Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan?

Penelitian “Occupational Safety and Health (OSH) Management Practices of Building Contractors in Johor, Malaysia” (2023) mengungkap bahwa kontraktor bangunan di Johor sering kali hanya menerapkan aspek K3 secara parsial. Banyak proyek melihat keselamatan sebagai kewajiban administratif atau syarat tender, bukan sebagai elemen hakiki dalam budaya kerja organisasi. Temuan ini penting karena sektor konstruksi berisiko tinggi: kecelakaan, cedera, bahkan kematian merupakan konsekuensi nyata dari kelemahan dalam manajemen keselamatan, pengawasan, pelatihan, dan akuntabilitas.

Bagi perumusan kebijakan publik, hal ini menunjukkan bahwa regulasi, meski penting sebagai kerangka kerja hukum, tidak akan efektif tanpa evaluasi sistemik, komitmen manajemen puncak, dan mekanisme akuntabilitas yang jelas. Di Indonesia, banyak kebijakan K3 dan regulasi seperti SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja) telah dibuat (PP No. 50/2012, Permenaker, dsb.), tapi konsistensi implementasi tetap menjadi tantangan besar.

Karena itu, studi Johor berkontribusi sebagai bahan perbandingan: kita bisa mengukur “sejauh mana regulasi dan kebijakan di Indonesia sejalan dengan praktik internasional”, dan mengidentifikasi mana aspek yang perlu diperkuat dalam regulasi, pendidikan, dan supervisi.

Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang

Dampak

• Penurunan tingkat kecelakaan kerja — Kontraktor yang secara proaktif menerapkan manajemen K3 (pelatihan reguler, pengawasan rutin, penggunaan APD) memiliki kecenderungan menurunkan insiden kecelakaan. Dampak langsung berupa berkurangnya kerugian biayanya, baik dari kompensasi, kerusakan material, maupun keterlambatan proyek.

• Produktivitas yang membaik — Pekerja merasa aman dan terlindungi sehingga motivasinya lebih tinggi, absensi karena cedera menurun, dan kerja lebih efisien. Sesi briefing keselamatan dapat mengurangi kesalahan kerja yang sering menyebabkan revisi desain atau kebocoran anggaran.

• Kepercayaan publik & reputasi — Perusahaan yang dikenal memiliki catatan keselamatan yang baik akan lebih dipercaya dalam tender pemerintah atau proyek swasta besar. Pemerintah juga lebih mudah mendapatkan dukungan masyarakat ketika proyek berjalan dengan aman.

Hambatan

• Komitmen manajemen yang rendah — Banyak kontraktor, terutama kecil dan menengah, melihat penerapan K3 sebagai biaya tambahan, bukan investasi jangka panjang. Manajemen atas kadang hanya menandatangani dokumen K3 untuk memenuhi persyaratan formal tender, tanpa memastikan pelaksanaannya di lapangan.

• Keterbatasan sumber daya — Baik tenaga ahli K3 bersertifikasi maupun infrastruktur pelatihan dan pengawasan cukup terbatas. Ada kekurangan orang yang benar-benar terlatih dalam evaluasi risiko, audit K3, dan supervisi implementasi.

• Biaya & waktu — Pelatihan K3, audit eksternal, pengadaan APD dan pemasangan fasilitas keselamatan memerlukan alokasi anggaran dan waktu. Sering kali proyek dipaksakan untuk selesai cepat, dan aspek keselamatan dianggap memperlambat.

• Budaya kerja & persepsi risiko rendah — Di banyak proyek, terutama di daerah, pekerja atau mandor melihat prosedur keselamatan sebagai hambatan daripada kebutuhan. Risiko dianggap kecil, atau sering diabaikan karena telah “biasa begitu”.

• Penegakan hukum dan audit eksternal lemah — Walau regulasi ada, pengawasan oleh pemda, Dinas Tenaga Kerja, atau lembaga regulasi lainnya kurang konsisten. Audit eksternal sering tidak dilakukan, atau jika dilakukan, tindak lanjutnya lemah.

• Kesulitan akses pelatihan dan sertifikasi di daerah terpencil — Fasilitas dan institusi pelatihan sering terkonsentrasi di kota besar, sementara di daerah jauh atau kepulauan aksesnya terbatas dan biaya transportasi/logistik tinggi.

Peluang

• Digitalisasi K3 — Aplikasi mobile untuk pelaporan insiden, sistem pelatihan daring (e-learning), dan dashboard pemantauan keselamatan dapat meningkatkan akses dan efektivitas. Contoh lokal: artikel Evaluasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Industri Manufaktur yang menekankan penggunaan data survei dan dokumentasi digital untuk pemantauan K3.

• Model evaluasi peer review & audit bersama — Kontraktor besar bisa bekerjasama dengan kontraktor kecil untuk audit keselamatan; asosiasi profesi dapat menyediakan auditor independen.

• Insentif pemerintah & kebijakan tender yang mengedepankan keselamatan — Tender publik bisa memberi poin tambahan untuk aspek keselamatan, atau menyyaratkan bukti penerapan K3 sebelum kontraktor diizinkan ikut lelang.

• Peningkatan edukasi dan pelatihan berbasis lokal — Pelatihan K3 yang disesuaikan dengan konteks lokal (cuaca, jenis kontruksi, karakter pekerja) lebih efektif daripada pelatihan generik. Partisipasi pekerja dalam simulasi risiko lokal efektif meningkatkan kepatuhan.

• Budaya keselamatan & kepemimpinan yang responsif — Kepemimpinan di semua jenjang proyek (manajemen atas, mandor, pekerja) yang menunjukkan komitmen nyata — misalnya dengan menyediakan sarana keselamatan, menerapkan sanksi dan penghargaan — dapat mengubah kultur kerja ke arah lebih aman.

Relevansi untuk Indonesia

Berdasarkan data dan praktik lokal, relevansi dari temuan Johor sangat tinggi bagi Indonesia. Beberapa praktik dan kondisi lokal yang mencerminkan hambatan serupa:

1. Implementasi SMK3 di proyek konstruksi
   Dalam proyek pembangunan gedung di Kendari, studi Meningkatkan Kinerja K3 di Proyek Konstruksi: Evaluasi Implementasi SMK3 pada Pembangunan Gedung mengungkap bahwa walau kebijakan dan dokumen SMK3 disusun, pelaksanaannya di lapangan terutama dalam pengawasan dan evaluasi masih sangat lemah.

2. Penerapan SMK3 di industri galangan kapal kecil
   Industri galangan kapal memiliki potensi bahaya tinggi, tetapi kepatuhan terhadap SMK3 sangat rendah sebagaimana dalam artikel Evaluasi Penerapan SMK3 di Industri Galangan Kapal Kecil. Keselamatan, pelatihan, dan penggunaan APD masih minim. 

3. Evaluasi praktik K3 di industri manufaktur
   Studi Evaluasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Industri Manufaktur menunjukkan bahwa meskipun perusahaan telah tersertifikasi, ada perbedaan besar antara dokumentasi formal dan praktek di lapangan. Beberapa perusahaan bersertifikasi tapi tetap memiliki tingkat kecelakaan yang signifikan karena pelatihan atau kepatuhan operasional yang kurang. 

4. Kebijakan publik terkait sertifikasi kompetensi dan pelatihan
   Artikel Kebijakan Publik atas Construction Industry Training Assessment Framework (Jadallah et al., 2021) memperlihatkan bahwa pelatihan konstruksi perlu dievaluasi tidak hanya dari jumlah peserta tetapi dari hasil nyata di lapangan—idealnya meliputi perilaku keselamatan dan dampak ekonomi.

Dengan memanfaatkan referensi-referensi lokal tersebut, Indonesia dapat mengadaptasi praktik baik dari Johor sambil menghindari jebakan yang sama (formalitas tanpa implementasi, audit tanpa tindak lanjut, pelatihan tanpa konteks lokal).

Rekomendasi Kebijakan Praktis

1. Integrasi Evaluasi & Audit K3 dalam Tender Proyek Publik
   Setiap proyek publik diwajibkan menyertakan audit keselamatan proyek secara mandiri atau melalui pihak berwenang sebagai bagian dari kontrak, dan hasil audit tersebut menjadi syarat pencairan anggaran atau pembayaran lanjutan.

2. Standarisasi Pelatihan dan Sertifikasi K3 berdasarkan Kondisi Lokal
   Pemerintah, LPJK, dan asosiasi profesi harus menetapkan standar pelatihan K3 yang sesuai jenis konstruksi (gedung, jalan, jembatan, proyek risiko tinggi), serta memastikan lembaga pelatihan terakreditasi tersebar ke daerah terpencil.

3. Insentif dan Sanksi yang Jelas
   Pemerintah dapat memberikan insentif (subsidi, pengurangan pajak, prioritas tender) kepada kontraktor dengan kinerja K3 yang baik, dan sanksi administratif/keuangan atau larangan tender bagi kontraktor yang mengabaikan keselamatan secara berulang.

4. Pemanfaatan Teknologi Digital & Pelaporan Real-time
   Sistem digital untuk pelaporan insiden, near miss, audit K3, dan alat pelindung kerja harus diwajibkan. Dashboard nasional K3 bisa menjadi sumber data untuk kebijakan jangka panjang.

