1. Pendahuluan — Circular Economy sebagai Kerangka Baru Pembangunan Ekonomi di ASEAN

Peralihan menuju circular economy di kawasan ASEAN tidak lahir semata dari dorongan lingkungan, tetapi juga dari kebutuhan ekonomi dan ketahanan sistem produksi. Selama beberapa dekade, struktur ekonomi di banyak negara ASEAN berjalan dalam pola linear: ekstraksi sumber daya, produksi, konsumsi, lalu pembuangan. Model ini berhasil mendorong pertumbuhan industri dan urbanisasi, namun meninggalkan tekanan yang semakin besar terhadap sumber daya alam, timbulan limbah, serta ketergantungan pada bahan baku impor.

Dalam beberapa tahun terakhir, perubahan lanskap global mempercepat urgensi transisi tersebut. Meningkatnya biaya material, risiko gangguan rantai pasok, komitmen iklim internasional, serta meningkatnya kesadaran publik terhadap polusi plastik dan limbah industri mendorong negara-negara ASEAN untuk mulai melihat circular economy sebagai kerangka pembangunan baru. Circular economy dalam konteks ini tidak hanya dipahami sebagai pengelolaan limbah atau program daur ulang, tetapi sebagai pendekatan ekonomi yang berupaya mempertahankan nilai material selama mungkin, mengurangi ketergantungan pada sumber daya primer, dan menciptakan nilai tambah baru melalui inovasi model bisnis, rekayasa desain produk, serta pemanfaatan kembali sumber daya.

Laporan yang menjadi dasar artikel ini menekankan bahwa circular economy di ASEAN berkembang dalam kerangka yang berlapis: sebagai agenda ekonomi, sebagai strategi lingkungan, dan sebagai instrumen pembangunan industri. Pada saat yang sama, implementasinya sangat dipengaruhi oleh karakteristik kawasan: struktur industri yang beragam, kapasitas regulasi yang berbeda antar negara, dominasi sektor manufaktur dan konsumsi domestik, serta peran UMKM yang besar dalam ekonomi regional.

Karena itu, pembahasan mengenai circular economy di ASEAN perlu ditempatkan dalam kerangka transisi bertahap. Bukan sekadar perubahan teknologi, melainkan perubahan cara pandang terhadap nilai sumber daya, pola produksi, serta relasi antara pemerintah, sektor industri, dan masyarakat. Pendekatan ini menempatkan circular economy bukan sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai proses transformasi sistem ekonomi yang berlangsung secara progresif.

 

2. Tren Global dan Posisi ASEAN dalam Perkembangan Circular Economy

Perkembangan circular economy secara global memberi pengaruh kuat terhadap arah kebijakan di kawasan ASEAN. Di Eropa dan beberapa wilayah Asia Timur, circular economy berkembang melalui kombinasi kerangka regulasi, instrumen ekonomi, inovasi rantai nilai, dan tekanan pasar internasional. Negara-negara dengan tingkat industrialisasi tinggi menjadikan circular economy sebagai strategi peningkatan efisiensi sumber daya, pengurangan emisi, dan penguatan daya saing industri.

Dalam konteks tersebut, ASEAN berada pada posisi yang unik. Di satu sisi, kawasan ini berperan sebagai pusat manufaktur dan produksi global, sekaligus sebagai konsumen material dalam skala besar. Di sisi lain, sebagian negara ASEAN masih berada dalam fase pembangunan yang membutuhkan ekspansi industri, infrastruktur, dan konsumsi domestik. Transisi circular economy di kawasan ini, karenanya, tidak dapat direduksi menjadi peniruan model negara maju, tetapi harus disesuaikan dengan dinamika ekonomi dan struktur sosial yang ada.

Tren global juga mendorong perubahan pada skema perdagangan material, pengelolaan limbah lintas negara, serta regulasi lingkungan yang mempengaruhi ekspor–impor produk manufaktur. Perubahan standar keberlanjutan di pasar internasional menciptakan tekanan kehati-hatian bagi industri ASEAN, tetapi sekaligus membuka peluang untuk pengembangan industri berbasis material sekunder, eco-design, dan model bisnis berbagi nilai.

Di tingkat regional, circular economy mulai masuk ke dalam kerangka kerja kolaborasi ekonomi ASEAN, termasuk melalui inisiatif yang menghubungkan isu industri, perdagangan, lingkungan, dan inovasi teknologi. Namun, laporan ini juga menunjukkan bahwa kemajuan implementasi antar negara masih beragam. Beberapa negara telah mengembangkan strategi nasional circular economy dan sektor prioritas, sementara negara lain masih berada pada tahap penguatan sistem pengelolaan material dasar.

Dari sudut pandang analitis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa circular economy di ASEAN sedang berada pada fase konsolidasi konsep. Arah kebijakan telah terbentuk, sektor-sektor prioritas mulai diidentifikasi, tetapi ekosistem pendukung — seperti instrumen pembiayaan, pasar material sekunder, inovasi rantai pasok, serta koordinasi lintas sektor — masih memerlukan penguatan lebih lanjut. Di titik inilah circular economy di ASEAN lebih tepat dipahami sebagai proses transformasi jangka panjang daripada perubahan kebijakan yang bersifat instan.

 

3. Sektor Prioritas Circular Economy di ASEAN: Dari Industri Manufaktur ke Sistem Material Perkotaan

Circular economy di ASEAN berkembang melalui sejumlah sektor prioritas yang dipandang memiliki dampak ekonomi, lingkungan, dan material paling signifikan. Laporan menunjukkan bahwa sektor tersebut umumnya mencakup manufaktur, plastik dan kemasan, pengelolaan sampah perkotaan, bio-waste dan pangan, serta sektor energi yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya sekunder. Setiap sektor memiliki logika transisi dan hambatan yang berbeda, sehingga strategi circular economy tidak bisa diterapkan secara seragam.

Di sektor manufaktur, circular economy terutama berhubungan dengan efisiensi sumber daya, substitusi material, pemanjangan umur produk, serta peningkatan peran bahan baku sekunder dalam proses produksi. Negara-negara dengan basis industri yang kuat cenderung mendorong circular economy melalui peningkatan produktivitas material dan inovasi desain produk. Namun, adopsi pendekatan ini masih berhadapan dengan tantangan struktural, seperti ketergantungan pada bahan baku impor, keterbatasan teknologi produksi ramah lingkungan di tingkat industri kecil dan menengah, serta belum kuatnya integrasi antara industri hulu dan hilir dalam rantai nilai circular.

Pada saat yang sama, sektor plastik dan kemasan menjadi salah satu titik perhatian utama di kawasan. Peningkatan konsumsi produk konsumsi cepat, pertumbuhan perdagangan digital, serta lemahnya infrastruktur pengelolaan sampah menyebabkan aliran plastik pascakonsumsi sulit kembali ke sistem ekonomi. Circular economy di sektor ini mendorong pergeseran dari pendekatan berbasis pengumpulan dan pembuangan menuju model yang mengutamakan pengurangan penggunaan material, desain ulang kemasan, peningkatan daur ulang, serta mekanisme tanggung jawab produsen. Namun, efektivitas upaya tersebut sangat dipengaruhi oleh kapasitas pengumpulan, kualitas pemilahan, dan stabilitas pasar material daur ulang.

Selain itu, sektor pengelolaan sampah perkotaan dan bio-waste juga menjadi bagian penting dari agenda circular economy di ASEAN. Banyak negara di kawasan masih menghadapi dominasi pembuangan ke landfill dan praktik pengelolaan residu yang belum sepenuhnya terkendali. Circular economy dalam konteks ini diarahkan untuk mengurangi aliran residu melalui pemilahan sumber, pemrosesan bio-waste menjadi kompos atau energi, serta peningkatan nilai ekonomi material yang sebelumnya hanya berakhir sebagai limbah. Namun, hasilnya sangat bergantung pada koordinasi kebijakan, kapasitas pemerintah daerah, dan dukungan pembiayaan yang konsisten.

Secara analitis, sektor-sektor prioritas tersebut menunjukkan bahwa circular economy di ASEAN berfungsi sebagai kerangka yang menghubungkan kebijakan industri, pengelolaan sumber daya, dan sistem material kota. Implementasi di masing-masing sektor tidak berjalan dalam ruang yang terpisah, melainkan saling mempengaruhi dalam skala regional dan nasional.

 

4. Dinamika Implementasi antar Negara: Variasi Kebijakan, Kapasitas, dan Ekosistem Pendukung

Salah satu temuan penting dalam laporan adalah bahwa implementasi circular economy di negara-negara ASEAN menunjukkan pola perkembangan yang beragam. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh faktor seperti tingkat industrialisasi, kapasitas regulasi, prioritas pembangunan nasional, struktur pasar, serta kesiapan kelembagaan dalam mengintegrasikan pendekatan circular ke dalam kebijakan sektor.

Beberapa negara telah mengembangkan strategi circular economy secara lebih eksplisit melalui dokumen kebijakan nasional, peta jalan sektoral, atau program prioritas yang mengaitkan circular economy dengan agenda iklim, industri, dan pembangunan berkelanjutan. Negara-negara tersebut umumnya sudah mulai membangun kerangka regulasi, indikator, serta mekanisme koordinasi lintas kementerian. Namun, meskipun kerangka kebijakan telah tersedia, tantangan implementasi masih terasa pada level operasional, terutama dalam hal konsistensi pelaksanaan, kapasitas lembaga pelaksana, dan keberlanjutan pembiayaan.

Di negara lain, circular economy berkembang lebih bertahap melalui inisiatif sektoral, program pilot, atau kebijakan yang awalnya berangkat dari isu pengelolaan sampah, efisiensi energi, dan produktivitas industri. Dalam konteks ini, circular economy tidak selalu hadir sebagai agenda kebijakan yang eksplisit, melainkan sebagai proses evolusi dari kebijakan lingkungan dan industri yang ada. Keunggulan pendekatan ini terletak pada fleksibilitas adaptasi konteks lokal, namun di sisi lain berpotensi menghasilkan fragmentasi kebijakan bila tidak diikuti mekanisme koordinasi yang kuat.

Dari sudut pandang kelembagaan, perbedaan implementasi juga tampak pada relasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Di beberapa negara, sektor swasta berperan sebagai motor utama inovasi circular melalui investasi teknologi, pengembangan rantai pasok, dan model bisnis berbasis material sekunder. Di negara lain, pemerintah justru memegang peran dominan sebagai pengarah kebijakan dan penyedia infrastruktur dasar, sementara sektor swasta bergerak mengikuti kerangka regulasi yang ada.

Secara keseluruhan, dinamika ini menunjukkan bahwa circular economy di ASEAN merupakan proses yang bersifat asimetris: berkembang dengan kecepatan, pendekatan, dan fokus sektor yang berbeda antar negara. Namun, variasi tersebut juga menghadirkan peluang pembelajaran lintas negara, di mana pengalaman satu negara dapat menjadi referensi adaptif bagi negara lain yang berada pada tahap perkembangan kebijakan yang berbeda.

 

5. Tantangan Struktural dalam Penguatan Circular Economy di ASEAN

Meskipun arah kebijakan circular economy di ASEAN semakin jelas, laporan menunjukkan bahwa transisi ini masih berhadapan dengan sejumlah tantangan struktural yang bersifat lintas negara. Tantangan tersebut bukan hanya berkaitan dengan teknologi atau fasilitas pengolahan material, tetapi lebih dalam menyangkut tata kelola, ekonomi pasar, koordinasi kebijakan, serta kesenjangan kapasitas antar wilayah.

Salah satu tantangan utama terletak pada keterbatasan infrastruktur pengelolaan material yang konsisten di seluruh rantai pasok. Di banyak negara ASEAN, sistem pemilahan, pengumpulan terintegrasi, serta fasilitas pengolahan material sekunder belum berkembang secara merata. Akibatnya, meskipun terdapat inisiatif circular economy di tingkat industri atau kebijakan, aliran material pascakonsumsi masih sulit kembali ke rantai ekonomi secara stabil. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas material yang dipulihkan, biaya logistik yang tinggi, serta ketergantungan yang berlanjut pada landfill dan pembuangan terbuka.

