Pendahuluan

Produktivitas tenaga kerja konstruksi masih menjadi tantangan besar di Indonesia, bahkan di daerah sepesat Bali yang tengah berkembang pesat secara infrastruktur. Dalam konteks inilah, penelitian yang dilakukan oleh Komang Gde Krisna Maha dan timnya dari Politeknik Negeri Bali menjadi relevan dan penting. Melalui kajian atas pengaruh kompetensi dan motivasi terhadap produktivitas, serta analisis perbandingan koefisien tenaga kerja lapangan dengan standar SNI 2022, studi ini memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan praktik konstruksi nasional.

Latar Belakang Masalah

Menurut BPS (2018), lebih dari 18,57% proyek konstruksi mengalami keterlambatan. Salah satu penyebab utamanya adalah rendahnya kompetensi tenaga kerja. Ironisnya, dari sekitar 4,9 juta pekerja konstruksi di Indonesia, hanya sekitar 3% yang telah memiliki sertifikat keahlian. Ini menegaskan adanya kesenjangan serius antara kebutuhan keterampilan dan kenyataan di lapangan.

Dalam proyek pembangunan Villa Jimbaran Greenhill R.13, penelitian ini bertujuan mengukur sejauh mana kompetensi dan motivasi individu dapat meningkatkan efisiensi tenaga kerja. Hal ini dilakukan untuk menciptakan pendekatan produktivitas berbasis data yang relevan dan kontekstual.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif korelatif dengan 30 responden. Data dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara, dan observasi lapangan.

Instrumen pengumpulan data telah diuji validitas dan reliabilitasnya:

• Semua item kuesioner menunjukkan nilai r-hitung > r-tabel.

• Cronbach’s Alpha untuk seluruh variabel di atas 0,76 (termasuk reliabel).
   

Analisis dilakukan menggunakan regresi linier berganda dan perbandingan koefisien tenaga kerja lapangan dengan acuan SNI 2022.

Temuan Utama: Kompetensi, Motivasi, dan Produktivitas

A. Hasil Regresi dan Uji Statistik

• Kompetensi kerja (X1) berpengaruh signifikan terhadap produktivitas (t-hitung 4,218 > t-tabel 2,048).

• Motivasi kerja (X2) juga berpengaruh signifikan (t-hitung 2,808 > t-tabel 2,048).

• Nilai R-Square sebesar 0,936, menunjukkan bahwa 93,6% variasi produktivitas dijelaskan oleh kedua variabel tersebut.
   

B. Hasil Analisis Deskriptif

• Rata-rata skor kompetensi: 4,20 (kategori setuju).

• Rata-rata skor motivasi: 4,18.

• Rata-rata produktivitas: 4,19.
   

Dengan nilai yang tinggi dan saling terkait, hasil ini menunjukkan bahwa meningkatkan kompetensi dan motivasi secara simultan akan memberikan hasil nyata pada produktivitas proyek.

Studi Kasus: Perbandingan Upah Riil vs SNI

Penelitian ini juga membandingkan selisih upah tenaga kerja berdasarkan dua pendekatan koefisien:

1. Pemasangan Bata Ringan (10 cm):

• Total biaya lapangan: Rp 22.200/m2

• Total biaya menurut SNI: Rp 233.620/m2

• Selisih: Rp 211.400/m2 atau 90% lebih tinggi menurut SNI
   

2. Plesteran Dinding (20 mm):

• Total biaya lapangan: Rp 24.280/m2

• Total biaya menurut SNI: Rp 65.680/m2

• Selisih: Rp 41.400/m2 atau 63% lebih tinggi menurut SNI
   

Temuan ini menunjukkan adanya potensi pemborosan biaya jika hanya mengandalkan standar tanpa mempertimbangkan realisasi lapangan. Selain itu, menjadi penting bahwa standar nasional harus fleksibel dan adaptif terhadap kondisi aktual proyek.

Nilai Tambah dan Refleksi Industri

A. Kontribusi Studi:

• Memberikan dasar empiris untuk kebijakan peningkatan kompetensi tenaga kerja.

• Menyediakan data pembanding aktual yang dapat digunakan dalam estimasi biaya konstruksi.
   

B. Kritik dan Keterbatasan:

• Jumlah responden terbatas (30 orang), kurang representatif untuk generalisasi nasional.

• Studi dilakukan hanya pada satu proyek dan belum memperhitungkan faktor eksternal seperti cuaca, teknologi, atau manajemen proyek.
   

C. Perbandingan Penelitian Lain:

Penelitian ini konsisten dengan hasil studi oleh Mariana et al. (2018) yang juga menegaskan bahwa motivasi kerja berkorelasi positif dengan produktivitas. Hal serupa juga ditemukan oleh Prasetyo (2022) dan Agassy (2019) dalam kajian perbandingan koefisien lapangan vs SNI.

Implikasi Praktis

• Bagi kontraktor: Perlu dilakukan penyesuaian estimasi biaya berdasarkan observasi realisasi lapangan.

