Pengantar Analitis: Konteks dan Urgensi Riset

Industri konstruksi adalah pilar vital bagi ekonomi global, memberikan kontribusi signifikan yang membentuk lanskap pembangunan di seluruh dunia. Pada tahun 2017, sektor ini diperkirakan menyumbang lebih dari USD 10 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) global, dengan kontribusi sebesar kurang lebih USD 892 miliar di Amerika Serikat (AS) saja. Sektor ini juga merupakan penyedia lapangan kerja yang masif, mempekerjakan lebih dari 7 juta orang di AS dengan proyeksi peningkatan tenaga kerja yang stabil, yang diantisipasi akan menarik hampir 400.000 karyawan baru.¹ Namun, di balik angka-angka ekonomi yang mengesankan ini, industri konstruksi dikenal sebagai salah satu sektor paling berbahaya. Situasi ini diperburuk oleh tingginya angka cedera fatal dan non-fatal. Menurut data yang disoroti oleh studi, satu dari setiap lima kematian pekerja di AS terjadi dalam industri konstruksi, menjadikan pekerja konstruksi 5.5 kali lebih mungkin meninggal di tempat kerja dibandingkan pekerja di sektor lain.¹ Puncak dari krisis ini terlihat pada tahun 2019, di mana Biro Statistik Tenaga Kerja mencatat 1.061 kematian pekerja konstruksi, total terbesar sejak 2007.¹

Angka-angka yang mengejutkan ini bukan sekadar statistik belaka; angka ini berfungsi sebagai justifikasi moral dan praktis yang kuat untuk seluruh argumen dalam studi ini. Mereka menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dan memperkuat urgensi penelitian yang secara fundamental menargetkan akar masalah keselamatan: kurangnya personel yang berkualitas. Sebagaimana yang diyakini oleh para profesional dan peneliti industri, tingginya angka cedera tidak selalu disebabkan oleh kesalahan pekerja garis depan. Seringkali, kecelakaan berakar pada perencanaan dan kontrol keselamatan yang buruk oleh manajemen menengah dan atas.¹ Penelitian sebelumnya mendukung asumsi ini, menunjukkan bahwa probabilitas peningkatan kinerja keselamatan secara keseluruhan melonjak sebesar 2.29 kali lipat, yang setara dengan peningkatan 229%, dengan keberadaan personel keselamatan purnawaktu.¹

Meskipun peran personel keselamatan sangat krusial, paper ini menggarisbawahi kekosongan pengetahuan yang signifikan: tidak ada panduan atau konsensus yang jelas di antara para pemangku kepentingan di AS mengenai kualifikasi yang diinginkan untuk personel keselamatan konstruksi.¹ Kekosongan ini secara kausal terhubung dengan perbedaan yang substansial dalam kualifikasi personel yang ada. Berbagai panduan yang ada, seperti yang disediakan oleh American Society of Safety Professionals (ASSP), bersifat terlalu umum dan tidak spesifik untuk sektor konstruksi, bahkan merekomendasikan sertifikasi yang jarang atau tidak pernah digunakan dalam industri ini.¹ Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk mendefinisikan secara sistematis kriteria "siapa" yang harus menempati posisi krusial tersebut, dengan harapan dapat mengarahkan industri menuju perbaikan kinerja keselamatan yang substansial dan berkelanjutan.

Analisis Metodologi dan Alur Temuan

Untuk mencapai tujuannya dalam mengidentifikasi kualifikasi yang diinginkan, studi ini mengadopsi metode Delphi. Metodologi ini dipilih secara strategis karena kemampuannya untuk mencapai konsensus dari sekelompok ahli melalui survei multi-putaran yang terstruktur dan anonim.¹ Penulis secara transparan mengakui kekuatan utama metode ini, seperti kemampuannya untuk mengumpulkan input ahli tanpa bias yang disebabkan oleh kepribadian dominan atau tekanan kelompok, serta kelemahannya, seperti proses yang memakan waktu dan potensi bias dalam pemilihan ahli.¹

Aspek yang sangat penting dari rigor metodologis studi ini terletak pada proses seleksi panel ahli. Untuk memastikan bahwa panelis benar-benar merupakan ahli subjek yang mumpuni, peneliti menerapkan sistem poin yang diadaptasi dari penelitian sebelumnya. Dari 18 kandidat yang bersedia berpartisipasi, tiga diantaranya dieliminasi karena tidak memenuhi kriteria ketat yang telah ditetapkan, yaitu skor minimum 15 poin dalam sistem kualifikasi, pengalaman profesional minimal 10 tahun, dan gelar pendidikan tinggi.¹ Proses eliminasi yang ketat ini bukan hanya sekadar prosedur; ini adalah validasi internal yang secara langsung mengatasi batasan yang diakui oleh studi itu sendiri tentang "bias seleksi ahli." Pendekatan ini menunjukkan bagaimana sebuah studi Delphi dapat secara proaktif memitigasi kelemahan inherennya, meningkatkan keandalan dan validitas temuan secara keseluruhan.

Perjalanan studi menuju konsensus adalah demonstrasi yang menarik tentang dinamika antara teori dan praktik. Pada Putaran 1, panelis diminta untuk menentukan kualifikasi minimum yang "diwajibkan" (required) untuk tiga posisi keselamatan. Temuan awal ini kemudian disajikan kembali pada Putaran 2. Namun, tingkat konsensus yang tercapai untuk posisi profesional keselamatan dan manajer keselamatan hanya sebesar 53.85%, yang relatif rendah untuk studi Delphi.¹ Komentar dari panelis yang tidak setuju mengungkapkan alasan yang mendalam: mereka merasa istilah "diwajibkan" terlalu kaku dan tidak realistis untuk diterapkan di industri yang sangat beragam. Salah satu panelis bahkan menyatakan bahwa "tiga atau empat huruf setelah nama Anda tidak berarti banyak di lapangan" tanpa pengalaman yang relevan, menyoroti ketegangan antara kredensial formal dan kompetensi praktis.¹

Menanggapi umpan balik yang kritis ini, peneliti melakukan perubahan metodologis yang signifikan. Dalam Putaran 3, istilah "diwajibkan" diubah menjadi "direkomendasikan" (recommended). Pergeseran terminologi yang tampaknya sederhana ini menghasilkan lonjakan konsensus yang dramatis, dengan tingkat persetujuan naik menjadi 84.62% untuk posisi profesional dan 92.31% untuk manajer.¹ Kenaikan yang signifikan ini menunjukkan hubungan kuat antara kebutuhan panduan kualifikasi spesifik dan metodologi Delphi yang cermat, dengan koefisien lonjakan konsensus dari 53.85% menjadi 92.31%—menunjukkan potensi kuat untuk merumuskan pedoman praktis yang dapat diterima secara luas oleh industri.

Perubahan terminologi ini juga mengungkapkan sebuah pemahaman mendalam tentang nilai sesungguhnya dari studi ini. Nilai inti dari temuan ini bukan pada penetapan standar yang kaku dan tidak fleksibel, tetapi pada penyediaan kerangka kerja yang dapat beradaptasi dan dapat diterima oleh para pemangku kepentingan. Studi ini secara efektif mengidentifikasi bahwa kunci untuk adopsi pedoman di lapangan adalah dengan mendefinisikan kualifikasi yang "diinginkan" (desired) daripada "wajib." Temuan akhir dari proses Delphi dan validasi yang dilakukan mengidentifikasi kualifikasi spesifik untuk setiap posisi.

Untuk posisi keselamatan level awal, studi ini merekomendasikan kualifikasi dasar berupa ijazah sekolah menengah, dengan pengalaman 1 hingga 3 tahun. Sertifikasi tidak dianggap sebagai persyaratan wajib untuk posisi ini. Bagi seorang profesional keselamatan, kualifikasi yang diinginkan adalah memiliki gelar sarjana atau setara gelar 4-tahun, dengan pengalaman 3 hingga 5 tahun. Studi ini juga menunjukkan bahwa sertifikasi seperti Construction Health and Safety Technician (CHST) atau Graduate Safety Practitioner (GSP) sangat direkomendasikan. Sementara itu, untuk posisi manajer keselamatan, kualifikasi yang diinginkan adalah gelar sarjana atau setara gelar 4-tahun dengan pengalaman minimal 5 tahun atau lebih. Selain itu, sertifikasi CHST atau Certified Safety Professional (CSP) dianggap sebagai kualifikasi yang diinginkan.¹

Studi ini juga menemukan bahwa mayoritas panelis setuju bahwa pendidikan bisa berasal dari bidang yang terkait dengan konstruksi secara luas (93.34%) dan pengalaman bisa didapat dari industri konstruksi secara umum (86.67%).¹ Fleksibilitas ini memperkuat keselarasan antara temuan studi dan realitas lapangan.

Kontribusi Utama terhadap Bidang

Paper ini memberikan beberapa kontribusi signifikan yang berdampak baik pada ranah teoretis maupun praktis dalam bidang keselamatan konstruksi. Pertama, studi ini berhasil mengisi kekosongan pengetahuan yang sangat kritis dalam literatur.¹ Berbeda dengan panduan umum yang sudah ada, seperti yang disediakan oleh ASSP, yang tidak spesifik untuk industri konstruksi dan bahkan merekomendasikan sertifikasi yang jarang atau tidak relevan, penelitian ini menyajikan pedoman yang secara langsung dapat diterapkan dalam konteks industri konstruksi AS.