Selain itu, pasar material sekunder di kawasan juga menghadapi persoalan keberlanjutan ekonomi. Fluktuasi harga bahan baku primer, standar kualitas industri, serta keterbatasan investasi dalam proses pengolahan membuat material daur ulang sering kali kalah kompetitif. Kondisi ini menunjukkan bahwa circular economy tidak dapat hanya mengandalkan inisiatif teknis di hilir, tetapi memerlukan dukungan kebijakan industri, insentif ekonomi, serta intervensi pasar yang memungkinkan material sekunder memiliki nilai yang lebih stabil dalam jangka panjang.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan koordinasi kebijakan lintas sektor. Circular economy tidak berdiri dalam satu domain kebijakan, melainkan berada di persimpangan antara lingkungan, industri, perdagangan, energi, dan inovasi. Di sejumlah negara, koordinasi antarkementerian masih terbatas, sehingga program circular economy berjalan secara sektoral tanpa kerangka integrasi yang kuat. Hal ini berpotensi menciptakan tumpang tindih regulasi, perbedaan prioritas, serta keterputusan antara tujuan kebijakan dan implementasi di lapangan.

Dari sisi sosial dan kelembagaan, transisi circular economy juga terkait dengan peran UMKM, sektor informal, serta dinamika tenaga kerja yang selama ini terlibat dalam rantai material daur ulang. Tanpa pendekatan transisi yang inklusif, perubahan model ekonomi berisiko menimbulkan ketegangan sosial atau eksklusi terhadap aktor yang selama ini berperan dalam sistem pengelolaan material informal. Oleh karena itu, circular economy di ASEAN menuntut pendekatan kebijakan yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga sensitif terhadap aspek keadilan sosial dan akses terhadap peluang ekonomi baru.

 

6. Penutup — Arah Penguatan Ekosistem Circular Economy di Tingkat Regional

Secara reflektif, perkembangan circular economy di ASEAN menunjukkan bahwa kawasan ini sedang berada pada fase transisi konseptual menuju penguatan ekosistem implementasi. Kebijakan, strategi nasional, dan inisiatif sektor prioritas telah mulai terbentuk, namun keberhasilan jangka panjang akan sangat bergantung pada kemampuan negara-negara ASEAN membangun sistem yang terintegrasi antara dimensi kebijakan, pasar, teknologi, dan kapasitas kelembagaan.

Arah penguatan circular economy di tingkat regional dapat dipahami melalui beberapa orientasi strategis. Pertama, memperkuat kerangka koordinasi lintas sektor dan lintas tingkatan pemerintahan agar kebijakan circular economy tidak hanya hadir sebagai dokumen konseptual, tetapi terhubung dengan implementasi konkret di sektor industri, pengelolaan material, dan sistem kota. Harmonisasi kebijakan regional juga dapat membantu menciptakan standar dan insentif yang lebih konsisten bagi pelaku industri dan investasi.

Kedua, membangun ekosistem ekonomi material sekunder yang lebih stabil melalui penguatan pasar, dukungan pembiayaan, peningkatan kualitas proses pengolahan, serta koneksi yang lebih erat antara fasilitas pengumpulan dan industri pengguna material. Dengan cara ini, circular economy tidak hanya dipahami sebagai inisiatif lingkungan, tetapi sebagai bagian dari strategi daya saing industri dan ketahanan sumber daya kawasan.

Ketiga, memastikan bahwa transisi circular economy berlangsung secara inklusif, dengan melibatkan sektor swasta, UMKM, komunitas lokal, serta aktor informal yang selama ini terlibat dalam rantai material. Pendekatan inklusif ini penting agar circular economy tidak hanya menghasilkan manfaat lingkungan dan ekonomi, tetapi juga memperkuat dimensi keadilan sosial dan keberlanjutan pembangunan.

Pada akhirnya, circular economy di ASEAN dapat dipahami sebagai proses transformasi jangka panjang yang bergerak secara bertahap, berbeda antar negara, dan dipengaruhi oleh dinamika ekonomi serta kelembagaan masing-masing. Tantangan yang ada menunjukkan perlunya konsistensi kebijakan dan penguatan ekosistem pendukung, sementara peluang yang muncul membuka ruang bagi ASEAN untuk membangun model circular economy yang sesuai dengan karakteristik regionalnya — adaptif, kontekstual, dan terhubung dengan agenda pembangunan berkelanjutan.

 

 

Daftar Pustaka

1. ASEAN Secretariat. Integrative Report on the Implementation of the Circular Economy in ASEAN. ASEAN Economic Community Department.

2. Ellen MacArthur Foundation. Towards the Circular Economy: Economic and Business Rationale for an Accelerated Transition.

3. OECD. Global Material Resources Outlook to 2060: Economic Drivers and Environmental Consequences.

4. UN Environment Programme. Circularity in the Global Economy: Trends, Opportunities, and Policy Pathways for Sustainable Resource Use.

.

1. Pendahuluan — Circular Economy sebagai Arah Baru Reformasi Sistem Pengelolaan Sampah Regional

Selama bertahun-tahun, pengelolaan sampah di banyak wilayah industri — termasuk Rusia — beroperasi dalam paradigma linear: konsumsi → timbulan → pengumpulan → pembuangan. Model ini relatif sederhana secara operasional, namun meninggalkan jejak lingkungan dan ekonomi yang besar: peningkatan timbulan residu, tekanan terhadap landfill, dan hilangnya potensi nilai material yang sebenarnya masih dapat dipulihkan. Paper ini menempatkan Sverdlovskaya Oblast sebagai studi kasus penting untuk memahami bagaimana prinsip circular economy mulai diintegrasikan ke dalam sistem pengelolaan sampah di tingkat regional .

Wilayah ini memiliki karakteristik khas: basis industri besar, kepadatan penduduk perkotaan yang tinggi, serta volume timbulan sampah yang terus meningkat. Reformasi sektor persampahan di wilayah tersebut tidak hanya mendorong perubahan teknis (seperti pemilahan, modernisasi fasilitas, dan pengurangan landfill), tetapi juga pergeseran logika kebijakan — dari pengelolaan residu menuju pengelolaan aliran material yang bernilai ekonomi.

Paper ini menekankan bahwa penerapan prinsip circular economy di sektor sampah bukan sekadar program daur ulang, melainkan upaya membangun sistem yang:

• meminimalkan timbulan melalui pencegahan dan pemilahan,

• meningkatkan reutilisasi dan pemrosesan material sebagai sumber daya sekunder,

• mengurangi ketergantungan pada landfill,

• serta menciptakan nilai ekonomi baru di sektor pengolahan dan industri pendukung.

Namun, transisi ini tidak berjalan otomatis. Di lapangan, kebijakan circular economy berhadapan dengan keterbatasan infrastruktur, kesenjangan kelembagaan, struktur biaya, serta dinamika pasar material daur ulang. Karena itu, studi ini tidak hanya mengurai konsep, melainkan mencoba mengukur tingkat implementasi circular economy dalam sistem pengelolaan sampah regional secara empiris.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis mengembangkan pendekatan evaluasi berbasis Circular Economy Development Index (CEDI) — sebuah instrumen yang menilai sejauh mana reformasi pengelolaan sampah telah bergerak dari paradigma linear menuju sistem circular dalam konteks wilayah Sverdlovskaya Oblast .

 

2. Kerangka Analisis Circular Economy dalam Pengelolaan Sampah Regional: Dari Indikator ke Evaluasi Sistem

Salah satu kontribusi utama paper ini adalah penyusunan kerangka evaluasi yang memungkinkan implementasi circular economy diukur secara terstruktur, bukan hanya dinarasikan di tingkat kebijakan. Melalui Circular Economy Development Index (CEDI), penulis menggabungkan serangkaian indikator teknis, ekonomi, dan kelembagaan untuk menilai sejauh mana sistem pengelolaan sampah di wilayah tersebut telah bergerak menuju model circular .

2.1 Konsep Dasar: Menghubungkan Sistem Sampah dengan Siklus Material

Pendekatan circular economy dalam studi ini berangkat dari gagasan bahwa sampah bukan titik akhir, melainkan bagian dari siklus material yang dapat:

• diproses kembali menjadi bahan baku sekunder,

• dimanfaatkan melalui proses pengomposan atau energi dari limbah,

• atau dikurangi sejak hulu melalui perubahan konsumsi dan desain produk.

Karena itu, indikator yang digunakan tidak hanya menilai volume residu yang ditimbun, tetapi juga proporsi material yang dipulihkan serta efektivitas rantai pengelolaan dari hulu ke hilir.

2.2 Struktur CEDI: Dimensi Teknis, Ekonomi, dan Organisasi Sistem

CEDI dirancang sebagai indeks komposit yang mencakup beberapa kelompok indikator utama, antara lain:

• indikator operasional — tingkat pemilahan, volume material yang didaur ulang, pengurangan landfill, kapasitas fasilitas pengolahan,

• indikator ekonomi — biaya pengelolaan, efisiensi penggunaan sumber daya, kontribusi material sekunder dalam ekonomi regional,

• indikator kelembagaan & tata kelola — struktur pengelolaan regional, konsistensi kebijakan, dan peran operator.

Dengan komposisi tersebut, indeks tidak hanya menggambarkan kinerja teknis, tetapi juga mengungkap kekuatan dan celah sistemik dalam proses transisi menuju circular economy.

2.3 Aplikasi pada Kasus Sverdlovskaya Oblast: Menggambarkan Realitas Reformasi

Ketika kerangka CEDI diterapkan pada wilayah Sverdlovskaya Oblast, hasilnya menunjukkan kemajuan yang bersifat parsial:

• terdapat peningkatan kapasitas fasilitas pengolahan dan pemilahan,

• volume landfill mulai dikurangi secara bertahap,

• namun tingkat pemanfaatan material sekunder masih belum optimal,

• dan ketergantungan pada pembuangan residu masih cukup tinggi.

Interpretasi kritis paper ini menekankan bahwa wilayah tersebut sedang berada pada tahap transisi: fondasi kebijakan circular economy sudah terbentuk, tetapi ekosistem pendukung — pasar material daur ulang, insentif ekonomi, dan stabilitas pembiayaan — belum sepenuhnya matang.

2.4 Nilai Tambah Analitis: Circular Economy sebagai Agenda Sistem, Bukan Sekadar Target Teknis

Dengan pendekatan indeks, studi ini menunjukkan bahwa keberhasilan circular economy tidak dapat dinilai hanya dari satu indikator — misalnya persentase daur ulang. Yang lebih penting adalah koherensi sistem: apakah infrastruktur, regulasi, operator, dan pasar material bergerak dalam arah yang sama.

Di titik inilah paper memberikan pelajaran berharga: transisi menuju circular economy di sektor persampahan membutuhkan tata kelola regional yang kuat, bukan hanya pembangunan fasilitas teknis.

 

3. Hasil Evaluasi Circular Economy Development Index (CEDI): Kemajuan Parsial dan Celah dalam Sistem Pengelolaan Sampah Regional

Penerapan CEDI pada sistem pengelolaan sampah Sverdlovskaya Oblast menghasilkan temuan yang bersifat kontras sekaligus penting secara kebijakan. Di satu sisi, terdapat tanda-tanda kemajuan menuju model circular; di sisi lain, indeks mengungkap ketidakseimbangan perkembangan antar dimensi — teknis, ekonomi, dan kelembagaan.

3.1 Peningkatan Kapasitas Pemilahan dan Pengolahan: Fondasi Teknis Mulai Terbentuk

Nilai indeks pada dimensi operasional menunjukkan bahwa wilayah ini telah:

• memperluas kapasitas fasilitas pemilahan mekanik–biologis,

• meningkatkan porsi material yang masuk ke alur pengolahan,

• dan mulai mengurangi ketergantungan pada landfill melalui pengalihan sebagian fraksi bernilai.

Secara teknis, langkah ini menandai pergeseran dari paradigma disposal-centric menuju pendekatan pengelolaan berbasis pemulihan material. Namun capaian tersebut masih bersifat kuantitatif awal — belum sepenuhnya mencerminkan kualitas dan stabilitas alur pemrosesan material.

3.2 Kinerja Pemanfaatan Material Sekunder Masih Moderat

CEDI menunjukkan bahwa meskipun volume material yang dipilah meningkat, tingkat pemanfaatan aktual sebagai bahan baku sekunder belum maksimal. Hal ini dipengaruhi oleh:

• fluktuasi permintaan pasar material daur ulang,

• keterbatasan kualitas hasil pemilahan (kontaminasi residu),

• serta kurangnya integrasi antara fasilitas pengolahan dan industri hilir lokal.

Dengan kata lain, sistem sudah menghasilkan material sekunder, tetapi rantai nilai ekonominya belum matang. Circular economy berjalan separuh siklus — berhenti di fasilitas pengolahan sebelum benar-benar kembali ke pasar.