5. Peningkatan Peran Pengawasan & Akuntabilitas Lembaga regulator
   Dinas Tenaga Kerja dan instansi pemerintah lainnya perlu memperkuat kapasitas inspeksi K3, audit eksternal, dan memastikan mekanisme hukum yang dapat menindak pelanggaran K3.

6. Penguatan Kepemimpinan Keselamatan & Budaya Kerja
   Kepemimpinan proyek—termasuk manajemen atas, mandor—harus menunjukkan contoh nyata dalam keselamatan kerja: melibatkan pekerja dalam evaluasi lapangan, menyediakan sarana keselamatan, dan menerapkan penghargaan atau sanksi berdasarkan kinerja keselamatan.

7. Evaluasi Kebijakan K3 secara Berkala dan Berbasis Data
   Kebijakan K3 harus dievaluasi secara periodik (misalnya tiap 2-3 tahun), menggunakan indikator terukur: jumlah insiden, tingkat kepatuhan pelatihan, audit lapangan, dan kepuasan pekerja. Data harus dipublikasi untuk transparansi publik.

Kritik terhadap Potensi Kegagalan Kebijakan

• Jika kebijakan difokuskan hanya pada proyek besar dan regulasi formal, proyek kecil dan informal akan tetap diabaikan, sehingga kesenjangan risiko keselamatan akan melebar.

• Kebijakan yang mewajibkan banyak pelaporan dan audit bisa membebani kontraktor kecil jika tidak disertai dukungan finansial atau fasilitas pelatihan yang memadai.

• Teknologi digital mungkin efektif di kota-kota besar, tapi akses internet, literasi teknologi, dan ketersediaan perangkat di daerah terpencil menjadi kendala nyata.

• Risiko bahwa audit eksternal hanya menjadi “laporan kertas” tanpa tindakan korektif yang nyata jika penindakan hukum dan pengawasan tidak tegas.

• Kemungkinan resistensi budaya: pekerja atau pengawas lapangan mungkin melihat prosedur keselamatan sebagai hambatan waktu atau birokrasi, bukan sebagai bagian dari kinerja operasional.

Penutup

Studi dari Johor memperlihatkan bahwa manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang efektif adalah hasil dari kombinasi regulasi, pelatihan, supervisi, audit, dan budaya organisasi yang mendukung. Indonesia, dengan potensi dan tantangannya sendiri, bisa belajar dari Johor dan dari studi-studi lokal agar kebijakan publik K3 tidak hanya formalitas administratif, tetapi suatu ekosistem keselamatan yang nyata dan terpadu.

Rekomendasi kebijakan di atas, jika dijalankan dengan konsistensi, transparansi, dan partisipasi stakeholder, dapat membawa industri konstruksi Indonesia ke arah yang lebih aman, produktif, dan berkelanjutan. Evaluasi kebijakan, akuntabilitas, dan kepemimpinan keselamatan harus menjadi pijakan utama dalam reformasi sektor ini.

Sumber

Abukhashabah, E., Summan, A., & Balkhyour, M. (2020). Occupational Accidents and Injuries in Construction Industry in Jeddah City. Saudi Journal of Biological Sciences. DOI: 10.1016/j.sjbs.2020.06.033.

Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan?

Penelitian Occupational Safety and Health (OSH) Management Practices of Building Contractors in Johor, Malaysia menyajikan gambaran praktik manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di antara kontraktor bangunan di Johor. Ditemukan bahwa penerapan K3 seringkali bersifat parsial—hanya diterapkan pada proyek besar atau untuk memenuhi syarat tender—dan banyak aspek penting seperti supervisi lapangan, pelatihan rutin, sistem pelaporan insiden, serta keterlibatan pekerja masih lemah.

Temuan ini sangat relevan untuk kebijakan publik karena menunjukkan bahwa regulasi K3 saja tidak cukup; keberhasilan tergantung pada implementasi nyata di lapangan, kepemimpinan manajemen, dan kultur keselamatan dalam organisasi. Negara yang hanya mengandalkan regulasi tapi mengabaikan pengawasan, akuntabilitas, dan pendidikan keselamatan berisiko gagal menurunkan angka kecelakaan kerja.

Konteks Indonesia memperkuat urgensi temuan ini. Sektor konstruksi terus menjadi tulang punggung pembangunan nasional, termasuk dalam proyek strategis seperti Ibu Kota Nusantara, tol, pelabuhan, dan fasilitas publik. Namun, data kecelakaan kerja di Indonesia menunjukkan bahwa proyek konstruksi masih menyumbang banyak kasus kecelakaan dan cedera serius. Artikel K3 di Sektor Konstruksi: Panduan Lengkap untuk Mencegah Kecelakaan Kerja mempertegas bahwa standar ILO dan praktik terbaik K3 perlu dijadikan acuan dalam proyek konstruksi Indonesia. 

Lebih jauh, artikel Menulis Rencana Keselamatan Konstruksi: Yang Perlu Anda Ketahui menyebut bahwa dokumen rencana keselamatan proyek (site-specific safety plan) harus disusun sejak awal dan dijadikan acuan operasional di lapangan. Tanpa dokumen ini, mitigasi risiko sering berjalan reaktif dan tidak sistematis. 

Dengan demikian, studi di Johor menjadi peringatan bahwa kebijakan K3 yang ambisius harus disertai strategi penguatan pelaksanaan di lapangan agar tidak hanya menjadi regulasi kosong.

Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang

Dampak Positif dari K3 Terstruktur
Kontraktor yang menerapkan sistem manajemen K3 komprehensif – meliputi pelatihan rutin, inspeksi, pelaporan insiden, dan audit internal – cenderung memiliki penurunan angka kecelakaan, peningkatan produktivitas, dan reputasi yang lebih baik. Karyawan merasa dihargai dan aman, yang berdampak positif terhadap moral dan kualitas kerja.

Hambatan Utama
Penelitian Johor mengidentifikasi beberapa hambatan nyata:

• Komitmen manajemen rendah — terutama di kontraktor kecil, manajemen sering melihat K3 sebagai beban biaya tambahan, bukan investasi jangka panjang.

• Keterbatasan sumber daya dan kemampuan teknis — tidak semua kontraktor memiliki staf K3 atau akses pelatihan berkualitas.

• Pengawasan eksternal lemah — regulasi tanpa inspeksi rutin dan sanksi efektif memungkinkan banyak kontraktor mengabaikan K3.

• Kesenjangan budaya keselamatan — pekerja kadang menganggap penggunaan APD atau prosedur keselamatan menghambat kecepatan kerja.

• Fokus pada proyek besar saja — proyek kecil cenderung diabaikan dari aspek K3, meskipun proporsi kecelakaan seringkali besar di segmen kecil ini.

Dalam konteks Indonesia, hambatan-hambatan tersebut sudah muncul di berbagai proyek. Artikel Evaluasi Nasional Implementasi K3 di Proyek Konstruksi memaparkan fakta bahwa banyak proyek, terutama berskala kecil dan di daerah, hanya menerapkan K3 minimal atau formalitas semata, disebabkan keterbatasan anggaran, rendahnya kesadaran pekerja, dan sulitnya akses pelatihan.

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan termasuk:

• Digitalisasi sistem K3 — pemantauan secara daring, aplikasi pelaporan kecelakaan, sensor wearable, dan dashboard manajemen keselamatan.

• Kolaborasi lintas sektor — perguruan tinggi, asosiasi profesi, sektor swasta, dan pemerintah bisa bersinergi untuk modul pelatihan, riset keselamatan, dan audit eksternal.

• Subsidi pelatihan dan APD untuk kontraktor kecil — membantu mereka memenuhi standar K3 tanpa beban berat finansial.

• Promosi budaya keselamatan — strategi bottom-up, melibatkan pekerja dalam evaluasi dan inovasi prosedur keselamatan, agar mereka merasa memiliki tanggung jawab bersama.

Artikel Mengungkap 6 Kunci Sukses Pelatihan Keselamatan Konstruksi menyebut bahwa keberhasilan pelatihan bergantung pada faktor-faktor tertentu seperti dukungan manajemen, relevansi materi terhadap bahaya nyata, kontinuitas pelatihan, dan keterlibatan langsung pekerja dalam simulasi kondisi nyata. 

Relevansi untuk Indonesia

Studi di Johor dapat langsung diterjemahkan ke konteks Indonesia. Beberapa poin relevan:

1. Proyek publik mewajibkan K3, tetapi implementasi lemah
   Banyak proyek pemerintah sudah menetapkan persyaratan SMK3 dalam dokumen tender. Namun kenyataannya di lapangan, dokumentasi sering bersifat formalitas. Artikel Meningkatkan Kinerja K3 di Proyek Konstruksi: Evaluasi Implementasi SMK3 pada Pembangunan Gedung meneliti proyek gedung di Kota Kendari dan menemukan bahwa aspek praktis seperti inspeksi lapangan dan tindak lanjut temuan audit masih sangat rendah.

2. Alat keselamatan yang tidak layak atau rusak
   Artikel K3 Konstruksi: 3 Peralatan Penting Bekerja di Ketinggian menekankan bahwa tangga, perancah, dan alat pelindung jatuh adalah komponen vital dalam keselamatan berbasis ketinggian. Jika alat ini rusak atau tidak dipelihara dengan baik, maka risiko kecelakaan melonjak. 

