Pendahuluan: Kompetensi Sebagai Tulang Punggung Kesuksesan Proyek

Di tengah geliat pembangunan nasional yang terus melaju, sektor konstruksi menjadi penopang utama roda ekonomi Indonesia. Namun, keberhasilan sebuah proyek tidak hanya ditentukan oleh aspek perencanaan dan penganggaran, tetapi juga oleh satu elemen krusial yang sering terabaikan: kompetensi tenaga kerja. Artikel ilmiah karya Palensi Bastangka, Lusiana, dan Rafie membongkar hubungan langsung antara kompetensi tenaga kerja dan kinerja di lapangan, dengan studi kasus pada proyek pembangunan mall dan layanan publik Kapuas Indah, Pontianak.

Penelitian ini sangat relevan dalam konteks Indonesia sebagai negara berkembang dengan populasi mencapai 273,8 juta jiwa pada tahun 2023. Angka tersebut menjadi potensi sekaligus tantangan besar dalam penyediaan tenaga kerja konstruksi yang kompeten dan berkinerja tinggi.

Kompetensi Tenaga Kerja: Bukan Sekadar Skill, Tapi Kombinasi 3 Pilar

Apa Itu Kompetensi Tenaga Kerja?

Menurut Sudiapta (2015), kompetensi tenaga kerja mencakup:

• Pengetahuan (Knowledge): Pemahaman teknis dan teoritis terkait pekerjaan.

• Keterampilan (Skill): Kemampuan teknis-operasional yang diperoleh melalui pelatihan dan pengalaman.

• Perilaku (Attitude): Sikap kerja, kedisiplinan, dan etos yang mencerminkan profesionalisme.
   

Kombinasi ketiga unsur ini akan menentukan apakah seorang pekerja hanya "mengisi posisi" atau benar-benar menjadi kontributor produktif dalam proyek.

Metodologi Penelitian: Kombinasi Statistik Kuat dan Studi Lapangan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Sebanyak 68 responden yang bekerja pada proyek konstruksi di Pontianak diambil sebagai sampel. Alat analisis yang digunakan mencakup:

• Uji Validitas dan Reliabilitas

• Uji Normalitas

• Relative Importance Index (RII)

• Uji Statistik Deskriptif dan Uji F (ANOVA)

Data diolah dengan perangkat lunak SPSS 26.

Temuan Utama: Kompetensi Mempengaruhi Kinerja Secara Signifikan

Validitas dan Reliabilitas: Instrumen Terbukti Kuat

Semua indikator kompetensi tenaga kerja terbukti valid dengan nilai r hitung > 0,2012 dan reliabel dengan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,913. Artinya, alat ukur dalam penelitian ini sangat terpercaya dan konsisten.

Statistik Deskriptif: Rata-Rata Tinggi, Tapi Ada Gap

Dari skala 1–5, rata-rata indikator kompetensi berada di kisaran tinggi, dengan nilai rata-rata tertinggi adalah:

• 4,254: “Mengikuti segala aturan proyek”

• 4,238: “Kemampuan bekerja dalam kelompok”

• 4,111: “Semangat tinggi”

Namun indikator “kemampuan khusus sesuai bidang” justru mendapat nilai terendah, yakni 3,921—menunjukkan bahwa meski sikap dan etos kerja tinggi, kemampuan teknis spesifik masih kurang.

Studi Kasus: Apa yang Terjadi di Lapangan?

Dalam proyek pembangunan mall Kapuas Indah, ditemukan bahwa:

• Tim lapangan bekerja cepat dan disiplin.

• Namun ketika ditugaskan melakukan pekerjaan struktural khusus, hanya sebagian kecil yang bisa melaksanakan tanpa supervisi ketat.

Hal ini sejalan dengan temuan bahwa pekerja unggul dalam disiplin, tapi belum tentu mahir dalam keterampilan teknis spesifik.

Uji F: Kompetensi dan Kinerja Punya Hubungan Signifikan

Hasil uji F menunjukkan bahwa:

• F hitung = 34,346

• F tabel = 2,370

• Karena F hitung > F tabel, maka secara statistik dapat disimpulkan bahwa kompetensi tenaga kerja secara signifikan memengaruhi kinerja pekerja konstruksi.

Analisis Tambahan: Membaca Arah Industri Konstruksi ke Depan

Realita Industri

Banyak kontraktor saat ini lebih mengutamakan pekerja yang memiliki keterampilan praktis dan attitude positif dibanding sekadar ijazah. Kompetensi yang rendah sering berujung pada:

• Rework: Mengulang pekerjaan akibat kesalahan teknis.

• Keterlambatan proyek

• Overbudget
   

Perbandingan dengan Studi Lain

Penelitian oleh Sudipta (2015) dan Almira (2017) juga menunjukkan bahwa soft skill seperti komunikasi, kedisiplinan, dan kerja tim sangat memengaruhi produktivitas proyek. Di sisi lain, laporan McKinsey (2022) menyatakan bahwa pekerja yang memiliki kombinasi soft & hard skill produktivitasnya bisa meningkat hingga 23%.

Implikasi Praktis: Apa yang Harus Dilakukan?

1. Pelatihan Soft Skill Reguler

   • Komunikasi, teamwor, dan kepatuhan pada SOP perlu menjadi bagian dari pelatihan wajib.