3.3 Dimensi Kelembagaan: Struktur Sudah Ada, Koherensi Belum Merata

Pada dimensi organisasi dan tata kelola, indeks mengindikasikan:

• keberadaan kerangka kebijakan regional dan aktor operator,

• namun masih terdapat ketergantungan tinggi pada keputusan pusat,

• serta variasi kapasitas implementasi antar-municipalitas.

Hal ini menciptakan ketidakkonsistenan performa layanan — sebagian wilayah mampu menyesuaikan diri dengan agenda circular economy, sementara wilayah lain tertinggal secara operasional maupun institusional.

3.4 Sintesis Hasil: Transisi Sedang Berjalan, tetapi Belum Terkunci secara Sistemik

Secara keseluruhan, CEDI menampilkan gambaran transisi parsial:

• kemajuan teknis → sudah terlihat

• kematangan ekonomi material → belum stabil

• konsolidasi tata kelola → masih berkembang

Nilai tambah analitis paper ini terletak pada kemampuannya menunjukkan bahwa circular economy tidak identik dengan peningkatan satu indikator tunggal, melainkan keberlangsungan hubungan antar dimensi. Tanpa koherensi tersebut, transisi berisiko berhenti pada tahap “infrastruktur circular tanpa ekosistem circular”.

 

4. Tantangan Implementasi Circular Economy dan Strategi Transisi: Dari Hambatan Struktural ke Peluang Perbaikan Sistem

Selain evaluasi kuantitatif, studi ini mengidentifikasi hambatan praktis yang menghalangi percepatan circular economy dalam sistem pengelolaan sampah regional. Hambatan ini sekaligus membuka ruang bagi rekomendasi strategis transisi.

4.1 Hambatan Utama Implementasi

Beberapa tantangan kunci yang muncul antara lain:

• Keterbatasan insentif ekonomi
  — harga material sekunder kurang kompetitif dibanding bahan baku primer.

• Struktur biaya operasional
  — biaya pemilahan & logistik belum sepenuhnya tertutup oleh nilai pasar hasil daur ulang.

• Fragmentasi institusional
  — koordinasi lintas operator, pemerintah kota, dan industri pengolahan belum sepenuhnya sinkron.

• Perilaku rumah tangga & pemilahan di sumber yang masih rendah
  — meningkatkan beban pemrosesan dan menurunkan kualitas material.

Secara keseluruhan, hambatan ini menunjukkan bahwa bottle-neck circular economy terletak bukan pada fasilitas teknis semata, melainkan pada arsitektur kebijakan, pasar, dan perilaku.

4.2 Peluang Perbaikan: Menghubungkan Infrastruktur dengan Ekonomi Material

Paper ini menawarkan arah perbaikan yang bersifat sistemik, antara lain:

• memperkuat keterkaitan fasilitas pemilahan dengan industri pengguna material sekunder,

• mengembangkan instrumen insentif (misalnya preferensi bahan sekunder dalam pengadaan publik),

• meningkatkan standar kualitas output pemilahan,

• serta memperluas program edukasi dan pemilahan di sumber untuk menurunkan kontaminasi.

Dengan langkah ini, circular economy tidak hanya bertumpu pada fasilitas, tetapi juga ditopang oleh permintaan pasar dan perubahan perilaku.

4.3 Circular Economy sebagai Agenda Tata Kelola Regional

Nilai reflektif studi ini adalah penekanannya bahwa keberhasilan circular economy bergantung pada:

• klarifikasi mandat kelembagaan,

• stabilitas pembiayaan jangka panjang,

• mekanisme monitoring & indikator kinerja lintas sektor,

• serta integrasi kebijakan lingkungan dengan kebijakan industri dan pembangunan wilayah.

Artinya, circular economy bukan proyek lingkungan semata — ia adalah agenda pembangunan regional yang memerlukan kepemimpinan kebijakan dan koordinasi multi-aktor.

4.4 Prinsip Transisi: Bertahap, Terintegrasi, dan Berbasis Ekosistem

Paper ini menyimpulkan bahwa transisi menuju circular economy tidak terjadi melalui lompatan cepat, melainkan melalui:

• peningkatan kapasitas secara bertahap,

• penguatan koneksi antara teknis–ekonomi–institusional,

• serta konsolidasi ekosistem material sekunder.

Dengan pendekatan tersebut, wilayah seperti Sverdlovskaya Oblast dapat bergerak dari kemajuan parsial menuju transformasi sistemik yang lebih stabil dan berkelanjutan.

 

5. Sintesis Kritis: Makna Empiris CEDI dan Implikasi bagi Reformasi Circular Economy di Tingkat Regional

Jika hasil evaluasi CEDI dibaca secara komprehensif, studi ini menyampaikan pesan kunci: transisi circular economy tidak otomatis terjadi hanya karena kebijakan diperkenalkan atau fasilitas teknis dibangun. Yang menentukan keberhasilan adalah keterpaduan antar dimensi sistem — teknis, ekonomi, kelembagaan, dan perilaku masyarakat .

5.1 Circular Economy sebagai “Ekosistem”, Bukan Sekedar Infrastruktur

Temuan menunjukkan bahwa:

• kapasitas pemilahan dan pengolahan dapat meningkat,

• namun tanpa pasar material sekunder yang stabil, siklus ekonomi tidak tertutup,

• dan tanpa tata kelola regional yang konsisten, kinerja antar wilayah tidak merata.

Dengan demikian, circular economy hanya efektif apabila ekosistem pendukung tumbuh secara simultan: infrastruktur → pasar → kebijakan → perilaku.

5.2 Ketidakseimbangan Dimensi sebagai Titik Risiko Transisi

CEDI mengungkapkan beberapa risk points yang bersifat struktural:

• kemajuan teknis tidak diikuti kematangan ekonomi,

• keselarasan kelembagaan belum merata,

• perilaku pemilahan masyarakat belum konsisten.

Ketidakseimbangan ini berpotensi melahirkan fenomena “circular economy in form, linear in outcome” — sistem terlihat circular di atas kertas, tetapi masih bergantung pada landfill secara substantif.

5.3 Nilai Strategis CEDI: Dari Pengukuran Output ke Diagnostik Sistem

Keunggulan metodologis studi ini terletak pada fungsi CEDI sebagai alat diagnostik kebijakan:

• bukan hanya mengukur berapa banyak material dipulihkan,

• tetapi juga menilai mengapa transisi belum sepenuhnya efektif.

Dengan kerangka ini, pengambil kebijakan memperoleh peta masalah yang lebih presisi: celah pasar, kelemahan koordinasi, dan titik intervensi prioritas.

5.4 Pembelajaran Lintas Konteks: Relevansi bagi Wilayah Industri dan Negara Berkembang

Meskipun studi berfokus pada Rusia, pesan kebijakan bersifat lintas konteks:

• wilayah industri di Eropa Timur, Asia, atau Amerika Latin menghadapi pola tantangan serupa — ketergantungan landfill vs upaya transisi circular,

• keberhasilan reformasi bergantung pada keselarasan ekonomi material dan kapasitas tata kelola regional, bukan hanya pada investasi teknologi.

Di sini, penelitian memberikan referensi komparatif bagi daerah lain yang tengah merancang agenda circular economy tingkat wilayah.

 

6. Penutup — Strategi Memperkuat Circular Economy di Tingkat Regional: Dari Kemajuan Parsial ke Transformasi Sistemik

Secara reflektif, studi ini menunjukkan bahwa circular economy di sektor pengelolaan sampah adalah proses transisi jangka panjang, bukan proyek teknis jangka pendek. Untuk bergerak dari kemajuan parsial menuju transformasi sistemik, diperlukan arah strategi yang lebih terstruktur dan berlapis .

6.1 Tiga Pilar Strategi Penguatan Transisi

Berdasarkan temuan studi dan pembacaan kritis, tiga pilar kunci dapat dirumuskan:

• Pilar Ekonomi Material
  — memperkuat permintaan bahan sekunder, memperbaiki kualitas output pemilahan, dan menghubungkan fasilitas dengan industri pengguna.

• Pilar Tata Kelola Regional
  — harmonisasi standar, konsistensi implementasi antar wilayah, serta mekanisme monitoring berbasis indikator seperti CEDI.

• Pilar Perilaku & Partisipasi Publik
  — memperluas pemilahan di sumber, edukasi rumah tangga, dan insentif perubahan perilaku agar kualitas material meningkat sejak hulu.

Ketiga pilar ini memastikan bahwa circular economy beroperasi sebagai sistem utuh, bukan sekadar kumpulan proyek.

6.2 Dari Kebijakan Normatif ke Implementasi yang Adaptif

Transisi yang efektif memerlukan pendekatan kebijakan adaptif:

• bukan copy–paste model negara lain,

• melainkan penyesuaian berdasarkan struktur ekonomi lokal, kapasitas institusi, dan dinamika pasar regional.

Dengan pendekatan adaptif, wilayah dapat meminimalkan risiko kegagalan implementasi sekaligus menjaga stabilitas reformasi.

6.3 Refleksi Akhir

Pada akhirnya, studi ini menegaskan bahwa keberhasilan circular economy ditentukan oleh kualitas koordinasi antar aktor dan keberlanjutan ekosistem material, bukan hanya oleh jumlah fasilitas baru yang dibangun. Jika ketiga dimensi — teknis, ekonomi, dan kelembagaan — bergerak selaras, maka transisi menuju sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien, bernilai tambah, dan berkelanjutan dapat benar-benar terwujud.

 

 

Daftar Pustaka

1. Kiseleva, T., et al. Implementation of Circular Economy Principles in Regional Solid Municipal Waste Management: The Case of Sverdlovskaya Oblast (Russian Federation).

2. European Environment Agency. Circular Economy in Europe: Developing the Knowledge Base — Kerangka transisi material dan pengelolaan sumber daya.

3. Kirchherr, J., Reike, D., & Hekkert, M. Conceptualizing the Circular Economy: An Analysis of 114 Definitions. Resources, Conservation and Recycling.

4. Ellen MacArthur Foundation. Towards the Circular Economy — Prinsip ekonomi sirkular dan implikasinya terhadap sistem pengelolaan material.

 

 

1. Pendahuluan — Ketika Pengelolaan Sampah Menjadi Penentu Kualitas Lingkungan dan Kesehatan Publik

Di banyak negara Global South, persoalan sampah sering dipahami sebagai isu operasional—soal armada pengangkutan yang terbatas, TPA yang penuh, atau kurangnya fasilitas pengolahan. Namun studi ini menegaskan bahwa persoalan tersebut memiliki implikasi jauh lebih luas: praktik pengelolaan sampah secara langsung membentuk kualitas lingkungan, kesehatan publik, dan keberlanjutan kota .

Ketika sistem pengelolaan tidak memadai, konsekuensi yang terjadi bukan hanya bertambahnya timbulan sampah di ruang terbuka, tetapi juga:

• pencemaran udara akibat pembakaran terbuka dan emisi gas berbahaya,

• kontaminasi tanah dan air permukaan dari lindi yang tidak terkendali,

• peningkatan risiko penyakit berbasis lingkungan bagi komunitas yang tinggal dekat lokasi pembuangan,

• serta dampak sosial berupa marginalisasi kelompok ekonomi rentan yang hidup di sekitar area pembuangan.

Paper ini menunjukkan bahwa di Global South, masalah sampah tidak dapat dilepaskan dari ketimpangan layanan, kapasitas kelembagaan yang terbatas, dan tekanan urbanisasi cepat. Dengan kata lain, pengelolaan sampah menjadi cermin dari struktur pembangunan dan keadilan lingkungan: siapa yang memperoleh layanan layak, dan siapa yang menanggung dampak ekologisnya.

Pendekatan analitis paper ini menggeser pandangan tradisional dari pertanyaan “bagaimana sampah dikumpulkan dan dibuang?” menuju pertanyaan yang lebih mendasar:

“Bagaimana praktik pengelolaan sampah memengaruhi keberlanjutan lingkungan, kesehatan manusia, dan kualitas hidup masyarakat?”

Dengan kerangka tersebut, penelitian ini tidak hanya memetakan risiko, tetapi juga memberikan dasar argumentatif bagi perlunya reforma kebijakan dan perbaikan praktik SWM secara sistemik di negara-negara Global South.

 

2. Praktik Pengelolaan Sampah di Global South dan Dampaknya terhadap Keberlanjutan Lingkungan

Studi ini mengidentifikasi bahwa sebagian besar kota di Global South masih bergantung pada praktik pengelolaan sampah yang minim teknologi, fragmentaris, dan reaktif. Praktik tersebut — seperti open dumping, pembakaran terbuka, serta pengelolaan TPA tanpa kontrol lindi dan gas — menciptakan rangkaian dampak ekologis berlapis .