3. Faktor perencanaan proyek mempengaruhi risiko keselamatan
   Artikel Fitur Proyek Konstruksi Menyebabkan Kecelakaan Kerja Jika Tidak Direncanakan Sejak Awal menyebut bahwa banyak bahaya muncul dari keputusan desain, metode konstruksi, akses lahan, dan logistik yang tidak memperhitungkan keamanan sejak fase awal. 

4. Kesenjangan persepsi pekerja dan manajemen
   Artikel Manajemen Keselamatan Konstruksi: Perspektif Pekerja dan Implikasi Kebijakan membahas bahwa pekerja sering merasakan bahwa pelatihan keselamatan adalah kewajiban administratif tanpa efek nyata di lapangan. Pemahaman ini memperkuat kebutuhan kebijakan yang melibatkan suara pekerja dalam desain K3. 

5. Budaya keselamatan sebagai faktor keberlanjutan K3
   Artikel Menggali Budaya Keselamatan di Proyek Konstruksi Besar menekankan bahwa proyek berskala besar yang berhasil menjaga catatan keselamatan bukan hanya karena regulasi, tetapi budaya internal organisasi yang menghargai keselamatan dalam setiap keputusan.

Dengan merujuk referensi lokal tersebut, resensi menjadi lebih relevan dan kontekstual untuk pembaca Indonesia.

Rekomendasi Kebijakan Praktis

Berdasarkan temuan penelitian di Johor dan relevansi lokal Indonesia, berikut adalah rekomendasi kebijakan praktis:

1. Wajibkan Dokumen Rencana Keselamatan Proyek (Safety Plan) dalam Tender
   Semua proyek konstruksi (pemerintah maupun swasta) harus menyertakan site-specific safety plan sebagai bagian dari persyaratan tender, dan kepatuhan terhadap rencana ini dapat menjadi dasar evaluasi kinerja selama pelaksanaan.

2. Penguatan Audit & Inspeksi K3 Independen
   Pembentukan lembaga audit K3 independen yang diberi mandat melakukan inspeksi rutin pada proyek konstruksi terutama di tahap pelaksanaan, dengan akses untuk menghentikan pekerjaan jika ditemukan pelanggaran berat.

3. Sertifikasi dan Pelatihan K3 Terakreditasi untuk Manajemen & Pekerja
   Pemerintah dan asosiasi profesional seperti PII harus menyusun kurikulum wajib bagi manajer proyek, pengawas lapangan, serta pekerja mengenai bahaya spesifik dan praktik K3 terbaik. (Modul di DiklatKerja bisa dihubungkan sebagai referensi)

4. Insentif & Sanksi Berdasarkan Rekam Jejak K3
   Kontraktor dengan catatan K3 baik diberi insentif dalam tender publik, prioritas proyek, atau kredit fiskal; sedangkan pelanggar serius dikenai sanksi seperti denda atau larangan beroperasi.

5. Digitalisasi Sistem Monitoring & Pelaporan K3
   Mewajibkan penggunaan aplikasi K3 untuk pelaporan insiden, analisis near-misses, audit daring, dan dashboard manajemen tentang kepatuhan K3. Ini memungkinkan intervensi cepat dan transparansi.

6. Subsidi atau Bantuan bagi Kontraktor Kecil
   Untuk mengurangi hambatan biaya, pemerintah harus menyediakan bantuan APD bersubsidi, pelatihan gratis, atau pinjaman lunak agar kontraktor kecil dapat memenuhi standar keselamatan.

7. Pengembangan Budaya Keselamatan di Semua Level Organisasi
   Kebijakan harus menekankan bahwa keselamatan adalah tanggung jawab semua orang—dari top manajemen, mandor, hingga pekerja lapangan. Program penghargaan, kampanye, dan pelibatan pekerja dalam evaluasi prosedur dapat memperkuat budaya ini.

Kritik terhadap Potensi Kegagalan Kebijakan

• Bila kebijakan hanya bersifat administratif tanpa pengawasan nyata, maka perusahaan akan melakukan K3 “di atas kertas” tanpa efek nyata di lapangan.

• Jika teknologi digital diberlakukan tetapi pekerja dan manajemen tidak memiliki literasi teknologi, sistem akan gagal diterapkan.

• Kebijakan yang terlalu berat bagi kontraktor kecil bisa mendorong mereka keluar dari sistem formal dan menjadi proyek informal tanpa K3.

• Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam audit bisa memicu konflik kepentingan dan manipulasi data.

• Jika tidak ada adaptasi lokal terhadap kondisi geografis, budaya, dan sumber daya daerah, kebijakan nasional dapat diabaikan di banyak wilayah.

Penutup

Studi OSH Management Practices of Building Contractors in Johor, Malaysia menyuguhkan pelajaran praktis bahwa suksesnya sistem K3 bergantung bukan pada regulasi semata, tetapi bagaimana penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, dan budaya keselamatan diorganisasi secara konsisten. Untuk Indonesia, integrasi regulasi, teknologi, pendidikan & pelatihan, audit independen, dan insentif yang tepat sangat esensial. Dengan pendekatan kebijakan publik yang adaptif dan berbasis data, industri konstruksi Indonesia dapat menjadi industri yang produktif dan aman bagi pekerjanya.

Sumber

Occupational Safety and Health (OSH) Management Practices of Building Contractors in Johor, Malaysia. Journal of Social Science and Management, Vol. 18, No. 2, 2023.

Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan

Studi “Occupational Safety and Health (OSH) Management Practices of Building Contractors in Johor, Malaysia” (2023) menyoroti bahwa tingkat penerapan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada kontraktor bangunan di Johor masih belum optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kontraktor hanya menerapkan kebijakan K3 secara parsial, terbatas pada proyek besar atau kontrak pemerintah, sementara proyek kecil masih abai terhadap standar keselamatan.

Temuan ini menjadi sangat penting karena konstruksi merupakan sektor berisiko tinggi terhadap kecelakaan dan kematian kerja. Di Malaysia, sebagaimana di Indonesia, konstruksi menyumbang proporsi signifikan dari total kecelakaan kerja nasional. Penelitian ini mengungkap bahwa kurangnya komitmen manajemen, rendahnya pelatihan tenaga kerja, lemahnya pengawasan, serta budaya kerja yang mengabaikan keselamatan menjadi penyebab utama kegagalan penerapan sistem manajemen K3.

Dalam konteks kebijakan publik, hasil studi ini relevan dengan kebutuhan Indonesia untuk memperkuat implementasi K3 di sektor konstruksi yang terus berkembang. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan tahun 2023, lebih dari 40% kecelakaan kerja di Indonesia terjadi di sektor konstruksi. Meski telah ada regulasi seperti Permenaker No. 9 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen K3 (SMK3) dan PP No. 50 Tahun 2012, pelaksanaannya di lapangan masih sering bersifat administratif dan belum berorientasi pada perubahan budaya kerja.

Konteks ini sejalan dengan artikel Membedah Mitos Zero Harm: Apa Kata Data tentang Keselamatan Konstruksi? yang menegaskan bahwa pencapaian target nol kecelakaan (zero harm) hanya bisa diwujudkan jika perusahaan berinvestasi pada pelatihan, supervisi aktif, dan sistem pelaporan yang transparan, bukan sekadar slogan dalam dokumen proyek.

Temuan dari Johor memperlihatkan bahwa tanpa kebijakan publik yang kuat dan pengawasan yang konsisten, keselamatan akan selalu menjadi prioritas kedua di bawah efisiensi biaya dan kecepatan pembangunan. Indonesia dapat mengambil pelajaran langsung dari studi ini untuk memperkuat kebijakan K3 yang berkelanjutan dan berbasis budaya keselamatan (safety culture).

Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang

Dampak

Implementasi manajemen K3 yang efektif membawa dampak besar terhadap produktivitas, efisiensi proyek, dan reputasi perusahaan. Di Malaysia, kontraktor yang menerapkan sistem K3 dengan baik menunjukkan penurunan tingkat kecelakaan hingga 35% dalam lima tahun terakhir. Dampak sosialnya pun signifikan: meningkatnya kesejahteraan pekerja, kepercayaan masyarakat terhadap industri konstruksi, dan kepastian hukum bagi kontraktor.

Di Indonesia, penerapan K3 yang baik akan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya poin 8 tentang “Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi” serta poin 9 tentang “Industri, Inovasi, dan Infrastruktur.” Keselamatan kerja bukan hanya isu teknis, tetapi bagian dari pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Hambatan

Namun, penelitian Johor mengungkap berbagai hambatan yang serupa dengan yang terjadi di Indonesia. Pertama, kurangnya komitmen manajemen proyek terhadap K3. Banyak kontraktor kecil lebih fokus pada efisiensi biaya ketimbang keselamatan pekerja. Kedua, minimnya pelatihan dan kesadaran pekerja lapangan, di mana sebagian besar tenaga kerja tidak memahami bahaya kerja spesifik. Ketiga, lemahnya pengawasan pemerintah terhadap proyek-proyek non-pemerintah. Keempat, ketidakterpaduan regulasi, karena banyak aturan tumpang tindih antara kementerian tenaga kerja dan kementerian pekerjaan umum.

Kondisi ini tercermin pula dalam artikel Manajemen Keselamatan Konstruksi: Perspektif Pekerja dan Implikasi Kebijakan, yang menjelaskan bahwa banyak pekerja konstruksi di Indonesia masih menganggap pelatihan keselamatan sebagai formalitas. Kesadaran baru tumbuh setelah terjadi kecelakaan atau sanksi hukum.

