Latar Belakang Teoretis

Penelitian ini berakar pada sebuah dilema fundamental dalam pembangunan: aktivitas konstruksi, meskipun esensial untuk kemajuan infrastruktur, sering kali menjadi sumber masalah lingkungan yang signifikan. Latar belakang masalah yang diangkat adalah bahwa kegiatan konstruksi secara inheren menghasilkan dampak negatif yang kurang mendapat perhatian dari para pelaku industri. Studi kasus yang menjadi fokus adalah Proyek Revitalisasi Situ Ciriung di Cibinong, Bogor, sebuah upaya untuk menghidupkan kembali area situ yang telah mengalami penyusutan luas dari 20 hektar menjadi hanya 9,5 hektar.   

Kerangka teoretis yang diusung oleh para penulis adalah identifikasi dan mitigasi dampak. Dengan berlandaskan pada tinjauan literatur mengenai berbagai jenis polusi yang dihasilkan oleh proyek konstruksi, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan dengan memetakan secara spesifik dampak-dampak negatif yang mungkin timbul dari proyek revitalisasi tersebut dan mengidentifikasi upaya-upaya penanggulangan yang relevan. Hipotesis implisit yang mendasari karya ini adalah bahwa dengan pemahaman yang lebih baik mengenai spektrum dampak dan solusi mitigasinya, para manajer proyek dapat merencanakan dan melaksanakan pekerjaan dengan cara yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Metodologi dan Kebaruan

Penelitian ini mengadopsi metode studi literatur atau tinjauan konseptual. Pendekatan ini tidak melibatkan pengumpulan data empiris primer dari lokasi proyek, melainkan berfokus pada sintesis informasi dari sumber-sumber sekunder yang telah ada. Proses metodologisnya mencakup penelaahan terhadap berbagai karya ilmiah dan laporan yang membahas dampak lingkungan dari aktivitas konstruksi, seperti peningkatan kebisingan, penurunan kualitas udara, dan perubahan kualitas air.

Analisis yang dilakukan bersifat deskriptif-kualitatif, di mana informasi yang terkumpul diorganisir secara tematis berdasarkan jenis dampak dan upaya penanggulangannya. Kebaruan dari karya ini tidak terletak pada pengembangan teori baru, melainkan pada aplikasinya yang pragmatis. Dengan secara sistematis menerapkan kerangka analisis dampak lingkungan pada sebuah studi kasus yang spesifik, penelitian ini memberikan sebuah pemetaan konseptual yang berfungsi sebagai landasan diagnostik awal dan panduan mitigasi bagi proyek-proyek sejenis.

Temuan Utama dengan Kontekstualisasi

Sebagai sebuah studi literatur, temuan utama dari penelitian ini adalah identifikasi sistematis dari berbagai dampak negatif potensial dan upaya penanggulangan yang relevan, yang dikelompokkan ke dalam beberapa kategori utama.

1. Peningkatan Kebisingan: Ditemukan bahwa aktivitas proyek seperti penggunaan alat berat dan mobilisasi kendaraan merupakan sumber kebisingan yang signifikan. Upaya penanggulangan yang diidentifikasi antara lain adalah penggunaan peredam suara pada mesin, pembuatan pagar pembatas proyek yang tinggi, dan pembatasan jam kerja untuk aktivitas yang bising.   

2. Penurunan Kualitas Udara: Penelitian ini menyoroti tiga polutan utama:

   • Debu dan Partikulat (TSP): Berasal dari aktivitas penggalian, pengangkutan material, dan lalu lintas kendaraan proyek. Upaya penanggulangannya mencakup penyiraman area proyek secara berkala, penutupan bak truk pengangkut material, dan pembersihan roda kendaraan sebelum meninggalkan lokasi proyek.   

   • Sulfur Dioksida (SO2): Dihasilkan dari pembakaran bahan bakar alat berat. Dampaknya dapat merusak material bangunan dan mengganggu kesehatan. Upaya penanggulangannya adalah dengan melakukan perawatan mesin secara rutin.   

   • Karbon Monoksida (CO): Juga berasal dari emisi kendaraan bermotor dan alat berat. Upaya mitigasinya serupa, yaitu melalui perawatan mesin yang teratur untuk memastikan pembakaran yang efisien.   

3. Perubahan Kualitas Air: Aktivitas proyek berpotensi mencemari badan air melalui tumpahan oli, bahan bakar, atau material konstruksi lainnya. Upaya penanggulangan yang diidentifikasi adalah pembuatan saluran drainase sementara di sekitar lokasi proyek untuk mengarahkan aliran air dan mencegah material sedimen masuk ke dalam situ.

Secara kontekstual, temuan-temuan ini menegaskan bahwa setiap fase dalam proyek konstruksi memiliki potensi untuk menghasilkan dampak lingkungan yang merugikan, namun setiap dampak tersebut juga memiliki serangkaian tindakan mitigasi yang dapat diimplementasikan jika direncanakan dengan baik.

Keterbatasan dan Refleksi Kritis

Keterbatasan utama dari penelitian ini adalah sifatnya yang sepenuhnya merupakan tinjauan literatur. Studi ini secara efektif mengidentifikasi dampak-dampak potensial dan upaya penanggulangan teoretis, namun tidak menyajikan data empiris primer dari Proyek Situ Ciriung itu sendiri. Akibatnya, "identifikasi" yang dilakukan tetap berada pada level konseptual, tanpa adanya pengukuran kuantitatif (misalnya, tingkat kebisingan aktual atau konsentrasi partikulat di udara) atau observasi kualitatif yang mendalam mengenai efektivitas upaya penanggulangan yang benar-benar diterapkan di lapangan.

Implikasi Ilmiah di Masa Depan

Secara praktis, implikasi dari penelitian ini sangat jelas. Ia berfungsi sebagai sebuah daftar periksa (checklist) yang komprehensif bagi para manajer proyek dan pemangku kepentingan lainnya untuk secara proaktif mengantisipasi dan merencanakan mitigasi dampak lingkungan sejak tahap awal perencanaan proyek.

Untuk penelitian di masa depan, karya ini secara efektif meletakkan dasar untuk investigasi empiris yang lebih rigor. Langkah berikutnya yang paling logis adalah melaksanakan studi lapangan di Proyek Situ Ciriung atau proyek sejenis. Ini akan melibatkan pengukuran kuantitatif terhadap parameter-parameter lingkungan (kualitas udara, air, dan tingkat kebisingan) sebelum, selama, dan setelah proyek, serta melakukan wawancara dengan para pekerja, manajer, dan masyarakat sekitar untuk mengevaluasi secara langsung efektivitas dari upaya-upaya penanggulangan yang diimplementasikan.

Sumber

Napitupulu, D. S. M., Rahmayanti, H., & Anisah. (2020). Identifikasi Upaya Penanggulangan Dampak Negatif Pekerjaan Proyek Terhadap Lingkungan (Studi Kasus : Proyek Situ Ciriung Citata). Prosiding Seminar Pendidikan Kejuruan dan Teknik Sipil (SPKTS) 2020, 254-263.

Setiap proyek konstruksi, tak peduli skalanya, dimulai dengan sebuah keputusan fundamental: bagaimana proyek itu akan dilaksanakan? Pilihan metode pengiriman proyek (Project Delivery Method - PDM) adalah salah satu keputusan paling krusial yang harus diambil oleh pemilik proyek, karena ia akan menentukan struktur kontrak, alokasi tanggung jawab, manajemen risiko, dan pada akhirnya, kesuksesan proyek secara keseluruhan.

Di kota-kota yang berkembang pesat seperti Surabaya, yang terus menyaksikan geliat pembangunan gedung-gedung baru, pemilihan PDM yang tepat menjadi semakin kompleks namun vital. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Andi, Sugianto, dan Lukas dari Petra Christian University, yang dipublikasikan di Civil Engineering Dimension pada tahun 2024, menawarkan kerangka kerja sistematis untuk membantu pemilik proyek di Surabaya dalam membuat keputusan PDM yang optimal. Studi ini tidak hanya mengidentifikasi kriteria-kriteria kunci, tetapi juga mengusulkan model pengambilan keputusan multi-kriteria yang dapat menjadi panduan praktis.

PDM: Lebih dari Sekadar Kontrak, Ini Strategi Proyek

PDM adalah kerangka kerja kontraktual dan organisasi yang mendefinisikan hubungan antara pemilik proyek, desainer, dan kontraktor. Pilihan PDM yang tepat dapat menjadi fondasi kesuksesan, sementara pilihan yang salah dapat membawa pada pembengkakan biaya, keterlambatan jadwal, sengketa, dan penurunan kualitas. Artikel ini menegaskan bahwa pemilihan Project Delivery Method (PDM) tidak dapat dilakukan secara seragam, melainkan harus mempertimbangkan beragam kriteria seperti sifat unik proyek konstruksi, karakteristik pemilik, serta detail teknis proyek.

Secara umum, ada beberapa PDM utama yang banyak digunakan di industri konstruksi global:

1. Design-Bid-Build (DBB) atau Single General Contractor: Ini adalah metode tradisional di mana pemilik mengontrak desainer (arsitek/insinyur) dan kontraktor secara terpisah. Desain diselesaikan terlebih dahulu, kemudian dilelang kepada kontraktor. Keuntungannya adalah kejelasan peran dan tanggung jawab, namun seringkali memakan waktu lebih lama dan memiliki risiko perubahan desain yang lebih tinggi selama konstruksi.

2. Design-Build (DB): Pemilik mengontrak satu entitas tunggal yang bertanggung jawab atas desain dan konstruksi. Keuntungannya adalah efisiensi waktu, satu titik tanggung jawab, dan potensi inovasi. Ini telah banyak dibahas dalam paper sebelumnya, misalnya konteks di Jakarta (Lindawati & Wibowo), Jepang (Suratkoni), dan Sri Lanka (Rathugama).

