Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan telah memulai pembangunan penginapan santri di Pondok Pesantren Nurul Falah, Air Mesu, Bangka Tengah. Pondok pesantren ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan santri belajar di pondok pesantren.

Penginapan santri ini akan dibangun tower tunggal tipe barak dua lantai. Apartemen ini mampu menampung 88 mahasiswa dan diharapkan selesai dalam waktu empat bulan. Anggaran proyek sebesar Rp 3,18 miliar.

Peresmian pembangunan rumah susun santri ini dilakukan pada Jumat (7 Oktober 2020) oleh Direktur Balai Pelaksana Peduli Perumahan Sumatera V di Darwis. Darwis mengatakan, pembangunan gedung perumahan pesantren Islam merupakan salah satu program prioritas Kementerian PUPR untuk mendukung pengembangan pendidikan agama di Indonesia.

Program prioritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mulai meletakkan batu pertama pembangunan perumahan di Sekolah Magang Islam Nurul Falah, Air Mesu, Banga Tengah. Jumat (7 Oktober 2020). Acara tersebut dihadiri oleh beberapa pejabat daerah, pimpinan pesantren, dan tokoh masyarakat.

Direktur Pusat Aplikasi Peduli Perumahan Sumatera V Darwis mengatakan, perumahan santri bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan pendidikan santri yang tinggal di pesantren pesantren. Darwis juga berharap asrama mahasiswa dapat dimanfaatkan, dipelihara, dan dihuni dengan baik ketika pembangunannya selesai dalam empat bulan.

Pondok Pesantren Nurul Falah, Air Mesu, Bangka Tengah, tempat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang membangun rumah susun (rusun) pelajar, berharap apartemen tersebut dapat bermanfaat bagi para pelajar. di sana. Pondok pesantren ini diklaim berperan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia, khususnya di Bangka Tengah.

Kementerian PUPR sendiri mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,18 miliar untuk pembangunan satu pondok pesantren untuk pondok pesantren tersebut. Selain itu, Kementerian PUPR juga tengah membangun dua unit rumah lagi di Provinsi Bangka Belitung, yakni dua unit renovasi rumah eks.

Sumber: pu.go.id

Dilansir dari jpnn.com, Jakarta, dunia metaverse, yaitu dunia virtual yang menggunakan jaringan dunia virtual 3D, sedang menjadi tren terbaru. Sebuah Gaming Hub bernama Good Games Guild baru-baru ini diluncurkan dengan tujuan menciptakan ekonomi dunia maya dan memberi kesempatan kepada jutaan pemain untuk menghasilkan pendapatan. Selain itu, pemain juga dapat berinvestasi menggunakan aset dalam berbagai permainan di bawah naungan Good Games Guilds Labs.

Good Games Guild mengusung jargon #Play2Earn dan Metaverse for the living. Menurut Aditia Kinarang, pendiri dan CEO Good Games Guild, platform ini tidak hanya sekadar proyek DeFi (Keuangan Terdesentralisasi) atau NFT (Non-Fungible Token) biasa. Good Games Guild menawarkan berbagai keuntungan bagi para gamer, platform, dan investor. Aditia Kinarang bersama Wilsen Tiomajaya dan B. E. Suryadi mendirikan Good Games Guild pada tahun 2021 dan berhasil mendapatkan pendanaan sebesar USD 2,1 juta dari investor terkemuka.

Aditia Kinarang menjelaskan bahwa Good Games Guild diciptakan untuk mengoptimalkan fungsi Metaverse dalam kehidupan sosial manusia. Dengan keahlian dari ketiga pendiri, dibangunlah Good Games Guild Ecosystem yang terdiri dari Good Games Guild (Beasiswa), Good Games Labs, dan MetaversePad (Launchpad).

Good Games Guild memiliki misi untuk menjadi pusat kegiatan terkait GameFi, yaitu platform bagi pemain untuk bergabung dalam program beasiswa gaming yang tepat. Program Beasiswa Good Games Guild menggunakan dana yang terkumpul untuk menciptakan aset produktif dari berbagai permainan demi menghasilkan pendapatan bagi para pemain.