Peluang

Peluang besar muncul dari digitalisasi dan kerja sama internasional. Platform daring seperti DiklatKerja kini menyediakan kursus dan pelatihan K3 berbasis e-learning yang dapat diakses secara fleksibel oleh kontraktor di seluruh Indonesia. Digitalisasi pelatihan memungkinkan pelacakan kompetensi, audit daring, dan sistem pelaporan yang lebih cepat.

Selain itu, meningkatnya investasi asing di sektor infrastruktur membuka peluang harmonisasi standar keselamatan dengan praktik internasional seperti ISO 45001:2018. Kolaborasi dengan asosiasi kontraktor dan universitas juga dapat memperluas pengembangan modul pelatihan yang sesuai dengan kondisi lokal Indonesia.

5 Rekomendasi Kebijakan Praktis

1. Wajibkan integrasi SMK3 dalam seluruh tahapan proyek konstruksi, baik proyek pemerintah maupun swasta. Regulasi harus menuntut adanya rencana K3 yang disertai indikator kinerja keselamatan (safety performance metrics).
2. Tingkatkan sistem pelatihan dan sertifikasi nasional untuk pekerja dan manajer konstruksi. Program seperti Pelatihan K3 Umum untuk Pekerja Konstruksi dari DiklatKerja dapat dijadikan model pembelajaran berbasis praktik, bukan hanya teori.
3. Perkuat mekanisme audit keselamatan independen. Pemerintah perlu menggandeng lembaga sertifikasi dan auditor eksternal untuk menilai efektivitas implementasi K3 di proyek-proyek besar.
4. Berikan insentif fiskal bagi kontraktor yang konsisten menerapkan K3. Misalnya, potongan pajak atau prioritas dalam tender publik bagi perusahaan dengan catatan keselamatan baik.
5. Bangun budaya keselamatan dari bawah (bottom-up safety culture). Hal ini bisa dilakukan melalui kampanye publik, pelatihan berjenjang, dan penerapan penghargaan bagi pekerja atau proyek dengan catatan K3 terbaik.

Artikel Menggali Budaya Keselamatan di Proyek Konstruksi Besar menegaskan bahwa budaya keselamatan hanya akan tumbuh jika seluruh aktor—dari manajemen puncak hingga pekerja lapangan—terlibat aktif dan merasa memiliki tanggung jawab yang sama terhadap keselamatan.

Kritik terhadap Potensi Kegagalan Kebijakan

Kebijakan keselamatan kerja sering gagal bukan karena kurangnya regulasi, melainkan lemahnya penerapan. Jika kebijakan K3 hanya diwujudkan sebagai persyaratan administratif, maka tujuannya tidak akan tercapai. Tanpa pengawasan lapangan dan evaluasi berbasis data, banyak proyek hanya menyiapkan dokumen K3 formalitas untuk memenuhi persyaratan tender.

Selain itu, terdapat risiko bahwa kebijakan yang terlalu fokus pada proyek besar akan mengabaikan ribuan proyek kecil menengah, padahal di sektor inilah mayoritas kecelakaan terjadi. Jika kebijakan tidak inklusif terhadap semua skala proyek, maka kesenjangan keselamatan akan semakin melebar.

Dari perspektif ekonomi, tanpa insentif yang menarik, kontraktor kecil cenderung menganggap investasi K3 sebagai biaya tambahan. Di sinilah kebijakan publik harus berperan untuk menciptakan keseimbangan antara tanggung jawab sosial dan keberlanjutan bisnis.

Penutup

Penelitian tentang praktik manajemen K3 di Johor, Malaysia, memberikan cerminan yang kuat bagi Indonesia. Bahwa keselamatan kerja bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan strategi pembangunan berkelanjutan yang melibatkan manusia sebagai pusatnya. Pemerintah Indonesia memiliki peluang besar untuk belajar dari model regional seperti Malaysia, yang telah mulai mengintegrasikan keselamatan ke dalam kontrak proyek, pendidikan teknik, dan sistem audit nasional.

Kebijakan publik yang mendorong penerapan K3 berbasis budaya, pelatihan berkelanjutan, dan kolaborasi lintas sektor akan menjadi fondasi bagi pembangunan yang aman, produktif, dan berdaya saing global. Dengan dukungan regulasi kuat dan inovasi digital, Indonesia dapat menekan angka kecelakaan kerja dan memperkuat reputasi konstruksi nasional di mata dunia.

Sumber

Abukhashabah, E., Summan, A., & Balkhyour, M. (2023). Occupational Safety and Health (OSH) Management Practices of Building Contractors in Johor, Malaysia. Journal of Social Science and Management, Vol. 18(2).

Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan?

Riset Occupational Accidents and Injuries in Construction Industry in Jeddah City (2020) oleh Abukhashabah, Summan, dan Balkhyour mengungkap pola kecelakaan kerja konstruksi yang sangat relevan: kejadian jatuh dari ketinggian, sengatan listrik, paparan panas ekstrem, seringkali disebabkan oleh kombinasi kelemahan pengawasan, pelatihan yang kurang memadai, dan ketidakpatuhan terhadap standar K3. Temuan ini memperkuat argumen bahwa regulasi keselamatan kerja saja tidak cukup tanpa mekanisme implementasi, pengawasan, dan perubahan budaya kerja yang nyata.

Bagi kebijakan publik, hal ini menunjukkan bahwa intervensi harus multipihak: tidak cukup membuat undang-undang atau standar keamanan; pelaksanaan di lapangan, edukasi pekerja, pengawasan rutin, dan akuntabilitas harus dijadikan elemen penting. Di Indonesia, konteks ini sangat relevan karena industri konstruksi menyumbang angka kecelakaan kerja tinggi.

Sebagai contoh lokal, kursus Peran Keselamatan Konstruksi dalam Mewujudkan Konstruksi Berkelanjutan (AK3L), yang menekankan bahwa penerapan K3 konstruksi mampu mengurangi risiko, menjamin kepatuhan regulasi, dan melindungi tenaga kerja serta lingkungan.

Juga, artikel Menulis Rencana Keselamatan Konstruksi: Yang Perlu Anda Ketahui memaparkan bahwa rencana keselamatan konstruksi (site-specific safety plan) adalah dokumen penting yang harus disusun sedari awal proyek agar bahaya bisa teridentifikasi dan mitigasi diterapkan. Intinya: kebijakan K3 harus menyertakan persyaratan rencana keselamatan proyek sebagai bagian integral regulasi.

Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang

Dampak

Implementasi sistem K3 yang buruk berdampak langsung pada keselamatan pekerja, biaya proyek, dan reputasi industri konstruksi. Dalam studi Jeddah, insiden seperti jatuh dari tinggi dan sengatan listrik menyebabkan cedera berat dan kerugian finansial bagi perusahaan. Jika proyek di Indonesia mengalami kegagalan serupa, biaya rekompensasi, litigasi, maupun penangguhan proyek bisa sangat besar.

Di samping itu, dampak tidak langsung muncul lewat turunnya kepercayaan masyarakat terhadap proyek pemerintah, terutama proyek yang bersinggungan dengan publik (jalan tol, jembatan, infrastruktur kota). Bila masyarakat merasa proyek pembangunan membahayakan, resistensi sosial bisa meningkat.

Hambatan

1. Pelatihan K3 yang tidak memadai & formalitas
   Banyak pekerja konstruksi di lapangan belum mendapatkan pelatihan yang benar-benar aplikatif. Dalam artikel Mengungkap 6 Kunci Sukses Pelatihan Keselamatan Konstruksi menyebut bahwa efektivitas pelatihan bergantung pada faktor keberhasilan kritis (CSF), seperti keterlibatan manajemen, konteks lokal, dan relevansi materi terhadap bahaya nyata di lapangan. 

2. Kesenjangan persepsi antara manajemen dan pekerja
   Artikel Manajemen Keselamatan Konstruksi: Perspektif Pekerja dan Implikasi Kebijakan menunjukkan bahwa meskipun manajemen menganggap sistem K3 sudah ada, banyak pekerja merasakan bahwa itu sekadar formalitas yang jarang diterapkan secara konsisten. 

3. Peralatan kerja berisiko tinggi yang rusak atau tidak sesuai standar
   Dalam konstruksi, penggunaan alat seperti tangga, perancah, dan alat pelindung jatuh (fall protection) sangat kritis. Artikel K3 Konstruksi: 3 Peralatan Penting Bekerja di Ketinggian menjelaskan pentingnya pemeliharaan dan penggunaan alat tersebut secara tepat agar tidak menjadi sumber kecelakaan. 

4. Lemahnya penegakan regulasi dan audit lapangan
   Pengawasan proyek swasta seringkali lemah atau sporadis. Banyak perusahaan kecil yang lolos dari inspeksi atau tidak terjangkau pengawasan regulasi.

5. Tekanan target waktu dan biaya proyek
   Dalam praktik, manajemen proyek sering memberikan tekanan untuk memenuhi tenggat waktu dan menekan biaya, yang bisa menyebabkan pengabaian prosedur keselamatan demi percepatan.

Peluang

• Integrasi sistem K3 ke dalam kontrak proyek
  Pemerintah bisa membuat regulasi bahwa setiap proyek yang dibiayai publik wajib menyertakan klausul penalti bila standar keselamatan diabaikan.

• Platform online dan aplikasi pengawasan K3
  Penerapan sistem digital untuk verifikasi pelatihan pekerja, laporan insiden real-time, audit lapangan berbasis data, dan dashboard pemantauan keselamatan.

