Definisi

Pemberdayaan adalah tingkat otonomi dan penentuan nasib sendiri yang dimiliki individu dan kelompok Hasilnya, mereka diberdayakan untuk bertindak secara independen dan bertanggung jawab atas nama kepentingan mereka. Ini adalah proses untuk menjadi lebih kuat dan lebih percaya diri, terutama dalam hal mengambil alih kehidupan dan menuntut hak-hak seseorang. Istilah "pemberdayaan sebagai tindakan" menggambarkan proses pemberdayaan diri sendiri dan menerima bantuan profesional, yang membantu individu mengatasi perasaan tidak berdaya dan berpengaruh serta mengidentifikasi dan memanfaatkan kemampuan mereka sendiri.

Pemberdayaan adalah sebuah kata dari psikologi komunitas Amerika yang berasal dari tahun 1981 dan dikaitkan dengan ilmuwan sosial Julian Rappaport. Meskipun demikian, asal usul teori pemberdayaan dapat ditelusuri lebih jauh dan dikaitkan dengan teori sosial Marxis. Teori Neo-Marxis, sering disebut Teori Kritis, telah memungkinkan konsep-konsep sosiologis untuk diperluas dan dipoles lebih lanjut. Pemberdayaan adalah metode realistis untuk intervensi berorientasi sumber daya dalam pekerjaan sosial. Pemberdayaan dipandang sebagai metode untuk meningkatkan tanggung jawab warga negara dalam bidang pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan demokrasi. Salah satu gagasan utama dalam pembicaraan tentang mendorong keterlibatan masyarakat adalah pemberdayaan. Gagasan pemberdayaan, yang didefinisikan sebagai pergeseran dari pandangan yang lebih berorientasi pada defisit ke yang lebih berorientasi pada kekuatan, menjadi semakin lazim dalam teori manajemen, swadaya, dan pendidikan berkelanjutan.

Robert Adams menarik perhatian pada keterbatasan definisi “pemberdayaan” dan risiko bahwa definisi khusus atau ilmiah dapat menyangkal istilah tersebut dan tindakan yang terkait dengan orang-orang yang memang seharusnya melakukan hal tersebut. Meski demikian, ia memberikan definisi dasar pemberdayaan sebagai berikut: “Pemberdayaan adalah proses dimana individu dan kelompok dapat membantu dirinya sendiri dan orang lain untuk memaksimalkan kualitas hidupnya.” Ini adalah kemampuan individu, kelompok, dan/atau komunitas untuk mengendalikan keadaan mereka, menjalankan kekuasaan, dan mencapai tujuan mereka sendiri.

Arti tunggal dari kata tersebut adalah “suatu proses yang disengaja dan berkelanjutan yang berpusat pada komunitas lokal, yang melibatkan rasa saling menghormati, refleksi kritis, kepedulian, dan partisipasi kelompok, yang melaluinya masyarakat yang tidak memiliki sumber daya yang sama mendapatkan akses dan kendali yang lebih besar terhadap sumber daya tersebut. " .

“Pemberdayaan dipandang sebagai suatu proses: mekanisme dimana masyarakat, organisasi, dan komunitas memperoleh penguasaan atas kehidupan mereka,” menurut Rappaport (1984).

Anggota kelompok yang tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan karena proses diskriminasi sosial, seperti kelompok yang didiskriminasi karena cacat, warna kulit, etnis, agama, atau gender, sering kali menjadi fokus pemberdayaan sosiologis. Feminisme dan pemberdayaan sebagai suatu teknik saling berkaitan. Persepsi menjadi lebih lazim dalam kemandirian dan pendidikan berkelanjutan, serta prinsip-prinsip manajemen.

Proses

Proses untuk menjamin peluang-peluang mendasar bagi individu-individu yang kurang beruntung, baik yang dilakukan secara langsung maupun dengan bantuan dari individu-individu non-marginalisasi yang juga memiliki akses terhadap peluang-peluang tersebut, dikenal sebagai pemberdayaan. Hal ini juga berarti sengaja menghalangi upaya untuk menghambat peluang tersebut. Dorongan dan pengembangan kemandirian adalah aspek lain dari pemberdayaan, dengan tujuan menghilangkan kebutuhan anggota kelompok akan bantuan atau amal di masa depan. Mungkin sulit untuk memulai dan melaksanakan prosedur ini dengan sukses.