Selain itu, Good Games Labs adalah program inovatif yang menggabungkan proyek blockchain dan komunitas cryptocurrency. Sedangkan MetaversePad adalah platform crowdfunding untuk proyek permainan metaverse dan blockchain.

Good Games Guild telah menjadi salah satu dari tiga Gaming Hub terkemuka di dunia dan telah memiliki komunitas lebih dari 250 ribu orang.
 

Sumber: www.jpnn.com 

KENDARI – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong para nelayan di kawasan pesisir Indonesia untuk tinggal di rumah khusus (Rusus). Salah satu Rusus nelayan yang dibangun oleh Kementerian PUPR berada di Desa Laimeo, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 30 unit dengan anggaran senilai Rp 3,6 Milyar.

“Salah satu target pembangunan rumah khusus adalah para nelayan. Kami membangun rumah khusus bagi nelayan yang membutuhkan hunian yang layak untuk kelangsungan hidup mereka dan tempat yang nyaman untuk keluarganya,” ujar Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Tengga, Hujurat di Kendari beberapa waktu lalu.

Hujurat menerangkan, pembangunan Rusus nelayan tersebut dibangun SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sultra Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR pada tahun 2019 lalu. Kementerian PUPR membangun Rusus tersebut dengan tujuan agar para nelayan yang tinggal di kawasan pesisir dapat menempati hunian yang layak huni sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan perekonomiannya.

“Kami berharap para nelayan beserta keluarganya yang menempati hunian Rusus tersebut dapat merawat rumah ini dan memperhatikan kebersihan di kawasan sekitarnya agar tetap bersih dan sehat. Para nelayan bisa fokus melaut karena keluarganya sudah menempati Rusus yang layak huni,” katanya.

Sebagai informasi, Rusus nelayan untuk para nelayan tersebut dibangun di atas lahan seluas satu hektar milik Pemerintah Desa Laimeo. Lokasi pembangunan Rusus iti berlokasi di Desa Laimeo, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 30 unit dengan tipe bangunan yakni tipe 28.

Jarak antara lokasi Rusus dengan kawasan pesisir pantai sehingga nelayan juga mudah untuk melaut. Waktu pembangunan Rusus nelayan tersebut dibangun dalam jangka waktu sekitar enam bulan.

“Total anggaran pembangunan Rusus ini senilai Rp 3,6 Milyar. Para nelayan dan keluarganya juga telah menghuni Rusus ini sejak awal tahun 2020 lalu,” tandasnya.

Kepala Desa Laimeo, Nurlia R mewakili para nelayan di desanya mengucapkan terimakasih kepada Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR yang telah memperhatikan dan menyediakan hunian yang layak bagi nelayan di daerah. Dirinya mengungkapkan masih banyak nelayan di daerahnya yang membutuhkan bantuan seperti Rusus tersebut.

“Bantuan Rusus ini sangat berarti bagi kami karena selama ini banyak nelayan yang tinggal di rumah yang kurang layak huni,” katanya.

Sumber: pu.go.id

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mengeluarkan dana sebesar INR 52,5 miliar untuk memperbaiki sekitar 4.000 unit rumah tidak layak huni di Provinsi Sulawesi Tengah. Tujuan dari program ini adalah untuk membantu masyarakat miskin mendapatkan rumah layak huni. Program ini juga melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan padat karya yang dapat meningkatkan perekonomian daerah.

Kementerian PUPR melalui SNVT Perumahan Sulawesi Tengah terus melaksanakan program renovasi 4.000 rumah kosong di Provinsi Sulawesi Tengah. Program ini mengikuti pedoman teknis sesuai dengan praktik kesehatan yang berlaku saat pandemi Covid-19. Program ini juga melibatkan masyarakat dalam kegiatan padat karya yang dapat meningkatkan perekonomian daerah.

Sumber pendanaan Program Perbaikan Rumah Sulawesi Tengah hanya dari APBN dan PLN/NAHP. Totalnya ada 3.000 unit rumah senilai Rp52,5 miliar mendapat dukungan APBN dan 1.000 unit rumah senilai Rp17,5 miliar dari PLN/NAHP. Penerima manfaat terbagi di satu kota dan delapan kabupaten di Sulawesi Tengah.

