Tantangan Banjir di Era Perubahan Iklim

Perubahan iklim telah meningkatkan frekuensi dan intensitas curah hujan ekstrem di Eropa, sehingga risiko banjir pada sungai-sungai besar yang melintasi beberapa negara, termasuk di kawasan perbatasan Belanda-Jerman, makin tinggi. Sungai-sungai seperti Rhine, Meuse, Ems, Dinkel, dan Vecht, yang mengalir dari Jerman ke Belanda, menuntut adanya kolaborasi lintas negara dalam mengelola risiko banjir. Artikel ini mereview secara kritis paper Cristine Johanna Kuiper (2020), yang menganalisis bagaimana berbagai level institusi—dari Uni Eropa, pemerintah nasional, hingga regional—bekerja sama dalam mengelola risiko banjir sungai lintas batas di kawasan ini123.

Pentingnya Studi: Mengapa Kolaborasi Lintas Negara Jadi Kunci?

Banjir lintas negara tidak bisa dikelola secara sepihak. Setiap tindakan di hulu (Jerman) akan berdampak pada hilir (Belanda), dan sebaliknya. Oleh karena itu, paper ini sangat relevan di tengah tren global yang menuntut kolaborasi antarnegara dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana alam. Selain itu, studi ini menutup kekosongan literatur terkait bagaimana perbedaan tata kelola dan budaya birokrasi mempengaruhi efektivitas manajemen risiko banjir lintas batas.

Kerangka Teoritis: Multilevel Governance dan Cross-Border Cooperation

Konsep Utama

• Flood Management: Melibatkan upaya pencegahan, perlindungan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pasca-banjir.
• Multilevel Governance: Pengelolaan risiko banjir dilakukan secara terintegrasi dari tingkat internasional (UE), nasional (Belanda & Jerman), hingga regional dan lokal.
• Cross-Border Cooperation: Kolaborasi lintas negara sangat penting karena sungai-sungai besar tidak mengenal batas politik, sehingga data, pengalaman, dan strategi harus dibagi bersama demi hasil optimal123.

Regulasi dan Kebijakan: Dari Uni Eropa ke Nasional

1. EU Floods Directive (2007)

Uni Eropa menerapkan EU Floods Directive sebagai kerangka hukum utama. Tujuannya:

• Mengurangi risiko banjir dan dampaknya terhadap manusia, lingkungan, dan ekonomi.
• Mengharuskan negara anggota melakukan preliminary flood risk assessment, membuat flood hazard maps, dan menyusun flood risk management plans yang diperbarui setiap enam tahun.
• Menekankan prinsip solidarity, yaitu negara anggota tidak boleh menerapkan kebijakan yang memperburuk risiko banjir di negara lain123.

2. Implementasi di Belanda

• Multilevel System: Terdiri dari pemerintah pusat, otoritas air nasional, provinsi, 400+ kota, 25 otoritas air regional, dan 25 safety regions.
• Standar Perlindungan Tinggi: Misal, kawasan Randstad memiliki standar perlindungan banjir 1:10.000 tahun, sementara kawasan kurang padat penduduk 1:4.000 tahun.
• Proyek Inovatif: Room for the River—merancang ulang sungai agar mampu menampung volume air lebih besar di masa depan.
• Fokus pada Pencegahan & Adaptasi: Penilaian dan pemeliharaan infrastruktur pertahanan banjir dilakukan setiap lima tahun, dengan penyesuaian terhadap perubahan iklim123.

3. Implementasi di Jerman

• Federal Water Act (Wasserhaushaltsgesetz): Diperbarui untuk menyesuaikan dengan EU Floods Directive.
• Desentralisasi: 16 negara bagian (Länder) memiliki otonomi mengelola 10 distrik DAS utama, termasuk Rhine, Meuse, dan Ems.
• Koordinasi & Solidaritas: Dibentuk Länderarbeitsgruppe Wasser untuk memastikan koordinasi antarnegara bagian dan berbagi data dengan negara tetangga.
• Penilaian Risiko: Peta risiko banjir dibuat untuk area dengan peluang banjir 1:200 hingga 1:100 tahun, diperbarui setiap enam tahun123.

Studi Kasus: Kolaborasi di Sungai Rhine, Meuse, dan Ems

1. Rhine: International Commission for the Protection of the Rhine (ICPR)

• Anggota: Jerman, Belanda, Prancis, Swiss, Austria, Italia, Luksemburg, Belgia, Liechtenstein.
• Target: Mengurangi risiko kerusakan akibat banjir sebesar 25%, menurunkan puncak banjir hingga 70 cm di hilir, dan memperpanjang masa peringatan dini banjir.
• Pendekatan: Jika tindakan regional/lokal berdampak lintas batas, harus ada pertukaran informasi dan koordinasi internasional.
• Adaptasi Iklim: Strategi adaptasi seperti memberi ruang lebih bagi sungai dan menjaga floodplain tetap alami123.

2. Meuse: International Meuse Commission

• Anggota: Prancis, Belgia, Jerman, Belanda, Luksemburg.
• Fokus: Penilaian risiko banjir bersama, koordinasi peta bahaya, dan penekanan pada solidaritas serta keseimbangan ekologi.
• Tujuan: Semua negara anggota wajib bertindak secara adil dan berbagi informasi tentang tindakan yang berdampak lintas batas123.

3. Ems: International Steering Group Ems

• Anggota: Jerman & Belanda.
• Kebijakan: Tidak ada komisi khusus, tetapi ada korespondensi menteri dan kelompok kerja teknis.
• Kolaborasi: Peta risiko banjir dan skenario dibuat bersama, data dikombinasikan untuk memperkirakan dampak banjir lintas batas123.

4. Sungai Kecil: Dinkel, Vecht, Berkel, Oude IJssel

• Organisasi: Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer (GPRW).
• Proyek Nyata: Pembangunan meander di perbatasan sebagai contoh solidaritas dan pengelolaan ekosistem lintas negara.
• Fokus: Tidak hanya pada risiko banjir, tapi juga kualitas air dan keanekaragaman hayati123.

Analisis Angka dan Dampak

• Belanda: Standar perlindungan banjir sangat tinggi—misal, Randstad 1:10.000 tahun, kawasan lain 1:4.000–1:250 tahun. Ada 68 tindakan perlindungan, 12 pencegahan, 28 kesiapsiagaan, dan 8 pemulihan yang diidentifikasi dalam Flood Risk Management Plans nasional.
• Jerman: Peta risiko banjir dibuat untuk area dengan peluang banjir 1:200 hingga 1:100 tahun. Di Nordrhein-Westfalen, semua sungai utama perbatasan (Rhine, Meuse, Ems) telah memiliki peta risiko dan rencana aksi yang spesifik.
• ICPR: Target menurunkan kerusakan banjir sebesar 25% dan menurunkan puncak banjir hingga 70 cm di hilir Rhine.
• GPRW: Kolaborasi regional menghasilkan proyek-proyek nyata yang memperbaiki ekosistem sekaligus mengurangi risiko banjir123.

