Kita semua merasakannya. Deru klakson yang tak putus, laju kendaraan yang tak lebih cepat dari langkah kaki, dan perasaan frustrasi yang kian memuncak. Kemacetan telah menjadi bagian dari identitas kota-kota besar di Indonesia. Namun, sebuah penelitian mendalam yang dipresentasikan oleh Nindyo Cahyo Kresnanto dari Universitas Janabadra ¹ mengungkap bahwa apa yang kita anggap sebagai "gangguan sehari-hari" sebenarnya adalah sebuah krisis multidimensi yang menggerogoti kesehatan, ekonomi, dan kewarasan kita secara senyap.¹

Masalahnya berakar pada pertumbuhan yang eksplosif. Data visual dalam penelitian tersebut melukiskan gambaran yang gamblang: antara tahun 1953 hingga 2015, jumlah kendaraan di Indonesia melonjak secara eksponensial. Yang paling menonjol adalah kurva sepeda motor, yang meroket tajam melampaui mobil penumpang, bus, dan mobil barang.¹ Pada tahun 2015 saja, rasionya mencapai 402 sepeda motor per 1.000 penduduk.¹

Jalan-jalan kita, yang dirancang untuk volume yang jauh lebih kecil, kini tenggelam oleh lautan kendaraan. Ini bukan lagi sekadar "macet". Data penelitian ini menunjukkan bahwa ini adalah keadaan darurat kesehatan masyarakat dan bencana ekonomi skala penuh yang membutuhkan intervensi segera.

 

Harga Mahal yang Kita Bayar Setiap Hari untuk Sebuah Kelambanan

Fokus dari analisis ini ¹ bukanlah pada kemacetan itu sendiri, tetapi pada dampaknya yang menghancurkan. Ketika kita terjebak dalam lalu lintas, kerugiannya jauh melampaui waktu yang terbuang. Penelitian ini membedah biaya-biaya tersembunyi tersebut secara rinci.¹

Secara ekonomi, ada dua pukulan telak. Pertama, "Nilai Waktu" kita anjlok. Waktu tempuh perjalanan harian kita terus merangkak naik, bertambah antara 5 hingga 10 menit setiap tahunnya untuk rute yang sama.¹ Bayangkan ini secara kumulatif: dalam enam tahun, seorang komuter bisa kehilangan tambahan setengah jam setiap hari untuk perjalanan yang sama persis.

Kedua, Biaya Operasional Kendaraan (BOK) meroket. Penelitian yang dirujuk ¹ menunjukkan kenaikan biaya hingga Rp. 50 per kilometer per kendaraan.¹ Ini adalah "pajak kemacetan" tak terlihat yang kita bayar setiap hari melalui bahan bakar yang terbakar sia-sia dan keausan komponen kendaraan, menggerogoti anggaran rumah tangga dan biaya logistik bisnis.

Namun, temuan yang paling mengejutkan adalah dampaknya terhadap kesehatan manusia. Data yang disajikan sangat mengkhawatirkan:

• Krisis Udara: Polusi udara dari kemacetan memiliki konsekuensi langsung. Sebanyak 25 persen, atau satu dari setiap empat penduduk Indonesia, dilaporkan menderita ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut).¹ Ini adalah korelasi yang mengerikan, menghubungkan langsung antara antrean knalpot di jalan raya dengan antrean pasien di ruang tunggu rumah sakit.
• Krisis Suara: Kebisingan lalu lintas bukan lagi sekadar gangguan; ini adalah ancaman kesehatan permanen. Data WHO yang dikutip menunjukkan bahwa 4.2% penduduk dunia mengalami gangguan pendengaran, dan secara mengejutkan, 50% dari kasus tersebut terkonsentrasi di Asia Tenggara.¹
• Krisis Sosial: Di luar angka, ada biaya manusiawi yang tak terhitung: kelelahan, kelelahan kronis, dan tingkat stres yang tinggi yang dialami komuter setiap hari.¹

Kemacetan, seperti yang diungkapkan oleh penelitian ini, bukanlah masalah transportasi. Ini adalah krisis kesehatan publik.

 

Membawa 'Otak' Digital ke Jalan Raya: Memperkenalkan Intelligent Transportation Systems (ITS)

Menghadapi krisis ini, solusi konvensional seperti pelebaran jalan terbukti tidak lagi memadai. Penelitian ini ¹ mengajukan sebuah solusi yang tidak berfokus pada penambahan beton, melainkan pada penambahan intelijen: Intelligent Transportation Systems (ITS).¹

Apa sebenarnya ITS? Sederhananya, ini adalah upaya untuk memberikan "otak" dan "sistem saraf" digital pada infrastruktur transportasi kita yang selama ini "bisu". ITS didefinisikan sebagai penerapan teknologi nirkabel, elektronik, dan otomatisasi mutakhir.¹

Tujuannya, menurut penelitian ini, tidak hanya untuk membuat lalu lintas bergerak lebih cepat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan tiga pilar utama: keselamatan (safety), efisiensi (efficiency), dan kenyamanan (convenience) transportasi permukaan.¹ Dengan mengurangi lalu lintas stop-and-go (padat merayap), meningkatkan panduan rute, dan mengurangi penggunaan mobil pribadi, ITS memiliki dampak langsung pada pengurangan konsumsi bahan bakar.¹

Skala dari ITS jauh lebih luas daripada yang dibayangkan kebanyakan orang. Ini bukan hanya tentang lampu lalu lintas yang canggih. Penelitian ini memetakan delapan kategori utama dalam "Bundel Layanan Pengguna" ITS ¹, yang menunjukkan betapa terintegrasinya sistem ini:

• Manajemen Perjalanan dan Lalu Lintas (Travel and Traffic Management)
• Manajemen Transportasi Publik (Public Transportation Management)
• Pembayaran Elektronik (Electronic Payment)
• Operasi Kendaraan Komersial (Commercial Vehicle Operations)
• Manajemen Darurat (Emergency Management)
• Sistem Keselamatan Kendaraan Canggih (Advanced Vehicle Safety Systems)
• Manajemen Informasi (Information Management)
• Manajemen Pemeliharaan dan Konstruksi (Maintenance and Construction Management)

Ekosistem inilah yang menjadi kekuatan ITS. Ini adalah platform yang memungkinkan berbagai sistem untuk "berbicara" satu sama lain. Sebagai contoh, sistem Emergency Management dapat berkomunikasi dengan Traffic Management untuk secara otomatis mengubah lampu lalu lintas menjadi hijau di sepanjang rute ambulans, membersihkan jalan bagi respons darurat.¹ Ini adalah gambaran yang jauh lebih besar dan lebih terhubung daripada sekadar aplikasi peta di ponsel kita.

 

Mengurai Kemacetan: Teknologi Apa Saja yang Ditawarkan?

Penelitian ini ¹ secara spesifik menguraikan sepuluh komponen utama dalam pilar Traffic Management yang dirancang untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan kapasitas jalan tanpa perlu membangun infrastruktur baru.¹ Komponen-komponen ini termasuk Traffic Signal Control, Incident Management, Road/Cordon Pricing, Smart Parking Management, dan Driver/Network Behavior.¹

Beberapa temuan di area ini sangat mengejutkan, terutama karena mereka menyoroti bahwa sebagian besar kemacetan kita disebabkan oleh inefisiensi informasi.

Pertama, ada fenomena "kemacetan hantu" yang disebabkan oleh pencarian parkir. Data yang disajikan sangat mencengangkan: 30% dari seluruh kemacetan di perkotaan disebabkan oleh pengemudi yang berputar-putar tanpa henti hanya untuk mencari tempat parkir.¹ Bayangkan 100 mobil terjebak macet di depan Anda; data ini menunjukkan bahwa 30 di antaranya sebenarnya tidak sedang "pergi ke suatu tempat", mereka hanya mencari slot kosong. Smart Parking Management ¹, yang menggunakan sensor untuk memberikan data ketersediaan parkir real-time dan navigasi ke slot kosong, dapat menghilangkan 30% kemacetan ini secara instan.¹

Kedua, ada Traffic Signal Control—lampu merah yang bisa "berpikir".¹ Alih-alih menggunakan pengatur waktu tetap, sistem adaptif ini menyesuaikan durasi lampu hijau berdasarkan volume lalu lintas real-time. Hasilnya signifikan: pengurangan waktu tempuh sebesar 8-10% dan penghematan bahan bakar sebesar 8-9%.¹ Bagi seorang komuter yang biasanya menghabiskan 60 menit di jalan, penghematan 8-10% berarti menghemat sekitar 6 menit setiap jalan, atau satu jam penuh setiap minggu—waktu yang bisa dikembalikan untuk keluarga. Dalam kondisi optimal (dengan konfigurasi jaringan dan peralatan yang tepat), penghematan bahan bakar bahkan bisa mencapai 22%.¹

Ketiga, kekuatan informasi bagi pengemudi (Driver Information) ¹, yang sudah kita kenal melalui aplikasi navigasi. Dengan menyediakan informasi real-time tentang kondisi jalan, kecelakaan, atau penutupan, ITS membantu pengemudi membuat keputusan rute yang lebih cerdas. Dampaknya terhadap efisiensi sangat besar, dengan potensi pengurangan konsumsi bahan bakar sekitar 10% hingga 20%.¹ Ini setara dengan menghemat satu dari setiap lima liter bensin yang Anda beli, hanya dengan membuat keputusan yang lebih baik.

Manajemen insiden (Incident Management) juga memainkan peran penting. Respon yang lebih cepat terhadap kecelakaan, dibantu oleh pengawasan yang lebih baik dan pemberitahuan dini melalui papan pesan elektronik, mengurangi kemacetan sekunder. Meskipun angkanya terlihat kecil—penurunan konsumsi bahan bakar tahunan sebesar 1-2% ¹—ini adalah penghematan yang stabil dan konsisten setiap tahunnya.

Benang merah dari semua teknologi ini adalah satu hal: informasi. Kemacetan terjadi bukan hanya karena terlalu banyak mobil, tetapi karena pengemudi tidak tahu di mana ada parkir kosong ¹, pengemudi tidak tahu rute mana yang terbaik ¹, dan sistem tidak tahu cara mengoptimalkan aliran lalu lintas.¹ ITS, pada intinya, adalah solusi untuk asimetri informasi di jalan raya.

 

Pelajaran dari London: Beranikah Kita Menerapkan Jalan Berbayar?

Dari semua intervensi ITS, mungkin yang paling efektif—dan paling kontroversial secara politik—adalah Road/Cordon Pricing atau sistem jalan berbayar elektronik.¹ Penelitian ini menyoroti studi kasus penting dari London, yang memberikan bukti tak terbantahkan tentang efektivitas kebijakan disinsentif.¹

Data dari London memberikan gambaran yang dramatis. Hanya dalam waktu enam bulan setelah penerapan biaya kemacetan (Cordon Pricing) di pusat kota, hasilnya luar biasa: sekitar 60.000 mobil lebih sedikit memasuki zona berbayar tersebut setiap hari.¹

Ke mana perginya para pengemudi itu? Di sinilah data menunjukkan perubahan perilaku massal yang signifikan. Lebih dari separuh dari mereka, atau antara 50% hingga 60%, tidak mencari rute alternatif; mereka beralih sepenuhnya ke angkutan umum. Selain itu, 15% hingga 25% lainnya beralih ke moda transportasi lain seperti berbagi mobil (carpooling), sepeda, atau moped.¹

Studi kasus London ini membuktikan bahwa ketika teknologi (dalam hal ini pembayaran elektronik) digabungkan dengan kebijakan yang berani, perubahan perilaku berskala besar untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik adalah mungkin terjadi. Ini adalah ujian nyata sejauh mana keseriusan sebuah kota dalam memerangi kemacetan.

 

Tantangan Terbesar Bukan Teknologi, Tapi Kita Sendiri

Namun, penelitian ini ¹ juga memberikan peringatan keras dan kritik realistis terhadap penerapan ITS. Teknologi canggih saja tidak menjamin kesuksesan. Ada dua faktor kunci yang sangat manusiawi yang dapat menggagalkan seluruh sistem: faktor manusia dan integrasi sistem.¹

Pertama adalah "Paradoks Faktor Manusia".¹ Ini mungkin temuan yang paling ironis dan mengejutkan. Studi menunjukkan bahwa jika ITS berhasil dengan gemilang—jika jalan raya menjadi sangat lancar, efisien, dan bebas macet—hal itu justru dapat memicu konsekuensi yang tidak diinginkan. Kenyamanan baru ini dapat mendorong orang-orang yang sebelumnya menggunakan angkutan umum untuk kembali beralih ke kendaraan pribadi mereka.¹

Ini adalah peringatan keras. Tanpa integrasi yang ketat dengan kebijakan yang secara bersamaan memperkuat dan memprioritaskan transportasi publik (seperti yang terlihat dalam studi kasus London ¹), ITS berisiko hanya "menciptakan kemacetan baru yang lebih efisien" dalam jangka panjang. Teknologi saja tidak cukup jika perilaku manusia tidak dikelola melalui kebijakan.

Tantangan kedua, dan mungkin yang paling sulit diatasi di Indonesia, adalah "Integrasi Sistem".¹ Kunci sukses ITS adalah kemampuannya untuk berbagi informasi secara mulus. Teknologi ini akan gagal total jika terfragmentasi dalam silo-silo birokrasi.

Penelitian ini ¹ menekankan perlunya integrasi data "lintas wilayah". Agar efektif, informasi manajemen insiden di Jakarta, misalnya, harus dapat "berbicara" secara instan dan otomatis dengan sistem manajemen lalu lintas di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi untuk memberikan respons tercepat dan mengelola aliran komuter.¹ Sistem manajemen angkutan umum di berbagai wilayah juga harus terintegrasi untuk memastikan layanan yang mulus bagi pengguna.¹ Tantangan terbesarnya mungkin bukan teknis, tetapi kemauan politik dan birokrasi: memastikan berbagai pemangku kepentingan dan pemerintah daerah mau dan mampu berbagi data dalam satu platform terpadu.

 

Dampak Nyata: Seperti Apa Wajah Kota Kita Lima Tahun Lagi?

Penerapan Intelligent Transportation Systems (ITS) yang diuraikan dalam penelitian ini ¹ bukanlah sekadar proyek infrastruktur; ini adalah sebuah investasi kesehatan publik yang mendesak.

Jika diterapkan secara komprehensif, temuan-temuan ini menunjukkan dampak nyata yang bisa kita rasakan. ITS dapat secara langsung mengurangi Biaya Operasional Kendaraan yang saat ini membebani kantong masyarakat dan menurunkan biaya logistik yang menghambat perekonomian nasional.¹

Namun, dampak yang paling transformatif adalah pada kualitas hidup kita. Wajah kota kita bisa berubah. Dengan mengurangi kemacetan stop-and-go yang tidak efisien dan mendorong penggunaan transportasi yang lebih cerdas, teknologi ini memiliki potensi untuk secara signifikan mengurangi polusi udara. Jika berhasil, intervensi ini dapat membantu menurunkan angka penderita ISPA—yang saat ini membebani 25% penduduk Indonesia ¹—secara signifikan dalam waktu lima tahun ke depan.

Pada akhirnya, ITS menawarkan sebuah visi di mana kota kita bukan lagi tempat yang penuh stres, kebisingan, dan polusi, melainkan sebuah ruang yang lebih efisien, lebih aman, dan, yang terpenting, lebih sehat untuk bernapas.

