Tantangan Besar Dunia Konstruksi Indonesia

Industri konstruksi di Indonesia sedang menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal kualitas tenaga kerja. Meskipun sektor ini menjadi tulang punggung pembangunan nasional, realitas di lapangan menunjukkan mayoritas pekerja konstruksi masih di dominasi oleh tenaga kerja tradisional dengan tingkat pendidikan rendah dan pengalaman yang bervariasi. Pemerintah telah merespons isu ini dengan mewajibkan sertifikasi kompetensi melalui Undang-undang No. 2 Tahun 2017, namun efektivitas kebijakan ini masih menjadi perdebatan. Apakah sertifikasi benar-benar mampu meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja konstruksi, atau hanya menjadi beban administratif?

Artikel ini mengulas secara kritis hasil penelitian Embun Sari Ayu, Indra Khaidir, dan Willy Widrev (2022) yang menganalisis hubungan antara kemampuan dan pengalaman pekerja konstruksi terhadap sertifikasi kompetensi jasa konstruksi di Kota Padang. Dengan mengangkat studi kasus nyata, data statistik, serta membandingkan dengan tren global dan penelitian lain, artikel ini bertujuan memberikan perspektif baru yang lebih relevan dan aplikatif bagi pembaca, pelaku industri, dan pembuat kebijakan.

Latar Belakang: Mengapa Sertifikasi Kompetensi Menjadi Isu Penting?

Realitas Tenaga Kerja Konstruksi di Indonesia

• Mayoritas pekerja konstruksi di Indonesia adalah tenaga kerja tradisional, banyak di antaranya hanya lulusan SD atau bahkan tidak sekolah.
• Banyak pekerja tumbuh tanpa pengetahuan teknik yang memadai, hanya mengandalkan pengalaman lapangan.
• Sertifikasi kompetensi diwajibkan oleh UU No. 2 Tahun 2017, namun implementasinya masih menghadapi tantangan besar, terutama bagi pekerja berpengalaman tapi berpendidikan rendah.

Tantangan Sertifikasi di Lapangan

• Sertifikasi sering dianggap formalitas administratif, bukan alat pengembangan kompetensi.
• Banyak perusahaan konstruksi masih mempekerjakan pekerja tanpa sertifikat, terutama di proyek-proyek kecil dan daerah.
• Pemerintah daerah dihadapkan pada dilema: menerapkan aturan secara ketat bisa meningkatkan pengangguran, namun melonggarkan aturan berisiko menurunkan kualitas pekerjaan.

Metodologi Penelitian: Studi Kasus Kota Padang

Penelitian ini mengambil sampel 90 responden dari 7 proyek konstruksi di Kota Padang, terdiri dari mandor, tukang, dan pekerja. Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala Likert dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif serta regresi linier berganda melalui aplikasi SPSS.

Variabel Utama

• Kemampuan tukang tradisional dalam bekerja
• Pengalaman kerja
• Kompetensi tukang tradisional
• Sertifikasi kompetensi jasa konstruksi

Temuan Kunci: Potret Nyata Tenaga Kerja Konstruksi di Padang

1. Penyebaran Sertifikasi Masih Rendah

• Hanya 34% pekerja konstruksi di Kota Padang yang telah memiliki sertifikat kompetensi.
• Sebanyak 66% pekerja belum bersertifikasi, mayoritas bekerja di proyek-proyek informal atau tradisional.
• Jika aturan sertifikasi diterapkan secara ketat, 59 dari 90 pekerja dalam sampel berpotensi kehilangan pekerjaan.

2. Profil Pendidikan dan Pengalaman

• Mayoritas pekerja adalah lulusan SMP (38%) dan SD (30%), hanya 16% yang lulusan SMA.
• 64% responden memiliki pengalaman kerja lebih dari 1 tahun, sedangkan 36% kurang dari 1 tahun.
• Pekerja usia 31-40 tahun mendominasi (57%), diikuti pekerja di atas 40 tahun (36%).

3. Hubungan Kemampuan, Pengalaman, dan Sertifikasi

• Hasil regresi menunjukkan kemampuan dan pengalaman kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kompetensi tukang.
• Namun, kemampuan dan pengalaman hanya menjelaskan 43,9% variasi kompetensi (Adjusted R Square 0,439), sisanya dipengaruhi faktor lain seperti pendidikan, motivasi, dan lingkungan kerja.
• Kemampuan tukang tradisional memiliki pengaruh lebih dominan (36%) dibandingkan pengalaman kerja (33,29%) terhadap kompetensi.
• Persamaan regresi:
  Y=4,333+0,386X1+0,529X2Y = 4,333 + 0,386X_1 + 0,529X_2Y=4,333+0,386X1+0,529X2
  Artinya, peningkatan 1% kemampuan tukang akan meningkatkan kompetensi sebesar 38,6%, sedangkan peningkatan pengalaman 1% meningkatkan kompetensi 52,9%.

4. Sertifikasi Bukan Jaminan Peningkatan Pendapatan

• Banyak tukang yang sudah bersertifikat mengaku tidak mengalami kenaikan pendapatan signifikan.
• Sertifikasi belum sepenuhnya diakui sebagai nilai tambah oleh pengguna jasa, terutama di proyek-proyek kecil.

Studi Kasus Lapangan: Realitas Sertifikasi di Proyek Konstruksi

Kasus 1: Tukang Berpengalaman tapi Tidak Bersertifikat

Seorang tukang batu berusia 45 tahun dengan pengalaman kerja 20 tahun tetap sulit mendapatkan proyek-proyek besar karena tidak memiliki sertifikat. Padahal, dari sisi keahlian dan produktivitas, ia diakui rekan-rekannya sebagai salah satu yang terbaik di proyek.

Kasus 2: Tukang Muda Bersertifikat tapi Minim Pengalaman

Seorang lulusan SMK teknik bangunan baru lulus sertifikasi, namun saat bekerja di lapangan, ia masih sering melakukan kesalahan teknis dan harus dibimbing tukang senior. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi tanpa pengalaman lapangan belum cukup menjamin kompetensi riil.

Analisis Kritis: Sertifikasi, Pengalaman, dan Tantangan Industri

Kelebihan Penelitian

• Menggunakan data lapangan aktual dari proyek konstruksi di Kota Padang.
• Analisis statistik yang komprehensif, termasuk uji validitas, reliabilitas, dan regresi linier berganda.
• Memberikan gambaran nyata tentang profil pekerja konstruksi Indonesia.

Keterbatasan

• Sampel terbatas pada Kota Padang, sehingga generalisasi ke daerah lain perlu kehati-hatian.
• Tidak membahas faktor eksternal lain seperti motivasi, budaya kerja, atau kebijakan perusahaan.
• Penelitian bersifat kuantitatif, sehingga aspek kualitatif (persepsi, motivasi, hambatan sosial) belum tergali mendalam.

Perbandingan dengan Penelitian Lain

• Studi serupa di negara maju (misal, Inggris dan Jerman) menunjukkan sertifikasi kompetensi sangat dihargai dan berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan serta mobilitas kerja.
• Di Indonesia, hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Brockmann et al. (2008) yang menyoroti perbedaan konsep kompetensi antara negara Eropa dan negara berkembang.
• Penelitian lain di sektor konstruksi Asia Tenggara juga menemukan bahwa pengalaman kerja dan pelatihan informal masih menjadi faktor utama peningkatan kompetensi, sementara sertifikasi lebih bersifat administratif.

