Pertambangan dan Perminyakan

Gas Alam Memiliki Peran Penting dalam Masa Transisi Energi

Dipublikasikan oleh Muhammad Ilham Maulana pada 19 April 2024


Indonesia sedang berada dalam masa transisi menuju penggunaan energi bersih dengan mencanangkan target Net Zero Emission (NZE) pada 2060. Sejalan dengan hal itu, porsi energi bersih dalam bauran energi nasional terus meningkat. Meski demikian, penggunaan energi yang bersumber dari energi fosil, seperti minyak dan gas bumi (migas) akan tetap digunakan. Hingga target NZE tercapai di 2060, energi yang bersumber dari hidrokarbon, khususnya gas bumi, masih memegang peranan penting sebagai penopang ketahanan energi nasional.

Merujuk pada Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), gas bumi diamanatkan untuk digunakan secara optimum. Hal ini dikarenakan gas bumi dipandang sebagai sumber energi fosil yang relatif lebih bersih dibanding minyak bumi. 

Dalam target bauran energi 2015-2050, persentase pemanfaatan gas bumi ditetapkan paling sedikit 22 persen di 2025 dan minimal 24 persen di 2050. Menilik porsi alokasi gas bumi yang semakin besar serta kebutuhan energi yang kian meningkat seiring peningkatan pertumbuhan ekonomi, Indonesia harus bisa memenuhi kebutuhan gas di sektor domestik.

Berdasarkan proyeksi yang tertuang dalam RUEN, kebutuhan gas di 2025 diperkirakan mencapai 44,8 million ton oil equivalent (MTOE). Di 2050, volume kebutuhan gas diperkirakan naik menjadi 113,9 MTOE.

Guna mencukupi kebutuhan tersebut, dibutuhkan pasokan gas bumi sebesar 89,5 MTOE atau setara 9.786,7 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) di 2025 dan 242,9 MTOE atau setara 27.013,1 MMSCFD di 2050.

Agar pasokan energi yang bersumber dari gas bumi tetap terjamin, RUEN mengamanatkan pengurangan porsi ekspor gas bumi menjadi kurang dari 20 persen di 2025 dan penghentian ekspor gas bumi paling lambat di 2026. Amanat itu dijalankan dengan menjamin penyerapan produksi gas dalam negeri untuk industri yang terintegrasi hulu-hilir, transportasi, dan sektor lainnya. 

Sejauh ini, gas bumi yang diproduksikan oleh lapangan-lapangan migas di Indonesia sudah terserap sebesar 65 persen untuk sektor domestik. “Terkait gas, termasuk LNG (liquefied natural gas), sektor hulu migas berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri terlebih dulu,” kata Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dwi Soetjipto di Jakarta, Senin (14/8/2023).

Selain memperbesar porsi alokasi gas bagi domestik, investasi di hulu migas untuk menemukan cadangan gas baru juga perlu ditingkatkan. Dari segi cadangan, potensi gas bumi Indonesia masih cukup menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan domestik. 

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) per Mei 2023, cadangan gas alam Indonesia mencapai 54,83 TCF.Apabila proyek-proyek pengembangan lapangan gas berjalan sesuai rencana, Indonesia diperkirakan mampu mencukupi kebutuhan gas domestik. 

“Setelah 2030, kemampuan dukungan industri hulu migas untuk pemenuhan kebutuhan gas domestik menjadi semakin kuat seiring dengan selesainya Proyek Abadi Masela yang dijadwalkan onstream di 2029,” kata Dwi.

Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas, Kurnia Chairi, mengungkapkan, produksi gas dari lapangan-lapangan migas di Indonesia masih sangat memungkinkan untuk dimanfaatkan oleh pasar dalam negeri, termasuk sektor industri yang memiliki peranan besar dalam menggerakkan roda perekonomian. Jaminan ketersediaan pasokan gas bagi industri, terutama industri pengolahan, menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh investor sebelum menanamkan modal di suatu daerah atau kawasan di Indonesia. 