2. Penyusunan Kurikulum Pelatihan Berbasis RII

   • RII bisa menjadi panduan untuk menyusun modul pelatihan berdasarkan faktor kompetensi yang paling berpengaruh.

3. Uji Kompetensi Berkala

   • Tidak cukup hanya sekali. Kompetensi harus diuji secara periodik dengan standar yang adaptif terhadap perkembangan teknologi konstruksi.

4. Digitalisasi Monitoring Kinerja

   • Menggunakan aplikasi mobile untuk menilai kinerja harian secara kuantitatif bisa menjadi terobosan baru.

Kritik dan Rekomendasi Penelitian

Kelebihan:

• Menggunakan metode statistik lengkap dan kuat.

• Data berasal dari proyek nyata, bukan asumsi laboratorium.

Keterbatasan:

• Hanya mengambil 68 responden dari satu proyek.

• Tidak menjelaskan latar belakang pendidikan atau jenjang pengalaman pekerja secara terperinci.

Rekomendasi:

• Penelitian lanjutan bisa menambahkan dimensi seperti pendidikan terakhir, pengalaman kerja, dan usia untuk analisis lebih tajam.

Penutup: Kompetensi adalah Investasi, Bukan Pengeluaran

Penelitian ini membuktikan secara statistik dan praktis bahwa kompetensi tenaga kerja bukan hanya faktor pelengkap, tapi inti dari produktivitas proyek konstruksi. Perusahaan yang ingin sukses dalam jangka panjang harus menganggap pelatihan dan pengembangan tenaga kerja sebagai investasi strategis, bukan biaya operasional.

Dengan demikian, jalan menuju proyek berkualitas tinggi, tepat waktu, dan efisien dimulai dari kualitas manusianya.

Sumber Referensi

Palensi Bastangka, Lusiana, dan Rafie. (2023). Analisis Pengaruh Kompetensi Tenaga Kerja terhadap Kinerja Pekerja. Jurnal Teknik Sipil Universitas Tanjungpura.
Tersedia di: https://doi.org/10.31227/osf.io/ku3kgh

Pendahuluan:

Mengurai Kompleksitas Metode Pengadaan Konstruksi

Industri konstruksi global terus berkembang, didorong oleh proyek-proyek yang semakin kompleks dan kebutuhan untuk efisiensi yang lebih tinggi. Dalam konteks

ini, metode pengadaan konstruksi memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan suatu proyek. Artikel ilmiah ini menyelidiki secara mendalam metode "design and build" sebagai alternatif dari metode tradisional, serta potensinya untuk diterapkan dalam industri konstruksi Kroasia.

Metode "design and build" muncul sebagai respons terhadap tantangan dalam metode tradisional yang seringkali memisahkan fungsi desain dan konstruksi. Pemisahan ini dapat menyebabkan kurangnya integrasi antar tahapan proyek, menghambat inovasi, dan mengurangi efisiensi keseluruhan. "Design and build" menawarkan pendekatan terintegrasi di mana satu entitas bertanggung jawab atas desain dan konstruksi, menciptakan single-point responsibility yang diharapkan dapat menyederhanakan proses dan meminimalkan kesalahpahaman.

Esensi Metode "Design and Build": Integrasi sebagai Kunci

Inti dari metode "design and build" adalah integrasi antara desain dan konstruksi di bawah satu tanggung jawab. Dalam model ini, kontraktor umumnya memegang kendali atas seluruh proses, mulai dari perancangan hingga penyelesaian fisik proyek. Struktur organisasi proyek dalam "design and build" memperlihatkan hubungan langsung antara klien dan kontraktor, yang kemudian mengelola tim desain, subkontraktor, dan pemasok.

Artikel ini mengidentifikasi tiga cara utama kontraktor "design and build" mengatur kegiatan mereka:

• "Pure" Design and Build: Kontraktor memiliki semua keahlian desain dan konstruksi internal untuk menangani semua aspek proyek.

• "Integrated" Design and Build: Kontraktor memiliki tim inti desainer dan manajer proyek, tetapi juga menggunakan tenaga ahli eksternal sesuai kebutuhan.

• "Fragmented" Design and Build: Kontraktor menggunakan konsultan desain eksternal dan manajer proyek internal untuk mengawasi proyek, yang berpotensi menimbulkan tantangan koordinasi serupa dengan metode tradisional.

Perbedaan dalam pendekatan ini memengaruhi tingkat integrasi dan efisiensi proyek secara keseluruhan.

Menimbang Keuntungan dan Kerugian "Design and Build"

Metode "design and build" menawarkan sejumlah keuntungan potensial:

• Single-point responsibility: Klien hanya perlu berurusan dengan satu entitas, mengurangi beban administrasi dan menyederhanakan komunikasi.

• Kepastian biaya: Jika spesifikasi klien jelas, biaya proyek akhir dapat diprediksi dengan lebih akurat.

• Efisiensi waktu: Integrasi desain dan konstruksi memungkinkan overlapping tahapan proyek, mempercepat penyelesaian.

• Integrasi yang lebih baik: Metode ini mendorong kolaborasi antara desainer dan kontraktor sejak awal proyek.

Namun, "design and build" juga memiliki kekurangan:

• Kesulitan dalam brief klien: Klien mungkin kesulitan menyusun brief yang komprehensif dan jelas, yang dapat menyebabkan masalah dalam evaluasi proposal.