2.1 Open Dumping dan Pembakaran Terbuka: Sumber Pencemaran Multi-Dimensi

Di banyak wilayah, sampah rumah tangga dan komersial dibuang langsung ke:

• lahan terbuka,

• tepian sungai,

• atau TPA non-sanitary.

Praktik ini memicu:

• rembesan lindi yang mencemari tanah dan badan air,

• proliferasi vektor penyakit (lalat, tikus, nyamuk),

• serta pembakaran terbuka yang melepaskan particulate matter, dioxin, dan polutan toksik.

Dari sudut pandang keberlanjutan, kondisi tersebut tidak hanya merusak ekosistem lokal, tetapi juga meningkatkan beban risiko kesehatan pada komunitas miskin yang tinggal dekat lokasi pembuangan — menjadikannya isu keadilan lingkungan, bukan sekadar masalah teknis.

2.2 Emisi Gas Rumah Kaca dari TPA Tidak Terkendali

Paper ini menekankan bahwa fraksi organik yang tinggi dalam sampah kota di Global South — sering kali lebih dari separuh total timbulan — mempercepat pembentukan metana (CH₄) ketika dibiarkan membusuk di TPA terbuka. Tanpa sistem penangkapan gas, TPA menjadi:

• kontributor signifikan emisi GHG,

• sumber potensi ledakan dan risiko keselamatan,

• sekaligus penyumbang bau dan gangguan kualitas udara lokal.

Dengan demikian, kegagalan pengelolaan sampah bukan hanya persoalan lingkungan lokal, tetapi juga berkaitan langsung dengan agenda iklim global.

2.3 Kontaminasi Air dan Degradasi Tanah sebagai Dampak Jangka Panjang

Selain udara, dampak serius juga terjadi pada media air dan tanah:

• lindi membawa logam berat, mikroorganisme patogen, dan residu kimia,

• infiltrasi ke air tanah meningkatkan risiko paparan bagi masyarakat,

• degradasi tanah mengganggu produktivitas lahan di sekitar area pembuangan.

Paper ini menegaskan bahwa dampak tersebut bersifat akumulatif dan jangka panjang — sering kali tidak langsung terlihat, tetapi mempengaruhi kesehatan generasi berikutnya.

2.4 Dimensi Sosial–Lingkungan: Siapa yang Paling Terdampak?

Dalam banyak kasus, area pembuangan terbuka berada di:

• pinggiran kota,

• kawasan padat berpenghasilan rendah,

• atau area dengan kapasitas regulasi lemah.

Artinya, dampak lingkungan pengelolaan sampah tidak terdistribusi secara merata. Kelompok miskin, pemulung, dan komunitas informal menjadi barisan depan penerima risiko, sementara kelompok lebih mampu relatif terlindungi.

Di titik inilah penelitian menegaskan bahwa pengelolaan sampah di Global South tidak dapat dipisahkan dari:

• dimensi keadilan sosial,

• akses layanan publik,

• dan struktur ekonomi perkotaan.

 

3. Dampak Pengelolaan Sampah terhadap Kesehatan Publik dan Ekosistem: Rantai Risiko yang Saling Terhubung

Salah satu kontribusi penting paper ini adalah menunjukkan bahwa dampak pengelolaan sampah tidak berdiri sendiri pada satu sektor, melainkan membentuk rantai risiko yang menghubungkan lingkungan, kesehatan manusia, dan stabilitas ekosistem perkotaan .

3.1 Risiko Penyakit dan Paparan Polutan bagi Komunitas Sekitar TPA

Masyarakat yang tinggal atau bekerja dekat lokasi pembuangan terbuka menghadapi risiko paparan berlapis:

• inhalasi asap pembakaran terbuka → gangguan pernapasan, asma, infeksi saluran napas,

• kontak langsung dengan limbah tercemar → penyakit kulit, infeksi, dan penyakit zoonosis,

• konsumsi air yang terkontaminasi → diare, penyakit gastrointestinal, dan keracunan kronis.

Kelompok pemulung, pekerja informal, dan anak-anak menjadi populasi paling rentan karena:

• bekerja tanpa alat pelindung,

• terpapar dalam durasi panjang,

• dan sering bergantung pada lokasi TPA sebagai sumber penghidupan.

Dengan demikian, pengelolaan sampah yang buruk tidak hanya menjadi masalah lingkungan, tetapi menjelma sebagai masalah kesehatan publik dan perlindungan sosial.

3.2 Kerentanan Ekosistem Perkotaan: Banjir, Degradasi Habitat, dan Gangguan Layanan Ekologis

Dampak juga merembet pada ekosistem kota:

• sampah yang menutup drainase meningkatkan risiko banjir perkotaan,

• lindi yang masuk ke badan air mengurangi kualitas habitat akuatik,

• penumpukan plastik berdampak pada fauna air dan rantai makanan.

Paper ini menekankan bahwa ekosistem perkotaan memiliki daya dukung terbatas. Ketika limbah tidak dikelola, kota kehilangan fungsi ekologi yang esensial — mulai dari kualitas air hingga kesehatan ruang publik.

3.3 Dimensi Iklim: TPA sebagai Sumber Emisi Metana

Dengan komposisi sampah organik yang tinggi di Global South, TPA terbuka menjadi penghasil metana dalam jumlah besar, memperkuat:

• risiko pemanasan global,

• potensi ledakan kantong gas,

• dan ancaman keselamatan operasional.

Ini menunjukkan bahwa kegagalan SWM bukan hanya persoalan lokal, tetapi berkontribusi pada tantangan iklim global, menegaskan perlunya integrasi kebijakan sampah–iklim.

3.4 Perspektif Interkoneksi: Dari Masalah Teknis ke Masalah Sistemik

Analisis paper ini mengajak pembaca melihat bahwa setiap praktik SWM membawa konsekuensi lintas sektor. Ketika pengelolaan buruk, biaya yang lahir tidak hanya berupa perbaikan lingkungan, tetapi juga:

• biaya kesehatan,

• kerugian ekonomi rumah tangga,

• serta turunnya kualitas hidup masyarakat.

Dengan demikian, reformasi pengelolaan sampah harus dipahami sebagai investasi sosial–lingkungan, bukan sekadar proyek infrastruktur teknis.

 

4. Perbandingan Praktik Berisiko vs Pendekatan Berkelanjutan: Pelajaran untuk Transisi Sistem di Global South

Studi ini tidak berhenti pada pemetaan risiko, tetapi membandingkan praktik pengelolaan berisiko dengan pendekatan yang dinilai lebih berkelanjutan, terutama dalam konteks kota Global South yang menghadapi keterbatasan sumber daya .

4.1 Praktik Berisiko: Murah di Awal, Mahal di Akhir

Praktik seperti:

• open dumping,

• pembakaran terbuka,

• dan pengelolaan TPA tanpa kontrol,

sering dipilih karena biaya awal rendah dan implementasi cepat. Namun secara jangka panjang, praktik ini:

• menciptakan beban kesehatan dan lingkungan yang mahal,

• memicu degradasi lahan dan air,

• dan memperbesar ketergantungan pada pola “buang sebanyak mungkin”.

Paper ini menegaskan bahwa biaya tersembunyi dari praktik tersebut jauh melampaui penghematan jangka pendek.

4.2 Pendekatan yang Lebih Berkelanjutan: Bertahap, Kontekstual, dan Terintegrasi

Alternatif yang dinilai lebih efektif tidak selalu berarti teknologi canggih, melainkan pendekatan yang:

• memprioritaskan pemilahan sumber dan pengurangan sampah,

• meningkatkan pengelolaan bio-waste melalui kompos atau biodigester skala terdesentralisasi,

• memperbaiki TPA secara bertahap menuju controlled / sanitary landfill,

• serta mengintegrasikan sektor informal secara bertahap ke dalam rantai daur ulang.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan lahir dari penguatan sistem, bukan hanya dari investasi fasilitas.

4.3 Faktor Kunci Keberhasilan: Tata Kelola, Pembiayaan, dan Partisipasi

Paper menegaskan bahwa transisi ke sistem berkelanjutan bergantung pada tiga faktor:

1. tata kelola yang jelas (mandat, regulasi, pengawasan),

2. pembiayaan yang stabil dan bertahap,

3. partisipasi masyarakat serta legitimasi sosial kebijakan.

Tanpa ketiga faktor ini, bahkan teknologi yang baik sekalipun berisiko tidak berfungsi secara konsisten.

4.4 Nilai Tambah Analitis: Menghindari “Copy–Paste Model”

Studi ini juga mengingatkan bahwa solusi tidak dapat diimpor begitu saja dari negara maju. Model yang berhasil harus:

• disesuaikan dengan konteks sosial–ekonomi lokal,

• mempertimbangkan peran sektor informal,

• dan berorientasi pada capaian inklusif, bertahap, dan realistis.

Dengan pendekatan adaptif, transisi menuju sistem SWM yang lebih berkelanjutan menjadi lebih feasible secara sosial maupun operasional.

 

5. Sintesis Kritis: Makna Temuan bagi Keberlanjutan Lingkungan dan Arah Kebijakan SWM di Global South

Jika temuan studi ini dibaca secara menyeluruh, muncul satu pesan kunci: praktik pengelolaan sampah bukan sekadar urusan teknis kota, tetapi merupakan determinannya kualitas lingkungan, kesetaraan sosial, dan kesehatan publik. Dengan kata lain, cara suatu kota mengelola sampah mencerminkan bagaimana ia mengelola risiko, melindungi kelompok rentan, dan memprioritaskan keberlanjutan jangka panjang .

5.1 Dari Konsekuensi Teknis ke Konsekuensi Sistemik

Paper ini menunjukkan bahwa praktik berisiko seperti open dumping dan pembakaran terbuka memiliki konsekuensi sistemik:

• memperbesar beban penyakit dan biaya kesehatan masyarakat,

• mempercepat degradasi ekosistem dan polusi lintas media,

• meningkatkan emisi metana yang berdampak pada perubahan iklim,

• serta memperdalam ketimpangan sosial-lingkungan di kawasan miskin.

Dengan demikian, kegagalan SWM bukan hanya “kekurangan fasilitas”, melainkan kegagalan tata kelola risiko perkotaan.

5.2 Keberlanjutan sebagai Proses Bertahap, Bukan Lompatan Teknologi

Temuan studi ini menegaskan bahwa solusi berkelanjutan tidak identik dengan teknologi mahal. Justru, pendekatan yang dinilai efektif bersifat:

• inkremental (perbaikan bertahap TPA, perluasan pemilahan sedikit demi sedikit),

• kontekstual (selaras dengan struktur sosial–ekonomi lokal),

• terintegrasi (menghubungkan bio-waste, daur ulang, dan inklusi sektor informal).

Ini memperkuat argumen bahwa keberlanjutan lahir dari konsistensi kebijakan dan stabilitas sistem, bukan dari intervensi sesaat.

5.3 Titik Kritis yang Menentukan Keberhasilan

Dari perspektif kebijakan, studi ini menyoroti tiga titik kritis:

1. kapasitas kelembagaan & regulasi — tanpa mandat jelas, operasi mudah stagnan,

2. pembiayaan jangka panjang — sistem gagal ketika hanya bergantung pada proyek,

3. legitimasi sosial & partisipasi — keberlanjutan bergantung pada penerimaan masyarakat.

Ketiganya membentuk fondasi agar reformasi SWM dapat berjalan stabil, inklusif, dan berorientasi jangka panjang.

 

6. Penutup — Arah Reformasi dan Urgensi Transisi menuju Sistem SWM yang Adil, Sehat, dan Berkelanjutan

Secara reflektif, studi ini menyampaikan bahwa masa depan SWM di Global South bergantung pada keberanian pemerintah dan kota menggeser paradigma: dari pengelolaan sampah sebagai beban teknis menuju instrumen perlindungan lingkungan–kesehatan dan keadilan sosial .

6.1 Tiga Agenda Strategis Reformasi

Berdasarkan temuan paper, arah reformasi dapat dirumuskan dalam tiga agenda utama:

• Memutus praktik berisiko secara bertahap
  — mengurangi open dumping dan pembakaran terbuka sambil memperbaiki TPA menuju sistem terkendali.

• Memperkuat pengelolaan bio-waste dan pemilahan sumber
  — sebagai strategi pengurangan emisi, peningkatan kualitas lingkungan, dan penguatan ekonomi sirkular lokal.

• Mengintegrasikan sektor informal secara adil dan bertahap
  — melalui pengakuan peran, peningkatan keselamatan kerja, dan kemitraan rantai daur ulang.