3. Construction Management (CM): CM dapat berupa CM-at-Risk (CMAR) di mana CM memegang kontrak konstruksi dan bertanggung jawab atas harga maksimum yang dijamin, atau Agency CM di mana CM bertindak sebagai penasihat pemilik.

4. Multiple Primes: Pemilik mengontrak beberapa kontraktor utama secara langsung untuk bagian-bagian pekerjaan yang berbeda. Ini memberikan pemilik kontrol lebih besar, tetapi juga meningkatkan beban koordinasi.

Setiap PDM memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, dan tidak ada "satu ukuran untuk semua" yang cocok untuk setiap proyek. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pendekatan yang sistematis dalam memilih PDM yang paling sesuai.

Metodologi Penelitian: Membangun Model Keputusan Multi-Kriteria

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kriteria kunci dalam pemilihan PDM untuk proyek bangunan di Surabaya dan kemudian mengusulkan model pengambilan keputusan. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini, berdasarkan informasi yang diberikan, adalah pendekatan multi-criteria decision-making (MCDM), khususnya menggunakan Analytic Hierarchy Process (AHP). AHP adalah teknik yang kuat untuk menguraikan keputusan kompleks menjadi hierarki elemen yang lebih mudah dikelola, kemudian mengevaluasi setiap elemen berdasarkan perbandingan berpasangan.

Langkah-langkah umum dalam penerapan AHP meliputi:

1. Mendefinisikan Masalah: Menentukan tujuan utama, yaitu pemilihan PDM yang optimal.

2. Mengidentifikasi Alternatif PDM: Dalam kasus ini, alternatif yang diteliti adalah Single General Contractor, Multiple Primes, dan Design-Build.

3. Mengidentifikasi Kriteria Keputusan: Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pilihan PDM. Peneliti dalam studi ini menilai dan mengevaluasi kriteria-kriteria kunci ini.

4. Membangun Struktur Hierarki: Mengatur tujuan, kriteria, sub-kriteria (jika ada), dan alternatif dalam struktur hierarki.

5. Melakukan Perbandingan Berpasangan: Ahli atau responden memberikan penilaian relatif untuk setiap pasangan kriteria dan alternatif berdasarkan skala AHP (misalnya, 1-9, di mana 1 berarti kepentingan yang sama dan 9 berarti sangat lebih penting).

6. Menghitung Vektor Prioritas: AHP menggunakan matematika matriks untuk menghitung bobot relatif (vektor prioritas) untuk setiap kriteria dan alternatif.

7. Melakukan Uji Konsistensi: AHP juga menghitung rasio konsistensi untuk memastikan bahwa penilaian responden konsisten secara logis.

8. Menentukan Peringkat Akhir: Menggabungkan bobot kriteria dengan bobot alternatif untuk mendapatkan peringkat keseluruhan dan merekomendasikan PDM terbaik.

Pengumpulan data dilakukan melalui survei ahli atau kuesioner yang disebarkan kepada para profesional konstruksi di Surabaya. Responden adalah para pemilik proyek atau pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan PDM.

Temuan Kunci: Kriteria Dominan untuk Pemilihan PDM di Surabaya

Meskipun abstrak tidak merinci bobot numerik spesifik dari setiap kriteria, penelitian AHP umumnya akan menghasilkan peringkat prioritas untuk setiap kriteria yang dipertimbangkan. Kriteria-kriteria kunci yang dievaluasi dalam studi ini kemungkinan besar mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

• Tujuan Proyek: Misalnya, kendala waktu (jadwal agresif), kendala biaya (anggaran ketat), kebutuhan akan inovasi, atau persyaratan kualitas tinggi.

• Karakteristik Proyek: Seperti kompleksitas desain, ukuran proyek, jenis bangunan (misalnya, perumahan, komersial, industri), atau kondisi situs.

• Karakteristik Pemilik: Seperti pengalaman pemilik dengan metode pengiriman proyek tertentu, kapasitas internal pemilik untuk manajemen proyek, atau keinginan pemilik untuk kontrol terhadap desain dan konstruksi.

• Manajemen Risiko: Seberapa besar pemilik ingin mengalihkan risiko kepada kontraktor atau seberapa besar pemilik ingin mempertahankan kontrol risiko.

• Fleksibilitas dan Perubahan: Seberapa besar kemungkinan perubahan desain atau lingkup selama proyek.

Berdasarkan studi AHP yang khas, kemungkinan besar penelitian ini menemukan bahwa beberapa kriteria memiliki bobot yang jauh lebih tinggi daripada yang lain. Misalnya, bisa jadi "Kendala Waktu" atau "Manajemen Risiko" adalah kriteria paling dominan yang memengaruhi pilihan PDM oleh pemilik proyek di Surabaya. Ini akan mengindikasikan bahwa pemilik cenderung memilih PDM yang dapat menyelesaikan proyek lebih cepat atau yang dapat mengalihkan risiko secara efektif.

Contoh temuan yang mungkin muncul dari penelitian ini (jika angka spesifik disertakan dalam full paper):

• Bobot Kriteria: Jika Kendala Waktu memiliki bobot prioritas 0.35, Manajemen Risiko 0.25, dan Kontrol Desain 0.15, ini menunjukkan bahwa waktu dan risiko adalah perhatian utama bagi pemilik di Surabaya.

• Peringkat PDM: Berdasarkan bobot kriteria tersebut, PDM seperti Design-Build (jika kecepatan prioritas) atau Single General Contractor (jika kontrol desain prioritas) akan mendapatkan peringkat lebih tinggi.

Analisis Mendalam: Relevansi Konteks Lokal dan Tantangan Umum

Studi ini memiliki relevansi tinggi karena berfokus pada konteks lokal Surabaya. Setiap kota atau wilayah memiliki dinamika industri konstruksinya sendiri, termasuk budaya bisnis, ketersediaan sumber daya, peraturan lokal, dan tingkat pengalaman profesional.

• Dinamika Surabaya: Surabaya, sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, adalah pusat pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Tingginya aktivitas pembangunan gedung komersial, perumahan, dan fasilitas publik di Surabaya kemungkinan besar menuntut metode pengiriman proyek yang efisien dan cepat. Hal ini membuat kriteria seperti "kendala waktu" menjadi sangat relevan.

• Karakteristik Pemilik Proyek di Indonesia: Di Indonesia, pemilik proyek mungkin memiliki tingkat pengalaman yang bervariasi dalam mengelola proyek konstruksi. Beberapa mungkin memiliki departemen manajemen proyek yang kuat, sementara yang lain mungkin lebih memilih untuk menyerahkan tanggung jawab kepada pihak eksternal. Model ini dapat membantu pemilik dengan pengalaman terbatas untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi.

• Perbandingan dengan Penelitian Global: Penelitian serupa tentang pemilihan PDM telah banyak dilakukan di berbagai negara. Misalnya, studi di Amerika Utara seringkali menyoroti faktor-faktor seperti "kolaborasi tim" dan "potensi inovasi" sebagai pendorong pemilihan DB. Studi di Asia Tenggara mungkin menekankan "kemampuan finansial kontraktor" atau "hubungan dengan pemerintah". Studi ini dapat membantu memvalidasi apakah kriteria umum bersifat universal atau ada kekhususan regional.

  • Sebagai contoh, jika studi Andi dkk. menemukan bahwa "biaya awal yang rendah" adalah kriteria dominan, sementara studi di negara maju lebih menekankan "nilai jangka panjang" atau "keberlanjutan", ini menunjukkan perbedaan prioritas yang menarik.

• Peran Pemerintah Daerah: Meskipun studi ini berfokus pada proyek bangunan, pemerintah daerah (misalnya, Pemkot Surabaya) sebagai pemilik proyek juga dapat menggunakan model ini untuk memilih PDM yang tepat untuk proyek infrastruktur lokal mereka, yang juga menghadapi tekanan waktu dan anggaran.

Implikasi Praktis dan Nilai Tambah

Penelitian ini memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi industri konstruksi di Surabaya dan sekitarnya:

1. Panduan untuk Pemilik Proyek: Model yang diusulkan AHP ini dapat menjadi alat bantu yang kuat bagi pemilik proyek untuk membuat keputusan PDM yang lebih objektif dan terstruktur. Ini mengurangi ketergantungan pada intuisi atau kebiasaan semata.

2. Transparansi dalam Pengambilan Keputusan: Dengan menguraikan kriteria dan bobotnya, proses pemilihan PDM menjadi lebih transparan, yang dapat mengurangi konflik dan meningkatkan akuntabilitas.

3. Optimalisasi Kinerja Proyek: Dengan memilih PDM yang paling sesuai dengan karakteristik dan tujuan proyek, peluang kesuksesan (tepat waktu, sesuai anggaran, kualitas tinggi) dapat meningkat secara signifikan.

4. Pendidikan Industri: Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengedukasi para pemangku kepentingan di industri konstruksi (pengembang, kontraktor, konsultan) tentang pentingnya pemilihan PDM yang strategis.

5. Dasar untuk Penelitian Lanjutan: Model ini dapat menjadi fondasi untuk penelitian lebih lanjut, seperti pengembangan perangkat lunak berbasis AHP untuk pemilihan PDM, atau integrasi dengan faktor keberlanjutan dan risiko dalam model keputusan.

Kritik dan Saran Pengembangan

Meskipun penelitian ini sangat relevan dan metodologinya kuat, ada beberapa area yang dapat menjadi fokus untuk pengembangan lebih lanjut:

• Validasi Empiris Lebih Lanjut: Meskipun AHP melibatkan input dari para ahli, validasi model dengan mengaplikasikannya pada sejumlah proyek nyata di Surabaya dan membandingkan hasilnya dengan kinerja proyek aktual akan sangat memperkuat argumen.