“Kami akan terus mendorong industri dalam negeri untuk bisa memanfaatkan gas kita,” kata Kurnia.

Hanya saja, masih ada beberapa tantangan agar produksi gas nasional bisa terserap secara optimal oleh sektor domestik. Penguatan infrastruktur yang mampu mendukung pemrosesan, distribusi dan penerimaan gas ke pasar domestik masih dibutuhkan.

Perlu juga adanya kebijakan-kebijakan yang mendukung pengembangan lapangan-lapangan gas sehingga kebutuhan gas bumi selama masa transisi energi bisa terpenuhi. “Apabila investasi untuk pengembangan gas, termasuk infrastruktur pendukung, tidak dimulai dari sekarang, pada satu titik di masa depan, Indonesia bisa menjadi net importer gas,” kata Country Head Indonesia Rystad Energy, Sofwan Hadi.

Guna membangun sinergi dengan para pemangku kepentingan terkait pemanfaatan gas di sektor domestik, SKK Migas menggelar The 4th International Convention on Indonesia Upstream Oil and Gas 2023 (ICIOG 2023) yang akan dilaksanakan di Nusa Dua, Bali pada 20-23 September 2023. Tahun ini, ICIOG mengusung tema “Advancing Energy Security Through Sustainable Oil and Gas Exploration and Development”.

ICIOG 2023 diharapkan bisa menjadi wadah bagi para pelaku usaha dan pemangku kepentingan di industri hulu migas untuk mengidentifikasi isu-isu yang masih menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan penyerapan gas oleh sektor domestik, sekaligus mencari solusi dan menentukan tindak lanjut atas isu-isu yang ada.

 

Sumber: ekonomi.republika.co.id

Selengkapnya
Gas Alam Memiliki Peran Penting dalam Masa Transisi Energi

Pertambangan dan Perminyakan

Investasi di Sektor Hulu Migas Meningkat Pesat pada Tahun 2023

Dipublikasikan oleh Muhammad Ilham Maulana pada 19 April 2024


Industri hulu migas berhasil membukukan investasi sebesar US$5,7 miliar selama semester I tahun 2023. Capaian ini meningkat 21% jika dibandingkan dengan investasi pada semester I tahun 2022 yang berada pada angka US$4,7 miliar.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto saat menyampaikan keterangan pers tentang kinerja tengah tahun industri hulu migas, Selasa (18/7) menyampaikan pertumbuhan investasi ini terbilang signifikan jika dibandingkan dengan kenaikan investasi global yang hanya mencapai 5,4 persen. Ini merupakan tren positif untuk iklim investasi hulu migas di Indonesia.

Sampai dengan akhir tahun 2023, investasi diharapkan akan menyentuh angka US$15,5 miliar atau lebih tinggi 28% dibanding realisasi investasi tahun 2022 yang mencapai US$12,1 miliar. Jika berhasil diwujudkan, maka investasi di tahun ini akan menjadi capaian tertinggi selama lima tahun terakhir.

Dwi mengatakan peningkatan tren investasi merupakan respons investor terhadap perbaikan sistem fiskal dan enabler investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Namun, dari aspek legal dan kontraktual, investor masih mengharapkan perbaikan terutama terkait undang-undang migas yang perlu segera diselesaikan.

Dari sisi teknis operasional, peningkatan investasi hulu migas masih terkendala pengeboran sumur karena safety stand down, ketersediaan rig dan tenaga kerja. Namun, peningkatan tren investasi hulu migas secara global diharapkan akan terus mendorong peningkatan investasi di Indonesia. Dwi menambahkan peningkatan investasi menjadi sangat penting untuk meningkatkan eksplorasi dan memastikan production no decline.