• Bagi pemerintah: Diperlukan revisi reguler terhadap SNI agar tetap relevan dan tidak menyebabkan overestimasi.

• Bagi pendidikan vokasi: Perlu memperbanyak program sertifikasi untuk tenaga kerja konstruksi.
   

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi dan motivasi memiliki pengaruh kuat terhadap produktivitas tenaga kerja konstruksi. Dengan kontribusi 93,6% terhadap variasi produktivitas, dua faktor ini layak menjadi prioritas dalam pelatihan dan pengelolaan sumber daya manusia proyek.

Selain itu, analisis terhadap selisih koefisien biaya lapangan dan SNI menegaskan perlunya pendekatan biaya berbasis realita, bukan sekadar standar.

Penelitian ini membuka ruang untuk riset lanjutan yang lebih luas, lintas proyek dan daerah, guna mendukung pengambilan keputusan berbasis data di sektor konstruksi Indonesia.

Sumber:
Komang Gde Krisna Maha, Lilik Sudiajeng, I Made Anom Santiana. (2023). Pengaruh Kompetensi dan Motivasi Kerja terhadap Produktivitas serta Koefisien Tenaga Kerja pada Proyek Pembangunan Villa Jimbaran Greenhill R.13. Politeknik Negeri Bali.

Pendahuluan: Memahami Warisan Lewat Kacamata Gender

Distribusi warisan dalam masyarakat tradisional seringkali menjadi refleksi dari struktur sosial, relasi kekuasaan, dan norma budaya yang mengakar. Dalam konteks Bali, distribusi properti tidak semata menyangkuy kepemilikan harta, tetapi juga melibatkan makna simbolik dan posisi gender dalam keluarga. Artikel "Gender and the Intergenerational Transmission of Property in Rural Bali" karya Ida Ayu Grhamtika Saitya menyoroti kompleksitas pembagian warisan di masyarakat pedesaan Bali, sekaligus mengungkap bagaimana perubahan sosial memengaruhi norma-norma tradisional dalam pembagian hak kepemilikan.

Struktur Sosial Bali dan Sistem Patrilineal (H2)

Norma Tradisional: Warisan untuk Anak Laki-laki (H3)

Dalam sistem kekerabatan patrilineal yang dominan di Bali, anak laki-laki secara tradisional dianggap sebagai pewaris utama. Hal ini berakar pada konsep bahwa laki-laki akan tetap tinggal di rumah asal dan menjaga pura keluarga, sementara perempuan akan "keluar" dari keluarga saat menikah. Dalam praktiknya:

• Anak laki-laki menerima tanah warisan dan rumah adat.

• Anak perempuan hanya mendapatkan "pembekalan" berupa barang bergerak saat menikah.

Posisi Perempuan dalam Tradisi Bali (H3)

Perempuan tidak diharapkan untuk menjadi ahli waris penuh, bahkan ketika mereka secara ekonomi berkontribusi dalam keluarga. Konsepsi bahwa perempuan adalah "tamu" dalam keluarga asal memperkuat eksklusi mereka dari hak kepemilikan penuh.

Perubahan Sosial dan Negosiasi Gender (H2)

Modernisasi dan Mobilitas Sosial (H3)

Penelitian Saitya mengungkap bahwa urbanisasi dan pendidikan mendorong perubahan cara pandang masyarakat terhadap gender dan warisan. Dalam keluarga yang memiliki lebih dari satu anak perempuan, muncul praktik kompromi:

• Warisan dibagi merata antara anak laki-laki dan perempuan.

• Anak perempuan diberikan tanah sebagai bentuk investasi masa depan.

Studi Kasus: Negosiasi dalam Pembagian Tanah (H3)

Salah satu informan perempuan berhasil mendapatkan sebidang tanah dari orang tuanya sebagai bentuk pengakuan atas kontribusinya selama merawat orang tua. Ini menjadi bukti bahwa:

• Norma patriarkal tidak lagi mutlak.

• Ada ruang negosiasi dalam keluarga berbasis dialog.

Ketimpangan Hak dan Praktik Hukum (H2)

Peran Hukum Adat vs Hukum Nasional (H3)

Hukum adat Bali cenderung memperkuat sistem patriarkal, sementara hukum nasional Indonesia membuka peluang kesetaraan gender. Namun dalam praktik:

• Hukum adat masih dominan dalam penyelesaian sengketa warisan.

• Perempuan yang menggugat hak warisan sering dianggap menyalahi norma.

Ketegangan antara Norma dan Realitas (H3)

Beberapa perempuan memilih tidak menuntut hak waris demi menjaga harmoni keluarga, meskipun mereka secara hukum berhak. Di sisi lain, keluarga yang lebih terbuka cenderung menerapkan prinsip keadilan berbasis kebutuhan dan kontribusi.