Kementerian PUPR melalui SNVT Perumahan Sulawesi Tengah menyalurkan bantuan bedah rumah kepada 4000 rumah susun tidak layak huni di sembilan kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas rumah dengan anggaran Rp 17,5 juta per rumah. Bantuan ini juga melibatkan masyarakat dalam kegiatan padat karya yang dapat meningkatkan perekonomian daerah.

Upah kerja dibayarkan oleh bank saluran pembuangan secara tunai bila progres pekerjaan rumah 30%. Pembayaran ini disaksikan oleh tetua/pengurus desa, Korfas dan penyelenggara. Tujuan peningkatan kualitas rumah adalah untuk memenuhi kebutuhan kesehatan penghuninya, seperti penerangan, udara, toilet, dan luas bangunan.

Kementerian PUPR melalui SNVT Perumahan Sulteng melaksanakan operasi padat tunai (CIO) menjadi program perbaikan rumah bagi 4000 hunian tidak layak huni di Sulteng. Aksi ini bertujuan untuk membantu perekonomian dan mengurangi pengangguran masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Kegiatan ini juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pekerjaan pembangunan rumah.

PPK Rumah Swadaya, Rudi berpesan kepada timnya untuk menerapkan pola hidup sehat dalam setiap aktivitas. Rudi juga memberikan dukungan dan semangat kepada timnya untuk tetap profesional dan semangat dalam bekerja. Rudi mengapresiasi prestasi timnya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat penerima bantuan.

Kementerian PUPR melalui SNVT Perumahan Sulawesi Tengah melaksanakan program perbaikan rumah dengan mengedepankan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19. Program ini juga menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan penumpukan. Program ini diharapkan selesai tepat waktu.

Salah satu penerima manfaat, Sobirin mengungkapkan kegembiraan dan motivasinya terhadap program bedah rumah tersebut. Ia dan keluarganya kini bisa tinggal di rumah yang nyaman dan layak huni. Program ini merupakan pelayanan terbaik Kementerian PUPR kepada masyarakat miskin.

Sumber: pu.go.id

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan bantuan kepada 488 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah. Tujuan dari hibah ini adalah untuk meningkatkan kualitas perumahan masyarakat miskin agar lebih layak huni.

Bantuan BSPS ini diberikan dalam bentuk Rp17,5 juta per rumah, dimana Rp15 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk pembayaran gaji pekerja. Rumah penerima bantuan ini berada di 14 desa di Kabupaten Morowali.

Ketua Satgas Khusus Dinas Perumahan (SNVT) Provinsi Sulawesi Tengah Rezki Agung mengatakan, program BSPS merupakan salah satu upaya Kementerian PUPR dalam mendorong ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di Morowal. Daerah Ia berharap bantuan ini dapat membantu masyarakat menata rumahnya sesuai kebutuhan dan kemungkinannya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menganggarkan dana sebesar INR 70 miliar untuk program bedah rumah padat karya di Sulawesi Tengah melalui Satuan Kerja Khusus Non Vertikal (SNVT) Dinas Perumahan Provinsi Sulawesi Tengah. propinsi Program ini bertujuan untuk merehabilitasi sekitar 4.000 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di provinsi tersebut.

Program bedah rumah ini menggunakan sistem BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) yang mengalokasikan Rp 17,5 juta per rumah untuk pembelian bahan bangunan dan upah pengrajin. Salah satu kabupaten penerima bantuan ini adalah Kabupaten Morowal yang memiliki total 488 anggota keluarga yang terbagi dalam dua tahap.

Program BSPS merupakan bagian dari upaya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam membangun rumah layak huni bagi masyarakat miskin di seluruh Indonesia.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan bantuan kepada 488 rumah tidak layak huni (RTLH) di 14 desa di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini membantu meningkatkan kualitas perumahan bagi masyarakat miskin, agar mereka lebih layak huni.