Di kesempatan yang sama, Wakil Kepala SKK Migas, Nanang Abdul Manaf menyampaikan bahwa selama Semester I tahun 2023 ini, industri hulu migas berhasil mencapai tingkat Reserves Replacement Ratio (RRR) 52,9% dengan penambahan cadangan sebesar 340 MMBOE. Capaian RRR Semester 1 ini jauh diatas target RRR Semester 1 tahun 2023 yang sebesar 19%, dan sampai akhir tahun RRR diharapkan akan mencapai 138,3 persen. Pada Semester I 2023 ini, industri hulu migas juga telah menyumbang penerimaan negara sebesar US$6,8 miliar atau sekitar Rp.99,9 triliun.

Deputi Eksplorasi Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja, Benny Lubiantara, pada kesempatan yang sama menyampaikan bahwa penemuan eksplorasi tahun 2023 menghasilkan total sumberdaya 216 MMBOE. Dari 11 sumur eksplorasi, 6 sumur telah selesai, 6 discovery, 1 sumur belum di test dan 4 sumur masih on going.

Deputi Eksploitasi SKK Migas, Wahju Wibowo menyampaikan bahwa SKK Migas juga menargetkan 11 proyek hulu migas untuk onstream di tahun 2023. Proyek-proyek ini diharapkan akan menambah kapasitas produksi sebesar 19.077 BOPD dan 454 MMSCFD. Sebagian besar proyek tersebut akan Onstream pada Q3 dan Q4 tahun 2023 dengan capex sebesar US$ 709,2 juta atau setara Rp. 10,64 triliun.

Selain itu, dalam rangka mendukung penurunan emisi karbon, Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Rudi Satwiko menyampaikan bahwa industri hulu migas juga telah melakukan sejumlah langkah yang telah dilakukan antara lain pilot project teknologi Huff and Puff dan inisiasi teknologi CCS-CCUS, manajemen penggunaan energi, pengurangan fugitive emission, zero routine flaring, formulasi kebijakan dan kegiatan penghijauan’ ujar Rudi.

Terkait dengan penghijauan, hingga semester I 2023, industri hulu migas telah menanam 446 ribu pohon. Kegiatan tersebut akan terus dilakukan bersama KKKS dan melibatkan stakeholder di wilayah operasi dan diakhir tahun kita harapkan mencapai lebih dari 2 juta pohon yang akan ditanam.

Sekretaris SKK Migas, Shinta Damayanti, menambahkan bahwa dalam waktu dekat SKK Migas akan melangsungkan kegiatan “one two trees”, one employee two trees dimana setiap pekerja industri hulu migas akan melakukan penanaman 2 pohon sebagai bentuk kepedulian dan dukungan industri hulu migas dalam rangka Low Carbon Initiative.

Shinta juga menyampaikan rencana penyelenggaraan 4th International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2023 pada tanggal 20 – 22 September 2023 di Bali dengan tema “Advancing Security Through Sustainable Oil and Gas Exploration and Development”. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi ajang koordinasi bagi seluruh stakeholder untuk bersama – sama meng unlock policy dan enabler untuk meningkatkan kegiatan eksplorasi dan produksi, serta mendorong pertumbuhan investasi dan pada akhirnya meningkatkan ketahanan energi untuk pertumbuhan ekonomi.
 

Sumber: www.skkmigas.go.id

Selengkapnya
Investasi di Sektor Hulu Migas Meningkat Pesat pada Tahun 2023

Pertambangan dan Perminyakan

Menteri Keuangan: Dukungan Pemerintah terhadap Peningkatan Kinerja Sektor Migas di Indonesia

Dipublikasikan oleh Muhammad Ilham Maulana pada 19 April 2024


Jakarta, 20/09/2023 Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa sebagai salah satu sumber pasokan energi yang utama, sektor minyak dan gas (migas) mendapatkan tekanan yang cukup besar. Di tengah kontestasi geopolitik, migas menjadi salah satu komoditas strategis yang dijadikan instrumen ketegangan geopolitik tersebut. Di sisi lain, sektor migas juga menjadi perhatian utama para aktivitis perubahan iklim.