 

Sumber Artikel:

https://doi.org/10.13141/6-223300815521

Kabupaten Lombok Barat, sebuah wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah lama dikenal sebagai salah satu etalase utama pariwisata nasional. Diberkahi dengan "pemandangan alam yang menarik", wilayah ini, khususnya di koridor seperti Senggigi, menjadi magnet bagi wisatawan domestik dan internasional.¹ Namun, di balik pesona alam tersebut, terdapat sebuah paradoks yang mengkhawatirkan. Peningkatan aktivitas ekonomi dan pariwisata secara langsung menyebabkan "ruas jalan tersebut sangat padat dilalui oleh kendaraan".¹ Kepadatan ini, sayangnya, berbanding lurus dengan risiko keselamatan.

Data dari Polres Lombok Barat mengonfirmasi adanya "peningkatan jumlah peristiwa kecelakaan" pada tahun 2018, memicu urgensi untuk membedah akar masalah ini.¹ Sebuah studi akademis komprehensif dari Universitas Mataram, berjudul "Analisis Daerah Rawan Kecelakaan Pada Jaringan Jalan Berbasis Peta GIS" (2019) oleh Tati Juliana, menyediakan diagnosis tajam atas krisis keselamatan ini.¹ Analisis jurnalistik ini akan mengulas temuan-temuan kunci dari penelitian tersebut, yang memetakan titik-titik paling berbahaya di Lombok Barat dan mengungkap faktor utama di baliknya: sebuah krisis perilaku dan legalitas pengemudi yang sistemik.

 

Skala Krisis: Peringatan di Balik Data Resmi Kecelakaan

Untuk memahami besarnya masalah, penelitian ini mengandalkan data sekunder primer dari instansi resmi, yakni data kecelakaan lalu lintas selama tiga tahun (2016, 2017, dan 2018) yang bersumber dari Polres Lombok Barat.¹ Data tersebut mencatat jumlah total peristiwa kecelakaan sebanyak 151 kejadian pada tahun 2016, yang kemudian menurun menjadi 74 kejadian pada tahun 2017, sebelum akhirnya melonjak kembali menjadi 145 kejadian pada tahun 2018.¹

Meskipun fluktuasi tahunan terlihat, tren peningkatan di tahun terakhir penelitian (2018) menjadi fokus utama. Namun, temuan yang paling fundamental bukanlah pada angka itu sendiri, melainkan pada pengakuan kritis peneliti mengenai keterbatasan data tersebut. Studi ini dengan jujur menyatakan, "Angka kecelakaan tersebut adalah angka kecelakaan yang tercatat saja, kenyataannya bisa melebihi dari angka kecelakaan tersebut".¹

Penyebab dari potensi kesenjangan data ini adalah fenomena under-reporting yang lazim terjadi. Menurut penelitian tersebut, hal ini terjadi "karena pada kenyataannya masyarakat kadang tidak melaporkan kejadian kecelakaan tersebut pada pihak yang berwenang".¹ Pengakuan ini sangat penting. Ini menyiratkan bahwa data resmi yang digunakan untuk analisis—yang sudah cukup mengkhawatirkan untuk mengidentifikasi beberapa ruas jalan sebagai "rawan"—kemungkinan besar hanyalah puncak dari gunung es. Tingkat keparahan masalah yang sebenarnya di lapangan bisa jadi jauh lebih buruk. Oleh karena itu, semua temuan dalam studi ini harus dibaca sebagai baseline konservatif dari krisis keselamatan jalan yang sedang dihadapi Lombok Barat.

 

Memetakan 'Titik Hitam': Empat Koridor Maut di Lombok Barat

Penelitian ini tidak berhenti pada penghitungan jumlah kecelakaan. Tujuan utamanya adalah melakukan pemetaan untuk mengidentifikasi "daerah rawan kecelakaan", yang lebih dikenal dengan istilah black spot.¹ Dengan menggunakan kombinasi analisis statistik, seperti metode Z-Score, dan teknologi pemetaan geografis melalui software Arc GIS, studi ini berhasil menunjukkan di mana saja titik-titik bahaya paling terkonsentrasi.¹

Metode Z-Score digunakan untuk membakukan data angka kecelakaan, mengidentifikasi lokasi-lokasi di mana frekuensi atau pertumbuhan kecelakaan secara statistik signifikan berada di atas nilai rata-rata.¹ Hasilnya adalah identifikasi yang jelas terhadap empat ruas jalan utama di Kabupaten Lombok Barat yang memiliki "angka pertumbuhan kecelakaan tertinggi di atas rata-rata".¹

Keempat ruas jalan yang diidentifikasi sebagai black spot atau koridor maut tersebut adalah ¹:

1. Jalan Raya Senggigi
2. Jalan Raya Bypass BIL (The International Airport Bypass Street)
3. Jalan TGH Ibrahim Al-Khalidy
4. Jalan Raya Yos Sudarso

Daftar ini sangat mengungkap. Kecelakaan tidak terjadi secara acak di jalan-jalan pedesaan yang terisolasi. Sebaliknya, dua dari empat black spot utama adalah arteri vital ekonomi dan pariwisata. Jalan Raya Senggigi adalah tulang punggung kawasan wisata pantai paling terkenal di Lombok Barat, sementara Jalan Raya Bypass BIL adalah koridor utama yang menghubungkan wisatawan dari Bandara Internasional Lombok (BIL) ke berbagai destinasi.¹

Korelasi ini menunjukkan adanya risiko ganda. Tingginya angka kecelakaan di rute-rute ini tidak hanya mengancam keselamatan publik warga lokal dan wisatawan, tetapi juga berpotensi merusak citra pariwisata yang menjadi andalan ekonomi regional. Setiap insiden di koridor Senggigi atau Bypass BIL adalah potensi berita negatif yang dapat berdampak langsung pada kepercayaan wisatawan.

 

Faktor Manusia: 82 Persen Kecelakaan Dimulai dari Kesalahan Pengemudi

Setelah memetakan di mana kecelakaan terjadi, pertanyaan jurnalistik paling penting adalah mengapa kecelakaan itu terjadi. Analisis studi ini terhadap faktor penyebab kecelakaan memberikan jawaban yang tegas dan menunjuk pada satu akar masalah yang dominan.

Penelitian ini mengelompokkan faktor penyebab ke dalam lima kategori: Pengemudi (manusia), Pejalan Kaki, Kendaraan, Jalan Rusak, dan Lingkungan (cuaca, dll.).¹ Berdasarkan data yang diolah dari Polres Lombok Barat selama periode 2016-2018, hasilnya sangat tidak proporsional. Faktor "Pengemudi" teridentifikasi sebagai penyebab dari 82,91 persen total kecelakaan.¹

Angka ini menjadikan faktor-faktor lain terlihat kerdil. Faktor "Pejalan kaki" berada di urutan kedua dengan porsi 15,05 persen.¹ Yang lebih mengejutkan adalah betapa kecilnya kontribusi dari faktor-faktor yang sering dijadikan kambing hitam dalam narasi publik.

Studi ini secara empiris membantah mitos bahwa kecelakaan di Lombok Barat sering disebabkan oleh infrastruktur yang buruk atau kendaraan yang tidak layak. Data menunjukkan faktor "Jalan rusak" hanya menyumbang 1,53 persen dari total penyebab kecelakaan.¹ Demikian pula, faktor "Kendaraan"—yang mencakup masalah teknis kritis seperti "Rem tidak berfungsi" atau "Ban kurang baik"—secara total hanya menyumbang 0,51 persen dari seluruh insiden.¹

Implikasi dari temuan ini sangat besar. Ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan keselamatan yang semata-mata berfokus pada perbaikan jalan, penambahan penerangan, atau pengetatan uji KIR kendaraan akan gagal mengatasi masalah. Kebijakan semacam itu hanya akan menyentuh kurang dari 3 persen dari total penyebab kecelakaan. Data dengan jelas membuktikan bahwa krisis keselamatan di Lombok Barat bukanlah krisis infrastruktur atau mekanis, melainkan krisis perilaku manusia.

Bukan Sekadar Lengah: Budaya 'Tidak Tertib' sebagai Pembunuh Utama

Menggali lebih dalam kategori 82,91 persen "Faktor Pengemudi", penelitian ini mengungkap rincian perilaku apa yang paling sering memicu kecelakaan. Analisis deskriptif terhadap data kepolisian (Tabel 4.4 dalam studi) memecah human error menjadi beberapa sub-faktor.¹

Berlawanan dengan asumsi umum bahwa kelelahan adalah musuh utama di jalan, data menunjukkan penyebab nomor satu dari kesalahan pengemudi adalah "Tidak tertib".¹ Perilaku yang dapat dikategorikan sebagai ketidakpatuhan atau pelanggaran aturan yang disengaja ini tercatat sebagai penyebab dalam 175 kejadian selama periode studi.¹

Penyebab kedua adalah gabungan dari "Lengah, mengantuk dan lelah", yang menyumbang 88 kejadian.¹ Faktor-faktor lain yang sering disorot, seperti "Berkendara dengan kecepatan tinggi" (55 kejadian) dan "Pengaruh alkohol" (7 kejadian), juga berkontribusi tetapi dalam jumlah yang jauh lebih kecil dibandingkan perilaku "Tidak tertib".¹

Fakta bahwa "Tidak tertib" adalah kontributor utama, melampaui "Lengah" atau "Lelah" dengan perbandingan hampir 2 banding 1, adalah temuan krusial. "Lengah" bisa jadi adalah kelalaian sesaat, sebuah kesalahan yang tidak disengaja. Namun, "Tidak tertib" menyiratkan sebuah pilihan sadar untuk mengabaikan aturan lalu lintas. Ini bukanlah masalah keterampilan (skill) atau kewaspadaan (alertness), melainkan masalah budaya (culture) dan kepatuhan (compliance). Ini adalah indikasi awal dari adanya sikap abai yang lebih luas terhadap hukum di jalan raya, yang diperkuat oleh temuan demografis dan legalitas.

 

Potret Demografis di Balik Kemudi: Siapa Pelaku dan Korban?

Jika masalah utamanya adalah perilaku "tidak tertib" oleh pengemudi, lantas siapakah profil pengemudi ini? Studi ini memberikan potret demografis yang sangat spesifik dari pelaku dan korban kecelakaan di Lombok Barat, berdasarkan analisis usia dan tingkat pendidikan.

Pertama, dari segi usia. Data (Tabel 4.5 dalam studi) menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas bukanlah masalah yang tersebar merata di semua kelompok umur. Terdapat satu kelompok yang sangat dominan: usia produktif muda. Kelompok usia 16-30 tahun tercatat sebagai yang paling banyak terlibat, mencakup 46,48 persen dari total individu (pelaku dan korban).¹

Dominasi kelompok usia ini sangat signifikan jika dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Sebagai perbandingan, kelompok usia 31-40 tahun hanya mencakup 14,73 persen, usia 41-50 tahun sebesar 15,38 persen, dan usia 51 tahun ke atas sebesar 13,08 persen.¹ Peneliti sendiri mengaitkan temuan ini dengan faktor psikologis, di mana rentang usia 16-30 tahun "masih dipengaruhi labilnya emosi seseorang dalam berkendaraan" dan "masih dalam fase pematangan kedewasaan".¹

Kedua, dari segi pendidikan. Data dari (Tabel 4.6 dalam studi) menunjukkan gambaran yang lebih tajam dan bahkan lebih timpang. Latar belakang pendidikan individu yang terlibat kecelakaan sangat didominasi oleh satu tingkat. Sebanyak 80,85 persen dari pelaku dan korban memiliki latar belakang pendidikan SLTA (SMA Sederajat).¹

Angka ini membuat tingkat pendidikan lainnya menjadi kerdil secara statistik. Lulusan SLTP hanya 8,13 persen, SD sebesar 6,24 persen, dan ironisnya, mereka dengan pendidikan Perguruan Tinggi adalah yang paling sedikit terlibat, hanya 2,78 persen.¹

Ketika dua data ini digabungkan—hampir setengahnya berusia 16-30 tahun dan lebih dari 80 persen berlatar belakang SLTA—profilnya menjadi jelas. Masalah ini secara spesifik terkonsentrasi pada demografi pengendara muda, yang berada di usia atau baru saja lulus dari bangku SMA. Ini adalah usia yang krusial di mana seseorang seharusnya belajar mengemudi dan mendapatkan lisensi resmi. Dominasi masif 80,85 persen ini menunjukkan adanya kemungkinan kegagalan sistemik dalam edukasi keselamatan lalu lintas yang efektif di tingkat pendidikan menengah, tepat pada saat calon-calon pengemudi ini pertama kali memegang kemudi.

 

TEMUAN KUNCI: Krisis Legalitas dan Impunitas di Jalan Raya

Analisis terhadap faktor perilaku ("tidak tertib") dan demografi (muda, lulusan SLTA) mengarah pada temuan paling inti dan paling mengkhawatirkan dari keseluruhan penelitian ini: status legalitas para pengemudi. Bagian ini menghubungkan semua titik dan mengungkap akar masalah yang sebenarnya.

Studi ini membedah data kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) baik untuk pelaku maupun korban kecelakaan. Temuannya sangat mengejutkan dan menunjukkan adanya krisis penegakan hukum dan budaya impunitas yang mengakar.

Berdasarkan analisis data (Tabel 4.7 dalam studi), mayoritas besar pelaku kecelakaan di Lombok Barat adalah pengemudi ilegal. Sebanyak 65,14 persen pelaku kecelakaan teridentifikasi "Tanpa SIM".¹ Hanya sebagian kecil, 16,97 persen, yang memiliki SIM C (untuk sepeda motor), 9,63 persen memiliki SIM A, dan 8,26 persen memiliki SIM B.¹ Artinya, dua dari setiap tiga orang yang menyebabkan kecelakaan seharusnya tidak berada di jalan raya sejak awal.

Masalah ini, bagaimanapun, bukanlah pertarungan sederhana antara "pengemudi ilegal" versus "warga taat hukum". Data (Tabel 4.8 dalam studi) menunjukkan bahwa masalah ini bersifat sistemik dan diterima secara sosial. Ketika menganalisis data korban, angkanya justru lebih tinggi: sebanyak 74,23 persen dari korban kecelakaan juga teridentifikasi "Tanpa SIM".¹

Ini adalah sintesis krisis yang sesungguhnya. Mari kita hubungkan data-datanya:

1. Penyebab kecelakaan tertinggi adalah "Faktor Pengemudi" (82,91 persen).¹
2. Perilaku pengemudi yang dominan adalah "Tidak tertib" (175 kasus).¹
3. Status legalitas dominan adalah "Tanpa SIM" (65,14 persen pelaku dan 74,23 persen korban).¹

Hubungan sebab-akibatnya menjadi sangat jelas. Perilaku "tidak tertib" bukanlah sekadar kelalaian sesaat seperti tidak menyalakan lampu sein. Perilaku "tidak tertib" yang paling fundamental adalah keputusan sadar untuk mengemudikan kendaraan bermotor tanpa memiliki kualifikasi legal (SIM).

Fakta bahwa dua pertiga pelaku kecelakaan sudah beroperasi secara ilegal sebelum insiden terjadi menunjukkan bahwa penegakan hukum di jalan raya—seperti razia SIM atau checkpoints—tidak berjalan efektif untuk menciptakan efek jera. Ada budaya impunitas. Lebih jauh lagi, fakta bahwa tiga perempat korban juga tidak memiliki SIM menunjukkan bahwa ini telah menjadi norma sosial. Ini adalah masalah di mana mengemudi dianggap sebagai hak umum, bukan sebagai hak istimewa yang diatur oleh lisensi dan menuntut tanggung jawab.