Kedua, studi ini menghadirkan landasan pengetahuan teoretis dan praktis yang baru. Selain hanya mengidentifikasi kualifikasi, studi ini menyediakan metodologi yang dapat direplikasi untuk mencapai konsensus ahli, menambahkan "kontribusi teoretis pada badan pengetahuan tentang keselamatan konstruksi".¹ Proses seleksi ahli yang cermat dan adaptasi terhadap umpan balik panelis menunjukkan pendekatan penelitian yang inovatif dan terstruktur, yang dapat berfungsi sebagai model untuk studi Delphi di masa depan.

Ketiga, dan yang paling penting, studi ini memberikan pedoman praktis yang realistis dan dapat diimplementasikan. Dengan beralih dari terminologi "wajib" menjadi "direkomendasikan" dan mengakui relevansi pengalaman di bidang konstruksi secara umum, studi ini menciptakan kerangka kerja yang tidak hanya didasarkan pada konsensus ahli, tetapi juga disesuaikan dengan realitas pasar kerja.¹ Pedoman yang dihasilkan dapat secara langsung diadopsi oleh pemangku kepentingan industri, seperti kontraktor umum, untuk meningkatkan proses perekrutan mereka, yang pada gilirannya diharapkan dapat berdampak positif pada kinerja keselamatan dan proyek secara keseluruhan.¹

Keterbatasan dan Pertanyaan Terbuka

Studi ini secara transparan mengakui beberapa keterbatasan penting yang harus dipertimbangkan. Pertama, sebagai studi Delphi, temuan-temuan yang dihasilkan sangat bergantung pada persepsi panel ahli, yang secara inheren dapat memperkenalkan bias dan subjektivitas.¹ Meskipun penulis telah melakukan mitigasi melalui proses seleksi yang ketat, keterbatasan ini tetap ada. Kedua, penulis juga mengakui bahwa temuan dari studi Delphi mungkin tidak dapat digeneralisasi secara luas di luar konteks penelitian spesifik, meskipun studi validasi singkat telah dilakukan untuk mengurangi keterbatasan ini.¹

Selain keterbatasan yang diakui, studi ini juga memunculkan beberapa pertanyaan terbuka yang signifikan, yang berfungsi sebagai titik awal untuk penelitian di masa depan. Pertanyaan pertama adalah tentang hubungan kausal. Meskipun studi ini mengasumsikan bahwa kualifikasi yang diinginkan akan meningkatkan kinerja keselamatan, asumsi ini tidak diuji secara empiris. Hubungan kausal ini tetap menjadi hipotesis yang kuat tetapi belum terverifikasi secara definitif.¹

Kedua, ada ketegangan yang jelas antara nilai sertifikasi dan keterampilan praktis. Komentar dari panelis yang skeptis tentang nilai sertifikasi tanpa pengalaman yang relevan menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk memahami bobot relatif dari setiap kualifikasi. Studi ini menetapkan sertifikasi sebagai kualifikasi yang "diinginkan," tetapi gagal mengeksplorasi secara mendalam bagaimana kredensial formal ini diterjemahkan menjadi efektivitas di lapangan, sebuah area yang matang untuk penelitian lebih lanjut.

Ketiga, studi ini secara eksklusif berfokus pada kualifikasi teknis dan formal, mengabaikan pentingnya "soft skills" atau kualifikasi non-teknis. Tinjauan literatur dalam paper ini menyinggung bahwa "kreativitas dan inovasi" serta "sosiabilitas" membentuk kompetensi seorang koordinator keselamatan ¹, namun studi Delphi tidak mengukur atau mengeksplorasi aspek-aspek ini. Hal ini meninggalkan kesenjangan pengetahuan yang signifikan mengenai bagaimana atribut interpersonal dan keterampilan manajemen berkontribusi pada kesuksesan seorang profesional keselamatan, yang membutuhkan eksplorasi yang lebih mendalam.

5 Rekomendasi Riset Berkelanjutan (dengan Justifikasi Ilmiah)

Berdasarkan analisis mendalam terhadap temuan dan keterbatasan studi oleh Karakhan dan Al-Bayati, berikut adalah lima rekomendasi riset yang dapat membentuk agenda penelitian di masa depan untuk komunitas akademik dan para penerima hibah. Setiap rekomendasi berakar kuat pada temuan dalam paper ini dan bertujuan untuk memperluas validitas serta kedalaman pemahaman kita.

1. Validasi Empiris Kuantitatif Lintas-Industri:
   Justifikasi ilmiah untuk penelitian ini berangkat langsung dari keterbatasan studi yang mengakui generalisasi yang terbatas dan kurangnya data empiris lapangan. Meskipun studi validasi telah dilakukan, studi ini tidak mencakup skala yang memadai untuk mengkonfirmasi bahwa kualifikasi yang direkomendasikan benar-benar menghasilkan peningkatan kinerja keselamatan. Oleh karena itu, langkah logis selanjutnya adalah melakukan validasi kuantitatif yang lebih luas.
   Penelitian ini harus berupa studi survei berskala besar, yang menargetkan perusahaan konstruksi dari berbagai ukuran dan spesialisasi di seluruh AS. Variabel yang akan diukur meliputi tingkat kecelakaan, metrik kinerja keselamatan yang terukur seperti Experience Modification Rate (EMR), dan data rinci tentang kualifikasi personel keselamatan yang dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk secara statistik menguji hipotesis apakah perusahaan yang mempekerjakan personel dengan kualifikasi yang direkomendasikan oleh paper ini benar-benar menunjukkan metrik keselamatan yang lebih baik. Temuan ini akan memberikan dasar empiris yang kuat untuk mendukung temuan Delphi dan memberikan argumen bisnis yang tak terbantahkan bagi industri.
2. Eksplorasi Mendalam Kualifikasi Non-Teknis (Soft Skills):
   Studi ini secara eksplisit menyoroti pentingnya pendidikan, pengalaman, dan sertifikasi, tetapi mengabaikan kualifikasi non-teknis yang disinggung dalam tinjauan literatur, seperti kreativitas, inovasi, dan sosiabilitas.1 Hal ini menciptakan kesenjangan yang signifikan, karena soft skills seringkali menjadi pembeda antara personel keselamatan yang efektif dan yang biasa-biasa saja.
   
   Penelitian lanjutan ini harus mengadopsi pendekatan kualitatif, menggunakan wawancara mendalam dan focus group dengan personel keselamatan, manajer proyek, dan pekerja garis depan. Fokus wawancara akan mencakup bagaimana soft skills dikenali, bagaimana mereka diterapkan di lapangan dalam situasi nyata, dan bagaimana mereka berkorelasi dengan kemampuan seorang profesional keselamatan untuk memengaruhi perilaku aman di tempat kerja. Tujuannya adalah untuk membangun model kompetensi yang lebih holistik, yang tidak hanya mencakup kualifikasi teknis dan formal tetapi juga atribut interpersonal, sehingga pedoman perekrutan di masa depan dapat menjadi lebih komprehensif dan efektif.
3. Analisis Kausal Antara Kualifikasi dan Kinerja Keselamatan:
   Paper ini secara retoris menyatakan bahwa pemilihan personel yang berkualitas diharapkan akan "positively reflect on other project outcomes".1 Namun, hubungan kausal ini belum dibuktikan secara empiris. Ada kebutuhan mendesak untuk secara definitif menguji hipotesis ini.
   
   Metode yang ideal adalah studi longitudinal yang melacak kinerja proyek dari waktu ke waktu. Penelitian ini akan mengumpulkan data rinci tentang kualifikasi personel keselamatan yang ditugaskan pada proyek, menghubungkan data ini dengan metrik kinerja proyek yang terukur, seperti tingkat insiden, tingkat cedera, dan hasil audit keselamatan. Analisis regresi akan menjadi metode utama untuk mengisolasi efek kualifikasi personel dari variabel perancu lainnya, seperti ukuran proyek, jenis proyek, dan budaya keselamatan perusahaan. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk secara definitif membuktikan nilai investasi (Return on Investment - ROI) dari mempekerjakan personel keselamatan yang terkualifikasi, yang akan memberikan argumen bisnis yang kuat bagi para pemangku kepentingan industri untuk mengadopsi pedoman ini.
4. Analisis Komparatif Kualifikasi Global:
   Studi ini secara spesifik mencatat bahwa pedoman Eropa mungkin tidak sepenuhnya berlaku di AS karena keunikan industri AS, termasuk tingginya jumlah pekerja imigran dan perbedaan geografis.1 Namun, ini juga membuka peluang besar untuk penelitian komparatif.
   