“Anda terjepit di antara dua pergeseran dan persaingan global yang sangat kuat yaitu masalah geopolitik dan perubahan iklim. Indonesia adalah negara yang besar. Kita harus bisa merespon hal tersebut,” ungkap Menkeu dalam Acara The 4th International Convention on Indonesian Oil and Gas 2023 di Bali, Rabu (20/09).

Menkeu mengatakan bahwa sebagai negara yang memiliki potensi migas sangat besar, kondisi geopolitik dan perubahan iklim perlu direspon secara tepat dan seimbang. Pemerintah pun akan terus memberikan berbagai dukungan untuk meningkatkan kinerja migas di Indonesia. 

“Alat fiskal kita berupa insentif perpajakan di tingkat produsen, dalam bentuk subsidi kepada konsumen, serta perbaikan rezim. Ini merupakan bukti bahwa Indonesia akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk memperbaiki iklim investasi,” jelas Menkeu.

Selain itu, Menkeu memaparkan langkah perbaikan iklim investasi dilakukan dengan perbaikan data. Pemerintah dan SKK Migas menyediakan lebih banyak data dan transparansi mengenai potensi sumber daya di Indonesia. 

Pemerintah juga sedang merevisi beberapa peraturan dalam rangka memperbaiki dan adaptif bagi industri migas termasuk dengan mempertimbangkan teknologi baru seperti carbon capture untuk mencapai ketahanan energi, namun pada saat yang sama menyediakan energi yang lebih ramah lingkungan dan rendah emisi.

“Jadi merancang dan melaksanakan transisi sangatlah penting tidak hanya untuk masa depan perekonomian Indonesia, namun juga untuk kesejahteraan perekonomian global. Kami akan terus menyempurnakan skenario peta jalan karena kami juga memahami bahwa teknologi akan terus berubah,” pungkas Menkeu. 
 

Sumber: www.kemenkeu.go.id 

Selengkapnya
Menteri Keuangan: Dukungan Pemerintah terhadap Peningkatan Kinerja Sektor Migas di Indonesia

Pertambangan dan Perminyakan

10 Perusahaan Dengan Produksi Minyak Besar di Indonesia, Medco Capai Sasaran APBN dan WPNB

Dipublikasikan oleh Muhammad Ilham Maulana pada 19 April 2024


Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) mencatat sejumlah perusahan minyak dan gas atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) menorehkan produksi minyak dan kondensat jumbo sepanjang semester I 2023. Salah satu perusahaan tersebut, yaitu Mobil Cepu LTD yang merupakan anak perusahaan dari ExxonMobil. Tak hanya itu, produksi minyak jumbo juga telah ditorehkan oleh sejumlah anak usaha PT Pertamina (Persero). Mulai dari PT Pertamina Hulu Rokan hingga PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur.

Lebih lengkap, perusahaan mana saja yang masuk dalam 10 KKKS dengan produksi minyak dan kondensat jumbo di Indonesia. Berikut ini JawaPos.com rangkum daftar lengkap hasil produksinya.

1. Mobil Cepu LTD

Hingga 30 Juni 2023, Exxonmobil Cepu Limited yang merupakan anak perusahaan dari ExxonMobil mencatat realisasi produksi minyak dan kondensat mencapai 165.265 barel oil per day (BOPD). Sedangkan realisasi liftingnya mencapai 165.145 BOPD.

Realisasi produksi Mobil Cepu LTD telah melebihi target lifting yang ditetapkan dalam APBN 2023 atau setara 114,8 persen dari target yang sebesar 144.000 BOPD. Realisasi produksi Mobil Cepu LTD juga melebihi perencanaan produksi minyak dan kondensat atau Work Program and Budget (WPNB) 121,1 persen dari 136.500 BOPD.

2. PT Pertamina Hulu Rokan (PHR)

Hingga 30 Juni 2023, PHR mencatat realisasi produksi minyak dan kondensat mencapai 161.594 BOPD. Sedangkan realisasi liftingnya mencapai 162.759 BOPD.