 

Rekomendasi Kebijakan: Solusi Fisik dan Sosial dari Temuan Studi

Sebagai sebuah karya ilmiah terapan, penelitian ini ditutup dengan serangkaian rekomendasi yang ditujukan kepada pihak berwenang. Berdasarkan diagnosis yang telah dibuat, studi ini mengusulkan dua "Saran" utama.¹

Rekomendasi pertama adalah intervensi fisik (Engineering). Studi ini menyarankan "untuk daerah rawan kecelakaan perlu dipasang rambu peringatan daerah berbahaya".¹ Rambu ini harus ditempatkan "sekurang-kurangnya 50 meter sebelum memasuki ruas jalan yang dianggap berbahaya", dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas dan geometri jalan yang ada.¹ Ini adalah solusi rekayasa lalu lintas standar yang ditujukan untuk meningkatkan kewaspadaan pengemudi di empat black spot yang telah diidentifikasi.

Rekomendasi kedua adalah intervensi sosial (Education). Peneliti menyatakan, "Perlu dilakukan penyuluhan dan sosialisasi keselamatan dalam berlalu lintas, baik melalui sekolah-sekolah maupun langsung kepada masyarakat".¹ Rekomendasi ini secara khusus menyebut "sekolah-sekolah", yang sangat relevan mengingat temuan data bahwa 80,85 persen pelaku dan korban berlatar belakang pendidikan SLTA.¹ Alasan diberikannya saran ini, menurut peneliti, adalah "karena kecelakaan lalu lintas ini didominasi oleh faktor manusia".¹

Namun, jika dilihat secara kritis, ada kesenjangan yang signifikan antara diagnosis data dan resep yang ditawarkan. Data dalam studi ini tidak hanya menunjukkan "faktor manusia"; data tersebut meneriakkan "faktor ilegalitas", "impunitas", dan "ketidakpatuhan yang disengaja". Diagnosisnya adalah krisis penegakan hukum.

Sementara rekomendasi untuk rambu (Engineering) dan penyuluhan (Education) tentu bermanfaat, keduanya tidak secara langsung mengatasi akar masalah yang diungkap oleh data. Pertanyaan kritisnya adalah: Apakah rambu peringatan akan efektif menghentikan pengemudi yang secara sadar memilih untuk "tidak tertib" dan sudah berani berkendara "tanpa SIM"? Apakah penyuluhan akan didengar oleh demografi yang sama, yang 65 persen di antaranya sudah beroperasi di luar kerangka hukum?

Rekomendasi studi ini menyentuh dua dari tiga pilar keselamatan jalan (Engineering dan Education), tetapi pilar ketiga, yang justru paling diimplikasikan oleh data, tidak disebutkan secara eksplisit: Enforcement (Penegakan Hukum).

 

Kesimpulan: Peta Jalan untuk Keselamatan di Destinasi Pariwisata

Studi "Analisis Daerah Rawan Kecelakaan Pada Jaringan Jalan Berbasis Peta GIS" (2019) ini adalah sebuah dokumen diagnostik yang sangat penting bagi para pemangku kepentingan di Lombok Barat. Nilai terbesarnya terletak pada kemampuannya mengupas lapisan masalah keselamatan jalan, dari yang paling terlihat hingga ke akarnya.

Penelitian ini memetakan di mana bahaya itu berada (empat black spot, termasuk arteri pariwisata Senggigi dan Bypass BIL).¹ Ia mengidentifikasi mengapa kecelakaan terjadi (82,91 persen faktor manusia).¹ Ia merinci bagaimana perilaku itu bermanifestasi (dominasi "tidak tertib" di atas kelalaian).¹ Ia memprofilkan siapa pelakunya (usia 16-30 tahun, berlatar belakang SLTA).¹ Dan yang terpenting, ia mengungkap akar masalah sistemiknya: krisis legalitas di mana mayoritas pelaku (65,14 persen) dan korban (74,23 persen) tidak memiliki kualifikasi dasar untuk mengemudi (SIM).¹

Bagi Polres Lombok Barat, Dinas Perhubungan, dan Pemerintah Daerah, laporan ini adalah peta jalan yang jelas. Ia membuktikan bahwa solusi parsial yang berfokus pada perbaikan jalan tidak akan membuahkan hasil. Sebaliknya, strategi yang efektif harus menyeimbangkan tiga pilar:

1. Engineering: Memasang rambu peringatan di lokasi rawan, seperti yang disarankan studi.¹
2. Education: Melakukan sosialisasi yang ditargetkan secara tajam, khususnya menyasar "sekolah-sekolah" (SLTA), seperti yang juga direkomendasikan.¹
3. Enforcement: Ini adalah elemen yang hilang dari rekomendasi tetapi paling dituntut oleh data. Harus ada kemauan politik untuk menerapkan penegakan hukum yang konsisten dan tanpa pandang bulu terhadap pelanggaran fundamental—berkendara tanpa SIM—untuk memutus budaya impunitas.

Pada akhirnya, Lombok Barat tidak dapat secara berkelanjutan memproyeksikan citranya sebagai destinasi wisata kelas dunia jika jalan-jalan arteri yang mengantarkan wisatawan ke destinasi tersebut tetap menjadi zona rawan kecelakaan yang didominasi oleh pengemudi yang tidak disiplin dan tidak berlisensi. Studi ini telah menyediakan data dan menyalakan lampu peringatan; tindak lanjutnya kini berada di tangan para pembuat kebijakan.

 

Sumber Artikel:

Artikel Ilmiah "Analisis Daerah Rawan Kecelakaan pada Jaringan Jalan Berbasis Peta GIS" (Tati Juliana, Jurusan Teknik Sipil, Universitas Mataram, 2019).

Setiap pagi, jutaan komuter di seluruh dunia memulai ritual yang sama: terjebak dalam kemacetan. Fenomena ini, yang oleh para peneliti disebut sebagai "eksternalitas" dari pertumbuhan lalu lintas yang tak terhindarkan, telah lama menjadi salah satu masalah paling pelik di perkotaan.¹ Selama puluhan tahun, solusi utama yang ditawarkan adalah solusi fisik: memperlebar jalan, menambah jembatan, atau membangun infrastruktur baru. Namun, era solusi fisik murni ini telah mencapai batasnya.

Kini, kita berada di tengah revolusi senyap. Solusi atas kemacetan tidak lagi terletak pada beton, melainkan pada data. Munculnya Intelligent Transportation Systems (ITS) atau Sistem Transportasi Cerdas menjanjikan peningkatan efisiensi, kapasitas maksimal, dan minimalisasi penundaan.¹ Namun, sistem cerdas ini—layaknya otak—membutuhkan 'makanan' untuk berfungsi. Selama bertahun-tahun, 'makanan' itu berkualitas rendah, menghambat potensi penuh ITS.

Sebuah sintesis penelitian penting ¹ memetakan bagaimana gelombang baru teknologi pengumpulan data—mulai dari sensor Bluetooth di ponsel Anda hingga data GPS—secara fundamental mengubah cara kita mengelola lalu lintas. Ini adalah cerita tentang bagaimana kita beralih dari sekadar 'menghitung' mobil menjadi 'memprediksi' perilaku kolektif kota, menciptakan otak digital yang akhirnya cukup pintar untuk mengurai kemacetan.

 

Tiga Generasi Sensor: Dari 'Menghitung' Menuju 'Memahami'

Cerita di balik revolusi data ini adalah evolusi sensor lalu lintas. Penelitian ini ¹ secara efektif mengkategorikan teknologi ini ke dalam tiga generasi, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya, yang secara kolektif menceritakan pergeseran dari pengumpulan data anonim menjadi pelacakan pergerakan yang presisi.¹

Generasi Pertama, yang disebut 'Sensor Titik' (Point Sensors), adalah teknologi yang paling kita kenal. Ini didominasi oleh inductive loop detectors—kabel yang ditanam di bawah aspal yang mendeteksi keberadaan logam di atasnya.¹ Meskipun merupakan teknologi yang paling banyak digunakan dan berbiaya relatif rendah, ia memiliki kelemahan fundamental. Pemasangan dan pemeliharaannya "mengganggu lalu lintas," dan keandalan serta akurasinya sering dipertanyakan.¹

Kategori ini juga mencakup teknologi yang lebih modern seperti Video image detection systems (CCTV). Kamera-kamera ini menggunakan perangkat lunak visi mesin untuk memantau kondisi, mendeteksi insiden, dan bahkan mengklasifikasikan kendaraan. Namun, mereka memiliki kelemahan yang jelas: kinerjanya "dipengaruhi oleh kondisi cuaca buruk (seperti hujan, kabut) dan visibilitas terbatas (misalnya, malam hari)".¹ Intinya, sensor Generasi Pertama hanya bisa memberi tahu kita satu hal: ada mobil yang lewat di satu titik. Mereka menghitung, tetapi tidak memahami perjalanan.

Generasi Kedua, 'Sensor Titik-ke-Titik' (Point-to-point sensors), mewakili lompatan konseptual pertama. Teknologi ini dirancang untuk "mendeteksi kendaraan di beberapa lokasi" untuk melacak pergerakan mereka.¹ Contoh utamanya adalah Automated Vehicle Identification (AVI), yang menggunakan tag elektronik seperti yang kita gunakan untuk membayar tol otomatis. Dengan mendeteksi tag yang sama di gerbang tol A dan kemudian di gerbang tol B, sistem dapat menghitung waktu tempuh yang akurat.¹

Namun, kelemahan AVI adalah ia memerlukan "kerja sama" pengemudi; kendaraan harus dilengkapi dengan tag khusus tersebut.¹ Untuk mengatasi ini, para peneliti mengembangkan metode cerdas yang tidak memerlukan kerja sama. Mereka mulai memanfaatkan radio Bluetooth dan Wi-Fi pada ponsel pengemudi. Sensor di pinggir jalan akan "ping" alamat MAC unik perangkat saat mobil lewat, lalu mencocokkannya dengan sensor di lokasi berikutnya.¹ Kritik ringan untuk teknologi ini adalah bahwa "korespondensi kendaraan-ke-perangkat tidak selalu satu-ke-satu"—satu mobil mungkin berisi tiga penumpang dengan ponsel aktif, sementara mobil lain mungkin tidak memiliki satu pun. Oleh karena itu, data ini lebih cocok untuk mengukur kecepatan daripada jumlah kendaraan.¹

Generasi Ketiga, 'Sensor Cakupan Area' (Area-wide sensors), adalah tempat revolusi sejati terjadi. Para peneliti menyebutnya sebagai "sensor oportunistik"—teknologi yang tidak dirancang khusus untuk lalu lintas tetapi dapat dimanfaatkan untuk itu.¹ Ini adalah data yang dihasilkan oleh GPS devices di dalam kendaraan (seperti pada aplikasi peta kita) dan data geo-lokasi anonim dari wireless service providers (operator seluler).¹ Proyek percontohan seperti Mobile Century di San Francisco, yang menggunakan smartphone dengan GPS di 100 mobil, membuktikan konsep ini.¹

Data Generasi Ketiga ini adalah yang terkaya dari semuanya. Alih-alih hanya menyediakan data di 'titik' (Gen 1) atau 'antar titik' (Gen 2), data ini menyediakan data jalur (path) secara keseluruhan. Pergeseran dari menghitung mobil di satu titik (Gen 1) menjadi memahami seluruh perjalanan dari jutaan individu (Gen 3) inilah yang menyediakan 'makanan' berkualitas tinggi yang diperlukan untuk membangun 'otak' manajemen lalu lintas yang sesungguhnya.

 

Membangun 'Otak': Bagaimana Model DTA Belajar dan Memprediksi

Data yang kaya ini tidak ada artinya tanpa sistem yang dapat mencernanya. Di sinilah Dynamic Traffic Assignment (DTA)—atau Penugasan Lalu Lintas Dinamis—masuk. DTA adalah kerangka kerja pemodelan canggih yang menjadi inti dari sistem manajemen lalu lintas modern.¹ Anggap saja DTA sebagai 'otak' digital kota, sebuah sistem yang mensintesis beberapa model dan algoritma untuk mensimulasikan permintaan (ke mana pengemudi ingin pergi) dan pasokan (kondisi jaringan jalan).¹

'Otak' ini memiliki dua fungsi utama yang krusial ¹:

1. Estimasi Kondisi (State Estimation): Ini adalah kemampuan otak untuk memahami apa yang terjadi saat ini. DTA menggabungkan informasi pengawasan real-time dari sensor dengan data historis untuk "menangkap kondisi lalu lintas saat ini".¹
2. Generasi Prediksi (Prediction-based information generation): Ini adalah kemampuan otak untuk memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Tujuannya adalah untuk "menghasilkan informasi lalu lintas yang tidak bias dan konsisten" untuk disebarluaskan kepada pelancong.¹

Seperti halnya otak manusia, otak DTA harus 'belajar'. Proses pembelajaran ini disebut 'kalibrasi', dan ia bekerja dalam dua mode yang saling bersinergi, seperti yang digambarkan dalam penelitian ini.¹

Mode pertama adalah Kalibrasi Off-line. Ini adalah proses pembentukan 'memori jangka panjang' otak. Dengan menggunakan "Data Arsip (Beberapa Hari)," sistem DTA dikalibrasi untuk memahami pola historis.¹ Ia mencerna data selama berhari-hari untuk membangun "database perkiraan historis" yang mewakili "kondisi lalu lintas rata-rata atau yang diharapkan".¹ Database ini dapat distratifikasi—artinya, otak belajar bahwa kemacetan pada hari Senin pagi saat hujan berbeda dengan kemacetan pada hari Jumat sore yang cerah.¹ Ini adalah fungsi perencanaan.

Mode kedua adalah Kalibrasi On-line. Ini adalah 'refleks jangka pendek' otak. Menggunakan "Data Real-Time (Kondisi Saat Ini)," otak DTA secara dinamis "menyesuaikan model input dan parameter untuk setiap interval waktu".¹ Ini adalah proses "fine-tuning" di mana otak mengambil memori jangka panjangnya (misalnya, model "Senin pagi hujan") dan memperbaikinya berdasarkan apa yang terjadi detik ini—seperti kecelakaan yang tiba-tiba terjadi atau penutupan jalan yang tidak terduga.¹ Ini adalah fungsi operasi.

Kalibrasi off-line menyediakan baseline yang solid, sementara kalibrasi on-line menyediakan koreksi real-time. Kombinasi keduanya, yang ditenagai oleh data sensor generasi baru, adalah yang memungkinkan sistem untuk tidak hanya melaporkan, tetapi juga mengantisipasi kemacetan.

 

Bukti Keberhasilan: Saat Data Mengubah Prediksi dari 'Mungkin' menjadi 'Pasti'

Teori ini terdengar menjanjikan, tetapi pertanyaan kritisnya adalah: apakah itu berhasil? Penelitian ini ¹ menyoroti dua studi kasus kuantitatif yang secara gamblang menunjukkan dampak dramatis dari penambahan data baru ke dalam 'otak' DTA.

Studi Kasus 1: Los Angeles (Memaku Akurasi 'Saat Ini')

Studi kasus pertama berfokus pada model DTA (DynaMIT) di Los Angeles. Awalnya, model tersebut hanya diberi 'makanan' Generasi Pertama—data hitungan dari loop detectors konvensional. Hasilnya biasa-biasa saja. Namun, ketika para peneliti menambahkan data kecepatan (dari sensor Generasi 2 dan 3), performa model tersebut meroket.

