krisis.

Dalam hal pengelolaan keuangan PTN-BH, pemerintah tentu perlu membuat standar pengelolaannya, di mana SOP tersebut seharus memiliki keberpihakan terhadap masyarakat dan PTN-BH perlu diaudit secara berkala,” ungkapnya kepada Media Indonesia.

Secara terpisah, Rektor Universitas Airlangga sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia (FRI) Prof Mohammad Nasih mengungkapkan hal yang berbeda. Menurutnya saat ini tidak ada liberalisasi pendidikan. “Semua PTN ternasuk PTN-BH terikat pada peraturan dan ketentuan dari pemerintah dalam hal ini Direktorat Pendidikan Tinggi termasuk soal UKT,” ujar Prof Nasih.

Hal yang terjadi saat ini justru menurutnya PTN merasakan terlalu banyak aturan. PTN khususnya PTN-BH ditarget harus menjadi WCU (World Class University), tapi diikat dengan aturan termasuk mengenai UKT. “Ya pasti negara harus hadir memperbanyak alokasi untuk pendidikan. KIP Kuliah at cost ditambah, beasiswa S2 dan S3 ditambah juga, BPPTNBH dilipatgandakan, pajak untuk PTNBH dieliminasi dan seterusnya,” tuturnya. Dia berharap ke depannya pemerintah harus bisa lebih selektif dalam mentransformasikan PTN ke PTN-BH.

Sebelumnya, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menegaskan saat ini tidak ada solusi konkret untuk mengentikan agenda liberalisasi di pendidikan tinggi, termasuk dari para capres.

“Pertanyaan soal UKT mahal di perguruan tinggi negeri ini juga gagal dimanfaatkan oleh para kandidat untuk membuat kebijakan baru dan skema baru dalam pembiayaan di perguruan tinggi. Semua main aman dan tidak punya keberpihakan yang jelas,” kata Ubaid.

“Misalnya Ganjar bilang, Hentikan liberalisasi pendidikan. Sementara Anies mengatakan, urusan pembiayaan adalah tanggung jawab negara dan orangtua, sedangkan perguruan tinggi fokus ke pendidikan dan urusan akademik. Saya justru mempertanyakan, bagaimana ini ide semua bisa terwujud, jika status perguruan tinggi kita masih PTNBH yang payungi oleh UU No.12 tahun 2012,” sambungnya.

Dia menekankan, jika para kandidat capres menginginkan perubahan sistem yang kini dianggap sebagai liberalisasi pendidikan, maka ide terobosannya adalah harus berani menghapus status PTN-BH, sebagai biang kerok mahalnya biaya kuliah. Sayangnya, tidak ada satu pun kandidat yang mempersoalkan status PTN-BH dan sistem yang tidak berkeadilan yang termaktub dalam UU No.12 tahun 2012.

Sementara itu, Kepala Bidang Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri menegaskan bahwa keberadaan PTN-BH masih menjadi penghalang akses pendidikan bagi masyarakat ekonomi lemah dan harus dibenahi. “Sayangnya ini tidak dibicarakan oleh para capres,” pungkas Iman.

Sumber: mediaindonesia.com

Membuat konten pembelajaran jarak jauh

Berikut anggota organisasi yang membuat materi pendidikan jarak jauh:

• Seorang desainer instruksional yang merupakan penyedia konten dan penulis
• Seorang desainer instruksional yang mengubah teks yang disediakan oleh seorang guru
• Tim yang terdiri dari orang-orang, termasuk penyedia konten, desainer instruksional , dan produser audio dan video

Apa itu pembelajaran jarak jauh?

Menurut britannica.com , “pembelajaran jarak jauh, juga disebut pendidikan jarak jauh, e-learning, dan pembelajaran online, adalah suatu bentuk pendidikan yang elemen utamanya mencakup pemisahan fisik antara guru dan siswa selama pengajaran dan penggunaan berbagai teknologi untuk memfasilitasi komunikasi siswa-guru dan siswa-siswa.”

Merriam-webster mendefinisikan pembelajaran jarak jauh sebagai metode belajar di mana guru dan siswa tidak bertemu di ruang kelas tetapi menggunakan Internet, email, surat, dan lainnya untuk mengikuti kelas.

Apa desain instruksional untuk pembelajaran jarak jauh?

Desain instruksional bekerja secara sistematis. Ini menerjemahkan kebutuhan dan tujuan peserta didik menjadi pembelajaran yang sukses.

Dalam pengajaran berbasis kelas, guru adalah sumber pengetahuan utama. Namun, guru tetap menjadi komponen utama sistem karena guru mendefinisikan apa yang diajarkan, memberikan informasi, menjelaskan, menetapkan tugas pembelajaran, memeriksa apa yang telah dipelajari siswa, dan menyediakan sumber daya tambahan dan umpan balik. Mereka juga memberikan dukungan dan nasihat belajar kepada peserta didik.

Di sisi lain, materi pembelajaran dan tutor menggantikan guru dalam pembelajaran jarak jauh. Tutor terlibat dengan pembelajar hanya untuk jangka waktu singkat. Bahan pembelajaran dirancang untuk melaksanakan tugas seorang guru. Materi pembelajaran itu sendiri mendefinisikan apa yang harus dipelajari, memberikan informasi, dan lebih banyak lagi dalam pembelajaran jarak jauh. Oleh karena itu, desain pembelajaran untuk pembelajaran jarak jauh merupakan tugas yang kompleks.