• Kolaborasi dengan asosiasi kontraktor dan serikat pekerja
  Menyertakan pekerja langsung dalam desain kebijakan K3 agar praktik aman bukan sekadar beban tambahan, tetapi bagian dari budaya kerja.

• Program subsidi pelatihan dan alat keselamatan untuk kontraktor kecil
  Untuk menjangkau sektor informal atau sub-kontraktor kecil, pemerintah bisa memberikan dukungan agar mereka mampu mematuhi standar K3.

• Audit independen berkala
  Menugaskan lembaga eksternal (audit keselamatan profesional) untuk memantau pelaksanaan K3 di proyek berskala menengah dan besar.

Relevansi untuk Indonesia

Konteks Indonesia sangat paralel dengan situasi di Jeddah. Sektor konstruksi di Indonesia terus berkembang pesat di berbagai pulau dan kota. Namun data menunjukkan bahwa kecelakaan kerja terus terjadi, terutama di proyek-perkotaan dan pembangunan infrastruktur publik.

Beberapa hal spesifik relevan:

• Requirement proyek publik mewajibkan K3
  Di Indonesia, proyek-proyek publik sudah mewajibkan sistem manajemen K3 (SMK3) sebagai syarat tender. Namun, implementasi di lapangan masih jauh dari ideal karena sebaik apapun regulasi, bila tidak diawasi, akan menjadi formalitas.

• Pendidikan dan pelatihan K3 di sekolah vokasi & politeknik
  Pemerintah perlu memasukkan materi praktik K3 konstruksi di kurikulum SMK teknik sipil, bangunan, dan pekerjaan umum agar lulusan memasuki dunia kerja dengan kesadaran keselamatan awal. Ini relevan dengan kursus Peran Keselamatan Konstruksi dalam Mewujudkan Konstruksi Berkelanjutan. 

• Standarisasi dan audit lokal K3
  Penerapan audit lokal dan penegakan standar K3 minimal (seperti 10 aturan keselamatan di proyek konstruksi) yang dijelaskan dalam artikel 10 Aturan Keselamatan di Lokasi Konstruksi menjadi landasan praktis untuk proyek di Indonesia. 

• Komponen regulator lokal & daya keterjangkauan alat keselamatan
  Projek di daerah terpencil sering menghadapi tantangan distribusi alat keselamatan, biaya logistik, dan minimnya pengawasan dari instansi pemerintah. Kebijakan nasional harus mempertimbangkan subsidi atau bantuan logistik alat keselamatan ke wilayah terpencil.

• Budaya keselamatan proyek besar sebagai contoh
  Artikel Menggali Budaya Keselamatan di Proyek Konstruksi Besar (kasus proyek Jokeri Finlandia) menekankan bahwa budaya keselamatan harus dibangun dari top-down dan bottom-up. Proyek besar yang menerapkan budaya kuat bisa menjadi model untuk proyek nasional di Indonesia.

Dengan memperhatikan konteks Indonesia, adaptasi kebijakan K3 dari riset Jeddah harus memperhitungkan diversitas geografis, kondisi pekerja, kapasitas pengawasan, dan kultur lokal.

Rekomendasi Kebijakan Praktis

1. Kewajiban Rencana Keselamatan Konstruksi (Safety Plan) sejak Pra-konstruksi
   Regulasi tender harus mengharuskan setiap kontraktor menyertakan rencana keselamatan proyek (site-specific safety plan) sesuai pedoman lokal.

2. Pelatihan K3 Mandiri & Sertifikasi Wajib bagi Semua Pekerja
   Pemerintah pusat/daerah dan LPJK bisa menyediakan modul pelatihan K3 konstruksi wajib dan sertifikasi berbasis digital yang bisa diakses pekerja di mana pun.

3. Posisi Safety Officer Bersertifikat di Proyek Konstruksi
   Menetapkan peraturan bahwa proyek publik minimal harus memiliki satu petugas K3 bersertifikat per 50 atau 100 pekerja, tergantung skala.

4. Insentif & Sanksi dalam Tender Publik
   Kontraktor yang memiliki catatan K3 baik mendapatkan nilai tambah dalam evaluasi tender. Sementara yang melanggar harus dikenakan penalti atau diskualifikasi.

5. Audit K3 Independen & Teknologi Pengawasan
   Gunakan auditor eksternal untuk inspeksi K3 berkala, dan teknologi seperti kamera CCTV, sensor alamiah, dan aplikasi pelaporan real-time agar pengawasan lebih efektif.

6. Subsidi & Bantuan Peralatan Keselamatan untuk Kontraktor Kecil
   Pemerintah harus menyiapkan paket alat keselamatan (APD, alat pelindung jatuh) untuk kontraktor kecil atau daerah terpencil agar mereka tidak tertinggal dari standar.

7. Kampanye Keselamatan dan Pemberdayaan Budaya Keselamatan
   Jalankan kampanye berkelanjutan tentang pentingnya K3 di kalangan pekerja, kontraktor, dan publik—termasuk penggunaan kaidah “Zero Harm?” secara kritis berdasarkan data lokal

Kritik terhadap Potensi Kegagalan Kebijakan

• Jika kebijakan difokuskan terlalu tekstual dan formal tanpa adaptasi lokal, banyak kontraktor di daerah tertinggal akan kesulitan memenuhinya.

• Tanpa regulasi pelaksana dan audit nyata, kebijakan akan menjadi beban administratif tanpa efek nyata.

• Biaya pelatihan, sertifikasi, dan alat bisa menjadi hambatan besar jika tidak diimbangi subsidi atau dukungan khusus bagi kontraktor kecil.

• Teknologi pengawasan mungkin tidak tersedia di proyek kecil atau daerah terpencil sehingga pemerataan implementasi sulit.

• Resistensi dari manajemen proyek yang melihat K3 sebagai tambahan biaya dan hambatan waktu dapat menghambat penerapan.

Penutup

Penelitian di Jeddah menegaskan: sektor konstruksi adalah sektor rawan kecelakaan, dan akar penyebabnya tak hanya faktor teknis—tapi budaya, pelatihan, pengawasan, dan regulasi. Bagi Indonesia, riset ini menjadi cermin bahwa kebijakan K3 harus bersinergi secara menyeluruh: regulasi, pelatihan, pengawasan, implementasi teknologi, dan budaya keselamatan. Dengan demikian, pembangunan bisa berjalan cepat tanpa mengorbankan keselamatan manusia.

Sumber

Abukhashabah, E., Summan, A., & Balkhyour, M. (2020). Occupational Accidents and Injuries in Construction Industry in Jeddah City. Saudi Journal of Biological Sciences.

Mengidentifikasi Faktor Penentu Keberhasilan Pelatihan Keselamatan di Industri Konstruksi

Industri konstruksi secara konsisten diakui sebagai salah satu sektor paling berbahaya di dunia, ditandai dengan tingginya tingkat cedera dan fatalitas kerja. Biro Statistik Tenaga Kerja A.S. (BLS) melaporkan bahwa dari 5.250 total cedera fatal di A.S., 1.008 terjadi di sektor konstruksi, ditambah dengan 199.100 cedera non-fatal dari 2.834.500 total nasional. Penyebab utama kecelakaan ini sering kali berakar pada kegagalan pekerja mematuhi aturan keselamatan dan kurangnya program pelatihan yang memadai.  

Menanggapi tantangan kritis ini, penelitian ini berfokus pada identifikasi Faktor Keberhasilan Kritis (CSFs) yang mempromosikan efektivitas sesi pelatihan keselamatan, yang pada gilirannya bertujuan untuk meningkatkan kinerja keselamatan secara keseluruhan. Pelatihan keselamatan yang efektif terbukti mampu mengurangi frekuensi cedera, meningkatkan iklim keselamatan, dan mengubah perilaku kerja menjadi lebih aman.  

Metodologi penelitian mengadopsi pendekatan campuran (kualitatif dan kuantitatif). Tahap kualitatif melibatkan tinjauan literatur mendalam dan wawancara ahli untuk menyusun 25 variabel keberhasilan pelatihan. Variabel-variabel ini kemudian diuji melalui survei yang diberikan kepada kontraktor terkemuka, yaitu perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam daftar Engineering News-Record (ENR) Top 400 Contractors 2020. Data survei yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan Analisis Faktor Eksploratori (EFA) untuk mengelompokkan variabel-variabel tersebut ke dalam kelompok faktor yang koheren.  

Sorotan Data Kuantitatif: Jalur Logis Penemuan

Analisis faktor eksploratori (EFA) dilakukan untuk mengungkap struktur laten di antara 25 variabel keberhasilan pelatihan keselamatan. Untuk memastikan kecukupan pengambilan sampel data, Uji Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) dilakukan, menghasilkan nilai 0.818. Temuan ini menunjukkan kecukupan pengambilan sampel yang kuat (melebihi ambang batas 0.70 yang dianggap baik). Selain itu, uji Bartlett menunjukkan signifikansi yang sangat tinggi (p<0.0005), yang membuktikan bahwa analisis faktor merupakan metode yang tepat untuk himpunan data ini.  

