Mengapa Proyek PPP Sering Gagal di Negara Berkembang?
Dalam 10 tahun terakhir, public–private partnership (PPP) menjadi andalan pembiayaan infrastruktur di negara berkembang. Namun, kenyataannya banyak proyek PPP menghadapi risiko tinggi, mulai dari pembengkakan biaya, konflik kontrak, hingga gagal bayar.
Menurut studi terbaru yang dilakukan oleh Khwaja Mateen Mazher dan tim peneliti multinasional, “Identifying Measures of Effective Risk Management for Public–Private Partnership Infrastructure Projects in Developing Countries” (2022), manajemen risiko yang tidak efektif menjadi salah satu penyebab utama kegagalan proyek PPP. Mereka melakukan analisis mendalam berbasis literatur, wawancara ahli, serta survei pada 90 profesional proyek di Pakistan untuk menyusun langkah konkret dalam mencapai Effective Risk Management (ERM).
Artikel ini membahas temuan kunci dari studi tersebut dan mengaitkannya dengan dinamika proyek infrastruktur terkini, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia.
Apa Itu ERM dalam Konteks PPP?
Effective Risk Management (ERM) tidak sekadar mengidentifikasi risiko, tetapi memastikan bahwa setiap langkah manajemen risiko—dari perencanaan, identifikasi, mitigasi, hingga kontrol—terintegrasi secara sistematis dan berdampak positif terhadap keberhasilan proyek.
Dalam proyek PPP yang melibatkan kontrak jangka panjang, modal besar, dan banyak pemangku kepentingan, ERM menjadi tulang punggung untuk mencegah eskalasi risiko yang dapat merusak tujuan proyek secara ekonomi, sosial, bahkan politis.
Metode Penelitian: Gabungan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif
Studi ini menggunakan pendekatan kombinasi:
- Literatur review terhadap 66 sumber akademik dan industri.
- Wawancara semi-terstruktur dengan 8 pakar PPP di sektor publik dan swasta.
- Survei kuantitatif yang melibatkan 90 responden dengan pengalaman langsung dalam proyek PPP, terutama di sektor energi dan jalan tol.
Survei menggunakan skala Likert 7 poin untuk mengukur tingkat pentingnya 30 indikator ERM, yang kemudian dianalisis menggunakan metode mean score ranking, chi-square, dan factor analysis.
Temuan Utama: Apa Saja Ukuran ERM yang Paling Penting?
6 Ukuran ERM Teratas Berdasarkan Survei
- Kualitas model keuangan proyek
- Manajemen kontrak antara sektor publik dan swasta
- Rencana manajemen risiko yang komprehensif
- Identifikasi tujuan dan kebutuhan para pemangku kepentingan
- Evaluasi tender oleh otoritas publik
- Negosiasi kontrak yang efisien
Semua ukuran di atas memiliki skor rata-rata lebih dari 6 (dari 7), menandakan bahwa para praktisi proyek menganggapnya sangat penting dalam menjamin keberhasilan manajemen risiko.
Yang Paling Rendah?
Uniknya, ukuran seperti “kontrak yang fleksibel dan mendukung kolaborasi” justru mendapat skor terendah (rata-rata 4.87). Hal ini mengindikasikan bahwa dalam konteks negara berkembang seperti Pakistan (dan banyak negara lain), fleksibilitas kontrak justru dipandang sebagai potensi ketidakpastian baru, bukan sebagai peluang adaptasi.
6 Dimensi Kritis Manajemen Risiko PPP
Penelitian ini menyusun 30 indikator ERM menjadi 6 kelompok dimensi utama:
1. Knowledge-Driven Risk Management
Fokus pada keberlanjutan pengetahuan proyek: retensi tim negosiator, pembelajaran dari pengalaman sebelumnya, dan penggunaan konsultan ahli.
2. Comprehensive Requirements and Risk Evaluation
Menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh atas kebutuhan stakeholder, model keuangan, dan kematangan manajemen risiko.
3. Public Sector Risk Management
Peran penting pemerintah dalam pricing risiko, evaluasi tender, dan pengalaman administratif dalam mengelola kontrak PPP.