• Strategi

Membantu masyarakat marginal mendirikan organisasi nirlaba sendiri merupakan salah satu cara untuk memberdayakan mereka. Pendekatan ini didasarkan pada gagasan bahwa hanya orang-orang yang terpinggirkanlah yang dapat menentukan apa yang paling dibutuhkan oleh orang-orang mereka, dan bahwa keberadaan orang luar yang menjalankan organisasi akan semakin memperparah marginalisasi. Kelompok amal yang dipimpin oleh individu dari luar komunitas berpotensi melemahkan komunitas dengan membangun ketergantungan pada kesejahteraan atau amal. Organisasi nirlaba mungkin fokus pada taktik yang mengubah struktur sistem dan mengurangi kebutuhan akan ketergantungan yang berkelanjutan. Palang Merah, misalnya, mungkin berkonsentrasi pada peningkatan kesehatan masyarakat adat, namun menurut piagamnya, mereka tidak berwenang untuk menerapkan sistem distribusi dan pemurnian air, meskipun faktanya ketiadaan sistem tersebut mempunyai dampak langsung dan signifikan. , dan dampak buruknya terhadap kesehatan. Namun, organisasi nirlaba yang beranggotakan masyarakat adat dapat memastikan organisasi mereka memiliki kekuatan seperti ini, menetapkan tujuan mereka sendiri, membuat rencana sendiri, menemukan sumber daya yang mereka butuhkan, melakukan pekerjaan sebanyak yang mereka bisa, dan menerima akuntabilitas dan penghargaan atas keberhasilan proyek (atau dampak buruknya, jika tidak).

Prosedur yang memungkinkan orang atau kelompok untuk secara efektif mengakses otoritas, pengaruh, dan kekuasaan mereka sendiri atau kelompoknya dan menggunakan kekuatan tersebut ketika berinteraksi dengan individu, organisasi, atau masyarakat lain secara luas. Dengan kata lain, pemberdayaan tidak berarti memberikan otoritas lebih kepada individu; sebaliknya, ini tentang memberdayakan masyarakat untuk menggunakan pengetahuan dan dorongan mereka yang melimpah untuk menjalankan profesi mereka dengan sangat baik. Melepaskan kekuatan ini adalah cara kita mendefinisikan pemberdayaan." Hal ini menginspirasi individu untuk memperoleh pengetahuan dan kemampuan yang akan memungkinkan mereka mengatasi tantangan dalam kehidupan pribadi atau profesional dan, pada akhirnya, membantu kehidupan mereka sendiri atau masyarakat. perkembangan. Memberdayakan perempuan "...kedengarannya seolah-olah kita mengabaikan atau mengabaikan laki-laki, namun kenyataannya, kedua jenis kelamin sama-sama perlu diberdayakan." Peningkatan lingkungan, norma, aktivitas, dan pandangan hidup sebagai sebuah keseluruhan mengarah pada pemberdayaan.

• Kritik

Sebelum menyimpulkan bahwa kelompok tertentu memerlukan pemberdayaan dan, dengan demikian, bahwa harga diri mereka harus diperkuat melalui pengakuan atas aset mereka, diagnosis defisiensi—biasanya dilakukan oleh spesialis yang mengevaluasi masalah yang dihadapi kelompok ini—harus dilakukan. Teknik pemberdayaan seringkali tidak mempertanyakan ketidakseimbangan mendasar dalam hubungan antara spesialis dan klien. Penting juga untuk mempertimbangkan dengan cermat sejauh mana metode pemberdayaan dapat diterapkan pada semua pasien/klien. Apakah individu yang berada dalam keadaan krisis yang intens mampu membuat penilaian sendiri sangatlah diragukan. Albert Lenz menegaskan bahwa pada saat krisis ekstrim, masyarakat cenderung bertindak regresif dan mendelegasikan wewenang kepada ahli. Oleh karena itu, harus dipertimbangkan bahwa komunikasi dan refleksi minimal dari semua pihak yang terlibat diperlukan agar gagasan pemberdayaan dapat diterapkan.

