KALIMANTAN BARAT – Ratusan rumah di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan barat mendapatkan bantuan perbaikan rumah melalui Program bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian PUPR. Adanya Program BSPS yang lebih dikenal dengan bedah rumah ini diharapkan dapat mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di daerah tersebut.

“Pada tahun 2020 ini Kementerian PUPR menyalurkan bantuan perbaikan rumah untuk 146 unit RTLH di Kabupaten Mempawah,” ujar Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Kalimantan I Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Andy Suganda saat meluncurkan Program BSPS Tahun 2020 di Kabupaten Mempawah, Kamis (6/8/2020).

Dalam kegiatan tersebut, juga dilakukan pembongkaran rumah tidak layak huni milik masyarakat untuk ditingkatkan kualitasnya. Proses pembongkaran rumah dipimpin oleh Bupati Kabupaten Mempawah serta Kementerian PUPR dan para anggota kepolisian Polres Mempawah serta masyarakat.

Pihak BP2P Kalimantan I juga melakukan penyerahan buku tabungan Program BSPS kepada para calon penerima bantuan Program BSPS. Hal tersebut dikarenakan dalam penyaluran program tersebut, pihak Kementerian PUPR bekerjasama dengan sejumlah bank penyalur dan nantinya bantuan akan diserahkan kepada penerima bantuan berupa bahan material bangunan serta upah tukang.

Andy menerangkan, penyaluran Program BSPS tersebut tersebar di dua kecamatan, antara lain Kecamatan Sungai Kunyit sebanyak 54 unit dan Kecamatan Mempawah Hilir sebanyak 92 unit. Penyaluran Program BSPS juga telah dilaksanakan Ditjen Perumahan pada tahun 2019 lalu. Tercatat pada tahun lalu jumlah unit rumah yang mendapatkan bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni sebanyak 390 unit rumah.

“Kami ingin agar nantinya ada percontohan bahwa ada Kecamatan yang benar-benar tuntas dari RTLH,” harapnya.Berdasarkan data yang ada, jumlah RTLH di Kabupaten Mempawah pada ahun 2020 ini sebanyak 6.619 unit.

Bupati Kabupaten Mempawah Hj. Herlina berharap Kementerian PUPR ke depan dapat memberikan lebih banyak bantuan Program BSPS di daerahnya. Hal itu dikarenakan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir Kabupaten Mempawah masih banyak tinggal di rumah yang tidak layak huni.

“Lokasi ini merupakan kawasan strategis nasional karena terdapat pelabuhan Internasional Temajo. Jadi kami harap Kementerian PUPR bisa menambah jumlah bantuan Program BSPS," katanya.

Warga penerima manfaat bantuan Program BSPS Sabran menyatakan sangat berterimakasih karena rumahnya akan ditingkatkan kualitasnya. "Terima kasih kepada Kementerian PUPR, yang telah memberikan bantuan perbaikan rumah. Dulu rumah kami hanya beratap rumbia, berlantai papan sekarang jadi lebih layak huni," ujarnya.

Sumber: pu.go.id

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menggenjot pembangunan infrastruktur dan perumahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Beberapa program pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan yakni 2020 hingga 2024 mendatang diantaranya adalah pembangunan sumber daya air, konektivitas (jalan dan jembatan, permukiman dan perumahan.

“Kami terus mendorong program pembangunan perumahan infrstruktur PUPR tahun 2020 hingga 2024 mendatang,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat menyampaikan paparan dalam Rapat Kerja Kementerian PUPR dengan DPD RI di Ruang Rapat Komite II DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2020) kemarin.

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut para pimpinan dan anggota DPD RI serta para pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kementerian PUPR.

Pada kesempatan itu, Basuki Hadimuljono menerangkan, khusus untuk pemenuhan kebutuhan rumah untuk masyarakat, Kementerian PUPR akan tetap melanjutkan kembali pelaksanaan Program Sejuta Rumah. Pasalnya, program tersebut dinilai sangat efektif dan menjadi terobosan dalam peningkatan pembangunan perumahan di Indonesia.

