Reaksi yang tidak diperkuat terhadap suatu rangsangan berkurang seiring dengan paparan stimulus yang berulang atau berkepanjangan, suatu proses yang dikenal sebagai pembiasaan, yang merupakan jenis pembelajaran non-asosiatif. Misalnya, ketika makhluk hidup menyadari bahwa suara keras yang tidak terduga tidak menimbulkan dampak apa pun, mereka mungkin akan terbiasa dengan suara tersebut. Respons yang melibatkan seluruh tubuh atau hanya sistem komponen biologisnya merupakan contoh respons kebiasaan. Dari perspektif fungsional, pembiasaan diyakini mengalokasikan sumber daya kognitif ke rangsangan lain yang terkait dengan peristiwa penting secara fisiologis dengan mengurangi reaksi terhadap sinyal kecil. Dalam teknik pembiasaan, kemunduran perilaku yang terus-menerus mungkin juga disebabkan oleh efek nonspesifik seperti kelelahan, yang perlu disingkirkan jika fokusnya adalah pada pembiasaan. Karena banyak gangguan neuropsikiatri, termasuk autisme, skizofrenia, migrain, dan sindrom Tourette, menunjukkan gangguan pembiasaan terhadap berbagai jenis stimulus, baik yang sederhana maupun kompleks, pembiasaan penting dalam psikiatri dan psikopatologi.

Kata “pembiasaan” mempunyai arti lebih luas yang mencakup ketergantungan psikologis terhadap obat-obatan; makna ini dimasukkan dalam sejumlah kamus online. Istilah "pembiasaan narkoba" diciptakan oleh sekelompok ahli dari Organisasi Kesehatan Dunia yang berkumpul pada tahun 1957 untuk membahas masalah kecanduan narkoba dan membedakan beberapa perilaku penggunaan narkoba dari kecanduan narkoba. Pembiasaan digambarkan sebagai "menjadi terbiasa dengan perilaku atau kondisi apa pun, termasuk penggunaan zat psikoaktif" dalam kamus terminologi WHO terkait obat-obatan dan alkohol.

Pembiasaan sebagai semacam pembelajaran non-asosiatif dapat dibedakan dari perubahan perilaku lainnya (seperti adaptasi sensorik/saraf dan kelelahan) dengan mempertimbangkan ciri-ciri pembiasaan yang telah ditemukan selama penelitian bertahun-tahun. Pada tahun 2008 dan 2009, Thompson dan Spencer memperluas daftar kualitas mereka dengan mencakup hal-hal berikut:

Respons terhadap suatu stimulus akan berkurang jika stimulus tersebut ditampilkan berulang kali. Disebutkan juga bahwa pembiasaan merupakan salah satu jenis pembelajaran implisit yang sering terjadi ketika rangsangan dihadirkan berulang kali. Meskipun sifat ini sejalan dengan gagasan pembiasaan sebagai suatu metode, sifat-sifat lain perlu ditunjukkan untuk memvalidasi pembiasaan sebagai suatu proses. Pemulihan spontan juga terlihat. Dengan kata lain, respons yang terbiasa terhadap suatu stimulus akan pulih—yakni, bertambah besar—ketika ada selang waktu yang cukup lama—jam, hari, atau minggu—di antara pemberian stimulus.

Fenomena yang dikenal sebagai "potensiasi pembiasaan" muncul dari seringnya pemberian tes pemulihan spontan. Dengan setiap percobaan pemulihan spontan terhadap fenomena ini, penurunan respons yang terjadi setelahnya semakin cepat. Juga diamati bahwa tingkat pembiasaan akan meningkat seiring dengan peningkatan frekuensi pemberian stimulus, atau interval interstimulus yang lebih pendek. Selain itu, paparan stimulus yang berkepanjangan mungkin mempunyai konsekuensi lebih lanjut pada tes perilaku di kemudian hari, seperti menunda pemulihan spontan, setelah respons yang terbiasa tidak berubah (yaitu, tidak menunjukkan penurunan lebih lanjut).