Analisis Teoritis dan Implikasi Sosial (H2)

Perspektif Feminisme dan Struktur Kekuasaan (H3)

Penelitian ini menggunakan lensa teori gender dan feminisme untuk membedah:

• Bagaimana struktur kekuasaan dibentuk melalui warisan.

• Peran perempuan yang dibatasi oleh norma tradisional dan simbolik.

Dampak pada Emansipasi Perempuan Bali (H3)

Dengan meningkatnya pendidikan dan kesadaran hukum, perempuan Bali mulai:

• Menegosiasikan haknya secara aktif.

• Mengembangkan strategi hukum maupun sosial untuk mengakses properti.

Rekomendasi dan Relevansi Praktis (H2)

Bagi Pemerintah dan Aparat Desa:

• Perlu edukasi hukum waris berbasis gender.

• Pelatihan mediasi konflik keluarga berbasis kesetaraan.

Bagi Aktivis dan Akademisi:

• Dorongan untuk mendokumentasikan praktik alternatif yang lebih setara.

• Membuat model kebijakan lokal yang menyelaraskan adat dan hukum nasional.

Kesimpulan: Menuju Sistem Waris yang Lebih Inklusif (H2)

Penelitian ini membuka ruang diskusi kritis tentang bagaimana perubahan sosial dan kesadaran gender mempengaruhi distribusi warisan. Meskipun sistem adat masih kuat, terdapat tanda-tanda perubahan menuju praktik yang lebih inklusif dan adil bagi perempuan. Perubahan ini harus didukung oleh pendidikan, kebijakan, dan kesadaran kolektif agar transmisi properti di masa depan tidak lagi timpang berdasarkan gender.

Sumber

Saitya, Ida Ayu Grhamtika. (2022). Gender and the Intergenerational Transmission of Property in Rural Bali.

Mengapa Isu Keberlanjutan dalam Perencanaan Proyek Begitu Krusial?

Dalam dunia konstruksi modern, tekanan untuk menjalankan proyek secara efisien dan bertanggung jawab terhadap lingkungan semakin tinggi. Di tengah krisis iklim dan percepatan urbanisasi, pendekatan konstruksi berkelanjutan bukan hanya tren, tapi sebuah keniscayaan. Khususnya pada tahap perencanaan di mana visi proyek dirumuskan keputusan yang diambil akan menentukan seberapa ramah lingkungan dan inklusif hasil akhirnya.

Dalam konteks inilah skripsi Nur Afifah Tri Ramadhani Surahman mengambil posisi penting. Melalui studi pada proyek Polder Green Garden di Jakarta, peneliti mengevaluasi seberapa dalam prinsip keberlanjutan tertanam dalam perencanaan proyek design and build, dan bagaimana kriteria keberlanjutan tersebut diprioritaskan dengan pendekatan Analytic Hierarchy Process (AHP).

Polder Green Garden: Proyek Strategis Pengendali Banjir

Polder Green Garden bukan sembarang proyek. Ia dibangun sebagai solusi sistemik atas banjir yang kerap melanda kawasan Kedoya Utara, Jakarta Barat, terutama saat luapan Kali Angke dan Mookervart tak lagi terbendung. Dengan sistem drainase tertutup dan pompa raksasa, polder ini menjadi bagian dari infrastruktur krusial ibukota.

Menariknya, pembangunan polder kini tidak lagi semata-mata berorientasi pada fungsi teknis, melainkan juga mengintegrasikan prinsip keberlanjutan mulai dari pelibatan masyarakat hingga upaya konservasi sumber daya.

Mengapa AHP?

Analytic Hierarchy Process (AHP) dipilih sebagai metode karena mampu memetakan kompleksitas pengambilan keputusan multikriteria. Melalui perbandingan berpasangan (pairwise comparison), AHP memudahkan peneliti menentukan prioritas dari berbagai aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi secara kuantitatif.

Sumber Data

• Sumber primer: Kuesioner kepada para profesional proyek

• Sumber sekunder: Regulasi seperti Permen PUPR No. 9 Tahun 2021 tentang Konstruksi Berkelanjutan

Hasil: Apa yang Paling Penting dalam Perencanaan Berkelanjutan?

Dari hasil AHP, bobot terbesar justru berasal dari aspek yang selama ini sering diabaikan: Kenyamanan dan Kesehatan (0.40). Artinya, desain proyek yang memperhatikan kualitas udara, pencahayaan, aksesibilitas, dan kenyamanan pengguna menempati prioritas tertinggi.

Catatan Penting:

• Sub-kriteria seperti konservasi air, energi, dan partisipasi masyarakat memiliki bobot yang kecil (0.01–0.02).

• Namun, meskipun bobotnya kecil, elemen-elemen ini tetap wajib hadir untuk mencapai triple bottom line keberlanjutan: sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Tinjauan Kritis: Apakah Sudah Cukup?