Agenda ini menempatkan reformasi SWM sebagai proyek sosial–institusional, bukan hanya proyek infrastruktur.

6.2 Menjadikan SWM sebagai Investasi Perlindungan Publik

Transisi berkelanjutan menuntut perubahan cara pandang pembuat kebijakan: pembiayaan SWM bukan “biaya rutin”, melainkan investasi pencegahan risiko — mencegah penyakit, polusi, kerugian ekonomi, dan degradasi lingkungan.

Dengan kerangka ini, pengelolaan sampah menjadi bagian integral dari:

• kebijakan kesehatan masyarakat,

• strategi iklim dan lingkungan,

• serta agenda pembangunan kota yang inklusif.

6.3 Refleksi Akhir

Pada akhirnya, studi ini menegaskan bahwa cara suatu kota mengelola sampah adalah cerminan keadilan dan keberlanjutan sosialnya. Reformasi SWM di Global South tidak hanya akan mengurangi polusi, tetapi juga:

• melindungi kelompok paling rentan,

• memperkuat kualitas hidup perkotaan,

• dan membuka jalan menuju masa depan lingkungan yang lebih sehat dan berkeadilan.

 

 

Daftar Pustaka

1. Azevedo, B., et al. Environmental Sustainability Impacts of Solid Waste Management Practices in the Global South. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH), 2022.

2. United Nations Environment Programme (UNEP). Global Waste Management Outlook — Analisis global dampak lingkungan dan tata kelola sektor persampahan.

3. World Bank. What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050 — Tren layanan, emisi, dan tantangan kota di negara berkembang.

4. Wilson, D. C., Velis, C., & Rodic, L. Integrated Sustainable Waste Management in Developing Countries — Kerangka keberlanjutan sosial–lingkungan dalam SWM.

 

1. Pendahuluan — Dari Krisis Sampah Menuju Agenda Transformasi Sistem Global

Dua dekade terakhir menyaksikan perubahan besar dalam skala dan kompleksitas persoalan sampah. Urbanisasi pesat, peningkatan konsumsi, pertumbuhan e-commerce, serta perubahan pola produksi global menghasilkan volume, komposisi, dan sebaran timbulan sampah yang semakin sulit dikelola hanya dengan pendekatan teknis konvensional. GWMO menegaskan bahwa dunia kini berada pada titik persimpangan: melanjutkan pola “kumpul–angkut–buang”, atau beralih menuju transformasi sistemik yang mengintegrasikan pengurangan, pemulihan sumber daya, dan keadilan sosial .

Krisis sampah tidak lagi semata soal infrastruktur yang kurang, tetapi juga:

• ketimpangan akses layanan antarkelompok masyarakat,

• beban lingkungan yang terkonsentrasi di komunitas rentan,

• lemahnya kapasitas pembiayaan dan tata kelola,

• serta keterputusan antara kebijakan persampahan dan agenda iklim, kesehatan, dan ekonomi sirkular.

Di banyak wilayah, kegagalan layanan berujung pada dumping terbuka, pembakaran ilegal, polusi plastik lintas batas, dan risiko kesehatan publik. Namun, GWMO juga menunjukkan tanda-tanda perubahan: munculnya kebijakan tanggung jawab produsen, investasi bio-waste, model pemilahan sumber, serta kolaborasi lintas kota dan negara.

Dalam konteks ini, masa depan pengelolaan sampah tidak ditentukan oleh teknologi yang paling canggih, melainkan oleh kemampuan sistem global menyatukan kebijakan, pembiayaan, inovasi sosial, dan kolaborasi kelembagaan. Transformasi sektor ini hanya mungkin terjadi apabila negara, kota, sektor swasta, komunitas, dan produsen bergerak dalam agenda aksi kolektif yang terarah.

Karena itu, bagian ini tidak hanya mengulas tantangan masa depan, tetapi juga menerjemahkan rekomendasi GWMO ke dalam kerangka strategis: bagaimana dunia seharusnya memandang pengelolaan sampah sebagai layanan publik esensial sekaligus instrumen pembangunan berkelanjutan.

 

2. Tantangan Kritis Masa Depan: Ketimpangan Layanan, Krisis Pembiayaan, dan Tekanan Lingkungan Global

GWMO memetakan sejumlah titik krisis utama yang akan membentuk masa depan pengelolaan sampah. Tantangan ini bersifat struktural — tidak hanya teknis, tetapi melekat pada cara sistem ekonomi dan tata kelola global bekerja .

2.1 Ketimpangan Akses Layanan dan Dimensi Keadilan Lingkungan

Meskipun cakupan layanan terus meningkat di beberapa negara, kesenjangan tetap besar:

• kawasan urban inti mendapat layanan rutin,

• sementara komunitas miskin, wilayah peri-urban, dan pemukiman informal masih bergantung pada pembuangan terbuka.

Akibatnya, beban risiko kesehatan dan polusi justru ditanggung kelompok paling rentan. Tantangan masa depan bukan sekadar memperluas infrastruktur, tetapi memastikan akses layanan yang adil (service equity) sebagai prinsip dasar.

Nilai tambah analitis: isu persampahan bergeser dari persoalan teknis menuju agenda keadilan lingkungan — siapa yang menikmati manfaat sistem, dan siapa yang menanggung risikonya.

2.2 Krisis Pembiayaan dan Risiko Ketergantungan pada Proyek Sementara

Banyak negara berkembang masih berada dalam jebakan pembiayaan: layanan bergantung pada proyek donor, tarif tidak mencerminkan biaya operasi, dan mekanisme pendanaan jangka panjang belum stabil. Tanpa reformasi pembiayaan — tarif berkeadilan, dana publik strategis, serta integrasi ekonomi sirkular — sistem akan terus berada dalam siklus perbaikan sementara lalu kembali gagal.

GWMO menekankan bahwa masa depan memerlukan arsitektur pembiayaan permanen, bukan hanya proyek yang fragmentaris.

2.3 Tekanan Lingkungan Global: Iklim, Plastik, dan Bio-waste

Tantangan lain bersifat lintas sektor:

• emisi metana dari TPA terbuka,

• pencemaran laut akibat plastik sekali pakai,

• serta peningkatan fraksi bio-waste yang belum tertangani.

Jika tidak diintegrasikan dengan agenda iklim dan pangan, sektor persampahan berpotensi menjadi sumber risiko lingkungan jangka panjang. Sebaliknya, jika dikelola dengan baik, ia dapat menjadi kontributor pengurangan emisi, produksi energi terbarukan, dan pertanian rendah karbon.

2.4 Fragmentasi Kebijakan dan Lemahnya Integrasi Antar-Sektor

Di banyak negara, kebijakan sampah masih berdiri terpisah dari:

• kebijakan industri dan desain produk,

• perdagangan material,

• kesehatan dan perlindungan sosial,

• maupun strategi pembangunan kota.

Masa depan menuntut pendekatan “whole-of-system”: waste governance, pembiayaan, ekonomi sirkular, dan inklusi sosial harus bergerak dalam satu kerangka kebijakan terpadu.

 

3. Arah Kebijakan Masa Depan: Dari Waste Management Menuju Sistem Circular dan Inklusif

Membaca rekomendasi GWMO, arah masa depan pengelolaan sampah bergerak dari pendekatan reaktif–teknis menuju transformasi sistemik yang menghubungkan kebijakan lingkungan, ekonomi, sosial, dan kesehatan publik. Perubahan ini tidak hanya menyasar peningkatan infrastruktur, tetapi juga desain aturan, insentif, dan perilaku produksi–konsumsi.

3.1 Mengutamakan Pencegahan dan Desain Produk sebagai Garis Pertama

Masa depan sistem persampahan dimulai sebelum sampah tercipta. GWMO menekankan pentingnya:

• kebijakan eco-design dan pengurangan kemasan,

• perluasan Extended Producer Responsibility (EPR) untuk plastik, elektronik, dan kemasan,

• serta pembatasan produk sekali pakai yang sulit dipulihkan.

Pendekatan ini memindahkan titik intervensi dari hilir (TPA & pengolahan) ke hulu rantai produksi, sehingga beban sistem layanan publik menurun dan peluang ekonomi sirkular meningkat.

3.2 Integrasi Bio-waste sebagai Prioritas Emisi dan Ketahanan Pangan

Bio-waste menjadi salah satu frontier kebijakan utama: ketika dikumpulkan dan diolah dengan benar, ia dapat dikonversi menjadi:

• kompos untuk rehabilitasi tanah,

• digestate dan biogas sebagai energi terbarukan,

• serta instrumen pengurangan emisi metana TPA.

Karena itu, masa depan kebijakan mendorong pemilahan sumber bio-waste, investasi fasilitas pengolahan terdesentralisasi, dan sinergi dengan kebijakan pangan serta pertanian rendah karbon.

3.3 Digitalisasi, Data, dan Transparansi sebagai Pengungkit Kinerja

GWMO menempatkan sistem data sebagai tulang punggung reformasi:

• pelacakan timbulan dan aliran material,

• indikator kinerja layanan secara terbuka,

• serta integrasi data pembiayaan–operasional.

Digitalisasi bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan prasyarat akuntabilitas—mendorong kepercayaan publik, peningkatan tarif berbasis layanan, dan pengambilan keputusan berbasis bukti.

3.4 Menyelaraskan Waste Governance dengan Agenda Iklim dan Kesehatan

Arah kebijakan masa depan tidak berdiri di ruang sektoral tertutup. Pengelolaan sampah diposisikan sebagai:

• kontributor target NDC iklim,

• pilar kesehatan lingkungan & pencegahan penyakit,

• serta elemen penting ketahanan kota.

Integrasi lintas sektor ini memastikan bahwa investasi persampahan menciptakan manfaat multipel, bukan hanya solusi teknis jangka pendek.

 

4. Agenda Aksi Kolektif Global: Kemitraan Multi-Aktor dan Peran Strategis Negara Berkembang

Transformasi sistem persampahan tidak dapat dicapai oleh satu aktor. GWMO menegaskan perlunya arsitektur kolaborasi global yang menyatukan pemerintah, kota, produsen, komunitas, dan sektor informal dalam satu ekosistem aksi.

4.1 Peran Pemerintah Nasional: Standar, Pembiayaan, dan Kepemimpinan Kebijakan

Pemerintah nasional memegang fungsi strategis:

• menetapkan kerangka hukum & standar teknis nasional,

• menjamin arsitektur pembiayaan jangka panjang (termasuk transfer fiskal ke daerah),

• serta menyelaraskan kebijakan persampahan dengan agenda industri, perdagangan, dan iklim.

Tanpa kepemimpinan nasional, kota akan terjebak pada inisiatif terfragmentasi yang sulit berkelanjutan.

4.2 Peran Kota: Inovasi Operasional dan Implementasi Sosial

Di sisi lain, kota adalah arena implementasi nyata:

• penguatan pemilahan sumber,

• kemitraan pengelolaan bio-waste & daur ulang,

• edukasi publik dan inklusi sektor informal.

GWMO menekankan pentingnya city-to-city learning — pertukaran praktik antarkota sebagai akselerator pembelajaran kebijakan.

4.3 Produsen, Sektor Swasta, dan Pasar Material Sirkular

Produsen tidak lagi berada di luar sistem, melainkan aktor kunci melalui:

• skema EPR, take-back systems, dan desain produk,

• investasi rantai nilai daur ulang,

• inovasi model bisnis rendah limbah.

Di sinilah transisi menuju circular economy menemukan basis ekonomi yang konkret: nilai material tidak berhenti di tempat pembuangan.

4.4 Inklusi Sektor Informal sebagai Pilar Keadilan dan Efisiensi

Di banyak negara berkembang, sektor informal sudah lama menopang rantai daur ulang. Masa depan pengelolaan sampah yang inklusif berarti:

• pengakuan peran dan perlindungan sosial,

• integrasi bertahap melalui koperasi/kemitraan,

• peningkatan standar keselamatan kerja dan kualitas material.

Pendekatan ini bukan hanya etis, tetapi meningkatkan efisiensi sistem sekaligus memperkuat legitimasi sosial kebijakan.

4.5 Prioritas untuk Negara Berkembang: Dari Proyek Menuju Sistem

GWMO menegaskan tiga prioritas strategis bagi negara berkembang:

1. membangun kapasitas kelembagaan & sistem data sebelum ekspansi teknologi,

2. menjamin pembiayaan rutin dan bertahap memperluas cakupan layanan,

3. mengadopsi kebijakan adaptif yang selaras dengan konteks sosial–ekonomi lokal.