• Komitmen desain awal: Klien harus menyetujui konsep desain pada tahap awal, sebelum detailnya selesai.

• Tantangan dalam variasi: Perubahan desain setelah kontrak dapat sulit dinilai biayanya karena tidak adanya bill of quantities.

• Persaingan terbatas: Jumlah perusahaan yang menawarkan layanan "design and build" mungkin lebih sedikit, mengurangi persaingan.

• Variabilitas kinerja: Keberhasilan proyek sangat bergantung pada jenis organisasi "design and build" (pure, integrated, atau fragmented).

• Kurangnya kontrol desain: Klien memiliki kontrol lebih sedikit atas detail desain dibandingkan dengan metode tradisional

Evolusi Tahapan Proyek: Pergeseran Paradigma dalam "Design and Build"

Artikel ini juga menyoroti perbedaan dalam tahapan proyek antara metode tradisional dan "design and build," mengacu pada model tujuh fase yang diusulkan oleh Hughes (1991):

1. Inception

2. Feasibility

3. Scheme design

4. Detail design

5. Contract

6. Construction

7. Commissioning

Perbedaan utama terletak pada waktu pemilihan kontraktor. Dalam metode tradisional, kontraktor dipilih setelah tahap desain selesai, sedangkan dalam "design and build," kontraktor terlibat sejak awal. Hal ini berdampak signifikan pada jenis dokumen yang digunakan untuk pemilihan kontraktor dan urutan tahapan proyek.

Konsep Buildability/Constructability: Meningkatkan Efisiensi Proyek

Buildability atau constructability adalah konsep penting dalam industri konstruksi yang menekankan integrasi pengetahuan konstruksi ke dalam proses desain. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan efisiensi, mengurangi risiko, dan meningkatkan hasil proyek.

Artikel ini menyoroti bagaimana metode "design and build" dapat mendukung buildability dengan:

• Menyederhanakan pengaturan kontrak.

• Mendorong integrasi desain dan konstruksi.

• Meningkatkan komunikasi antar stakeholder.

• Meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi durasi proyek.

• Mengurangi biaya proyek.

• Meningkatkan kinerja proyek.

• Meminimalkan perubahan proyek.

Penerapan "Design and Build" di Kroasia: Tantangan dan Peluang

Artikel ini juga menganalisis potensi penerapan metode "design and build" dalam industri konstruksi Kroasia. Industri konstruksi Kroasia didominasi oleh metode tradisional, yang menyebabkan kurangnya integrasi antar tahapan proyek dan stakeholder.

Riset yang dikutip dalam artikel menunjukkan bahwa proyek konstruksi di Kroasia seringkali mengalami keterlambatan dan pembengkakan biaya.

• Sebuah studi tahun 1996 menemukan bahwa 66% proyek mengalami keterlambatan, dan 17% melebihi anggaran.

• Studi lain pada tahun 1998 menunjukkan bahwa 78% proyek terlambat rata-rata 60%, dan 81% melebihi anggaran rata-rata 32% hanya dalam tahap konstruksi.

Artikel ini berpendapat bahwa adopsi metode "design and build" dapat membantu mengatasi tantangan ini dengan meningkatkan integrasi dan penerapan buildability.

Namun, terdapat hambatan untuk adopsi yang luas di Kroasia, termasuk peraturan hukum yang membatasi penerapan model "design and build" murni. Artikel ini merekomendasikan perubahan pada peraturan untuk membuka jalan bagi penerapan metode yang lebih efisien.

Kesimpulan: Menuju Masa Depan Konstruksi yang Lebih Terintegrasi

Artikel ini secara komprehensif mengeksplorasi metode "design and build" dan potensinya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proyek konstruksi. Metode ini menawarkan banyak keuntungan dibandingkan metode tradisional, terutama dalam hal integrasi, efisiensi waktu, dan kepastian biaya.

Meskipun adopsi "design and build" di Kroasia masih terbatas, tren industri yang berkembang dan kebutuhan akan solusi yang lebih efisien menunjukkan potensi yang signifikan untuk pertumbuhan di masa depan. Perubahan regulasi dan pengembangan kerangka hukum yang mendukung akan sangat penting untuk memfasilitasi adopsi yang lebih luas dan memaksimalkan manfaat metode ini.

Secara keseluruhan, artikel ini memberikan wawasan berharga tentang manfaat dan tantangan penerapan metode "design and build," serta implikasinya untuk industri konstruksi, khususnya di Kroasia.

Sumber

Turina, N., Radujković, M., & Car-Pušić, D. (2009). "DESIGN AND BUILD" IN COMPARISON WITH THE TRADITIONAL PROCUREMENT METHOD AND THE POSSIBILITY OF ITS APPLICATION IN THE CROATIAN CONSTRUCTION INDUSTRY. Journal of Civil Engineering and Management, 15(1), 75–81.

Pendahuluan: Mewujudkan Visi SMK Sebagai Pabrik Tenaga Kerja Siap Pakai

Di tengah pesatnya pembangunan dan pertumbuhan sektor properti di Indonesia, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diharapkan menjadi pemasok utama tenaga kerja terampil. Namun, harapan ini sering kali berbenturan dengan realita: tingkat pengangguran lulusan SMK justru tertinggi dibanding jenjang pendidikan lainnya. Artikel karya Rananda Ahmad Tauhid, Dedy Suryadi, dan Parmono mengupas tuntas kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki lulusan SMKN 1 Cibinong Program Keahlian Bisnis Konstruksi dan Properti dengan kebutuhan riil dunia kerja berdasarkan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) No. 193 Tahun 2021.