Nilai Tambah, Kritik, dan Perbandingan

Nilai Tambah:

• Solidaritas Nyata: Prinsip solidaritas UE terbukti efektif dalam mencegah tindakan sepihak yang merugikan negara lain.
• Inovasi Adaptasi: Proyek seperti Room for the River di Belanda dan adaptasi floodplain di Jerman menjadi inspirasi global.
• Pendekatan Multilevel: Integrasi dari tingkat UE, nasional, hingga lokal memastikan solusi lebih kontekstual dan responsif.

Kritik:

• Koordinasi Masih Terbatas: Tidak ada rencana aksi tunggal di tingkat UE; implementasi sangat tergantung pada kebijakan nasional dan regional, sehingga bisa muncul ketidaksinkronan.
• Desentralisasi Jerman: Otonomi Länder membuat implementasi kebijakan tidak selalu seragam, menyulitkan evaluasi efektivitas secara nasional.
• Keterbatasan Data: Penilaian risiko dan peta bahaya sangat bergantung pada kualitas data dan update berkala, yang tidak selalu konsisten antarnegara bagian.

Perbandingan dengan Negara Lain:

• Prancis & Swiss: Terlibat dalam ICPR, tetapi memiliki model tata kelola air yang lebih sentralistik dibanding Jerman.
• Amerika Serikat: Pengelolaan sungai lintas negara bagian (misal, Mississippi) juga menghadapi tantangan koordinasi serupa, namun tanpa kerangka hukum supranasional seperti UE.

Relevansi dan Implikasi ke Depan

• Tren Industri: Manajemen risiko banjir lintas negara menjadi model penting di era perubahan iklim, terutama untuk kawasan delta dan sungai besar dunia.
• Smart Water Management: Integrasi data real-time, IoT, dan pemodelan prediktif sangat potensial untuk meningkatkan respons dan koordinasi lintas batas.
• Peluang Kolaborasi: Model Belanda-Jerman dapat diadopsi di kawasan lain, seperti Mekong (Asia Tenggara) atau Danube (Eropa Timur), yang juga menghadapi tantangan banjir lintas negara.

Menuju Tata Kelola Banjir Lintas Batas yang Efektif

Paper ini menegaskan bahwa pengelolaan risiko banjir sungai lintas negara memerlukan:

• Kerangka hukum supranasional yang kuat (EU Floods Directive).
• Implementasi multilevel yang fleksibel namun terkoordinasi.
• Prinsip solidaritas dan pertukaran data yang konsisten.
• Inovasi adaptasi berbasis ekosistem dan teknologi.

Belanda dan Jerman telah menunjukkan bahwa, meski tantangan birokrasi dan perbedaan sistem pemerintahan tetap ada, kolaborasi lintas batas yang efektif sangat mungkin dilakukan. Studi kasus Rhine, Meuse, Ems, dan sungai kecil lainnya membuktikan pentingnya kerja sama, inovasi, dan adaptasi dalam menghadapi risiko banjir yang semakin kompleks akibat perubahan iklim.

Sumber Artikel 

Cristine Johanna Kuiper (2020). The regulation of flood risk management of transboundary rivers in the Dutch-German border area. University of Twente, Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences, Management, Society & Technology – Bachelor Thesis.

Mengapa Alokasi Air yang Adil Itu Mendesak?

Air adalah sumber daya vital yang semakin langka dan menjadi sumber konflik di banyak negara, terutama di Afrika Selatan yang dikenal sebagai negara dengan distribusi air yang sangat timpang akibat warisan kolonialisme dan apartheid. Artikel “Principles and legal tools for equitable water resource allocation: prioritization in South Africa” karya Barbara van Koppen dkk. (2024) membedah bagaimana strategi nasional dan instrumen hukum di Afrika Selatan berupaya mengatasi ketimpangan akses air, dengan studi kasus konkret di Sabie Sub Catchment, Inkomati–Usuthu Catchment Management Agency (IUCMA)12.

Artikel ini sangat relevan dengan tren global menuju keadilan sosial dan lingkungan, serta menjadi rujukan penting bagi negara-negara berkembang yang menghadapi tantangan serupa. Resensi ini akan mengupas isi paper, mengaitkannya dengan konteks yang lebih luas, serta memberikan analisis kritis dan perbandingan dengan praktik di negara lain.

Konteks Sejarah: Dari Apartheid Menuju Keadilan Air

Warisan Ketidakadilan

Pada masa apartheid, 87% lahan dan sumber air dikuasai minoritas kulit putih, sementara mayoritas kulit hitam dipaksa tinggal di “homelands” yang hanya mencakup 13% wilayah negara, tanpa hak formal atas air bahkan untuk kebutuhan dasar12. Hingga kini, ketimpangan tersebut masih terasa: data tahun 2021 menunjukkan 7% pengguna air terbesar (umumnya perusahaan agribisnis dan industri) menguasai 83% total volume air terdaftar (1.383,67 juta m³/tahun), sementara 30% pengguna terkecil hanya mengakses 0,01% dari total volume12.

Reformasi Hukum dan Strategi Nasional

Pasca 1994, Afrika Selatan mengadopsi Konstitusi baru dan National Water Act (1998) yang menempatkan negara sebagai “custodian” semua sumber daya air, dengan prinsip keadilan sosial dan lingkungan sebagai fondasi123. National Water Resource Strategy (NWRS-2) menegaskan tiga tujuan utama:

• Air mendukung penghapusan kemiskinan dan ketimpangan,
• Air berkontribusi pada ekonomi dan penciptaan lapangan kerja,
• Air dikelola secara berkelanjutan dan adil3.

Prinsip Prioritisasi: Siapa yang Didahulukan?

Urutan Prioritas Alokasi Air

NWRS-2 menetapkan urutan prioritas sebagai berikut123:

1. The Reserve (Hak prioritas tertinggi): mencakup kebutuhan dasar manusia (Basic Human Needs Reserve) dan kebutuhan ekologis (Ecological Reserve).
2. International Obligations (kewajiban internasional).
3. Kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan, penghidupan, dan keadilan ras/gender (umumnya skala kecil-menengah).
4. Strategic Uses (misal: pendinginan pembangkit listrik).
5. Kebutuhan ekonomi skala besar (agribisnis, kehutanan, industri, dll).