   Penelitian ini akan menggunakan pendekatan campuran (mix-method). Tahap pertama akan melakukan tinjauan sistematis terhadap standar dan regulasi keselamatan di negara-negara dengan industri konstruksi maju (misalnya, di Eropa, Australia, atau Asia). Tahap kedua akan melibatkan wawancara semi-terstruktur dengan para profesional keselamatan internasional untuk memahami perbedaan dalam praktik dan pandangan budaya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kualifikasi universal yang berlaku di seluruh dunia, serta kualifikasi yang spesifik untuk konteks nasional, memberikan wawasan berharga bagi perusahaan multinasional dan akademisi yang tertarik pada manajemen keselamatan global.
5. Revisi Kualifikasi Berdasarkan Transformasi Teknologi:
   Paper ini menyoroti perlunya personel keselamatan untuk terus memperbarui pengetahuan mereka karena "continuous changes in construction technology and practices".1 Namun, kualifikasi yang diidentifikasi dalam studi ini sebagian besar bersifat tradisional. Mereka tidak secara spesifik mempertimbangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengelola risiko dari teknologi baru seperti
   Building Information Modeling (BIM), robotika, drone, dan Internet of Things (IoT) di tempat kerja.
   Penelitian ini harus menjadi studi Delphi lanjutan yang secara eksplisit berfokus pada "masa depan" industri konstruksi. Panelis ahli akan diminta untuk menilai kualifikasi baru yang relevan dengan tren teknologi, seperti pengetahuan tentang analisis data, penggunaan drone untuk inspeksi keselamatan, dan kompetensi dalam mengelola sistem keselamatan terintegrasi secara digital. Tujuannya adalah untuk merumuskan kualifikasi yang relevan bagi personel keselamatan di era digital, memastikan bahwa industri tetap selangkah lebih maju dalam mengelola risiko yang muncul dari inovasi teknologi.

Kesimpulan dan Ajakan Kolaborasi

Paper oleh Karakhan & Al-Bayati (2023) merupakan kontribusi fundamental yang menjawab kekosongan kritis dalam literatur dan praktik industri konstruksi. Dengan secara sistematis mengidentifikasi kualifikasi yang diinginkan (pendidikan, pengalaman, dan sertifikasi), studi ini menyediakan kerangka kerja yang tidak hanya terperinci tetapi juga realistis dan dapat diimplementasikan. Pergeseran strategis dari pedoman "wajib" menjadi "direkomendasikan" menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika industri, memberikan nilai praktis yang lebih besar dan kemungkinan adopsi yang lebih tinggi.

Meskipun memiliki keterbatasan yang diakui, studi ini secara efektif meletakkan dasar bagi agenda riset masa depan yang lebih ambisius. Kelima rekomendasi yang diuraikan di atas menawarkan jalur eksplorasi yang jelas, mulai dari validasi empiris hingga antisipasi terhadap lanskap teknologi yang terus berubah. Untuk mewujudkan potensi penuh dari rekomendasi ini dan memastikan keberlanjutan serta validitas hasil, penelitian lebih lanjut harus melibatkan kolaborasi multidisiplin antara komunitas akademik, lembaga sertifikasi profesional (seperti ASSP, CHST, dan GSP), serta asosiasi industri yang relevan (ASCE, AGC). Kolaborasi semacam itu akan menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, menghasilkan pedoman yang lebih komprehensif dan dapat diterapkan untuk meningkatkan keselamatan kerja di seluruh industri.

(https://doi.org/10.3390/buildings13051237)

Seiring dengan kemajuan teknologi, industri maritim berada di ambang transformasi besar menuju operasi otonom. Kapal tanpa awak menjanjikan efisiensi yang lebih tinggi, pengurangan kesalahan manusia, dan optimalisasi biaya operasional. Namun, janji ini diimbangi oleh tantangan besar: bagaimana kita dapat menjamin bahwa sistem yang begitu kompleks dan digerakkan oleh perangkat lunak ini akan beroperasi dengan aman di lingkungan laut yang dinamis dan tidak dapat diprediksi? Paper "Model-Based Design and Safety Assessment for Crewless Autonomous Vessel" oleh Takuya Nakashima dan rekan-rekannya menjawab tantangan ini secara langsung dengan memperkenalkan sebuah metodologi yang kuat untuk menanamkan keselamatan sejak awal dalam siklus hidup pengembangan kapal otonom.

Perjalanan logis penelitian ini dimulai dari pengakuan bahwa metode analisis keselamatan tradisional, seperti Analisis Kegagalan Mode dan Efek (FMEA), tidak lagi memadai. Metode-metode tersebut dirancang untuk mengidentifikasi kegagalan komponen perangkat keras, bukan untuk menganalisis bahaya yang muncul dari interaksi kompleks antara komponen yang berfungsi normal dalam sistem yang dikendalikan oleh perangkat lunak. Bahaya pada sistem otonom sering kali bukan disebabkan oleh kegagalan komponen, melainkan oleh keputusan kontrol yang tidak aman—sebuah celah yang tidak dapat ditangani oleh pendekatan konvensional.

Untuk mengatasi ini, para peneliti mengusulkan pendekatan rekayasa sistem berbasis model (MBSE) yang terstruktur dalam empat langkah utama. Pertama, mereka mendefinisikan skenario operasional dan kasus penggunaan (use cases), seperti navigasi dari titik A ke B sambil menghindari tabrakan. Langkah ini memastikan bahwa analisis keselamatan didasarkan pada konteks operasional yang realistis. Kedua, persyaratan sistem fungsional dan non-fungsional didefinisikan secara formal. Ketiga, arsitektur sistem—baik logis maupun fisik—dirancang menggunakan bahasa pemodelan standar SysML, yang memungkinkan visualisasi dan pemahaman yang jelas tentang bagaimana berbagai subsistem berinteraksi.

Langkah keempat adalah inti dari kontribusi mereka: penilaian keselamatan menggunakan System-Theoretic Process Analysis (STPA). Berbeda dengan metode lain, STPA memperlakukan kecelakaan sebagai masalah kontrol, bukan hanya kegagalan komponen. Dengan menggunakan model struktur kontrol yang telah dikembangkan, tim peneliti secara sistematis mengidentifikasi Unsafe Control Actions (UCA)—tindakan kontrol yang, dalam konteks tertentu, dapat menyebabkan bahaya. Sebagai contoh, dalam skenario penghindaran tabrakan, UCA dapat berupa "sistem tidak mengeluarkan perintah mengubah haluan saat kapal lain terdeteksi dalam jalur tabrakan."

Secara deskriptif, paper ini menyoroti data kualitatif yang terstruktur dengan presisi kuantitatif. Misalnya, untuk fungsi "penghindaran tabrakan", analisis STPA secara sistematis mengidentifikasi 19 UCA yang berbeda. Temuan ini menunjukkan hubungan yang erat antara keputusan kontrol perangkat lunak dan potensi bahaya di dunia fisik. Setiap UCA kemudian dianalisis lebih lanjut untuk menemukan skenario penyebabnya, yang memungkinkan perancang untuk merumuskan persyaratan keselamatan spesifik. Proses ini menciptakan keterlacakan yang jelas dari bahaya tingkat tinggi (misalnya, tabrakan kapal) hingga persyaratan teknis tingkat rendah (misalnya, "sistem harus mengubah haluan sebesar X derajat jika objek terdeteksi pada jarak Y").

Kontribusi Utama terhadap Bidang

Kontribusi paling signifikan dari penelitian ini adalah integrasi holistik antara MBSE dan STPA untuk menciptakan siklus desain-analisis yang berulang dan dapat dilacak untuk sistem otonom maritim. Ini mengubah paradigma penilaian keselamatan dari aktivitas reaktif (menemukan masalah setelah desain selesai) menjadi aktivitas proaktif yang terintegrasi dalam proses desain itu sendiri. Dengan menggunakan model tunggal sebagai "sumber kebenaran" (single source of truth) untuk desain dan analisis keselamatan, metodologi ini memastikan konsistensi, mengurangi ambiguitas, dan memfasilitasi komunikasi antara para insinyur sistem dan ahli keselamatan. Hasilnya adalah argumen keselamatan (safety case) yang jauh lebih kuat dan dapat diverifikasi, yang merupakan prasyarat mutlak untuk sertifikasi dan penerimaan publik terhadap kapal otonom.

Keterbatasan dan Pertanyaan Terbuka

Meskipun metodologi yang diusulkan sangat menjanjikan, paper ini secara inheren memiliki beberapa keterbatasan yang membuka jalan bagi penelitian di masa depan. Pertama, analisis yang disajikan bersifat konseptual dan diterapkan pada model tingkat tinggi. Kinerja dan skalabilitas kerangka kerja ini belum diuji pada sistem kapal otonom skala penuh yang jauh lebih kompleks. Kedua, efektivitas analisis STPA sangat bergantung pada keakuratan dan kelengkapan model struktur kontrol serta skenario operasional yang didefinisikan. Bagaimana metodologi ini dapat menangani bahaya yang muncul dari skenario "tidak terpikirkan" atau black swan events? Terakhir, paper ini berfokus pada keselamatan waktu desain (design-time safety). Pertanyaan terbuka yang krusial adalah bagaimana kerangka kerja ini dapat dihubungkan dengan data operasional waktu nyata (run-time) untuk memantau, memvalidasi, dan memperbarui asumsi keselamatan secara dinamis.