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa enam komponen mampu menjelaskan total varian kumulatif sebesar 77.070%. Enam faktor keberhasilan kritis (CSFs) yang teridentifikasi, disusun berdasarkan persentase varian yang dijelaskan, adalah:  

1. Faktor-faktor Terkait Proyek dan Perusahaan (39.041% dari total varian)
2. Faktor-faktor Demografi (13.083%)
3. Faktor-faktor Implementasi Praktis (9.952%)
4. Faktor-faktor Organisasi (5.504%)
5. Faktor-faktor Motivasi (5.301%)
6. Faktor-faktor Terkait Manusia dan Perilaku (4.190%)

Fokus krusial penelitian ini terletak pada kelompok pertama, Faktor-faktor Terkait Proyek dan Perusahaan, yang merupakan kelompok faktor paling berpengaruh. Di dalam kelompok ini, variabel Project Duration menunjukkan factor loading terkuat sebesar 0.923, diikuti oleh Project Size (0.921) dan Project Type (0.920). Temuan ini menunjukkan hubungan kuat antara faktor kontekstual proyek dengan efektivitas pelatihan keselamatan, menegaskan potensi kuat bahwa faktor-faktor ini—terlepas dari karakteristik individu pekerja—adalah pendorong utama keberhasilan pelatihan.  

Kontribusi Utama terhadap Bidang

Kontribusi utama penelitian ini adalah pergeseran penekanan dalam manajemen keselamatan konstruksi dari fokus eksklusif pada karakteristik pekerja individu menuju determinan organisasional dan kontekstual yang lebih luas. Dengan mengidentifikasi dan mengelompokkan 25 variabel ke dalam enam faktor keberhasilan kritis yang komprehensif, penelitian ini memberikan kerangka kerja yang kuat bagi para praktisi dan akademisi.

Secara khusus, penemuan bahwa Faktor-faktor Terkait Proyek dan Perusahaan (mencakup Jenis Proyek, Ukuran Proyek, Durasi Proyek, dan Ukuran Perusahaan) adalah kelompok faktor yang paling penting (menjelaskan 39.041% dari total varian) merupakan kontribusi substansial. Hal ini menggarisbawahi perlunya menyesuaikan konten pelatihan tidak hanya berdasarkan pengalaman atau latar belakang pendidikan pekerja, tetapi juga berdasarkan tuntutan bawaan dari proyek itu sendiri—seperti durasi proyek yang lebih singkat atau jenis proyek yang memiliki risiko bawaan tinggi (misalnya, proyek residensial yang rentan terhadap kecelakaan jatuh). Kontribusi ini memandu perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya keselamatan secara lebih strategis dan proporsional.  

Keterbatasan dan Pertanyaan Terbuka

Studi ini memiliki beberapa keterbatasan yang harus dipertimbangkan. Pertama, hasil yang diperoleh didasarkan pada persepsi responden, yang mayoritas adalah manajer proyek dan insinyur dari perusahaan kontraktor Top 400 ENR di A.S.. Sampel yang relatif kecil (93 responden) dan bias terhadap perusahaan besar dengan program keselamatan yang mapan membatasi generalisasi temuan ini ke perusahaan kecil atau kawasan geografis di luar A.S.. Sebagai contoh, tingkat kepuasan yang dilaporkan sangat tinggi (95% responden menyatakan kepuasan tinggi hingga sangat tinggi) dapat mencerminkan bias manajemen dan mungkin tidak mewakili pandangan pekerja lapangan.  

Keterbatasan ini membuka beberapa pertanyaan riset terbuka yang kritis:

1. Validasi Eksternal: Apakah struktur enam faktor keberhasilan kritis yang teridentifikasi tetap valid dan memiliki bobot yang sama signifikannya ketika diterapkan pada industri konstruksi di negara berkembang atau pada perusahaan kecil dan menengah (UKM)?
2. Dinamika Faktor: Bagaimana kelompok faktor yang paling berpengaruh (Faktor Proyek dan Perusahaan) berinteraksi secara dinamis dengan kelompok faktor Implementasi Praktis (misalnya, Hands-on Training dan Perception of Training) selama siklus hidup proyek yang berbeda-beda durasinya?
3. Transfer Pelatihan: Seberapa efektif mekanisme umpan balik dan insentif keselamatan (Faktor Motivasi dan Organisasi) dalam memastikan transfer pengetahuan keselamatan dari ruang pelatihan ke perilaku kerja yang sebenarnya di lokasi konstruksi, terutama bagi pekerja imigran dengan hambatan bahasa?

5 Rekomendasi Riset Berkelanjutan (dengan Justifikasi Ilmiah)

Berdasarkan temuan utama, keterbatasan, dan potensi jangka panjang studi ini, berikut adalah lima rekomendasi untuk penelitian akademik dan penerima hibah di masa depan:

1. Replikasi Global dan Analisis Komparatif CSFs

Penelitian lebih lanjut harus melakukan replikasi survei CSFs ini di kawasan geografis yang berbeda (misalnya, Asia Tenggara, Eropa) dan berfokus pada kelompok ukuran perusahaan yang berbeda, terutama UKM.  

• Justifikasi Ilmiah: Temuan saat ini sangat dipengaruhi oleh praktik kontraktor besar di A.S., yang memiliki alokasi sumber daya dan program keselamatan yang jauh lebih mapan. Penelitian komparatif diperlukan untuk menguji validitas eksternal model enam faktor dan untuk mengidentifikasi variabel baru yang mungkin menjadi lebih dominan di lingkungan kerja dengan regulasi yang kurang ketat atau sumber daya yang terbatas.  
• Metode, Variabel, atau Konteks Baru: Menggunakan Analisis Faktor Konfirmatori (CFA) untuk memvalidasi model enam faktor dalam himpunan data baru, sambil menambahkan variabel konteks budaya dan regulasi lokal.

2. Investigasi Mendalam tentang Faktor Proyek (F1) dan Kinerja Keselamatan Aktual

Penelitian selanjutnya harus berfokus pada korelasi eksplisit antara Faktor Proyek dan Perusahaan (F1) dengan data kinerja keselamatan yang terukur (misalnya, Total Recordable Injury Rate, Lost Time Injury Rate).

• Justifikasi Ilmiah: F1 terbukti sebagai kelompok faktor yang paling signifikan (39.041% varian) dalam mempengaruhi persepsi keberhasilan pelatihan. Namun, diperlukan validasi untuk memastikan apakah persepsi ini diterjemahkan menjadi penurunan kecelakaan yang terukur. Jenis dan durasi proyek harus diuji sebagai variabel moderator.  
• Metode, Variabel, atau Konteks Baru: Menggunakan Analisis Regresi Berganda atau Structural Equation Modeling (SEM) untuk mengukur hubungan kausal antara desain pelatihan yang sensitif terhadap F1 dan hasil keselamatan obyektif.

3. Eksperimentasi Efektivitas Pelatihan Imersif untuk Peningkatan Kognisi Bahaya (F3)

Menganalisis dan menguji secara empiris bagaimana teknologi imersif (seperti Virtual Reality atau Augmented Reality) mempengaruhi variabel di bawah Faktor Implementasi Praktis (F3), terutama Hands-on Training dan Perception of Training.  

• Justifikasi Ilmiah: Pelatihan hands-on memiliki factor loading yang tinggi (0.838), dan teknologi imersif dapat menyediakan lingkungan yang realistis dan aman untuk mempraktikkan keterampilan tanpa risiko, sehingga memperkuat pembelajaran. Hal ini dapat secara langsung meningkatkan kemampuan pekerja untuk mengidentifikasi bahaya dan mengubah perilaku berisiko.  
• Metode, Variabel, atau Konteks Baru: Eksperimen terkontrol (A/B testing) di lapangan, membandingkan kelompok yang menerima pelatihan berbasis VR dengan kelompok pelatihan tradisional, mengukur peningkatan safety knowledge dan hazard recognition pasca-pelatihan.

4. Studi Intervensi untuk Mengatasi Hambatan Bahasa (F5) dan Demografi (F2)

Mengembangkan, mengimplementasikan, dan menilai model pelatihan bilingual yang ditargetkan dan penggunaan visual aid untuk mengatasi hambatan bahasa (F5) dan perbedaan budaya (F2) pada tenaga kerja imigran.  

• Justifikasi Ilmiah: Bahasa dan asal negara adalah faktor demografi penting (Gender memiliki factor loading 0.838, Negara Asal 0.815). Hambatan bahasa secara langsung menghambat transfer pelatihan dan meningkatkan kerentanan pekerja imigran terhadap kecelakaan fatal. Intervensi berbasis bahasa yang efektif diperlukan untuk memastikan inklusivitas keselamatan.  
• Metode, Variabel, atau Konteks Baru: Studi intervensi yang mengukur dampak penggunaan penerjemah profesional dan materi pelatihan visual-verbal pada tingkat pemahaman dan kepatuhan PPE di antara kelompok pekerja yang berbeda latar belakang bahasanya.

5. Hubungan Kepemimpinan (F6) dan Budaya Zero-Accident

Menyelidiki peran Leadership (F6) dan Management Support (F4) dalam menumbuhkan budaya keselamatan yang proaktif dan berfokus pada pencegahan, tidak hanya kepatuhan reaktif.