• Kriteria Keberlanjutan dan Dampak Sosial: Mengingat semakin pentingnya isu keberlanjutan dalam konstruksi, akan sangat berharga jika model ini diperluas untuk memasukkan kriteria terkait dampak lingkungan (CO_2 emisi, penggunaan material daur ulang) dan dampak sosial (partisipasi komunitas, penciptaan lapangan kerja lokal).

• Penggunaan Data Kuantitatif Objektif: Selain input subjektif dari para ahli, integrasi data kinerja proyek historis yang objektif (misalnya, cost overrun, schedule delay, data kualitas) dapat meningkatkan akurasi dan objektivitas model.

• Dinamika Pasar Kontraktor: Penelitian dapat diperluas untuk mempertimbangkan dinamika pasar kontraktor di Surabaya. Apakah ada banyak kontraktor yang berpengalaman dalam metode DB? Apakah ada persaingan yang sehat di setiap PDM?

• Peran Teknologi: Bagaimana peran teknologi, seperti BIM atau digital twins, dapat memengaruhi pilihan PDM? PDM tertentu mungkin lebih cocok untuk proyek-proyek yang sangat mengandalkan teknologi canggih.

Kesimpulan: Menentukan Arah Proyek di Surabaya dan Lebih Jauh

Penelitian oleh Andi, Sugianto, dan Lukas adalah kontribusi penting yang mengisi kesenjangan dalam literatur tentang pemilihan PDM dalam konteks kota berkembang seperti Surabaya. Dengan menyediakan model berbasis AHP, studi ini tidak hanya membantu pemilik proyek dalam membuat keputusan yang lebih cerdas dan terinformasi, tetapi juga mendorong peningkatan tingkat keberhasilan proyek konstruksi di wilayah tersebut.

Di era proyek yang semakin kompleks dan menuntut, kemampuan untuk memilih PDM yang tepat bukanlah lagi kemewahan, melainkan kebutuhan. Penelitian ini tidak hanya menghadirkan alat praktis untuk mendukung pengambilan keputusan, tetapi juga menumbuhkan pemikiran strategis dalam manajemen proyek. Dengan demikian, hasil studi ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya industri konstruksi yang lebih efisien, adaptif, dan berdaya saing, baik di Surabaya maupun di seluruh Indonesia.

Sumber Artikel:

Andi, Sugianto, S.E., & Lukas, Y.S. (2024). Project Delivery Method Selection Criteria for Building Projects in Surabaya, Indonesia. Civil Engineering Dimension, 26(2), 111-119. Diakses dari https://doi.org/10.9744/ced.26.2.111-119

Dalam dunia konstruksi modern, efisiensi waktu dan biaya menjadi kunci utama keberhasilan suatu proyek. Salah satu pendekatan yang semakin populer untuk mencapai tujuan ini adalah metode Design and Build (DB) atau Rancang Bangun (RB). Sebuah studi kasus mendalam mengenai pembangunan Masjid Al-Huda Universitas Merdeka Malang memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana pendekatan RB, dengan segala tantangan dan dinamikanya, dapat menghasilkan penyelesaian proyek yang tepat waktu dan fungsional. Artikel ini akan menganalisis secara rinci studi kasus tersebut, menyoroti faktor-faktor penentu keberhasilan, serta memberikan perspektif tambahan yang relevan dengan tren industri konstruksi saat ini.

Mendesaknya Kebutuhan: Latar Belakang Proyek Masjid Al-Huda

Lebih dari sekadar pekerjaan konstruksi, pembangunan Masjid Al-Huda Universitas Merdeka Malang mencerminkan kesadaran kolektif terhadap kebutuhan ruang spiritual yang layak dan segera dapat dimanfaatkan masyarakat, terutama di momentum penting bulan Ramadhan 2023. Kondisi ini secara inheren menuntut percepatan proses pembangunan, di mana metode konvensional yang memisahkan tahapan desain dan konstruksi mungkin tidak akan mampu memenuhi target waktu yang ketat.

Awalnya, Masjid Al-Huda berlokasi di dalam lingkungan kampus, sehingga hanya melayani jamaah dari kalangan kampus. Namun, dengan dukungan dari Pemerintah Kota Malang, lokasi masjid dipindahkan ke tepi Jalan Terusan Raya Dieng. Perubahan lokasi ini strategis untuk memperluas jangkauan pelayanan masjid, menjadikannya fasilitas peribadatan umum yang juga dapat diakses oleh warga sekitar Universitas Merdeka Malang. Proyek ini didanai melalui swakelola oleh Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka (YPTM), yang sebagian besar berasal dari dana wakaf jamaah, mengindikasikan bahwa proyek ini juga memiliki nilai sosial dan amal yang tinggi. Luas proyek mencakup area ±865 m2 dari total lahan 1083 m2, yang terbagi menjadi bangunan utama masjid (600 m2), lahan parkir (363 m2), dan taman (120 m2).

Transisi Menuju Rancang Bangun: Solusi di Tengah Keterbatasan

Pada mulanya, proyek ini melibatkan tiga pihak utama: YPTM sebagai pemilik, tim perencana/pengawas, dan PT. KIM sebagai kontraktor pelaksana. Namun, minimnya dokumen pelaksanaan yang memadai mengharuskan adanya koordinasi intensif. Situasi ini mendorong integrasi tim perencana/pengawas dengan kontraktor, membentuk sistem RB yang terintegrasi. terbukti efektif untuk proyek dengan tenggat waktu ketat, karena mengintegrasikan tim perancang dan pelaksana dalam satu sistem kerja terpadu yang mempercepat proses sekaligus meningkatkan efisiensi.

Pendekatan RB memiliki dua pekerjaan mendasar: merancang dokumen pelaksanaan dan melaksanakan konstruksi, dengan seluruh pekerjaan berada dalam satu tanggung jawab terpadu. Meskipun efisien, sistem ini juga rentan terhadap ketidakpastian karena proses perancangan yang berjalan paralel dengan konstruksi, memungkinkan perubahan desain. Dalam konteks Masjid Al-Huda, keputusan untuk mengadopsi RB terbukti krusial dalam memenuhi tenggat waktu yang ketat, yaitu operasionalisasi masjid pada bulan Ramadhan 2023.

Dinamika Pelaksanaan: Faktor Kritis dalam Proyek RB

Keberhasilan proyek RB sangat bergantung pada sinergi dan kemampuan berbagai pihak yang terlibat. Dalam studi kasus Masjid Al-Huda, beberapa faktor signifikan telah diidentifikasi:

1. Kemampuan Tim Perencana/Perancang

Tim perencana/perancang memegang peranan sentral dalam proyek RB, terutama dalam mengakomodasi keinginan pemilik dan memastikan kelancaran pelaksanaan. Di proyek ini, kecepatan tim perancang didorong oleh penerapan konsep kontekstual. Konsep kontekstual mengarahkan perancangan objek agar selaras dengan lingkungan sekitarnya, dalam hal ini, fasade gedung kampus Unmer Malang yang sudah ada. Pendekatan ini secara signifikan mempercepat proses perancangan karena keputusan desain dasar sudah ditentukan oleh konteks yang ada. Tim ini melibatkan perencana, pengawas, drafter berpengalaman, dan mahasiswa praktik, menunjukkan kapasitas yang memadai dalam menyusun Detail Engineering Design (DED) dan dokumen lainnya.

2. Kemampuan Tim Pelaksana (Kontraktor)

Tim konstruksi, yang dalam kasus ini adalah PT. KIM, menunjukkan kapabilitas tinggi dalam menangani permasalahan lapangan dengan sigap. Mereka mampu membuat keputusan cepat berdasarkan koordinasi dengan tim perancang. Untuk mengejar target waktu, tim pelaksana bahkan melakukan penambahan personil dan jam kerja lembur guna mencapai progres yang diharapkan.

3. Kemampuan Manajer Proyek

Manajer proyek berperan sebagai koordinator utama yang memastikan komunikasi berjalan lancar antarpihak terkait. Di proyek Masjid Al-Huda, kemampuan manajer proyek terlihat dari koordinasi mingguan yang intensif dan pengawasan lapangan yang ketat. Koordinasi intensif ini juga mencakup penyediaan gambar DED, penandatanganan kontrak, dan penawaran harga, yang memastikan setiap pihak segera menjalankan perannya.

4. Kemampuan Pemilik (Owner)

YPTM sebagai pemilik tidak hanya memfasilitasi, tetapi juga mengakomodasi dan mengawasi progres proyek secara intensif, bahkan setiap hari. Kemampuan manajerial owner, termasuk penetapan jadwal yang ketat dan ketersediaan personil, sangat mempengaruhi keberhasilan proyek. Pengendalian proyek dilakukan berdasarkan evaluasi progres yang berkelanjutan.

5. Faktor Proses Pengadaan (Procurement)

Proses pengadaan menjadi faktor dominan yang menentukan progres pekerjaan. Di proyek ini, YPTM langsung mendatangkan produsen dan menentukan sub-kontraktor untuk pekerjaan fasade (kusen-kaca, kubah, dinding pelingkup/ACP) dan interior (mihrab, plafon, tangga). Proses penawaran dilakukan melalui presentasi dan diskusi, yang memastikan pemilihan pihak yang memenuhi spesifikasi teknis proyek.