5 Rekomendasi Riset Berkelanjutan (dengan justifikasi ilmiah)

1. Validasi Empiris melalui Simulasi High-Fidelity dan Prototipe Fisik: Menerapkan kerangka kerja MBSE+STPA pada simulator maritim canggih atau prototipe kapal otonom skala kecil. Justifikasi: Temuan konseptual dari paper ini memerlukan validasi di dunia nyata. Dengan menguji persyaratan keselamatan yang dihasilkan dari analisis STPA dalam lingkungan yang terkendali namun realistis, peneliti dapat mengukur secara kuantitatif efektivitasnya dalam mencegah UCA dan memitigasi bahaya, serta mengidentifikasi celah antara model dan realitas.
2. Integrasi Analisis STPA dengan Algoritma Machine Learning (ML): Mengembangkan metode untuk menerapkan STPA pada komponen pengambilan keputusan berbasis ML, seperti jaringan saraf yang digunakan untuk persepsi lingkungan atau perencanaan jalur. Justifikasi: Banyak sistem otonom mengandalkan ML, yang sifatnya non-deterministik dan sering kali dianggap sebagai "kotak hitam". STPA tradisional mengasumsikan logika kontrol yang dapat dipahami. Penelitian ini sangat mendesak untuk memperluas STPA agar dapat menganalisis bagaimana model ML dapat mengeluarkan perintah yang tidak aman dan bagaimana struktur kontrol di sekitarnya dapat memastikan keamanan meskipun ada ketidakpastian dalam komponen ML tersebut.
3. Pengembangan Perangkat Lunak untuk Otomatisasi Analisis: Membuat toolchain perangkat lunak yang dapat secara otomatis menghasilkan kandidat UCA, skenario penyebab, dan draf persyaratan keselamatan langsung dari model SysML. Justifikasi: Seperti yang diakui dalam paper, analisis STPA manual dapat menjadi sangat padat karya dan rentan terhadap kesalahan manusia, terutama untuk sistem yang kompleks. Otomatisasi akan secara dramatis meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan skalabilitas metodologi, menjadikannya lebih praktis untuk diadopsi oleh industri.
4. Aplikasi STPA pada Antarmuka Manusia-Mesin (HMI) di Pusat Kendali Jarak Jauh: Memperluas model struktur kontrol untuk mencakup operator manusia di pusat kendali jarak jauh sebagai bagian dari sistem. Justifikasi: Meskipun kapal disebut "tanpa awak", sistem secara keseluruhan mencakup operator jarak jauh yang memantau dan dapat mengintervensi. Operator ini dapat menjadi sumber UCA. Menganalisis HMI, alur kerja, dan beban kognitif operator menggunakan STPA akan memberikan pandangan yang lebih lengkap tentang keselamatan sistem secara keseluruhan.
5. Standardisasi Kerangka Kerja untuk Tujuan Sertifikasi Regulasi: Bekerja sama dengan badan klasifikasi maritim (seperti ClassNK, DNV, ABS yang dirujuk dalam paper) untuk mengembangkan metodologi ini menjadi kerangka kerja standar yang dapat diterima untuk sertifikasi kapal otonom. Justifikasi: Agar inovasi akademis ini memiliki dampak di dunia nyata, ia harus menjembatani kesenjangan menuju persetujuan peraturan. Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana output dari analisis MBSE+STPA dapat dipetakan secara langsung ke standar dan peraturan yang ada atau yang sedang berkembang, sehingga memberikan jalur yang jelas bagi produsen untuk mensertifikasi kapal mereka.

Sebagai kesimpulan, paper ini memberikan fondasi yang kokoh untuk rekayasa keselamatan kapal otonom. Keterhubungan antara temuan saat ini dan potensi jangka panjang terletak pada pergeseran dari kepatuhan berbasis aturan menuju validasi berbasis bukti yang sistematis. Penelitian lebih lanjut harus melibatkan kolaborasi erat antara institusi akademik, pengembang teknologi otonom, dan badan regulasi maritim internasional untuk memastikan bahwa kerangka kerja ini dapat matang menjadi standar global yang kuat, aman, dan dapat diandalkan.

Baca paper aslinya di sini

Pendahuluan: Konteks Global dan Urgensi Nasional dalam K3

Isu keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah tantangan global yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, korporasi, hingga akademisi. Organisasi Buruh Internasional (ILO) pada tahun 2014 mencatat bahwa setiap 15 detik, satu pekerja di seluruh dunia meninggal akibat kecelakaan kerja, sementara 337 juta pekerja lainnya mengalami sakit yang terkait dengan pekerjaan setiap tahunnya. Angka ini mengindikasikan skala permasalahan yang masif, dengan total kematian akibat kecelakaan dan penyakit akibat kerja (PAK) mencapai 2,3 juta kasus per tahun.

Dalam konteks nasional, data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Indonesia pada tahun 2014 menunjukkan bahwa 129.911 peserta mengalami kecelakaan kerja. Sebuah temuan yang krusial dari data ini adalah bahwa mayoritas kecelakaan, yaitu 69,59%, terjadi di dalam area perusahaan saat pekerja sedang menjalankan tugasnya, sementara 20,15% terjadi dalam lalu lintas dan 10,26% di luar perusahaan. Proporsi kecelakaan yang tinggi di dalam lingkungan kerja ini secara langsung mengindikasikan adanya celah signifikan dalam sistem manajemen K3 di tingkat operasional. Secara regional, data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat pada tahun 2014 mencatat 3.751 kasus kecelakaan kerja dengan nilai klaim mencapai Rp 16,77 miliar rupiah. Khusus di Kabupaten Cirebon, pada tahun yang sama, dilaporkan 11 kasus meninggal dunia, 185 luka ringan, dan 10 luka berat.

Data statistik ini menegaskan urgensi untuk meninjau efektivitas penerapan sistem manajemen K3 di perusahaan. Pemerintah Indonesia merespons isu ini dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang mewajibkan perusahaan yang mempekerjakan minimal 100 orang atau memiliki potensi bahaya tinggi untuk mengimplementasikan SMK3. Penelitian yang dianalisis ini berfokus pada analisis penerapan SMK3 di PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk Unit Cirebon pada tahun 2016. Tinjauan ini akan menggali temuan inti dari studi kasus tersebut, mengevaluasi kontribusinya, dan secara eksplisit menyusun peta jalan bagi penelitian di masa depan.

Data kuantitatif yang menjadi dasar justifikasi ilmiah untuk studi kasus ini dan urgensi penelitian lanjutan menunjukkan skala masalah keselamatan kerja yang masif secara global, dengan satu pekerja meninggal setiap 15 detik. Di tingkat nasional, BPJS Ketenagakerjaan mencatat 129.911 kecelakaan kerja pada tahun 2014, dengan 69,59% terjadi di dalam perusahaan, menegaskan kegagalan sistem operasional. Dampak ekonominya juga signifikan, dengan 3.751 kasus kecelakaan di Jawa Barat pada tahun 2014 yang menghasilkan klaim sebesar Rp 16,77 miliar. Bukti empiris tentang kesenjangan antara kebijakan dan praktik di tingkat mikro juga kuat: sebuah audit internal pada tahun 2016 menemukan 53 dari 166 kriteria penilaian SMK3 tidak sesuai dengan PP No. 50 Tahun 2012.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis penerapan SMK3 di sebuah unit perusahaan. Metodologi yang dipilih sangat sesuai untuk menggali informasi mendalam tentang sebuah fenomena di lingkungan alaminya. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling untuk memilih informan kunci yang dianggap paling memahami topik, seperti Kepala Unit, Kepala Seksi K3LH, dan Personel Keamanan. Selanjutnya, teknik snowball sampling digunakan untuk memperluas sampel berdasarkan rekomendasi dari informan awal.

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi yang menggabungkan beberapa metode pengumpulan data: wawancara mendalam (in-depth interview), observasi langsung, dokumentasi, dan pengisian lembar ceklis. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan informan inti, sementara data sekunder diperoleh dari dokumen dan arsip internal perusahaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang implementasi SMK3, yang kemudian dirangkum dalam bentuk matriks.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara umum, penerapan SMK3 di PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk Unit Cirebon telah memenuhi hampir semua kriteria yang ditetapkan. Namun, analisis lebih dalam mengungkapkan bahwa status kepatuhan bervariasi di setiap pilar sistem:

• Penetapan Kebijakan K3: Meskipun sebagian besar kriteria terpenuhi, ada beberapa celah signifikan. Kebijakan K3 belum disosialisasikan dan dijelaskan kepada pihak eksternal seperti tamu, kontraktor, pemasok, dan pelanggan. Selain itu, organisasi K3 belum ditempatkan pada posisi yang dapat memengaruhi keputusan perusahaan, dan penilaian kinerja serta tinjauan ulang belum dilakukan secara teratur.
• Perencanaan K3: Hampir seluruh kriteria perencanaan terpenuhi, namun beberapa ketidaksesuaian teridentifikasi. Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya belum disosialisasikan kepada seluruh pekerja. Selain itu, rencana K3 yang telah disusun belum memuat tujuan dan sasaran yang terukur, indikator pencapaian belum ditetapkan, dan sistem pertanggungjawaban yang ada belum diterapkan secara efektif.
• Pelaksanaan Rencana K3: Sama seperti pilar lainnya, sebagian besar kriteria pelaksanaan sudah terpenuhi, namun masih ada kelemahan mendasar. Perusahaan belum secara menyeluruh mengkomunikasikan tanggung jawab dan akuntabilitas K3, belum memiliki prosedur untuk memantau perubahan tanggung jawab, dan belum mengalokasikan anggaran K3 secara menyeluruh. Prosedur pelaporan eksternal juga belum ditetapkan secara formal.
• Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3: Ini adalah satu-satunya pilar yang menunjukkan kepatuhan penuh, di mana semua kriterianya sudah terpenuhi. Sistem pemantauan dilakukan melalui pemeriksaan rutin, pengujian, dan audit internal SMK3.