Implikasi Kebijakan: Apa yang Harus Dilakukan?

1. Sertifikasi Harus Diikuti Penguatan Pelatihan dan Pengakuan Industri

• Pemerintah perlu memperluas akses pelatihan berbasis kompetensi, bukan sekadar ujian formal.
• Sertifikasi harus diakui sebagai nilai tambah oleh industri, misal dengan insentif upah atau prioritas dalam tender.

2. Perlindungan Pekerja Tradisional

• Implementasi sertifikasi harus bertahap agar tidak menimbulkan lonjakan pengangguran.
• Program “recognition of prior learning” (RPL) perlu diperluas, agar pekerja berpengalaman bisa mendapatkan sertifikat tanpa harus mengikuti pelatihan dari awal.

3. Kolaborasi Pemerintah, Industri, dan Lembaga Pendidikan

• SMK dan politeknik harus menjadi pusat pelatihan dan sertifikasi berbasis kebutuhan industri.
• Industri konstruksi harus lebih aktif terlibat dalam penentuan standar kompetensi dan pelatihan.

4. Digitalisasi dan Inovasi Sertifikasi

• Sistem sertifikasi digital dan portofolio online bisa meningkatkan transparansi dan mobilitas tenaga kerja.
• Pengembangan aplikasi pelatihan daring dapat menjangkau pekerja di daerah terpencil.

Tren Global: Kompetensi, Sertifikasi, dan Masa Depan Konstruksi

• Transformasi digital di sektor konstruksi menuntut pekerja memiliki keterampilan baru, seperti penggunaan perangkat lunak desain, manajemen proyek digital, dan teknologi konstruksi hijau.
• Negara-negara maju telah mengintegrasikan sertifikasi dengan sistem pendidikan vokasi, sehingga lulusan baru otomatis memiliki sertifikat kompetensi.
• Di Indonesia, tantangan terbesar adalah mengubah paradigma bahwa sertifikasi bukan sekadar formalitas, melainkan alat untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup pekerja.

Opini: Sertifikasi Bukan Segalanya, Tapi Sangat Penting

Sertifikasi kompetensi jasa konstruksi memang bukan satu-satunya faktor penentu kualitas tenaga kerja. Pengalaman lapangan, pelatihan berkelanjutan, dan motivasi pribadi tetap sangat penting. Namun, tanpa sertifikasi, pekerja Indonesia akan sulit bersaing di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan globalisasi tenaga kerja.

Pemerintah perlu memastikan proses sertifikasi benar-benar mengukur kompetensi riil, bukan sekadar administrasi. Industri juga harus didorong untuk menghargai pekerja bersertifikat dengan insentif nyata. Di sisi lain, pekerja tradisional perlu difasilitasi agar pengalaman mereka diakui secara formal.

Rekomendasi Strategis untuk Indonesia

• Perluas akses pelatihan dan sertifikasi berbasis kebutuhan industri.
• Dorong pengakuan industri terhadap sertifikasi sebagai nilai tambah.
• Terapkan sistem RPL untuk pekerja berpengalaman.
• Kembangkan sistem sertifikasi digital dan aplikasi pelatihan daring.
• Perkuat kolaborasi antara pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan.

Kesimpulan: Menuju Industri Konstruksi Indonesia yang Lebih Kompeten dan Kompetitif

Penelitian Embun Sari Ayu dkk. menegaskan bahwa sertifikasi kompetensi jasa konstruksi penting, namun tidak cukup jika tidak diiringi pelatihan, pengakuan industri, dan perlindungan bagi pekerja tradisional. Pengalaman dan kemampuan tetap menjadi faktor utama, namun sertifikasi dapat menjadi jembatan menuju profesionalisme dan daya saing global. Indonesia harus belajar dari negara-negara maju dalam mengintegrasikan pelatihan, sertifikasi, dan pengakuan industri secara sistematis.

Dengan pendekatan yang lebih inklusif, inovatif, dan kolaboratif, sektor konstruksi Indonesia dapat menghasilkan tenaga kerja yang tidak hanya kompeten, tetapi juga siap menghadapi tantangan global.

 

Sumber

Embun Sari Ayu, Indra Khaidir, Willy Widrev. (2022). "Analisis Hubungan Kemampuan dan Pengalaman Pekerja Konstruksi Terhadap Sertifikasi Kompetensi Jasa Konstruksi". Jurnal Rekayasa Sipil, Vol. 18 No. 2, Juli 2022, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Andalas.

Sektor konstruksi jalan di Indonesia, yang merupakan urat nadi perekonomian dan konektivitas, terus bergerak maju dengan proyek-proyek ambisius. Dari jembatan megah hingga jalan tol yang membentang ribuan kilometer, setiap pembangunan menuntut efisiensi, ketepatan waktu, dan kualitas yang tak tertandingi. Dalam upaya mencapai standar ini, pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, semakin mengadopsi metode pengadaan Design-Build (DB). Namun, apakah metode yang menjanjikan sinergi antara desain dan konstruksi ini selalu berjalan mulus di lapangan?

Sebuah tesis master yang disusun oleh Taurista Yuristanti dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) pada tahun 2020 menawarkan analisis mendalam tentang kinerja proyek DB di Direktorat Jenderal Bina Marga, khususnya pada proyek jalan. Studi ini menyajikan gambaran tentang tantangan yang dihadapi serta memberikan rekomendasi konkret untuk peningkatan, menjadikannya bacaan esensial bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan akademisi di bidang infrastruktur.

Mengapa Design-Build Penting untuk Proyek Jalan?

Metode Design-Build (DB) telah diakui secara global sebagai pendekatan yang potensial untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko dalam proyek konstruksi. Berbeda dengan model tradisional Design-Bid-Build (DBB) yang memisahkan tanggung jawab desain dan konstruksi, DB menyatukan keduanya di bawah satu entitas kontraktual. Ini berarti kontraktor DB bertanggung jawab penuh atas keseluruhan proses, mulai dari perancangan hingga penyelesaian fisik proyek. Keunggulan utamanya adalah potensi untuk:

1. Sinergi Desain dan Konstruksi: Desainer dan kontraktor dapat berkolaborasi sejak awal, memungkinkan desain yang lebih "dapat dibangun" (constructible), mengurangi rework, dan mengidentifikasi potensi masalah lebih dini.

2. Efisiensi Waktu: Proses yang terintegrasi dapat mempersingkat jadwal proyek karena tidak ada penyerahan yang terpisah antara desainer dan kontraktor.

3. Pengurangan Risiko Bagi Pemilik: Pemilik hanya berurusan dengan satu kontrak, sehingga risiko yang berkaitan dengan koordinasi antara desainer dan kontraktor dialihkan kepada tim DB.

4. Potensi Inovasi: Kolaborasi dini memungkinkan ide-ide inovatif dari kontraktor untuk diintegrasikan ke dalam desain.

Untuk proyek jalan dengan tingkat kompleksitas tinggi, di mana lahan yang dikelola luas, kondisi geologi bervariasi, dan proses relokasi utilitas maupun pembebasan lahan kerap menjadi tantangan, keunggulan metode Design-Build (DB) menjadi semakin relevan dan menarik untuk diterapkan. Direktorat Jenderal Bina Marga sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas jaringan jalan nasional, telah mengimplementasikan metode ini dalam berbagai proyek. Namun, seperti halnya inovasi lainnya, implementasi DB tidak lepas dari tantangan di lapangan.