Hasilnya menunjukkan "peningkatan kesesuaian sebesar 45% pada kecepatan jalan bebas hambatan dan 37% pada kesesuaian kecepatan jalan arteri".¹ Angka-angka ini mungkin terdengar teknis, tetapi dampaknya dalam dunia nyata sangat besar. Peningkatan akurasi 45% adalah perbedaan antara aplikasi peta yang hanya memberi tahu Anda "Jalan A macet" (menampilkan garis merah) dan aplikasi yang memberi tahu Anda "Anda akan terjebak di Jalan A selama 25 menit lebih lama dari biasanya." Akurasi setinggi ini, yang "sangat menarik dalam aplikasi panduan rute dan ATIS" ¹, adalah fondasi dari Waze atau Google Maps yang Anda andalkan setiap hari. Ini membuktikan bahwa data baru memungkinkan DTA berhasil dalam fungsi Estimasi Kondisi.

Studi Kasus 2: AVI (Menguasai Prediksi 'Masa Depan')

Studi kasus kedua menguji apa yang terjadi ketika data AVI (Generasi 2) ditambahkan ke dalam campuran. Data AVI tidak hanya memberi tahu kecepatan, tetapi juga jalur yang diambil kendaraan (misalnya, 30% kendaraan yang keluar dari Tol A kemudian masuk ke Tol B). Ini memberi 'makanan' langsung ke fungsi Prediksi otak DTA, membantunya menebak Asal-Tujuan (OD) pengemudi.

Hasilnya, yang dirangkum dalam Tabel 2 penelitian tersebut, bahkan lebih mengejutkan. Penambahan data AVI menghasilkan "peningkatan dalam hal normalized root mean square error (RMSN) lebih dari 40% untuk estimasi OD".¹ Untuk estimasi murni, peningkatannya mencapai 47%.¹

Secara naratif, peningkatan akurasi 47% berarti sistem menjadi hampir dua kali lebih baik dalam menebak mengapa Anda berada di jalan. Ini adalah langkah transformatif dari manajemen lalu lintas reaktif (yang hanya melihat kemacetan yang sudah ada) menjadi prediktif (yang melihat kemacetan yang akan terbentuk 30 menit dari sekarang, karena ia tahu ke mana semua orang menuju).

Kedua studi kasus ini secara sempurna mengilustrasikan bagaimana dua jenis data baru memberi makan dua bagian 'otak' DTA. Data kecepatan (studi LA) menyempurnakan pemahaman saat ini, sementara data jalur (studi AVI) menyempurnakan prediksi masa depan.

 

Masa Depan Adalah Fusi: Saat Sensor Lalu Lintas Bertemu Sensor Cuaca dan Jembatan

Visi akhir yang dipaparkan oleh penelitian ini ¹ melampaui manajemen lalu lintas. Jika data GPS dan ponsel adalah revolusi saat ini, cakrawala berikutnya adalah "fusi informasi kondisi dengan data lalu lintas".¹ Ini adalah tentang menciptakan sistem manajemen perkotaan yang holistik, di mana data lalu lintas hanyalah satu lapisan di antara banyak lapisan data lainnya.

Bayangkan jaringan sensor yang diperluas yang tidak hanya memantau mobil, tetapi juga denyut nadi kota itu sendiri:

• Pemantauan Lingkungan: "Stasiun cuaca" yang ditempatkan secara strategis tidak hanya melaporkan suhu, tetapi juga "kondisi perkerasan (licin/basah)" atau "visibilitas (misalnya, karena kabut)".¹ "Stasiun kualitas udara" dapat memetakan polusi terkait lalu lintas secara real-time.¹
• Pemantauan Kondisi Infrastruktur: "Sensor serat optik" atau "pengukur regangan" yang tertanam di jembatan, terowongan, dan jalan layang, secara konstan memantau kesehatan struktur dan memperingatkan otoritas tentang "potensi kegagalan" sebelum bencana terjadi.¹

Ketika lapisan-lapisan data ini digabungkan (difusikan) dengan data lalu lintas dalam 'otak' DTA, aplikasi yang benar-benar baru dan revolusioner menjadi mungkin:

• Manajemen Multi-Tujuan: Sistem dapat secara dinamis mengubah rute lalu lintas tidak hanya untuk "minimalisasi waktu tempuh" tetapi juga "emisi".¹ Jika satu area mengalami polusi udara yang tinggi, lalu lintas dapat dialihkan untuk membiarkan area itu 'bernafas'.
• Evakuasi Darurat Cerdas: Selama keadaan darurat seperti banjir atau gempa bumi, fusi data ini menjadi vital. "Sensor pemantau kondisi" dapat memberi tahu manajer rute mana yang "aman" (jembatan tidak akan runtuh), sensor lingkungan dapat melacak "tumpahan bahan kimia," dan sensor lalu lintas dapat menemukan "kapasitas cadangan" untuk memandu evakuasi massa secara efisien.¹
• Model Ekonomi Baru: Proliferasi teknologi pelacakan ini juga membuka jalan bagi aplikasi ekonomi baru, seperti "pembayaran pengguna berbasis jarak" (distance-based user charging) atau skema "asuransi bayar-sesuai-pemakaian" (pay-as-you-go insurance).¹

 

Pernyataan Dampak: Jalan Menuju Kota yang Benar-Benar Responsif

Sintesis penelitian ini ¹ memperjelas satu hal: meskipun kemajuan dalam model algoritmik (seperti DTA) penting, pengawasan dan pengumpulan data hingga saat ini masih berkutat pada "loop detector konvensional" yang sudah ketinggalan zaman.¹

Revolusi sejati dalam manajemen lalu lintas—dan, pada akhirnya, manajemen perkotaan—adalah ketersediaan "jenis data tambahan yang sebelumnya tidak mungkin, atau terlalu sulit, untuk dikumpulkan".¹ Data dari ponsel, GPS, dan tag tol Anda telah menciptakan sistem saraf pusat digital untuk kota.

Dampaknya jauh melampaui perjalanan pagi yang sedikit lebih cepat. Ini adalah tentang membangun kota yang dapat merasakan, memprediksi, dan merespons kebutuhannya sendiri. Berkat fusi data baru ini, kita sedang membangun fondasi untuk kota yang benar-benar responsif, yang dapat mengelola kemacetan, merespons keadaan darurat, dan bahkan melindungi kesehatan lingkungan warganya secara cerdas dan real-time.

 

Sumber Artikel:

Antoniou, C., Balakrishna, R., & Koutsopoulos, H. N. (2011). A Synthesis of emerging data collection technologies and their impact on traffic management applications. European Transport Research Review, 3, 139-148.

Langit kita sedang berada di bawah tekanan besar. Pertumbuhan lalu lintas udara yang telah diprediksi selama bertahun-tahun kini berada di depan mata, diperparah oleh tantangan yang jauh lebih kompleks: integrasi Unmanned Aircraft System (UAS), atau drone, ke dalam koridor udara yang sudah padat.¹ Dalam satu unit volume ruang udara yang sama, jumlah informasi yang harus diproses oleh manajemen lalu lintas drone (UTM) "jauh lebih tinggi" daripada manajemen lalu lintas udara (ATM) konvensional.¹

Sistem saat ini, yang masih sangat bergantung pada operator manusia, secara teknis tidak akan mampu mengatasi lonjakan data dan kompleksitas ini. Solusi yang paling logis, yang telah dikembangkan selama bertahun-tahun, adalah Artificial Intelligence (AI). Sistem AI yang sangat otomatis terbukti mampu mendeteksi pola, mengidentifikasi anomali, dan menyelesaikan konflik penerbangan secara optimal.¹

Namun, di sinilah letak paradoks utamanya. Dalam dunia penerbangan yang sangat mengutamakan keselamatan, AI memiliki satu kelemahan fatal: ia adalah "kotak hitam" (black box).¹ Ini bukan sekadar masalah teknis kecil; ini adalah penghalang fundamental yang mempertaruhkan kepercayaan dan, pada akhirnya, keselamatan. Sebuah penelitian terobosan dari para peneliti di RMIT University kini menawarkan solusi nyata, tidak hanya untuk membuat AI lebih pintar, tetapi untuk membuatnya dapat dipercaya.

 

Mengapa 'Kotak Hitam' di Menara Kontrol Adalah Bencana yang Menunggu

Bayangkan Anda adalah seorang operator pemandu lalu lintas udara (ATCO) yang bertanggung jawab atas lusinan pesawat di layar Anda. Badai mendekat. Tiba-tiba, sebuah sistem AI baru menyarankan Anda untuk mengubah rute tiga pesawat secara drastis—sebuah manuver yang tampaknya tidak logis. Anda bertanya, "Mengapa?" Sistem itu hanya diam. Ia tidak bisa menjelaskan.

Inilah masalah "opaqueness" (kegelapan) dan "inexplicability" (ketidakterjelasan) yang melanda sebagian besar algoritma cerdas saat ini.¹ Penelitian ini menyoroti bahwa masalah terbesar AI di menara kontrol bukanlah teknis, melainkan psikologis.

Para peneliti mengidentifikasi bahwa operator manusia yang berpengalaman "cenderung enggan mengadopsi" solusi yang disarankan dari sistem otonom jika solusi tersebut tidak "dapat dipercaya (trustworthy), dapat dilacak (traceable), dan dapat diinterpretasikan (interpretable)".¹

Perilaku black box ini—di mana sistem "hanya menyajikan solusi akhir... tanpa menunjukkan penalaran (rationale) di baliknya"—secara langsung "menantang kemampuan manusia untuk memverifikasi" solusi tersebut.¹ Dalam skenario terbaik, ini memperlambat pengambilan keputusan. Dalam skenario terburuk, operator bisa kehilangan kesadaran situasional (situation awareness) total, yang berpotensi fatal.¹

Namun, masalah ini jauh melampaui preferensi operator. Verifikasi keputusan AI sangat "krusial... untuk operasi yang sangat penting bagi keselamatan (safety-critical operations)".¹ Ini mengisyaratkan sebuah kenyataan yang lebih besar: otoritas sertifikasi penerbangan global tidak akan pernah menyetujui sistem otonom penuh yang tidak dapat menjelaskan mengapa ia mengambil keputusan kritis.

Oleh karena itu, eXplainable AI (XAI)—AI yang dapat menjelaskan cara berpikirnya—bukanlah sebuah "tambahan yang bagus". Ini adalah prasyarat fundamental, sebuah tiket masuk yang mutlak diperlukan, untuk adopsi AI yang aman dalam manajemen lalu lintas udara di masa depan.

 

Membedah 'Penerjemah Pikiran' untuk AI Penerbangan

Menyadari bahwa kepercayaan adalah mata uang utama dalam penerbangan, para peneliti di RMIT University tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga merancang "solusi nyata" (viable solution).¹ Mereka membangun sebuah kerangka kerja yang mengintegrasikan AI prediktif dengan "penerjemah pikiran" XAI untuk menjembatani kesenjangan kepercayaan tersebut.

Arsitektur sistem mereka dapat dijelaskan dalam dua bagian:

1. Sang "Peramal": XGBoost

Para peneliti memilih untuk tidak menggunakan model AI yang sederhana. Sebaliknya, mereka memilih XGBoost, sebuah algoritma gradient-boost decision tree yang sangat kuat dan canggih.1 Ini adalah pilihan yang disengaja. XGBoost dikenal memiliki akurasi prediksi yang tinggi dan sangat unggul dalam memproses data non-linear yang kompleks (seperti data cuaca yang kacau).1 Namun, ia juga terkenal sebagai black box yang rumit. Para peneliti secara efektif memilih model dengan performa terbaik, dan kemudian secara sengaja menciptakan tantangan black box untuk mereka pecahkan. Ini adalah pernyataan penting: bahwa ATM masa depan tidak perlu memilih antara performa (akurasi) dan interpretasi (kepercayaan). Kita bisa mendapatkan keduanya.

2. Sang "Penerjemah": LIME dan SHAP

Untuk membedah black box XGBoost, tim peneliti menggunakan tidak hanya satu, tetapi dua model penjelasan post-hoc (penjelasan yang dibuat setelah fakta) yang canggih: LIME dan SHAP.1 Ini adalah langkah metodologis yang krusial, mirip dengan melakukan audit ganda pada sistem.

Para peneliti menggunakan kedua pendekatan ini untuk melakukan "triangulasi kebenaran" atas penjelasan AI. Model pertama, LIME (Local Interpretable Model-Agnostic Explanations), bertindak seperti auditor eksternal. Ia tidak perlu tahu cara kerja internal AI yang rumit; ia hanya mengutak-atik data input (misalnya, 'apa yang terjadi jika angin sedikit lebih kencang?') dan mengamati bagaimana output AI berubah, untuk menebak mengapa AI membuat keputusan tersebut. Keuntungannya, LIME bersifat 'model-agnostik'—ia dapat digunakan untuk mengaudit AI apa pun. Namun, kekurangannya adalah hasil penjelasannya terkadang bisa tidak stabil.¹

Model kedua, SHAP (SHapley Additive exPlanations), bertindak sebagai auditor internal. Ia didasarkan pada teori permainan matematis dan secara sistematis menghitung kontribusi pasti dari setiap fitur—seperti 'kecepatan angin' atau 'kelembapan'—terhadap keputusan akhir AI. SHAP sangat kuat, akurat secara matematis, dan dapat diandalkan untuk model berbasis pohon seperti XGBoost, meskipun membutuhkan waktu komputasi yang lebih lama.¹

Dengan menggunakan LIME (si orang luar) dan SHAP (si orang dalam) secara bersamaan, para peneliti dapat memvalidasi penjelasan itu sendiri. Jika kedua 'auditor' ini setuju tentang mengapa AI menganggap suatu situasi berisiko tinggi, kepercayaan pada penjelasan tersebut meroket.

 

Cerita di Balik Data: Apa yang Ditemukan Peneliti di Langit Melbourne

Sebuah model AI secanggih apa pun tidak berguna tanpa data yang baik. Di sinilah letak kekuatan penelitian ini. Model ini tidak dilatih pada data simulasi yang steril. Model ini dilatih menggunakan data dunia nyata yang 'kotor' dan kompleks: catatan historis insiden dan kecelakaan penerbangan nyata dari Australian Transport Safety Bureau (ATSB) yang dikombinasikan dengan data meteorologi terperinci dari Bureau of Meteorology (BoM).¹

Fokusnya adalah pada radius 15 km di sekitar Bandara Melbourne, sebuah wilayah udara yang sibuk dan menantang.¹ Para peneliti memasukkan data dari total 518 hari, menggunakan 347 hari data untuk melatih AI (disebut training set) dan 171 hari data yang tersisa untuk mengujinya (testing set).¹

Hasilnya sangat mengejutkan. Model XGBoost mampu mencapai akurasi prediksi tertinggi sebesar 92,40%.¹

Untuk menempatkan ini dalam konteks: ini bukan lagi tebakan cuaca. Dari setiap 100 hari, model ini secara akurat memprediksi apakah kondisi hari itu berisiko tinggi atau aman untuk penerbangan pada lebih dari 92 hari. Ini adalah lompatan besar dari sekadar reaktif menjadi prediktif secara andal.

Namun, pertanyaan besarnya tetap: Bagaimana AI bisa tahu? Di sinilah "penerjemah" SHAP dan LIME masuk dan mengungkap cerita di balik data.

Ketika para peneliti 'membuka' kotak hitam itu untuk melihat gambaran besarnya (sebuah proses yang disebut global explanation), mereka menemukan bahwa faktor paling penting yang memprediksi insiden bukanlah suhu, atau hujan, atau bahkan jarak pandang. Faktor yang mendominasi semua variabel lainnya adalah angin.