Meski ada kendala cuaca, penerima manfaat tetap menyelesaikan pekerjaan rumahnya dengan bantuan petugas lapangan (TFL) dan pekerja konstruksi. Hingga saat ini progres pelaksanaan Program Bedah Rumah Kabupaten Morowali mencapai 44,7 persen. Rezki Agung, Direktur Pelayanan Perumahan SNVT Sulawesi Tengah, mengaku optimis program ini akan selesai tepat waktu dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Morowali di Provinsi Sulawesi Tengah mengumumkan kesediaannya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu dalam program bedah rumah yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tujuan dari program ini adalah untuk perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di kawasan tersebut.

Salah satu penerima manfaat program bedah rumah adalah Paing, warga Desa Laantula Jaya, Witaponda. Ia mengaku sangat senang dan terharu saat tim Kementerian PUPR menyambangi rumahnya yang sebelumnya tidak layak huni. Ia mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PUPR yang telah memperbaiki rumahnya dan berharap bantuan serupa dapat diberikan kepada masyarakat lain yang membutuhkan.

Sumber: pu.go.id

Definisi

Konsep "kedaulatan pangan" berasal dari Via Campesina, sebuah organisasi petani internasional, pada tahun 1996, dan sejak saat itu telah diadopsi oleh berbagai entitas global, termasuk Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Awalnya diartikulasikan dalam "Deklarasi Nyéléni" pada tahun 2007 dan disempurnakan lebih lanjut di Eropa pada tahun 2011, kedaulatan pangan telah diintegrasikan ke dalam konstitusi dan undang-undang setidaknya di tujuh negara pada tahun 2020.

Sejarah

Kedaulatan pangan, sebuah gerakan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Slow Food, muncul baru-baru ini namun mendapatkan momentumnya seiring dengan upaya berbagai negara untuk membangun sistem pangan yang mengatasi ketidakadilan.

Pertemuan global

"Deklarasi Nyéléni," yang diadopsi oleh 500 delegasi dari lebih dari 80 negara di Forum Kedaulatan Pangan 2007 di Sélingué, Mali, menggarisbawahi kedaulatan pangan sebagai hak masyarakat untuk mendapatkan makanan yang sehat dan sesuai dengan budaya mereka yang diproduksi secara berkelanjutan. Forum ini menekankan pada ekonomi lokal dan nasional, pertanian yang digerakkan oleh petani, serta keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Kebijakan kedaulatan pangan pemerintah

Tantangan dalam produksi, distribusi, dan akses pangan menyoroti dimensi politik. Para pengkritik berpendapat bahwa gerakan seperti Revolusi Hijau gagal mengatasi akses lahan dan kesenjangan ekonomi, sementara para pendukung kedaulatan pangan mengadvokasi kebijakan yang memberdayakan masyarakat lokal dan mempromosikan keanekaragaman pertanian. Contoh dari Venezuela dan Ekuador menggambarkan upaya untuk mengabadikan kedaulatan pangan ke dalam undang-undang, termasuk langkah-langkah untuk melindungi keanekaragaman hayati dan membatasi monokultur. Negara-negara lain seperti Mali, Bolivia, Nepal, Senegal, dan Mesir telah mengikuti langkah tersebut, mengintegrasikan kedaulatan pangan ke dalam kerangka hukum mereka.

Kedaulatan Pangan Masyarakat Adat

1. Dampak Global
Perubahan iklim menimbulkan tantangan yang signifikan terhadap ketahanan pangan masyarakat adat di seluruh dunia, terutama penduduk Kepulauan Pasifik dan mereka yang berada di Lingkar Utara, karena naiknya permukaan air laut dan erosi.

2. Perampasan Budaya
Ada kekhawatiran bahwa kedaulatan pangan masyarakat adat sedang dirampas sebagai masakan trendi untuk konsumsi umum, yang mengakibatkan permintaan yang lebih besar untuk makanan pokok budaya di luar masyarakat adat, sehingga menyulitkan populasi ini untuk mengakses makanan tradisional mereka.

3. Kedaulatan Pangan Pribumi di Amerika Serikat
Penduduk asli Amerika menghadapi tantangan langsung dalam memperoleh dan menyiapkan makanan tradisional mereka, yang menyebabkan masalah kesehatan seperti diabetes dan penyakit jantung. Perpindahan dari tanah leluhur telah berkontribusi pada kerawanan pangan massal, sehingga mendorong para aktivis untuk mengadvokasi revitalisasi praktik-praktik tradisional, mengembangkan ekonomi pangan lokal, dan menegaskan hak atas kedaulatan pangan dan benih.