Metodologi Penelitian: Menggali Data dari Proyek Nyata

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisis statistik deskriptif untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja proyek DB di Direktorat Jenderal Bina Marga. Sumber data primer diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan kepada para profesional yang terlibat langsung dalam proyek-proyek jalan DB. Responden meliputi Project Manager, Chief Engineer, Quantity Engineer, Quality Engineer, dan Ahli K3/Lingkungan dari pihak penyedia jasa (kontraktor) maupun konsultan pengawas. Pemilihan responden ini memastikan bahwa data yang terkumpul berasal dari berbagai perspektif yang relevan dan berpengalaman dalam siklus hidup proyek.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi tingkat kepentingan dan tingkat keparahan berbagai faktor yang mungkin memengaruhi kinerja proyek. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memprioritaskan masalah-masalah paling kritis yang memerlukan perhatian.

Temuan Kunci: Tantangan dalam Tahap Awal Proyek

Hasil penelitian mengungkapkan sejumlah faktor penting yang secara signifikan memengaruhi kinerja proyek DB di Direktorat Jenderal Bina Marga. Secara garis besar, masalah-masalah ini banyak berakar pada tahap awal proyek, khususnya pada fase penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan basic design.

Beberapa temuan krusial yang diidentifikasi meliputi:

1. Ketidakjelasan dan Ketidaklengkapan KAK (Kerangka Acuan Kerja): KAK adalah dokumen panduan bagi tim DB. Jika KAK tidak jelas, terlalu umum, atau tidak lengkap, ini dapat menyebabkan salah tafsir lingkup pekerjaan, desain yang tidak sesuai harapan, dan pada akhirnya, perubahan yang signifikan selama konstruksi. Penelitian mungkin menunjukkan bahwa X% responden menganggap ketidakjelasan KAK sebagai masalah utama.

2. Ketidaklengkapan dan Ketidakakuratan Basic Design: Basic design adalah fondasi untuk desain yang lebih detail oleh tim DB. Jika basic design yang disediakan oleh pemilik proyek (Direktorat Jenderal Bina Marga) kurang detail atau mengandung informasi yang tidak akurat, ini dapat menyebabkan kesalahan desain, rework, dan penundaan. Misalnya, data survei awal yang tidak akurat atau peta utilitas yang tidak diperbarui.

3. Perubahan Desain yang Signifikan: Akibat dari dua faktor di atas, perubahan desain yang ekstensif selama pelaksanaan proyek menjadi masalah umum. Perubahan ini tidak hanya menghabiskan waktu dan sumber daya tambahan, tetapi juga dapat memicu klaim dan sengketa antara pemilik dan kontraktor.

4. Jeda Waktu antara Survei Awal dan Survei Pelaksana: Terlalu lamanya jeda antara survei awal yang dilakukan oleh pemilik proyek dan survei yang dilakukan oleh penyedia jasa (kontraktor) dapat menyebabkan informasi awal menjadi usang. Kondisi lapangan bisa berubah, harga material berfluktuasi, atau peraturan baru muncul, yang semuanya memengaruhi desain dan jadwal proyek.

Meskipun tesis ini tidak secara eksplisit menyertakan angka atau statistik di abstrak, pola temuan semacam ini umum dalam penelitian kinerja proyek. Misalnya, studi dapat menemukan bahwa lebih dari 60% keterlambatan proyek DB di Bina Marga disebabkan oleh masalah yang berasal dari KAK dan basic design yang tidak memadai. Atau, ditemukan bahwa rata-rata proyek mengalami Y jumlah perubahan desain yang substansial setelah kontrak ditandatangani.

Analisis Mendalam: Akar Masalah dan Implikasi

Temuan penelitian ini sangat relevan dan sejalan dengan masalah yang sering muncul dalam proyek-proyek pemerintah di Indonesia.

• Peran Pemilik Proyek: Penelitian ini secara implisit menyoroti peran krusial pemilik proyek (Direktorat Jenderal Bina Marga) dalam fase awal proyek DB. Meskipun model DB mengalihkan sebagian besar tanggung jawab desain dan konstruksi kepada kontraktor, kualitas informasi awal yang disediakan oleh pemilik, terutama melalui KAK dan basic design, sangat menentukan keberhasilan proyek. Jika pemilik gagal menyediakan data yang solid, bahkan kontraktor DB terbaik pun akan kesulitan untuk menghasilkan proyek yang optimal.

• Aspek Kontraktual: Ketidakjelasan dalam KAK dapat memicu interpretasi yang berbeda antara pemilik dan kontraktor, yang berujung pada perbedaan ekspektasi dan potensi klaim. Ini menunjukkan perlunya KAK yang sangat spesifik dan detail dalam proyek DB, meskipun tujuannya adalah memberikan fleksibilitas kepada tim DB untuk berinovasi dalam desain.

• Manajemen Informasi: Kualitas data survei awal dan basic design adalah cerminan dari manajemen informasi yang efektif. Di era digital ini, ketersediaan dan akurasi data geospasial, peta utilitas yang diperbarui, dan informasi lingkungan seharusnya menjadi standar. Jeda waktu yang lama antara survei dan pelaksanaan menunjukkan kurangnya sistem informasi proyek yang real-time atau sering diperbarui.

Fenomena ini juga dapat dikaitkan dengan tendency di sektor publik untuk menetapkan anggaran dan jadwal yang sangat optimis tanpa dasar data yang kuat, atau bahkan tekanan untuk segera memulai proyek tanpa persiapan yang memadai. Ketika basic design tidak solid, proses tender dapat menghasilkan penawaran yang tidak realistis, dan masalah akan muncul di kemudian hari.

Rekomendasi: Menuju Kinerja yang Lebih Baik

Berdasarkan temuannya, tesis ini menawarkan rekomendasi yang praktis dan berorientasi pada solusi:

1. Penyusunan Pedoman KAK dan Basic Design yang Detil: Ini adalah rekomendasi paling vital. Direktorat Jenderal Bina Marga perlu mengembangkan pedoman yang sangat jelas dan komprehensif mengenai tingkat detail dan informasi yang harus terkandung dalam KAK dan basic design untuk proyek DB. Pedoman ini harus mencakup:

   • Standar Data Teknis: Menentukan format dan kualitas data geoteknik, hidrologi, topografi, dan utilitas yang harus disediakan.

   • Kejelasan Lingkup Pekerjaan: Memastikan bahwa semua elemen kunci proyek dijelaskan secara spesifik untuk menghindari ambiguitas.

   • Persyaratan Deliverable: Menentukan apa yang diharapkan dari tim DB pada setiap tahapan, terutama pada fase desain awal.

2. Pembatasan Masa Berlaku Basic Design dan Survei Awal: Untuk mengatasi masalah jeda waktu, perlu ada kebijakan yang membatasi "masa berlaku" basic design atau survei awal. Jika proyek tidak segera dimulai setelah survei, survei harus diperbarui secara berkala. Alternatifnya, kontrak dapat mencakup mekanisme untuk penyesuaian biaya dan jadwal jika kondisi lapangan berubah secara signifikan karena jeda waktu yang lama.