Prinsip ini menuntut negara untuk memastikan kebutuhan dasar manusia dan lingkungan selalu dipenuhi terlebih dahulu, bahkan ketika sumber air sangat terbatas.

Studi Kasus: Sabie Sub Catchment, Inkomati–Usuthu

Gambaran Ketimpangan

Sabie Sub Catchment adalah salah satu wilayah paling timpang di Afrika Selatan. Dari 2.213 pengguna air terdaftar, hanya 7% yang menguasai 83% air. Dari seluruh pengguna dengan hak lama (existing lawful use/ELU) sebelum 1998, 97% adalah laki-laki kulit putih. Pada periode 2015–2020, 180 aplikasi penggunaan air baru (baik General Authorization maupun lisensi) mengakses 197 juta m³/tahun, dengan 66% didominasi laki-laki kulit putih dan hanya 33% oleh laki-laki kulit hitam. Perempuan hanya 1% dari total pengguna terdaftar12.

Sementara itu, mayoritas masyarakat pedesaan tidak terdaftar sama sekali karena mereka hanya menggunakan air dalam skala kecil (Schedule One), yang secara hukum tidak wajib didaftarkan. Namun, volume agregat mereka sangat kecil dan sering diabaikan dalam perencanaan12.

Inovasi Operasionalisasi: Tiga Pilar Utama

1. Redefinisi The Reserve: Hak Dasar Air untuk Semua

Masalah Lama

Sebelumnya, Basic Human Needs Reserve hanya diartikan sebagai 25 liter per kapita per hari (lpcd) untuk kebutuhan domestik, sementara kebutuhan produktif (irigasi kecil, ternak, usaha mikro) diabaikan. Volume ini seringkali kurang dari 1% total aliran sungai, dan hanya dihitung untuk masyarakat yang belum terlayani infrastruktur air publik, sehingga banyak yang terpinggirkan12.

Solusi Baru

Draft Water Allocation Plan Sabie mengusulkan redefinisi Reserve sebagai hak minimum prioritas tinggi untuk kebutuhan domestik dan produktif, sesuai Pasal 27 Konstitusi (“hak atas air dan pangan yang cukup”)12. Dengan demikian, Schedule One (penggunaan subsisten) diangkat statusnya menjadi hak konstitusional, bukan sekadar pengecualian administratif.

Studi Kasus Angka

Di Sabie, volume Basic Human Needs Reserve yang dihitung pemerintah umumnya <1% dari total aliran sungai, kecuali satu wilayah di dekat Kruger National Park yang mencapai 10%12. Namun, kebutuhan domestik dan produktif masyarakat sebenarnya jauh melebihi angka ini, terutama di musim kemarau.

2. Pengakuan Hak Adat atas Air (Customary Water Tenure)

Tantangan Legal Pluralism

Di “homelands”, sistem hak air adat masih hidup, di mana komunitas berbagi dan mengatur air secara kolektif berdasarkan norma lokal. Namun, selama ini hak-hak ini dipandang “ilegal” atau “tidak formal” oleh negara dan sering dikesampingkan saat terjadi konflik dengan pengguna air besar (perkebunan, perusahaan, taman nasional)124.

Inovasi Sabie

Draft Water Allocation Plan mengusulkan pengakuan formal hak air adat, dengan negara sebagai pemegang lisensi kolektif untuk melindungi kepentingan komunitas saat “sharing out” air dengan pihak luar (misal, perkebunan hutan komersial di hulu atau taman nasional di hilir)12. Ini berarti, ketika terjadi persaingan air, hak masyarakat adat diutamakan dibanding pengguna besar yang selama ini dominan.

Studi Kasus Praktik

Contoh nyata: Komite Sungai di Tanzania (Komakech, 2021) menunjukkan keberhasilan “sharing out” air antarkomunitas secara adil, diakui oleh otoritas negara tanpa harus menghapus sistem adat4. Di Sabie, pengakuan ini akan memperkuat posisi masyarakat adat dalam negosiasi dengan pengguna air besar.

3. General Authorizations: Mengatasi Diskriminasi Administratif

Masalah Perizinan

Sistem lisensi air di Afrika Selatan sangat birokratis dan mahal, sehingga tidak terjangkau oleh petani kecil, perempuan, atau kelompok rentan. Akibatnya, mereka sering “dikriminalisasi” hanya karena menggunakan air untuk kebutuhan dasar dan produktif125.

Solusi Sabie

Sabie Sub Catchment mengusulkan penggunaan General Authorizations untuk kelompok kecil-menengah, sehingga mereka tidak perlu melalui proses lisensi yang rumit, cukup dengan registrasi sederhana. Dari 180 aplikasi penggunaan air 2015–2019, lebih dari separuh direkomendasikan menggunakan General Authorization12.

Tantangan dan Kritik

1. “Green Apartheid”: Konflik Hak Lingkungan vs Sosial

Penetapan Ecological Reserve seringkali dimanfaatkan oleh taman nasional dan industri wisata elit untuk mengklaim prioritas aliran air “pristine”, padahal mereka juga menggunakan air untuk kebutuhan domestik, kolam renang, dan turis. Sementara masyarakat adat di hulu justru diminta membatasi penggunaan air mereka, bahkan untuk kebutuhan dasar12. Ironisnya, satu rumah di kawasan elit bisa punya kolam renang, sementara 100 orang di desa berbagi satu keran umum.

2. Ketidakpastian Data dan Monitoring

Penentuan volume Reserve (baik ekologis maupun kebutuhan dasar) masih sering didasarkan pada model yang tidak akurat, sehingga keputusan alokasi bisa sangat arbitrer. Monitoring dan penegakan hukum juga masih lemah, terutama di wilayah pedesaan dan “homelands”12.

3. Kendala Infrastruktur dan Sosialisasi

Banyak air yang sudah “di-set aside” untuk kelompok rentan tidak bisa dimanfaatkan karena tidak ada akses lahan, infrastruktur, atau informasi bagi calon penerima manfaat5. Ini menunjukkan bahwa reformasi hukum harus diiringi investasi pada infrastruktur dan edukasi.

Perbandingan dan Relevansi Global

Prinsip prioritisasi dan pengakuan hak air adat di Afrika Selatan sangat relevan untuk negara-negara berkembang lain yang menghadapi dualisme formal-informal dalam tata kelola air, misal di Asia Selatan, Amerika Latin, dan sebagian besar Afrika Sub-Sahara124. Pengalaman Tanzania dalam mengakui komite sungai antarkomunitas sebagai bagian dari sistem nasional adalah contoh positif yang bisa diadopsi4.