Sebuah data kuantitatif yang paling menyoroti kesenjangan ini adalah temuan dari audit internal SMK3 yang dilakukan perusahaan itu sendiri. Dari total 166 kriteria penilaian, terdapat 53 kriteria yang tidak sesuai dengan PP No. 50 Tahun 2012. Temuan ini menunjukkan hubungan kuat antara kemampuan perusahaan dalam memantau dan mengukur kinerja dengan adanya celah signifikan dalam implementasi di lapangan. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun mekanisme diagnostik sudah ada, masalah substantif dalam penetapan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan tetap menjadi hambatan utama.

Kontribusi Utama terhadap Bidang

Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap literatur ilmiah di bidang K3, khususnya dalam konteks Indonesia. Pertama, studi ini menyajikan sebuah studi kasus kualitatif yang terperinci dan mendalam, yang berfungsi sebagai "cetak biru" bagi peneliti lain untuk memahami tantangan mikro dalam penerapan regulasi K3 di tingkat perusahaan. Berbeda dengan analisis makro yang hanya berfokus pada data statistik, studi ini memberikan wawasan empiris dari perspektif operasional, mengidentifikasi secara spesifik di mana letak ketidakpatuhan dan mengapa hal tersebut terjadi.

Kedua, penelitian ini mengkonfirmasi dan memperluas pemahaman bahwa tantangan dalam implementasi K3 tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga dengan faktor-faktor internal perusahaan seperti struktur organisasi, alokasi sumber daya, dan komunikasi. Temuan yang menunjukkan pilar Pemantauan dan Evaluasi sepenuhnya terpenuhi namun 53 kriteria lainnya tidak, mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk mengukur kegagalan, tetapi memiliki kesulitan dalam mencegahnya. Ini menunjukkan bahwa fokus riset perlu bergeser dari sekadar "apakah sistem diterapkan?" menjadi "bagaimana sistem dapat dioptimalkan agar efektif dan proaktif?".

Keterbatasan dan Pertanyaan Terbuka

Sebagai sebuah studi kasus tunggal, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal generalisasi temuan. Meskipun memberikan wawasan mendalam tentang satu perusahaan, temuan yang ada tidak serta-merta dapat diaplikasikan pada industri atau perusahaan lain. Keterbatasan ini, bagaimanapun, justru menciptakan peluang substansial untuk penelitian lanjutan. Kriteria-kriteria yang belum terpenuhi, sebagaimana yang tercantum dalam laporan, secara langsung mengarahkan pada pertanyaan-pertanyaan terbuka yang krusial.

Sebuah analisis yang lebih mendalam pada temuan ketidaksesuaian mengungkapkan adanya keterkaitan kausal di antara pilar-pilar yang bermasalah. Keterbatasan utama, seperti belum ditempatkannya organisasi K3 pada posisi penentu keputusan, berpotensi menjadi akar permasalahan. Hal ini dapat menjelaskan mengapa alokasi anggaran K3 belum menyeluruh dan mengapa sosialisasi kebijakan kepada seluruh pihak terkait (termasuk pihak eksternal) tidak berjalan optimal. Dengan kata lain, ketidakmampuan organisasi K3 untuk mengambil keputusan strategis (masalah struktural) mengakibatkan kurangnya dukungan finansial (masalah sumber daya), yang pada akhirnya menghambat implementasi program-program mendasar seperti sosialisasi dan pelaporan.

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa kriteria yang tidak terpenuhi, yang membuka pintu bagi pertanyaan riset di masa depan. Misalnya, belum disosialisasikannya kebijakan K3 kepada pihak eksternal mengarah pada pertanyaan tentang hambatan komunikasi dan alokasi sumber daya. Kriteria lain yang belum terpenuhi adalah belum ditempatkannya organisasi K3 pada posisi yang dapat memengaruhi keputusan perusahaan, yang menunjukkan adanya hambatan struktural dalam hierarki manajemen dan mengarah pada pertanyaan tentang bagaimana struktur organisasi K3 yang ideal harus diintegrasikan dengan manajemen senior. Kurangnya sosialisasi peraturan dan persyaratan kepada seluruh pekerja juga menjadi temuan, yang memunculkan pertanyaan tentang metode sosialisasi paling efektif dengan keterbatasan sumber daya. Selain itu, temuan mengenai anggaran K3 yang belum dialokasikan secara menyeluruh dan belum adanya prosedur pelaporan eksternal menunjukkan masalah sumber daya dan akuntabilitas, dan karenanya membutuhkan penelitian lebih lanjut tentang hubungan kausal antara alokasi anggaran, otorisasi manajemen, dan efektivitas program K3, serta tantangan teknis dan organisasional dalam menyusun prosedur pelaporan eksternal.

Rekomendasi Riset Berkelanjutan

Berdasarkan temuan yang mendalam dan keterbatasan yang teridentifikasi, berikut adalah lima rekomendasi riset berkelanjutan yang dapat dijadikan peta jalan bagi peneliti, komunitas akademik, dan penerima hibah untuk membangun pengetahuan yang lebih kokoh di bidang K3.

1. Studi Kausalitas Anggaran dan Kepatuhan

Justifikasi Ilmiah: Temuan bahwa "anggaran untuk pelaksanaan K3 belum secara menyeluruh" menunjukkan adanya potensi hubungan langsung antara ketersediaan sumber daya finansial dan tingkat kepatuhan. Adanya 53 kriteria yang tidak terpenuhi menguatkan dugaan bahwa kegagalan implementasi memiliki kaitan erat dengan dukungan finansial yang tidak memadai. Sebuah studi yang dapat mengukur dan memvalidasi hipotesis ini akan sangat berharga.

Metode dan Konteks Baru: Penelitian ini disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional atau kausal-komparatif. Variabel independen dapat mencakup persentase anggaran K3 dari total anggaran operasional perusahaan, sedangkan variabel dependennya adalah tingkat kepatuhan audit SMK3 dan jumlah insiden kecelakaan kerja atau

near miss accident per tahun. Konteks penelitian dapat diperluas untuk mencakup beberapa perusahaan dalam satu sektor industri untuk meningkatkan validitas eksternal.

2. Model Tata Kelola Organisasi K3 di Tingkat Strategis

Justifikasi Ilmiah: Laporan ini menemukan bahwa "organisasi K3 belum ditempatkan pada posisi yang dapat menentukan keputusan perusahaan". Hal ini secara langsung mengindikasikan hambatan struktural yang berpotensi menjadi akar dari banyak masalah operasional lainnya, seperti kurangnya sumber daya dan alokasi anggaran yang tidak menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan riset untuk mengidentifikasi model tata kelola yang efektif.

Metode dan Konteks Baru: Disarankan untuk melakukan studi kasus komparatif pada dua atau lebih perusahaan dengan potensi bahaya tinggi: satu yang memiliki struktur K3 yang terintegrasi di tingkat C-Suite dan satu lagi yang menempatkan K3 sebagai fungsi operasional. Penelitian kualitatif melalui wawancara mendalam dengan eksekutif senior dan manajer K3 dapat mengungkap dinamika pengambilan keputusan dan dampaknya terhadap budaya keselamatan.

3. Analisis Efektivitas Metode Sosialisasi untuk Mengurangi Human Error

Justifikasi Ilmiah: Temuan bahwa peraturan dan persyaratan belum disosialisasikan kepada seluruh pekerja  dan data dari Suma'mur yang menunjukkan bahwa 80-85% kecelakaan kerja disebabkan oleh kelalaian atau human error , menunjukkan adanya celah antara penyebaran informasi dan perubahan perilaku. Penelitian ini diperlukan untuk menutup celah tersebut.

Metode dan Konteks Baru: Sebuah penelitian intervensi dengan desain eksperimental dapat dilakukan. Variabel yang diuji adalah metode sosialisasi yang berbeda, misalnya, pelatihan interaktif versus komunikasi satu arah melalui papan pengumuman. Variabel luaran yang diukur dapat berupa tingkat pemahaman pekerja terhadap kebijakan K3 melalui kuesioner, serta jumlah insiden ringan atau near miss accident yang tercatat setelah intervensi.

4. Pengembangan Sistem Pelaporan Eksternal Berbasis Data

Justifikasi Ilmiah: Penelitian ini menemukan bahwa perusahaan belum menetapkan prosedur pelaporan eksternal yang secara formal memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pemegang saham. Kesenjangan ini mengindikasikan adanya ketidakpatuhan kritis yang dapat mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi perusahaan.

Metode dan Konteks Baru: Sebuah pendekatan riset aksi kolaboratif disarankan. Peneliti dapat bekerja sama dengan perusahaan untuk merancang, mengimplementasikan, dan menguji coba sebuah sistem pelaporan eksternal yang terintegrasi. Metode ini akan memungkinkan pemahaman mendalam tentang tantangan teknis (misalnya, integrasi data) dan organisasional (misalnya, persetujuan manajemen) dalam proses tersebut, serta menghasilkan solusi yang dapat diterapkan.