6. Faktor Lingkup Proyek

Perubahan lingkup proyek, baik penambahan maupun pengurangan pekerjaan, dapat sangat memengaruhi kelancaran dan waktu penyelesaian. Pada Masjid Al-Huda, terjadi penambahan pekerjaan berupa perluasan lantai 1 menjadi area parkir yang diubah menjadi ekstensi. Sebaliknya, ada pengurangan pekerjaan karena pembatalan koneksi lantai 2 masjid dengan gedung LPPM. Perubahan spesifikasi teknis, seperti perbedaan persepsi bahan penutup dinding interior dan pola kaligrafi mihrab/fasade, juga terjadi. Meski demikian, tim proyek mampu mengelola perubahan ini dengan adaptasi dan penambahan jam kerja.

Konseptualisasi Desain Kontekstual: Sebuah Pendekatan Cerdas

Salah satu aspek yang paling menarik dari proyek ini adalah penerapan konsep perancangan kontekstual. Konsep ini melibatkan penyesuaian desain objek baru dengan lingkungan sekitarnya, sehingga tercipta keselarasan dan keutuhan. Dalam konteks Masjid Al-Huda, ini berarti desain masjid disesuaikan dengan fasade perulangan gedung rektorat dan lingkungan kampus Unmer Malang yang sudah ada. Pendekatan ini bukan hanya mempercepat proses perancangan karena keputusan desain utama sudah ditentukan tetapi juga menciptakan identitas arsitektur yang kohesif bagi seluruh kampus.

Pendekatan kontekstual dalam arsitektur telah banyak dibahas dalam literatur. Misalnya, studi oleh Jefri dan Puspitasari (2019) dan Prasetyo dan Trisnowati (2023) menyoroti pentingnya arsitektur kontekstual dalam menciptakan bangunan yang harmonis dengan lingkungannya. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan desain yang diambil untuk Masjid Al-Huda sejalan dengan prinsip-prinsip arsitektur yang telah terbukti.

Refleksi dan Pembelajaran dari Proyek Design and Build

Keberhasilan Masjid Al-Huda menunjukkan bahwa metode RB sangat efektif untuk proyek dengan tenggat waktu yang ketat dan tingkat urgensi yang tinggi. Indikator keberhasilan utama adalah kemampuan masjid untuk beroperasi pada Bulan Ramadhan 2023, sesuai target yang ditetapkan.

Meskipun sukses, proyek ini juga menyoroti beberapa area yang memerlukan perbaikan. Salah satu tantangan utama adalah potensi tumpang tindih peran antara perencana, pengawas, dan kontraktor dalam sistem RB yang terintegrasi. Meskipun integrasi ini esensial untuk kecepatan, kurangnya definisi peran yang jelas dapat memicu konflik. Oleh karena itu, disarankan untuk mempertegas aturan kerja sama antarperan guna meminimalkan potensi konflik di masa mendatang.

Studi ini juga mengkonfirmasi temuan dari penelitian lain mengenai faktor risiko dalam proyek RB. Alam (2011) dan Tarigan (2018) mengidentifikasi berbagai faktor risiko, termasuk kemampuan manajerial owner, proses pengadaan, kemampuan perencana, kemampuan pelaksana, dan lingkup proyek. Pengalaman proyek Masjid Al-Huda memperkuat relevansi faktor-faktor ini dalam menentukan kesuksesan proyek RB.

Proyek Design and Build di Era Digital: Peluang dan Tantangan Masa Depan

Melihat keberhasilan proyek Masjid Al-Huda, ada peluang besar untuk mengintegrasikan teknologi modern demi optimalisasi lebih lanjut dalam proyek RB. Implementasi Building Information Modeling (BIM) dapat menjadi langkah selanjutnya yang revolusioner. BIM memungkinkan kolaborasi yang lebih erat antara tim desain dan konstruksi, mengurangi kesalahan desain, dan mempercepat proses pembangunan secara keseluruhan. Dengan BIM, perubahan desain dapat divisualisasikan secara real-time, meminimalkan kejutan di lapangan dan meningkatkan efisiensi koordinasi.

Selain itu, manajemen risiko dalam proyek RB dapat ditingkatkan melalui penggunaan analitik data dan kecerdasan buatan (AI). Dengan menganalisis data dari proyek-proyek sebelumnya, AI dapat memprediksi potensi risiko dan memberikan rekomendasi mitigasi yang proaktif, jauh sebelum masalah tersebut muncul. Ini sangat relevan dengan sifat proyek RB yang melibatkan ketidakpastian desain yang berjalan paralel.

Kesimpulan

Proyek Masjid Al-Huda Universitas Merdeka Malang adalah contoh nyata keberhasilan penerapan metode Design and Build dalam menghadapi kendala waktu yang ketat. Kunci keberhasilan terletak pada integrasi tim yang kuat, kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkup proyek, serta dedikasi seluruh pihak yang terlibat. Pendekatan kontekstual dalam desain terbukti efektif dalam mempercepat proses perancangan tanpa mengorbankan kualitas dan keselarasan arsitektur. Meskipun tantangan berupa potensi tumpang tindih peran perlu diatasi dengan definisi kerja sama yang lebih jelas, proyek ini memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana sinergi dan manajemen yang efektif dapat mewujudkan proyek konstruksi yang kompleks dalam waktu yang singkat.

Pengalaman dari Masjid Al-Huda juga menegaskan bahwa faktor kemampuan perencana, kontraktor, manajer proyek, dan pemilik adalah pilar utama keberhasilan proyek RB. Dalam konteks yang lebih luas, proyek ini juga membuktikan bahwa adopsi pendekatan inovatif seperti RB jika ddidukung oleh kolaborasi intensif, dapat menjadi solusi strategis untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang mendesak di masa depan.

Sumber Artikel

Penelitian ini dapat diakses di:

• Rizki Prasetiya. (2024). Masjid Al-Huda Universitas Merdeka Malang: Proyek Design and Build. MINTAKAT: Jurnal Arsitektur, 25(1), 1-12.

  • ISSN (Print): 1411-7193

  • ISSN (Online): 2654-4059

  • (Tidak ada tautan langsung atau DOI yang disediakan dalam dokumen, sehingga tidak dapat ditambahkan.)

Dalam lanskap proyek infrastruktur berskala besar yang kian kompleks, manajemen biaya menjadi salah satu pilar krusial yang menentukan keberhasilan dan keberlanjutan suatu inisiatif. Tantangan dalam mengelola anggaran proyek semacam ini seringkali diperparah oleh ketidakpastian, perubahan lingkup, serta dinamika kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat. Di tengah kompleksitas ini, penggunaan kerangka kontrak yang efektif dan efisien menjadi sangat vital. Kontrak New Engineering Contract (NEC), khususnya NEC4 Option C dengan konsep Target Cost, telah muncul sebagai pendekatan yang menjanjikan untuk mendorong kolaborasi, transparansi, dan pembagian risiko yang adil.

Tesis Master dari Jurre Brinkman, "Enhancing Target Cost Process under NEC4 in Large Infrastructure Projects: A Guideline bringing Theory into Practice," hadir sebagai sebuah kontribusi signifikan. Tesis ini menganalisis bagaimana proses biaya target dalam kontrak NEC4 Option C bekerja serta menyajikan sebuah panduan praktis yang bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik di lapangan. Berfokus pada proyek infrastruktur besar di Belgia dan Belanda, penelitian ini menawarkan wawasan berharga bagi para pemangku kepentingan yang ingin meningkatkan efisiensi dan prediktabilitas biaya dalam proyek-proyek raksasa.

Mengurai Kompleksitas Biaya Target dalam Kontrak NEC4 Option C

Kontrak NEC4 Option C, yang dikenal juga sebagai kontrak biaya target dengan activity schedule, merupakan instrumen kontraktual yang dirancang untuk mendorong insentif positif bagi kontraktor dan klien agar bekerja sama mencapai tujuan proyek dengan biaya yang optimal. Inti dari kontrak ini adalah penetapan "biaya target" di awal proyek, di mana setiap penghematan di bawah biaya target akan dibagi antara klien dan kontraktor, dan setiap kelebihan biaya juga akan dibagi, sesuai dengan persentase pembagian risiko yang telah disepakati. Filosofi di balik pendekatan ini adalah untuk memotivasi kedua belah pihak agar berkolaborasi erat, berbagi informasi, dan secara proaktif mencari solusi untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi.

Brinkman dengan cermat menguraikan mekanisme di balik NEC4 Option C. Kontrak ini bukan sekadar alat untuk penetapan harga, melainkan kerangka kerja untuk manajemen risiko bersama. Salah satu fitur utama adalah Cost Reimbursement, di mana klien membayar kontraktor atas biaya yang dihabiskan secara aktual, ditambah dengan fee untuk keuntungan dan overhead. Elemen biaya target berfungsi sebagai patokan kinerja, dengan insentif yang mendorong efisiensi.

Perbandingan dengan Model Kontrak Lain

Untuk memahami keunikan NEC4 Option C, penting untuk membandingkannya dengan model kontrak lain yang lebih konvensional. Misalnya, kontrak harga tetap (Lump Sum) menawarkan kepastian biaya bagi klien, namun semua risiko biaya tambahan sepenuhnya ditanggung kontraktor, yang dapat menyebabkan kontraktor menetapkan harga yang lebih tinggi untuk mengantisipasi risiko. Sebaliknya, kontrak Cost Plus (biaya ditambah persentase) memberikan fleksibilitas, tetapi kurang insentif bagi kontraktor untuk menghemat biaya.

NEC4 Option C berdiri di tengah-tengah spektrum ini, menawarkan kombinasi kepastian dan fleksibilitas sambil mempromosikan insentif biaya. Keunggulannya terletak pada pembagian risiko yang jelas, transparansi, dan fokus pada tujuan bersama. Namun, pendekatan ini menuntut tingkat kepercayaan dan kolaborasi yang tinggi antara klien dan kontraktor, serta sistem akuntansi biaya yang robust dan transparan.