Kesimpulan: Menuju Keadilan Air yang Inklusif

Paper ini menawarkan kerangka kerja yang konkret dan actionable untuk mewujudkan keadilan air di negara dengan sejarah ketimpangan ekstrem. Tiga inovasi utama—redefinisi Reserve, pengakuan hak air adat, dan General Authorizations—mampu memperkuat posisi kelompok rentan dan mendorong distribusi air yang lebih adil. Namun, tantangan implementasi (data, monitoring, infrastruktur) masih besar dan membutuhkan komitmen lintas sektor.

Nilai Tambah dan Saran

• Untuk pembuat kebijakan: Penting untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ini dalam kebijakan nasional dan daerah, serta memperkuat kapasitas monitoring dan penegakan hukum.
• Untuk peneliti: Studi lebih lanjut diperlukan untuk mengukur dampak nyata pendekatan ini terhadap kesejahteraan masyarakat dan ekosistem.
• Untuk praktisi dan LSM: Perlu advokasi berkelanjutan agar suara komunitas adat dan pengguna kecil selalu didengar dalam proses pengambilan keputusan.

Sumber Asli Artikel

Barbara van Koppen, Patience Mukuyu, Tumai Murombo, Inga Jacobs-Mata, Jennifer Molwantwa, John Dini, Tendai Sawunyama, Barbara Schreiner & Sipho Skosana (2024) Principles and legal tools for equitable water resource allocation: prioritization in South Africa, International Journal of Water Resources Development, 40:4, 555-577, DOI: 10.1080/07900627.2023.2290522

Pendahuluan: Tantangan Besar Infrastruktur Modern

Di tengah percepatan urbanisasi dan pembangunan ekonomi, infrastruktur menjadi tulang punggung kemajuan bangsa. Namun, pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan keadilan sosial justru memperlebar kesenjangan. Infrastruktur yang inklusif adalah jawaban agar tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal, baik itu kelompok berpenghasilan rendah, perempuan, lansia, penyandang disabilitas, maupun mereka yang tinggal di wilayah terpencil1.

Pentingnya inklusivitas dalam proyek infrastruktur telah ditegaskan dalam berbagai forum global, salah satunya pada KTT G20 2016 di Hangzhou. Di sana, investasi infrastruktur berkualitas didefinisikan tidak hanya harus efisien dan tahan bencana, tapi juga mampu mendorong penciptaan lapangan kerja, transfer pengetahuan, dan mengatasi dampak sosial serta lingkungan1.

Kerangka Kerja Infrastruktur Inklusif: Pilar dan Strategi Utama

Berdasarkan Reference Tool dari Global Infrastructure Hub, ada beberapa pilar kunci yang mendorong pertumbuhan inklusif:

• Keterlibatan pemangku kepentingan: Melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek agar kebutuhan dan aspirasi kelompok rentan benar-benar terakomodasi.
• Kepemimpinan politik dan tata kelola: Dukungan kuat dari pemerintah dan tata kelola yang transparan sangat penting untuk memastikan kebijakan inklusif berjalan efektif.
• Penguatan kapasitas dan regulasi: Pengembangan kapasitas institusi dan penyusunan regulasi yang pro-inklusi menjadi fondasi agar praktik baik dapat diadopsi secara luas.
• Sinergi dengan sektor swasta: Mendorong kemitraan dengan sektor swasta untuk memperluas dampak sosial dan menjamin keberlanjutan proyek.
• Optimalisasi subsidi dan pembiayaan: Menggunakan skema subsidi dan pembiayaan inovatif agar kelompok miskin tetap terjangkau dalam mengakses layanan infrastruktur1.

Studi Kasus: Praktik Baik dan Angka-angka Nyata

1. Proyek Jalan Pedesaan Liupanshan, Ningxia, Tiongkok
Proyek ini berhasil meningkatkan akses transportasi bagi lebih dari 500.000 penduduk miskin di daerah terpencil. Dengan membangun jalan baru dan memperbaiki infrastruktur lama, angka kemiskinan di wilayah tersebut menurun signifikan, dan mobilitas masyarakat meningkat pesat1.

2. International Solar Training Program, Barefoot College
Program pelatihan tenaga surya ini memberdayakan perempuan di desa-desa miskin di berbagai negara berkembang. Lebih dari 1.000 perempuan dari 96 negara telah dilatih menjadi teknisi surya, menciptakan efek domino dalam pemberdayaan ekonomi dan akses energi bersih1.

3. Social and Affordable Housing Fund (SAHF), New South Wales, Australia
Dana ini mengintegrasikan penyediaan hunian layak bagi kelompok rentan, termasuk lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga berpenghasilan rendah. Dengan investasi lebih dari AUD 1,1 miliar, SAHF telah menyediakan ribuan unit hunian yang terjangkau dan ramah akses1.

4. Universal Design pada Transportasi Publik di Inggris
Penerapan standar universal design pada kereta dan bus memastikan layanan transportasi dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas dan lansia. Hasilnya, tingkat kepuasan dan partisipasi kelompok rentan dalam aktivitas ekonomi dan sosial meningkat1.

Analisis Kritis: Kunci Sukses dan Tantangan

Mengapa banyak proyek gagal menjadi inklusif?
Seringkali, kegagalan terjadi karena kurangnya keterlibatan masyarakat, lemahnya tata kelola, dan minimnya data tentang kebutuhan kelompok rentan. Reference Tool menegaskan pentingnya melakukan identifikasi dan pemetaan pemangku kepentingan sejak awal, serta mengadopsi pendekatan partisipatif sepanjang siklus proyek.

Tantangan besar lainnya adalah pembiayaan.
Proyek inklusif biasanya membutuhkan investasi awal yang lebih besar, terutama untuk memastikan aksesibilitas fisik dan sosial. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa manfaat jangka panjang—seperti peningkatan produktivitas, penurunan angka kemiskinan, dan penguatan kohesi sosial—jauh melebihi biaya awal tersebut.

Kritik dan pembelajaran:
Beberapa proyek yang terlalu fokus pada aspek fisik tanpa memperhatikan aspek sosial justru memperbesar kesenjangan. Misal, pembangunan jalan tanpa memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas atau perempuan bisa memperkuat eksklusi sosial. Oleh karena itu, Reference Tool menekankan pentingnya integrasi Social Equity Plan sejak tahap perencanaan.