Realisasi produksi PHR tersebut setara 86 persen dari target lifting yang ditetapkan dalam APBN 2023 yang sebesar 187.870 BOPD. Realisasi produksi PHR baru mencapai 89,8 persen dari WPNB-nya yang sebesar 180.000 BOPD.

3. PT Pertamina EP

Hingga 30 Juni 2023, PEP yang merupakan anak usaha Pertamina Hulu Energi ini mencatat realisasi produksi minyak dan kondensat sebesar 71.470 BOPD. Sedangkan realisasi liftingnya sebesar 70.650 BOPD.

Realisasi produksi PEP mencapai 89,3 persen dari target lifting yang ditetapkan dalam APBN 2023 yang sebesar 80.000 BOPD. Realisasi produksi PEP mencapai 96,6 persen dari WPNB-nya yang sebesar 74.011 BOPD.

4. PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM)

Hingga 30 Juni 2023, PHM mencatat realisasi produksi minyak dan kondensat mencapai 26.862 BOPD. Sedangkan realisasi liftingnya sebesar 24.713 BOPD.

Realisasi produksi PHM mencapai 89,5 persen dari target lifting yang ditetapkan dalam APBN 2023 yang sebesar 30.000 BOPD. Realisasi produksi PHM mencapai 99,8 persen dari WPNB-nya yang sebesar 26.905 BOPD.

5. Pertamina Hulu Energi ONWJ LTD

PHE ONWJ LTD yang memiliki Area operasional berada di wilayah Kontrak Kerja Sama (KKS) Offshore North West Java (ONWJ) di Jawa Barat, yang membentang dari Kepulauan Seribu (DKI Jakarta) sampai ke Cirebon Utara (Jawa Barat) hingga 30 Juni 2023 mencatat realisasi produksi minyak dan kondensat mencapai 26.346 BOPD. Sedangkan realisasi liftingnya mencapai 26.258 BOPD.

Realisasi produksi PHE ONWJ LTD tersebut mencapai 90,8 persen dari target lifting yang ditetapkan dalam APBN 2023 yang sebesar 29.000 BOPD. Realisasi produksi PHE ONWJ LTD tersebut mencapai 95,5 persen dari WPNB-nya yang sebesar 27.600 BOPD.

6. PT Pertamina Hulu Energi OSES 

PHE Offshore Southeast Sumatera (OSES) hingga 30 Juni 2023 mencatat realisasi produksi minyak dan kondensat mencapai 17.347 BOPD. Sedangkan realisasi liftingnya mencapai 17.344 BOPD.

Realisasi produksi OSES mencapai 72,3 persen dari target lifting yang ditetapkan dalam APBN 2023 yang sebesar 24.000 BOPD. Realisasi produksi OSES tersebut mencapai 78,5 persen dari WPNB-nya yang sebesar 22.103 BOPD.

7. Petrochina International Jabung LTD

PetroChina International Jabung Ltd, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) operator Wilayah Kerja (WK) atau Blok Jabung, Tanjung Jabung Timur, Jambi, hingga 30 Juni 2023 mencatat realisasi produksi minyak dan kondensat mencapai 15.452 BOPD. Sedangkan realisasi liftingnya mencapai 15.478 BOPD.

Realisasi produksi Petrochina International Jabung mencapai 88,3 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2023 yang sebesar 17.550 BOPD. Realisasi produksi Petrochina International Jabung mencapai 90,9 persen dari WPNB-nya yang sebesar 17.000 BOPD.

8. Medco E & P Natuna 

Hingga 30 Juni 2023, Medco E&P Natuna mencatat realisasi produksi minyak dan kondensat mencapai 11.644 BOPD. Sedangkan realisasi liftingnya mencapai 11.607 BOPD.

Realisasi produksi Medco E&P Natuna telah melebihi target lifting yang ditetapkan dalam APBN 2023 atau setara 121,3 persen dari target yang sebesar 9.600 BOPD. Realisasi produksi Medco E&P Natuna juga mencapai 137,7 persen dari WPNB-nya yang sebesar 8.457 BOPD.