Berdasarkan data materi paparan yang disampaikan Menteri PUPR, sejumlah program pembangunan infrastruktur bidang perumahan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan terdiri dari empat program. Ke empat program pembangunan bidang perumahan tersebut diantaranya 50.000 unit rumah susun, 25.000 rumah khusus, 1.500.000 unit rumah swadaya dan 500.000 bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan.

Basuki menambahkan, pada tahun 2020 ini, sejumlah target pembangunan perumahan juga telah ditetapkan oleh kementerian PUPR. Memanfaatkan dana APBN yang tersedia, Kementerian PUPR pada tahun 2020 ini telah mengalokasikan dana pembangunan perumahan dengan pagu anggaran senilai Rp 8,48 Triliun.

Anggaran bidang perumahan tersebut akan digunakan untuk mencapai target prioritas bidang penyediaan peerumahan tahun anggaran 2020. Beberapa target prioritas tersebut antara lain alokasi dana sebesar Rp 0,47 Triliun untuk pembangunan 2.000 unit rumah khusus, Rp 3,14 Triliun untuk pembangunan 4.864 unit rumah susun, Rp 0,20 Triliun untuk pembangunan 22.500 unit PSU perumahan dan Rp 4,36 Triliun untuk 181.365 unit rumah swadaya yang terdiri dari peningkatan kualitas rumah masyarakat sebanyak 166.000 unit dan pembangunan rumah baru masyarakat penerima bantuan bedah rumah sebanyak 15.365 unit. Selain itu untuk kegiatan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan dukungan manajemen dialokasikan sebanyak Rp 0,31 Triliun.

“Kami akan tetap mendorong pembangunan rumah secara tersebar di seluruh wilayah Indonesia secara merata,” terangnya. (BAGIAN HUKUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR)

Sumber: pu.go.id

Tangerang - Dalam rangka pelaksanaan DAK Fisik TA. 2020 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan menyelenggarakan rapat percepatan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman Sub Bidang Rumah Swadaya TA.2020 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Tangerang. Jumat (16/10/2020).

Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan Direktur Fasilitasi dana perimbangan dan Pinjaman Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman, Kementerian Perencanaan/Bappenas, Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Para Kepala OPD Perumahan Pelaksana DAK Bidang Perumahan dan Permukiman, serta Para Kepala Balai Pelaksana Perumahan dan SNVT Penyediaan Perumahan di setiap Provinsi yang hadir secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting.

Direktur Rumah Swadaya Arsyad saat membuka rapat Percepatan Pelaksanaan Kegiatan TA.2020 mengatakan BSRS ini merupakan program pemerintah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR agar dapat menghuni rumah yang layak melalui bantuan pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah beserta upah tenaga kerja/upah tukang melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) berbeda dengan program BSPS yang melalui dana APBN.

“Pada TA.2020 ini pagu DAK bidang perumahan dan permukiman sebesar Rp. 1.426,5 M yang tersebar di 437 Kab/Kota dengan target 59.000 Unit Rumah Swadaya dan 429 unit Rumah Khusus” ucapnya.

Adanya pandemic Covid-19 memaksa pemerintah untuk melakukan refocusing anggaran melalui pemotongan pagu DAK, namun karena kegiatan perekonomian masyarakat perlu dilaksanakan untuk mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) maka melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang “Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020”, pemerintah mengalokasikan kembali DAK Fisik Khususnya pada bidang perumahan dan permukiman sebagai salah satu upaya dalam program pemulihan ekonomi nasional.

“Maka dari itu, pada rapat kali ini setiap daerah masing-masing menunjukan progres kegiatan BSPS kemajuan yang bervariasi dengan permasalahan yang beragam diharapkan dapat memberi motivasi dan inspirasi bagi kabupaten/kota yang lainnya", ucapnya.