Kelebihan Penelitian:

• Menggunakan AHP untuk memetakan prioritas keberlanjutan secara kuantitatif

• Berbasis pada proyek nyata dengan tantangan kompleks (banjir perkotaan)

• Memperhatikan peraturan nasional dan lokal dalam sektor konstruksi berkelanjutan
   

Kritik dan Saran:

• Belum menyentuh aspek digital seperti BIM untuk mendukung keputusan berbasis data

• Perlu studi lanjutan pada fase implementasi dan operasional (post-occupancy)

• Disarankan menambahkan dimensi resilience terhadap perubahan iklim, bukan sekadar keberlanjutan

Implikasi Nyata: Apa yang Bisa Diambil dari Studi Ini?

Bagi Pemerintah:

• Harus memperkuat regulasi teknis dalam pengadaan D&B agar menekankan aspek keberlanjutan

• Perlu mendorong integrasi perencanaan partisipatif dalam proyek-proyek publik

Bagi Profesional:

• Tim perencana harus mulai menjadikan kenyamanan pengguna dan interaksi sosial sebagai bagian dari KPI proyek

• Manajemen proyek harus menggunakan AHP atau metode serupa untuk memprioritaskan sumber daya

Bagi Dunia Akademik:

• Studi ini membuka jalan bagi riset kuantitatif lanjutan tentang keberlanjutan berbasis fase proyek

• Menawarkan model aplikatif berbasis data untuk mengevaluasi aspek non-teknis dalam proyek infrastruktur

Perbandingan dengan Studi Lain

Penelitian ini menguatkan temuan dari Aghimien et al. (2019) yang menunjukkan bahwa keberlanjutan dalam tahap perencanaan jauh lebih menentukan daripada implementasi teknis semata. Namun skripsi ini melangkah lebih jauh dengan memasukkan konteks lokal (Jakarta) dan skenario aktual (pengendalian banjir), menjadikannya sangat relevan bagi tata kota tropis.

Kesimpulan: Perencanaan adalah Pondasi Keberlanjutan

Keberlanjutan dalam proyek konstruksi bukan hanya soal panel surya atau toilet hemat air .Fondasinya justru diletakkan sejak perencanaan awal ketika orientasi bangunan, tata tapak, material, dan sistem utilitas ditentukan.

Melalui penelitian ini, jelas bahwa proyek design and build seperti Polder Green Garden tidak hanya bisa efisien secara teknis, tetapi juga dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan secara sistematis sejak tahap awal. Asalkan, prioritasnya diletakkan pada apa yang benar-benar penting: manusia, lingkungan, dan nilai ekonomi jangka panjang.

Sumber

Surahman, N. A. T. R. (2023). Penerapan Konstruksi Berkelanjutan pada Tahapan Perencanaan pada Kontrak Rancang dan Bangun (Studi Kasus: Proyek Polder Green Garden Wilayah DKI Jakarta). Skripsi, Universitas Hasanuddin.

Pendahuluan

Perkembangan global yang pesat di abad ke-21 menempatkan tuntutan baru pada para insinyur. Mereka tidak lagi hanya membutuhkan keahlian teknis yang kuat, tetapi juga

kompetensi global untuk bekerja secara efektif di lingkungan yang saling terhubung, beragam, dan kompleks. Namun, integrasi kompetensi ini ke dalam kurikulum pendidikan teknik sering kali menemui hambatan karena definisinya yang rumit dan tidak adanya pendekatan praktis yang teruji.

Disertasi ini bertujuan untuk membangun fondasi empiris guna memajukan pengembangan kompetensi global di institusi pendidikan insinyur. Melalui sintesis dari lima studi, penelitian ini mengeksplorasi tiga tema utama: konseptualisasi kompetensi global, pengembangannya, dan penilaiannya. Temuan-temuan disertasi ini sangat relevan untuk institusi yang ingin merumuskan strategi yang terarah dan berkelanjutan.

Konseptualisasi Kompetensi Global: Definisi dan Komponen Inti

Disertasi ini mendefinisikan kompetensi global sebagai

kemampuan untuk menunjukkan perilaku yang efektif dan tepat yang sesuai dengan kebutuhan konteks profesional yang berbeda. Perilaku ini muncul dari gabungan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki individu. Konsep ini melampaui keahlian teknis dan sangat krusial bagi para insinyur modern. Bahkan, badan akreditasi internasional seperti

ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) dan inisiatif CDIO (Conceive-Design-Implement-Operate) telah mengeluarkan pedoman untuk atribut lulusan yang komprehensif, mencakup kompetensi non-teknis.

Penelitian ini mengidentifikasi serangkaian

komponen inti dari kompetensi global yang dianggap penting oleh para peneliti dan pemangku kepentingan industri maupun akademisi. Komponen-komponen ini mencakup:

• Kesadaran Diri: Memahami kepribadian, nilai, kekuatan, dan kelemahan diri sendiri.

• Wawasan Global dan Etika: Memahami peristiwa global, serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap pembangunan berkelanjutan dan prinsip-prinsip etika.