Keluhan lainnya adalah bahwa istilah “pemberdayaan” menunjukkan bahwa motivasi untuk melakukan perubahan berasal dari sumber luar. Dalam industri perawatan kesehatan, misalnya, seorang pasien akan diberdayakan jika dokternya mendorong mereka untuk memantau gejala-gejalanya dan memodifikasi pengobatannya sesuai kebutuhan. Di sisi lain, pasien yang memutuskan sendiri untuk mulai melacak dan meningkatkan rejimen pengobatannya akan menjadi contoh pemberdayaan diri. Ungkapan baru, pemberdayaan diri, “menggambarkan kekuatan pasien dan perawat informal untuk melakukan aktivitas yang tidak diamanatkan oleh layanan kesehatan dan untuk mengambil kendali atas kehidupan mereka sendiri dan manajemen diri dengan peningkatan efikasi diri dan kepercayaan diri”.

Sumber:

https://en.wikipedia.org

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG —Kota Padang menyajikan banyak pilihan wisata, termasuk sentra-sentra kuliner yang siap memanjakan lidah.

Namun, ada satu lagi destinasi wisata yang tak kalah menarik: bekas pabrik semen pertama yang pernah ada di Indonesia. Letaknya di dalam area pabrik PT Semen Padang di Indarung, Padang, Sumbar. 

Wisata sejarah pabrik Indarung I, sebutan pabrik pertama yang dibangun pemerintahan kolonial pada 1910. Namun perusahaan bertekad untuk mengembangkan Indarung I menjadi industrial heritage. 

Berbagai pakai arsitektur dan pecinta bangunan kuno baik dari dalam atau luar negeri sudah beberapa kali mengadakan kunjungan ke bekas pabrik yang kini dibiarkan dalam bentuk aslinya. 
Kabiro Humas PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati menyebutkan, pesona heritage yang ditawarkan Indarung I sempat membuat para pakar mendesak perusahaan merealisasikan Indarung I menjadi industrial heritage pertama di Indonesia. 

Sumber: visual.republika.co.id
 

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) melalui unit usahanya, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SBI), telah memanfaatkan sampah perkotaan (municipal solid waste) di fasilitas yang berada di Tritih Lor Kecamatan Jeruklegi, Kab. Cilacap sebagai bahan bakar alternatif dalam pembuatan semen di pabrik milik SBI di Cilacap. Dalam waktu dekat pengelolaan sampah di beberapa Kecamatan yang berada Kabupaten Cilacap seperti Kroya, Sidaredja dan Majenang memasuki babak baru untuk dikelola secara modern berbasis teknologi tepat guna.

Nantinya sampah tersebut akan diolah menjadi bahan bakar yang bermanfaat bagi industri Semen maupun industri lainnya. Saat ini sampah menjadi persoalan umum yang dihadapi semua kota di dunia. Teknologi Refused Derived Fuel (RDF) adalah upaya pengelolaan sampah berkelanjutan yang mengedepankan ekonomi sirkular karena mampu mengubah sampah menjadi energi alternatif  terbarukan yang dapat mengurangi  emisi CO2.

PT Solusi Bangun Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam pengoperasian pabrik RDF tersebut sekaligus sebagai pemanfaat bahan bakar alternatif tersebut memanfatkan bahan bakar alternatif dari sampah yang  sebagai langkah nyata SBI membantu untuk menjaga lingkungan agar tetap berkelanjutan serta menciptakan ekonomi sirkular. Dalam perkembangannya  keterlibatan Unilever dalam peningkatan kapasitas sampah yang dikelola akan lebih mempercepat pananganan sampah di Kabupaten Cilacap.