Opini dan Perbandingan dengan Penelitian Lain

Jika dibandingkan dengan literatur lain, seperti studi oleh Asian Development Bank dan World Bank, Reference Tool ini lebih menekankan pada praktik nyata dan studi kasus lintas negara. Pendekatan berbasis aksi (action area) membuatnya mudah diadopsi oleh pemerintah dan pelaku industri. Namun, tantangan terbesar tetap pada implementasi di lapangan, terutama di negara berkembang yang masih lemah dalam tata kelola dan partisipasi masyarakat.

Nilai tambah utama dari Reference Tool:

• Menyediakan framework yang aplikatif, bukan sekadar teori.
• Menampilkan contoh konkret dan angka-angka keberhasilan.
• Mendorong diskusi lintas sektor dan negara.

Implikasi untuk Masa Depan Infrastruktur

Infrastruktur inklusif adalah syarat mutlak untuk mencapai SDGs dan membangun masyarakat yang adil. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil harus bersinergi agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan semua kelompok. Dengan mengadopsi strategi inklusif, pembangunan infrastruktur tidak hanya menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, tapi juga penggerak keadilan sosial dan keberlanjutan.

Kesimpulan: Infrastruktur untuk Semua

Inklusivitas bukan sekadar jargon, melainkan fondasi utama pembangunan berkelanjutan. Reference Tool dari Global Infrastructure Hub membuktikan bahwa dengan strategi yang tepat—mulai dari keterlibatan pemangku kepentingan, tata kelola yang kuat, hingga inovasi pembiayaan—pembangunan infrastruktur dapat menjadi katalis perubahan sosial yang nyata. Studi kasus di berbagai negara menunjukkan bahwa investasi pada inklusivitas membawa dampak berlipat ganda: menurunkan kemiskinan, meningkatkan akses layanan dasar, dan memperkuat kohesi sosial.

Pemerintah dan pelaku industri harus menjadikan inklusivitas sebagai standar baru dalam setiap proyek infrastruktur. Hanya dengan begitu, visi “no one left behind” benar-benar bisa diwujudkan.

Sumber : Global Infrastructure Hub. (2019). Inclusive Infrastructure and Social Equity: Practical guidance for increasing the positive social outcomes of large infrastructure projects.

Pendahuluan: Krisis Air Global dan Pentingnya Inovasi Teknologi

Krisis air bersih adalah tantangan global yang semakin nyata. Dengan pertumbuhan penduduk dunia, permintaan air meningkat drastis, sementara ketersediaan air bersih semakin menipis. Data dari UNDP (2021) menunjukkan lebih dari 40% populasi dunia terdampak kelangkaan air, dan pada 2015, 844 juta orang masih belum memiliki akses ke air minum layak. Tantangan ini tidak hanya dialami negara-negara berkembang, namun juga mulai mengancam negara maju, termasuk Swedia, terutama akibat perubahan iklim, pertumbuhan populasi, dan persaingan sumber daya air1.

Teknologi menjadi kunci solusi. Salah satu inovasi yang kini banyak dibahas adalah smart water meter—alat ukur digital yang mampu memantau konsumsi air secara real-time, memberikan data akurat, serta mendukung pengelolaan air yang lebih efisien dan berkelanjutan. Namun, seberapa besar peluang dan hambatan implementasi teknologi ini di negara seperti Swedia, yang selama ini dikenal tidak kekurangan air?

Studi Kasus: Implementasi Smart Water Meter di Rumah Tangga Swedia

Penelitian oleh Ekström & Sivadasan (2021) dari KTH Royal Institute of Technology mengupas tuntas peluang dan tantangan implementasi smart water meter secara luas di rumah tangga Swedia. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kombinasi studi literatur, pre-study, dan wawancara mendalam dengan pelaku industri, utilitas air, serta produsen teknologi1.

Latar Belakang Swedia: Unik di Tengah Krisis Global

Swedia memiliki karakteristik unik: tingkat konsumsi air rumah tangga cenderung menurun, dan secara umum tidak mengalami masalah kekurangan air. Namun, ancaman perubahan iklim dan pertumbuhan penduduk tetap menuntut inovasi dalam pengelolaan air. Smart water meter dianggap sebagai solusi masa depan yang dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi kebocoran, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data1.

Peluang (Enablers) Implementasi Smart Water Meter

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor utama yang mendukung implementasi smart water meter secara luas di Swedia:

• Lingkungan Sektor Air yang Terbuka dan Mendukung:
  Sektor air Swedia dikenal progresif, terbuka terhadap inovasi, dan memiliki ekosistem kolaboratif antara pemerintah, penyedia utilitas, dan pelaku industri. Hal ini mempercepat adopsi teknologi baru1.
• Keunggulan Teknologi Dibandingkan Meter Mekanik:
  Smart water meter menawarkan keunggulan signifikan dibandingkan meter mekanik, seperti deteksi kebocoran secara otomatis, pembacaan data real-time, dan potensi integrasi dengan sistem smart city. Teknologi ini juga memungkinkan penghematan air hingga 5–15% berdasarkan studi di sektor energi, dan potensi serupa juga diharapkan pada air1.
• Penerimaan Aktor dan Masyarakat:
  Mayoritas pelaku industri dan utilitas air di Swedia sudah menerima dan menganggap smart water meter sebagai solusi optimal untuk masa depan. Hal ini memperkecil resistensi sosial dan mempercepat proses implementasi1.
• Dukungan Kebijakan dan Regulasi:
  Pemerintah dan regulator Swedia cenderung mendukung inovasi digitalisasi di sektor publik, termasuk air. Hal ini menjadi landasan penting bagi ekspansi teknologi smart water meter1.

Hambatan (Barriers) Implementasi Smart Water Meter

Meski peluangnya besar, penelitian ini juga menyoroti sejumlah hambatan yang harus diatasi:

• Biaya Investasi Awal yang Tinggi:
  Salah satu tantangan utama adalah harga smart water meter yang jauh lebih mahal dibandingkan meter mekanik konvensional. Biaya ini mencakup perangkat keras, instalasi, integrasi sistem, hingga pelatihan SDM. Meski biaya operasional jangka panjang bisa lebih rendah, investasi awal tetap menjadi penghalang utama bagi banyak utilitas air1.
• Ketidakpastian Teknologi dan Risiko Inovasi:
  Pilihan teknologi yang beragam memunculkan masalah kompatibilitas, risiko lock-in (terjebak pada satu vendor/teknologi), dan kekhawatiran teknologi cepat usang. Hal ini membuat beberapa pelaku industri ragu untuk berinvestasi besar-besaran sebelum standar teknologi benar-benar mapan1.
• Keterbatasan Infrastruktur dan SDM:
  Implementasi smart water meter menuntut kesiapan infrastruktur digital dan tenaga kerja yang terampil. Tidak semua daerah di Swedia memiliki kesiapan yang sama, sehingga dibutuhkan strategi bertahap dan pelatihan intensif1.
• Isu Privasi dan Keamanan Data:
  Pengumpulan data konsumsi air secara real-time menimbulkan kekhawatiran terkait privasi dan keamanan data pelanggan. Regulasi perlindungan data dan transparansi pengelolaan data menjadi isu penting yang harus diantisipasi sejak awal1.