Konteks Nasional: Masalah Klasik SDM Indonesia

Menurut data BPS, tingkat pengangguran terbuka Indonesia mencapai 7,07%, dan lulusan SMK menyumbang porsi terbesar. Banyak lulusan tidak mampu memenuhi ekspektasi industri karena keterampilan mereka tidak sesuai kebutuhan lapangan. Hal ini mencerminkan lemahnya keterhubungan antara kurikulum pendidikan vokasi dan dunia industri.

Fenomena ini menjadi semakin kritis dalam sektor jasa konstruksi dan properti, sektor yang justru mengalami pertumbuhan tinggi dan memerlukan tenaga kerja kompeten secara masif.

Fokus Penelitian: Mencocokkan Kompetensi SMK dan SKKNI

Tujuan Studi

Penelitian ini bertujuan:

1. Mengidentifikasi kompetensi yang dimiliki lulusan SMKN 1 Cibinong.

2. Menguraikan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja menurut SKKNI No. 193/2021.

3. Mengukur relevansi antar keduanya.
    

Metode yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif, dengan studi dokumentasi sebagai instrumen utama. Analisis menggunakan pendekatan Miles & Huberman (pengumpulan, reduksi, penyajian, kesimpulan).

Temuan Utama: Ketimpangan Kompetensi yang Signifikan

Perbandingan Kompetensi

• Jumlah total kompetensi lulusan: 82 poin dari kurikulum 2013 (C3 produktif).

• Kompetensi inti dunia kerja (SKKNI 193/2021): hanya 7 poin utama, misalnya:

  • Penerapan K3L

  • Pekerjaan pondasi dan struktural

  • Pelaporan pelaksanaan

  • Pekerjaan arsitektur
     

Hasil Relevansi

Dari 82 kompetensi lulusan SMK, hanya 24,7% yang relevan dengan SKKNI pelaksana lapangan konstruksi gedung. Dalam standar klasifikasi Suharsimi Arikunto, ini dikategorikan sebagai “tidak relevan” (<40%).

Studi Kasus: Miskomunikasi Dunia Pendidikan vs Dunia Industri

Bayangkan seorang lulusan SMK jurusan konstruksi melamar pekerjaan sebagai pelaksana lapangan. Ia telah menguasai banyak teori tentang bisnis properti, menyusun RAB, dan memahami legalitas kepemilikan tanah. Namun, saat dihadapkan dengan kebutuhan lapangan—mengelola pekerja tukang, membaca gambar teknis, atau melaksanakan pekerjaan struktural—ia justru tak mampu menyesuaikan diri.

Inilah ironi utama yang disorot oleh penelitian ini. Kurikulum terlalu banyak menitikberatkan pada teori bisnis properti, namun mengabaikan keterampilan teknis lapangan yang justru dibutuhkan industri.

Analisis Lebih Lanjut: Akar Masalah dan Implikasi

Penyebab Ketimpangan

1. Kurikulum yang belum sinkron dengan SKKNI terbaru.

2. Fokus pendidikan kejuruan yang lebih condong ke aspek bisnis, bukan teknis.

3. Kurangnya pembaruan kurikulum berbasis masukan industri.

4. Minimnya keterlibatan praktisi lapangan dalam perancangan program pendidikan.
    

Dampak Langsung

• Lulusan merasa “siap” tetapi industri menganggap mereka “belum layak.”

• Dunia kerja harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pelatihan ulang.

• Produktivitas nasional di sektor konstruksi terhambat karena minimnya tenaga kerja siap pakai.

Perbandingan Penelitian Sejenis

Penelitian oleh Almira (2017) menunjukkan bahwa industri jasa konstruksi di Jawa Timur pun mengalami masalah serupa: lulusan SMK tidak memiliki kompetensi teknis yang aplikatif di proyek lapangan. Hal ini memperkuat hasil penelitian Tauhid dkk. bahwa ketidaksesuaian kurikulum adalah masalah sistemik.

Solusi dan Rekomendasi

1. Revisi Kurikulum Berbasis SKKNI

SMK harus memperbarui struktur mata pelajaran agar 70–80% kurikulumnya mengacu pada kompetensi kerja lapangan yang tertuang dalam SKKNI.

2. Kolaborasi Tiga Pihak: Sekolah, Industri, dan Pemerintah

• Sekolah: Fokus pada pengajaran keterampilan praktis, tidak hanya teori.

• Industri: Terlibat aktif dalam perancangan kurikulum dan pelatihan guru.

• Pemerintah: Menyediakan platform koordinasi serta insentif fiskal.
   

3. Program Magang Wajib Terstruktur

Setiap lulusan harus mengikuti minimal 6 bulan magang di proyek konstruksi nyata, dengan logbook yang divalidasi oleh pembimbing industri.

4. Evaluasi Berkala Kompetensi Lulusan

SMK perlu mengadopsi model tracer study dan umpan balik rutin dari perusahaan pengguna untuk mengukur kesesuaian kurikulum secara berkelanjutan.