Kerja sama SBI dengan Unilever Indonesia mencerminkan sinergi yang saling melengkapi. Unilever Indonesia berperan membantu pemerintah Cilacap dalam pengumpulan dan pengangkutan sampah terolah paska konsumsi sebagai bahan baku RDF. "Sementara kami berperan dalam memproses sampah tersebut guna menghasilkan RDF berkualitas yang kemudian dimanfaatkan oleh pabrik kami sebagai sumber energi ramah lingkungan menggantikan sebagian batu bara yang kami gunakan.”,ujar Direktur Manufaktur PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, Lilik Unggul Raharjo.

Sumber: ekonomi.republika.co.id
 

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- PT Semen Padang menghijau di kawasan pabrik dalam rangka memperingati berakhirnya Bulan Kesehatan dan Keselamatan Nasional (K3) dan Bulan Mutu 2022 di Padang, Sumatera Barat pada Senin (Senin, 14 Februari 2022). itu sudah selesai ).

Penanaman pohon berupa penanaman pohon dilakukan oleh CEO PT Semen Padang Asri Mukhtar, di sebelah barat pabrik CCR Indarung VI. Asri menanam bibit berbagai pohon antara lain trembesi, mahoni, dadap, dan bambu.

Asri mengatakan, penanaman pohon ini dilakukan dalam rangka memeriahkan Bulan Mutu Nasional K3 dan PT Semen Padang 2022 dengan tujuan untuk menerapkan budaya K3 dalam seluruh kegiatan guna mendukung perlindungan pekerja di era digital. Berbagai kegiatan dilakukan PT Semen Padang dan berharap dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman semua pihak untuk menerapkan K3 di seluruh operasionalnya.

“Untuk dapat menjadi budaya bagi seluruh pengelola dan karyawan PT Semen Padang,” kata Asri.

Asri juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran perusahaan atas kerja kerasnya mencapai Proper Hijau 2021. Untuk itu, pihaknya berharap dapat mempertahankan dan meningkatkan keunggulan program Proper Hijau yang diterapkan di PT Semen Padang.

Asri mengatakan jajaran perusahaan telah bekerja keras untuk mencapai Proper Hijau. Hal ini mencakup pengelolaan limbah, peningkatan efisiensi energi, pengurangan emisi dan gas rumah kaca, konservasi air, pengurangan dan penggunaan limbah B3, serta perlindungan keanekaragaman hayati.

Dan ada lagi proyek bernama Community Development yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. “Saya harap semuanya bisa dipertahankan seperti proyek Proper Hijau lainnya”; ujar Asri.

Ketua Bulan Mutu K3 Nasional dan PT Semen Padang 2022 Musytaqim Nasra mengatakan, selain berakhirnya Bulan Mutu dan K3 Nasional, penanaman pohon merupakan bagian dari kegiatan mitigasi dan penutupan yang dilakukan perseroan pada tahun 2022. Masih. “Kami berencana menanam 1.000 pohon di sekitar pabrik pada tahun 2022. Menanam pohon hari ini berarti menanam 1.000 pohon. Saat ini pemeliharaan menjadi tanggung jawab seluruh unit operasional di PT Semen Padang.
Berkata.

Hal tersebut disampaikan Lilik Unggul dalam talkshow daring bertema “Sinergi Pemerintah dan Swasta dalam Peningkatan Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Terbarukan di Fasilitas RDF Cilacap”, Rabu (3/3).

Acara ini terselenggara atas kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Cilacap, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk dan PT Unilever Indonesia Tbk. Hadir secara daring Gubernur Jawa Tengah Bpk Ganjar Pranowo yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Dr. Prasetyo Aribowo, S.H. M.Soc.Sc, Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Dr. Ir Novrizal Tahar, IPM, Head of Corporate Affairs and Sustainability PT Unilever Indonesia Tbk, Nurdiana Darus, Serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap, Awaluddin Muuri, AP., MM sebagai pembicara dalam acara hari ini.

