Mengapa Design-Build Semakin Relevan?
Dalam beberapa dekade terakhir, dunia konstruksi mengalami pergeseran paradigma dalam sistem pengadaan proyek. Salah satu yang mencuat adalah metode Design-Build (DB), sebuah sistem yang menggabungkan desain dan konstruksi dalam satu paket kontrak. Keunggulan utamanya adalah efisiensi waktu dan koordinasi, sangat berbeda dari pendekatan tradisional Design-Bid-Build (DBB) yang cenderung fragmentaris.
Namun, di Indonesia, khususnya pada proyek infrastruktur jalan yang umumnya dibiayai pemerintah, implementasi metode DB masih jauh dari optimal. Paper ini berusaha menyelami akar permasalahan tersebut dengan pendekatan ilmiah yang sistematis.
Tujuan Penelitian dan Metode: Mencari Akar Masalah Lewat Delphi & ISM
Penelitian ini bertujuan:
-
Mengidentifikasi kendala-kendala utama yang menghambat penerapan metode DB.
-
Menyusun hierarki kendala menggunakan Interpretive Structural Modeling (ISM).
-
Merumuskan solusi yang bersifat strategis dan implementatif.
Dengan menggunakan Delphi method, kuesioner berpasangan dikirimkan ke 16 ahli dari instansi seperti Kementerian PUPR, Bappenas, dan LPJKN. Data dari dua putaran survei menghasilkan 14 kendala utama yang kemudian dipetakan dalam 6 tingkat hierarki dengan ISM.
Hasil Kunci: 14 Kendala Utama yang Terstruktur
Ke-14 kendala tersebut dikelompokkan menjadi 4 kategori besar:
A. Regulasi & Legalitas
-
Penyesuaian regulasi terkait karakteristik proyek.
-
Penyesuaian sistem tender.
-
Penyesuaian kontrak.
-
Otoritas legislatif sebagai dasar hukum penerapan DB.
-
Ketiadaan pendekatan manajemen risiko proyek.
B. Dukungan Eksternal
-
Minimnya dukungan dari pemangku kepentingan non-pemerintah.
-
Kurangnya dukungan dari penyedia jasa konstruksi (kontraktor/vendor).
C. Kapasitas Organisasi & Manajerial
-
Resistensi dari personel klien/pemilik proyek.
-
Minimnya visi dan dukungan dari pimpinan proyek.
-
Kekurangan staf terlatih untuk pelaksanaan DB.
-
Lemahnya komunikasi dan knowledge sharing antar personel.
-
Kurangnya sosialisasi ke pihak eksternal.
D. Kompetensi
-
Rendahnya pemahaman teknis tentang DB.
-
Minimnya pengalaman dalam implementasi DB.
Studi Kasus: Simulasi Hierarki Kendala pada Proyek Jalan Nasional
Bayangkan sebuah proyek jalan nasional sepanjang 120 km di Sulawesi, dengan nilai kontrak Rp 1,2 triliun. Pemerintah mencoba sistem DB demi efisiensi. Namun:
-
Legal framework belum secara eksplisit mengatur mekanisme alokasi risiko.
-
Kontrak disiapkan seperti proyek DBB, menyebabkan kebingungan ketika pelaksanaan.
-
Tim pelaksana belum pernah menjalankan proyek DB; pelatihan belum dilakukan.
-
Stakeholder seperti dinas daerah dan vendor lokal enggan terlibat karena ketidaktahuan terhadap skema baru.
Hasilnya? Proyek mengalami stagnasi pada fase awal meski pendanaan telah tersedia.
Perbandingan dengan Negara Lain: Kenapa Indonesia Tertinggal?
Di negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris, metode DB telah menjadi standar dalam proyek infrastruktur besar. Keberhasilan mereka ditopang oleh:
-
Regulasi jelas (FHWA, 2012).
-
Kontrak baku dengan alokasi risiko yang eksplisit.
-
Pelatihan sistemik bagi staf pemerintah dan kontraktor.
Di Indonesia, inisiatif ini masih sporadis dan tidak sistematis. Tanpa upaya menyusun peta jalan DB yang utuh, adopsinya sulit menembus sistem birokrasi dan budaya kerja konvensional.
Kritik dan Opini: Kelebihan Paper Ini dan Celah untuk Perbaikan
Kelebihan:
-
Metodologi Delphi-ISM sangat tepat untuk memetakan masalah kompleks dan saling terkait.
-
Model hierarki sangat aplikatif sebagai dasar kebijakan.
-
Fokus pada sektor jalan raya, salah satu sektor terbesar dalam APBN, menjadikan hasil riset ini sangat relevan.
Catatan Tambahan:
-
Paper belum membahas faktor keuangan dan resiko litigasi, padahal keduanya krusial dalam proyek besar.
-
Tidak membedakan antara proyek baru vs proyek rehabilitasi, yang bisa punya kebutuhan manajemen DB berbeda.
Rekomendasi Strategis untuk Pemerintah
Berikut beberapa solusi strategis yang dapat diterapkan:
1. Legislasi dan Regulasi
-
Perlu Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri PUPR khusus DB.
-
Kontrak baku dengan pasal alokasi risiko dan klausul desain kolaboratif.
2. Peningkatan Kompetensi
-
Pelatihan massal bagi PPK, konsultan, dan kontraktor melalui LPJKN.
-
Knowledge-sharing platform untuk dokumentasi praktik terbaik DB.
3. Pilot Project
-
Gunakan proyek prioritas nasional sebagai laboratorium penerapan DB.
-
Ukur keberhasilan dengan indikator waktu, biaya, dan tingkat klaim.
Kesimpulan: DB Bukan Mustahil, Tapi Perlu Strategi Bertahap
Penerapan metode Design-Build dalam proyek infrastruktur jalan di Indonesia bukanlah utopia. Dengan menyadari bahwa tantangan utama berada pada level regulasi dan dukungan kelembagaan, upaya reformasi harus dimulai dari atas ke bawah (top-down).
Paper ini tidak hanya menjelaskan kendala, tetapi juga menyusun peta jalan penyelesaian dengan pendekatan yang ilmiah, logis, dan relevan dengan situasi Indonesia.
Sumber
Penelitian ini dapat diakses di jurnal Media Komunikasi Teknik Sipil, Volume 28 No.1 (2022), dengan DOI https://doi.org/10.24843/mkts.v28i1.32121