Studi Angka dan Dampak Nyata

Penelitian ini tidak hanya bersifat konseptual, namun juga menyajikan data dan studi kasus nyata:

• Efisiensi Konsumsi Air:
  Studi di sektor energi menunjukkan penghematan 5–15% setelah pemasangan smart meter. Studi internasional di sektor air (misal, Australia dan AS) juga melaporkan penurunan konsumsi air rumah tangga setelah implementasi smart water meter, meski angka spesifik di Swedia masih perlu riset lanjutan1.
• Deteksi Kebocoran:
  Smart water meter terbukti mampu mendeteksi kebocoran lebih cepat, mengurangi potensi kerugian air dan biaya perbaikan. Di beberapa kota, kebocoran air dapat ditekan hingga 20% setelah implementasi sistem monitoring digital1.
• Dampak Ekonomi:
  Meski biaya awal tinggi, potensi penghematan jangka panjang dari efisiensi operasional, pengurangan kebocoran, dan pengelolaan air yang lebih baik dapat mengimbangi investasi tersebut dalam beberapa tahun ke depan1.

Analisis Kritis dan Perbandingan dengan Penelitian Lain

Jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang mengalami krisis air akut, Swedia berada pada posisi unik. Negara-negara seperti Australia dan AS mengadopsi smart water meter sebagai solusi mendesak, sedangkan Swedia lebih menekankan aspek efisiensi, keberlanjutan, dan kesiapan masa depan. Penelitian Ekström & Sivadasan (2021) menegaskan bahwa meski tantangan biaya dan teknologi masih ada, peluang jangka panjang sangat besar berkat dukungan ekosistem inovasi dan penerimaan sosial yang tinggi1.

Penelitian lain (Liu & Mukheibir, 2018; Sønderlund et al., 2016) juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi smart water meter sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan kebijakan lokal. Swedia, dengan sistem tata kelola air yang transparan dan kolaboratif, memiliki modal sosial yang kuat untuk mendukung transformasi digital di sektor air.

Opini dan Implikasi untuk Industri

Smart water meter bukan sekadar alat ukur, tapi fondasi transformasi digital sektor air. Keberhasilan implementasi di Swedia dapat menjadi model bagi negara-negara lain yang ingin beralih ke pengelolaan air berbasis data dan teknologi. Namun, penting untuk memastikan:

• Investasi awal didukung insentif atau skema pembiayaan inovatif.
• Standarisasi teknologi dan interoperabilitas sistem dijaga untuk menghindari lock-in.
• Edukasi masyarakat dan pelaku industri dilakukan secara berkelanjutan.
• Regulasi privasi dan keamanan data diperkuat.

Jika tantangan ini diatasi, Swedia berpotensi menjadi pelopor smart water management di Eropa, bahkan dunia.

Kesimpulan: Menuju Masa Depan Pengelolaan Air yang Lebih Cerdas dan Berkelanjutan

Implementasi smart water meter di rumah tangga Swedia menawarkan peluang besar untuk efisiensi, deteksi kebocoran, dan pengelolaan air berkelanjutan. Dukungan ekosistem inovasi, penerimaan sosial, serta kesiapan sektor air menjadi modal utama. Namun, tantangan biaya, teknologi, dan keamanan data harus direspons dengan strategi matang dan kolaboratif.

Transformasi digital di sektor air bukan hanya kebutuhan, tapi keniscayaan di era perubahan iklim dan urbanisasi. Swedia, dengan segala keunggulan dan tantangannya, sedang menunjukkan bagaimana inovasi teknologi dapat mengubah paradigma pengelolaan air untuk masa depan yang lebih baik.

Sumber : Ekström, E., & Sivadasan, S. (2021). Smart Water Meters in Swedish Households: The Enablers and Barriers for a Large-Scale Implementation. KTH Royal Institute of Technology, School of Industrial Engineering and Management, Stockholm, Sweden.

Pendahuluan: Tantangan Kota di Era Krisis Iklim

Perubahan iklim global telah memaksa kota-kota di seluruh dunia untuk beradaptasi dengan risiko cuaca ekstrem, seperti banjir, kekeringan, dan badai. Kota-kota kini menghadapi tantangan besar untuk membangun resiliensi—kemampuan untuk bertahan dan pulih dari gangguan lingkungan dan sosial. Salah satu pendekatan inovatif yang kini banyak diadopsi adalah pengembangan infrastruktur biru-hijau (Blue-Green Infrastructure/BGI), yaitu integrasi solusi berbasis alam dalam tata kelola air, drainase, dan ruang terbuka kota.

Namun, bagaimana konsep-konsep ini menyebar dari satu kota ke kota lain? Siapa saja aktor kunci di balik transfer pengetahuan ini? Studi yang dilakukan oleh Sutthi Suteerasan (2020) melalui tesis di KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, mengupas tuntas mekanisme, aktor, dan tantangan dalam mobilisasi kebijakan resiliensi kota, dengan menyoroti studi kasus Cloudburst Management Plan (CMP) di Kopenhagen, Denmark1.

Latar Belakang: Urbanisasi, Kerentanan, dan Pergeseran Paradigma

Kota-kota modern adalah simpul utama infrastruktur dan populasi. Ketika terjadi kegagalan infrastruktur akibat cuaca ekstrem, dampaknya bisa sangat luas—mulai dari kerugian ekonomi, kerusakan lingkungan, hingga penurunan kualitas hidup warga. Paradigma lama yang mengandalkan pendekatan fail-safe (menghindari kegagalan sama sekali) kini bergeser ke safe-to-fail, yaitu menerima kemungkinan kegagalan namun memastikan sistem kota tetap dapat pulih dengan cepat1.

Konsep resiliensi menjadi kunci. Kota tidak lagi hanya membangun tembok atau saluran air besar, tapi juga mengintegrasikan ruang hijau, area resapan, dan sistem drainase berkelanjutan (Sustainable Urban Drainage Systems/SuDS). Pendekatan ini terbukti efektif menekan risiko banjir dan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan.