Sumber: pu.go.id

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menyongsong era industri 4.0 yang ditandai dengan perkembangan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna mencapai efisiensi yang tinggi dan kualitas produk yang lebih baik termasuk di bidang jasa konstruksi, salah satunya teknologi 3D Printing untuk pembangunan rumah.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan revolusi industri 4.0 ditandai dengan perkembangan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna  mencapai  efisiensi  yang tinggi  dan kualitas produk yang lebih  baik, tidak terkecuali juga memberikan nilai tambah bagi pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

"Pemanfaatan teknologi harus memberikan nilai tambah bagi pelaksanaan pembangunan infrastruktur, bukan sekedar ikut-ikutan atau mengikuti tren sesaat. Industri 4.0 hanya instrumen, justru dibelakangnya harus ada Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal,” kata Menteri Basuki.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, Direktorat Jenderal Perumahan pada tahun 2022 akan menerapkan pembangunan rumah khusus (Rusus) dengan metode digital guna menjawab tantangan teknologi Industri 4.0.

"Di tahun 2021 Kementerian PUPR bersama mitra terkait, telah menguji coba pembangunan uji coba 3D Printing Rumah Tapak di Yogyakarta, 12-31 Januari 2021, dan pada tahun 2022 ini akan diterapkan dalam pembangunan rumah khusus," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto saat menjadi narasumber dalam Opening Ceremony ITB Civil Engineering Expo secara daring, Sabtu (22/1/2022).

Iwan mengatakan, sesuai dengan agenda prioritas 5 tahun ke depan oleh Presiden Joko Widodo adalah pembangunan SDM , pembangunan insfrastruktur, penyederhaan regulasi, birokrasi, dan transformasi ekonomi. Hal ini juga sesuai arahan Menteri PUPR bahwa Kementerian PUPR akan melakukan terobosan dalam percepatan pembangunan infrastruktur, diantaranya mendukung industrialisasi 4.0.

"Serta mendorong pengembangan skema pembiayaan kreatif, pengembangan SDM, penyelesaian tugas khusus, dan dukungan terhadap mitigasi bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi," ujar Iwan.

Iwan menyatakan, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR dalam penyelenggaraan program pembangunan infrastruktur tahun 2020-2024 pada sektor perumahan menargetkan pembangunan 51.340 unit rumah susun, 10.000 unit rumah khusus, 813.660 unit rumah swadaya, 262.345 unit PSU perumahan.

Untuk selanjutnya dikatakan Iwan, Direktorat Jenderal Perumahan akan mengevaluasi bahwa pembangunan perumahan tidak hanya satu juta rumah namun bisa melebihi yakni sekitar 1,5 hingga 2 juta rumah per tahun. "Hal itu dikarenakan menyesuaikan dengan backlog yang terus bertambah per tahun nya," tuturnya. (Jay)

Sumber: pu.go.id

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan merilis capaian pembangunan rumah untuk masyarakat yang ada di dalam Program Sejuta Rumah per tanggal 11 Mei 2020 telah mencapai angka 215.662 unit.

“Untuk capaian Program Sejuta Rumah per tanggal 11 Mei 2020 sebesar 215.662 unit,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Khalawi Abdul Hamid di Jakarta, Jum’at (20/5/2020).

Berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, prosentase capaian Program Sejuta Rumah masih diprioritaskan untuk pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah yakni 79 persen. Adapun realisasi pembangunan rumah berasal dari kementerian/ lembaga di luar Kementerian PUPR sebanyak 50.863 unit, Pemerintah daerah sebanyak 1.521 unit, rumah tapak yang dibangun oleh pengembang sebanyak 116.933 unit.

Sedangkan pembangunan rumah untuk non MBR prosentasenya sebanyak 21 persen yang berasal dari pembangunan rumah tapak oleh pengembang sebanyak 42.884 unit dan rumah susun sebanyak 3.461 unit.

“Total capaian pembangunan rumah untuk MBR sebanyak 169.317 unit dan rumah untuk non MBR sebanyak 46.345 unit,” terangnya.

Khalawi menerangkan, adanya Pandemi Covid – 19 memang cukup berpengaruh pada pelaksanaan Program Sejuta Rumah di lapangan. Meskipun demikian, pihaknya telah menyusun pedoman bagi para pekerja untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan di lapangan.