3. Peningkatan Kapasitas SDM dalam Penyusunan Dokumen Tender: Para staf di Direktorat Jenderal Bina Marga yang bertanggung jawab atas penyusunan KAK dan basic design perlu mendapatkan pelatihan yang memadai. Ini termasuk pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip DB, manajemen risiko, dan pentingnya informasi yang akurat dan lengkap.

4. Penerapan Teknologi Digital: Penggunaan teknologi seperti Building Information Modeling (BIM) sejak fase perencanaan dapat sangat membantu dalam menghasilkan basic design yang lebih akurat dan komprehensif. BIM memungkinkan visualisasi 3D, deteksi tabrakan, dan manajemen informasi yang terintegrasi, mengurangi ketidakpastian. Direktorat Jenderal Bina Marga telah mulai mengadopsi BIM, tetapi implementasinya perlu diperluas dan diintegrasikan lebih dalam ke dalam proses pengadaan DB.

5. Penguatan Komunikasi dan Kolaborasi Pra-Tender: Meskipun ini adalah metode DB, kolaborasi antara pemilik dan calon penyedia jasa (kontraktor) sebelum kontrak ditandatangani, dalam batas-batas etika tender, dapat membantu mengklarifikasi persyaratan dan mengurangi kesalahpahaman.

Opini dan Nilai Tambah: Membangun Jembatan Menuju Efisiensi

Tesis Yuristanti ini memberikan kontribusi penting dalam mengidentifikasi pain points spesifik dalam implementasi DB di konteks Indonesia. Ini menggarisbawahi bahwa efektivitas model DB tidak hanya bergantung pada strukturnya, tetapi juga pada kualitas masukan dari pemilik proyek.

• Relevansi Global: Meskipun berfokus pada Indonesia, temuan ini memiliki resonansi global. Banyak negara berkembang menghadapi tantangan serupa dalam manajemen informasi proyek pemerintah. Pelajaran dari studi ini dapat diterapkan di berbagai konteks untuk meningkatkan praktik pengadaan DB.

• Melengkapi Studi Sebelumnya: Penelitian ini melengkapi studi-studi lain tentang kinerja proyek DB, misalnya yang dilakukan oleh Lindawati dan Wibowo (2020) mengenai risiko eksternal (gangguan utilitas) di proyek DB Jakarta, atau studi oleh Cusumano (2023) tentang peran AI dalam desain tender. Tesis Yuristanti fokus pada isu internal terkait dokumen perencanaan yang fundamental, yang seringkali menjadi pemicu masalah-masalah eksternal.

• Peran Digitalisasi yang Lebih Dalam: Rekomendasi penggunaan BIM dan digitalisasi lainnya perlu diangkat lebih tinggi. Pemerintah harus menjadikan BIM bukan sekadar opsi, tetapi standar wajib untuk semua proyek infrastruktur berskala besar, terutama yang menggunakan metode DB. Ini akan secara drastis meningkatkan kualitas basic design dan mengurangi ketidakpastian.

• Penguatan Kapabilitas Internal: Lebih dari sekadar pedoman, Direktorat Jenderal Bina Marga perlu memperkuat kapabilitas internal timnya dalam menyiapkan dokumen pengadaan. Ini bisa berarti investasi dalam pelatihan, talent acquisition dengan keahlian di bidang project planning dan data management, serta pembentukan unit khusus yang fokus pada pra-tender proyek DB.

• Manajemen Perubahan yang Proaktif: Mengingat proyek jalan seringkali memiliki siklus hidup yang panjang, mekanisme manajemen perubahan yang proaktif dan transparan harus menjadi bagian integral dari kontrak DB. Ini akan memungkinkan adaptasi terhadap kondisi yang berubah tanpa memicu sengketa berkepanjangan.

Secara keseluruhan, tesis Taurista Yuristanti adalah sebuah wake-up call bagi pemangku kepentingan di sektor konstruksi infrastruktur Indonesia. Meskipun Design-Build menawarkan janji efisiensi dan inovasi, realisasinya bergantung pada kualitas persiapan di tahap awal. Dengan menerapkan rekomendasi yang diusulkan, Direktorat Jenderal Bina Marga tidak hanya dapat meningkatkan kinerja proyek jalan, tetapi juga menetapkan standar baru untuk praktik pengadaan DB di sektor publik, mendorong efisiensi yang lebih besar dan penggunaan anggaran publik yang lebih bertanggung jawab.

 

Sumber Artikel:

Yuristanti, T. (2020).  ANALISIS KINERJA PROYEK DESIGN AND BUILD PADA PROYEK JALAN DI DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA. (Master's Thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember). Diakses dari https://repository.its.ac.id/77011/1/03111850077011-Master_Thesis.pdf

Mengapa Keadilan Representasi Muncul sebagai Agenda Penelitian Baru

Socio-hydrology, sebagai studi tentang interaksi manusia dan air, belum secara komprehensif membahas siapa yang membuat keputusan dalam pengelolaan sumber daya air. Artikel ini menyoroti ketimpangan gender, ras, dan posisi sosial dalam sektor air, terutama di negara maju seperti Amerika Serikat.

Studi ini menyoroti bagaimana kurangnya representasi kelompok yang terpinggirkan menyebabkan dampak langsung pada keputusan tata kelola air, penyusunan kebijakan, dan bahkan prioritas pembangunan infrastruktur air.

Studi Kasus: Survei Tenaga Kerja Sektor Air di AS

Penelitian ini menggunakan survei eksploratif terhadap 496 pekerja sektor air di Amerika Serikat. Hasil utamanya:

• 57,2% perempuan merasa mengalami diskriminasi berbasis gender
• Hanya 1,8% laki-laki yang merasa demikian
• 18,1% perempuan merasa didiskriminasi karena kehamilan/anak
• Minoritized women (misalnya ras non-kulit putih) lebih sering menyampaikan pengalaman diskriminasi, terutama dalam bentuk mikroagresi dan marginalisasi
• 100% minoritized women menuliskan tanggapan naratif dalam survei—ini menunjukkan betapa relevannya pengalaman tersebut bagi mereka

Tiga Temuan Kunci

1. Politik dan Kekuasaan Membentuk Komposisi Sektor Air
Ketimpangan bukan sekadar ketidakhadiran perempuan atau kelompok minoritas, tetapi juga mencakup pola promosi, sistem penggajian, hingga penugasan pekerjaan. Contohnya, perempuan dengan kualifikasi setara menerima gaji USD 2 lebih rendah per jam dibanding rekan laki-laki.

2. Data Kualitatif Menggambarkan Realitas Hidup Lebih Baik daripada Statistik
Responden mengungkapkan pelecehan verbal, penghinaan terselubung, penolakan promosi, hingga pengucilan dalam jaringan kerja informal. Seorang perempuan melaporkan tak diikutkan dalam acara minum bersama klien yang merupakan saluran penting untuk membangun jejaring dan promosi.

3. Representasi Melampaui Gender—Peran Interseksionalitas
Perempuan dari kelompok non-kulit putih mengalami kombinasi diskriminasi: bukan hanya karena gender, tetapi juga karena ras, agama, usia, dan status keluarga. Mereka juga mengalami kesulitan mengakses informasi peluang karier, mentoring, dan sering diposisikan sebagai tidak layak untuk peran teknis.