• Komunikasi dan Kolaborasi: Kemampuan untuk bertukar informasi secara efektif dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.
• Fleksibilitas dan Adaptabilitas: Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan konteks yang berbeda dan kondisi yang berubah.
• Kecakapan Profesional: Pemahaman tentang disiplin ilmu, profesi, dan standar praktik rekayasa global.

Pengembangan kompetensi ini tidak hanya terjadi di dalam kelas, melainkan juga melalui pengalaman di lingkungan yang beragam dan interaktif.

Strategi Institusional untuk Pengembangan Kompetensi

Disertasi ini mengusulkan

strategi tiga langkah yang komprehensif dan praktis untuk institusi pendidikan insinyur. Strategi ini dirancang untuk mengatasi tantangan implementasi dan memastikan hasil yang nyata.

Langkah 1: Meletakkan Fondasi

Fase ini berfokus pada persiapan dan perencanaan awal. Hal ini mencakup pengembangan visi institusional yang jelas, menciptakan lingkungan yang mendukung keragaman dan inklusivitas, serta memberikan

pelatihan dan dorongan kepada staf pengajar. Pelatihan bagi dosen sangat penting untuk membantu mereka membangun keahlian dalam merancang peluang belajar yang relevan.

Langkah 2: Mengembangkan Peluang Pembelajaran

Fase ini melibatkan perancangan peluang belajar di tiga tingkatan:

• Kurikuler: Mengintegrasikan kompetensi global secara langsung ke dalam mata kuliah disiplin ilmu, misalnya melalui kolaborasi virtual dengan mitra internasional atau studi kasus kehidupan nyata. Hal ini sesuai dengan modul yang membahas tentang etika profesi.

• Ko-kurikuler: Aktivitas di luar kurikulum inti yang melengkapinya, seperti magang internasional, kunjungan lapangan, atau program sertifikasi.

• Ekstra-kurikuler: Kegiatan yang tidak terhubung langsung dengan kurikulum, seperti kesempatan menjadi sukarelawan atau berpartisipasi dalam asosiasi mahasiswa, yang tetap didukung oleh institusi.

Langkah 3: Menilai Pengembangan Kompetensi

Fase terakhir berfokus pada evaluasi untuk menginformasikan revisi strategi. Disertasi ini menekankan pentingnya penilaian yang valid dan andal untuk memastikan hasil pembelajaran tercapai. Disertasi menemukan bahwa hanya sekitar

32% dari publikasi yang meninjau intervensi menggunakan penilaian multi-metode, dan bahwa metode penilaian tunggal seperti survei laporan diri tidak cukup untuk mengukur kompetensi yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan metode penilaian yang lebih komprehensif, seperti tes penilaian situasional, untuk mengukur perilaku dan pemikiran di balik keputusan insinyur.

Kesimpulan

Disertasi ini menunjukkan bahwa persiapan insinyur yang kompeten secara global adalah inisiatif penting di seluruh dunia. Dengan menerapkan kerangka kerja dan strategi tiga langkah yang diusulkan, institusi pendidikan teknik dapat beralih dari upaya yang "terlalu bersemangat" menjadi pendekatan yang sistematis dan efektif. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas lulusan insinyur, tetapi juga memperkuat posisi institusi dalam menghadapi tuntutan global dan industri di masa depan.

Sumber

• Disertasi: "Global competence education in practice" oleh Tanja Richter, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Swedia, 2025.

Pendahuluan

Peran insinyur dalam memajukan peradaban dan pembangunan suatu bangsa tidak dapat diremehkan. Di Indonesia, profesi insinyur merupakan pilar vital dalam mewujudkan infrastruktur, teknologi, dan industri yang tangguh. Buku "Insinyur Indonesia", hasil kolaborasi dari 13 penulis, menyajikan gambaran komprehensif tentang tantangan dan peluang yang dihadapi profesi ini di Tanah Air. Dengan menganalisis beragam aspek, mulai dari pendidikan, sertifikasi, hingga praktik di lapangan, buku ini menawarkan wawasan penting yang dapat menjadi landasan bagi perumusan kebijakan publik yang lebih efektif. Resensi ini akan mengolah temuan-temuan kunci dari studi tersebut menjadi rekomendasi kebijakan yang konkret dan dapat diimplementasikan oleh pemangku kepentingan di pemerintahan.

Mengapa Peran Insinyur Indonesia Penting untuk Kebijakan?

Buku "Insinyur Indonesia" secara eksplisit menunjukkan bahwa insinyur bukan hanya sekadar teknisi, melainkan agen perubahan yang memiliki tanggung jawab besar terhadap masyarakat. Salah satu temuan terpenting adalah bahwa kemajuan suatu bangsa sangat bergantung pada kualitas dan kuantitas insinyurnya. Sebagai contoh, Indonesia hanya mampu menghasilkan sekitar 100 ribu insinyur per tahun, jumlah yang jauh tertinggal dibandingkan Tiongkok (1,5 juta) dan India (1,2 juta). Padahal, kebutuhan SDM insinyur di sektor konstruksi saja sangat besar. Kesenjangan kuantitas ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan kebijakan yang mendorong minat dan pendidikan di bidang keinsinyuran.