Secara spesifik, dua fitur menonjol sebagai prediktor utama: SGW (Kecepatan embusan angin maksimum) dan 9SW (Kecepatan angin rata-rata pada jam 9 pagi).¹ Temuan ini sendiri sudah berharga. Tetapi wawasan yang paling kuat—dan paling mengejutkan—datang ketika para peneliti melihat lebih dalam pada local dependence plots, yang menunjukkan bagaimana tepatnya fitur-fitur ini memengaruhi risiko.

Mereka menemukan ambang batas tersembunyi, atau 'titik kritis' (tipping points), yang tidak akan pernah bisa dilihat oleh analis manusia:

• Cerita Angin (The Wind Tipping Point): Secara intuitif, kita tahu angin kencang itu berbahaya. Tapi AI menemukan aturan yang jauh lebih spesifik. Risiko insiden tidak meningkat secara perlahan seiring dengan meningkatnya kecepatan angin. Analisis SHAP (secara spesifik pada Gambar 11 dalam paper tersebut) menunjukkan gambaran yang jauh lebih dramatis. Dari 0 hingga 60 km/jam, risikonya ada tetapi dapat dikelola. Namun, tepat di 60 km/jam, kurva risiko "melonjak" (surges) secara vertikal. Kemudian, setelah 70 km/jam, risiko mencapai "langit-langit" (ceiling)—menjadi sangat tinggi dan tidak lagi bertambah seberapa pun kencangnya angin.¹ Ini adalah aturan yang sangat jelas dan dapat ditindaklanjuti: 60 km/jam adalah ambang batas kewaspadaan kritis, dan 70 km/jam adalah batas bahaya absolut.
• Paradoks Kelembapan (The Humidity Paradox): Temuan yang lebih mengejutkan datang dari analisis kelembapan relatif jam 3 sore (3 p.m. relative humidity, pada Gambar 12). Berlawanan dengan intuisi, AI menemukan bahwa ketika kelembapan berada antara 40% dan 60%, hal itu justru memiliki dampak negatif pada risiko.¹ Dengan kata lain, secara statistik lebih aman terbang dalam kondisi tersebut. Para peneliti tidak berspekulasi mengapa, tetapi ini mungkin menunjukkan kondisi cuaca yang sangat stabil (misalnya, mendung tapi tenang, tanpa turbulensi termal). Namun, begitu kelembapan melebihi 60%, risiko "naik tajam" (rises sharply). Dan ketika mencapai 70% atau lebih, kelembapan "berkontribusi nyata" terhadap terjadinya insiden.¹

Inilah kekuatan sebenarnya dari XAI. Seorang ATCO manusia mungkin waspada terhadap angin kencang atau kelembapan tinggi. AI kini dapat berkata: "Perhatian: angin saat ini 65 km/jam DAN kelembapan 65%. Kedua faktor tersebut baru saja melewati ambang batas 'lonjakan' risiko tersembunyi mereka secara bersamaan. Probabilitas insiden kini 92%."

 

Namun, Apakah Ini Cukup? (Sebuah Kritik Realistis)

Meskipun temuannya sangat kuat, penelitian ini memiliki satu keterbatasan besar, yang diakui secara terbuka oleh para penulis: ia berfokus pada musuh yang dikenal.

Keterbatasan utama dari studi kasus verifikasi ini adalah bahwa ia terbatas pada data lalu lintas udara konvensional—yaitu, pesawat terbang komersial dan pribadi.¹ Kerangka kerja ini belum diuji pada tantangan terbesar di masa depan: manajemen lalu lintas drone (UTM).

Alasannya sederhana: masalah "keterbatasan ketersediaan data lalu lintas UAS".¹ Secara teoritis, kerangka kerja AI dan XAI ini "dapat diterapkan secara langsung" ke UTM segera setelah dataset yang matang tersedia.¹ Tetapi untuk saat ini, itu masih sebatas teori.

Namun, kelemahan ini bukanlah akhir dari cerita; ini adalah panggilan untuk bertindak bagi seluruh industri penerbangan. Penelitian ini secara efektif telah membangun, menguji, dan membuktikan sebuah 'mesin' yang mampu mengelola risiko penerbangan secara transparan dan akurat. Mesin ini sekarang 'lapar data'. Apa yang menghalangi penerapan kerangka kerja ini untuk merevolusi manajemen drone? Jawabannya adalah kurangnya dataset insiden UAS yang terstandarisasi, matang, dan dapat diakses publik. Laporan ini, oleh karena itu, merupakan argumen terkuat yang mendukung kolaborasi industri untuk berbagi data demi membuka kunci masa depan UTM yang aman.

 

Dari Data ke Kokpit: Bagaimana Tampilan 'Peringatan' AI Ini Sebenarnya

Model yang hebat tidak berguna jika informasinya mengganggu atau membingungkan operator manusia. Bagian terakhir dari penelitian ini berfokus pada jembatan penting: Human-Machine Interaction (HMI), atau bagaimana data ini disajikan kepada ATCO.¹

Konsep Graphical User Interface (GUI) yang diusulkan para peneliti sangat cerdas karena dirancang untuk mengelola aset ATCO yang paling berharga: perhatian kognitif.¹ Daripada membanjiri operator dengan data, sistem ini bekerja dalam dua mode berbeda ¹:

1. "Silent Mode" (Mode Senyap): Ketika model XAI terus memprediksi risiko rendah (misalnya, angin di bawah 60 km/jam dan kelembapan di bawah 60%), sistem tetap diam. Itu hanya menampilkan status tenang di sudut layar: "Predictive Alert: Active".¹ Sistem ini membangun kepercayaan dengan tidak terus-menerus "menangis serigala" atau menginterupsi alur kerja.
2. "Prompt Mode" (Mode Peringatan): Saat ambang batas risiko terlampaui, sistem langsung bertransisi. Status "Active" berubah menjadi "Predictive Alert: Warning" dan berkedip untuk menarik perhatian visual. Secara bersamaan, tag atau label pesawat yang terkait dengan risiko tersebut (misalnya, yang terbang menuju area berisiko) juga berkedip di layar radar utama.¹

Ini adalah terjemahan sempurna dari data XAI ke dalam tindakan kognitif. Sistem tidak mengambil alih. Ia tidak memberi perintah. Ia bertindak sebagai co-pilot yang sempurna: ia mengarahkan perhatian manusia yang tak tergantikan ke tempat yang paling dibutuhkan, tepat pada saat itu dibutuhkan, dengan semua bukti pendukung (dari SHAP dan LIME) yang siap ditampilkan jika operator bertanya "Mengapa?"

 

Jika Diterapkan: Masa Depan 'Tim' Manusia-AI di Angkasa

Penelitian ini lebih dari sekadar latihan akademis dalam prediksi cuaca. Ini adalah cetak biru. Para peneliti telah menetapkan "metode yang layak" (feasible method) untuk meningkatkan dan memperkuat human-autonomy teaming (kolaborasi tim antara manusia dan mesin otonom).¹

Jika kerangka kerja ini diterapkan, dampaknya dalam lima tahun ke depan bisa sangat besar. Ini bisa menjadi standar industri yang digunakan untuk sertifikasi Decision-Support Systems (DSS) berbasis AI, memastikan bahwa tidak ada lagi black box yang diizinkan beroperasi di menara kontrol.

Tujuan akhirnya, seperti yang dinyatakan oleh para peneliti, adalah untuk "memperkuat kepercayaan timbal balik (mutual trust) antara ATCO dan sistem".¹ Kepercayaan inilah, yang dibangun di atas transparansi dan penjelasan yang dapat diverifikasi, yang pada akhirnya akan memungkinkan sistem ATM dan UTM di masa depan untuk menangani kepadatan lalu lintas yang masif dengan aman.

Para peneliti di RMIT University tidak hanya membangun AI yang lebih cerdas; mereka membangun AI yang bisa dipercaya. Dan di angkasa, kepercayaan adalah segalanya.

 

Sumber Artikel:

Explanation of Machine-Learning Solutions in Air-Traffic Management, diakses Oktober 27, 2025, https://doi.org/10.3390/aerospace8080224

Selama lebih dari satu abad, sistem ekonomi global didominasi oleh model linear — take, make, dispose — yang menitikberatkan pada ekstraksi sumber daya alam, produksi massal, dan konsumsi cepat. Meskipun model ini berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang pesat, ia juga meninggalkan jejak ekologis yang dalam: degradasi lingkungan, limbah industri berlebih, dan ketergantungan tinggi terhadap sumber daya alam yang terbatas.

Di tengah tantangan perubahan iklim dan keterbatasan material, muncul paradigma baru yang disebut ekonomi sirkular (circular economy). Berbeda dengan sistem linear, ekonomi sirkular berupaya mempertahankan nilai produk, material, dan sumber daya selama mungkin dalam siklus ekonomi melalui re-use, repair, remanufacture, dan recycle. Pendekatan ini tidak hanya menekan limbah, tetapi juga menciptakan peluang baru bagi produktivitas industri dan inovasi berkelanjutan.

Laporan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) menegaskan bahwa ekonomi sirkular bukan semata agenda lingkungan, melainkan strategi ekonomi yang dapat memperkuat daya saing industri dan mendorong pertumbuhan inklusif.
Dengan efisiensi sumber daya dan peningkatan nilai tambah melalui desain berkelanjutan, konsep ini membuka ruang bagi transformasi industri menuju sistem produksi yang lebih cerdas, hemat energi, dan ramah lingkungan.

 

Prinsip Utama Ekonomi Sirkular 

Ekonomi sirkular didasarkan pada gagasan bahwa kesejahteraan ekonomi tidak harus bergantung pada konsumsi sumber daya alam yang terus meningkat. Berbeda dari sistem ekonomi linear yang mengekstraksi bahan mentah, memproduksi, mengonsumsi, lalu membuang ekonomi sirkular berupaya menutup siklus sumber daya, menjaga agar nilai material, energi, dan produk tetap berputar selama mungkin dalam sistem ekonomi.

UNIDO mendefinisikan ekonomi sirkular sebagai an industrial system that is restorative or regenerative by intention and design — sebuah sistem industri yang dirancang secara sadar untuk memperbarui dirinya sendiri, bukan menguras sumber daya.
Pendekatan ini menuntut perubahan mendasar dalam cara perusahaan mendesain produk, mengelola rantai pasok, serta mendefinisikan nilai ekonomi.

Secara konseptual, terdapat tiga prinsip utama yang menjadi pilar ekonomi sirkular:

1. Desain untuk Menghilangkan Limbah dan Polusi

Prinsip pertama berfokus pada pencegahan, bukan perbaikan. Dalam paradigma linear, limbah dianggap sebagai hasil tak terelakkan dari produksi; sementara dalam paradigma sirkular, limbah adalah konsekuensi dari desain yang keliru.
Dengan pendekatan eco-design dan life-cycle thinking, produk dirancang agar bahan penyusunnya dapat digunakan kembali, mudah diperbaiki, atau dipisahkan untuk proses daur ulang.

Sebagai contoh, perusahaan elektronik global kini mulai menggunakan desain modular untuk memperpanjang umur perangkat dan memudahkan perbaikan. Di industri otomotif, desain kendaraan dengan komponen yang dapat dipisahkan mempercepat proses remanufaktur dan menekan penggunaan logam baru. Dengan demikian, desain sirkular tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga meningkatkan efisiensi biaya dan produktivitas material.

2. Menjaga Produk dan Material Tetap Digunakan Lebih Lama

Prinsip kedua adalah memperpanjang umur produk melalui pemeliharaan, perbaikan, reuse, dan remanufacture.
Dalam konteks industri, strategi ini berarti menciptakan nilai ekonomi baru dari aset yang sudah ada suatu bentuk produktifitas sekunder yang mengubah paradigma konsumsi.

UNIDO menekankan bahwa model bisnis berbasis sirkular seperti product-as-a-service (PaaS) dan leasing system dapat memperkuat efisiensi sumber daya. Misalnya, perusahaan manufaktur yang sebelumnya menjual mesin kini beralih menyediakan layanan operasional per jam. Dengan cara ini, produsen tetap bertanggung jawab atas pemeliharaan, efisiensi energi, dan umur panjang produknya menciptakan insentif ekonomi untuk inovasi berkelanjutan.

Prinsip ini juga sejalan dengan tujuan produktivitas: menghasilkan output maksimal dari input yang terbatas.
Ketika setiap unit produk dapat digunakan lebih lama dan diperbarui kembali, total nilai ekonomi yang dihasilkan meningkat tanpa harus menambah eksploitasi sumber daya baru.

3. Regenerasi Sistem Alam dan Pemulihan Nilai Material

Prinsip ketiga menempatkan ekonomi sirkular dalam konteks ekologi. Berbeda dari pandangan ekonomi tradisional yang melihat alam hanya sebagai sumber input, pendekatan sirkular berupaya mengembalikan fungsi ekosistem melalui regenerasi. Dalam praktiknya, ini mencakup pemanfaatan bahan organik untuk kompos atau bioenergi, serta pemulihan nilai logam, plastik, dan bahan anorganik melalui daur ulang canggih.

Prinsip regeneratif ini juga berarti bahwa proses industri harus dirancang agar selaras dengan kapasitas alam memperbarui dirinya.
Misalnya, limbah organik dari sektor pertanian dapat diubah menjadi energi biogas atau pupuk alami, menutup siklus energi dan nutrien. Pendekatan ini bukan hanya ramah lingkungan, tetapi juga menciptakan rantai nilai baru yang memperkuat ketahanan ekonomi lokal dan mengurangi ketergantungan impor bahan baku.

Integrasi Prinsip-Prinsip Sirkular dalam Praktik Industri

Ketiga prinsip tersebut saling terhubung dalam kerangka Resource Efficient and Cleaner Production (RECP) yang diusung UNIDO.
RECP menekankan bahwa produktivitas dan keberlanjutan tidak harus berjalan terpisah.
Melalui efisiensi energi, penghematan bahan baku, dan pengurangan limbah, perusahaan dapat mencapai peningkatan produktivitas yang sejalan dengan tujuan lingkungan.

Dalam berbagai studi kasus UNIDO, penerapan RECP di industri manufaktur menurunkan konsumsi energi hingga 20–30 persen, meningkatkan pemanfaatan material lebih dari 25 persen, serta mengurangi biaya produksi tanpa mengorbankan kualitas.
Artinya, transisi menuju ekonomi sirkular pada dasarnya adalah strategi produktivitas industri.

Lebih jauh lagi, ekonomi sirkular menuntut perubahan sistemik dari model bisnis, pola konsumsi, hingga kebijakan publik.
Ia mendorong sinergi antarindustri melalui konsep eco-industrial park, di mana limbah dari satu perusahaan menjadi sumber daya bagi perusahaan lain. Pendekatan ini menciptakan efisiensi kolektif, memperkuat inovasi lintas sektor, dan membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

 

Ekonomi Sirkular dan Produktivitas Industri

Hubungan antara ekonomi sirkular dan produktivitas industri dapat dipahami melalui satu konsep kunci: efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Selama ini, pertumbuhan industri seringkali dikaitkan dengan peningkatan input — energi, bahan mentah, dan tenaga kerja. Namun, dalam konteks ekonomi sirkular, pertumbuhan yang berkelanjutan justru dicapai melalui optimalisasi output dari input yang ada. Dengan kata lain, perusahaan tidak perlu menambah sumber daya untuk meningkatkan nilai, tetapi memperpanjang siklus nilai dari sumber daya yang telah dimiliki.