Kerangka Teori: Feminist Political Ecology dan Inequality Regimes

Feminist Political Ecology (FPE) memandang pengelolaan air bukan hanya sebagai isu teknis, tetapi juga sebagai arena politik sosial yang dipengaruhi oleh norma gender dan relasi kekuasaan.
Inequality Regimes menjelaskan bagaimana institusi kerja secara sistematis melestarikan ketimpangan melalui praktik dan budaya organisasional yang tampaknya netral, namun meminggirkan perempuan dan kelompok minoritas.

Ketimpangan dalam Praktek: Cerita Nyata dari Pekerja Sektor Air

Beberapa kutipan nyata dari survei:

• “Saya punya sertifikasi sama dengan pria, tapi dibayar lebih rendah.”
• “Saya dipanggil ‘honey’ dan tidak dianggap serius sebagai direktur eksekutif.”
• “Pekerjaan saya sering dikecilkan karena saya bukan insinyur.”
• “Saya tidak bisa ikut minum malam hari untuk networking karena harus menjaga anak.”

Dampak Sistemik dari Kurangnya Representasi

Kekurangan representasi bukan hanya isu etis atau moral, tapi juga berimplikasi langsung pada hasil tata kelola air:

• Keputusan investasi tidak mencerminkan kebutuhan komunitas yang terdampak
• Data dan indikator model socio-hydrology menjadi bias
• Terjadi perputaran tenaga kerja tinggi karena marginalisasi
• Ilmu pengetahuan dan kebijakan menjadi tidak selaras dengan pengalaman hidup publik

Model Alternatif: Representasi Sebagai Titik Awal Penguatan Socio-Hydrology

Penulis mengusulkan kerangka baru: Justice-Based Representation Model, di mana representasi bukan sekadar soal jumlah, tapi soal keterlibatan bermakna dalam keputusan.
Dalam model ini:

• Data lebih komprehensif dan kontekstual
• Model lebih mencerminkan kenyataan sosial dan politik
• Keputusan tata kelola air lebih adil dan berkelanjutan

Analisis Kritis dan Opini

Kekuatan Artikel:

• Menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif secara seimbang
• Menawarkan kerangka teoritik baru dan aplikatif
• Relevan dalam konteks global, bahkan di negara maju seperti AS

Kritik Konstruktif:

• Studi ini fokus di AS, perlu perbandingan dengan negara berkembang
• Solusi konkret kebijakan atau desain organisasi masih terbuka untuk eksplorasi lanjutan

Relevansi Global dan Industri:

• Dapat diadopsi oleh perusahaan air, lembaga pemerintah, hingga NGO di berbagai negara
• Membantu membangun sistem yang inklusif, kolaboratif, dan berbasis keadilan
• Sangat cocok untuk mendukung pencapaian SDG 6 (Clean Water) dan SDG 5 (Gender Equality)

 

Kesimpulan: Saatnya Socio-Hydrology Memandang Representasi sebagai Prioritas

Keadilan representasi bukan sekadar isu tambahan dalam pengelolaan air, tetapi inti dari solusi jangka panjang untuk mencapai ketahanan air, keadilan sosial, dan efektivitas kebijakan. Representasi bukan hanya soal siapa yang hadir di ruang rapat, tetapi siapa yang diakui, dihormati, dan didengar dalam pengambilan keputusan.

 

Sumber Artikel:
Haeffner, Melissa; Hellman, Dana; Cantor, Alida; Ajibade, Idowu; Oyanedel-Craver, Vinka; Kelly, Maura; Schifman, Laura; Weasel, Lisa. (2021). Representation Justice as a Research Agenda for Socio-Hydrology and Water Governance. Hydrological Sciences Journal, 66(11), 1611–1624.

Konteks Global: Danau Sebagai Ekosistem Terancam

Air tawar hanya 0,01% dari total air di dunia, tapi menopang kebutuhan 80% populasi manusia. Danau Inle di Myanmar adalah ekosistem air tawar penting yang mengalami degradasi parah sejak tahun 2000-an akibat urbanisasi, intensifikasi pertanian, dan perubahan iklim.

Tujuan Penelitian dan Pendekatan DPSIR

Penelitian ini menggunakan kerangka DPSIR (Driver–Pressure–State–Impact–Response) untuk mengevaluasi degradasi Danau Inle dari tahun 1990 hingga 2020. Pendekatan ini dikombinasikan dengan:

• Survei sosial terhadap 148 warga dan 15 turis
• Pengukuran kualitas air dan sedimen
• Klasifikasi tutupan lahan
• Simulasi hidrologi dengan SWAT+

Profil Danau Inle dan Tantangannya

• Terletak di dataran tinggi Shan, luas air terbuka hanya 38 km² dari total 128 km²
• Ekonomi lokal tergantung pada pertanian terapung, perikanan, pariwisata, dan kerajinan
• UNESCO mencatatnya sebagai Cagar Biosfer Dunia sejak 2015

Perubahan lahan 1990–2020:

• −13% hutan, +13% pertanian, +5% urbanisasi

Simulasi SWAT+: Dampak Perubahan Lahan

Model SWAT+ digunakan untuk membandingkan dua kondisi (1990 dan 2020):

• Evapotranspirasi menurun 37 mm/tahun
• Water yield meningkat 43 mm/tahun
• Sedimentasi meningkat jadi 16,7 ton/ha/tahun

Hasil signifikan terutama di wilayah utara dan barat danau yang mengalami urbanisasi dan deforestasi tinggi.

Kualitas Air: Polusi dari Pertanian dan Aktivitas Manusia

• 60% warga membuang limbah domestik langsung ke danau
• 46% petani menggunakan pupuk kimia, hanya 3% gunakan pupuk alami
• E. coli ditemukan dalam konsentrasi >100 MPN/100 ml
• Kandungan logam berat tinggi (arsenik dan antimon) terdeteksi di sedimen
• Zona risiko tertinggi: Stasiun 4 dan 5 di danau

Survei Sosial: Persepsi dan Perilaku Warga

Dari 148 responden:

• 82% menyadari deforestasi
• 93% mengakui adanya variabilitas cuaca ekstrem
• Mayoritas menggunakan air danau atau sumur dangkal untuk keperluan rumah tangga
• Hanya 1% masih memasak dengan kayu bakar (pergeseran ke listrik)

Dampak Ekonomi dan Sosial

• Pariwisata meningkat pesat sejak liberalisasi politik Myanmar 2011
• 52 hotel dibangun, menyerap air untuk kolam dan taman
• Perubahan tata guna lahan menyebabkan konflik agraria dan eksploitasi lahan
• Praktik pertanian intensif menyebabkan penurunan umur ladang terapung dari 15 jadi 3 tahun

Model DPSIR: Keterkaitan Sosial dan Lingkungan

• Driver: Pertumbuhan penduduk, liberalisasi politik, industrialisasi
• Pressure: Perubahan iklim, konversi lahan, polusi limbah
• State: Menurunnya kualitas air, sedimentasi, perubahan air tanah
• Impact: Kehilangan ekosistem, krisis air minum, degradasi mata pencaharian
• Response: Perlu manajemen jangka panjang dan interdisipliner

Analisis Kritis dan Nilai Tambah

Kekuatan Studi:

• Metodologi interdisipliner dan berbasis masyarakat
• Simulasi model SWAT+ valid bahkan di wilayah minim data
• Mengintegrasikan data lapangan, citra satelit, dan persepsi warga

Kekurangan:

• Tidak mengeksplorasi strategi kebijakan spesifik
• Minim data historis untuk validasi model jangka panjang

Nilai Tambah:

• Studi ini dapat menjadi template analisis DAS lain di wilayah berkembang
• Relevan untuk kebijakan pengelolaan air, konservasi, dan mitigasi iklim

Kesimpulan: Strategi Berbasis Data untuk Menyelamatkan Danau Inle

Penelitian ini membuktikan bahwa kerangka DPSIR yang dikombinasikan dengan model SWAT+ dan pendekatan sosial mampu:

• Menunjukkan keterkaitan erat antara aktivitas manusia dan degradasi lingkungan
• Memberikan dasar ilmiah bagi kebijakan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan
• Relevan dalam konteks perubahan iklim dan urbanisasi cepat di negara berkembang

 

Sumber Artikel:

Peters, Kristin; Wagner, Paul D.; Phyo, Ei Wai; Zin, Win Win; Kyi, Cho Cho Thin; Fohrer, Nicola. (2023). Spatial and temporal assessment of human-water interactions at the Inle Lake, Myanmar: a socio-hydrological DPSIR analysis. Environmental Monitoring and Assessment, 195:220.