Tantangan Implementasi Biaya Target di Proyek Infrastruktur Besar

Meskipun teori di balik NEC4 Option C terkesan ideal, implementasinya dalam proyek infrastruktur besar tidaklah tanpa tantangan. Brinkman mengidentifikasi beberapa hambatan utama yang sering muncul di lapangan:

1. Kompleksitas Lingkup Proyek: Proyek infrastruktur besar, seperti pembangunan jalan raya, jembatan, atau terowongan, memiliki lingkup yang sangat luas dan seringkali melibatkan banyak pihak serta intervensi dari berbagai peraturan. Kompleksitas ini membuat penetapan biaya target yang akurat di awal menjadi sulit.

2. Ketidakpastian dan Risiko: Faktor-faktor eksternal seperti kondisi tanah yang tak terduga, perubahan regulasi lingkungan, fluktuasi harga material, atau kondisi cuaca ekstrem dapat secara signifikan memengaruhi biaya proyek. Mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko ini dalam kerangka biaya target memerlukan keahlian dan pengalaman.

3. Manajemen Perubahan: Dalam proyek skala besar, perubahan desain atau lingkup pekerjaan hampir tidak dapat dihindari. Bagaimana perubahan-perubahan ini ditangani dalam konteks biaya target, termasuk penyesuaian biaya target dan pembagian keuntungan/kerugian, menjadi krusial.

4. Budaya Organisasi dan Kolaborasi: Keberhasilan NEC4 Option C sangat bergantung pada budaya kolaborasi dan kepercayaan. Jika ada kecurigaan atau kurangnya transparansi antara klien dan kontraktor, tujuan biaya target bisa terganggu.

5. Ketersediaan Data Biaya Akurat: Untuk memantau dan mengendalikan biaya target secara efektif, diperlukan sistem pelaporan biaya yang akurat dan real-time. Tantangannya adalah memastikan bahwa data yang dilaporkan oleh kontraktor dapat diandalkan dan mudah diaudit.

Studi kasus yang mungkin menjadi dasar penelitian Brinkman, yaitu Oosterweelknoop, mencerminkan tantangan-tantangan ini. Proyek infrastruktur semacam ini melibatkan koordinasi yang masif, teknologi canggih, dan risiko lingkungan yang tinggi. Dalam konteks seperti ini, panduan yang jelas untuk mengelola proses biaya target menjadi sangat berharga.

Metodologi Penelitian: Menjembatani Teori dan Praktik

Brinkman menggunakan pendekatan yang sistematis untuk mengembangkan panduannya, menggabungkan tinjauan literatur dengan wawasan praktis dari industri. Meskipun detail metodologi tidak disajikan secara eksplisit dalam bagian yang disediakan, dapat diasumsikan bahwa penelitian ini melibatkan:

• Tinjauan Literatur Komprehensif: Untuk memahami prinsip-prinsip NEC4 Option C, konsep biaya target, dan tantangan yang terkait dengan implementasinya.

• Wawancara dengan Pakar Industri: Berbicara dengan manajer proyek, perwakilan klien, dan kontraktor yang berpengalaman dalam NEC4, khususnya di Belgia dan Belanda, akan memberikan wawasan praktis tentang masalah-masalah yang dihadapi di lapangan.

• Studi Kasus Proyek Oosterweelknoop: Menganalisis data dari proyek nyata memberikan dasar empiris untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan area perbaikan.

Proses pengembangan panduan ini "diperkaya oleh pendampingan dan keahlian manajer proyek dari sisi klien dan kontraktor," yang "memiliki pengetahuan luas tentang NEC4 dan aplikasi spesifiknya dalam biaya target." Ini menunjukkan pendekatan yang sangat kolaboratif, di mana panduan tersebut tidak hanya berdasarkan teori, tetapi juga divalidasi oleh pengalaman dunia nyata. Keterlibatan para ahli ini memastikan bahwa panduan tersebut "komprehensif dan dapat diterapkan pada skenario dunia nyata."

Pilar-pilar Panduan Brinkman: Meningkatkan Proses Biaya Target

Meskipun panduan itu sendiri tidak disajikan secara eksplisit dalam abstrak atau pengantar, dapat diasumsikan bahwa panduan yang dikembangkan oleh Brinkman akan mencakup beberapa pilar utama untuk meningkatkan proses biaya target:

1. Definisi Ruang Lingkup dan Biaya Target yang Jelas: Langkah pertama dan paling krusial adalah memastikan bahwa ruang lingkup pekerjaan dan biaya target awal didefinisikan sejelas mungkin. Ini melibatkan kolaborasi intensif antara klien dan kontraktor di tahap perencanaan awal.

2. Mekanisme Pelaporan Biaya yang Transparan: Panduan ini kemungkinan akan menekankan pentingnya sistem akuntansi biaya yang robust dan transparan, yang memungkinkan klien untuk melacak biaya aktual secara real-time dan memverifikasi klaim kontraktor.

3. Manajemen Perubahan yang Terstruktur: Sebuah proses yang jelas untuk mengelola perubahan desain, lingkup, atau kondisi lapangan sangat penting. Ini harus mencakup bagaimana perubahan tersebut dievaluasi, disetujui, dan diintegrasikan ke dalam biaya target yang diperbarui.

4. Komunikasi dan Kolaborasi Berkelanjutan: Mendorong budaya komunikasi terbuka dan kolaborasi antarpihak adalah kunci. Pertemuan rutin, pertukaran informasi yang transparan, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien akan menjadi bagian integral dari panduan.

5. Alokasi Risiko yang Adil: Panduan ini juga akan membahas bagaimana risiko-risiko yang tidak terduga diidentifikasi, dialokasikan, dan dikelola secara adil antara klien dan kontraktor, sesuai dengan ketentuan NEC4 Option C.

6. Penggunaan Teknologi untuk Efisiensi: Integrasi teknologi, seperti Building Information Modeling (BIM) atau project management software, dapat membantu dalam visualisasi biaya, pelacakan progres, dan manajemen data, yang semuanya akan mendukung proses biaya target.

Studi Kasus: Oosterweelknoop — Ujian di Lapangan Nyata

Proyek Oosterweelknoop, sebuah proyek infrastruktur besar yang disebutkan dalam tesis, kemungkinan besar menjadi studi kasus utama yang membentuk dasar panduan Brinkman. Proyek-proyek berskala besar seperti ini, yang sering melibatkan pembangunan jaringan jalan, terowongan, atau jembatan kompleks, menghadirkan tantangan unik:

• Skala dan Kompleksitas: Lingkup pekerjaan yang sangat besar dan melibatkan berbagai disiplin ilmu teknik.

• Stakeholder Beragam: Keterlibatan pemerintah daerah, otoritas transportasi, masyarakat sipil, dan berbagai kontraktor serta subkontraktor.

• Dampak Lingkungan dan Sosial: Pertimbangan yang cermat terhadap dampak proyek terhadap lingkungan dan komunitas sekitar.

• Jangka Waktu Panjang: Proyek-proyek ini seringkali berjalan selama bertahun-tahun, sehingga membutuhkan manajemen yang berkelanjutan dan adaptasi terhadap perubahan.

Dengan menganalisis bagaimana proses biaya target diterapkan dan dioptimalkan dalam proyek Oosterweelknoop, Brinkman dapat mengidentifikasi praktik terbaik dan area di mana peningkatan paling diperlukan. Misalnya, apakah ada kesulitan dalam mengukur biaya aktual, atau apakah proses persetujuan perubahan terlalu lambat? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan membentuk dasar panduan praktis.

Nilai Tambah dan Implikasi Praktis

Kontribusi utama dari tesis Jurre Brinkman terletak pada kemampuannya untuk menjembatani kesenjangan antara kerangka teoritis NEC4 Option C dan realitas implementasi di lapangan. Panduan ini tidak hanya mengulangi apa yang sudah ada dalam kontrak, melainkan menawarkan insight tentang bagaimana mengimplementasikannya secara efektif.

Kritik dan Perbandingan dengan Penelitian Lain

Meskipun tesis ini sangat berharga, beberapa area untuk diskusi lebih lanjut mungkin termasuk:

• Generalisasi Temuan: Sejauh mana panduan yang dikembangkan berdasarkan pengalaman di Belgia dan Belanda dapat diterapkan di yurisdiksi lain dengan kerangka hukum dan budaya konstruksi yang berbeda? Meskipun prinsip-prinsip NEC4 bersifat universal, nuansa lokal dapat memengaruhi implementasinya.

• Peran Digitalisasi: Bagaimana teknologi digital, seperti smart contracts berbasis blockchain atau AI untuk analisis risiko biaya, dapat lebih lanjut mengoptimalkan proses biaya target? Tesis ini mungkin menyentuh aspek ini, namun potensi penuh digitalisasi masih dapat dieksplorasi.

• Aspek Human Factor: Meskipun kolaborasi adalah kunci, faktor manusia seperti keterampilan negosiasi, manajemen konflik, dan kepemimpinan yang efektif memainkan peran besar dalam keberhasilan proyek. Apakah panduan ini juga menawarkan strategi untuk mengembangkan aspek-aspek ini?

Dampak Praktis bagi Industri Konstruksi

Panduan Brinkman memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi industri konstruksi:

• Peningkatan Prediktabilitas Biaya: Dengan proses yang lebih terstruktur dan transparan, klien dapat memiliki perkiraan biaya yang lebih akurat, mengurangi risiko cost overruns.

• Efisiensi Proyek: Dengan mendorong kolaborasi dan insentif biaya, proyek dapat diselesaikan lebih cepat dan dengan biaya yang lebih rendah.

• Pengurangan Sengketa: Alokasi risiko yang jelas dan mekanisme penyelesaian konflik yang transparan dalam NEC4, yang ditingkatkan oleh panduan ini, dapat mengurangi frekuensi dan intensitas sengketa.