Menurut laporan UNIDO, transisi menuju ekonomi sirkular mampu menciptakan “produktivitas ganda”: perusahaan tidak hanya meningkatkan efisiensi produksi, tetapi juga menekan biaya eksternal seperti limbah dan emisi. Pendekatan ini menjadikan produktivitas tidak lagi semata ukuran output per jam kerja, melainkan kapasitas industri untuk menghasilkan nilai tambah bersih (net value creation) nilai yang memperhitungkan efisiensi energi, sirkulasi material, dan kontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan.

1. Efisiensi Sumber Daya sebagai Sumber Produktivitas Baru

Dalam model sirkular, efisiensi sumber daya tidak hanya berfungsi sebagai strategi penghematan, tetapi juga mekanisme peningkatan produktivitas struktural. Dengan mengurangi pemborosan material, mengoptimalkan desain produk, dan memperpanjang umur aset, perusahaan memperoleh penghematan biaya yang langsung memperkuat margin laba. Selain itu, efisiensi material juga mengurangi risiko fluktuasi harga bahan baku global, sehingga meningkatkan stabilitas operasional jangka panjang.

Sebagai contoh, perusahaan tekstil yang menerapkan sistem daur ulang serat (fiber recycling) mampu menghemat hingga 30 persen bahan baku dan mengurangi konsumsi air hingga separuhnya. Hasilnya bukan hanya penurunan biaya produksi, tetapi juga peningkatan daya saing karena produk ramah lingkungan semakin diminati pasar internasional. Di tingkat makro, efisiensi sumber daya ini berkontribusi langsung pada peningkatan Total Factor Productivity (TFP) nasional, memperkuat struktur industri tanpa perlu ekspansi input besar-besaran.

2. Inovasi Model Bisnis dan Nilai Tambah Berkelanjutan

Ekonomi sirkular juga mendorong perubahan cara perusahaan menciptakan dan mengelola nilai. Alih-alih berfokus pada volume produksi, perusahaan diarahkan untuk membangun nilai dari siklus hidup produk yang lebih panjang dan berulang. Konsep seperti product-as-a-service (PaaS), leasing system, dan remanufacturing memperpanjang hubungan antara produsen dan konsumen sekaligus menciptakan arus pendapatan baru yang lebih stabil.

Dalam model PaaS, misalnya, perusahaan tidak lagi menjual mesin, melainkan menyediakan layanan penggunaan dengan biaya berbasis waktu atau kinerja. Pendekatan ini menciptakan insentif bagi produsen untuk menjaga kualitas dan efisiensi produk karena keuntungan mereka bergantung pada performa jangka panjang, bukan pada penjualan tunggal. Akibatnya, desain produk menjadi lebih tahan lama, efisiensi meningkat, dan limbah menurun, semua faktor yang mendukung produktivitas industri.

Lebih jauh lagi, inovasi sirkular membuka peluang bagi ekonomi jasa berbasis pemulihan nilai, seperti pengelolaan limbah elektronik, perbaikan produk, dan daur ulang bahan industri. Sektor-sektor ini menciptakan lapangan kerja baru, terutama bagi tenaga kerja dengan keterampilan teknis menengah, sekaligus memperluas basis produktivitas nasional.

3. Simbiosis Industri dan Efisiensi Kolektif

Ekonomi sirkular juga mendorong kolaborasi antarperusahaan dalam bentuk simbiosis industri (industrial symbiosis). Dalam konsep ini, limbah atau produk sampingan dari satu proses produksi digunakan sebagai input bagi proses lainnya. Contohnya, panas buangan dari pabrik semen dapat dimanfaatkan oleh industri makanan, atau sisa organik dari agroindustri digunakan sebagai bahan bakar biomassa.

Simbiosis industri menciptakan efisiensi kolektif yang melampaui efisiensi individual perusahaan. UNIDO mencatat bahwa kawasan industri yang mengadopsi sistem eco-industrial park mampu mengurangi emisi karbon hingga 25 persen dan menekan konsumsi energi lebih dari 20 persen. Selain dampak lingkungan, efisiensi kolektif ini meningkatkan daya saing kawasan industri secara keseluruhan, karena menurunkan biaya energi, logistik, dan pengelolaan limbah secara terintegrasi.

Dalam konteks Indonesia, penerapan konsep ini mulai terlihat di beberapa kawasan industri seperti Kawasan Industri Batamindo dan Jababeka, yang mulai menerapkan prinsip pertukaran energi dan limbah lintas perusahaan. Jika diperluas secara nasional, sistem ini dapat menjadi tulang punggung produktivitas hijau yang mendukung Visi Indonesia Emas 2045.

4. Produktivitas sebagai Ukuran Keberlanjutan

Penting untuk dipahami bahwa dalam kerangka ekonomi sirkular, produktivitas tidak lagi diukur hanya dari jumlah output yang dihasilkan, tetapi dari efisiensi penggunaan sumber daya per unit output serta kemampuan industri mempertahankan nilai ekonomi tanpa merusak ekosistem. Pendekatan ini membawa dimensi baru pada kebijakan produktivitas nasional — dari peningkatan kapasitas produksi menuju peningkatan kualitas pertumbuhan.

UNIDO menekankan bahwa keberhasilan ekonomi sirkular di masa depan bergantung pada kemauan industri untuk mengintegrasikan indikator keberlanjutan ke dalam sistem pengukuran kinerja produktivitas. Artinya, energy intensity, material circularity rate, dan waste recovery ratio perlu menjadi bagian dari indikator produktivitas sektor industri di samping ukuran konvensional seperti output dan laba bersih.

Dengan demikian, produktivitas dan keberlanjutan bukan dua agenda yang terpisah, melainkan dua dimensi dari paradigma pembangunan industri yang sama. Semakin efisien dan bersih proses produksi, semakin tinggi nilai tambah yang dapat diciptakan baik bagi perusahaan maupun bagi lingkungan ekonomi secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, hubungan antara ekonomi sirkular dan produktivitas industri menegaskan bahwa masa depan pertumbuhan tidak lagi bergantung pada akumulasi sumber daya, tetapi pada inovasi dalam sirkulasi nilai. Ketika efisiensi, desain berkelanjutan, dan kolaborasi lintas sektor menjadi bagian dari strategi bisnis, industri dapat mencapai pertumbuhan yang berdaya saing sekaligus berketahanan fondasi penting menuju ekonomi hijau dan inklusif di abad ke-21.

Tantangan dan Peluang Implementasi (Versi Diperluas)

Transisi menuju ekonomi sirkular bukan hanya perubahan teknis, melainkan transformasi sistemik yang melibatkan seluruh rantai nilai  dari desain produk, proses produksi, hingga perilaku konsumsi. Meskipun potensinya besar, implementasi konsep ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik di tingkat industri maupun kebijakan publik. Namun di sisi lain, sejumlah peluang strategis juga muncul seiring meningkatnya kesadaran global terhadap keberlanjutan dan efisiensi sumber daya.

1. Tantangan Struktural: Biaya Awal dan Keterbatasan Teknologi

Salah satu kendala utama dalam penerapan ekonomi sirkular adalah tingginya biaya investasi awal yang dibutuhkan untuk teknologi daur ulang, sistem logistik limbah, dan perancangan ulang proses produksi. Bagi banyak perusahaan, terutama UMKM, peralihan ke sistem sirkular dianggap mahal dan berisiko karena memerlukan adaptasi peralatan, pelatihan tenaga kerja, serta waktu untuk mengubah model bisnis.

Selain itu, ketersediaan teknologi pendukung masih terbatas, terutama di sektor industri tradisional seperti tekstil, makanan, dan konstruksi. Sebagian besar perusahaan masih mengandalkan mesin konvensional dengan efisiensi rendah, sementara fasilitas pengolahan material sekunder belum merata di seluruh wilayah. Keterbatasan ini menyebabkan biaya logistik daur ulang tinggi dan menghambat upaya perusahaan untuk mempertahankan nilai material dalam siklus ekonomi.

2. Tantangan Kelembagaan: Regulasi dan Koordinasi Lintas Sektor

Selain hambatan teknis, ekonomi sirkular juga menghadapi tantangan kelembagaan berupa tumpang tindih regulasi dan kurangnya koordinasi lintas kementerian. Kebijakan pengelolaan limbah industri, efisiensi energi, dan insentif hijau sering kali berjalan sendiri-sendiri tanpa kerangka koordinasi nasional yang jelas. Hal ini menyebabkan pelaku industri menghadapi ketidakpastian hukum dan kesulitan mengakses dukungan kebijakan.

Dalam konteks Indonesia, misalnya, pengaturan mengenai limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) belum sepenuhnya mendukung konsep waste-to-resource. Material yang sebenarnya masih memiliki nilai ekonomi tinggi kerap dikategorikan sebagai limbah berisiko, sehingga penggunaannya kembali memerlukan izin panjang dan proses administrasi yang kompleks. Kondisi ini perlu diatasi melalui reformasi regulasi berbasis prinsip sirkularitas, yang melihat limbah bukan sekadar residu, tetapi sebagai bahan ekonomi sekunder (secondary resource).

3. Tantangan Budaya dan Kognitif: Paradigma Industri dan Konsumen

Tantangan lain yang sering diabaikan adalah resistensi terhadap perubahan budaya produksi dan konsumsi. Banyak pelaku industri masih memandang efisiensi sumber daya sebagai tanggung jawab lingkungan, bukan strategi bisnis. Sementara itu, di sisi konsumen, preferensi terhadap barang murah dan cepat (fast consumption culture) menciptakan tekanan bagi produsen untuk terus memproduksi dalam volume besar dan siklus pendek.

Perubahan paradigma ini membutuhkan pendekatan edukatif dan insentif pasar. Kampanye kesadaran publik, label produk ramah lingkungan, serta mekanisme green procurement dapat membantu mendorong pergeseran permintaan menuju produk yang tahan lama, dapat diperbaiki, atau terbuat dari bahan daur ulang. Seiring waktu, kesadaran konsumen akan menjadi faktor penting dalam mempercepat transisi menuju ekonomi sirkular.

4. Peluang Teknologi: Digitalisasi dan Inovasi Material

Meskipun tantangannya besar, ekonomi sirkular juga membuka ruang inovasi yang luas. Kemajuan teknologi digital seperti Internet of Things (IoT), artificial intelligence (AI), dan blockchain memungkinkan sistem pemantauan material yang lebih efisien, transparan, dan terukur. Dengan teknologi ini, perusahaan dapat melacak siklus hidup produk, memprediksi waktu perawatan, serta mengoptimalkan penggunaan material untuk meminimalkan limbah.

Selain itu, inovasi dalam bidang teknologi material dan bioteknologi turut memperkuat penerapan ekonomi sirkular.
Material baru seperti bioplastik, serat alami terbarukan, dan bahan komposit hasil daur ulang kini menjadi alternatif yang layak secara ekonomi dan ramah lingkungan. Industri yang mampu mengadopsi inovasi ini berpotensi meningkatkan daya saing sekaligus memperluas pasar ke segmen hijau yang tumbuh pesat secara global.

5. Peluang Kebijakan: Ekonomi Hijau dan Insentif Produktivitas

Dari sisi kebijakan, momentum global menuju ekonomi hijau memberikan kesempatan strategis bagi negara berkembang, termasuk Indonesia.Kebijakan seperti carbon pricing, green financing, dan extended producer responsibility (EPR) mendorong perusahaan untuk berinovasi dan memperbaiki rantai nilai mereka. Jika diintegrasikan dengan kebijakan produktivitas nasional, insentif hijau dapat menjadi motor peningkatan efisiensi industri.

Sebagai contoh, program green tax incentives atau super deduction untuk investasi efisiensi energi dapat menurunkan beban biaya awal yang selama ini menjadi hambatan utama penerapan sistem sirkular. Di sisi lain, pembangunan eco-industrial park dan inisiatif Resource Efficient and Cleaner Production (RECP) yang didorong UNIDO dapat menjadi laboratorium kebijakan bagi penerapan konsep ini secara lebih luas.

6. Peluang Ekonomi dan Sosial: Penciptaan Nilai dan Lapangan Kerja Hijau

Ekonomi sirkular tidak hanya menawarkan efisiensi ekonomi, tetapi juga penciptaan nilai sosial yang inklusif.
Sektor daur ulang, perbaikan produk, dan pengolahan limbah berpotensi menciptakan lapangan kerja baru bagi kelompok masyarakat dengan keterampilan menengah. Menurut estimasi UNIDO, transisi sirkular dapat menghasilkan jutaan green jobs di sektor pengelolaan limbah, energi biomassa, dan logistik material.

Di Indonesia, potensi ini dapat dimanfaatkan melalui penguatan rantai nilai lokal dan kolaborasi antara industri besar dan sektor informal. Dengan pengaturan kelembagaan yang tepat, pekerja sektor informal daur ulang dapat menjadi bagian dari ekosistem produktif yang lebih aman, terlatih, dan bernilai ekonomi tinggi.

7. Arah Transformasi ke Depan

Keberhasilan implementasi ekonomi sirkular bergantung pada kemampuan negara dan pelaku industri mengubah tantangan menjadi peluang produktif. Investasi dalam teknologi dan SDM harus dilihat sebagai bagian dari strategi produktivitas jangka panjang, bukan sekadar biaya transisi. Selain itu, kolaborasi lintas sektor — antara pemerintah, dunia usaha, lembaga riset, dan masyarakat — menjadi prasyarat agar sistem ekonomi sirkular dapat berfungsi secara penuh dan berkelanjutan.

Dengan dukungan kebijakan yang adaptif dan visi pembangunan hijau yang konsisten, ekonomi sirkular dapat menjadi fondasi bagi produktivitas industri yang resilien, efisien, dan berkeadilan. Transisi ini bukan hanya soal menjaga lingkungan, tetapi tentang menciptakan sistem ekonomi yang mampu bertahan, berinovasi, dan tumbuh dalam batas-batas planet yang sehat.

 

Arah Strategis untuk Indonesia

Bagi Indonesia, ekonomi sirkular bukan sekadar respons terhadap isu lingkungan global, tetapi strategi pembangunan ekonomi yang berorientasi produktivitas jangka panjang. Dengan kekayaan sumber daya alam yang besar, populasi produktif yang terus tumbuh, dan tekanan terhadap kapasitas lingkungan yang meningkat, transisi menuju model ekonomi yang lebih efisien dan berketahanan menjadi keharusan strategis.

Laporan UNIDO (2023) menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin ekonomi sirkular di kawasan Asia Tenggara, asalkan mampu mengintegrasikan prinsip sirkularitas ke dalam kebijakan industri, energi, dan sumber daya manusia secara terkoordinasi.

1. Integrasi Ekonomi Sirkular dalam Kebijakan Produktivitas Nasional

Langkah pertama adalah menjadikan ekonomi sirkular sebagai komponen eksplisit dari kebijakan produktivitas nasional.
Rencana Induk Produktivitas Nasional 2025–2029 telah menempatkan efisiensi sumber daya dan inovasi hijau sebagai pilar utama peningkatan Total Factor Productivity (TFP).
Dengan memperkuat koneksi antara efisiensi energi, pengelolaan limbah industri, dan inovasi teknologi, ekonomi sirkular dapat menjadi instrumen utama untuk mewujudkan produktivitas yang berkelanjutan.

Kebijakan produktivitas yang berbasis sirkularitas tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan tersebut tidak mengorbankan sumber daya masa depan. Hal ini selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan visi Indonesia Emas 2045, yang menekankan keseimbangan antara daya saing industri dan ketahanan ekologis nasional.