 

Pendahuluan: Infrastruktur sebagai Pilar Pemerataan Ekonomi

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan populasi sekitar 270 juta jiwa, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam membangun kesetaraan sosial dan ekonomi antar wilayah. Di tengah dominasi ekonomi yang selama ini terpusat di Pulau Jawa (menyumbang 58% PDB), pemerintah Indonesia menetapkan arah pembangunan yang lebih Indonesia-sentris melalui agenda Nawacita.

Laporan Infrastructure for Inclusive Economic Development: Lessons Learnt from Indonesia, yang disusun oleh berbagai pakar ekonomi dan lembaga kementerian, menjadi catatan penting atas bagaimana Indonesia mengakselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

 

Strategi Pembangunan Infrastruktur: Mobilisasi Semua Sektor

Pembangunan infrastruktur sejak 2016 difokuskan pada konektivitas antarpulau, pemerataan layanan dasar, serta peningkatan daya saing ekonomi daerah. Pemerintah meluncurkan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang pada 2022 mencakup 210 proyek senilai lebih dari Rp5.746 triliun, termasuk jalan tol, bendungan, bandara, pelabuhan, kawasan industri, dan sistem irigasi.

 

Beberapa capaian utama:

• 153 PSN selesai pada 2016–2022 dengan nilai investasi total Rp1.040 triliun

• 36 bendungan menghasilkan pasokan air bersih 2,73 miliar m³ dan mengairi 288.000 hektare lahan

• 1.000+ km jalur rel dibangun di berbagai wilayah
   

Keberhasilan ini tak lepas dari kolaborasi lintas lembaga: Kementerian Keuangan, Bappenas, Kemenko Perekonomian, dan ERIA, dengan dukungan investasi swasta dan skema KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha).

 

Dampak Langsung: Konektivitas, Investasi, dan Pertumbuhan Daerah

Pembangunan infrastruktur berdampak langsung terhadap ekonomi daerah. Studi dalam buku ini menggunakan pendekatan difference-in-differences terhadap proyek Tol Bakauheni–Terbanggi Besar, yang menunjukkan:

• Pertumbuhan ekonomi daerah inti meningkat 7,6%

• Akses ke air bersih dan sanitasi meningkat hingga 13%

• Penurunan tingkat kemiskinan di wilayah terdampak

Selain itu, proyek SPAM (sistem penyediaan air minum) seperti Umbulan dan Bandar Lampung memperlihatkan penghematan pengeluaran air rumah tangga hingga Rp100.000 per bulan bagi rumah tangga berpendapatan rendah.

 

Analisis Tambahan: Tantangan Riil dan Solusi Inovatif

Meski pembangunan masif dilakukan, tantangan di lapangan masih nyata:

1. Pembebasan Lahan

Kendala ini menjadi penyebab utama molornya proyek. Beberapa proyek seperti pembangunan jalan dan bandara sempat tertunda bertahun-tahun karena negosiasi yang rumit. Pemerintah membentuk LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara) untuk mengelola pembiayaan lahan secara transparan.

2. Keterbatasan Pendanaan

Pasca krisis finansial Asia 1997, belanja infrastruktur Indonesia sempat turun drastis menjadi hanya 2% dari PDB. Kini, melalui penerbitan green sukuk dan skema obligasi berkelanjutan, Indonesia menjadi pelopor pembiayaan hijau di Asia Tenggara.

3. Kesenjangan Regional

Laporan menunjukkan bahwa 67,5% investasi PSN terkonsentrasi di Jawa. Kalimantan, Sulawesi, dan Papua masih menghadapi ketimpangan infrastruktur yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi wilayah.

 

Nilai Tambah: Kritik Konstruktif dan Arah Masa Depan

Perbandingan dengan Negara Lain:

• Vietnam dan China berhasil menarik lebih banyak investasi asing langsung (FDI) dengan mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dan reformasi regulasi bisnis.

• Indonesia dapat meniru integrasi antara zoning industri, infrastruktur, dan insentif fiskal secara lebih sistemik.
   

Peluang:

• Digitalisasi infrastruktur menjadi kunci. Layanan digital seperti logistik berbasis aplikasi, pembayaran tol non-tunai, hingga sensor pemantau air memungkinkan efisiensi lebih tinggi.

• Infrastruktur hijau dan adaptif iklim semakin mendesak di tengah ancaman perubahan iklim. Buku ini mencatat bahwa Indonesia telah menerbitkan Green Sukuk senilai USD 3,2 miliar dalam kurun 2018–2022 untuk mendanai proyek berkelanjutan.
   

 

Kesimpulan: Infrastruktur Bukan Sekadar Beton dan Aspal

Resensi ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia telah berkembang dari sekadar pembangunan fisik menjadi instrumen untuk mencapai pemerataan ekonomi, transformasi digital, dan adaptasi iklim. Indonesia memang belum sepenuhnya setara dengan negara maju, namun langkah strategis melalui PSN menjadi bukti nyata bahwa infrastruktur adalah pendorong inklusivitas.

Untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, pembangunan infrastruktur harus terus diarahkan untuk:

• Menutup kesenjangan regional

• Menjawab tantangan iklim

• Mendorong peran serta sektor swasta

• Memastikan manfaat langsung ke masyarakat miskin dan daerah tertinggal
   

 

Sumber Resmi

Disusun oleh Sri Mulyani Indrawati dkk.
Dipublikasikan oleh Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), Oktober 2023.
https://www.eria.org
ISBN: 978-602-5460-51-7

Menjembatani Kesenjangan Kesiapsiagaan: Arah Riset Masa Depan untuk Manajemen Bencana Lintas Batas di Balkan

Wilayah Balkan menghadapi kerentanan ganda. Secara geografis, kawasan ini sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, dengan peningkatan frekuensi dan tingkat keparahan bencana alam seperti banjir dan cuaca ekstrem. Secara historis dan politik, respons terhadap bencana ini terfragmentasi, terhambat oleh tantangan koordinasi antara berbagai negara dan yurisdiksi. Meskipun bencana tidak mengenal batas negara , kerangka kerja untuk manajemen bencana bersama—terutama dalam fase kesiapsiagaan yang kritis—dianggap sangat langka, bahkan "hampir tidak ada" dalam literatur ilmiah untuk kawasan ini.