Nilai reflektifnya: keberhasilan bukan diukur dari kecepatan menghadirkan fasilitas baru, tetapi dari kemampuan membangun sistem yang tahan lama dan inklusif.

 

5. Sintesis Kritis: Peluang Transformasi dan Titik Risiko dalam Masa Depan Pengelolaan Sampah Global

Jika seluruh rekomendasi masa depan GWMO disatukan, terlihat bahwa dunia berada dalam momen ambivalen: di satu sisi terbuka peluang transformasi menuju sistem circular dan inklusif; di sisi lain masih terdapat titik risiko yang dapat menggagalkan perubahan apabila tidak dikelola secara strategis.

5.1 Peluang Transformasi: Dari Layanan Teknis ke Infrastruktur Sosial–Lingkungan

Terdapat tiga peluang besar yang dapat mempercepat reformasi:

• penguatan kerangka circular economy yang menghubungkan desain produk, pasar material daur ulang, dan kebijakan EPR,

• digitalisasi dan transparansi layanan yang meningkatkan akuntabilitas dan kesediaan masyarakat membayar,

• integrasi bio-waste dan iklim yang menghadirkan nilai tambah berupa pengurangan emisi dan produksi energi terbarukan.

Peluang ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak lagi diposisikan sebagai beban fiskal, melainkan sebagai infrastruktur pembangunan berkelanjutan.

5.2 Titik Risiko: Ketimpangan Kapasitas dan “Gagasan Besar tanpa Fondasi Sistem”

Namun, GWMO juga mengingatkan sejumlah risiko:

• replikasi kebijakan tanpa adaptasi konteks (copy–paste model negara maju ke negara berkembang),

• perluasan program daur ulang tanpa pembiayaan stabil dan sistem data yang kuat,

• fokus pada infrastruktur besar sementara governance, operasi, dan pemeliharaan terabaikan.

Risiko-risiko ini dapat menghasilkan infrastructure without system — fasilitas ada, tetapi tidak berfungsi secara berkelanjutan.

5.3 Kunci Transisi: Konsistensi Kebijakan dan Koherensi Antar-Sektor

Sintesis kritisnya: keberhasilan masa depan sangat ditentukan oleh koherensi lintas pilar — hukum, pembiayaan, data, partisipasi, dan ekonomi sirkular. Ketika pilar-pilar tersebut bekerja secara terpadu, sistem:

• lebih tangguh terhadap krisis fiskal,

• lebih inklusif secara sosial,

• serta lebih efektif berkontribusi pada agenda iklim dan pembangunan.

Sebaliknya, ketika pilar berjalan sendiri-sendiri, reformasi mudah terjebak pada lonjakan proyek jangka pendek tanpa perubahan struktural.

 

6. Penutup — Jalan Transisi Menuju Sistem Persampahan yang Adil, Tangguh, dan Berkelanjutan

Masa depan pengelolaan sampah global bukan lagi sekadar soal meningkatkan kapasitas pengangkutan atau membangun fasilitas baru. Ia adalah agenda transformasi sistem: bagaimana dunia mengelola material, melindungi kelompok rentan, dan menata hubungan antara ekonomi, lingkungan, dan keadilan sosial.

Dari pembacaan GWMO, arah transisi dapat dirumuskan ke dalam tiga orientasi strategis.

6.1 Menjadikan Pengelolaan Sampah sebagai Layanan Publik Esensial

Sistem yang adil menempatkan persampahan sejajar dengan:

• air minum,

• sanitasi,

• dan kesehatan lingkungan.

Ini berarti negara perlu memastikan cakupan layanan universal minimum, terutama bagi komunitas miskin dan wilayah tertinggal — dengan pembiayaan permanen, bukan bergantung pada proyek sementara.

6.2 Menggeser Fokus dari Hilir ke Hulu Sistem Material

Transisi berkelanjutan menuntut pergeseran paradigma:

• dari end-of-pipe ke pencegahan dan desain produk,

• dari pembuangan ke pemulihan sumber daya,

• dari ekonomi linear ke ekonomi sirkular yang berbasis nilai.

Dengan cara ini, beban sistem layanan publik berkurang, sementara nilai ekonomi material meningkat.

6.3 Membangun Aliansi Sosial untuk Perubahan: Negara, Kota, Produsen, dan Komunitas

Masa depan yang tangguh hanya mungkin terwujud bila reformasi dibangun sebagai proyek kolaboratif, bukan agenda sektoral tertutup. Itu berarti:

• kepemimpinan nasional yang jelas,

• inovasi kota dan pembelajaran antar-kota,

• akuntabilitas produsen dalam rantai nilai,

• serta inklusi sektor informal sebagai bagian sah dari ekosistem sirkular.

Refleksi akhir: masa depan pengelolaan sampah global adalah ujian bagi cara kita membangun peradaban — apakah dunia tetap bergantung pada pola buang-pakai, atau berani menata ulang hubungan manusia dengan sumber daya. GWMO menunjukkan bahwa jalan menuju sistem yang adil, tangguh, dan berkelanjutan terbuka — asalkan kebijakan, pembiayaan, dan praktik sosial mampu bergerak dalam satu agenda aksi kolektif.

 

 

Daftar Pustaka

1. United Nations Environment Programme (UNEP). Global Waste Management Outlook — Future Directions and Global Action Agenda. Nairobi: UNEP.

2. OECD. Global Plastics Outlook and Circular Economy Pathways — Analisis kebijakan transisi material dan pengurangan limbah.

3. World Bank. What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050 — Tren layanan, pembiayaan, dan implikasi pembangunan.

4. UN-Habitat. Solid Waste Management and Inclusive Urban Development — Perspektif keadilan layanan dan peran kota dalam transformasi sistem.

1. Pendahuluan — Pembiayaan sebagai Jantung Keberlanjutan Sistem Persampahan

Selama ini, diskursus pengelolaan sampah kerap terfokus pada aspek teknis: jenis teknologi pengolahan, model pengumpulan, atau inovasi daur ulang. Namun GWMO menegaskan bahwa faktor penentu keberlanjutan sistem justru terletak pada pembiayaan — bagaimana layanan disokong secara konsisten, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam jangka panjang .

Sistem persampahan adalah layanan publik berbiaya tinggi. Pengeluaran mencakup:

• pengumpulan dan transportasi,

• operasi fasilitas pengolahan dan TPA,

• perawatan armada dan infrastruktur,

• pengawasan lingkungan dan keselamatan kerja,

• hingga investasi jangka panjang untuk modernisasi sistem.

Ketika pembiayaan tidak stabil, konsekuensinya langsung terasa di lapangan: jam pengangkutan berkurang, peralatan tidak terawat, pengolahan berhenti, dan pada akhirnya sampah kembali menumpuk di ruang terbuka. GWMO menyebut fenomena ini sebagai financing trap: layanan gagal bukan karena ketiadaan teknologi, melainkan karena arus dana tidak mampu menopang operasi rutin.

Karena itu, pembiayaan persampahan tidak boleh dipandang sebagai beban fiskal semata. Ia adalah instrumen perlindungan kesehatan masyarakat, lingkungan, dan ekonomi kota. Ketika sistem bekerja baik, kota memperoleh manfaat berlapis:

• penurunan risiko penyakit berbasis lingkungan,

• berkurangnya polusi tanah, air, dan udara,

• penguatan ekonomi sirkular dan lapangan kerja hijau,

• serta peningkatan kualitas hidup dan daya saing wilayah.

Sebaliknya, ketika pemerintah tidak bertindak atau bertindak setengah hati, biaya yang muncul justru jauh lebih besar — bukan hanya biaya teknis, tetapi biaya sosial, kesehatan, dan ekonomi yang tersembunyi namun akumulatif.

Inilah inti pesan GWMO: pembiayaan persampahan bukan soal berapa biaya yang dikeluarkan, melainkan berapa kerugian yang dihindari ketika sistem berfungsi dengan baik.

 

2. Cost of Action vs Cost of Inaction — Menghitung Manfaat Ketika Sistem Berjalan dan Kerugian Saat Sistem Gagal

GWMO membedakan dua kerangka utama dalam melihat ekonomi persampahan: biaya bertindak (cost of action) dan biaya tidak bertindak (cost of inaction). Perbedaan perspektif ini penting karena banyak negara gagal melakukan investasi akibat terjebak pada pandangan jangka pendek — hanya melihat biaya layanan, tanpa menghitung kerugian ketika layanan tidak tersedia .

2.1 Cost of Action: Layanan Mahal, tetapi Manfaatnya Lebih Besar

Cost of action mencakup seluruh pengeluaran yang diperlukan untuk:

• pengumpulan dan pengangkutan reguler,

• pengolahan dan pembuangan terkendali,

• peningkatan infrastruktur dan kapasitas operasi,

• serta pengembangan sistem daur ulang dan pengurangan sampah.

Di atas kertas, angka ini memang besar. Namun GWMO menekankan bahwa manfaat yang dihasilkan melampaui nilai finansial langsung, antara lain:

• penyegahan biaya kesehatan publik akibat pencemaran,

• pengurangan emisi gas rumah kaca,

• peningkatan produktivitas ekonomi dan wisata,

• peluang investasi dan lapangan kerja di sektor sirkular.

Dengan kata lain, investasi pada sistem persampahan adalah investasi pembangunan, bukan sekadar pengeluaran operasional.

2.2 Cost of Inaction: Ketika Sampah Tidak Dikelola, Siapa yang Menanggung Ruginya?

Sebaliknya, cost of inaction mencakup kerugian akibat:

• pencemaran air tanah dan sungai,

• pembakaran terbuka yang meningkatkan penyakit pernapasan,

• banjir akibat sumbatan sampah,

• hilangnya nilai properti dan produktivitas ekonomi,

• serta beban kesehatan masyarakat yang meningkat.

Sebagian besar kerugian ini tidak tercatat dalam neraca fiskal, tetapi ditanggung oleh masyarakat — terutama kelompok miskin yang tinggal dekat lokasi pembuangan terbuka. Secara ekonomi, inaction menciptakan biaya sosial yang jauh lebih mahal dibandingkan biaya layanan formal.

Nilai tambah analitisnya: GWMO menggeser perdebatan dari “apakah pengelolaan sampah itu mahal?” menjadi “berapa besar kerugian yang terjadi jika kita tidak membayar biaya layanan tersebut?”. Perspektif ini membantu pembuat kebijakan memandang pembiayaan sebagai instrumen pencegahan krisis, bukan sekadar kewajiban administratif.

2.3 Implikasi Kebijakan: Dari Pengeluaran ke Investasi Publik

Dengan memahami cost of action dan cost of inaction, arah kebijakan pembiayaan bergeser ke tiga prinsip:

1. pembiayaan rutin harus dipastikan stabil, bukan bergantung pada proyek sementara,

2. investasi sistemik lebih murah dibanding biaya kegagalan,

3. keputusan fiskal harus memasukkan dimensi kesehatan dan lingkungan, bukan hanya biaya kas jangka pendek.

Dengan pendekatan ini, pembiayaan persampahan menjadi bagian dari strategi pembangunan dan perlindungan masyarakat, bukan sekadar urusan teknis sektor lingkungan.

• model pembiayaan layanan (tarif, pajak, subsidi, dan kombinasi skema),

• prinsip keadilan & keterjangkauan (affordability),

• serta tantangan implementasi pembiayaan di negara berkembang, lengkap dengan analisis kritis dan nilai tambah kebijakan.

 

3. Model Pembiayaan Layanan Persampahan: Tarif, Pajak, Subsidi, dan Kombinasi Skema

GWMO menjelaskan bahwa tidak ada satu model pembiayaan yang cocok untuk semua negara atau kota. Sistem yang efektif biasanya memadukan beragam sumber pembiayaan — mengombinasikan tarif pengguna, dukungan anggaran publik, serta skema insentif ekonomi yang mendorong perubahan perilaku .

3.1 Tarif Layanan (User Fees): Membangun Koneksi antara Layanan dan Pembayaran

Tarif layanan merupakan sumber dana utama di banyak kota. Secara prinsip, tarif:

• mencerminkan biaya operasi minimum,

• memberikan sinyal nilai layanan kepada pengguna,

• dan membangun hubungan akuntabilitas antara warga dan penyedia layanan.

Namun, penetapan tarif tidak sekadar soal angka. Ia harus mempertimbangkan:

• struktur sosial-ekonomi rumah tangga,

• kemampuan membayar (ability to pay),

• dan keadilan distribusi manfaat.