• Justifikasi Ilmiah: Leadership memiliki factor loading yang signifikan (0.543) , dan penelitian sebelumnya telah menegaskan peran penting komitmen manajemen dalam menciptakan budaya tempat kerja yang aman. Penelitian ini harus mengeksplorasi mekanisme spesifik bagaimana kepemimpinan yang teladan dan dukungan manajemen yang eksplisit memperkuat perilaku aman dan memotivasi pekerja.  
• Metode, Variabel, atau Konteks Baru: Penelitian kualitatif mendalam melalui wawancara dengan para pemimpin proyek dan pekerja untuk mengidentifikasi praktik kepemimpinan spesifik yang paling efektif dalam mendorong penggunaan PPE (F6) dan memberikan umpan balik (F4).

Ajakan Kolaboratif Penelitian lebih lanjut harus melibatkan institusi dari berbagai konteks, termasuk Sakarya University, University of Huddersfield, Gebze Technical University, dan Istinye University untuk memastikan keberlanjutan dan validitas hasil, terutama melalui studi komparatif global dan regional.  

Baca Selengkapnya di: https://doi.org/10.3390/buildings11040139

I. Pendahuluan: Krisis Keselamatan dan Imperatif Kurikulum

Laporan tahunan mengenai tingginya tingkat kecelakaan fatal dan serius di tempat kerja konstruksi telah lama menjadi perhatian utama Uni Eropa. Realitas ini mendorong adanya kerangka regulasi komprehensif, dimulai dari Directive 89/391/EEC, dan diperkuat oleh Directive 92/57/EEC (Temporary or Mobile Construction Sites Directive). Arahan tersebut secara eksplisit menekankan perlunya pencegahan risiko kerja untuk diintegrasikan sepanjang seluruh siklus hidup proyek, mulai dari tahap desain hingga pelaksanaan, penggunaan, pemeliharaan, dan pembongkaran.  

Arahan ini menciptakan tantangan mendasar bagi pendidikan teknik sipil, karena menetapkan rantai pertanggungjawaban kesehatan dan keselamatan (K3) yang melibatkan semua partisipan proyek, termasuk insinyur sipil dan desainer. Oleh karena itu, kekurangan konten K3, pencegahan risiko, dan manajemen risiko dalam kurikulum sarjana dan pascasarjana teknik sipil di masa lalu diakui sebagai akar masalah yang perlu diatasi segera. Insinyur sipil di Portugal, misalnya, secara tradisional memikul banyak tugas desain dan manajemen proyek. Kebutuhan untuk memiliki pengetahuan K3 yang memadai untuk menjalankan tugas sesuai regulasi menuntut reformasi pendidikan.  

II. Jalur Logis Intervensi Pendidikan di University of Aveiro

Riset yang disajikan ini berfokus pada studi kasus di University of Aveiro, Portugal, sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan K3 konstruksi pada mahasiswa Teknik Sipil. Penelitian ini bertujuan untuk mendemonstrasikan metode yang digunakan untuk mengintegrasikan pencegahan risiko kerja dan melaporkan evolusi pengetahuan serta sikap mahasiswa terhadap manajemen risiko K3 konstruksi.  

Adaptasi Kurikulum Pasca-Bologna

Reformasi kurikulum didorong oleh Agenda Bologna yang mengubah sistem lima tahun tradisional menjadi program Sarjana tiga tahun (180 ECTS) dan Master dua tahun (120 ECTS). Untuk memenuhi tuntutan kompetensi K3 yang diamanatkan Directive 92/57/EEC, University of Aveiro menciptakan serangkaian unit mata kuliah baru di tingkat Master, dibangun di atas konsep K3 fundamental yang sudah diperkenalkan sejak tahun akademik 2001/02.  

Unit-unit akademik yang dikembangkan meliputi:

1. Unit Wajib (Master Tahun Ke-1): Construction Management and Safety Coordination, dimulai pada tahun akademik 2007-2008. Unit ini memberikan pengetahuan umum tentang persyaratan hukum dan koordinasi K3.  
2. Dua Unit Pilihan Spesifik (Master Tahun Ke-2): Construction Risk Prevention dan Construction Design and Execution Safety Coordination, keduanya dimulai pada tahun akademik 2008-2009. Unit-unit pilihan ini dirancang untuk persiapan yang lebih mendalam, termasuk penilaian risiko, penerapan sistem koordinasi K3, dan penyusunan instrumen K3 (seperti Health and Safety Plan).  

Secara metodologis, unit pilihan spesifik memanfaatkan seminar yang dibawakan oleh spesialis eksternal yang bekerja di tim desain dan lokasi konstruksi, serta melibatkan penempatan praktis di lokasi konstruksi selama satu minggu. Penempatan praktik ini mengintegrasikan mahasiswa ke dalam tim koordinasi pelaksanaan K3.  

Metodologi Evaluasi dan Populasi Target

Untuk mengukur dampak intervensi kurikulum, survei berbasis skala Likert lima poin (1=Sangat Buruk, 5=Sangat Baik) dikembangkan dan diterapkan pada semester kedua tahun akademik 2008-2009.  

Populasi target dibagi menjadi dua kelompok utama:

1. Mahasiswa sarjana tahun ketiga, yang disurvei di awal semester sebagai kelompok kontrol (belum menerima pelatihan formal K3). Dari populasi terdaftar 175 siswa, hanya 16.6% atau 29 siswa yang menyelesaikan survei ini.  
2. Mahasiswa Master (Master tahun ke-1 dan ke-2) yang terdaftar dalam unit wajib dan pilihan. Kelompok ini disurvei di awal dan akhir semester untuk menilai evolusi sikap dan pengetahuan mereka. Tingkat respons di kelompok Master jauh lebih tinggi, mencapai 80.8% dari populasi target unit tersebut.  

Sorotan Data Kuantitatif Secara Deskriptif

Perbandingan hasil survei secara meyakinkan menunjukkan perbedaan signifikan dalam perolehan kompetensi K3 berdasarkan kedalaman spesialisasi kurikulum.

Pada kelompok mahasiswa sarjana tahun ketiga, yang merupakan titik dasar sebelum intervensi, 65.5% dari responden menilai sikap mereka terhadap pencegahan risiko konstruksi sebagai ‘Buruk’ atau ‘Sangat Buruk’. Kondisi serupa terlihat pada penilaian pengetahuan mereka tentang peraturan hukum dan manajemen risiko K3 konstruksi, dengan sekitar 76% melaporkan pengetahuan yang terbatas. Kesenjangan pengetahuan awal ini, yang diukur dengan tingkat keparahan skor awal, menunjukkan potensi kuat untuk objek penelitian baru dalam studi longitudinal berbasis populasi.

Peningkatan paling signifikan dicatat pada tingkat Master, menggarisbawahi efektivitas unit spesifik.

• Pada kelompok yang hanya menghadiri unit wajib (Construction Management and Safety Coordination), 35.7% dari responden menilai pengetahuan mereka tentang manajemen risiko K3 sebagai ‘Baik’ atau ‘Sangat Baik’ di akhir semester.  
• Sebaliknya, pada kelompok mahasiswa yang menghadiri unit pilihan spesifik (Construction Design and Execution Safety Coordination), di mana pendidikan mereka lebih intensif dan didukung praktik, 86.7% dari kelompok ini menilai pengetahuan mereka tentang manajemen risiko K3 sebagai ‘Baik’ atau ‘Sangat Baik’.  

Temuan ini menunjukkan hubungan kuat antara kedalaman spesialisasi kurikulum dan perolehan kompetensi manajemen risiko K3, dengan koefisien peningkatan sebesar 51.0 poin persentase (dari 35.7% menjadi 86.7%) pada self-rating ‘Baik’ atau ‘Sangat Baik’—menunjukkan potensi kuat untuk merumuskan kurikulum inti yang lebih ketat.

Peningkatan tersebut juga didukung oleh evaluasi kualitas pengalaman pembelajaran. 100% mahasiswa unit pilihan menilai evolusi sikap mereka terhadap manajemen risiko K3 sebagai ‘Baik’ atau ‘Sangat Baik’. Selain itu,66.7% dari kelompok ini menilai seminar yang diberikan oleh spesialis eksternal sebagai ‘Sangat Baik’, yang menunjukkan bahwa validasi industri memainkan peran penting dalam pembelajaran kompetensi spesialis.  

Kontribusi Utama terhadap Bidang

Studi kasus ini memberikan kontribusi penting bagi pedagogi pendidikan teknik, terutama dalam merespons tuntutan regulasi profesional:

1. Validasi Model Pendidikan Berjenjang: Riset ini memberikan bukti empiris yang membedakan antara kesadaran K3 (yang mungkin dicapai melalui unit wajib dengan rating ‘rata-rata’ yang dominan) dan kompetensi K3 (yang memerlukan unit spesifik, didukung oleh data 86.7% yang mencapai rating ‘Baik’ atau ‘Sangat Baik’). Model kurikulum berjenjang ini sangat relevan untuk mengoptimalkan penggunaan Kredit Transfer dan Akumulasi Eropa (ECTS) dalam kerangka Bologna.  
2. Integrasi Teori dan Praktik Melalui Spesialis: Penekanan pada pengajaran campuran, terutama seminar yang dipimpin oleh praktisi lapangan dan penempatan praktis wajib, berfungsi sebagai mekanisme efektif untuk menjembatani kesenjangan antara teori akademik dan realitas lokasi konstruksi. Ini adalah kunci untuk menanamkan pemahaman yang mendalam mengenai kebutuhan koordinator K3, sesuai dengan mandat Directives EU.  
3. Pengembangan Instrumen Evaluasi Diri Awal: Studi ini mendemonstrasikan bahwa instrumen survei sederhana dapat digunakan untuk secara efektif mengukur pergeseran sikap dan pengetahuan mahasiswa dalam jangka pendek, menyediakan kerangka diagnostik yang dapat diadopsi oleh institusi lain yang berupaya merevisi program mereka.