Studi Kasus: Cloudburst Management Plan (CMP) Kopenhagen

CMP Kopenhagen adalah respons inovatif terhadap banjir besar yang melanda kota pada 2 Juli 2011, yang menyebabkan kerugian sekitar 1 miliar euro dan menenggelamkan sebagian besar kota dalam waktu singkat. Pemerintah kota, bekerja sama dengan konsultan global seperti Rambøll, mengembangkan strategi cloudburst yang mengintegrasikan solusi infrastruktur biru-hijau, seperti taman banjir, kanal terbuka, dan sistem penyerapan air di ruang publik1.

CMP tidak hanya berhasil menurunkan risiko banjir, tetapi juga meningkatkan kualitas ruang publik dan nilai ekonomi kawasan. Misalnya, kawasan-kawasan yang sebelumnya rawan banjir kini menjadi ruang terbuka hijau yang diminati warga. Selain itu, CMP menjadi model yang diadopsi kota-kota lain, seperti New York, yang bekerja sama dengan Rambøll untuk mengembangkan Cloudburst Resiliency Plan di Brooklyn1.

Bagaimana Konsep Resiliensi dan BGI Menyebar Antar Kota?

Penelitian Suteerasan membedah proses transfer pengetahuan kebijakan menjadi empat tahap utama:

1. Eksplorasi, Produksi, dan Pemasaran Pengetahuan

Aktor utama di tahap ini adalah para policy mobilizers—baik dari pemerintah lokal, konsultan global, maupun lembaga internasional. Mereka mengeksplorasi dan memproduksi pengetahuan, lalu mengamplifikasi dan memasarkan konsep tersebut ke jaringan kota lain. Contohnya, Rambøll berperan aktif mempromosikan solusi CMP ke kota-kota besar dunia1.

2. Kontak Antar Kota

Terjadi pertukaran pengetahuan melalui konferensi, studi banding, dan kerja sama proyek. Di sinilah jaringan profesional dan institusi memainkan peran penting. Kota-kota seperti Kopenhagen dan New York membangun kemitraan strategis, bertukar data, dan menyesuaikan solusi sesuai konteks lokal masing-masing1.

3. Transfer dan Translasi

Konsep yang sudah matang kemudian diadopsi dan diterjemahkan ke dalam kebijakan lokal kota tujuan. Proses ini tidak sekadar menyalin, tetapi juga menyesuaikan dengan kebutuhan, regulasi, dan budaya setempat. Misalnya, solusi taman banjir di Kopenhagen diadaptasi menjadi rain gardens di New York yang disesuaikan dengan kepadatan penduduk dan pola tata kota Amerika1.

4. Refleksi dan Internalasi

Setelah implementasi, kota melakukan evaluasi, refleksi, dan perbaikan berkelanjutan. Di tahap ini, muncul tantangan baru seperti risiko gentrifikasi (kenaikan harga tanah dan penggusuran warga asli) dan ketimpangan akses terhadap manfaat infrastruktur baru1.

Peran Aktor dan Studi Kasus Angka

Penelitian ini menyoroti peran penting policy mobilizers:

• Konsultan Global (misal: Rambøll): Berperan sebagai jembatan pengetahuan dan inovasi antar kota. Rambøll, misalnya, telah mengembangkan lebih dari 300 proyek BGI di 20 negara, termasuk di Eropa, Amerika Utara, dan Asia.
• Pemerintah Kota: Menjadi motor penggerak kebijakan dan memastikan adopsi sesuai kebutuhan lokal. Di Kopenhagen, pemerintah kota mengalokasikan lebih dari 1,5 miliar euro untuk program CMP hingga 2035.
• Jaringan Internasional: Organisasi seperti C40 Cities dan ICLEI mempercepat pertukaran pengetahuan melalui platform global, mempertemukan lebih dari 90 kota besar dunia untuk berbagi pengalaman dan solusi.

Kritik, Tantangan, dan Nilai Tambah

Walaupun transfer pengetahuan kebijakan mempercepat inovasi, ada risiko yang perlu diwaspadai:

• Adaptasi Konteks Lokal: Tidak semua solusi bisa langsung diadopsi. Kota dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis berbeda harus melakukan penyesuaian signifikan agar solusi benar-benar efektif.
• Risiko Gentrifikasi: Infrastruktur baru yang meningkatkan kualitas kawasan sering kali menyebabkan kenaikan harga tanah dan penggusuran warga berpenghasilan rendah. Di Kopenhagen, beberapa kawasan yang sukses melakukan revitalisasi justru mengalami pergeseran demografi yang memicu ketimpangan baru.
• Ketergantungan pada Konsultan Global: Dominasi perusahaan konsultan besar kadang mengurangi otonomi kota dalam merancang solusi lokal, serta berpotensi menstandarkan solusi tanpa mempertimbangkan keunikan lokal.

Opini dan Perbandingan dengan Penelitian Lain

Penelitian Suteerasan memperkuat temuan sebelumnya bahwa policy mobility di era globalisasi tidak lagi bersifat satu arah, melainkan interaktif dan adaptif. Studi Wachsmuth & Angelo (2018) dan Monstadt & Schmidt (2019) juga menyoroti pentingnya jaringan pengetahuan dan peran aktor non-pemerintah dalam mempercepat adopsi solusi inovatif.

Namun, Suteerasan menambahkan dimensi penting: proses transfer pengetahuan tidak hanya membawa manfaat, tapi juga risiko sosial-ekonomi yang harus diantisipasi sejak awal. Dibutuhkan mekanisme refleksi dan evaluasi berkelanjutan agar transfer kebijakan benar-benar menciptakan kota yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kesimpulan: Pelajaran Penting untuk Kota Masa Depan

Infrastruktur biru-hijau dan konsep resiliensi kota terbukti efektif meningkatkan ketahanan kota terhadap perubahan iklim. Namun, keberhasilan transfer pengetahuan kebijakan sangat bergantung pada:

• Peran aktif aktor lokal dan global dalam membangun jaringan pengetahuan.
• Kemampuan kota untuk menyesuaikan solusi dengan konteks lokal.
• Mekanisme evaluasi dan refleksi untuk mengantisipasi dampak sosial-ekonomi.

CMP Kopenhagen menjadi contoh nyata bagaimana inovasi lokal bisa menjadi inspirasi global, asalkan proses transfer pengetahuan dilakukan secara adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

Sumber : Suteerasan, S. (2020). Blue-Green Infrastructure on the Move: How Resilience Concepts Travel Between Cities. KTH Royal Institute of Technology, Stockholm.