Beberapa kota menerapkan tarif tetap (flat fee) demi kesederhanaan administrasi. Kota lain menggunakan pay-as-you-throw (PAYT) — di mana warga membayar sesuai volume residu yang dibuang. GWMO menilai PAYT dapat mendorong pengurangan sampah dan pemilahan, namun hanya efektif bila:

• tersedia layanan daur ulang yang memadai,

• mekanisme pengawasan dan pendataan berjalan,

• serta risiko pembuangan ilegal dapat dikendalikan.

Artinya, tarif bukan hanya instrumen fiskal, tetapi alat kebijakan perilaku.

3.2 Pajak & Anggaran Publik: Menjamin Akses Layanan Dasar bagi Semua

Di banyak negara, sebagian biaya layanan ditopang melalui pajak daerah atau dana umum. Skema ini penting untuk:

• menjamin akses layanan bagi kelompok berpenghasilan rendah,

• membiayai komponen yang tidak bisa dipulihkan lewat tarif (seperti edukasi publik, pengawasan lingkungan, atau pengelolaan TPA lama),

• serta menjaga stabilitas sistem saat terjadi ketidakpastian ekonomi.

GWMO menekankan bahwa dana publik sebaiknya diarahkan untuk fungsi universal dan sosial, sementara tarif lebih tepat digunakan untuk biaya operasi yang berhubungan langsung dengan penggunaan layanan.

3.3 Subsidi Terarah dan Skema Pembiayaan Campuran

Beberapa konteks membutuhkan subsidi selektif, misalnya:

• dukungan bagi kawasan miskin perkotaan,

• insentif bagi pemilahan di sumber,

• atau subsidi sementara pada masa transisi sistem.

Di saat yang sama, pembiayaan modern semakin mengarah ke model campuran:

• kemitraan publik–swasta,

• extended producer responsibility (EPR),

• pendanaan berbasis proyek circular economy.

Nilai tambah kebijakan di sini adalah distribusi beban pembiayaan secara adil di sepanjang rantai nilai — tidak hanya bertumpu pada pemerintah atau rumah tangga.

4. Keadilan Tarif, Keterjangkauan, dan Tantangan Implementasi di Negara Berkembang

Pembiayaan persampahan bukan hanya persoalan ekonomi teknis, tetapi juga isu keadilan sosial. GWMO menekankan bahwa keberhasilan sistem sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah menyeimbangkan cost recovery dengan keterjangkauan layanan .

4.1 Prinsip Affordability: Ketika Tarif Tidak Boleh Menyingkirkan Warga Miskin

Tarif yang terlalu tinggi dapat:

• mendorong warga keluar dari sistem formal,

• meningkatkan praktik dumping dan pembakaran terbuka,

• memperlebar kesenjangan layanan antar wilayah.

Karena itu, penetapan tarif harus memperhatikan ambang keterjangkauan rumah tangga, misalnya melalui:

• skema tarif berjenjang,

• pembebasan sebagian biaya untuk kelompok rentan,

• atau subsidi silang antar segmen pengguna.

Dengan pendekatan ini, pembiayaan tidak hanya berorientasi pada cost recovery, tetapi juga pada keadilan layanan publik.

4.2 Tantangan Implementasi di Negara Berkembang: Administrasi, Kepatuhan, dan Legitimasi

Banyak kota di negara berkembang menghadapi kendala struktural:

• basis data pelanggan belum lengkap,

• sistem penagihan masih manual,

• tingkat kepatuhan pembayaran rendah,

• kepercayaan publik terhadap layanan belum kuat.

Dalam kondisi tersebut, tarif sering dipersepsikan sebagai beban tanpa imbal balik layanan yang nyata. GWMO menekankan pentingnya service–payment credibility loop:

warga bersedia membayar ketika mereka melihat peningkatan layanan, dan layanan dapat meningkat ketika pembiayaan stabil.

Ini berarti strategi pembiayaan harus diiringi:

• peningkatan kualitas layanan secara bertahap,

• transparansi biaya dan kinerja,

• serta komunikasi publik yang konsisten.

4.3 Integrasi Pembiayaan dengan Agenda Circular Economy

Ke depan, pembiayaan persampahan tidak berdiri sendiri. Ia perlu dihubungkan dengan:

• pasar material daur ulang,

• nilai ekonomi bio-waste dan energi terbarukan,

• serta tanggung jawab produsen melalui EPR.

Pendekatan ini menggeser sistem dari model biaya murni menuju model nilai tambah, di mana investasi layanan publik sekaligus membuka peluang ekonomi sirkular.

 

5. Sintesis Kritis: Menghubungkan Biaya, Manfaat, dan Struktur Pembiayaan sebagai Satu Sistem

Jika seluruh pembahasan Chapter 5 dibaca secara menyeluruh, muncul satu kesimpulan inti: pembiayaan persampahan adalah sistem, bukan sekadar mekanisme pembayaran. Cost of action, cost of inaction, model tarif, subsidi, dan dana publik — semuanya hanya bekerja efektif ketika dirangkai dalam kerangka kebijakan yang konsisten .

5.1 Cost of Action sebagai Investasi Sosial–Lingkungan

Analisis GWMO menunjukkan bahwa biaya layanan yang tampak besar di awal sebenarnya:

• menghindarkan biaya kesehatan publik,

• mencegah kerusakan lingkungan yang memerlukan biaya pemulihan jauh lebih tinggi,

• serta membuka nilai ekonomi baru melalui daur ulang, bioenergi, dan green jobs.

Dengan sudut pandang ini, pembiayaan persampahan berpindah dari paradigma service cost menuju public investment for risk prevention.

5.2 Cost of Inaction sebagai “Biaya Tersembunyi” Pembangunan

Ketika sistem gagal, pemerintah sebenarnya tetap membayar, hanya saja melalui bentuk lain:

• beban rumah sakit dan kesehatan masyarakat,

• kerugian banjir, bau, dan penurunan kualitas lingkungan,

• hilangnya produktivitas ekonomi dan nilai kawasan.

Biaya ini jarang tercatat dalam anggaran sektor lingkungan, tetapi nyata dan berlapis. Karena itu, inaction bukanlah pilihan murah — ia adalah pilihan paling mahal dalam jangka panjang.

5.3 Kunci Kinerja: Kesesuaian antara Tarif, Layanan, dan Kepercayaan Publik

Sintesis kebijakan yang penting:

• tarif perlu proporsional dengan kualitas layanan,

• dana publik diarahkan untuk fungsi universal dan koreksi ketimpangan,

• mekanisme transparansi membangun legitimasi sosial pembiayaan.

Di sinilah letak credibility loop: layanan yang baik mendorong kesediaan membayar, dan kesediaan membayar memungkinkan layanan meningkat secara berkelanjutan.

 

6. Penutup — Arah Reformasi Pembiayaan Persampahan: Dari Beban Fiskal ke Instrumen Transformasi Sistem

Secara reflektif, Chapter 5 menegaskan bahwa masa depan pembiayaan persampahan bukan hanya tentang menemukan sumber dana baru, melainkan tentang membangun arsitektur pembiayaan yang adil, stabil, dan berorientasi nilai tambah. Arah reformasi ke depan dapat dirumuskan dalam tiga agenda strategis.

6.1 Mengintegrasikan Pembiayaan dengan Agenda Kesehatan, Iklim, dan Circular Economy

Pembiayaan persampahan perlu diposisikan sebagai:

• instrumen pencegahan risiko kesehatan dan polusi,

• bagian dari strategi penurunan emisi dan pencapaian target iklim,

• sekaligus katalis ekonomi sirkular melalui pasar material daur ulang dan bio-waste.

Dengan integrasi lintas sektor, setiap rupiah pembiayaan menghasilkan manfaat multipel.

6.2 Memperkuat Keadilan dan Keterjangkauan Tanpa Mengorbankan Keberlanjutan Sistem

Kebijakan tarif ke depan harus:

• sensitif terhadap kemampuan bayar kelompok rentan,

• memanfaatkan subsidi selektif dan tarif berjenjang,

• namun tetap menjaga basis cost recovery agar layanan tidak runtuh.

Pendekatan ini menempatkan pembiayaan sebagai kompromi berkeadilan antara kebutuhan fiskal dan hak warga atas layanan dasar.

6.3 Berpindah dari Proyek ke Sistem: Stabilitas Dana sebagai Fondasi Operasi

Reformasi terpenting bagi negara berkembang adalah:

• memastikan pendanaan rutin yang konsisten,

• membangun sistem penagihan dan data pelanggan yang andal,

• serta meningkatkan transparansi biaya dan kinerja.

Ketika pembiayaan bergerak dari pola proyek sementara menuju sistem layanan permanen, sektor persampahan memperoleh daya tahan kelembagaan yang dibutuhkan untuk berkembang.

Kesimpulan akhirnya: pembiayaan persampahan bukanlah pertanyaan “berapa biaya yang harus dibayar”, melainkan “berapa besar risiko yang ingin kita hindari dan nilai apa yang ingin kita bangun”. Dengan menempatkan pembiayaan sebagai instrumen transformasi sosial–lingkungan, pemerintah dapat memutus lingkaran kegagalan layanan dan membawa sistem persampahan menuju trajektori keberlanjutan jangka panjang.

 

 

Daftar Pustaka

1. United Nations Environment Programme (UNEP). Global Waste Management Outlook — Chapter 5: Waste Management Financing. Nairobi: UNEP.

2. Wilson, D. C., Rodic, L., Cowing, M., & Scheinberg, A. Financial Sustainability in Municipal Solid Waste Management: Cost Recovery, Tariffs, and Affordability. Waste Management & Research.

3. OECD. Financing Green Infrastructure and Municipal Services: Policy Tools for Waste and Circular Economy Systems.

4. World Bank. What a Waste 2.0 — Solid Waste Management and the Economics of Service Delivery in Developing Cities.

1. Pendahuluan — Mengapa Governance Menjadi Faktor Penentu Keberhasilan Sistem Persampahan

Selama beberapa dekade, banyak negara memandang pengelolaan sampah terutama sebagai persoalan teknis: membangun armada pengangkut, memperluas TPA, atau menyediakan fasilitas pengolahan. Namun GWMO menunjukkan bahwa di balik keberhasilan atau kegagalan sistem persampahan, terdapat faktor yang lebih mendasar: governance — cara kebijakan dirancang, diimplementasikan, dibiayai, dan diawasi dalam jangka panjang .

Di berbagai negara, dua kota bisa memiliki teknologi pengolahan yang mirip, tetapi menghasilkan kinerja yang sangat berbeda. Perbedaannya bukan pada mesin, melainkan pada kualitas tata kelola:

• kejelasan mandat antar lembaga,

• kepastian hukum dan standar teknis,

• mekanisme pembiayaan yang berkelanjutan,

• keterlibatan publik dan transparansi proses,

• serta kapasitas pengawasan dan penegakan.

Dengan kata lain, governance bukan sekadar kerangka administratif, melainkan infrastruktur kebijakan yang menentukan bagaimana sistem berjalan dari hari ke hari.

GWMO menegaskan bahwa kegagalan tata kelola sering tampak dalam bentuk-bentuk yang akrab: layanan pengumpulan tidak merata, praktik dumping terbuka tetap berlangsung, fasilitas pengolahan mangkrak, dan kebijakan tidak berjalan konsisten. Namun di lapisan yang lebih dalam, persoalan ini terkait dengan ketidaksinkronan antara hukum, kelembagaan, insentif ekonomi, dan perilaku sosial .

Karena itu, pembahasan tentang waste governance mengajak kita bergeser dari pertanyaan “teknologi apa yang dibutuhkan?” menuju pertanyaan yang lebih strategis:

“Sistem kebijakan dan kelembagaan seperti apa yang mampu menjamin layanan persampahan berjalan inklusif, efektif, dan berkelanjutan?”

Pertanyaan inilah yang menjadi titik awal analisis dalam bab ini — melihat governance bukan sebagai pelengkap teknis, tetapi sebagai pilar utama transformasi sektor persampahan.

 

2. Pilar Governance: Kerangka Hukum, Instrumen Ekonomi, dan Dimensi Sosial–Kelembagaan

GWMO memetakan tata kelola persampahan sebagai sistem yang berdiri di atas tiga pilar utama:
(1) instrumen hukum dan regulasi,
(2) instrumen ekonomi dan pembiayaan,
(3) instrumen sosial–kelembagaan dan partisipasi masyarakat.
Ketiganya tidak berdiri sendiri — ia bekerja sebagai satu ekosistem kebijakan .