Keterbatasan dan Pertanyaan Terbuka

Meskipun model Aveiro terbukti berhasil dalam menciptakan pergeseran sikap dan kompetensi jangka pendek, beberapa keterbatasan metodologis menciptakan pertanyaan terbuka penting yang harus ditangani oleh riset lanjutan:

1. Keterbatasan Generalisasi dan Lingkup Studi Kasus: Penelitian ini adalah studi kasus tunggal yang berfokus pada satu departemen di satu universitas. Hasil yang sangat positif ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor spesifik di Aveiro, seperti kualitas instruktur atau dukungan administratif. Oleh karena itu, muncul pertanyaan tentang sejauh mana model kurikulum ini dapat digeneralisasikan dan diterapkan secara efektif di institusi atau negara Eropa lainnya, mengingat perbedaan budaya keselamatan nasional dan implementasi hukum lokal.  
2. Bias Sampel dan Keterbatasan Data Baseline: Tingkat respons yang sangat rendah (16.6%) dari mahasiswa sarjana tahun ketiga membatasi validitas data baseline pra-intervensi. Sebaliknya, tingginya tingkat respons pada kelompok Master (80.8%) mungkin mencerminkan populasi yang sudah memiliki motivasi tinggi untuk manajemen risiko, yang berpotensi melebih-lebihkan dampak riil kurikulum. Hal ini memunculkan pertanyaan: apakah perbedaan skor tinggi pada kelompok Master murni disebabkan oleh intervensi kurikulum, ataukah terdapat bias seleksi inheren pada mahasiswa yang secara proaktif memilih melanjutkan ke Master Teknik Sipil dan mengambil unit K3 pilihan?  
3. Keterbatasan Pengukuran Jangka Pendek dan Validitas Ekologis: Evaluasi dilakukan segera setelah unit mata kuliah selesai, yang hanya mengukur dampak jangka pendek. Pengetahuan dan sikap yang positif di kelas tidak secara otomatis menjamin terjemahan ke dalam perilaku keselamatan yang efektif di lokasi konstruksi, terutama mengingat adanya laporan tentang sikap negatif perusahaan terhadap manajemen risiko K3 dalam fase pelaksanaan proyek. Pertanyaan krusial adalah: bagaimana retensi pengetahuan K3 ini bertahan 3–5 tahun setelah kelulusan, ketika lulusan dihadapkan pada tekanan ekonomi, jadwal, dan produksi yang sering kali mengancam kepatuhan K3?  

5 Rekomendasi Riset Berkelanjutan

Untuk menutup kesenjangan yang teridentifikasi dan memvalidasi model pendidikan K3 secara holistik, komunitas akademik dan pendukung hibah riset didesak untuk memprioritaskan agenda riset berikut:

1. Studi Longitudinal tentang Retensi Kompetensi H&S Pasca-Akademik

• Justifikasi Ilmiah: Studi yang ada hanya mengukur dampak jangka pendek (short-term impact). Untuk memvalidasi efektivitas kurikulum secara riil (ecological validity), penelitian harus mengukur sejauh mana pengetahuan K3 dipertahankan dan diterjemahkan menjadi perilaku pencegahan risiko yang lebih baik dalam lingkungan kerja nyata.  
• Metode, Variabel, atau Konteks Baru: Studi Longitudinal kohort-ganda (membandingkan lulusan dari kurikulum lama vs. kurikulum baru) selama 3 hingga 7 tahun pasca-kelulusan. Variabel baru yang diukur adalah Retensi Pengetahuan H&S (melalui skenario kasus) dan Kinerja Keselamatan Kerja Nyata (supervisor-reported safety behavior), bukan hanya evaluasi diri (self-reported), serta keterlibatan dalam insiden H&S di tempat kerja.

2. Perbandingan Efektivitas Pedagogi: Integrasi Kurikulum vs. Modul Mandiri Spesialis

• Justifikasi Ilmiah: Meskipun data Aveiro menunjukkan keunggulan spesialisasi (unit pilihan), perlu diselidiki model kurikulum mana yang paling efisien dalam membangun kompetensi yang diminta oleh Directive 92/57/EEC. Riset ini akan memberikan bukti empiris mengenai model kurikulum optimal (curriculum optimization).
• Metode, Variabel, atau Konteks Baru: Riset Quasi-Eksperimental Lintas Institusi membandingkan universitas yang menekankan integrasi K3 di semua unit desain versus universitas yang menggunakan unit khusus (seperti Aveiro). Variabel baru adalah Kualitas Dokumen Koordinasi K3 (dinilai oleh koordinator K3 profesional independen) dan kemampuan identifikasi bahaya dalam design review (keterampilan kognitif).

3. Kesenjangan Teori-Praktik dan Standardisasi Site Placement

• Justifikasi Ilmiah: Kualitas pengalaman penempatan praktis sangat dipengaruhi oleh budaya keselamatan perusahaan inang. Penelitian ini perlu mengidentifikasi praktik terbaik (dan terburuk) industri agar universitas dapat menstandarisasi pengalaman praktis untuk memaksimalkan transfer pengetahuan K3 (bridging the academia-industry gap) dan memitigasi dampak dari budaya kerja yang berpotensi negatif.  
• Metode, Variabel, atau Konteks Baru: Studi Kualitatif Mendalam menggunakan wawancara dan observasi partisipan dengan mahasiswa, koordinator H&S di lokasi, dan dosen pendamping. Variabel baru mencakup Kualitas Mentoring H&S di Lokasi dan Kesesuaian Nilai K3 Mahasiswa setelah kembali dari lingkungan industri yang menantang.

4. Analisis Komparatif Lintas Budaya Mengenai Penerapan Kurikulum K3

• Justifikasi Ilmiah: Artikel mencatat bahwa masalah K3 serupa di seluruh Eropa meskipun ada perbedaan dalam implementasi regulasi domestik dan budaya keselamatan nasional. Membandingkan implementasi kurikulum Aveiro di konteks regulasi/budaya lain akan menguji generalisasi temuan dan mengidentifikasi elemen kurikulum inti yang bersifat universal serta elemen yang harus disesuaikan secara lokal (generalizability and cultural sensitivity of safety education).  
• Metode, Variabel, atau Konteks Baru: Studi Komparatif Lintas Yurisdiksi mereplikasi survei Aveiro di negara-negara Eropa lain (misalnya, yang memiliki konteks regulasi berbeda). Variabel baru: Indeks Budaya Keselamatan Nasional dan Indeks Kompleksitas Regulasi Konstruksi lokal.

5. Pengembangan Alat Prediktif Risiko Berbasis Keputusan Desain Awal

• Justifikasi Ilmiah: Sebagian besar risiko K3 berawal dari keputusan pada tahap desain. Mengembangkan alat prediktif berbasis Machine Learning (ML) yang memberikan feedback risiko instan kepada mahasiswa desain akan meningkatkan pembelajaran preventif, memindahkan H&S dari retrospektif ke proaktif (proactive risk prediction in design).  
• Metode, Variabel, atau Konteks Baru: Pemodelan Prediktif Berbasis Data (Machine Learning). Melatih algoritma AI menggunakan data input dari keputusan desain awal dari proyek konstruksi historis (kasus aman vs. berisiko). Variabel baru: Probabilitas Prediksi Bahaya Desain dan kriteria desain risiko tinggi.

VI. Kesimpulan dan Agenda Kolaborasi

Studi kasus University of Aveiro adalah bukti nyata bahwa melalui desain kurikulum yang bijaksana—khususnya dengan menambahkan unit spesifik yang didukung oleh pengalaman industri dan evaluasi eksternal—pendidikan tinggi dapat menghasilkan lulusan yang merasa kompeten dan memiliki sikap positif yang kuat terhadap pencegahan risiko konstruksi. Keberhasilan ini, yang terlihat dari lompatan 51.0 poin persentase dalam penilaian kompetensi antara kelompok wajib dan kelompok spesialis, memiliki potensi jangka panjang yang signifikan untuk mengurangi tingkat kecelakaan industri yang kronis di Portugal dan Eropa.

Namun, potensi penuh kurikulum ini hanya dapat terealisasi jika komunitas akademik menanggapi keterbatasan yang ada: yaitu, kurangnya data jangka panjang (retensi pengetahuan) dan validitas lintas yurisdiksi. Agenda riset ke depan harus didedikasikan untuk memastikan bahwa kompetensi yang dipelajari di universitas tidak terdegradasi saat lulusan memasuki lingkungan kerja industri yang terkadang resisten terhadap perubahan K3.

Penelitian lebih lanjut harus melibatkan institusi ACT (Autoridade para as Condições de Trabalho) Portugal, Asosiasi Industri Konstruksi Eropa (misalnya, FIEC), dan Jaringan Universitas Teknik Sipil di bawah naungan CESAER untuk memastikan keberlanjutan dan validitas hasil di seluruh blok Eropa. Kolaborasi ini sangat penting untuk menstandarisasi pengukuran hasil pasca-kelulusan dan menjembatani kesenjangan antara tuntutan akademik dan realitas industri.

Baca riset papernya di: https://www.irbnet.de/daten/iconda/CIB20329.pdf