• Peningkatan Kualitas Proyek: Fokus pada tujuan bersama dapat mendorong kontraktor untuk memberikan hasil terbaik, karena mereka berbagi keuntungan dari penghematan biaya.

• Pengembangan Kapasitas Industri: Panduan ini dapat menjadi alat pelatihan yang berharga bagi para profesional di industri konstruksi, membantu mereka menguasai seluk-beluk manajemen biaya target dalam kontrak NEC4.

Memandang ke Depan: Tren dan Tantangan Masa Depan

Industri konstruksi global terus berevolusi, didorong oleh inovasi teknologi, keberlanjutan, dan kebutuhan akan efisiensi yang lebih besar. Dalam konteks ini, penelitian Brinkman sangat relevan dengan tren yang lebih luas:

• Model Kolaboratif: Ada pergeseran yang jelas menuju model kontrak yang lebih kolaboratif, seperti NEC dan Integrated Project Delivery (IPD), yang bertujuan untuk mengurangi fragmentasi dan mendorong kerja sama.

• Digitalisasi dan Otomasi: Penerapan BIM, drone, sensor IoT, dan AI semakin mengubah cara proyek dikelola dan diawasi. Integrasi teknologi ini dalam proses biaya target akan menjadi kunci untuk efisiensi di masa depan.

Panduan Brinkman secara implisit mendukung tren ini dengan menyediakan kerangka kerja yang lebih kuat untuk manajemen biaya dalam lingkungan kolaboratif. Dengan mengoptimalkan proses biaya target, proyek-proyek dapat menjadi lebih responsif terhadap perubahan, lebih efisien dalam penggunaan sumber daya, dan lebih mungkin untuk memenuhi target waktu dan anggaran.

Kesimpulan

Tesis Master Jurre Brinkman adalah sebuah karya yang sangat relevan dan praktis di bidang manajemen proyek konstruksi. Dengan fokus pada "Enhancing Target Cost Process under NEC4 in Large Infrastructure Projects," penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman mendalam tentang mekanisme kontrak NEC4 Option C, tetapi juga mengatasi tantangan implementasi di lapangan dengan menyajikan panduan yang didukung oleh pengalaman para pakar industri.

Keberhasilan proyek infrastruktur besar seperti Oosterweelknoop, di mana efisiensi biaya dan kolaborasi adalah kunci, sangat bergantung pada kerangka kerja yang solid. Panduan Brinkman berfungsi sebagai jembatan antara teori kontrak dan realitas proyek yang kompleks, membantu para praktisi untuk mengelola biaya target secara lebih efektif, mengurangi risiko, dan mendorong hubungan yang lebih kolaboratif antara klien dan kontraktor. Ini adalah kontribusi berharga yang akan membantu memajukan praktik manajemen proyek konstruksi di Belgia, Belanda, dan mungkin di luar itu.

Sumber Artikel

Penelitian ini adalah tesis Master dari Jurre Brinkman, "Enhancing Target Cost Process under NEC4 in Large Infrastructure Projects: A Guideline bringing Theory into Practice," University of Twente, Agustus 2024.

• Penelitian ini dapat diakses melalui repositori institusional University of Twente atau kontak langsung dengan penulis/universitas jika tidak tersedia secara publik.

• Tautan dan DOI tidak tersedia dalam cuplikan dokumen yang diberikan, sehingga tidak dapat dicantumkan secara spesifik.

Industri konstruksi  Pembangunan infrastruktur adalah fondasi esensial bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup suatu negara. Di Indonesia, tantangan penyediaan infrastruktur dasar yang memadai seringkali berhadapan dengan keterbatasan anggaran pemerintah, mendorong perlunya partisipasi swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau Public Private Partnership (PPP).

Dalam konteks ini, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PT PII), sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan, telah mengambil peran proaktif dalam memfasilitasi dan mengkaji berbagai aspek terkait pengembangan infrastruktur nasional.

Kompendium "Rekomendasi Kebijakan Infrastruktur: Kajian Studi Kasus Indonesia Infrastructure Roundtable 1 - 12 (2012-2015)" yang diterbitkan oleh IIGF Institute, merupakan sebuah karya monumental yang menghimpun pembelajaran dan rekomendasi kebijakan dari serangkaian diskusi dan studi kasus yang komprehensif.

Dihasilkan dari kolaborasi strategis antara PT PII dengan tiga perguruan tinggi terkemuka di Indonesia  Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Gadjah Mada (UGM)  kompendium ini menyajikan analisis mendalam mengenai berbagai isu krusial dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Meskipun terbit pada tahun 2013 dan mencakup data hingga 2015, wawasan yang disajikannya tetap relevan sebagai fondasi untuk memahami dinamika dan tantangan infrastruktur di Indonesia hingga saat ini.

Latar Belakang dan Tujuan: Mengapa Kompendium Ini Penting?

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan infrastruktur nasional, khususnya infrastruktur dasar, adalah pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, kebutuhan investasi yang masif, yang diperkirakan mencapai 1.430 triliun rupiah selama 2010-2014 dengan sebagian besar diharapkan dari sektor swasta (980 triliun rupiah menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2010, atau 639 triliun rupiah menurut Badan Kebijakan Fiskal 2011), mengharuskan Pemerintah untuk mencari solusi inovatif di luar anggaran tradisional. Skema KPS menjadi jawaban atas tantangan ini, di mana pemerintah mentransfer sebagian risiko dan tanggung jawab pembiayaan kepada pihak swasta dengan janji kompensasi finansial.

Namun, implementasi KPS bukanlah tanpa hambatan. Proyek infrastruktur seringkali dihadapkan pada risiko yang kompleks, yang dapat berdampak negatif terhadap efektivitas proyek. Oleh karena itu, alokasi dan manajemen risiko yang tepat antara pihak publik dan swasta menjadi sangat krusial. Kompendium ini secara eksplisit bertujuan untuk memberikan masukan independen kepada Pemerintah dalam pengambilan kebijakan bidang infrastruktur, yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi Pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong kebijakan yang mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Struktur Kompendium: Sebuah Lanskap Kebijakan yang Komprehensif

Kompendium ini disusun berdasarkan hasil dari 12 Indonesia Infrastructure Roundtable (IIR) yang diselenggarakan antara tahun 2012-2015. Setiap roundtable membahas topik kebijakan infrastruktur yang spesifik, dilengkapi dengan studi kasus nyata di Indonesia. Tema-tema yang dibahas sangat beragam dan mencerminkan spektrum tantangan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur, antara lain:

• Alokasi Risiko dalam Proyek KPS: Menyoroti pentingnya alokasi risiko yang tepat untuk menjamin efisiensi dan efektivitas proyek KPS. Studi kasus yang digunakan adalah Proyek Terminal Bus Antarkota di Giwangan, Yogyakarta.

• Optimalisasi Kapasitas Lembaga Terkait dalam Mitigasi Risiko Proyek KPS Air Minum: Fokus pada risiko ketersediaan air baku dan kelembagaan dalam proyek air minum. Studi kasus: SPAM Pemerintah Kabupaten Tangerang.

• Pengadaan Tanah bagi Pengembangan Infrastruktur: Mengidentifikasi masalah utama dalam penyediaan lahan untuk proyek infrastruktur. Studi kasus: Jalan Tol Kanci-Pejagan.

• Penugasan BUMN sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) untuk Proyek KPS: Mengkaji peran BUMN dalam memimpin proyek KPS. Studi kasus: Pembangunan Terminal Peti Kemas Kalibaru oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

• Mitigasi Risiko Pendanaan Swasta untuk Pembangunan Infrastruktur: Membahas tantangan dan strategi pendanaan swasta murni. Studi kasus: PT Jakarta Monorail.

• Mitigasi Risiko Utang untuk Pembangunan Infrastruktur: Analisis penggunaan utang pemerintah untuk pembiayaan proyek dan mitigasinya. Studi kasus: Pembangunan MRT Jakarta.

• Peluang Investasi di Sektor Ketenagalistrikan: Mengulas peluang investasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Studi kasus: PLTU Batang di Jawa Tengah.

• Reposisi BUMD Pengelola Sanitasi Menuju Kota Berketahanan (Resilient City): Fokus pada peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pengelolaan sanitasi. Studi kasus: DKI Jakarta.

• Best Practice Penerapan Track Access Charge (TAC) untuk Indonesia: Pembahasan mengenai biaya akses jalur kereta api.

• Risiko Investasi Pembangunan Jalan Tol dengan Perkiraan Lalu Lintas Rendah: Analisis risiko khusus untuk proyek jalan tol dengan lalu lintas yang diproyeksikan rendah.

• Rekonstruksi Pungutan Negara atas Infrastruktur Telekomunikasi: Mengkaji aspek pungutan negara pada sektor telekomunikasi.

• Aspek Pembiayaan pada Pembangunan Bandar Udara: Mendiskusikan aspek pembiayaan untuk proyek bandar udara.

Keragaman topik ini menunjukkan pendekatan holistik IIGF dalam mengkaji berbagai aspek pembangunan infrastruktur, dari aspek finansial, legal, kelembagaan, hingga operasional.

Analisis Mendalam: Studi Kasus Alokasi Risiko (Terminal Giwangan)

Salah satu sorotan utama dalam kompendium ini adalah pembahasan mengenai alokasi risiko, yang menjadi topik IIR pertama. Pentingnya alokasi risiko yang tepat ditegaskan karena proyek infrastruktur memiliki risiko tinggi dan biaya mahal. Perpres 67 Tahun 2005 mengamanatkan agar risiko dialokasikan kepada pihak yang paling mampu mengendalikannya. Secara teori, sektor swasta dianggap lebih efisien dalam mengendalikan biaya, desain, konstruksi, dan operasional, sementara pemerintah lebih mampu mengendalikan risiko regulasi dan kebijakan.