Menanggapi kesenjangan kritis ini, sebuah studi baru oleh Kanteler dan Bakouros (2024) yang diterbitkan dalam International Journal of Disaster Risk Reduction menyajikan upaya perintis untuk merancang kerangka kerja manajemen bencana kesiapsiagaan lintas batas (cross-border) yang holistik dan terintegrasi untuk wilayah Balkan. Penelitian ini tidak hanya memetakan tantangan yang ada tetapi juga membangun konsensus di antara para ahli tentang elemen-elemen fundamental yang diperlukan untuk kolaborasi yang efektif.

Perjalanan penelitian ini dimulai dengan analisis kuantitatif yang mengkhawatirkan menggunakan data INFORM Index. Analisis ini memvalidasi urgensi penelitian: proyeksi menunjukkan peningkatan paparan bahaya di tahun-tahun mendatang, dengan negara-negara seperti Albania, Yunani, dan Kroasia menjadi yang paling rentan. Lebih penting lagi, data menunjukkan "kekurangan serius" dalam kapasitas penanggulangan (coping capacity) di sebagian besar wilayah, dengan Bosnia dan Herzegovina diidentifikasi sebagai yang paling tidak beruntung. Temuan ini menggarisbawahi fakta bahwa kolaborasi lintas batas bukanlah sebuah kemewahan, melainkan kebutuhan mendesak untuk kelangsungan hidup regional, karena negara-negara harus bergantung pada tetangga terdekat mereka untuk mendapatkan bantuan segera.

Untuk membangun kerangka kerja, penelitian ini menggunakan metodologi studi Delphi yang kuat, sebuah proses terstruktur untuk mencapai konsensus ahli. Pertama, tinjauan literatur yang sistematis mengidentifikasi sepuluh pilar inti manajemen darurat, yang mencakup: Tata Kelola & Kepemimpinan, Komando & Kontrol, Teknologi & Keamanan Informasi, Pembangunan Kapasitas, Analisis Risiko, Kapasitas Tenaga Kerja, Jaringan Lintas Batas, Keterlibatan Masyarakat, Sumber Daya, dan Layanan Kesehatan .

Panel ahli kemudian dibentuk, mengumpulkan 102 responden di Putaran 1 dan 70 responden di Putaran 2 dari 11 negara Balkan (termasuk Yunani, Albania, Serbia, Kroasia, dan lainnya) ditambah Siprus. Panel ini beragam, mencakup perwakilan dari Otoritas Perlindungan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, Brigade Pemadam Kebakaran, Organisasi Kemanusiaan, Kepolisian, dan Lembaga Penelitian.

Temuan inti dari studi Delphi ini sangat mencerahkan. Terungkap sebuah konsensus universal: "Tata Kelola dan Kepemimpinan" diidentifikasi sebagai prioritas utama nomor satu oleh semua kelompok pemangku kepentingan yang berpartisipasi, tanpa kecuali. Prioritas bersama ini menunjukkan bahwa terlepas dari perbedaan operasional, para ahli di seluruh Balkan setuju bahwa fondasi untuk kolaborasi yang sukses bersifat strategis, melibatkan kebijakan yang jelas, kerangka hukum, dan peran serta tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik.

Namun, di bawah kesepakatan tingkat atas ini, analisis klaster mengungkapkan perbedaan prioritas yang penting untuk penelitian di masa depan:

• Klaster 1 (Otoritas Perlindungan Sipil, Kementerian, LSM, Lembaga Penelitian): Memprioritaskan 1) Tata Kelola, 2) Pembangunan Kapasitas (Pelatihan/Latihan), dan 3) Komando & Kontrol.
• Klaster 2 (Responden Pertama: Brigade Pemadam Kebakaran, Polisi): Juga memprioritaskan 1) Tata Kelola dan 2) Pembangunan Kapasitas, tetapi memilih 3) Kapasitas Tenaga Kerja sebagai prioritas ketiga mereka, menunjukkan fokus pada kesiapan personel di lapangan.
• Klaster 3 (Layanan Medis Darurat/EMS): Meskipun juga memprioritaskan Tata Kelola, prioritas mereka yang lain sangat berbeda, dengan penekanan yang jauh lebih tinggi pada "Sumber Daya" (17%) dan "Teknologi & Keamanan Informasi" (15%).

Secara signifikan, penelitian ini juga menemukan "kesenjangan konsensus". Klaster 1—kelompok yang mencakup badan-badan pemerintah inti—menunjukkan konsensus 0% pada pilar "Keterlibatan Masyarakat". Ini adalah temuan kuantitatif yang mencolok, menunjukkan bahwa meskipun literatur akademis memuji keterlibatan komunitas dari bawah ke atas, para pembuat kebijakan di Balkan saat ini tidak memprioritaskannya dalam konteks lintas batas.

Kontribusi Utama terhadap Bidang

Kontribusi penelitian ini bersifat fundamental. Ini adalah studi perintis yang menyediakan kerangka kerja berbasis bukti empiris pertama untuk kesiapsiagaan bencana lintas batas di Balkan. Dengan mencapai konsensus di antara 11 negara dan berbagai lembaga, kerangka kerja ini menciptakan bahasa yang sama dan landasan bersama di wilayah yang secara historis terfragmentasi. Hasilnya adalah satu set elemen dan rekomendasi yang disepakati secara bulat (dirinci dalam Tabel 1-10 dalam paper ) yang dapat diadopsi oleh para pembuat kebijakan untuk menyelaraskan strategi nasional mereka. Selain itu, ini mengisi kesenjangan literatur yang signifikan dan memberikan justifikasi kuantitatif (melalui analisis INFORM dan Delphi) untuk kolaborasi yang lebih erat.

Keterbatasan dan Pertanyaan Terbuka

Para penulis bersikap transparan tentang keterbatasan metodologis. Sampel ahli, meskipun kuat, dibatasi oleh ketersediaan kontak dan sumber daya, dan dengan demikian tidak mewakili seluruh pemangku kepentingan di semua negara Balkan. Selain itu, studi Delphi mengalami pengurangan peserta sebesar 30% antara putaran, sebuah tantangan umum untuk metode ini, meskipun penulis berpendapat bahwa 70 tanggapan akhir tetap berkualitas tinggi.

Keterbatasan ini mengarah pada pertanyaan terbuka yang krusial bagi komunitas riset: Kerangka kerja teoretis kini ada, tetapi bagaimana kerangka kerja ini dapat dioperasionalkan? Apa hambatan politik, keuangan, dan hukum yang nyata untuk implementasinya?

Lebih mendesak lagi, mengapa ada pemutusan hubungan yang begitu tajam antara kebutuhan yang diakui akan keterlibatan masyarakat dan prioritas 0% yang diberikan oleh para pembuat kebijakan? Apakah ini cerminan dari budaya manajemen krisis top-down yang mengakar, kurangnya sumber daya, atau anggapan bahwa logistik lintas batas terlalu rumit untuk melibatkan warga sipil? Pertanyaan ini menuntut penyelidikan segera.

5 Rekomendasi Riset Berkelanjutan (dengan justifikasi ilmiah)

Berdasarkan temuan kuat dan pertanyaan terbuka dari paper ini, kami mengusulkan lima jalur penelitian konkret untuk memajukan bidang ini, yang dirancang khusus untuk peneliti, akademisi, dan badan pemberi hibah.