Nilai Tambah dan Opini Kritis

Artikel ini menyajikan studi empiris yang sangat berguna bagi pembuat kebijakan pendidikan vokasi. Namun, penulis belum secara eksplisit membahas solusi konkret dalam bentuk kebijakan pendidikan nasional.

Penambahan peta kompetensi atau gap analysis dalam bentuk visual akan meningkatkan daya guna hasil penelitian ini secara praktis. Selain itu, pelibatan lebih banyak SMK sebagai responden bisa memperluas validitas temuan.

Menuju Masa Depan: SMK yang Adaptif dan Kompetitif

Tantangan ke depan bukan hanya menyesuaikan kompetensi lulusan dengan dunia kerja hari ini, tapi juga mempersiapkan mereka untuk pekerjaan masa depan (future jobs) yang belum tentu ada hari ini. Otomatisasi, BIM (Building Information Modelling), hingga green construction akan membutuhkan keterampilan yang sama sekali baru.

SMK tidak hanya harus relevan, tetapi juga agile: mampu berubah, menyesuaikan diri, dan tetap kompetitif di era yang terus bergerak.

Penutup: Membangun SDM Konstruksi yang Siap Hadapi Revolusi Industri

Penelitian ini menjadi cermin penting bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan vokasi di Indonesia. Tingkat relevansi kompetensi SMK dengan kebutuhan industri yang hanya 24,7% adalah tanda bahaya. Jika tidak segera ditangani, SMK hanya akan menjadi pencetak ijazah, bukan tenaga kerja unggul.

Perlu pendekatan sistemik dan kolaboratif agar setiap lulusan benar-benar “siap pakai”—bukan hanya di atas kertas, tetapi di medan kerja nyata.

Sumber Referensi

Rananda Ahmad Tauhid, Dedy Suryadi, dan Parmono. (2022). Relevansi Kompetensi Lulusan SMK Kompetensi Keahlian Bisnis Konstruksi dan Properti dengan Kompetensi yang Diperlukan di Dunia Kerja. Jurnal Pendidikan Teknik Bangunan, Volume 2, No. 2, hlm. 89–106.
DOI: https://doi.org/10.17509/jptb.v2i2.51661

Pendahuluan

Dalam lanskap persaingan bisnis kuliner yang semakin kompetitif, pemahaman terhadap perilaku konsumen menjadi krusial. Salah satu aspek penting yang sering diabaikan dalam strategi pemasaran adalah unsur budaya lokal yang memengaruhi loyalitas pelanggan. Penelitian berjudul "Faktor Kebudayaan Pendorong Munculnya Loyalitas pada Konsumen Kuliner Kota Kediri Jawa Timur" karya Nufian Susanti Febriani dari Universitas Brawijaya, yang diterbitkan dalam Jurnal Studi Komunikasi (2017), mengupas tuntas bagaimana budaya lokal menjadi pemicu loyalitas konsumen kuliner di Kota Kediri.

Latar Belakang

Kediri mengalami lonjakan industri kuliner, dari warung tradisional hingga restoran modern. Namun menariknya, warung sederhana seperti Soto Podjok justru memiliki pelanggan setia selama puluhan tahun, sedangkan gerai modern seperti Panties Pizza kehilangan peminat hanya dalam beberapa bulan. Fenomena ini mendorong pertanyaan: apa yang membuat konsumen tetap loyal? Jawaban yang ditawarkan oleh penelitian ini: faktor budaya.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif-eksplanatif dengan metode survei skala diferensial semantik. Responden adalah konsumen kuliner di lima lokasi berbeda di Kota Kediri. Jumlah sampel ditentukan melalui teknik kuota sampling, dengan kriteria bahwa responden harus pernah membeli lebih dari satu kali.

Instrumen penelitian telah diuji validitas dan reliabilitasnya, menghasilkan indeks reliabilitas sebesar 0.975. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier sederhana dan uji T untuk melihat pengaruh signifikan antara variabel budaya terhadap loyalitas.

Hasil Penelitian

Hasil menunjukkan bahwa:

• Faktor budaya memiliki pengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen kuliner di Kediri.

• Dimensi budaya (nilai, artefak, simbol) berpengaruh 97.8% terhadap loyalitas.

• Sub-budaya (agama, ras, geografis) berpengaruh 84.1%.

• Kelas sosial (penghasilan, pendidikan, pekerjaan) berpengaruh 87.09%.

Hal yang menarik, konsumen cenderung loyal pada usaha kuliner yang mempertahankan nilai kesederhanaan dan keterkaitan budaya lokal. Soto Podjok dan Golden Swalayan menjadi contoh konkret loyalitas berbasis budaya, dibandingkan Panties Pizza atau Transmart yang mengandalkan gaya modern.

Studi Kasus dan Data Tambahan

Golden Swalayan, meskipun tampil sederhana, tetap ramai pengunjung setelah 23 tahun beroperasi. Di sisi lain, Transmart Carrefour Kediri mengalami penurunan pelanggan meskipun dilengkapi hiburan dan promosi besar-besaran.

Soto Podjok Kediri, berdiri sejak 1926, tetap mempertahankan konsep tradisional. Walau tidak menawarkan modernitas, ia mendapat debit konsumen stabil setiap hari. Budaya kesederhanaan dan nilai historis dipercaya sebagai pendorong utama loyalitas konsumen lokal.