2.1 Pilar Hukum & Regulasi: Dari Kerangka Nasional ke Standar Operasional Lapangan

Fondasi pertama governance adalah kerangka hukum yang jelas dan dapat ditegakkan. Ini mencakup:

• definisi legal tentang peran pemerintah pusat, daerah, dan operator,

• standar teknis pengelolaan (pengumpulan, transportasi, TPA, pengolahan),

• mekanisme perizinan dan pengawasan,

• serta instrumen penegakan (sanksi, kepatuhan, audit lingkungan).

Negara yang sukses umumnya memiliki hierarki kebijakan yang konsisten — mulai dari undang-undang nasional hingga regulasi turunan di tingkat daerah. Sebaliknya, di banyak negara berkembang, masalah muncul ketika:

• mandat tumpang tindih antar lembaga,

• peraturan tidak operasional di lapangan,

• atau hukum ada di atas kertas namun lemah dalam penegakan.

GWMO menekankan bahwa kualitas regulasi tidak diukur dari banyaknya aturan, melainkan dari kemampuan aturan tersebut membentuk perilaku aktor sistem — pemerintah, swasta, dan masyarakat .

2.2 Pilar Ekonomi & Pembiayaan: Dari Cost Recovery ke Insentif Perubahan Perilaku

Pilar kedua adalah mekanisme ekonomi dan pembiayaan yang berkelanjutan. Sistem persampahan membutuhkan:

• skema tarif atau service fee yang adil dan transparan,

• dukungan anggaran publik,

• serta insentif ekonomi untuk pengurangan dan daur ulang.

GWMO menyoroti bahwa banyak kegagalan layanan terjadi bukan karena ketiadaan teknologi, tetapi karena mekanisme pembiayaan tidak stabil — misalnya tarif tidak mencerminkan biaya layanan, sehingga operator kesulitan mempertahankan kualitas.

Di sisi lain, instrumen ekonomi seperti:

• pay-as-you-throw,

• subsidi terarah,

• Extended Producer Responsibility (EPR),

• dan skema pasar untuk material daur ulang,

dapat mendorong perubahan perilaku hulu-hilir — dari produsen hingga rumah tangga. Dengan demikian, dimensi ekonomi tidak hanya menopang layanan, tetapi juga menggerakkan transisi menuju ekonomi sirkular .

2.3 Pilar Sosial–Kelembagaan: Partisipasi Publik, Transparansi, dan Kapasitas Institusi

Pilar ketiga menyangkut dimensi sosial dan kelembagaan:

• keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pemilahan,

• pengakuan peran sektor informal,

• transparansi informasi dan akuntabilitas layanan,

• kapasitas teknis dan manajerial institusi.

GWMO menekankan bahwa kebijakan yang baik dapat gagal jika tidak didukung legitimasi sosial. Partisipasi bukan hanya sarana komunikasi, tetapi mekanisme membangun rasa memiliki — yang pada akhirnya menentukan keberlanjutan kepatuhan.

Dengan kata lain, governance yang kuat tidak hanya mengatur apa yang harus dilakukan, tetapi membangun mengapa dan bagaimana aktor mau melakukannya.

 

3. Dinamika Implementasi Governance di Negara Berkembang: Antara Ambisi Kebijakan dan Realitas Lapangan

GWMO menegaskan bahwa tantangan terbesar tata kelola persampahan di negara berkembang bukan pada ketiadaan kebijakan, melainkan pada kesenjangan antara desain kebijakan dan kapasitas implementasi. Banyak negara telah memiliki undang-undang, strategi nasional, bahkan roadmap pengurangan dan daur ulang. Namun di lapangan, layanan masih timpang, dumping terbuka terjadi, dan fasilitas pengolahan tidak berfungsi optimal .

3.1 Fragmentasi Kelembagaan dan Tumpang Tindih Mandat

Di beberapa kota, kewenangan pengelolaan sampah terbagi antara:

• dinas lingkungan,

• dinas pekerjaan umum,

• perusahaan daerah,

• serta unit kebersihan tingkat distrik.

Tanpa koordinasi yang jelas, muncul tumpang tindih program, celah akuntabilitas, dan inefisiensi anggaran. GWMO menekankan bahwa tata kelola efektif menuntut:

• pembagian peran berbasis fungsi,

• mekanisme koordinasi permanen,

• serta single point of accountability untuk hasil layanan.

3.2 Kebijakan Ambisius, tetapi Kapasitas Teknis Terbatas

Banyak pemerintah mendorong target ambisius seperti peningkatan daur ulang atau pelarangan TPA terbuka. Namun, keterbatasan:

• tenaga teknis,

• laboratorium pengujian,

• sistem data,

• serta kemampuan procurement dan pengawasan,

membuat kebijakan sulit diterjemahkan menjadi operasi yang konsisten. Di titik ini, governance menuntut bukan hanya reformasi regulasi, tetapi investasi pada kapasitas institusi: pelatihan, standar prosedur, dan manajemen kinerja berbasis indikator.

3.3 Realitas Sektor Informal: Antara Tantangan dan Potensi Sistemik

Di banyak kota berkembang, sektor informal berperan penting dalam:

• pengumpulan material bernilai,

• pemilahan awal,

• dan rantai ekonomi daur ulang.

Namun, mereka sering berada di luar kerangka hukum—tanpa perlindungan sosial, standar keselamatan, atau akses kelembagaan. GWMO menekankan bahwa mengabaikan sektor informal bukan solusi. Sebaliknya, integrasi bertahap melalui:

• pengakuan peran,

• skema kemitraan,

• insentif kelembagaan,

dapat meningkatkan kinerja sistem sekaligus keadilan sosial .

Nilai tambah analitisnya: keberhasilan governance di negara berkembang bergantung pada kemampuan sistem menggabungkan rasionalitas teknokratis dengan realitas sosial-ekonomi kota—bukan menggantikannya secara paksa.

 

4. Risiko Kegagalan Tata Kelola dan Strategi Perbaikan: Dari Paper Policies ke Sistem yang Berfungsi

GWMO mengidentifikasi sejumlah risiko kegagalan governance yang berulang di berbagai negara, sekaligus menawarkan arah perbaikannya.

4.1 Risiko Paper Policies: Kebijakan Ada, Sistem Tidak Berjalan

Kebijakan yang kuat di atas kertas dapat kehilangan daya ketika:

• tidak diikuti pedoman teknis operasional,

• tidak ada pendanaan jangka panjang,

• pengawasan tidak berjalan,

• atau indikator kinerja tidak jelas.

Strategi perbaikannya menekankan keterhubungan antara regulasi, anggaran, dan kinerja: setiap kebijakan harus disertai implementation plan, sumber daya, dan mekanisme evaluasi periodik.

4.2 Risiko Projectization: Sistem Tergantung pada Proyek Sementara

Banyak kota bergantung pada proyek donor atau investasi jangka pendek. Fasilitas berjalan selama proyek aktif, lalu berhenti setelah pembiayaan berakhir. Untuk menghindarinya, GWMO menekankan:

• skema pembiayaan berulang (recurrent funding),

• model layanan berbasis biaya riil,

• serta kepemilikan institusional yang kuat di tingkat lokal.

Dengan demikian, keberlanjutan sistem tidak ditentukan oleh proyek, tetapi oleh tata kelola pembiayaan yang stabil.

4.3 Risiko Korupsi, Konflik Kepentingan, dan Kurangnya Transparansi

Ketertutupan informasi layanan (biaya, kontrak, performa operator) meningkatkan risiko:

• praktik penyalahgunaan anggaran,

• monopoli yang tidak efisien,

• dan rendahnya akuntabilitas publik.

GWMO menyoroti pentingnya:

• transparansi kontraktual,

• publikasi indikator kinerja layanan,

• partisipasi masyarakat dan lembaga independen.

Transparansi di sini bukan sekadar etika, tetapi mekanisme teknis untuk menjaga kualitas sistem.

4.4 Dari Command-and-Control ke Collaborative Governance

Secara reflektif, bab ini menunjukkan pergeseran paradigma: dari tata kelola berbasis perintah dan sanksi menuju governance kolaboratif yang menghubungkan:

• pemerintah,

• sektor swasta,

• komunitas,

• dan sektor informal.

Strategi perbaikan tidak hanya membenahi aturan, tetapi membangun kepercayaan, kapasitas, dan ekosistem insentif agar setiap aktor memiliki alasan rasional untuk berperan dalam keberhasilan sistem.

 

5. Sintesis Kritis: Menyatukan Pilar Hukum, Ekonomi, dan Sosial dalam Satu Ekosistem Governance

Jika ketiga pilar governance — hukum, ekonomi, dan sosial–kelembagaan — dipandang secara terpisah, masing-masing tampak penting tetapi tidak cukup. GWMO menunjukkan bahwa kinerja sistem persampahan hanya akan kuat ketika ketiganya terhubung dalam satu ekosistem kebijakan .

5.1 Keterhubungan Antar-Pilar: Dari Regulasi ke Perubahan Perilaku

• Regulasi yang baik membutuhkan pembiayaan yang memadai agar dapat dijalankan.

• Pembiayaan yang stabil membutuhkan legitimasi publik dan transparansi.

• Partisipasi dan kepercayaan publik membutuhkan aturan yang adil dan dapat ditegakkan.

Dengan kata lain, governance efektif lahir dari saling-menguatkan antar dimensi, bukan dari dominasi satu dimensi atas yang lain.

5.2 Governance sebagai Infrastruktur Tak Kasat Mata

Analisis ini juga menegaskan bahwa governance adalah infrastruktur tak kasat mata. Ia tidak tampak seperti truk, TPA, atau fasilitas pengolahan, namun:

• menentukan kualitas layanan,

• membentuk perilaku aktor sistem,

• dan memengaruhi keberlanjutan pembiayaan.

Negara yang berinvestasi pada tata kelola — data, kapasitas institusi, mekanisme koordinasi, dan transparansi — pada akhirnya mengurangi biaya kegagalan sistem yang sering jauh lebih mahal.

5.3 Perbandingan Tren Global: Dari Waste Services ke Circular Governance

Tren global menunjukkan pergeseran dari paradigma waste services menuju circular governance:

• kebijakan tidak hanya berfokus pada pengumpulan dan pembuangan,

• tetapi juga pada pencegahan, desain produk, dan tanggung jawab produsen,

• serta integrasi dengan agenda iklim, energi, dan kesehatan publik.

Perubahan ini menuntut governance yang lintas sektor, bukan sekadar berbasis institusi lingkungan.

 

6. Penutup — Agenda Transformasi Tata Kelola Persampahan: Dari Kebijakan Parsial ke Sistem yang Tangguh

Dari analisis Chapter 4 GWMO, menjadi jelas bahwa masa depan sektor persampahan tidak ditentukan semata oleh teknologi, melainkan oleh kekuatan tata kelola. Sistem yang tangguh adalah sistem yang mampu:

• menghubungkan regulasi dengan kapasitas implementasi,

• menjamin pembiayaan jangka panjang dan akuntabel,

• serta membangun partisipasi sosial yang bermakna.

Arah transformasi governance ke depan dapat dirumuskan dalam tiga agenda strategis:

1. Penguatan kapasitas institusi & sistem data
   — agar kebijakan berbasis bukti dan kinerja dapat diukur secara transparan.

2. Integrasi instrumen ekonomi dengan tujuan lingkungan & sosial
   — memastikan tarif, insentif, dan skema pembiayaan mendorong pengurangan, daur ulang, dan keadilan layanan.

3. Kollaborative & inclusive governance
   — mengakui peran sektor informal, komunitas, dan sektor swasta sebagai bagian dari solusi, bukan sekadar objek regulasi.

Secara reflektif, tata kelola persampahan yang efektif bukanlah hasil dari satu reformasi besar, melainkan akumulasi kebijakan, praktik, dan kepercayaan yang dibangun secara bertahap. Ketika governance diposisikan sebagai fondasi sistem, sektor persampahan dapat bergerak dari siklus kegagalan menuju trajektori keberlanjutan dan keadilan lingkungan.

 

 

Daftar Pustaka

1. United Nations Environment Programme (UNEP). Global Waste Management Outlook — Chapter 4: Waste Governance. Nairobi: UNEP.

2. Wilson, D. C., Velis, C., & Rodic, L. Integrated Sustainable Waste Management in Developing Countries: Governance, Institutions, and Financing. Waste Management & Research.

3. OECD. Environment Policy Tools and Evaluation: Economic Instruments for Waste and Circular Economy Governance.

4. UN-Habitat. Solid Waste Management in the World’s Cities: Governance and Capacity Challenges in Urban Waste Systems.