5. Studi Komparatif Lintas Sektor Industri

Justifikasi Ilmiah: Guna mengatasi keterbatasan studi kasus tunggal, diperlukan penelitian yang lebih luas yang membandingkan temuan di PT Japfa Comfeed dengan perusahaan di sektor lain yang juga memiliki potensi bahaya tinggi, seperti manufaktur otomotif, pertambangan, atau kimia. Perbandingan ini akan membantu mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan kunci yang bersifat umum dalam penerapan SMK3 di berbagai konteks operasional.

Metode dan Konteks Baru: Pendekatan mixed-methods dapat digunakan. Data kuantitatif dapat dikumpulkan melalui survei dan audit pada beberapa perusahaan untuk mengukur tingkat kepatuhan. Sementara itu, data kualitatif dari wawancara dan observasi akan memberikan konteks mengapa faktor-faktor tertentu (misalnya, budaya perusahaan, kepemimpinan K3) berperan penting dalam kesuksesan implementasi.

Kesimpulan dan Ajakan Kolaborasi

Secara keseluruhan, penelitian yang diulas ini adalah kontribusi ilmiah yang penting, yang dengan jelas mengidentifikasi adanya kesenjangan antara komitmen normatif dan implementasi praktis dalam penerapan SMK3 di sebuah perusahaan. Meskipun sistem pemantauan dan evaluasi telah berjalan dengan baik, temuan audit internal yang menunjukkan adanya 53 kriteria yang tidak sesuai dari 166 total kriteria merupakan bukti empiris bahwa masih banyak ruang untuk perbaikan.

Untuk mengatasi tantangan ini, penelitian lanjutan harus bergerak melampaui analisis deskriptif dan diagnostik. Peta jalan yang diusulkan dalam dokumen ini, mulai dari studi kausalitas hingga riset aksi, menawarkan kerangka kerja yang solid untuk mengembangkan solusi yang lebih preskriptif dan interventif. Penelitian di masa depan harus fokus pada pemahaman mengapa terjadi kegagalan sistemik, dan tidak hanya pada identifikasi di mana kegagalan tersebut berada.

Penelitian lebih lanjut harus melibatkan institusi akademik terkemuka (misalnya, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada), badan pemerintah yang relevan (misalnya, Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Standardisasi Nasional), serta asosiasi industri (misalnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia) untuk memastikan keberlanjutan dan validitas hasil, sekaligus mendorong terwujudnya praktik K3 yang lebih proaktif dan efektif di seluruh sektor industri di Indonesia.

Asal Riset: Herlinawati, Herlinawati & Zulfikar, Anang. (2020). ANALISIS PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3). Jurnal Kesehatan. 8. 895-906. 10.38165/jk.v8i1.94.

Ringkasan Analitis: Narasi Logis Perjalanan Temuan

Riset ini memulai perjalanan evaluasinya dengan menempatkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 (UU No. 1/1970) sebagai landasan hukum utama bagi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia. Meskipun undang-undang ini telah berfungsi sebagai fondasi selama lebih dari lima dekade, penelitian ini berargumen bahwa kerangka hukum yang dirancang untuk konteks industri tahun 1960-an dan 1970-an kini dianggap tidak memadai untuk mengatasi risiko yang muncul di era modern, terutama dari Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan otomatisasi dan tren kerja virtual. Permasalahan ini diperkuat oleh laporan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2020 yang mencatat lebih dari 200.000 kecelakaan kerja di seluruh Indonesia, khususnya di sektor konstruksi dan manufaktur, yang secara deskriptif menunjukkan adanya kegagalan sistematis dalam implementasi undang-undang yang ada.

Untuk mendiagnosis kesenjangan antara ketentuan hukum dan realitas di lapangan, penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dan analisis kebijakan. Melalui studi dokumen, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terfokus (FGDs) dengan berbagai pemangku kepentingan seperti pengusaha, pekerja, dan inspektur K3, para peneliti berhasil mengidentifikasi alur logis dari permasalahan utama.

Pertama, analisis normatif terhadap substansi hukum menunjukkan adanya celah regulasi yang signifikan. UU No. 1/1970 tidak memiliki ketentuan spesifik untuk melindungi pekerja jarak jauh atau pekerja di lingkungan virtual, yang kian lazim di era digital.¹ Lebih lanjut, riset ini menyoroti tumpang tindih regulasi yang membingungkan antara Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5/2018 dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 48/2016. Ketidakselarasan ini menciptakan kebingungan di lapangan, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang kerap kekurangan kapasitas untuk menavigasi kerangka hukum yang rumit.

Kedua, temuan empiris menegaskan bahwa implementasi undang-undang ini jauh dari optimal. Sistem pengawasan di lapangan terbukti sangat lemah karena keterbatasan jumlah dan kualitas inspektur K3. Isu ini diperparah oleh desentralisasi inspeksi ke tingkat provinsi yang seringkali kekurangan sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas yang memadai. Akibatnya, banyak perusahaan—terutama di sektor berisiko tinggi seperti pertambangan dan konstruksi—beroperasi dengan pengawasan yang minimal.

Ketiga, penelitian ini secara eksplisit mengidentifikasi ketidakmampuan sanksi untuk memberikan efek jera. Data kuantitatif menyoroti bahwa denda maksimum yang tercantum dalam Pasal 15 UU No. 1/1970 hanya sebesar IDR 100.000, sebuah angka yang dianggap tidak relevan dan ketinggalan zaman di tengah konteks ekonomi saat ini.¹ Dengan denda yang begitu sepele, perusahaan tidak memiliki disinsentif yang kuat untuk mematuhi standar keselamatan, dan banyak di antaranya memilih untuk menyelesaikan kecelakaan kerja secara internal tanpa pelaporan resmi. Kondisi ini mencerminkan sebuah rantai kausal: substansi hukum yang usang menjadi tidak efektif di lapangan karena dua "mata rantai lemah" utama, yaitu sanksi yang tidak kredibel dan sistem pengawasan yang gagal untuk menegakkan ketentuan hukum secara konsisten.

Hal ini memunculkan sebuah paradoks kepatuhan. Penelitian menemukan bahwa perusahaan besar yang terikat oleh standar internasional, seperti ISO 45001, cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Kepatuhan ini tidak didorong oleh ketentuan UU No. 1/1970 semata, melainkan oleh ancaman sanksi administratif yang lebih berat terkait dengan sertifikasi global, seperti risiko kehilangan reputasi atau penarikan sertifikasi. Hal ini menyiratkan bahwa masalah utama bukanlah desain regulasi itu sendiri, melainkan kegagalan sistem penegakannya untuk menciptakan insentif yang cukup kuat untuk mendorong kepatuhan sukarela dari sektor swasta.

Kontribusi Utama terhadap Bidang

Riset ini memberikan beberapa kontribusi penting yang melampaui evaluasi kebijakan konvensional dan menjadi landasan kokoh bagi studi K3 di masa depan.

Pertama, penelitian ini secara eksplisit mengkaji dan memetakan tantangan K3 yang muncul dari era digital dan Industri 4.0, termasuk kerja virtual dan otomatisasi, yang sering terabaikan dalam literatur hukum ketenagakerjaan tradisional di Indonesia. Dengan mengidentifikasi celah regulasi yang tidak mencakup risiko-risiko baru ini, riset ini mengisi kekosongan penting dan menunjukkan bahwa kerangka hukum harus diperbarui untuk mengakomodasi dinamika ketenagakerjaan yang terus berubah.

Kedua, paper ini menawarkan analisis holistik tentang kegagalan sistemik dalam ekosistem penegakan hukum K3 di Indonesia. Alih-alih hanya mengkritik substansi undang-undang, penelitian ini memberikan diagnosis komprehensif yang menghubungkan berbagai aspek yang saling tumpang tindih: mulai dari regulasi yang tidak selaras antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Kesehatan, kelemahan sistem inspeksi yang terdesentralisasi, hingga sanksi yang tidak proporsional. Pendekatan ini menunjukkan bahwa reformasi kebijakan harus bersifat menyeluruh, tidak hanya terfokus pada revisi teks undang-undang.

Ketiga, temuan-temuan penelitian ini, didukung oleh perbandingan dengan praktik internasional (misalnya di Jerman dan Jepang), berfungsi sebagai cetak biru yang solid untuk reformasi kebijakan. Laporan ini tidak hanya mendeskripsikan masalah, tetapi juga menyediakan peta jalan yang jelas untuk perbaikan di masa depan, yang menjadikannya referensi yang berharga bagi pembuat kebijakan dan komunitas akademis yang berupaya merancang intervensi yang lebih efektif.

Keterbatasan dan Pertanyaan Terbuka

Meskipun riset ini menawarkan wawasan yang komprehensif, terdapat beberapa keterbatasan yang membuka jalan bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam.