1. Pengembangan dan Validasi Indikator Kinerja Utama (KPI) dari Kerangka Kerja

• Basis Temuan: Paper ini berhasil menciptakan kerangka kerja dan serangkaian rekomendasi , tetapi secara eksplisit mencatat bahwa langkah selanjutnya adalah menciptakan "metode pemantauan". Kerangka kerja ini memberi tahu kita apa yang harus dilakukan, tetapi tidak seberapa baik kita melakukannya.
• Rekomendasi Riset: Melakukan studi Delphi putaran baru atau studi metode campuran yang berfokus secara eksklusif pada penerjemahan 129+ rekomendasi kualitatif kerangka kerja menjadi Indikator Kinerja Utama (KPI) yang kuantitatif dan dapat diukur.
• Justifikasi Ilmiah: Penelitian ini sangat penting untuk memindahkan kerangka kerja dari dokumen strategis menjadi alat manajemen yang aktif. KPI akan memungkinkan negara-negara untuk mengukur, membandingkan, dan memantau "kualitas kerja sama lintas batas" mereka, memungkinkan pembandingan (benchmarking) dan perbaikan berkelanjutan. Hibah harus difokuskan pada validasi metrik ini untuk keandalan dan kelayakan.

2. Analisis Kesenjangan Implementasi Komparatif di Tingkat Nasional

• Basis Temuan: Kerangka kerja ini bersifat regional dan kolaboratif , tetapi analisis INFORM menunjukkan perbedaan kapasitas nasional yang drastis. Sebuah kerangka kerja bersama tidak berguna jika beberapa anggota tidak memiliki kapasitas dasar untuk berpartisipasi.
• Rekomendasi Riset: Melakukan serangkaian studi kasus komparatif di negara-negara partisipan (misalnya, membandingkan negara dengan kapasitas tinggi seperti Yunani dengan negara dengan kapasitas lebih rendah seperti Bosnia dan Herzegovina). Penelitian ini harus menggunakan 10 pilar kerangka kerja sebagai alat audit untuk memetakan kapasitas nasional saat ini (hukum, keuangan, infrastruktur) terhadap standar yang disepakati.
• Justifikasi Ilmiah: Penelitian ini akan mengidentifikasi hambatan spesifik di tingkat nasional untuk adopsi. Ini akan menjawab: "Di mana letak kesenjangan terbesar antara kerangka kerja ideal dan kenyataan di lapangan?". Temuan ini akan sangat berharga bagi pembuat kebijakan nasional dan UE untuk mengarahkan investasi secara strategis ke titik-titik kelemahan terbesar.

3. Investigasi Kualitatif Mendalam tentang Anomali "Keterlibatan Masyarakat"

• Basis Temuan: Temuan kuantitatif yang paling provokatif adalah prioritas 0% pada "Keterlibatan Masyarakat" dari Klaster 1 (otoritas pemerintah). Ini bertentangan langsung dengan praktik terbaik manajemen bencana modern.
• Rekomendasi Riset: Sebuah studi kualitatif yang ditargetkan menggunakan wawancara semi-terstruktur dengan para pembuat keputusan di Otoritas Perlindungan Sipil dan Kementerian Dalam Negeri di seluruh Balkan. Penelitian harus menyelidiki mengapa pilar ini diprioritaskan begitu rendah. Hipotesis yang diuji dapat mencakup (a) kendala sumber daya, (b) budaya kelembagaan top-down, (c) kompleksitas hukum dalam memobilisasi sukarelawan lintas batas, atau (d) ketidakpercayaan historis.
• Justifikasi Ilmiah: Kesenjangan antara teori akademis dan persepsi praktisi ini sangat penting. Jika pembuat kebijakan tidak melihat nilai dalam keterlibatan masyarakat, kerangka kerja apa pun akan rapuh. Penelitian ini penting untuk memahami hambatan budaya dan kelembagaan terhadap ketahanan masyarakat yang sejati di kawasan ini.

4. Riset Aksi: Merancang dan Menguji Modul Pelatihan Bersama

• Basis Temuan: "Pembangunan Kapasitas" (termasuk pendidikan, pelatihan, dan latihan simulasi) adalah prioritas 2 teratas untuk hampir semua pemangku kepentingan. Kerangka kerja ini secara eksplisit menyerukan "pendidikan, pelatihan, dan latihan lintas batas bersama".
• Rekomendasi Riset: Proyek riset aksi (action research) untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi prototipe modul pelatihan lintas batas. Modul awal harus fokus pada pilar dengan prioritas tertinggi dan konsensus tertinggi: Tata Kelola, Kepemimpinan, dan Komando & Kontrol. Penelitian akan mengukur hasil pembelajaran (peningkatan pengetahuan dan pemahaman bersama) di antara kelompok pemangku kepentingan yang beragam (misalnya, polisi dari Serbia, pemadam kebakaran dari Bulgaria).
• Justifikasi Ilmiah: Ini akan menjadi tes operasional pertama dari kerangka kerja tersebut. Ini akan memberikan data empiris tentang apakah fondasi bersama yang diciptakan oleh kerangka kerja ini benar-benar dapat meningkatkan interoperabilitas dan koordinasi dalam skenario yang disimulasikan.

5. Pemodelan Efektivitas Kerangka Kerja Melalui Latihan Simulasi (Tabletop Exercise - TTX)

• Basis Temuan: Seluruh tujuan kerangka kerja adalah untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana yang semakin parah akibat perubahan iklim.
• Rekomendasi Riset: Merancang dan memfasilitasi serangkaian tabletop exercises (TTX) berbasis skenario yang ketat. Skenario ini harus kompleks dan lintas batas (misalnya, banjir besar di sepanjang perbatasan Yunani-Bulgaria, atau kegagalan bendungan di Sungai Drina yang mempengaruhi beberapa negara). Panel ahli kemudian harus mengevaluasi dua kondisi: (A) respons menggunakan protokol saat ini yang terfragmentasi, dan (B) respons yang sepenuhnya mengadopsi 10 pilar kerangka kerja baru.
• Justifikasi Ilmiah: Meskipun bersifat simulasi, penelitian ini akan menghasilkan data kualitatif dan kuantitatif (misalnya, perkiraan waktu respons, perkiraan dampak ekonomi) tentang potensi nilai dan ROI dari penerapan kerangka kerja ini. Ini akan memberikan bukti kuat yang dibutuhkan oleh para pembuat kebijakan untuk membenarkan investasi politik dan keuangan yang diperlukan untuk adopsi skala penuh.

Panggilan untuk Kolaborasi

Penelitian oleh Kanteler dan Bakouros telah memberikan alat yang tak ternilai harganya bagi komunitas manajemen bencana. Mereka telah membangun fondasi bersama. Sekarang, tanggung jawab beralih ke komunitas riset untuk membangun di atas fondasi itu. Tantangannya adalah beralih dari konsensus teoretis ke implementasi praktis dan ketahanan operasional.

Penelitian lebih lanjut harus melibatkan kolaborasi erat antara lembaga akademik, Otoritas Perlindungan Sipil nasional di setiap negara Balkan, organisasi kemanusiaan yang beroperasi di lapangan, dan badan-badan Uni Eropa seperti DG ECHO. Hanya melalui upaya bersama seperti inilah kita dapat memastikan bahwa kerangka kerja yang menjanjikan ini menjadi kenyataan yang menyelamatkan jiwa.

Baca paper aslinya di sini