Pendahuluan: Air, Digitalisasi, dan Masa Depan Layanan Publik

Air merupakan infrastruktur vital yang menopang kehidupan sosial dan ekonomi. Di Swedia, tantangan seperti urbanisasi, infrastruktur menua, dan perubahan iklim mendorong kebutuhan untuk mendigitalisasi sistem penyediaan air. Namun, adopsi solusi digital masih tertinggal dibandingkan sektor lain. Laporan tesis "Aligning Currents" oleh Emelie Skantz (2024) menyoroti berbagai hambatan utama dalam proses digitalisasi utilitas air, berdasarkan wawancara dengan penyedia teknologi dan operator air di Swedia.

Tujuan dan Metodologi Studi

Penelitian ini mengeksplorasi dua pertanyaan utama:

• Apa saja hambatan utama digitalisasi utilitas air di Swedia?
• Bagaimana perbedaan persepsi antara operator air dan penyedia teknologi?

Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan 11 pemangku kepentingan dari utilitas air, penyedia teknologi, konsultan, dan akademisi, serta ditunjang dengan literatur sekunder.

Hambatan Utama Digitalisasi Utilitas Air

1. Tidak Ada Strategi dan Visi Digitalisasi yang Jelas
Banyak utilitas air tidak memiliki strategi digitalisasi formal. WU4 menyebut meski telah melakukan beberapa lokakarya, belum ada arah strategis yang konkret. WU1 menekankan digitalisasi dilakukan secara “instingtif” tanpa panduan tujuan jangka panjang.

2. Dukungan Manajemen dan Struktur Organisasi Lemah
Digitalisasi belum menjadi prioritas manajerial. Banyak CEO/utilitas masih menganggap digitalisasi sebagai proyek teknologi, bukan investasi strategis. Konsultan C1 menyebut banyak perusahaan air “belum siap secara budaya dan struktur” menghadapi proyek transformasi digital.

3. Kekurangan Kompetensi dan Sumber Daya Manusia
Kekurangan tenaga ahli membuat inisiatif digitalisasi seringkali gagal dieksekusi meskipun sudah direncanakan. Bahkan, posisi seperti manajer digitalisasi kadang tidak dibekali dengan kewenangan atau dukungan memadai.

4. Isu Keamanan Siber dan Kepemilikan Data
Kekhawatiran tentang cybersecurity dan kontrol data jadi penghambat utama, terutama untuk layanan berbasis cloud atau “data as a service”. Risiko vendor lock-in juga menghambat adopsi luas.

5. Kurangnya Insentif Regulasi dan Kebijakan
Tidak ada mandat nasional untuk mendorong digitalisasi. Operator tidak diberi insentif dari pemerintah, padahal biaya investasi tinggi dan tarif air rendah membuat pengembalian investasi sulit dihitung.

Perspektif Penyedia Teknologi: Selaras tapi Terkendala

Penyedia teknologi, terutama yang sudah mapan dan tergabung dalam asosiasi industri seperti Vattenindustrin, merasa sudah cukup memahami kebutuhan pasar. Namun mereka menyebut tantangan utama datang dari organisasi pelanggan sendiri, terutama lambatnya pengambilan keputusan, struktur birokratis, dan sikap konservatif.

Peluang solusi yang diusulkan:

• Membangun “champion” internal di dalam utilitas air (pegawai dengan minat digitalisasi)
• Memberikan pelatihan bersama, bukan hanya menjual produk
• Mengemas digitalisasi sebagai solusi efisiensi atau penghematan energi, bukan sekadar proyek teknologi

Studi Kasus dan Angka-Angka Kunci

• 90% penduduk Swedia bergantung pada layanan air milik publik
• Infrastruktur air Swedia dibangun pada era 1950–1970 dan kini menua
• Swedia memiliki 1.200–1.300 IPAL dan 1.600 instalasi air bersih
• Selisih tarif antar kota bisa mencapai 500%
• 90% utilitas air menggunakan air tanah sebagai sumber

Data ini menunjukkan kompleksitas dan kebutuhan investasi besar yang sulit diatasi tanpa transformasi struktural dan digitalisasi yang sistemik.

Temuan Tambahan dari Literatur

• Digitalisasi belum didefinisikan secara universal; tiap organisasi punya interpretasi berbeda.
• Budaya organisasi konservatif dan keengganan terhadap risiko sangat tinggi di sektor air.
• Regulasi justru sering menghambat inovasi karena tumpang tindih otoritas dan kurangnya insentif eksplisit.
• Banyak teknologi canggih gagal diimplementasikan karena kurangnya model bisnis yang mendukung atau kegagalan dalam proses scaling-up.
• Kolaborasi lintas sektor (dengan penyedia teknologi, akademisi, pemerintah) belum optimal, padahal sangat krusial.

Rekomendasi Praktis

1. Bentuk Strategi Digitalisasi Nasional: Pemerintah perlu menetapkan arahan dan insentif untuk mendorong utilitas air melakukan transformasi digital.
2. Bangun Kapasitas Internal: Prioritaskan pelatihan SDM, pembentukan tim digital internal, dan pemberian otoritas pada manajer digital.
3. Dorong Kemitraan Strategis: Fasilitasi kolaborasi berkelanjutan antara utilitas air dan penyedia teknologi, termasuk sandbox regulasi.
4. Perbarui Infrastruktur dan Model Investasi: Pemerintah daerah perlu mendesain ulang skema investasi utilitas agar bisa menyerap solusi digital jangka panjang.
5. Gunakan Pendekatan Multistakeholder: Libatkan asosiasi industri, lembaga riset, dan komunitas pengguna dalam proses transformasi.

Kesimpulan: Digitalisasi Butuh Tata Kelola dan Budaya Baru

Digitalisasi sektor air bukan sekadar mengganti meter manual dengan sensor pintar. Ia menuntut perubahan budaya, restrukturisasi organisasi, penyesuaian regulasi, dan peningkatan kompetensi. Studi ini menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi di sektor air akan sangat bergantung pada kemampuan berbagai aktor untuk bekerja sama secara terkoordinasi, dengan tujuan dan tanggung jawab yang jelas.

Tanpa strategi menyeluruh dan reformasi institusional, digitalisasi hanya akan jadi buzzword—bukan solusi nyata atas tantangan air masa kini.

Sumber : Skantz, E. (2024). Aligning Currents: Uncovering Perspectives on Barriers in Water Utility Digitalization. Master of Science Thesis, KTH Royal Institute of Technology. TRITA-ITM-EX 2024:302.