Pertama, penelitian ini didominasi oleh pendekatan kualitatif dan analisis normatif. Meskipun berhasil mengidentifikasi kesenjangan dan tantangan secara deskriptif, paper ini tidak mengukur dampak ekonomi riil dari kecelakaan kerja yang tidak dilaporkan atau memodelkan hubungan kuantitatif antara tingkat sanksi dan tingkat kepatuhan. Hal ini menyisakan pertanyaan terbuka mengenai skala dan biaya ekonomi yang sesungguhnya dari kecelakaan kerja yang tidak tercatat, baik bagi perusahaan maupun perekonomian secara keseluruhan.

Kedua, meskipun data BPJS Ketenagakerjaan yang menunjukkan "lebih dari 200.000 kecelakaan" di tahun 2020 disorot , paper ini tidak menyediakan analisis statistik yang lebih dalam mengenai pola-pola kecelakaan tersebut. Tidak ada rincian mengenai faktor kausal, distribusi sektoral yang lebih spesifik, atau demografi pekerja yang paling rentan. Keterbatasan ini menghambat pemahaman yang lebih nuansial tentang siapa yang paling terdampak dan mengapa.

Terakhir, penelitian ini mengidentifikasi UMKM sebagai kelompok dengan tingkat kepatuhan terendah akibat "kendala biaya" dan "kurangnya kesadaran". Namun, penjelasan ini cenderung umum dan tidak menganalisis secara mendalam hambatan-hambatan non-finansial. Hal ini menyisakan pertanyaan tentang apakah ada faktor lain yang lebih dalam, seperti budaya kerja yang mengabaikan risiko, rendahnya literasi pendidikan, atau hambatan birokrasi yang dihadapi UMKM dalam mengimplementasikan K3. Pertanyaan ini krusial untuk merancang intervensi kebijakan yang lebih terfokus di masa depan.

5 Rekomendasi Riset Berkelanjutan (dengan Justifikasi Ilmiah)

Berdasarkan temuan paper dan analisis keterbatasan yang ada, berikut adalah lima rekomendasi penelitian lanjutan yang dapat menjadi fokus bagi komunitas akademis, peneliti, dan penerima hibah riset.

1. Analisis Model Ekonomi untuk Mengukur Dampak Sanksi K3 yang Proporsional.
   • Justifikasi Ilmiah: Paper ini secara deskriptif menyoroti inefektivitas denda maksimal IDR 100.000 yang tidak relevan. Perbandingan dengan perusahaan yang terikat standar ISO 45001 menunjukkan bahwa ancaman sanksi administratif yang lebih berat—seperti denda yang proporsional dengan pendapatan perusahaan—secara kuat memotivasi kepatuhan.¹ Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk merancang sistem sanksi yang memiliki efek jera yang nyata.
   • Metode, Variabel, atau Konteks Baru: Penelitian lanjutan harus menggunakan metode analisis regresi atau pemodelan ekonomi untuk memprediksi hubungan antara tingkat sanksi finansial (variabel independen) dan tingkat kepatuhan perusahaan (variabel dependen). Studi kasus komparatif dapat dilakukan antara perusahaan yang terikat ISO 45001 dan yang tidak, untuk memvalidasi model yang diusulkan dan mengidentifikasi ambang batas sanksi yang paling efektif dalam konteks Indonesia.
2. Riset Aksi tentang Efektivitas Implementasi Teknologi Pengawasan K3 Berbasis Sensor.
   • Justifikasi Ilmiah: Paper ini merekomendasikan adopsi teknologi sensor untuk pengawasan waktu nyata, mengutip keberhasilan Jepang. Namun, belum ada studi empiris di Indonesia yang secara spesifik menguji efektivitas dan kelayakan implementasi teknologi ini. Pertanyaan terbesarnya adalah bagaimana teknologi tersebut dapat diterapkan secara efektif dan efisien dalam konteks industri padat karya di Indonesia, di mana biaya dan literasi teknis bisa menjadi hambatan utama.
   • Metode, Variabel, atau Konteks Baru: Penelitian ini harus berupa riset aksi (action research) di mana sistem pengawasan berbasis sensor diimplementasikan di lokasi kerja berisiko tinggi. Variabel yang akan diukur mencakup frekuensi insiden K3 (variabel dependen) sebelum dan sesudah implementasi, serta variabel independen seperti biaya implementasi, tingkat pelatihan pekerja, dan resistensi organisasi.
3. Evaluasi Komparatif Dampak Desentralisasi terhadap Kapasitas Pengawasan Ketenagakerjaan.
   • Justifikasi Ilmiah: Temuan paper ini menunjukkan bahwa desentralisasi inspeksi ke tingkat provinsi telah melemahkan sistem pengawasan akibat keterbatasan sumber daya manusia dan logistik. Namun, paper ini tidak memberikan perbandingan rinci antar-provinsi. Diperlukan pemahaman yang lebih dalam tentang variasi dalam implementasi kebijakan di tingkat daerah.
   • Metode, Variabel, atau Konteks Baru: Diperlukan studi kasus komparatif antar-provinsi yang berbeda, misalnya membandingkan provinsi dengan sumber daya yang kuat (seperti DKI Jakarta) dengan provinsi yang terbatas (seperti di Indonesia Timur). Variabel yang akan dieksplorasi mencakup rasio inspektur per perusahaan, anggaran K3 provinsi, dan korelasi dengan tren angka kecelakaan yang dilaporkan.
4. Integrasi Data dan Analisis Prediktif Kecelakaan Kerja Berdasarkan Data BPJS Ketenagakerjaan.
   • Justifikasi Ilmiah: Penelitian ini menyarankan integrasi data BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi K3.¹ Paper ini juga menyoroti fakta bahwa banyak kecelakaan tidak dilaporkan secara resmi. Data klaim kecelakaan BPJS dapat menjadi sumber data yang lebih akurat dan objektif daripada laporan perusahaan.
   • Metode, Variabel, atau Konteks Baru: Penelitian lanjutan harus berfokus pada pemodelan data dan analisis prediktif. Dengan mengintegrasikan data klaim kecelakaan BPJS dengan data demografi perusahaan dan data inspeksi (jika tersedia), dapat dibuat model algoritma untuk mengidentifikasi perusahaan atau sektor yang memiliki probabilitas tinggi untuk mengalami kecelakaan. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk beralih dari pengawasan reaktif menjadi pengawasan proaktif dan berbasis risiko.
5. Kajian Kualitatif Mendalam tentang Hambatan Kultural dan Perilaku di Kalangan UMKM.
   • Justifikasi Ilmiah: Paper ini mengidentifikasi "kendala biaya" dan "kurangnya kesadaran" sebagai hambatan utama kepatuhan K3 di UMKM.¹ Namun, penjelasan ini cenderung umum. Terdapat asumsi bahwa masalahnya hanya finansial, padahal mungkin ada faktor lain yang lebih dalam, seperti budaya kerja yang mengabaikan risiko, literasi pendidikan yang rendah, atau persepsi bahwa K3 adalah beban birokrasi semata.
   • Metode, Variabel, atau Konteks Baru: Penelitian ini harus menggunakan metodologi kualitatif murni (wawancara mendalam dan etnografi) untuk benar-benar memahami perspektif pekerja dan pemilik UMKM. Variabel yang akan dieksplorasi adalah faktor non-finansial seperti motivasi internal, persepsi risiko, peran pemimpin dalam budaya K3, dan efektivitas komunikasi program pemerintah.

Kesimpulan dan Ajakan Kolaboratif

Secara keseluruhan, penelitian ini telah berhasil mendiagnosis kesenjangan sistemik dalam implementasi Undang-Undang No. 1 Tahun 1970. Temuannya menunjukkan bahwa masalah bukan hanya pada regulasi yang usang, tetapi juga pada ekosistem penegakan hukum yang gagal memberikan efek jera, didukung oleh pengawasan yang lemah dan sanksi yang tidak efektif. Untuk mengatasi tantangan ini secara komprehensif, diperlukan penelitian lanjutan yang holistik, multidisiplin, dan kolaboratif.

Penelitian lebih lanjut harus melibatkan institusi utama yang berperan dalam ekosistem K3 Indonesia, termasuk Center for Policy Development, Ministry of Manpower sebagai perumus kebijakan; Sarbumusi Confederation sebagai perwakilan pekerja; dan lembaga pendidikan seperti University of Brawijaya dan universitas-universitas lain yang disebutkan dalam referensi sebagai mitra akademis. Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan validitas hasil, serta untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik.

Baca Selengkapnya disini https://doi.org/10.47198/jnaker.v19i3.417

Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan?

Sektor jasa konstruksi merupakan salah satu penggerak utama pembangunan nasional. Buku 20 Tahun LPJK: Konstruksi Indonesia 2001–2020 menegaskan bahwa dinamika konstruksi tidak hanya terkait dengan pembangunan fisik, tetapi juga berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing bangsa. Data yang disajikan menunjukkan bahwa output proyek konstruksi meningkat dari sekitar Rp300 triliun pada 2010 menjadi lebih dari Rp1.600 triliun pada 2019. Selain itu, jumlah pekerja konstruksi tumbuh dari 823 ribu pekerja tetap pada 2010 menjadi 1,21 juta pada 2018, sementara total kontribusi sektor ini terhadap PDB terus meningkat.