Di sisi lain, buku ini juga menyoroti perlunya pemerintah untuk menstandardisasi kompetensi insinyur melalui regulasi. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran dan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2019. Regulasi ini menjadi landasan hukum untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan perlindungan bagi insinyur dan pengguna jasa keinsinyuran. Dengan demikian, kebijakan publik yang proaktif dalam menegakkan aturan-aturan ini sangat krusial untuk menjamin kualitas dan keselamatan dalam setiap proyek pembangunan.

Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, Peluang

Penerapan akuntabilitas di lapangan tidaklah tanpa tantangan. Buku ini mengidentifikasi salah satu hambatan terbesar adalah masih rendahnya jumlah insinyur Indonesia yang memiliki sertifikasi Mutual Recognition Arrangement (MRA). Sertifikasi ini merupakan persyaratan penting untuk bersaing di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dan tanpa itu, insinyur asing berpotensi menguasai proyek-proyek di Indonesia.

Namun, di tengah hambatan tersebut, terdapat peluang besar. Buku ini secara khusus menguraikan peran sentral Persatuan Insinyur Indonesia (PII) sebagai wadah profesi yang bertugas membina dan mengembangkan kompetensi insinyur. PII memiliki Kode Etik Insinyur Indonesia yang disebut Catur Karsa Sapta Dharma sebagai panduan perilaku profesional. Hal ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperkuat kolaborasi dengan PII dalam menegakkan standar etika dan integritas. PII juga bertanggung jawab untuk melaksanakan Program Profesi Insinyur (PS-PPI) bersama perguruan tinggi dan industri, yang sangat penting untuk menciptakan insinyur yang kompeten dan siap kerja.

5 Rekomendasi Kebijakan Praktis (dengan alasannya)

Berdasarkan analisis mendalam dari buku "Insinyur Indonesia," berikut adalah lima rekomendasi kebijakan praktis yang dapat segera dipertimbangkan oleh pemerintah:

1. Mengintegrasikan Sistem Sertifikasi ke dalam Regulasi Proyek Pemerintah

   • Alasan: Terdapat masalah dualisme sertifikasi antara STRI (Surat Tanda Registrasi Insinyur) dan SKA/SKK (Sertifikat Keahlian Kerja), yang membuat banyak insinyur memilih sertifikasi yang dianggap lebih praktis, bukan yang sesuai standar profesi.

   • Mekanisme Pelaksanaan: Pemerintah harus menetapkan STRI sebagai persyaratan utama untuk semua insinyur yang terlibat dalam proyek-proyek infrastruktur publik. Langkah ini akan memastikan bahwa insinyur yang bekerja memiliki kompetensi yang telah diakui oleh PII sebagai organisasi profesi resmi, sekaligus memperkuat peran PII.

2. Mewajibkan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) untuk Registrasi Insinyur

   • Alasan: Kompetensi insinyur harus selalu diperbarui seiring perkembangan teknologi. Buku ini menekankan pentingnya continuous development program (CPD) yang setara dengan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) untuk memastikan insinyur Indonesia mampu bersaing secara global.

   • Mekanisme Pelaksanaan: Pemerintah dapat bekerja sama dengan PII untuk menetapkan PKB sebagai syarat wajib perpanjangan Surat Tanda Registrasi Insinyur setiap 5 tahun. PII dapat menyelenggarakan pelatihan dan kegiatan yang relevan, seperti yang dijelaskan dalam artikel ini: Etika Profesi Insinyur dan Manajemen Proyek.

3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Insinyur secara Terpadu

   • Alasan: Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam hal jumlah dan kualitas insinyur, dengan produksi lulusan yang jauh di bawah negara-negara tetangga.

   • Mekanisme Pelaksanaan: Pemerintah melalui Kemendikbudristek harus menyusun target yang realistis untuk meningkatkan jumlah lulusan teknik yang kompeten. Strategi ini harus terintegrasi dengan kebutuhan industri, seperti yang dicontohkan oleh program Politeknik khusus PU yang bertujuan memenuhi kebutuhan SDM di sektor konstruksi. Program ini dapat direplikasi di sektor lain.

4. Memperkuat Peran PII dalam Penegakan Kode Etik dan Advokasi Hukum

   • Alasan: Insinyur membutuhkan perlindungan hukum dan panduan etika yang kuat untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab.

   • Mekanisme Pelaksanaan: Pemerintah dapat memberikan wewenang yang lebih kuat kepada PII, termasuk Majelis Kehormatan Etik, untuk menegakkan Kode Etik Insinyur Indonesia. PII juga harus didukung untuk memberikan layanan advokasi hukum bagi insinyur yang menghadapi masalah dalam praktik profesional mereka.