9. PT Pertamina Hulu Sanga Sanga

Anak Perusahaan PHI ini mencatat, hingga 30 Juni 2023 realisasi produksi minyak dan kondensatnya mencapai 10.324 BOPD. Sedangkan realisasi liftingnya mencapai 10.257 BOPD.

Realisasi produksi minyak dan kondensat Sanga Sanga baru mencapai 93,9 persen dari target lifting yang ditetapkan dalam APBN 2023 yang sebesar 11.000 BOPD. Namun, jika dibandingkan target WPNB-nya yang sebesar 10.229 BOPD, realisasi produksi dan kondensat Sanga Sanga telah mencapai 100,9 persen.

10. PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur 

Hingga 30 Juni 2023, Pertamina Hulu Kaltim mencatat realisasi produksi minyak dan kondensat mencapai 9.629 BOPD. Sedangkan realisasi liftingnya mencapai 10.992 BOPD.

Realisasi produksi Pertamina Hulu Kaltim baru mencapai 91,7 persen dari target lifting yang ditetapkan dalam APBN 2023 yang sebesar 10.500 BOPD. Realisasi produksi Pertamina Hulu Kaltim tersebut juga baru mencapai 97,8 persen dari WPNB-nya yang sebesar 9.850 BOPD.
 

Sumber: www.jawapos.com

Selengkapnya
10 Perusahaan Dengan Produksi Minyak Besar di Indonesia, Medco Capai Sasaran APBN dan WPNB

Pertambangan dan Perminyakan

SKK Migas Mengumumkan Industri Hulu Lokal Mencapai 61 Persen

Dipublikasikan oleh Muhammad Ilham Maulana pada 19 April 2024


Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) atau komponen lokal dalam pengadaan barang dan jasa industri hulu migas mencapai 61,8 persen.
Wakil Kepala SKK Migas Nanang Abdul Manaf mengatakan capaian itu melampaui target yang ditetapkan pemerintah sebesar 57 persen.

"Ini perlu disyukuri, hingga Oktober kemarin, capaian TKDN Hulu Migas melampaui target yang ditetapkan pemerintah, yakni sebesar 57 persen. Saya optimistis angka ini terus meningkat hingga akhir tahun 2023," kata Nanang dalam konferensi pers di kantor SKK Migas Rabu (15/11).

Di sisi lain, Nanang memaparkan industri migas juga berkontribusi pada sektor lain. 

Pada sektor komoditas utama dan penunjang migas, industri migas berkontribusi 83,6 persen. Selanjutnya pada industri tenaga kerja sebesar 6,75 persen, transportasi sebesar 6,71 persen, kesehatan sebesar 0,13 persen, dan asuransi sebesar 0,3 persen. Nanang juga menekankan bahwa sesuai dengan Rencana Strategis Indonesia Oil and Gas (IOG) 4.0, ada sejumlah target pencapaian strategis yang ingin dikejar oleh SKK Migas. Salah satunya produksi minyak 1 juta barel serta gas bumi sebanyak 12 miliar standar kaki kubik per hari.

Khusus akhir tahun ini, SKK Migas menargetkan lifting minyak akan mencapai di atas 600 ribu barel per hari (bopd). Nanang mengatakan lifting minyak akhir tahun ini diharapkan mendekati target tahun depan yang dipatok 635 ribu bopd. "Kita akan sangat berusaha keras untuk bisa mendekatkan produksi di akhir tahun ini yang akan menjadi entry point di tahun depan sedekat mungkin dengan target. Harapan kita di akhir tahun di atas 600 (ribu bopd)," katanya.


Sumber: www.cnnindonesia.com

Selengkapnya
SKK Migas Mengumumkan Industri Hulu Lokal Mencapai 61 Persen

Pertambangan dan Perminyakan

Rencana Pembubaran SKK Migas: Bagaimana Dampaknya Terhadap Produksi Minyak di Indonesia?