Pelaksanaan di lapangan selama Pandemi Covid -19, imbuhnya, dilaksanakan sesuai protokol kesehatan dan berdasarkan Surat Edaran Dirjen Perumahan No.03/SE/Dr/2020 tentang Pedoman pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pada Direktorat Teknis Di lingkungan Jenderal Perumahan selama Masa Pandemik Covid -19.

“Kami tetap mengupayakan agar di akhir tahun capaian Program Sejuta Rumah bisa menembus 1.000.000 unit. Sedangkan target konservatif keseluruhan hingga akhir tahun sebesar 900.000 unit mengingat adanya pandemi Covid -19,” terangnya.

Sumber: pu.go.id

Celsius Network kini sedang mengajukan kebangkrutan. Proses evaluasi sedang berlangsung, sementara langkah selanjutnya untuk pemegang mata uang di jaringan ini akan melibatkan pengajuan bukti klaim. Biasanya, tenggat waktu untuk ini adalah 90 hari setelah "rapat 341" atau pertemuan kreditur dalam proses kebangkrutan. Namun, tanggal ini dapat berubah atau disesuaikan oleh pengadilan, terutama mengingat kompleksitas yang mungkin terjadi dalam konversi mata uang kripto ke dolar AS.

Jadwal pengadilan untuk kasus kebangkrutan Celsius Network dapat ditemukan di sini:

https://cases.stretto.com/celsius/court-docket/

Selain itu, opsi litigasi sedang dievaluasi terhadap entitas lain yang mungkin tidak terlibat dalam kebangkrutan, tetapi masih memiliki tanggung jawab hukum. Pengungkapan dalam pengajuan kebangkrutan mengindikasikan bahwa Celsius memiliki polis asuransi D&O (Direktur dan Pejabat), yang mencakup klaim hukum terhadap para eksekutifnya.

Sebelumnya, rumor tentang kemungkinan kebangkrutan Celsius Network muncul setelah perusahaan menghentikan penarikan cryptocurrency dari bursa. Beberapa artikel berita bahkan menyiratkan bahwa Celsius Network telah menyewa ahli restrukturisasi atau sedang dalam proses pengumpulan dana oleh pihak seperti Goldman Sachs untuk membeli aset dengan harga diskon.

Bagi mereka yang memiliki cryptocurrency terkunci di Celsius Network, pertanyaan tentang implikasi dan opsi yang tersedia mungkin timbul. Pertama, mengajukan bukti klaim adalah langkah penting untuk menginformasikan wali pailit bahwa Anda memiliki klaim yang harus dipertimbangkan. Wali pailit bertanggung jawab untuk mencoba memulihkan aset untuk kreditur, meskipun persentase pemulihan tidak jelas pada tahap ini. Namun, membayar bukti klaim mungkin bisa memberikan keuntungan potensial jika nilai aset Celsius pulih sebelum kebangkrutan selesai.

Kedua, Anda mungkin ingin mempertimbangkan opsi arbitrase atau gugatan terhadap Celsius Network atau pihak lain yang mungkin bertanggung jawab. Firma hukum kami siap untuk membantu dalam hal ini, meskipun keputusan ini tergantung pada nilai yang Anda pertaruhkan dan preferensi pribadi Anda.

Perlu dicatat bahwa jika kebangkrutan diumumkan, semua proses hukum atau arbitrase terhadap Celsius Network akan ditangguhkan secara otomatis, tetapi dapat dilanjutkan setelah proses kebangkrutan selesai. Pilihan lain adalah mengejar litigasi terhadap pihak lain yang bertanggung jawab atas penolakan untuk memungkinkan penarikan cryptocurrency, yang masih dapat dipertimbangkan di luar konteks kebangkrutan.

Perusahaan kami memiliki pengalaman dalam mewakili individu dalam upaya memulihkan cryptocurrency mereka dari Celsius Network. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut atau membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk menghubungi kami.

Disadur dari: kneuppercovey.com