Kita akan mengamati gagasan generalisasi stimulus dan diskriminasi stimulus. Bila suatu stimulus dibiasakan satu kali maka akan terjadi pula stimulus tambahan yang identik dengannya (stimulus generalisasi). Derajat pembiasaan yang diperhatikan meningkat seiring dengan derajat kemiripan antara rangsangan baru dan rangsangan asli. Diskriminasi stimulus ditunjukkan ketika seseorang menjadi terbiasa terhadap stimulus baru yang identik dengan stimulus aslinya tetapi tidak terhadap stimulus yang berbeda. Ketika seseorang dihadapkan pada rasa jeruk nipis, misalnya, tingkat responsnya meningkat drastis jika terbiasa dengan rasa lemon. Dengan menggunakan diskriminasi stimulus, seseorang dapat mengecualikan adaptasi sensorik dan kelelahan sebagai teori potensial lainnya untuk proses pembiasaan.

Salah satu penemuan yang dibuat adalah bahwa respons pembiasaan dapat meningkat ketika, di akhir fase pembiasaan, satu kali pengenalan stimulus baru terjadi setelah reaksi terhadap stimulus yang menimbulkan menurun. "Dishabituasi" mengacu pada peningkatan respons sementara yang selalu terjadi sebagai respons terhadap stimulus pertama yang memunculkan respons tersebut (bukan terhadap stimulus baru). Bukti dishabituasi adalah alat lain yang digunakan oleh peneliti untuk mengesampingkan adaptasi sensorik dan kelelahan sebagai penjelasan potensial untuk proses pembiasaan. Dishabituasi mungkin sudah mendarah daging dalam diri seseorang. Setelah stimulus yang “mendishabituasi” diperlihatkan berulang kali, jumlah dishabituasi yang diakibatkan oleh diperkenalkannya stimulus baru mungkin berkurang.

Beberapa teknik pembiasaan tampaknya menghasilkan proses pembiasaan yang memakan waktu berhari-hari atau berminggu-minggu. Kami menyebutnya sebagai pembiasaan jangka panjang. Penyakit ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan tidak menunjukkan pemulihan spontan. Pembiasaan jangka pendek dan jangka panjang dapat dibedakan dengan menggunakan sembilan atribut yang disebutkan di atas.

Sumber:

https://en.wikipedia.org

PT Jasa Marga (Persero) Tbk adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang pengusahaan jalan tol. Perusahaan ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1978, tidak lama setelah jalan tol yang menghubungkan Jakarta dengan Bogor selesai dibangun. Hingga akhir tahun 2020, perusahaan ini memegang hak konsesi atas 34 ruas jalan tol sepanjang 1.603 kilometer di Indonesia, yang pengoperasiannya dibagi ke dalam tiga kantor regional.

Sejarah

Perusahaan ini memulai sejarahnya pada tanggal 1 Maret 1978 dengan nama "PT Jasa Marga". Pada tahun 1981, perusahaan ini ditetapkan menjadi persero, dan namanya pun diubah menjadi “PT Jasa Marga (Persero)”. Pada awalnya, selain menjadi operator jalan tol, perusahaan ini juga berperan sebagai otoritas jalan tol di Indonesia. Hingga tahun 1987, perusahaan ini adalah satu-satunya penyelenggara jalan tol di Indonesia. Perusahaan ini pun mengoperasikan jalan tol pertama di Indonesia, yakni jalan tol Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi) mulai tahun 1978. Pada dekade 1990-an, perusahaan ini lebih banyak berperan sebagai otoritas yang memfasilitasi investor-investor swasta dalam mengusahakan jalan tol, namun sebagian besar investor gagal mewujudkan jalan tolnya, sehingga akhirnya diambil alih oleh perusahaan ini, antara lain Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta dan Jalan Tol Cipularang.

Pada tahun 2004, setelah dibentuknya Badan Pengatur Jalan Tol, perusahaan ini tidak lagi berperan sebagai otoritas jalan tol di Indonesia, dan kewenangan penetapan tarif jalan tol juga diserahkan ke Menteri Pekerjaan Umum. Pada tanggal 12 November 2007, perusahaan ini resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2017, Jasa Marga mulai mewajibkan pembayaran tol dengan menggunakan uang elektronik, untuk mengurangi durasi pembayaran dan antrian di gerbang tol. Pada tahun 2018, perusahaan ini mulai mengembangkan bisnis non tol, terutama untuk mengoptimalkan asetnya, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan mitra strategis. Pada tahun 2019, perusahaan ini juga mulai menguji coba sistem pembayaran nirhenti, untuk makin mempersingkat durasi pembayaran di gerbang tol.