SBI melalui Unit Bisnis Pengelolaan Limbah Nathabumi, selama ini telah menjadi mitra bagi pemerintah serta perusahaan di berbagai bidang industri dalam memberikan solusi dan inovasi pengelolaan limbah dan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Selain di Cilacap, DLH Provinsi DKI Jakarta, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk dan PT Unilever Indonesia Tbk juga telah melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama untuk mengelola dan memanfaatkan sampah domestik di TPST Bantargebang menjadi bahan bakar alternatif berupa RDF melalui metode Landfill Mining.

Fasilitas pengolahan sampah atau RDF di Cilacap memiliki kapasitas 120-150 ton sampah segar per hari, dengan teknologi bio-drying sampah basah dengan kadar air diatas 50 persen yang dapat dikeringkan menjadi 20 persen – 25 persen.

Saat ini fasilitas pengelolaan sampah telah beroperasi penuh setelah di resmikan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Bpk Luhut Binsar Panjaitan pada 21 Juli 2020, dan menjadi  contoh pengelolaan sampah menjadi bahan bakar pertama di Indonesia.

Fasilitas pengolahan sampah domestik terpadu yang pertama di Indonesia ini merupakan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap yang bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap, Pemerintah Kerajaan Denmark melalui program ESP3, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, hingga didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan juga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta SBI yang ditunjuk sebagai operator.

Sumber: ekonomi.republika.co.id
 

Tidak asing dengan ‘batu bara’? Secara umum, batu bara merupakan sedimen yang dapat terbakar dan terbentuk dari endapan organik. Selain sebagai bahan bakar dan pembangkit listrik, manfaat lainnya di kehidupan manusia untuk mencetak uang logam hingga briket.

Di balik manfaatnya, perlu diketahui juga bahwa limbah dari batu bara ini pernah masuk dalam kategori limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.

Namun, baru-baru ini pemerintah mengumumkan bahwa limbah abu batu bara atau kerap disebut Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) dihapus dari daftar limbah B3.
FABA sendiri berasal dari pembakaran batu bara pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan industri berbahan bakar batu bara lainnya. Lewat situs resmi Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Litbang ESDM), proyeksi kebutuhan batu bara hingga tahun 2027 sebesar 162 juta ton sedangkan potensi FABA-nya sebesar 16,2 juta ton.

Hal ini membuktikan bahwa banyaknya jumlah limbah disebabkan oleh kebutuhan yang semakin hari bertambah pula.

Lalu, bagaimana bisa FABA dihapus dari kategori limbah B3?

Penghapusan tersebut dilakukan lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dimana peraturan tersebut merupakan salah satu aturan turunan UU Cipta Kerja.

Awalnya, limbah FABA termasuk dalam daftar B3 pada PP 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, namun kebijakan tersebut dicabut melalui PP nomor 22 bersama dengan empat PP lainnya.

Dilansir dari Tempo.co, Nani Hendrianti selaku Deputi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Maritim pada Kamis (3/3/2021) lalu menjelaskan bahwa proses penyusunan PP 22 tersebut memerlukan proses yang tidak sebentar dan dikawal oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Keputusan ini akhirnya keluar. Bab Penjelasan Pasal 459 Ayat 3 Huruf C pada PP 22 menyatakan bahwa limbah batu bara ini termasuk non-B3 yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku konstruksi pengganti semen "pozzolan".

Limbah abu batu bara tersebut dapat diolah menjadi pengganti semen pozzolan bila menggunakan boiler minimal Circulating Fluidized Bed (CFB). Bukan hanya di Indonesia, beberapa negara lainnya seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, India, dan Vietnam juga telah mengkategorikan FABA dalam limbah non-B3.

Sebelum adanya PP 22, ternyata sudah ada 16 asosiasi yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) telah mengusulkan agar FABA dapat dikeluarkan dari daftar limbah B3. Hal tersebut diungkapkan oleh Haryadi B. Sukamdani selaku Ketua Umum APINDO yang mengatakan bahwa FABA bukan merupakan limbah B3.

Ungkapan Haryadi bukan tanpa landasan. Hasil Toxicity Leaching Procedure (TCLP) dari uji petik kegiatan industri, dan hasil uji toksikologi Lethal Dose-50 (LD50), memperoleh hasil FABA telah memenuhi ambang batas persyaratan PP 101.