2. Membangun Infrastruktur dan Ekosistem Industri Hijau

Implementasi ekonomi sirkular membutuhkan infrastruktur pendukung yang kuat. Indonesia perlu mempercepat pembangunan zona industri hijau (eco-industrial parks) di berbagai daerah, di mana industri dapat saling memanfaatkan sumber daya, energi, dan limbah secara efisien. Model seperti ini sudah berhasil diterapkan di berbagai negara — misalnya Kalundborg Symbiosis di Denmark — dan kini mulai diadaptasi di kawasan industri seperti Kawasan Ekonomi Khusus Batam dan Jababeka.

Selain itu, perlu dikembangkan pusat inovasi sirkular (Circular Innovation Hubs) yang mempertemukan industri, akademisi, dan pemerintah dalam merancang solusi teknologi baru. Pusat ini berfungsi sebagai ruang riset terapan untuk mengembangkan teknologi daur ulang material, inovasi desain produk, serta platform digital untuk pelacakan sumber daya (resource traceability).

Dengan membangun ekosistem semacam ini, Indonesia dapat mempercepat penciptaan rantai nilai industri yang lebih efisien, berdaya saing, dan rendah karbon fondasi penting bagi produktivitas masa depan.

3. Insentif Fiskal dan Pembiayaan Hijau untuk Transformasi Industri

Transisi menuju ekonomi sirkular tidak dapat berjalan tanpa dukungan finansial yang memadai. Pemerintah perlu memperkuat instrumen insentif fiskal dan pembiayaan hijau agar industri memiliki dorongan ekonomi untuk berinovasi.Kebijakan seperti green tax incentives, super deduction tax untuk investasi efisiensi energi, serta pembiayaan berbiaya rendah melalui green bonds dapat membantu perusahaan menutupi biaya awal transformasi digital dan sirkular.

Selain itu, lembaga keuangan publik seperti Bappenas dan OJK dapat memperluas skema Sustainable Finance Roadmap untuk mencakup proyek daur ulang, pengolahan limbah, dan produksi energi terbarukan di tingkat industri kecil dan menengah.
Dengan cara ini, transformasi sirkular menjadi bukan hanya agenda lingkungan, tetapi juga strategi investasi produktif nasional.

4. Penguatan Kapasitas SDM dan Budaya Industri Sirkular

Penerapan ekonomi sirkular hanya akan berhasil jika didukung oleh tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan pemahaman baru.
Pemerintah bersama industri dan lembaga pendidikan perlu memperluas program vokasi hijau (green vocational training) yang mengajarkan keterampilan seperti pengelolaan limbah industri, audit energi, desain produk berkelanjutan, dan analisis siklus hidup (Life Cycle Assessment).

Selain aspek teknis, diperlukan perubahan budaya industri — dari orientasi jangka pendek berbasis volume menuju orientasi nilai jangka panjang berbasis efisiensi dan inovasi. Program sertifikasi sirkular untuk manajer dan teknisi industri dapat membantu membangun kesadaran bahwa produktivitas modern tidak diukur dari seberapa banyak yang diproduksi, melainkan seberapa sedikit sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan nilai yang sama atau lebih tinggi.

5. Kolaborasi Multi-Pihak dan Tata Kelola Terpadu

Ekonomi sirkular memerlukan koordinasi lintas sektor yang kuat. Kementerian Perindustrian, Lingkungan Hidup, dan Ketenagakerjaan perlu bekerja dalam satu kerangka kebijakan terpadu, bersama pemerintah daerah dan sektor swasta. Kemitraan publik–swasta (public–private partnership) dapat menjadi instrumen efektif dalam memperluas investasi teknologi dan mempercepat transfer pengetahuan.

Selain itu, kerja sama internasional melalui UNIDO, OECD, dan ASEAN Circular Economy Framework dapat memberikan akses terhadap teknologi bersih, sumber pendanaan, serta standar industri hijau global. Dengan memperkuat tata kelola kolaboratif ini, Indonesia dapat mempercepat adopsi prinsip sirkular di seluruh rantai nilai industri nasional.

6. Ekonomi Sirkular sebagai Pilar Produktivitas Masa Depan

Secara strategis, ekonomi sirkular bukan sekadar kebijakan lingkungan, tetapi pondasi produktivitas masa depan. Ketika efisiensi sumber daya menjadi bagian dari sistem industri, daya saing nasional akan meningkat bukan karena eksploitasi sumber daya baru, tetapi karena kemampuan menciptakan nilai dari sumber daya yang sama secara berulang. Model ini menjadikan produktivitas Indonesia lebih tangguh terhadap krisis global baik akibat fluktuasi harga bahan baku, perubahan iklim, maupun tekanan pasar internasional terhadap praktik industri hijau.

Jika arah strategis ini dijalankan secara konsisten, Indonesia memiliki peluang nyata untuk menjadi pusat produksi sirkular di Asia Tenggara, dengan industri yang tidak hanya tumbuh cepat, tetapi juga tumbuh cerdas dan berkelanjutan.

 

Ekonomi sirkular tidak lagi dapat dipandang sebagai konsep alternatif, tetapi sebagai keharusan strategis bagi industri dan negara yang ingin tumbuh secara berkelanjutan. Paradigma ini menawarkan jalan keluar dari dilema klasik antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan, dengan mengubah cara nilai ekonomi diciptakan — bukan dari volume eksploitasi sumber daya, tetapi dari kemampuan mempertahankan nilai material, energi, dan produk selama mungkin dalam siklus ekonomi.

Bagi Indonesia, penerapan prinsip ekonomi sirkular memiliki makna yang lebih luas. Ia bukan hanya bagian dari kebijakan lingkungan, tetapi juga instrumen produktivitas nasional. Ketika efisiensi sumber daya, inovasi desain, dan kolaborasi industri diterapkan secara sistemik, maka output ekonomi meningkat tanpa harus menambah tekanan terhadap sumber daya alam.
Dengan kata lain, pertumbuhan dapat dicapai melalui kecerdasan penggunaan sumber daya, bukan melalui ekstensifikasi eksploitasi.

Hasil analisis UNIDO menunjukkan bahwa negara yang lebih cepat mengadopsi praktik sirkular cenderung memiliki Total Factor Productivity (TFP) yang lebih tinggi dan ketahanan industri yang lebih baik terhadap guncangan global. Indonesia, dengan potensi demografis dan kapasitas industrinya, memiliki peluang untuk menempuh jalur yang sama, asalkan transformasi ini diiringi oleh reformasi kelembagaan, peningkatan kompetensi SDM, dan dukungan kebijakan fiskal yang adaptif.

Transformasi menuju ekonomi sirkular juga berimplikasi sosial.
Model ini mampu menciptakan lapangan kerja baru di bidang daur ulang, perbaikan produk, teknologi material, dan logistik hijau.
Dengan memadukan strategi industri hijau, ekonomi digital, dan pengembangan keterampilan teknis, Indonesia dapat menumbuhkan ekonomi produktif yang inklusif dan berketahanan.

Lebih dari sekadar efisiensi, ekonomi sirkular membawa visi baru tentang produktivitas: bahwa kemajuan tidak diukur dari seberapa banyak yang dihasilkan, melainkan seberapa efisien dan berkelanjutan proses penciptaan nilai tersebut. Dalam konteks Visi Indonesia Emas 2045, paradigma ini menjadi fondasi bagi pembangunan industri yang tangguh, adil, dan ramah lingkungan. Membangun ekonomi sirkular berarti membangun masa depan yang efisien dan bertanggung jawab masa depan di mana produktivitas dan keberlanjutan berjalan seiring, dan kemajuan ekonomi tidak lagi harus dibayar dengan kerusakan ekologis. Inilah arah baru produktivitas Indonesia: tumbuh cerdas, berinovasi hijau, dan berdaya saing global.

 

Refrensi:

United Nations Industrial Development Organization. (2023). Circular economy: A new paradigm for sustainable industrial development. Vienna: UNIDO.
United Nations Industrial Development Organization. (2021). Resource Efficient and Cleaner Production (RECP) Programme: Global assessment report. Vienna: UNIDO.
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2023). Making Indonesia 4.0: Peta Jalan Industri Nasional. Jakarta: Kementerian Perindustrian.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2024). Rencana Induk Produktivitas Nasional 2025–2029. Jakarta: Kemenko Perekonomian.
Bappenas. (2022). Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular Indonesia (RANES) 2023–2040. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
Organisation for Economic Co-operation and Development. (2022). Global lessons for circular economy transition in emerging economies. Paris: OECD Publishing.

Dalam dua dekade terakhir, transformasi digital telah menjadi salah satu penentu utama dinamika ekonomi global. Digitalisasi mengubah cara perusahaan memproduksi, mendistribusikan, dan berinteraksi dengan pasar. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, proses ini bukan sekadar adaptasi terhadap kemajuan teknologi, tetapi pergeseran struktural yang menentukan arah pertumbuhan jangka panjang.

Transformasi digital menghadirkan dua peluang besar. Pertama, digitalisasi mampu meningkatkan efisiensi proses produksi dan pengambilan keputusan melalui otomatisasi dan analisis data real time. Kedua, ia membuka ruang partisipasi ekonomi yang lebih luas, memungkinkan pelaku usaha skala kecil mengakses pasar dan sumber daya yang sebelumnya hanya dapat dijangkau oleh korporasi besar.

Namun, untuk Indonesia, digitalisasi bukan sekadar tren global, melainkan tulang punggung produktivitas nasional di masa depan.
Pertumbuhan ekonomi yang selama ini didorong oleh ekspansi input, tenaga kerja dan investasi fisik mulai menghadapi batas struktural. Dalam konteks tersebut, peningkatan Total Factor Productivity (TFP) melalui teknologi digital menjadi strategi utama untuk mempertahankan momentum pertumbuhan dan memperbaiki kualitas output ekonomi.

Laporan World Bank (2023) menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan produktivitas di negara-negara ASEAN, terutama di sektor manufaktur dan jasa. Namun, kontribusi serupa di Indonesia masih tergolong moderat, disebabkan oleh kesenjangan adopsi teknologi, ketimpangan infrastruktur digital, serta disparitas keterampilan tenaga kerja.
Kondisi ini menjadikan kajian empiris tentang digitalisasi dan produktivitas di Indonesia sangat relevan, baik secara akademik maupun kebijakan.

Penelitian terbaru yang diterbitkan oleh Springer (2024) berupaya menjawab pertanyaan penting tersebut: sejauh mana transformasi digital berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas di Indonesia, dan faktor apa yang menentukan keberhasilannya?
Dengan menggunakan data panel lintas sektor dan pendekatan ekonometrika, studi ini menemukan bahwa adopsi teknologi digital memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas perusahaan, meski dampaknya bervariasi tergantung pada tingkat kesiapan teknologi, ukuran perusahaan, dan kapasitas sumber daya manusia.

Temuan ini memberikan dasar empiris yang kuat bahwa digitalisasi bukan hanya alat bantu operasional, tetapi penggerak fundamental bagi pertumbuhan ekonomi yang efisien dan inklusif.
Lebih dari itu, hasil penelitian ini juga menegaskan perlunya kebijakan yang menempatkan transformasi digital dalam kerangka produktivitas nasional bukan sekadar strategi modernisasi industri.

Oleh karena itu, artikel ini akan membahas secara ringkas hubungan antara digitalisasi dan produktivitas di Indonesia, menyoroti hasil temuan utama penelitian tersebut, serta menggali arah kebijakan yang diperlukan agar manfaat transformasi digital dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan di seluruh lapisan ekonomi nasional.

 

Temuan Empiris Utama: Hubungan Digitalisasi dan Produktivitas

Penelitian Springer (2024) menyajikan bukti kuat bahwa digitalisasi berperan signifikan dalam meningkatkan produktivitas perusahaan di Indonesia. Berdasarkan analisis data panel lintas sektor industri, ditemukan bahwa perusahaan yang mengadopsi teknologi digital mengalami pertumbuhan produktivitas yang lebih tinggi secara konsisten dibandingkan dengan yang belum melakukan transformasi.

Korelasi positif ini terlihat jelas pada sektor manufaktur, logistik, jasa keuangan, dan perdagangan, di mana digitalisasi memiliki dampak langsung terhadap efisiensi rantai pasok, pengendalian biaya operasional, serta kecepatan pengambilan keputusan.
Dalam konteks manufaktur, adopsi Internet of Things (IoT) dan sistem produksi otomatis terbukti mampu mengurangi waktu henti produksi (downtime) serta meningkatkan akurasi penggunaan bahan baku.
Sementara di sektor jasa keuangan, penerapan teknologi analitik dan cloud computing mempercepat proses verifikasi transaksi serta menurunkan biaya administrasi hingga dua digit persentase.

Menariknya, efek digitalisasi tidak bersifat linier. Studi menemukan bahwa manfaat produktivitas dari digitalisasi baru terasa signifikan setelah perusahaan mencapai tingkat kematangan digital tertentu. Pada tahap awal, perusahaan seringkali menghadapi peningkatan biaya investasi baik untuk infrastruktur, pelatihan, maupun integrasi sistem sehingga dampak terhadap produktivitas bersifat lambat.

Namun, ketika adopsi teknologi sudah menyatu dengan proses bisnis dan budaya organisasi, terjadi lonjakan efisiensi yang substansial. Fenomena ini dikenal sebagai delayed productivity effect dan merupakan karakteristik umum dalam fase transisi digital di negara berkembang.

Selain itu, penelitian juga mengonfirmasi adanya perbedaan dampak berdasarkan skala perusahaan.
Perusahaan besar dan menengah dengan struktur organisasi mapan serta akses pendanaan yang kuat memperoleh manfaat produktivitas lebih besar. Sebaliknya, UMKM menghadapi hambatan signifikan dalam memanfaatkan potensi digitalisasi, terutama karena keterbatasan modal, minimnya literasi digital, serta rendahnya kemampuan integrasi sistem.

Sebagian besar UMKM hanya menggunakan teknologi digital untuk fungsi dasar seperti pemasaran atau komunikasi, bukan untuk otomasi proses produksi atau analisis data. Akibatnya, peningkatan produktivitas yang dihasilkan bersifat terbatas dan belum menciptakan dampak agregat yang berarti bagi perekonomian nasional.

Riset juga menemukan perbedaan antarwilayah yang cukup tajam. Perusahaan di wilayah Jawa dan sebagian Sumatra yang memiliki infrastruktur internet dan logistik lebih baik menunjukkan peningkatan produktivitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah timur Indonesia. Kesenjangan infrastruktur ini memperkuat kesimpulan bahwa digitalisasi dan produktivitas tidak dapat dipisahkan dari konteks spasial dan kelembagaan. Tanpa pemerataan akses teknologi dan pelatihan, transformasi digital berpotensi memperdalam ketimpangan produktivitas antarwilayah.

Dari sisi tenaga kerja, penelitian menyoroti pentingnya kapasitas adaptif organisasi dan kompetensi SDM.Perusahaan yang memiliki tenaga kerja dengan keterampilan digital menengah–tinggi (misalnya operator sistem data, analis produksi, atau programmer) menunjukkan peningkatan produktivitas lebih besar dibandingkan yang masih bergantung pada tenaga kerja manual. Hal ini menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar investasi teknologi, melainkan transformasi pengetahuan. Produktivitas baru muncul ketika teknologi dipadukan dengan kemampuan manusia untuk menggunakannya secara efektif

Temuan empiris ini memberikan pelajaran penting:

• Transformasi digital bukan proses yang seragam, melainkan proses evolutif yang membutuhkan waktu, pembelajaran organisasi, dan dukungan kelembagaan.
• Manfaatnya tidak datang otomatis dari investasi teknologi, tetapi dari kombinasi antara kesiapan SDM, inovasi manajerial, dan tata kelola digital yang baik.