Pengelolaan jalan tol

Sumatera Utara

• Jalan Tol Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi
• Jalan Tol Belawan–Medan–Tanjung Morawa

Jabodetabek

• Jalan Tol Jakarta–Bogor–Ciawi
• Jalan Tol Ulujami-Serpong (ruas Ulujami-Pondok Aren)
• Jalan Tol Lingkar Dalam Kota Jakarta
• Jalan Tol Prof. Dr. Sedyatmo
• Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (ruas Kembangan–Ciputat dan Dukuh–Cilincing)
• Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta 2 (ruas Benda–Limo)
• Trans Jawa
  • Jalan Tol Jakarta-Tangerang
  • Jalan Tol Jakarta-Cikampek
  • Jalan Layang Sheikh Mohammed bin Zayed

Jawa Barat 

• Trans Jawa
  • Jalan Tol Jakarta–Cikampek
  • Jalan Layang Sheikh Mohammed bin Zayed
  • Jalan Tol Cikampek–Purwakarta–Padalarang
  • Jalan Tol Padalarang–Cileunyi
  • Jalan Tol Palimanan–Kanci

Jawa Tengah

• Trans Jawa
  • Jalan Tol Batang–Semarang
  • Jalan Tol Semarang
  • Jalan Tol Semarang–Solo
  • Jalan Tol Solo–Ngawi

Jawa Timur

• Trans Jawa
  • Jalan Tol Ngawi–Kertosono
  • Jalan Tol Mojokerto–Surabaya
  • Jalan Tol Surabaya–Gempol
  • Jalan Tol Gempol–Pasuruan
• Jalan Tol Gempol–Pandaan
• Jalan Tol Pandaan–Malang

Bali

• Jalan Tol Bali Mandara

Kalimantan Timur

• Jalan Tol Balikpapan–Samarinda

Sulawesi Utara

• Jalan Tol Manado–Bitung

Anak usaha

Jasa Marga sebagai perusahaan penyedia jasa jalan tol terbesar di Indonesia memiliki sejumlah anak usaha untuk mendukung jalannya bisnis inti perusahaan, yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu usaha jalan tol dan usaha bukan jalan tol.

Usaha jalan tol

1. PT Marga Sarana Jabar
2. PT Jakarta Lingkar Baratsatu
3. PT Marga Lingkar Jakarta
4. PT Translingkar Kita Jaya
5. PT Cinere Serpong Jaya
6. PT Marga Trans Nusantara
7. PT Jasamarga Kunciran Cengkareng
8. PT Jasamarga Japek Selatan
9. PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek
10. PT Jasamarga Semarang Batang
11. PT Trans Marga Jateng
12. PT Jasamarga Jogja Solo
13. PT Jasamarga Jogja Bawen
14. PT Jasamarga Solo Ngawi
15. PT Jasamarga Ngawi Kertosono
16. PT Jasamarga Surabaya Mojokerto
17. PT Jasamarga Gempol Pasuruan
18. PT Jasamarga Pandaan Tol
19. PT Jasamarga Pandaan Malang
20. PT Jasamarga Jogja Bawen
21. PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi
22. PT Jasamarga Kualanamu Tol
23. PT Jasamarga Balikpapan Samarinda
24. PT Jasamarga Manado Bitung
25. PT Jasamarga Bali Tol
26. PT Jasamarga Transjawa Tol
27. PT Jasamarga Gedebage Cilacap
28. PT Jalantol Lingkarluar Jakarta

Usaha bukan jalan tol

1. PT Jasamarga Tollroad Maintenance (pemeliharaan jalan tol)
2. PT Jasamarga Related Business (pengembangan properti)
3. PT Jasamarga Tollroad Operator (pengoperasian jalan tol milik perusahaan lain)

Rencana bisnis

Sekretaris Jasa Marga mengusulkan kepada Pemerintah Indonesia untuk membangun proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek elevated dan Jalan Tol Jakarta-Cikampek 2 selatan, proyek diusulkan karena volume kendaraan sudah melebihi kapasitas jalan.

Gubernur Jawa Timur meminta biaya Jembatan Suramadu digratiskan oleh Jasa Marga agar biaya angkutan kendaraan dapat dipangkas dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi wilayah Madura.