Analisis Tambahan & Nilai Tambah

Implikasi Praktis:

• Pelaku usaha sebaiknya mempertahankan unsur budaya lokal dalam strategi pemasaran.

• Pengenalan kembali budaya melalui citra, produk, dan pelayanan dapat memperkuat keterikatan emosional konsumen.

Kritik terhadap Penelitian:

• Penelitian hanya menggunakan dua variabel dan tidak menggali faktor psikologis atau emosional secara mendalam.

• Sebanyak 38.5% loyalitas dijelaskan oleh faktor lain yang belum diteliti.

Perbandingan dengan Studi Sebelumnya:

Penelitian ini melengkapi temuan Cempaka Dyah Pramita (2015) tentang pentingnya lingkungan layanan. Bedanya, Febriani fokus pada akar budaya sebagai fondasi loyalitas yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Budaya lokal bukan hanya warisan, tapi juga aset bisnis. Konsumen Kediri menunjukkan loyalitas tinggi pada bisnis kuliner yang mencerminkan nilai-nilai budaya mereka. Hal ini mengindikasikan bahwa kesuksesan usaha kuliner tidak semata ditentukan oleh teknologi atau modernitas, tetapi juga oleh kemampuan memahami dan menyatu dengan identitas budaya konsumen.

Saran

• Penelitian lanjutan sebaiknya mengeksplorasi faktor psikologis seperti persepsi kualitas atau emosi terhadap merek.

• Pelaku usaha harus mempertimbangkan kearifan lokal dalam branding dan layanan.

Sumber

Febriani, N.S. (2017). Faktor Kebudayaan Pendorong Munculnya Loyalitas pada Konsumen Kuliner Kota Kediri Jawa Timur. Jurnal Studi Komunikasi, 1(3), 240–252. https://doi.org/10.25139/jsk.v1i3.296

Mengapa Design-Build Semakin Relevan?

Dalam beberapa dekade terakhir, dunia konstruksi mengalami pergeseran paradigma dalam sistem pengadaan proyek. Salah satu yang mencuat adalah metode Design-Build (DB), sebuah sistem yang menggabungkan desain dan konstruksi dalam satu paket kontrak. Keunggulan utamanya adalah efisiensi waktu dan koordinasi, sangat berbeda dari pendekatan tradisional Design-Bid-Build (DBB) yang cenderung fragmentaris.

Namun, di Indonesia, khususnya pada proyek infrastruktur jalan yang umumnya dibiayai pemerintah, implementasi metode DB masih jauh dari optimal. Paper ini berusaha menyelami akar permasalahan tersebut dengan pendekatan ilmiah yang sistematis.

Tujuan Penelitian dan Metode: Mencari Akar Masalah Lewat Delphi & ISM

Penelitian ini bertujuan:

• Mengidentifikasi kendala-kendala utama yang menghambat penerapan metode DB.

• Menyusun hierarki kendala menggunakan Interpretive Structural Modeling (ISM).

• Merumuskan solusi yang bersifat strategis dan implementatif.

Dengan menggunakan Delphi method, kuesioner berpasangan dikirimkan ke 16 ahli dari instansi seperti Kementerian PUPR, Bappenas, dan LPJKN. Data dari dua putaran survei menghasilkan 14 kendala utama yang kemudian dipetakan dalam 6 tingkat hierarki dengan ISM.

Hasil Kunci: 14 Kendala Utama yang Terstruktur

Ke-14 kendala tersebut dikelompokkan menjadi 4 kategori besar:

A. Regulasi & Legalitas

1. Penyesuaian regulasi terkait karakteristik proyek.

2. Penyesuaian sistem tender.

3. Penyesuaian kontrak.

4. Otoritas legislatif sebagai dasar hukum penerapan DB.

5. Ketiadaan pendekatan manajemen risiko proyek.

B. Dukungan Eksternal

6. Minimnya dukungan dari pemangku kepentingan non-pemerintah.

7. Kurangnya dukungan dari penyedia jasa konstruksi (kontraktor/vendor).

C. Kapasitas Organisasi & Manajerial

8. Resistensi dari personel klien/pemilik proyek.

9. Minimnya visi dan dukungan dari pimpinan proyek.

10. Kekurangan staf terlatih untuk pelaksanaan DB.

11. Lemahnya komunikasi dan knowledge sharing antar personel.

12. Kurangnya sosialisasi ke pihak eksternal.

D. Kompetensi

13. Rendahnya pemahaman teknis tentang DB.

14. Minimnya pengalaman dalam implementasi DB.

Studi Kasus: Simulasi Hierarki Kendala pada Proyek Jalan Nasional

Bayangkan sebuah proyek jalan nasional sepanjang 120 km di Sulawesi, dengan nilai kontrak Rp 1,2 triliun. Pemerintah mencoba sistem DB demi efisiensi. Namun:

• Legal framework belum secara eksplisit mengatur mekanisme alokasi risiko.

• Kontrak disiapkan seperti proyek DBB, menyebabkan kebingungan ketika pelaksanaan.

• Tim pelaksana belum pernah menjalankan proyek DB; pelatihan belum dilakukan.

• Stakeholder seperti dinas daerah dan vendor lokal enggan terlibat karena ketidaktahuan terhadap skema baru.

Hasilnya? Proyek mengalami stagnasi pada fase awal meski pendanaan telah tersedia.