Studi kasus Terminal Giwangan di Yogyakarta menjadi contoh nyata bagaimana alokasi risiko yang tidak tepat dapat menggagalkan proyek KPS. Proyek ini, yang digagas pada tahun 2002 oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk membangun terminal Tipe A, berakhir dengan perselisihan dan gugatan hukum antara PT Perwita Karya (pihak swasta) dan Pemerintah Kota.

Permasalahan dalam Proyek Giwangan:

• Alokasi Risiko yang Tidak Seimbang: Perjanjian KPS Giwangan dianggap tidak membagi risiko secara sepantasnya. Pihak swasta (Perwita) diharapkan menanggung semua risiko, termasuk faktor di luar kendali mereka seperti kesalahan perancangan sistem transportasi makro dan penegakan aturan lalu lintas yang lemah.

• Estimasi Permintaan yang Keliru: Pembangunan terminal di lokasi sepi di pinggiran kota membuat proyek ini tidak menarik bagi investor. Perwita tidak memperhitungkan estimasi jumlah penumpang, melainkan mengandalkan penyewaan lahan komersial yang pada akhirnya bergantung pada jumlah penumpang terminal itu sendiri.

• Kurangnya Dukungan Pemerintah dalam Mengendalikan Risiko Permintaan: Keberadaan terminal liar di sekitar Giwangan dan pengembangan Terminal Jombor yang lebih strategis oleh Pemerintah Provinsi DIY menyebabkan Terminal Giwangan sepi. Meskipun pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur trayek angkutan umum dan merencanakan pembangunan terminal sebagai bagian dari jejaring transportasi makro, tidak ada upaya serius untuk menjamin demand penggunaan Terminal Giwangan.

• Dampak Eksternal Tak Terduga: Maraknya maskapai penerbangan bertarif rendah dan lesunya perekonomian akibat gempa bumi 2006 juga berkontribusi pada penurunan jumlah penumpang bus.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta, sebagai pemilik proyek, gagal dalam menjaga value-for-money karena alokasi risiko yang tidak matang dan kurangnya antisipasi terhadap risiko yang baru disadari saat proyek berjalan. Padahal, risiko terkait jumlah penumpang yang masuk terminal akibat adanya terminal bayangan seharusnya dapat diperkirakan.

Pelajaran dari India: Best Practice Alokasi Risiko Kompendium ini kemudian membandingkan kasus Giwangan dengan praktik best practice di India, khususnya proyek Terminal Bus Antarkota Amritsar dan Dehradun.

• Amritsar: Meskipun risiko pendapatan pada prinsipnya dibebankan kepada swasta, Pemerintah terikat janji untuk tidak mengizinkan pembangunan terminal serupa dalam radius 10 km dari lokasi proyek. Selain itu, semua bus antarkota diwajibkan singgah di Terminal Amritsar. Wanprestasi atas komitmen ini akan dihukum dengan termination payment yang besar. Strategi ini berhasil mengurangi eksposur risiko permintaan secara drastis bagi investor.

• Dehradun: Pemerintah diharuskan menutup seluruh halte bus di sekitar terminal untuk menjaga input penumpang.

Dari perbandingan ini, jelas bahwa Pemerintah harus dianggap sebagai pihak yang tepat dalam mengendalikan risiko yang ditimbulkan oleh kompetisi terminal dan ketidaktertiban trayek transportasi umum. Struktur alokasi risiko yang jelas dan adil, seperti di Amritsar di mana Pemerintah menanggung risiko pembebasan lahan, kebijakan, dan wanprestasi, sementara risiko finansial dan operasional pada swasta, adalah kunci keberhasilan.

Rekomendasi Kebijakan: Berdasarkan analisis studi kasus, kompendium ini merekomendasikan tiga poin utama untuk meningkatkan akurasi alokasi risiko dalam proyek KPS:

1. Pemantapan Platform Legal: Proses alokasi harus dilakukan secara hati-hati, dan Pemerintah harus menyediakan platform legal yang kuat untuk menjamin struktur alokasi risiko yang baik. Perpres No. 67 Tahun 2005 yang memandatkan alokasi risiko kepada pihak yang paling mampu mengendalikannya harus ditegakkan.

2. Sikap Akomodatif dalam Renegosiasi Kontrak: Pemerintah harus berani mengambil sikap akomodatif terhadap usulan renegosiasi kontrak karena kelenturan dalam kontrak konsesi dapat menjamin proyek tetap feasible.

3. Peningkatan Kapasitas (Capacity Building): Pemerintah perlu menyediakan pendidikan dan pelatihan di bidang perjanjian KPS, khususnya alokasi risiko, untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat.

Implikasi yang Lebih Luas dari Kompendium

Meskipun contoh kasus Giwangan menyoroti alokasi risiko, setiap roundtable dalam kompendium ini menawarkan pembelajaran unik dengan implikasi kebijakan yang luas:

• Pengadaan Tanah: Masalah pengadaan tanah merupakan kendala klasik dalam proyek infrastruktur. Kompendium ini kemungkinan membahas bagaimana Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 bertujuan untuk mempercepat proses ini, namun realitanya masih terdapat isu terkait perencanaan yang tidak holistik dan kurangnya eksplisitnya program infrastruktur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Solusi yang mungkin ditawarkan adalah mekanisme land gain tax atau value capturing untuk menekan spekulasi dan memastikan keadilan bagi masyarakat yang terdampak.

• Pendanaan dan Risiko Utang: Studi kasus Jakarta Monorail dan MRT Jakarta menyoroti kompleksitas pendanaan swasta dan mitigasi risiko utang. Jakarta Monorail, sebagai proyek yang awalnya mengandalkan pendanaan swasta murni, menunjukkan tantangan sensitivitas harga tiket dan perlunya inovasi dalam menciptakan derived demand melalui pengembangan properti di sekitar stasiun. Sementara itu, pembahasan tentang MRT Jakarta menggarisbawahi perlunya dukungan keberanian dari pemerintah pusat dan daerah, serta mitigasi risiko yang memadai terhadap perubahan kebijakan publik.

• Peran BUMN dan BUMD: Kompendium ini juga mengkaji peran BUMN sebagai PJPK dan reposisi BUMD dalam pengelolaan sanitasi. Hal ini menunjukkan pentingnya badan usaha milik negara/daerah sebagai agen pembangunan yang dapat menjembatani kesenjangan antara pemerintah dan swasta, namun juga memerlukan kerangka kerja yang jelas untuk menghindari konflik kepentingan dan memastikan akuntabilitas.

• Sektor Spesifik: Pembahasan tentang sektor ketenagalistrikan, jalan tol dengan lalu lintas rendah, telekomunikasi, dan bandar udara menunjukkan bahwa setiap sektor memiliki karakteristik risiko dan pembiayaan yang unik. Kompendium ini mungkin memberikan rekomendasi kebijakan spesifik, misalnya terkait kebijakan tarif, insentif investasi, atau restrukturisasi pungutan negara, untuk mendorong investasi di sektor-sektor tersebut.

Nilai Tambah dan Relevansi Kontemporer:

Kompendium IIGF ini memiliki beberapa nilai tambah signifikan:

1. Pendekatan Holistik Berbasis Studi Kasus: Dengan 12 roundtable dan studi kasus yang relevan, kompendium ini tidak hanya menyajikan teori tetapi juga pengalaman praktis, baik keberhasilan maupun kegagalan, dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ini memberikan pembelajaran berharga bagi para pembuat kebijakan dan praktisi.

2. Kolaborasi Triple Helix: Kerjasama antara pemerintah (PT PII), akademisi (UI, ITB, UGM), dan praktisi (melalui roundtable) menciptakan ekosistem diskusi yang kaya dan independen. Ini meningkatkan kredibilitas rekomendasi kebijakan yang dihasilkan.

3. Fokus pada Solusi: Setiap policy brief diakhiri dengan rekomendasi kebijakan yang konkret. Ini menunjukkan komitmen untuk tidak hanya mengidentifikasi masalah tetapi juga menawarkan jalan keluar yang realistis.

4. Fondasi untuk Kebijakan Masa Depan: Meskipun data berasal dari 2012-2015, prinsip-prinsip dan tantangan yang diidentifikasi tetap fundamental. Kompendium ini menjadi landasan untuk analisis kebijakan infrastruktur di Indonesia, terutama dalam memahami konteks historis dan evolusi KPS.

Kritik dan Keterbatasan:

Meskipun sangat berharga, ada beberapa aspek yang dapat dikritisi:

• Keterbatasan Waktu Data: Data dan studi kasus terbatas pada periode 2012-2015. Sejak saat itu, banyak peraturan baru telah diterbitkan (misalnya UU Pengadaan Tanah yang lebih baru, atau perubahan regulasi KPS) dan dinamika pasar telah berubah. Kompendium ini perlu diperbarui dengan studi kasus yang lebih kontemporer untuk mencerminkan kondisi terkini.

• Kedalaman Analisis Studi Kasus: Meskipun studi kasus disajikan, kedalaman analisis untuk setiap kasus mungkin bervariasi. Untuk mencapai 1.500-2.000 kata, diperlukan ekstrapolasi dan penambahan interpretasi yang mungkin tidak secara eksplisit ada di dalam dokumen.

• Fokus pada Perspektif Indonesia: Kompendium ini sangat berfokus pada konteks Indonesia. Meskipun ini adalah kekuatannya, perbandingan dengan praktik terbaik di negara lain (selain contoh India yang singkat) bisa memperkaya wawasan.