5. Mendorong Partisipasi Insinyur dalam Perumusan Kebijakan Publik

   • Alasan: Buku ini menunjukkan pentingnya "rekayasa kebijakan" (policy engineering) sebagai salah satu pilar pembangunan, yang harus melibatkan insinyur sebagai ahli teknis.

   • Mekanisme Pelaksanaan: Pemerintah dapat membentuk tim ahli yang terdiri dari insinyur profesional dari berbagai disiplin ilmu, yang berafiliasi dengan PII, untuk memberikan masukan teknis dalam setiap perumusan kebijakan pembangunan nasional. Hal ini akan memastikan kebijakan yang dibuat tidak hanya aspiratif tetapi juga realistis dan layak secara teknis.

Kesimpulan

Buku "Insinyur Indonesia" adalah sebuah seruan untuk tindakan. Temuan dan analisisnya menunjukkan bahwa masa depan pembangunan Indonesia sangat bergantung pada bagaimana pemerintah memposisikan dan mendukung profesi insinyur. Dengan mengimplementasikan rekomendasi kebijakan ini, Indonesia dapat menciptakan ekosistem yang kondusif bagi insinyur untuk berinovasi, berkontribusi secara optimal, dan menjadi pilar utama dalam mewujudkan visi pembangunan bangsa yang berkelanjutan.

Sumber

• Buku: "Insinyur Indonesia" (Penulis: Mahyuddin Mahyuddin, dkk.)

Pendahuluan

Profesi insinyur memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan bangsa, mulai dari perancangan infrastruktur hingga pengembangan teknologi mutakhir. Di balik setiap jembatan yang kokoh, sistem transportasi yang efisien, dan produk inovatif, terdapat tanggung jawab yang besar. Akuntabilitas insinyur, baik yang berasal dari regulasi eksternal maupun komitmen moral internal, adalah fondasi untuk memastikan keselamatan publik, keberlanjutan proyek, dan kepercayaan masyarakat.

Paper "Engineers and Accountability" yang ditulis oleh Dr. Kenneth W. Van Treuren membahas secara mendalam berbagai aspek akuntabilitas dalam profesi ini. Paper ini mengkategorikan akuntabilitas ke dalam dua jenis utama: akuntabilitas eksternal, yang berasal dari regulasi, kode etik, dan persyaratan hukum; dan akuntabilitas internal, yang berakar dari keyakinan moral dan etika pribadi. Mengingat perannya yang krusial, temuan dari studi ini dapat berfungsi sebagai peta jalan strategis untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan proaktif di masa depan.

Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan?

Temuan Dr. Van Treuren secara langsung relevan dengan kebijakan publik karena ia menyentuh esensi dari keamanan, kualitas, dan kepercayaan. Akuntabilitas eksternal, yang terdiri dari lisensi profesional, sertifikasi, akreditasi, dan standar teknis, adalah pilar utama yang melindungi masyarakat. Paper ini memperkuat argumen bahwa tanpa regulasi yang jelas dan ditegakkan, risiko kegagalan struktural, kesalahan desain, dan praktik tidak etis akan meningkat secara signifikan.

Pentingnya akreditasi program pendidikan oleh badan seperti ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) menunjukkan bahwa dasar akuntabilitas dimulai di bangku kuliah. Program yang terakreditasi memastikan bahwa lulusan memiliki pengetahuan teknis yang kuat, pemahaman tentang etika profesi, dan kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif — semuanya adalah komponen vital dari akuntabilitas. Mengabaikan standar ini dapat mengakibatkan menurunnya kualitas lulusan, yang pada gilirannya berpotensi membahayakan proyek-proyek vital dan layanan publik di masa depan.

Selain itu, paper ini juga menyoroti bagaimana akuntabilitas internal—yang dibangun dari nilai-nilai pribadi, integritas, dan hati nurani—menjadi lapisan pertahanan terkuat. Meskipun akuntabilitas eksternal dapat dipaksakan, akuntabilitas internal adalah yang paling efektif dalam mendorong insinyur untuk membuat keputusan yang tepat demi kepentingan publik, bahkan dalam situasi tanpa pengawasan. Oleh karena itu, kebijakan harus tidak hanya fokus pada penegakan aturan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan etika sejak dini.

Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, Peluang

Penerapan akuntabilitas di lapangan tidaklah tanpa tantangan. Paper ini menyebutkan bagaimana dampak pandemi COVID-19 telah menciptakan "suasana yang longgar" di kalangan mahasiswa teknik, berpotensi menurunkan ekspektasi dan standar. Hambatan ini, jika tidak diatasi, bisa menghasilkan generasi insinyur yang kurang siap menghadapi tuntutan profesi yang sebenarnya.

Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa meskipun sertifikasi profesional sangat penting, banyak insinyur tidak melanjutkannya. Hal ini mengindikasikan adanya hambatan administratif atau kurangnya insentif yang perlu diatasi melalui kebijakan yang lebih strategis. Tanpa sertifikasi yang memadai, sulit untuk menjamin kompetensi yang konsisten di seluruh sektor.