4. Risk Assessment Quality
Berkaitan dengan ketersediaan data historis, pelatihan personel, dan penggunaan metode analisis risiko yang tepat.
5. Post-Contract Risk Management
Melibatkan penyelesaian sengketa, pengelolaan kontrak jangka panjang, dan kepercayaan antarpihak.
6. Structured Management Approach
Menunjukkan bahwa ERM hanya efektif jika didukung oleh struktur manajemen proyek yang matang dan terdokumentasi dengan baik.
Studi Kasus: Pelajaran dari Pakistan, Relevansi untuk Indonesia
Dalam survei, mayoritas responden (61%) berasal dari sektor swasta, dan hampir 50% memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun dalam proyek PPP. Sebanyak 36% telah menangani lebih dari 10 proyek. Ini memberikan bobot kredibel terhadap hasil penelitian.
Pakistan, mirip dengan Indonesia, menghadapi tantangan besar seperti:
- Kurangnya data historis proyek → menyulitkan evaluasi risiko berbasis pengalaman.
- Minimnya konsultan berpengalaman → berisiko pada mitigasi yang tidak efektif.
- Ketergantungan pada model keuangan yang lemah → sering memicu renegosiasi kontrak.
Indonesia dapat mengambil pelajaran berharga, terutama untuk proyek strategis nasional seperti Jalan Tol Trans Jawa, Kereta Cepat Jakarta–Bandung, hingga Ibu Kota Negara (IKN).
Opini dan Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya
Banyak studi terdahulu membahas elemen-elemen risiko dalam proyek PPP, seperti:
- Akintoye & Hardcastle (2003): fokus pada alokasi risiko
- Loosemore & Cheung (2015): mengkritik pendekatan manajemen risiko yang terlalu linier
- Zou et al. (2008): menyarankan kerangka kerja risiko berbasis siklus hidup
Namun, hanya sedikit studi yang secara sistematis menyatukan seluruh ukuran ERM dan mengelompokkannya menjadi dimensi yang dapat diimplementasikan secara nyata. Mazher dkk. menutup celah ini dengan pendekatan empiris dan validasi statistik.
Rekomendasi Praktis untuk Negara Berkembang
- Bangun database risiko proyek nasional
Gunakan proyek-proyek masa lalu untuk menyusun template mitigasi berbasis bukti. - Latih dan sertifikasi manajer risiko sektor publik
Kurangnya kapasitas SDM pemerintah terbukti memperburuk kontrak PPP. - Wajibkan third-party review untuk proyek > 100 Miliar
Audit eksternal terbukti meningkatkan objektivitas pengambilan keputusan. - Perkuat fase pra-feasibilitas
Banyak kegagalan berasal dari studi awal yang bias atau tidak realistis. - Gabungkan ERM dalam evaluasi tender
Jangan hanya lihat harga, tapi juga pendekatan risiko yang ditawarkan penyedia jasa.
Kesimpulan: Mengelola Risiko Bukan Sekadar Formalitas, Tapi Strategi Bertahan
Paper ini menunjukkan bahwa manajemen risiko dalam proyek PPP adalah seni dan ilmu sekaligus. Tidak cukup hanya mengikuti panduan atau SOP. Dibutuhkan struktur manajemen, pemahaman mendalam, sistem berbasis data, dan kolaborasi lintas sektor.
Bagi negara berkembang, menerapkan ERM secara efektif bisa menjadi penentu apakah infrastruktur menjadi alat pembangunan atau sumber konflik dan kerugian.
Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini dapat menjadi standar emas baru dalam pembangunan infrastruktur—terutama ketika APBN terbatas dan peran swasta semakin krusial.
Sumber Asli Artikel:
Mazher, K.M.; Chan, A.P.C.; Choudhry, R.M.; Zahoor, H.; Edwards, D.J.; Ghaithan, A.M.; Mohammed, A.; Aziz, M.
Identifying Measures of Effective Risk Management for Public–Private Partnership Infrastructure Projects in Developing Countries. Sustainability 2022, 14, 14149.