Perbandingan dengan Negara Lain: Kenapa Indonesia Tertinggal?

Di negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris, metode DB telah menjadi standar dalam proyek infrastruktur besar. Keberhasilan mereka ditopang oleh:

• Regulasi jelas (FHWA, 2012).

• Kontrak baku dengan alokasi risiko yang eksplisit.

• Pelatihan sistemik bagi staf pemerintah dan kontraktor.

Di Indonesia, inisiatif ini masih sporadis dan tidak sistematis. Tanpa upaya menyusun peta jalan DB yang utuh, adopsinya sulit menembus sistem birokrasi dan budaya kerja konvensional.

Kritik dan Opini: Kelebihan Paper Ini dan Celah untuk Perbaikan

Kelebihan:

• Metodologi Delphi-ISM sangat tepat untuk memetakan masalah kompleks dan saling terkait.

• Model hierarki sangat aplikatif sebagai dasar kebijakan.

• Fokus pada sektor jalan raya, salah satu sektor terbesar dalam APBN, menjadikan hasil riset ini sangat relevan.

Catatan Tambahan:

• Paper belum membahas faktor keuangan dan resiko litigasi, padahal keduanya krusial dalam proyek besar.

• Tidak membedakan antara proyek baru vs proyek rehabilitasi, yang bisa punya kebutuhan manajemen DB berbeda.

Rekomendasi Strategis untuk Pemerintah

Berikut beberapa solusi strategis yang dapat diterapkan:

1. Legislasi dan Regulasi

• Perlu Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri PUPR khusus DB.

• Kontrak baku dengan pasal alokasi risiko dan klausul desain kolaboratif.

2. Peningkatan Kompetensi

• Pelatihan massal bagi PPK, konsultan, dan kontraktor melalui LPJKN.

• Knowledge-sharing platform untuk dokumentasi praktik terbaik DB.

3. Pilot Project

• Gunakan proyek prioritas nasional sebagai laboratorium penerapan DB.

• Ukur keberhasilan dengan indikator waktu, biaya, dan tingkat klaim.

Kesimpulan: DB Bukan Mustahil, Tapi Perlu Strategi Bertahap

Penerapan metode Design-Build dalam proyek infrastruktur jalan di Indonesia bukanlah utopia. Dengan menyadari bahwa tantangan utama berada pada level regulasi dan dukungan kelembagaan, upaya reformasi harus dimulai dari atas ke bawah (top-down).

Paper ini tidak hanya menjelaskan kendala, tetapi juga menyusun peta jalan penyelesaian dengan pendekatan yang ilmiah, logis, dan relevan dengan situasi Indonesia.

Sumber

Penelitian ini dapat diakses di jurnal Media Komunikasi Teknik Sipil, Volume 28 No.1 (2022), dengan DOI https://doi.org/10.24843/mkts.v28i1.32121

Pendahuluan: Urgensi Integrasi Desain dan Pengadaan di Proyek Pemerintah

Industri konstruksi pemerintah kerap kali menghadapi tantangan dalam hal efisiensi, terutama dalam proyek dengan sistem Design and Build (DB). Sistem ini menuntut kontraktor untuk menyediakan layanan desain sekaligus pelaksanaan konstruksi dalam satu entitas. Namun, masih banyak proyek DB yang gagal mencapai kinerja optimal karena desain dan pengadaan dilakukan secara terpisah. Paper berjudul “Integrated Design and Procurement Strategy to Achieve Efficient Performance in Design and Build Government Project” karya Ade Achmad Al Fath dkk. berupaya menawarkan solusi konkret atas persoalan ini.

Penelitian ini bukan hanya menyoroti pentingnya integrasi desain dan pengadaan, tetapi juga memberikan framework strategis berbasis hasil lapangan dan pengukuran Key Performance Indicators (KPIs) pada enam proyek aktual di Indonesia. Artikel ini akan mengupas secara analitis, memperluas perspektif dengan studi kasus nyata, serta memberikan opini kritis untuk menambah bobot pemahaman terhadap implementasi strategi ini di dunia konstruksi.

Design and Build: Sistem Cepat, Tapi Rentan Risiko

Apa itu DB dan Mengapa Dibutuhkan Strategi Terintegrasi?

Sistem DB dirancang untuk mempercepat proses konstruksi, tetapi tantangan muncul karena kontraktor sering memenangkan tender berdasarkan desain dasar yang hanya 20% matang. Artinya, ruang interpretasi dan ketidakpastian masih sangat tinggi, terutama dalam pemilihan material, metode pelaksanaan, dan anggaran.

Tanpa integrasi sejak awal, proyek berisiko menghadapi:

• Keterlambatan pasokan material.

• Ketidaksesuaian spesifikasi antara desain dan implementasi.

• Pembengkakan biaya akibat perubahan desain (variation orders).

• Pembuangan material (waste) yang berlebihan.

Metodologi Penelitian: Pendekatan Delphi dan Studi Lapangan

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed methods), yakni:

• Schematic Literature Review (SLR) untuk menyusun dasar teori.

• Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan 10 pakar dari industri dan akademisi.

• Metode Delphi dua putaran untuk menyaring dan memvalidasi indikator kinerja.

• Studi kasus pada 6 proyek DB pemerintah, dengan melibatkan 90 responden dari berbagai posisi dalam proyek.