Sistem e-toll dengan melibatkan 4 bank, yaitu BRI, BNI, BTN, Mandiri yang telah diresmikan Menteri Badan Usaha Milik Negara pada Agustus 2015 akan dioperasikan oleh Jasa Marga akhir Januari 2016 di Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta. Diharapkan penambahan jumlah bank akan meningkatkan penetrasi penggunaan e-toll hingga 50%, sedangkan untuk pengoperasian di Jalan Tol Lingkar Dalam Kota Jakarta diperkirakan terlaksanan April 2016.

Sumber: id.wikipedia.org

JAKARTA - Berbagai upaya peningkatan pelaksanaan dan penelitian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di bidang konstruksi telah dilakukan.

Namun, masih banyak hal yang perlu diteliti, terutama untuk justifikasi ekonomi yang memerlukan kajian lebih lanjut. Untuk itu, Indonesia melalui Kementeriaan Ketenagakerjaan menyelenggarakan ASEAN-OSHNET The 1st Workshop Research on Economic Justification of Occupational Safety and Health Implementation in the Construction Sector (Penelitian Justifikasi Ekonomi Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Sektor Konstruksi).

Workshop penelitian ini diselenggarakan selama dua hari, yakni pada Rabu-Kamis (13-14/10/2021) secara virtual dan diikuti semua negara anggota ASEAN.

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Haiyani Rumondang menyatakan bahwa, workshop penelitian ini penting mengingat sektor konstruksi memiliki risiko K3 yang tinggi.

"Melalui kegiatan penelitian ini diharapkan dapat membantu menekan kecelakaan kerja melalui pendekatan justifikasi ekonomi di sektor konstruksi. Kalau kecelakaan kerja bisa ditekan, maka pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja," ujarnya.

Merujuk siaran pers ILO pada 17 September 2021, ILO dan WHO memperkirakan hampir dua juta orang meninggal karena penyakit dan cedera akibat kerja.

Kecelakaan dan penyakit akibat kerja mengurangi produktivitas, membebani sistem kesehatan, dan dapat berdampak pada pendapatan pekerja.

Oleh karena itu, sambungnya, pemerintah, pengusaha, dan pekerja perlu bekerja sama untuk mengambil tindakan guna mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja mengingat rentannya bahaya di tempat kerja, khususnya di sektor konstruksi.

"Pimpinan kami, Ibu Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah juga dalam berbagai kesempatan sangat menekankan pentingnya K3 di tempat kerja, terutama di sektor konstruksi yang rentan akan bahaya kecelakaan dan penyakit akibat kerja," ucapnya. 

Sumber: nasional.sindonews.com

Komisi V DPR RI dipimpin oleh Ketua Tim, Neng Eem Marhamah Zulfa, mengadakan Kunjungan kerja (Kunker) Spesifik ke Provinsi Jawa Barat pada 19 November 2020. Rombongan tiba di tol Cisumdawu yakni IC Cileunyi dan kemudian dilanjutkan dengan meninjau progres pembangunan di area IC Cileunyi.

Komisi V DPR RI didampingi oleh Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta - Jawa Barat, Hari Suko Setiono, Anggota BPJT unsur Asosiasi/Profesi, Koentjahjo Pamboedi, Direktur Operasi Jasa Marga, Fitri Wiyanti, dan Direktur Teknik PT. Citra Karya Jabar Tol, Bagus Medi.

Pembangunan jalan tol Cisumdawu terdiri dari 6 seksi dengan panjang 61,7 km. Progres konstruksi dan lahan seksi Cileunyi – Rancakalong 65,10% dan 93% (11,45 km), Rancakalong – Sumedang 88,09% dan 95,64% (17,05 km), Sumedang – Cimalaka 100% (4,05 km), Cimalaka – Legok belum mulai dan 11,60% (8,2 km), Legok – Ujung Jaya belum mulai dan 18,48% (14,9 km), dan Ujung Jaya – Dawuan 5,01% dan 87,55% (6,07 km).

Kunker Spesifik dilanjutkan dengan ekspose/diskusi di Hotel Puri Khatulistiwa. Dalam diskusi tersebut, masalah pembebasan lahan masih menjadi kendala utama dalam pembangunan tol Cisumdawu seperti pemberkasan data masyarakat yang masih belum lengkap.