"Karena berdasarkan hasil uji-ujinya pun menyatakan bahwa FABA bukan merupakan limbah B3,” ujar Haryadi.

FABA sendiri berasal dari pembakaran batu bara pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan industri berbahan bakar batu bara lainnya. Lewat situs resmi Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Litbang ESDM), proyeksi kebutuhan batu bara hingga tahun 2027 sebesar 162 juta ton sedangkan potensi FABA-nya sebesar 16,2 juta ton.

Hal ini membuktikan bahwa banyaknya jumlah limbah disebabkan oleh kebutuhan yang semakin hari bertambah pula.

Lalu, bagaimana bisa FABA dihapus dari kategori limbah B3?

Penghapusan tersebut dilakukan lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dimana peraturan tersebut merupakan salah satu aturan turunan UU Cipta Kerja.

Awalnya, limbah FABA termasuk dalam daftar B3 pada PP 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, namun kebijakan tersebut dicabut melalui PP nomor 22 bersama dengan empat PP lainnya.

Dilansir dari Tempo.co, Nani Hendrianti selaku Deputi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Maritim pada Kamis (3/3/2021) lalu menjelaskan bahwa proses penyusunan PP 22 tersebut memerlukan proses yang tidak sebentar dan dikawal oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Keputusan ini akhirnya keluar. Bab Penjelasan Pasal 459 Ayat 3 Huruf C pada PP 22 menyatakan bahwa limbah batu bara ini termasuk non-B3 yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku konstruksi pengganti semen "pozzolan".

Limbah abu batu bara tersebut dapat diolah menjadi pengganti semen pozzolan bila menggunakan boiler minimal Circulating Fluidized Bed (CFB). Bukan hanya di Indonesia, beberapa negara lainnya seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, India, dan Vietnam juga telah mengkategorikan FABA dalam limbah non-B3.

Sebelum adanya PP 22, ternyata sudah ada 16 asosiasi yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) telah mengusulkan agar FABA dapat dikeluarkan dari daftar limbah B3. Hal tersebut diungkapkan oleh Haryadi B. Sukamdani selaku Ketua Umum APINDO yang mengatakan bahwa FABA bukan merupakan limbah B3.

Ungkapan Haryadi bukan tanpa landasan. Hasil Toxicity Leaching Procedure (TCLP) dari uji petik kegiatan industri, dan hasil uji toksikologi Lethal Dose-50 (LD50), memperoleh hasil FABA telah memenuhi ambang batas persyaratan PP 101.

"Karena berdasarkan hasil uji-ujinya pun menyatakan bahwa FABA bukan merupakan limbah B3,” ujar Haryadi.

Sumber: www.kompasiana.com
 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya meningkatkan daya saing industri keramik dan refraktori melalui penyediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten. Langkah nyata yang diwujudkan yaitu meluncurkan Program Setara Diploma I (D1) Keramik dan Refraktori, yang akan dilaksanakan di Politeknik STMI Jakarta. 

“Melalui program ini, kami berharap bisa memasok kebutuhan industri keramik dan refraktori terhadap SDM yang terampil. Tentunya sesuai perkembangan teknologi saat ini,” tutur Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Industri (BPSDMI) Kemenperin Arus Gunawan pada acara penandatanganan MoU Program D1 Keramik dan D1 Refraktori, Selasa (3/8).

Arus menjelaskan, kedua program tersebut merupakan hasil kerja sama antara BPSDMI Kemenperin dengan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin yang didukung oleh Asosiasi Refraktori dan Isolasi Indonesia (ASRINDO), Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI), Balai Besar Keramik (BBK), serta Direktorat Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non-Logam. “Program ini merupakan wujud konkret dari komitmen Kemenperin dalam mengatasi tantangan SDM industri saat ini, antara lain besarnya jumlah pengangguran terbuka, tingkat pendidikan angkatan kerja yang masih rendah, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja,” jelas dia.