Temuan ini menekankan pentingnya kebijakan publik yang konsisten dan terarah. Pemerintah bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai katalisator pembangunan melalui investasi langsung maupun skema kemitraan publik-swasta (PPP). Oleh karena itu, kebijakan harus mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan agar pembangunan konstruksi selaras dengan visi Indonesia 2045.

Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang

Dampak

• Ekonomi: Infrastruktur baru memperluas akses pasar, meningkatkan konektivitas, dan mempercepat mobilitas barang serta manusia. Contoh nyata adalah pembangunan proyek-proyek tol, jembatan, dan jaringan transportasi publik yang mendukung pertumbuhan daerah.

• Sosial: Ketersediaan fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, dan transportasi massal meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

• Lingkungan: Konsep konstruksi berkelanjutan mulai diperkenalkan melalui regulasi dan program pemerintah, meskipun belum merata dan belum semua proyek mematuhi standar green building.

Hambatan

• Dominasi BUMN besar: Perusahaan kecil dan menengah seringkali kesulitan bersaing dalam proyek besar.

• Kapasitas tenaga kerja: Keterampilan, sertifikasi, dan kompetensi masih belum merata. Walaupun terdapat program seperti sertifikasi kompetensi yang disebut dalam artikel DiklatKerja terkait masa transisi SBU/SKK-K, masih banyak yang belum terjangkau. 

• Pembiayaan: Banyak proyek bergantung pada dana publik; keterlibatan swasta belum optimal.

• Keselamatan dan kesehatan kerja (K3): Regulasi ada, tapi pelaksanaannya kurang konsisten dan pengawasan masih lemah.

Peluang

• Kemitraan publik-swasta (PPP): Dapat dimaksimalkan sebagai solusi pembiayaan dan efisiensi.

• Inovasi teknologi & prapabrikasi: Mempercepat pelaksanaan, menurunkan biaya, meningkatkan kualitas.

• Integrasi sertifikasi dan keprofesian: Platform seperti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) LPJK-DiklatKerja dapat diperluas.

• Regulasi hijau & lingkungan: Momentum global dan komitmen internasional mendukung kebijakan ini.

5 Rekomendasi Kebijakan Praktis

1. Penguatan Program Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi
   Pemerintah memperluas akses sertifikasi melalui subsidi pelatihan, digitalisasi proses sertifikasi, dan integrasi sertifikasi serta kompetensi konstruksi ke dalam kurikulum SMK dan politeknik.

2. Peningkatan Partisipasi Swasta melalui Skema PPP
   Perkuat regulasi, kemudahan izin, dan instrumen keuangan inovatif seperti obligasi infrastruktur hijau agar proyek skala besar tidak hanya dibiayai oleh APBN.

3. Penguatan Kebijakan Konstruksi Berkelanjutan
   Memperkenalkan regulasi yang mengharuskan standar green building, efisiensi energi, dan pengelolaan limbah konstruksi menjadi bagian dari persyaratan proyek pemerintah dan swasta.

4. Reformasi Rantai Pasok Nasional
   Pengembangan sistem digital logistik material konstruksi, monitoring harga dan distribusi, serta kolaborasi antara pusat dan daerah untuk memperkuat pasokan bahan lokal.

5. Penguatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
   Wajibkan audit K3 independen pada proyek besar, tingkatkan regulasi dan hukuman jika terjadi pelanggaran, dan masukkan indikator K3 dalam evaluasi kinerja kontraktor.

Kritik terhadap Potensi Kegagalan Kebijakan

Jika rekomendasi di atas tidak dijalankan secara konsisten, terdapat risiko besar:

• Infrastruktur yang dibangun tidak berkelanjutan dan menimbulkan masalah lingkungan seperti limbah tidak terkelola dan emisi tinggi.

• Ketimpangan antara kontraktor besar dan kecil semakin melebar, menghambat pemerataan pembangunan di daerah.

• Kurangnya tenaga kerja kompeten dapat memperlambat penyelesaian proyek dan menurunkan kualitas fisik maupun ekonomi.

• Kecelakaan kerja tetap tinggi, merugikan reputasi dan kepercayaan publik serta investor.

Penutup

Buku 20 Tahun LPJK: Konstruksi Indonesia 2001–2020 memberikan gambaran komprehensif tentang perkembangan, capaian, dan tantangan sektor jasa konstruksi di Indonesia. Untuk mewujudkan visi Indonesia 2045, diperlukan kebijakan publik yang lebih progresif, integratif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Dengan langkah nyata berupa penguatan SDM, keterlibatan swasta, konstruksi berkelanjutan, reformasi rantai pasok, dan peningkatan K3, sektor konstruksi Indonesia dapat menjadi motor penggerak pembangunan yang inklusif dan berdaya saing global.

Sumber

Biemo W. Soemardi, Krishna S. Pribadi, Ahmad Suraji, Muhammad Abduh, dkk. (2020). 20 Tahun LPJK: Konstruksi Indonesia 2001–2020. ITB Press. ISBN: 978-623-297-094-6.

Pendahuluan

Profesi insinyur profesional memegang peranan krusial dalam pembangunan dan kesejahteraan publik, mulai dari perancangan infrastruktur hingga inovasi teknologi. Untuk memastikan kompetensi dan akuntabilitas, negara-negara industri terkemuka telah mengatur praktik insinyur melalui sistem lisensi profesional yang ketat. Sebuah tinjauan komparatif terhadap model di Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris menunjukkan adanya konsistensi dalam pendekatan mereka, yang dapat menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia. Artikel ini merumuskan rekomendasi kebijakan publik untuk membangun sistem sertifikasi dan lisensi insinyur yang kuat, mengadaptasi praktik terbaik dari standar global.

Tiga Pilar Utama Lisensi Insinyur Profesional

Model lisensi insinyur di negara-negara maju, seperti yang diulas dalam dokumen ini, didasarkan pada tiga pilar utama yang saling melengkapi:

1. Pendidikan Akademik yang Terakreditasi: Lisensi dimulai dengan pendidikan formal yang terakreditasi oleh badan-badan seperti ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) di AS dan CEAB (Canadian Engineering Accreditation Board) di Kanada. Pendidikan ini memastikan insinyur memiliki fondasi yang kuat dalam ilmu matematika dan fisika, serta prinsip-prinsip rekayasa.

2. Pengalaman Praktis yang Terstruktur: Lulusan harus mengumpulkan pengalaman kerja yang terstruktur dan progresif, sering kali di bawah pengawasan seorang insinyur profesional yang sudah berlisensi. Di Kanada, program "Engineers-in-Training" (EIT) menjadi forum standar untuk memastikan insinyur muda mendapatkan bimbingan yang tepat.

3. Ujian Komprehensif dan Pengembangan Berkelanjutan: Calon insinyur harus lulus ujian yang menguji pengetahuan dasar (Fundamentals of Engineering) dan praktik profesional (Principles and Practice of Engineering). Selain itu, lisensi harus diperbarui secara berkala dengan memenuhi persyaratan jam pengembangan profesional (PDKB) untuk memastikan insinyur terus memperbarui keahlian mereka dan berkomitmen pada pembelajaran seumur hidup.

Rekomendasi Kebijakan Publik untuk Indonesia

Berdasarkan model-model internasional tersebut, berikut adalah rekomendasi kebijakan yang dapat diadopsi oleh pemerintah Indonesia untuk memperkuat profesi insinyur:

1. Penyatuan Sistem Lisensi di Bawah Badan Nasional: Mendorong pembentukan satu badan nasional yang memiliki otoritas untuk menetapkan regulasi, mengkoordinasi proses sertifikasi, dan menjaga register insinyur profesional di seluruh Indonesia. Badan ini akan menjadi jembatan antara pemerintah, asosiasi profesi, dan lembaga pendidikan untuk menciptakan standar yang seragam.

2. Integrasi Kurikulum dan Magang Wajib: Kebijakan harus dibuat untuk mengintegrasikan pengalaman kerja praktis ke dalam kurikulum pendidikan teknik. Program magang atau "insinyur-dalam-pelatihan" (engineer-in-training) yang terstruktur harus diwajibkan sebagai bagian dari persyaratan akademik, memastikan lulusan siap kerja dan memiliki pemahaman praktis tentang tanggung jawab profesional.

3. Pengembangan Program Lisensi dan PDH yang Terstruktur: Pemerintah harus mengembangkan sistem ujian lisensi yang komprehensif, menguji tidak hanya pengetahuan teknis tetapi juga pemahaman tentang etika, hukum, dan praktik profesional. Selain itu, Persatuan Insinyur Indonesia (PII) harus didukung untuk mengelola program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PDKB) yang menjadi syarat wajib untuk perpanjangan lisensi.

Kesimpulan

Lisensi insinyur profesional adalah mekanisme penting untuk melindungi publik dan menjamin kualitas pembangunan. Dengan mengadopsi pendekatan terstruktur yang mengintegrasikan pendidikan, pengalaman, dan ujian yang ketat, Indonesia dapat membangun profesi insinyur yang tidak hanya setara dengan negara-negara maju tetapi juga mampu mendorong kemajuan industri dan teknologi nasional secara berkelanjutan.

Sumber

• Khulief, Y. A. THE ENGINEERING PROFESSION AND THE PROFESSIONAL ENGINEER. Presented at the 6th Saudi Engineering Conference, Dhahran, Saudi Arabia, 2002.