Meskipun demikian, ada banyak peluang yang bisa dimanfaatkan. Mengintegrasikan pembelajaran etika dan tanggung jawab profesional secara sistematis ke dalam kurikulum pendidikan tinggi akan menciptakan fondasi moral yang kuat. Kerangka kerja yang diuraikan dalam paper ini dapat membantu lembaga kebijakan merancang program yang efektif untuk menumbuhkan akuntabilitas internal, sehingga insinyur tidak hanya mengikuti aturan tetapi juga memegang teguh nilai-nilai profesional. Hal ini juga sejalan dengan Manajemen Proyek yang menekankan pentingnya pengendalian jadwal proyek dan ruang lingkup secara terperinci.

5 Rekomendasi Kebijakan Praktis (dengan alasannya)

Berdasarkan temuan-temuan dari paper ini, berikut adalah lima rekomendasi kebijakan praktis yang dapat segera dipertimbangkan:

1. Menerapkan Standar Kurikulum Nasional untuk Pendidikan Teknik

   • Alasan: Penelitian menunjukkan bahwa akreditasi oleh badan seperti ABET menjamin lulusan memiliki pemahaman fundamental yang mencakup etika dan tanggung jawab profesional.

   • Mekanisme Pelaksanaan: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dapat bekerja sama dengan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk menyusun dan mewajibkan kurikulum standar nasional yang mencakup semua learning outcomes yang disorot oleh ABET. Ini akan menjamin kesetaraan dan kualitas lulusan di seluruh Indonesia.

2. Mengintegrasikan Sistem Insentif bagi Insinyur Bersertifikasi

   • Alasan: Meskipun sertifikasi penting untuk menjamin kompetensi dan akuntabilitas, banyak insinyur memilih untuk tidak melanjutkannya.

   • Mekanisme Pelaksanaan: Pemerintah dapat memberikan insentif pajak atau akses preferensial pada proyek-proyek strategis nasional bagi perusahaan yang mempekerjakan insinyur yang memiliki lisensi profesional. Kebijakan ini akan mendorong lebih banyak insinyur untuk mencari sertifikasi, meningkatkan standar industri secara keseluruhan.

3. Mewajibkan Audit Eksternal Teratur untuk Proyek Pemerintah

   • Alasan: Akuntabilitas eksternal melalui standar teknis dan kode etik adalah hal krusial untuk keselamatan publik. Audit independen dapat memastikan kepatuhan yang ketat.

   • Mekanisme Pelaksanaan: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dapat bekerja sama dengan asosiasi profesional untuk membentuk badan pengawas independen. Badan ini akan melakukan audit acak pada proyek-proyek infrastruktur untuk memverifikasi bahwa semua standar teknis dan prosedur keselamatan telah diikuti.

4. Menyusun Pedoman Pembelajaran Jarak Jauh yang Ketat di Perguruan Tinggi

   • Alasan: Penelitian ini menyoroti bagaimana pembelajaran jarak jauh selama pandemi berpotensi mengurangi ekspektasi akuntabilitas di kalangan mahasiswa teknik.

   • Mekanisme Pelaksanaan: Kemendikbudristek dapat mengeluarkan pedoman spesifik untuk pendidikan teknik, yang mencakup kewajiban kehadiran visual, ujian yang diawasi ketat, dan proyek kolaboratif yang menuntut akuntabilitas timbal balik untuk memastikan mahasiswa tetap memegang teguh standar profesional.

5. Memasukkan Pendidikan Etika sebagai Komponen Wajib Kurikulum Nasional

   • Alasan: Akuntabilitas internal, yang didasarkan pada moral dan etika pribadi, dianggap sebagai bentuk akuntabilitas yang paling dalam.

   • Mekanisme Pelaksanaan: Perguruan tinggi harus diwajibkan untuk mengintegrasikan mata kuliah etika profesi yang diajarkan secara interaktif dan studi kasus, bukan hanya teori. Kurikulum harus secara eksplisit mencakup studi kasus yang memaksa mahasiswa untuk mengambil keputusan etis, sehingga mereka dapat melatih akuntabilitas internal mereka sejak dini.

Kesimpulan

Akuntabilitas insinyur adalah isu yang melampaui ranah profesional semata; ini adalah masalah kebijakan publik yang mendasar. Paper Dr. Van Treuren memberikan wawasan berharga tentang bagaimana akuntabilitas eksternal dan internal saling melengkapi untuk membentuk profesi yang kredibel dan dapat dipercaya. Dengan mengimplementasikan rekomendasi kebijakan ini, pemerintah dapat tidak hanya meningkatkan kualitas pekerjaan insinyur industri di Indonesia, tetapi juga membangun fondasi yang lebih kokoh untuk keselamatan, inovasi, dan kemakmuran masyarakat di masa depan.

Sumber

• Paper: "Engineers and Accountability" oleh Dr. Kenneth W. Van Treuren

• Tautan: DOI: 10.4236/ojee.2013.12003