Pendekatan ini memperkuat validitas data dan menghasilkan indikator strategis berbasis pengalaman nyata.

Indikator Kinerja (KPI) Integrasi Desain dan Pengadaan

1. Komponen Desain (40% Bobot)

• Kompetensi Tim Desain: Desain harus ditangani oleh tim yang paham strategi minimisasi waste.

• Dokumen Desain Berkualitas: Spesifikasi dan gambar harus konsisten, jelas, dan mudah dipahami.

• Desain Kolaboratif: Supplier dan subkontraktor diikutsertakan dalam tahap awal desain untuk menyelaraskan kebutuhan dan kemampuan pasokan.

2. Komponen Pengadaan (60% Bobot)

• Kriteria Seleksi Vendor: Bukan hanya harga terendah, tetapi juga rekam jejak dan kemampuan teknis.

• Pengalaman & Kompetensi Vendor: Vendor paham konteks proyek dan mampu meminimalkan waste.

• Efektivitas Pemesanan Material: Tepat jenis, waktu, dan jumlah.

• Kontrak Minim Waste: Terdapat atribut kontrak yang mengatur mekanisme pengendalian limbah.

• Komitmen Kolaboratif: Seluruh pihak menunjukkan kesediaan bekerja dalam semangat sinergi jangka panjang.

• Proyek DB C, D, E, dan F menunjukkan performa yang mendekati Level 4 (skor maksimum).

• Proyek DB A dan B menunjukkan lemahnya integrasi, kemungkinan karena keterlambatan koordinasi desain dan pengadaan saat awal tender.

Grafik KPI juga mengungkapkan bahwa semakin tinggi skor integrasi, semakin kecil potensi terjadinya pemborosan dan konflik antar tim proyek.

Analisis Tambahan: Mengapa Integrasi Itu Krusial?

1. Menurunkan Waste

Limbah proyek bukan hanya berupa material, tapi juga waktu dan tenaga. Integrasi sejak awal bisa mengurangi:

• Kesalahan pemesanan.

• Material tidak sesuai spesifikasi.

• Overstock atau keterlambatan pasokan.

2. Meningkatkan Akurasi Biaya

Dalam sistem lump sum (harga tetap), kesalahan prediksi biaya bisa fatal. Desain yang telah mempertimbangkan aspek pengadaan akan menghasilkan estimasi biaya yang lebih akurat dan realistis.

3. Mempercepat Siklus Proyek

Proyek dengan integrasi kuat akan lebih siap dalam menghadapi dinamika lapangan, termasuk perubahan harga material dan perubahan desain dari klien.

Komparasi dengan Riset Terdahulu

Penelitian ini memperluas cakupan riset sebelumnya seperti:

• Ajayi (2016): menekankan pentingnya pengurangan waste lewat strategi desain.

• Asmar et al. (2013): menyarankan kolaborasi sejak tahap tender.

• Sari et al. (2023): memperkenalkan kerangka kerja TARIF (Trust, Authority, Responsiveness, Independence, Fairness) untuk mendukung kolaborasi.

Namun, riset Al Fath dkk. melangkah lebih jauh dengan menawarkan framework KPI yang dapat langsung diukur dan diterapkan sebagai SOP proyek.

Tantangan Implementasi di Lapangan

Meskipun integrasi terdengar ideal, beberapa tantangan yang masih muncul di lapangan:

• Kurangnya pemahaman teknis manajer proyek mengenai pentingnya integrasi desain dan pengadaan.

• Keterbatasan kapasitas vendor lokal dalam menyelaraskan kemampuan mereka dengan desain teknis.

• Resistensi budaya organisasi terhadap kerja kolaboratif.

• Keterbatasan sistem dokumentasi proyek yang terstandarisasi.

Rekomendasi Praktis

Bagi Pemerintah:

• Wajibkan integrasi desain dan pengadaan dalam dokumen lelang proyek DB.

• Berikan insentif bagi kontraktor yang memiliki sistem integrasi matang.

Bagi Kontraktor:

• Bangun kemitraan jangka panjang dengan vendor/subkontraktor.

• Investasi dalam pelatihan tim desain dan procurement secara simultan.

Bagi Akademisi:

• Kembangkan modul pembelajaran berbasis proyek DB terintegrasi.

• Kaji lebih lanjut implementasi framework KPI untuk proyek non-gedung seperti jalan raya atau pelabuhan.

Penutup: Menuju Proyek Pemerintah yang Lebih Efisien

Strategi integrasi desain dan pengadaan yang ditawarkan oleh Al Fath dkk. adalah langkah maju yang sangat relevan dengan tuntutan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek pemerintah. Paper ini tidak hanya memberikan pemetaan masalah dan solusi, tetapi juga menyajikan indikator kinerja yang terukur dan aplikatif.

Dalam jangka panjang, pendekatan ini berpotensi mengubah paradigma pengadaan proyek pemerintah dari sekadar proses administratif menjadi proses strategis yang menghasilkan nilai tambah maksimal bagi negara dan masyarakat.

Sumber

Al Fath, A. A., Herwindiati, D. E., Wibowo, M. A., & Sari, E. M. (2024). Integrated design and procurement strategy to achieve efficient performance in design and build government project. Journal of Infrastructure, Policy and Development, 8(11), 7510.
DOI: https://doi.org/10.24294/jipd.v8i11.7510