4. Tantangan dan Solusi
Terganggunya jalur pangan tradisional terkait dengan terputusnya hubungan antara masyarakat adat dengan tanah leluhur mereka, yang dipicu oleh faktor-faktor seperti rasisme dan kolonialisme. Terbatasnya akses terhadap makanan tradisional telah menyebabkan prevalensi kerawanan pangan dan masalah kesehatan yang lebih tinggi di kalangan masyarakat adat, yang diperparah oleh prevalensi makanan olahan. Meskipun merupakan negara berdaulat, suku-suku asli Amerika menerima dukungan terbatas dari pemerintah AS dalam merehabilitasi jalur makanan tradisional, yang menyoroti perlunya pengakuan yang lebih besar terhadap kedaulatan suku dalam proses pengambilan keputusan.

Kedaulatan pangan vs ketahanan pangan

Kedaulatan Pangan:
Kedaulatan pangan, sebuah konsep yang dicetuskan pada tahun 1996 oleh para produsen skala kecil yang terorganisir dalam gerakan sosial transnasional La Via Campesina (LVC), menekankan perlunya masyarakat memiliki kendali atas produksi, pengolahan, dan distribusi pangan mereka. Tidak seperti ketahanan pangan, yang berfokus pada memastikan akses terhadap makanan yang cukup dan bergizi, kedaulatan pangan melangkah lebih jauh dengan mengadvokasi petani kecil dan pertanian yang dimiliki secara kolektif, perikanan, dan sektor-sektor penghasil pangan lainnya. Hal ini bertujuan untuk menangkal jalur industrialisasi pangan dan mendorong distribusi yang adil atas lahan pertanian, air, dan benih, serta dukungan terhadap pertanian skala kecil yang produktif.

Ketahanan Pangan:
Ketahanan pangan, sebagaimana didefinisikan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), mengacu pada ketersediaan, akses, dan pemanfaatan makanan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan makanan untuk hidup aktif dan sehat. Meskipun ketahanan pangan menekankan pada jaminan akses terhadap nutrisi yang cukup bagi semua orang, ketahanan pangan dapat bergantung pada produksi dalam negeri dan impor global. Namun, para kritikus berpendapat bahwa fokus pada ketahanan pangan sering kali mengarah pada dukungan terhadap pertanian korporat berskala besar dan industri, yang dapat berkontribusi pada perampasan produsen kecil dan degradasi ekologi dalam skala global.

Kritik terhadap Revolusi Hijau

Teori Sistem Pangan

Philip McMichael membahas dikotomi antara "pertanian dunia" berdasarkan Perjanjian Pertanian WTO dan gerakan kedaulatan pangan, yang menekankan pada lokalisme agroekologi. Penelitian terbaru oleh Harriet Friedman menunjukkan bahwa adopsi "makanan dari tempat lain" sudah terjadi dalam rezim lingkungan perusahaan.

Kritik
1. Asumsi yang salah: Beberapa ahli berpendapat bahwa gerakan kedaulatan pangan membuat asumsi yang salah, terutama mengenai pertanian skala kecil sebagai pilihan gaya hidup. Para pengkritik berpendapat bahwa meskipun gerakan ini mengkritik ideologi ekonomi neoliberal, gerakan ini mengabaikan masalah kelaparan di bawah rezim sosialis.
2. Model Politik-Hukum: Terdapat kekurangan konsensus dalam gerakan kedaulatan pangan mengenai bidang politik dan hukum untuk menuntut demokratisasi. Para pengkritik mempertanyakan kesesuaian antara kedaulatan nasional dengan kedaulatan masyarakat lokal.
3. Krisis Petani: Henry Bernstein mengkritik penggambaran gerakan ini mengenai populasi petani sebagai sebuah kategori sosial yang terpadu, dengan menyoroti keragaman di dalam komunitas-komunitas ini. Dia berpendapat bahwa kecenderungan konservatif gerakan ini muncul dari reaksi terhadap globalisasi.

Disadur dari: en.wikipedia.org