Secara keseluruhan, hasil studi ini menunjukkan bahwa digitalisasi berkontribusi nyata terhadap peningkatan produktivitas di Indonesia, namun efeknya masih belum merata. Kesenjangan antarperusahaan, sektor, dan wilayah menandakan perlunya pendekatan kebijakan yang lebih terarah agar transformasi digital benar-benar menjadi kekuatan produktif bagi seluruh pelaku ekonomi nasional.

 

Analisis Kontekstual: Dimensi Sumber Daya Manusia dan Teknologi

Transformasi digital tidak dapat dilepaskan dari dua dimensi utama: kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan ketersediaan teknologi. Kedua faktor ini berperan sebagai prasyarat sekaligus penggerak utama produktivitas di era digital. Tanpa tenaga kerja yang siap dan infrastruktur teknologi yang memadai, investasi digital hanya akan menghasilkan modernisasi semu — bukan peningkatan efisiensi yang nyata.

1. Kapasitas Sumber Daya Manusia sebagai Faktor Penentu

Penelitian Springer (2024) menegaskan bahwa kualitas SDM memiliki efek moderasi yang kuat dalam hubungan antara digitalisasi dan produktivitas.
Perusahaan yang memiliki tenaga kerja dengan kompetensi digital menengah hingga tinggi mampu mengubah investasi teknologi menjadi efisiensi operasional dan peningkatan nilai tambah.
Sebaliknya, di perusahaan yang masih mengandalkan keterampilan konvensional, dampak positif digitalisasi menjadi terbatas.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa transformasi digital sejatinya adalah transformasi kompetensi.
Peningkatan produktivitas tidak terjadi karena perangkat digital itu sendiri, melainkan karena manusia yang mampu mengelolanya dengan efektif.
Hal ini menjelaskan mengapa investasi pada pelatihan digital, sertifikasi profesi, dan pendidikan vokasi berbasis teknologi menjadi semakin strategis bagi pertumbuhan industri nasional.

Sayangnya, laporan tersebut juga menemukan adanya ketimpangan signifikan dalam kesiapan tenaga kerja antarwilayah dan antarlevel industri. Tenaga kerja di wilayah perkotaan dan perusahaan besar cenderung lebih siap secara digital dibandingkan dengan tenaga kerja di sektor tradisional, terutama manufaktur kecil dan industri berbasis sumber daya. Ketimpangan ini menimbulkan kesenjangan produktivitas yang semakin melebar situasi yang hanya bisa diatasi melalui kebijakan pengembangan keterampilan digital secara sistematis dan inklusif.

2. Infrastruktur dan Akses Teknologi

Dari sisi teknologi, penelitian menyoroti peran penting investasi dalam infrastruktur digital dan aset teknologi informasi.
Perusahaan dengan akses terhadap konektivitas internet stabil, perangkat keras modern, dan sistem manajemen data terintegrasi memiliki produktivitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang masih beroperasi secara manual.

Investasi dalam Information and Communication Technology (ICT capital) terbukti memiliki kontribusi besar terhadap efisiensi proses produksi dan koordinasi antarunit bisnis. Teknologi seperti Enterprise Resource Planning (ERP), data analytics, dan cloud computing memungkinkan perusahaan mengurangi waktu pengambilan keputusan, menekan biaya inventori, serta meningkatkan ketepatan rantai pasok.

Namun, penelitian juga menekankan bahwa tingkat kesiapan teknologi antarperusahaan di Indonesia masih sangat beragam.
Sektor keuangan, telekomunikasi, dan logistik menunjukkan tingkat digitalisasi tinggi, sedangkan sektor pertanian dan manufaktur kecil masih tertinggal. Hal ini mencerminkan adanya “digital divide” yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga kelembagaan. Banyak pelaku industri kecil belum memiliki infrastruktur dasar seperti sistem komputerisasi manajemen atau data digital yang terdokumentasi dengan baik.

3. Sinergi SDM dan Teknologi sebagai Sumber Produktivitas Baru

Hubungan antara manusia dan teknologi bukan hubungan substitusi, melainkan komplementer.
Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas paling optimal terjadi ketika investasi teknologi disertai dengan penguatan kapasitas manusia. Perusahaan yang menyeimbangkan kedua aspek ini — teknologi dan pelatihan — menunjukkan peningkatan Total Factor Productivity (TFP) yang lebih cepat dibandingkan mereka yang hanya fokus pada salah satunya.

Dengan demikian, strategi digitalisasi yang berorientasi produktivitas harus menempatkan pengembangan keterampilan digital sebagai bagian dari investasi teknologi itu sendiri. Program reskilling dan upskilling tidak boleh dianggap sebagai pelengkap, melainkan inti dari kebijakan transformasi industri.

4. Implikasi untuk Pembangunan Produktivitas Nasional

Dari hasil analisis kontekstual ini, dapat disimpulkan bahwa produktivitas nasional di era digital bergantung pada kemampuan Indonesia untuk mengintegrasikan teknologi dan kompetensi manusia dalam satu ekosistem kebijakan. Kebijakan digital nasional yang hanya menekankan infrastruktur tanpa memperhatikan kapasitas SDM berisiko menciptakan ketimpangan baru, sementara strategi pengembangan tenaga kerja tanpa dukungan teknologi akan kehilangan relevansi terhadap kebutuhan industri masa depan.

Oleh karena itu, arah kebijakan transformasi digital Indonesia perlu menekankan tiga hal pokok:

1. Pemerataan literasi digital melalui pendidikan formal dan pelatihan industri;

2. Peningkatan akses terhadap teknologi dan infrastruktur digital bagi sektor kecil-menengah;

3. Integrasi antara inovasi teknologi dan peningkatan kapasitas manusia dalam kebijakan produktivitas nasional.

Ketiganya akan menjadi dasar bagi pertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan, sekaligus memastikan bahwa transformasi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi ekonomi, tetapi juga memperluas inklusivitas sosial dan kesempatan kerja produktif di seluruh wilayah Indonesia.

 

Implikasi Kebijakan: Membangun Ekosistem Digital Produktif

Transformasi digital telah terbukti menjadi pendorong efisiensi dan inovasi di tingkat perusahaan. Namun, untuk memastikan bahwa dampak positif ini meluas ke seluruh perekonomian, diperlukan ekosistem digital nasional yang terintegrasi dan produktif. Ekosistem tersebut tidak hanya mencakup teknologi dan infrastruktur, tetapi juga regulasi, insentif, dan tata kelola yang mendorong kolaborasi lintas sektor.

1. Inklusi Digital sebagai Dasar Kebijakan Produktivitas

Penelitian menunjukkan bahwa salah satu hambatan utama produktivitas digital di Indonesia adalah ketimpangan akses dan adopsi teknologi antarwilayah dan antar-skala usaha.
Karena itu, langkah pertama adalah memastikan inklusi digital menjadi bagian inti dari kebijakan produktivitas nasional.
Pemerataan konektivitas internet, akses terhadap data, dan kemampuan penggunaan teknologi digital harus dipandang sebagai hak produktif setiap pelaku ekonomi, bukan sekadar fasilitas tambahan.

Program seperti Desa Digital, 100 Smart Cities, dan Ekosistem UMKM Go Digital perlu diintegrasikan dalam kerangka kebijakan produktivitas nasional, dengan fokus pada hasil ekonomi (output) bukan hanya jumlah pelaku yang terhubung secara digital.
Pendekatan berbasis hasil ini memastikan digitalisasi benar-benar berkontribusi pada peningkatan efisiensi, bukan hanya pada angka adopsi teknologi.

2. Penguatan Kapasitas SDM Digital dan Kelembagaan Industri

Kualitas sumber daya manusia tetap menjadi faktor kunci keberhasilan transformasi digital.
Kebijakan produktivitas perlu mengintegrasikan program pelatihan digital berskala nasional yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan.
Program seperti Digital Talent Scholarship dan SMK Pusat Keunggulan perlu diperluas dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik industri, termasuk manufaktur, logistik, dan jasa keuangan.

Selain individu, kapasitas kelembagaan juga perlu diperkuat. Banyak perusahaan, terutama UMKM, belum memiliki sistem manajemen berbasis data yang mampu menampung dan mengolah informasi produktivitas secara real time.
Pemerintah dapat mendorong adopsi sistem ini melalui skema insentif fiskal untuk digitalisasi, misalnya potongan pajak bagi perusahaan yang berinvestasi dalam sistem ERP atau otomasi produksi.

3. Penguatan Infrastruktur dan Integrasi Teknologi Nasional

Ketersediaan infrastruktur digital yang merata menjadi fondasi bagi produktivitas berbasis teknologi.
Kebijakan perlu diarahkan untuk mempercepat pembangunan jaringan internet berkecepatan tinggi di luar Pulau Jawa, memperluas pusat data nasional (data centers), serta memastikan keamanan siber yang mendukung aktivitas bisnis digital.

Selain aspek fisik, integrasi antarplatform dan antarinstansi juga krusial.
Sistem digital pemerintah dan industri harus saling terhubung agar aliran data dan proses bisnis lebih efisien.
Konsep interoperability atau kemampuan sistem yang berbeda untuk berbagi dan memanfaatkan data bersama menjadi syarat penting dalam membangun ekosistem produktivitas digital yang inklusif.

4. Insentif Inovasi dan Investasi Teknologi Lokal

Hasil penelitian juga menegaskan pentingnya dukungan terhadap riset dan inovasi domestik.
Selama ini, sebagian besar teknologi yang digunakan di industri Indonesia masih berasal dari luar negeri, yang menyebabkan ketergantungan teknologi dan aliran nilai tambah keluar dari ekonomi nasional.
Untuk mengubah situasi ini, pemerintah perlu memperkuat National Research and Innovation Agency (BRIN) dan mendorong kemitraan riset antara perguruan tinggi dan sektor industri.

Skema seperti innovation voucher atau public–private co-funding dapat membantu perusahaan, terutama menengah dan kecil, melakukan eksperimen digital dengan risiko finansial yang terkendali.
Selain itu, kebijakan fiskal yang ramah terhadap investasi teknologi seperti super deduction tax untuk riset dan pelatihan  akan mempercepat proses modernisasi industri.

5. Kolaborasi Lintas Sektor untuk Produktivitas Nasional

Transformasi digital tidak bisa diserahkan pada pasar semata. Diperlukan koordinasi lintas kementerian dan sektor agar kebijakan produktivitas digital berjalan konsisten.
Kementerian Perindustrian, Kominfo, dan Ketenagakerjaan perlu berbagi peran dalam satu kerangka strategis yang menautkan inovasi, tenaga kerja, dan efisiensi industri.

Selain itu, kolaborasi antara sektor publik dan swasta harus diarahkan untuk membangun Digital Productivity Alliances platform kolaboratif di mana pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas teknologi bekerja bersama mengembangkan standar dan solusi produktivitas digital.
Langkah ini akan memastikan bahwa transformasi digital tidak hanya menguntungkan perusahaan besar, tetapi juga membuka ruang bagi partisipasi inklusif dari sektor menengah dan mikro.

6. Digitalisasi Sebagai Pilar Reformasi Produktivitas Nasional

Pada akhirnya, digitalisasi bukan sekadar alat efisiensi, tetapi strategi pembangunan nasional.
Kebijakan produktivitas di era digital harus mampu menggeser paradigma pembangunan ekonomi dari berbasis sumber daya alam menuju berbasis inovasi dan pengetahuan. Transformasi digital yang dikelola dengan baik dapat mempercepat transisi ini dengan menciptakan rantai nilai baru, memperkuat ekspor jasa berbasis teknologi, dan mendorong penciptaan lapangan kerja berkualitas tinggi.

Dengan arah kebijakan yang terukur, inklusif, dan kolaboratif, Indonesia berpotensi menjadikan transformasi digital sebagai sumber utama pertumbuhan produktivitas nasional, bukan sekadar agenda modernisasi teknologi.

 

Transformasi digital di Indonesia kini bergerak melampaui sekadar perubahan teknologi. Ia telah menjadi strategi produktivitas nasional, yang menentukan bagaimana perusahaan, tenaga kerja, dan kebijakan publik beradaptasi terhadap ekonomi berbasis pengetahuan. Temuan empiris dari studi Springer (2024) memberikan bukti kuat bahwa adopsi teknologi digital berpengaruh positif terhadap peningkatan produktivitas di berbagai sektor, terutama di industri manufaktur, jasa keuangan, dan logistik.

Namun, dampak digitalisasi tidak bersifat otomatis. Manfaatnya baru terasa optimal ketika perusahaan memiliki kapasitas organisasi dan tenaga kerja yang siap secara digital. Kualitas SDM menjadi faktor pembeda antara digitalisasi yang sekadar simbolik dan yang benar-benar meningkatkan nilai tambah ekonomi. Karena itu, kebijakan produktivitas nasional tidak cukup hanya berfokus pada infrastruktur digital, tetapi juga pada pengembangan keterampilan manusia dan sistem manajemen yang adaptif.

Kesenjangan digital antarwilayah dan antar skala usaha masih menjadi tantangan besar. Tanpa upaya serius dalam pemerataan akses teknologi dan pelatihan digital, transformasi ini berisiko menciptakan produktivitas yang eksklusif hanya dinikmati oleh perusahaan besar dan kawasan maju. Untuk itu, strategi ke depan harus menempatkan inklusivitas digital sebagai pilar utama pembangunan produktivitas nasional, memastikan bahwa UMKM dan wilayah non-perkotaan dapat berpartisipasi dalam ekonomi digital secara bermakna.

Dari sisi kebijakan, transformasi digital perlu dikelola melalui ekosistem yang terintegrasi. Sinergi lintas sektor antara pendidikan, industri, dan riset harus diperkuat agar inovasi teknologi berjalan seiring dengan pengembangan kompetensi tenaga kerja. Selain itu, pemerintah perlu memastikan keberlanjutan investasi dalam riset dan infrastruktur digital agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga produsen pengetahuan dan inovasi.

Pada tingkat makro, digitalisasi menjadi kunci untuk menggerakkan Total Factor Productivity (TFP) — indikator utama yang menentukan daya saing jangka panjang suatu negara. Ketika produktivitas berbasis teknologi dan manusia berjalan beriringan, Indonesia memiliki peluang nyata untuk keluar dari jebakan pertumbuhan moderat dan menuju ekonomi bernilai tambah tinggi.

Dengan arah kebijakan yang konsisten, kolaborasi lintas sektor, dan keberpihakan terhadap inklusi digital, transformasi ini dapat menjadi fondasi bagi pencapaian Visi Indonesia Emas 2045: ekonomi produktif, inovatif, dan berdaya saing global.

 

Refrensi:

S&P Global. (2025, January). Indonesia Manufacturing PMI®: Manufacturing sector starts the year with strong expansion. S&P Global Market Intelligence.
Springer. (2024). Digital transformation and productivity in Indonesia: Empirical evidence and policy implications. Singapore: Springer Nature.
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2023). Making Indonesia 4.0: Peta Jalan Industri Nasional. Jakarta: Kementerian Perindustrian.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2024). Rencana Induk Produktivitas Nasional 2025–2029. Jakarta: Kemenko Perekonomian.