Dipublikasikan oleh Muhammad Ilham Maulana pada 19 April 2024


Pemerintah dan DPR kini tengah membahas revisi Undang-Undang No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Adapun salah satu klausul penting dalam revisi UU Migas ini yaitu terkait pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengatakan, bila nantinya klausul ini disetujui dan revisi UU Migas disahkan, lembaga pengawas kegiatan hulu migas di Tanah Air yang ada saat ini yaitu Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) otomatis akan dibubarkan.

Dia menyebut, BUK Migas nantinya akan menjadi lembaga definitif pengganti SKK Migas yang saat ini masih bersifat sementara. Pasalnya, SKK Migas merupakan badan sementara yang dibuat pemerintah sejak Mahkamah Konstitusi (MK) membubarkan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (BP Migas) pada 2012 lalu.

Mulyanto mengatakan, jika BUK Migas terbentuk, tidak ada alasan untuk mempertahankan lembaga yang tidak memiliki dasar hukum.

"Konsekuensi logisnya demikian (pembubaran SKK Migas). Tidak ada dasar hukumnya lagi bagi kelembagaan tersebut," ungkap Mulyanto kepada CNBC Indonesia, Senin (18/9/2023).

Lantas, apakah pembentukan BUK Migas baru tersebut akan berpengaruh pada peningkatan produksi migas di Indonesia?

Mulyanto mengatakan, pihaknya berharap dengan rencana dibentuknya BUK Migas baru, itu bisa mendongkrak produksi migas di dalam negeri yang terpantau terus menurun dari tahun ke tahun.

"Dengan kondisi itu diharapkan kita dapat mempertahankan, dan bahkan meningkatkan lifting migas kita," jelas Mulyanto.

Namun demikian, menurutnya upaya peningkatan produksi migas di dalam negeri juga harus didukung oleh perbaikan insentif oleh pemerintah. Dia mengatakan, pihaknya berharap BUK Migas baru tersebut bisa menjaga investasi di sektor hulu migas Indonesia.

"Dengan keberadaan BUK Migas ini beserta insentif dan dukungan pemerintah yang dirumuskan dalam Revisi UU Migas, diharapkan dapat menjaga investasi di industri migas yang menuju sunset ini," tambahnya.

Berdasarkan data SKK Migas, produksi minyak terangkut (lifting) pada Semester I 2023 tercatat baru mencapai 615,5 ribu barel per hari (bph), atau 93% dari target dalam APBN 2023 yang sebesar 660 ribu bph.

Adapun realisasi salur gas pada Semester I 2023 baru sebesar 5.308 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD), atau 86% dari target dalam APBN 2023 sebesar 6.160 MMSCFD.

Dalam draf revisi UU Migas yang diterima CNBC Indonesia, berikut isu klausul terkait pembentukan BUK Migas.

Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

(1) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sebagai pemegang Kuasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

(2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan pengusahaan Kegiatan Usaha Hulu kepada BUK Migas.

(3) BUK Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemegang Kuasa Usaha Pertambangan.

(4) BUK Migas sebagai pemegang Kuasa Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pengusahaan Kegiatan Usaha Hulu melalui Kontrak Kerja Sama dengan Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap.

(5) Dalam hal Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap mempunyai beberapa anak perusahaan, kegiatan usahanya dapat dilakukan dengan menggunakan pembiayaan secara mandiri, pengalihan pembiayaan dari anak usaha lain, dan/atau pembiayaan secara komersial.

(6) Dalam hal terjadi sisa cost recovery pada salah satu anak perusahaan, sisa cost recovery dapat dialihkan pembiayaannya pada anak perusahaan lainnya.
 

Sumber: www.cnbcindonesia.com 

Selengkapnya
Rencana Pembubaran SKK Migas: Bagaimana Dampaknya Terhadap Produksi Minyak di Indonesia?
« First Previous page 16 of 23 Next Last »