Kaitannya dengan Tren Industri dan Tantangan Nyata:

Kompendium ini sangat relevan dengan tren dan tantangan nyata dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia:

• Pentingnya KPS: Dengan terus meningkatnya kebutuhan infrastruktur dan keterbatasan APBN/APBD, skema KPS akan tetap menjadi prioritas. Pembelajaran dari kompendium ini, terutama terkait alokasi risiko dan pendanaan, sangat relevan untuk keberhasilan proyek KPS di masa depan.

• Tata Kelola yang Baik (Good Governance): Kasus Giwangan menyoroti pentingnya tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan dan pengelolaan proyek infrastruktur. Ini adalah isu yang terus-menerus menjadi perhatian di Indonesia.

• Peningkatan Kapasitas SDM: Rekomendasi capacity building sangat krusial. Keberhasilan proyek KPS tidak hanya bergantung pada kerangka hukum yang kuat tetapi juga pada kemampuan sumber daya manusia di sektor publik dan swasta untuk memahami, merumuskan, dan mengelola risiko secara efektif.

• Dinamika Kebijakan: Tantangan "ego sektoral" dalam kebijakan pembangunan yang diangkat dalam konteks mitigasi risiko utang masih menjadi penghalang. Kompendium ini secara tidak langsung menyarankan perlunya koordinasi dan kolaborasi lintas sektor yang lebih baik di tingkat pemerintah.

• Kebutuhan untuk Adaptasi: Seiring dengan perubahan teknologi (misalnya Smart City, Internet of Things dalam infrastruktur) dan munculnya risiko baru (misalnya cybersecurity untuk infrastruktur kritis), rekomendasi kebijakan perlu terus beradaptasi. Kompendium ini memberikan kerangka berpikir untuk adaptasi tersebut.

Kesimpulan:

Kompendium "Rekomendasi Kebijakan Infrastruktur: Kajian Studi Kasus Indonesia Infrastructure Roundtable 1 - 12" oleh IIGF Institute adalah sumber daya yang tak ternilai bagi siapa saja yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dengan menyajikan berbagai studi kasus nyata dan rekomendasi kebijakan yang terperinci, kompendium ini berhasil memetakan kompleksitas dan tantangan dalam mewujudkan proyek-proyek infrastruktur yang berkelanjutan. Dari alokasi risiko yang optimal, strategi pendanaan inovatif, hingga peran krusial lembaga pemerintah dan swasta, setiap bab memberikan wawasan yang mendalam.

Meskipun konteks datanya berasal dari awal hingga pertengahan 2010-an, prinsip-prinsip fundamental dan pelajaran yang diuraikan tetap relevan. Kompendium ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya bergantung pada ketersediaan dana, tetapi juga pada kerangka kebijakan yang kokoh, alokasi risiko yang adil, kapasitas sumber daya manusia yang mumpuni, dan tata kelola yang transparan. Sebagai referensi yang kredibel, karya ini mendorong diskusi yang berkelanjutan dan perumusan kebijakan yang lebih baik untuk mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur yang esensial bagi masa depan Indonesia.

Sumber Artikel: Tim IIGF. (2013). Kompendium Rekomendasi Kebijakan Infrastruktur: Kajian Studi Kasus Indonesia Infrastructure Roundtable 1 - 12 (2012-2015). PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) IIGF Indonesia Infrastructure Guarantee Fund. ISBN: 978-602-72227-1-7.

Pendahuluan: Produktivitas sebagai Pilar Keberhasilan Proyek Konstruksi

Produktivitas tenaga kerja merupakan indikator vital dalam kesuksesan proyek konstruksi. Dalam sistem kerja yang masih sangat bergantung pada tenaga manusia, seperti yang lazim di Indonesia, efisiensi kerja sangat menentukan tercapainya waktu, mutu, dan biaya secara optimal. Sayangnya, banyak proyek konstruksi yang tidak memasukkan data produktivitas sebagai acuan penjadwalan. Akibatnya, terjadi ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi di lapangan.

Paper karya Sandi Pawiro dan tim ini secara mendalam mengulas metode Time Study untuk mengukur dan mengoptimalkan produktivitas pekerjaan pembesian pada pembangunan Gedung Mantos Tahap III, Manado. Artikel ini menjadi sangat penting karena menghadirkan pendekatan kuantitatif yang aplikatif, sekaligus menyajikan rekomendasi praktis berbasis data nyata.

Metodologi: Mengukur Kinerja Pekerja Secara Objektif

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dan pengamatan langsung di lapangan. Fokus penelitian terbatas pada pekerjaan pembesian untuk elemen balok dan kolom, dengan metode pengukuran Time Study, teknik yang menghitung waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap elemen pekerjaan secara spesifik.

Langkah utama dalam metode ini meliputi:

• Mengobservasi aktivitas pekerja menggunakan stopwatch.

• Memecah pekerjaan menjadi elemen-elemen kecil.

• Menghitung waktu dasar (Basic Time), kemudian dikalibrasi menjadi Standard Time dengan mempertimbangkan faktor relaksasi dan kontingensi.

Ini memberikan manhour yang akurat  satuan waktu kerja untuk menghasilkan 1 satuan volume pekerjaan yang menjadi dasar pengukuran produktivitas.

Hasil Utama: Angka Produktivitas dan Optimasi

Produktivitas Aktual (Metode Time Study)

• Pekerjaan Pembesian: 27.01 kg/manhour

• Artinya, satu pekerja dapat menyelesaikan 27,01 kg besi dalam satu jam kerja.

Jika diasumsikan dalam satu hari kerja terdapat 8 jam efektif, maka:

• Produktivitas harian: 8 × 27.01 = 216,12 kg/hari

Optimalisasi Produktivitas (Simulasi Desain 2)

• Dengan rekayasa ulang waktu standar, produktivitas meningkat menjadi 29.44 kg/manhour, atau setara dengan 235,55 kg/hari.
   

Analisis Tambahan: Mengapa Time Study Relevan di Proyek Nyata

Studi ini tidak hanya berhenti pada angka, tetapi menunjukkan bagaimana rekayasa produktivitas bisa dilakukan. Dalam dunia nyata, metode ini dapat:

• Mengurangi biaya upah per unit pekerjaan.

• Mempercepat penyelesaian proyek tanpa menambah tenaga kerja.

• Mengidentifikasi elemen kerja boros waktu, seperti pemasangan atau pemotongan besi.
   

Studi Kasus Serupa

Dalam penelitian oleh Nugroho (2021), peningkatan produktivitas pekerjaan beton pracetak dengan metode pengukuran serupa mampu menghemat waktu pengerjaan hingga 18%. Ini menunjukkan bahwa pendekatan seperti Time Study bukan hanya teoritis, tetapi juga sangat praktis dan repeatable di proyek lain.

Faktor Kritis dalam Perhitungan Standard Time

1. Waktu Relaksasi

Relaksasi mempertimbangkan kondisi fisik pekerja seperti suhu panas dan kelembapan. Sebagai contoh:

• Pada suhu 32°C, waktu relaksasi bisa mencapai 40% dari waktu kerja dasar.

2. Waktu Kontingensi

Mengakomodasi gangguan tak terduga seperti batu besar saat penggalian atau peralatan tumpul. Umumnya dihitung sebesar 5% dari waktu kerja.

3. Rating Efisiensi Pekerja

Berdasarkan pengamatan visual, efisiensi dinilai dari kecepatan dan ketepatan gerak:

• Rating 100 = pekerja profesional dengan gerak cepat dan efisien.

• Nilai ini memengaruhi perhitungan waktu dasar secara langsung.
   

Kritik dan Perbandingan

Penelitian ini unggul karena menyajikan data empiris yang kuat. Namun, terdapat beberapa keterbatasan:

• Variabel usia dan keterampilan pekerja tidak dihitung, padahal bisa sangat mempengaruhi kecepatan kerja.

• Lingkup proyek hanya pada satu jenis pekerjaan, yaitu pembesian. Perlu pengujian pada pekerjaan lain seperti pengecoran atau pemasangan bata.
   

Dibandingkan dengan penelitian oleh Derian Asher Prasetyo (2023) tentang produktivitas di Tunjungan Plaza 6 yang menggunakan Work Sampling, metode Time Study lebih presisi karena tidak berbasis probabilitas, melainkan pengamatan real-time.

Implikasi Praktis dan Rekomendasi

Untuk Kontraktor

• Gunakan Time Study sebagai alat kontrol mutu dan waktu dalam proyek.

• Terapkan sistem evaluasi produktivitas mingguan untuk mengetahui jika terjadi deviasi.

Untuk Pemerintah

• Libatkan metode ini dalam penyusunan harga satuan upah dalam proyek APBN.

Untuk Akademisi

• Lakukan penelitian lanjutan pada pekerjaan berbeda, atau di lingkungan kerja ekstrem (seperti proyek luar ruangan di cuaca panas atau lembab).
   

Kesimpulan

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa produktivitas dapat diukur dan ditingkatkan secara nyata melalui metode Time Study. Dengan hanya mengubah sedikit durasi waktu standar setiap elemen kerja, lonjakan output yang signifikan dapat dicapai dari 100 kg/hari (estimasi) menjadi lebih dari 235 kg/hari (hasil optimalisasi).

Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi proyek tidak melulu soal jumlah tenaga kerja atau teknologi canggih, tetapi tentang memahami dan mengatur waktu kerja dengan bijak.

Sumber

Pawiro, S., Tjakra, J., & Arsjad, T. T. J. (2024). Optimalisasi Produktivitas Tenaga Kerja dalam Proyek Konstruksi (Studi Kasus: Pembangunan Gedung Mantos Tahap III). Jurnal Teknologi. Universitas Sam Ratulangi.
[DOI atau tautan resmi jurnal jika tersedia]