Ketua Tim Komisi V DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa seusai diskusi menyatakan, koordinasi berbagai stakeholder baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, dan Tokoh Masyarakat terkait masalah pembebasan lahan Tol Cisumdawu agar ditingkatkan untuk percepatan pembangunan infrastruktur.(19/11)

‘’Komisi V DPR RI mendorong koordinasi berbagai stakeholder baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, dan Tokoh Masyarakat dalam menyelesaikan pembebasan lahan agar ditingkatkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Kita mempunyai target selesai Tol Cisumdawu tahun 2021 dan tahun 2022 bisa segera dioperasikan. Manfaatnya produk lokal UMKM dapat bersaing dengan produk import sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi,’’ jelas Neng Eem Marhamah Zulfa.

Seusai diskusi, Komisi V DPR RI, Anang Susanto memberikan trofi penghargaan kepada Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta - Jawa Barat, Hari Suko Setiono dan sebaliknya Hari Suko Setiono memberikan trofi penghargaan kepada Komisi V DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa.

Dalam kunker Spesifik tersebut turut hadir Kasubdit Pembangunan Jalan Bebas & Hambatan Bina Marga, Hardy Siahaan, Kasatker Cisumdawu, Yusrizal Kurniawan, Kasi Wilayah I Balai Pelaksana Penyedia Perumahan Jawa II, Agus, Operation Maintenance Management Group Head Jasa Marga, Bimawan, Regulator Management Departmen Head Jasa Marga, Setiaji, Manajer Konstruksi PT. Citra Karya Jabar Tol, Sugimantoro dan beserta jajaran masing-masing. (HAL/Hab.Amu).

Sumber: pu.go.id

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) terus berupaya untuk menyelesaikan target pembangunan ruas-ruas tol baru, salah satunya yakni ruas Tol Cimanggis-Cibitung yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Jalan tol sepanjang 26,2 Km tersebut terdiri dari Seksi I (Junction Cimanggis - On/Off Ramp Jatikarya) sepanjang 2,8 Km dan Seksi II (On/Off Ramp Jatikarya-Junction Cibitung) sepanjang 23,4 Km, dimana untuk Seksi I saat ini sudah rampung konstruksinya dan siap operasi penuh.

Kehadiran ruas ini akan menambah kapasitas jalan dan melengkapi struktur jaringan jalan pada Kawasan Metropolitan Jabodetabek sebagai pusat kegiatan nasional.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, kehadiran jalan tol yang terhubung dengan kawasan-kawasan produktif akan dapat mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing investasi.

Jalan Tol Cimanggis – Cibitung Seksi I akan segera beroperasi setelah diterbitkannya Sertifikat Laik Operasi (SLO) oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR dan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1540/KPTS/M/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Seksi I (Junction Cimanggis - On/Off Ramp Jatikarya).

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit menyatakan, pengoperasian Seksi I Jalan Tol Cimanggis-Cibitung akan dioperasikan tanpa tarif mulai Selasa, 10 November 2020. “Dibukanya ruas ini tanpa tarif merupakan bagian dari sosialisasi kepada masyarakat hingga akhir November 2020,” ujar Danang.

Jalan tol ini akan menghubungkan akses jalan Cibubur ke Tol Jagorawi dimana kondisinya saat ini sudah sangat padat terutama pada jam kerja dan jam pulang kerja, sehingga diharapkan masyarakat pada kawasan tersebut memiliki jalur alternatif dalam mengurai kemacetan. Jika sebelumnya untuk menuju ke tengah akses jalan Transyogi/Alternatif Cibubur dari Tol Jagorawi dan sebaliknya bisa memakan waktu lebih dari 30 menit, kini dengan dioperasikannya Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Seksi I hanya akan membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit saja.

Selanjutnya untuk pembangunan Seksi 2 ruas On/Off Ramp Jatikarya - Junction Cibitung saat ini progres konstruksinya telah mencapai 73 % dan ditargetkan konstruksinya selesai pada Maret 2021 mendatang. Pembangunannya dilaksanakan oleh BUJT PT Cimanggis Cibitung Tollways dengan kerjasama kepemilikan saham antara PT Waskita Toll Road, PT Bakrie Toll Indonesia, dan PT Bakrie and Brothers, dengan total investasi sebesar Rp10,6 triliun.