Apa yang dilakukan seorang desainer instruksional?

Seorang desainer instruksional biasanya melakukan tugas-tugas berikut:

• Menentukan analisis kebutuhan belajar
• Mengembangkan tujuan pembelajaran
• Memutuskan penilaian pembelajaran selama dan pada akhir kursus
• Alokasikan hasil ke bagian kursus yang berbeda
• Perancang Instruksional juga harus melakukan hal berikut:

Menentukan jenis kegiatan untuk mencapai hasil belajar

• Pilihlah contoh-contoh yang diperlukan untuk membantu pelajar mempelajari setiap hasil
• Identifikasi grafik bila diperlukan
• Rencanakan penilaian mandiri diperlukan
• Tuliskan satuannya
• Evaluasi materinya

Disadur dari: www.learningeverest.com

Penyiapan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing tinggi di perguruan tinggi ini membutuhkan biaya yang tidak murah. Oleh karena itu, harus dipenuhi secara bergotong royong oleh pemerintah, industri, dan masyarakat. 

Akses pendidikan tinggi di Indonesia beberapa dasawarsa terakhir terus meningkat. Namun, masyarakat mengeluhkan biaya di perguruan tinggi yang dianggap mahal. 

“Di seluruh dunia, pendidikan tinggi pun tidak murah. Jika dibandingkan dengan berbagai negara tetangga, apalagi dengan negara maju, di Indonesia relatif rendah atau tertinggal,” kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nizam di acara bincang edukasi secara hybrid bertajuk Mengupas Skema Terbaik dan Ringankan Pendanaan Mahasiswa di Universitas Yarsi.

Bincang edukasi tersebut digagas Study Club Edukasi Media Peliput Akademi (CEMPAKA) berkolaborasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Hadir sebagai narasumber lainnya secara luring yakni Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikburitek, Sri Suning Kusumawardani; Direktur Bisnis Konsumer PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Handayani; Wakil Ketua Forum Rektor Indonesia Didin Muhafidin, serta penanggap Rektor Universitas Yarsi Fasli Jalal.

Nizam memaparkan rata-rata biaya total pendidikan Indonesia sekitar USD 2.000 atau sekitar Rp 28 juta per mahasiswa. Jika dibandingkan India yang berkisar USD 3.000 per mahasiswa, biaya di Indonesia berkisar 75 persennya.

Jika dibandingkan Malaysia baru seperempatnya karena biaya kuliah di sana sekitar USD 7.000 per mahasiswa. Di Singapuara mencapai USD 25.000 per mahasiswa sedangkan di Australia berkisar USD 20.000 per mahasiswa, dan Amerika USD 23.000 per mahasiswa. 

Di negara Skandinavia, biaya pendidikan memang ditanggung negara, karena masyarakat membayar pajak penghasilan tinggi. Adapun di Indonesia, pembayaran pajak masih rendah.  

“Pembiayaan pendidikan secara gotong royong, dilakukan di Indonesia dan juga negara-negara maju.  Ada subsidi pemerintah dan dari mahasiswa,” ujar Nizam. 

Nizam menyebut model pendanaan kuliah berkeadilan diterapkan bagi mahasiswa, sesuai kemampuan ekonomi keluarga. Bahkan untuk mahasiswa dari keluarga miskin/tidak mampu ada Kartu Indonesia Pintar (KIP ) Kuliah yang anggarannya lebih dari Rp 13 triliun.

“Ada tantangan bagi  kelompok masyarakat menengah. Untuk membiayai kuliah berat,  tetapi tidak eligble mendapat KIP Kuliah. Untuk itu, kita perlu mencari skema pendanaan yang baik, yang tidak membuat mahasiswa terjerat utang seumur hidup,” ujar Nizam.

Pemerintah, kata Nizam, melalui Kementerian Keuangan sedang mengkaji skema student loans yang ramah dan tidak menyebabkan lulusan dijerat utang, serta tidak gagal bayar. Salah satu skema student loans yang dikaji intens yakni Income Contingent Loans yang diterapkan di Australia, yang juga direplikasi di Inggris dan beberapa negara lain.

“Mudah-mudahan dengan skema tersebut, akses ke perguruan tinggi tidak lagi terkendala kemampuan ekonomi orang tua,” kata Nizam.  

Direktur Bisnis Konsumer PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BRI) Handayani mengatakan sitausi inflasi biaya pendidikan tidak terhindarkan. Rata-rata inflasi biaya pendidikan  di kisaran 3,8 – 5 persen. Bahkan di perguruan tinggi utama, inflasi biaya pendidikan bisa di kisaran 8-10 persen.

Menurut Handayani, perbankan dapat memfasiliatsi kebutuhan pembiayaan pendidikan dari tingkat awal pendidikan hingga perguruan tinggi. “BRI sebagai salah satu BUMN milik pemerintah dan go public, sebagai tanggung jawab, juga menaruh perhatian pada pendidikan. Kami menyalurkan bantuan untuk meningkatkan kompetensi SDM,” kata Handayani.

Terkait pinjaman daring atau online sebenarnya tidak salah, tetapi jika berbunga tinggi tentunya memberatkan peminjam. Berdasarkan data, kalangan pelajar juga ada yang terjerat pinjaman daring, bahkan untuk kalangan guru termasuk tinggi, hingga 42 persen. 

Sumber: m.jpnn.com