Arus menambahkan, kedua program itu diselenggarakan selama satu tahun oleh Politeknik STMI Jakarta yang berkolaborasi dengan Balai Besar Keramik (BBK). “Masing-masing program hanya membuka satu kelas untuk 30 mahasiswa pada setiap kelasnya dan akan dikembangkan menjadi dua kelas untuk masing-masing program pada 2022 mendatang,” tuturnya.
Tidak hanya itu, Politeknik STMI Jakarta juga melibatkan banyak perusahaan industri dalam penyelenggaraan kedua Program Setara D1 ini. Dengan begitu, mahasiswa yang lulus nantinya dapat langsung diserap bekerja di perusahaan-perusahaan industri tersebut. Beberapa perusahaan yang terlibat dalam kerja sama kedua program ini, antara lain PT Refratech Mandala Perkasa, PT Benteng Api Technik, dan PT Refractorindo Graha Dinamika serta 21 perusahaan keramik yang terhimpun dalam ASAKI.

Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri Iken Retnowulan menjelaskan, tujuan kegiatan penyelenggaraan pendidikan Setara D1 Kerjasama Industri ini untuk membekali calon tenaga kerja dengan keahlian terapan atau keterampilan teknis. “Lulusan program pendidikan Setara D1 ini nantinya langsung ditempatkan bekerja dalam rangka meningkatkan daya saing industri,” ujarnya.

Dirjen IKFT Muhammad Khayam menjelaskan, industri refraktori dinilai sebagai salah satu sektor strategis karena produksinya demi menopang kebutuhan berbagai manufaktur lainnya. “Hasil dari industri refraktori ini umumnya digunakan sebagai pelapis untuk tungku, kiln, insinerator, dan reaktor tahan api pada industri semen, keramik, kaca dan pengecoran logam,” tutur dia.

Khayam optimistis, apabila industri refraktori ini tumbuh berkembang dan memiliki performa gemilang, akan mendukung kinerja sektor industri pengolahan nonmigas, khususnya kelompok industri bahan galian nonlogam. “Pada triwulan I tahun 2021, kontribusi industri bahan galian nonlogam terhadap industri pengolahan sebesar 2,57 persen dan perkembangan nilai investasi industri bahan galian nonlogam mencapai Rp 5,46 triliun,” jelas dia.

Sementara, Dirjen IKFT mengemukakan, industri keramik Indonesia saat ini menduduki peringkat kedelapan dunia dengan kapasitas produksi terpasang sebesar 538 juta meter persegi per tahun dan telah menyerap tenaga kerja sebanyak 150 ribu orang. Meningkatnya pembangunan di sektor infrastruktur dan properti, seperti  real estate, perumahan, apartmen, dan bangunan lainnya, membuat permintaan pasar dalam negeri semakin bertambah.

“Dalam jangka panjang, industri keramik nasional akan sangat prospektif. Mengingat konsumsi keramik nasional per kapita masih sekitar 1,4 meter persegi yang perlu dioptimalkan lagi karena konsumsi ideal dunia telah mencapai lebih dari 3 m2,” ujar dia.

Ketua Umum ASRINDO Basuki menyampaikan, terdapat 30 perusahaan yang sudah tergabung dalam ASRINDO. “Kami mengapresiasi inisiasi Kemenperin dalam membangun iklim usaha yang kondusif melalui penyediaan SDM kompeten untuk meningkatkan daya saing industri refraktori,” kata dia.

Ketua Umum ASAKI Edy Suyanto mengungkapkan, lima negara tujuan ekspor utama untuk produk keramik nasional, yaitu ke Filipina, Malaysia, Taiwan, Thailand dan Amerika Serikat. “Lonjakan ekspor terjadi dengan tujuan negara Amerika Serikat mencapai 130 persen, Filipina sekitar 60 persen, dan Taiwan 40 persen,” tuturnya. Peningkatan ekspor di luar lima negara tujuan utama tersebut, juga terjadi di Australia dengan mencapai 50 persen.

Sumber: ekonomi.republika.co.id