Jalan Tol Cimanggis - Cibitung dibangun dua arah dan masing-masing terdiri dari 3 lajur dengan menggunakan jenis perkerasan beton (rigid pavement).

Jalan Tol Cimanggis - Cibitung merupakan bagian dari 6 ruas Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR II), yang terdiri dari Jalan Tol Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran (14,2 Km), Kunciran - Serpong (11,4 Km), Serpong - Cinere (10,1 Km), Cinere - Jagorawi (14,6 Km), Cimanggis - Cibitung (26,2 Km), dan Cibitung - Cilincing (34 Km).

Sumber: pu.go.id

Palu - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memulai pembangunan kembali/rekonstruksi Jembatan Palu IV Ponulele atau dikenal Jembatan Kuning di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) yang rusak akibat gempa dan tsunami pada 28 September 2018 silam.  

Rekonstruksi ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama Chief Representative Japan International Cooperation Agency (JICA) Takehiro Yasui, Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura, Wali Kota Palu Hadianto Rasyid, dan Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR di Sulteng Arie Setiadi Moerwanto pada Rabu (20/7/2022). 

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna saat menyampaikan sambutan Menteri PUPR mengatakan, program rekonstruksi Jembatan Palu IV diinisiasi sebagai upaya untuk memulihkan aksesibilitas dan mobilitas Kota Palu yang terdampak gempa bumi dan tsunami pada 2018 lalu . 

"Dengan dibangunnya kembali jembatan ini diharapkan dapat berkontribusi pada pemulihan ekonomi dan pembangunan wilayah Kota Palu, serta menjadi ikon Kota Palu sehingga dapat menarik wisatawan baik dari Sulawesi Tengah maupun dari luar," kata Herry. 

Program rekonstruksi Jembatan Palu IV mendapatkan bantuan dari Pemerintah Jepang melalui Japan International Coorporation Agency (JICA) yakni berupa dana hibah senilai 2,5 miliar Yen atau sekitar Rp325 miliar. Konstruksinya dilaksanakan oleh kontraktor Jepang Tokyu Construction dengan menggandeng PT Waskita Karya.

"Penandatanganan hibah tersebut sudah dilaksanakan pada 21 Juni 2019 lalu antara Dirjen Bina Marga dan JICA. Kegiatan rekonstruksi semula direncanakan dimulai pembangunannya pada tahun 2020, namun akibat adanya Pandemi dan penyelesaian pembebasan lahan yang membutuhkan waktu lebih lama, pelaksanaan rekonstruksi Jembatan Palu IV baru dimulai Juli 2022 dan direncanakan selesai pada Juni 2024," kata Herry.

Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR di Sulteng Arie Setiadi Moerwanto mengatakan, Jembatan Palu IV yang baru akan terkoneksi dengan jalan elevated  yang merupakan bagian dari sistem mitigasi bencana tsunami, sehingga diharapkan akan terwujud kawasan Silebeta yang tangguh bencana. 

"Pondasi dan ketinggian Jembatan Palu IV didesain dengan mempertimbangkan nilai seismik gempa dan tsunami berdasarkan peta risiko gempa dengan bentang total 250 meter. Desain Jembatan Palu IV telah mendapatkan persetujuan rekomendasi dari Menteri PUPR pada 5 Maret 2020, setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ)  pada 3 Maret 2020," kata Arie.

Wali Kota Palu Hadianto Rasyid mengatakan, rekonstruksi jembatan ini sudah lama dinanti masyarakat Palu, karena jembatan ini merupakan ikon Kota Palu dan sangat berperan dalam konektivitas yang menghubungkan kecamatan Palu Timur dan Palu Barat. "Hari ini adalah jawaban dari penantian masyarakat. Untuk Kementerian PUPR dan JICA kami mengucapkan terima kasih atas dukungan bantuan pembangunan kembali Jembatan Palu IV, karena jembatan ini bagi masyarakat Palu memiliki cerita dan kenangan tersendiri,"ujarnya.

Turut hadir dalam acara tersebut, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan Achmad Gani Ghazaly Akman, Direktur Pembangunan Jembatan  Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Yudha Handita Pandjiriawan, Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II Thomas Setiabudi Aden, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Sulawesi Tengah Arief Syarif Hidayat, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Tengah Sahabuddin, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Sulawesi II Bakhtiar, dan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Sulteng Ronny Adriandri. (Jay)

Sumber: pu.go.id