Pontianak - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melalui Direktorat Jenderal atau Ditjen Bina Marga akan mulai membangun duplikasi Jembatan Kapuas I yang akan sejajar dengan jembatan eksisting di tahun ini. Pembangunan duplikasi jembatan selain bisa meningkatkan konektivitas warga dan memperlancar distribusi barang dan jasa, juga sebagai satu kesatuan sistem arus lalu lintas keluar masuk di Kota Pontianak, Kalimantan Barat.

Pembangunan Duplikasi Jembatan Kapuas I dilaksanakan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat, rencana lokasi pembangunan akan sejajar dengan Jembatan Kapuas yang telah terdapat saat ini sebab tingkat kepadatan lalu lintas di Kota Pontianak terus mengalami peningkatan. Pekerjaan akan dilaksanakan secara Multi Years Contract (MYC) 2022-2024 dengan sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 267 milyar.

“Pertanggal 11 pemenangnya telah ada, ini kami desain kurang lebih hampir sama dengan sebelahnya yang mana rencananya duplikasi dengan tipe rangka baja juga. Jembatan akan dibangun dalam waktu 3 tahun hingga tahun 2024. Kami harapannya dapat dipercepat pembangunan duplikasi jembatan dengan bentang 430 m tersebut,” ungkap Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan Ditjen Bina Marga Nyoman Suaryana ketika mendampingi Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi V DPR RI memantau lokasi rencana pembangunan Duplikasi Jembatan Kapuas I, Selasa(19/7/2022).

Kepala BPJN Kalimantan Barat Herlan Hutagaol menyampaikan, pembangunan jembatan baru memang telah dibutuhkan oleh warga Pontianak. Secara teknis jembatan lama yang sudah dibangun pada tahun 1982 sudah mengalami penurunan daya beban “Duplikasi Jembatan Kapuas I memang sangat dibutuhkan masyarakat Pontianak, sebab untuk mengurai kemacetan, seeba secara teknis jembatan tersebut telah tua, dibangun pada tahun 1982 semua parameternya, keausan, dan pola trafik telah berubah” jelas Herlan.

Herlan menjelaskan, walaupun telah ditentukan pemenangnya namun belum dapat dilaksanakan kontrak sebab masih menunggu izin MYC sehingga paling lama pembangunan akan dimulai pada bulan Agustus 2022. Duplikasi Jembatan Kapuas I dengan panjang utama 430 m dengan tipe rangka baja yang terdiri dari 6 pilar,  2 abutmen, lebar 9 m, dan panjang jembatan pendekat 270 m.

Sedangkan Ketua Komisi V DPR RI yang juga sebagai Ketua Tim Kunker Reses Lasarus menyampaikan, Duplikasi Jembatan Kapuas I telah diumumkan pemenang lelangnya tanggal 11 oleh Kementerian PUPR. "Saya kira seharusnya bersama Bapak Menteri PUPR telah bisa melaksanakan groundbreaking, jembatan ini telah dapat dimulai pembangunan secepatnya dan ini harus selesai di tahun 2024,” jelas Lasarus.

Menurut Lasarus, daya tampung Jembatan Kapuas yang lama telah melebihi kapasitas, jadi dari sisi keamanan cukup berbahaya untuk dilewati. "Harapan saya dengan hadirnya Duplikasi Jembatan Kapuas I bisa mengurangi beban dan mengurai kemacetan lalu lintas pada jembatan eksisting,” ungkap Lasarus.

Hadir pada kesempatan itu, Kepala Subdirektorat Wilayah I Direktorat Air Tanah dan Air Baku Dwi Agus Kuncoro, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak Pramono, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat Deva Kurniawan Rahmadi, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I Andy Sugondo, Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Barat Sumihar Panjaitan, anggota Badan Pengatur Jalan Tol Unsur Akademisi Eka Pria Anas.

Disadur dari sumber pu.go.id/berita

Jakarta – Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya menuntaskan pembangunan Gedung Laboratorium Fakultas Ilmu Olahraga (FIO) Universitas Negeri Surabaya (UNESA) sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar serta sarana dan prasarana untuk mempersiapkan atlet di lingkungan UNESA.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan, pengembangan SDM sudah menjadi salah satu agenda prioritas Presiden Joko Widodo bersama Wapres Ma'ruf Amin. "Kita ditugaskan melanjutkan pembangunan prasarana pendidikan untuk mendukung peningkatan kualitas SDM. Manfaatkan fasilitas yang telah dibangun. Generasi mendatang harus lebih baik sebab fasilitasnya lebih baik,” ungkap Menteri Basuki.

Gedung Laboratorium FIO dibangun oleh Kementerian PUPR semenjak September 2021 dan rampung pada Mei 2022. Pekerjaan konstruksi dilaksanakan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Timur bersama PT. Diatasa Jaya Mandiri selaku kontraktor pelaksana dan PT. Riau Multi Cipta Dimensi selaku konsultan manajemen konstruksi.

“Pembangunan gedung ini telah mengikuti standar dan peraturan yang berlaku. Kemudian, harapannya UNESA dapat mengelola gedung tersebut dengan baik sesuai peruntukan. Kita berharap ini dapat didayagunakan dengan baik dalam membina atlet-atlet Jawa Timur dan Indonesia jadi dapat lebih berprestasi lagi,” ungkap Direktur Prasarana Strategis Ditjen Cipta Karya Essy Asiah.

Gedung Laboratorium FIO terdiri dari 4 lantai dan dilengkapi dengan beberapa fasilitas penunjang yakni ruang sauna, ruang whirlpool, ruang swim-max, ruang pengelola, ruang physical fitness test, ruang Latihan angkat berat, ruang aerobic, ruang studio, ruang micro teaching, ruang administasi, ruang dokter, ruang pelatih, ruang staff, ruang pengendali suhu, dan musholla. Sedangkan pada Gedung Laboratorium Eksisting terdapat fasilitas utama berupa fitness center dan kolam renang.

Selain fasilitas di dalam gedung, ada juga fasilitas di luar gedung sebagai berikut, tartan track untuk latihan lari sprint jarak pendek, power house, rumah genset, ground water tank, area parkir dan landasan untuk kendaraan pemadam kebakaran. Gedung Laboratorium FIO ini dilengkapi pula dengan jembatan yang bisa menghubungkan lantai 3 Gedung Laboratorium FIO dengan lantai 3 Gedung Laboratorium Eksisting yang berlokasi di sisi timur.

Sudah dilaksanakan serah terima pengelolaan dan pembangunan lanjutan gedung ini dari Kepala BPPW Muhammad Reva kepada Rektor UNESA Nurhasan di Kampus Lidah Wetan UNESA, Surabaya, Selasa(5/7/2022).

“Sesudah serah terima, gedung ini kemudian akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan perlengkapan yang diperlukan jadi dapat langsung dipergunakan secara bertahap untuk pembinaan atlet DBON di UNESA yang program pembinaannya dimulai akhir Juli 2022,” ungkap Nurhasan.

Disadur dari sumber pu.go.id/berita

Berbagai upaya telah dilaksanakan untuk mengurangi penumpukan sampah dan mengolahnya agar bisa memberikan manfaat untuk kehidupan.

Salah satunya adalah dengan mewujudkan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta, Jawa Tengah.

Untuk mengoperasionalkan PSEL yang berpusat di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Putri Cempo Surakarta ini, 550 ton sampah per hari dibutuhkan agar mampu menghasilkan energi listrik sebesar 5 MegaWatt.

Sedangkan untuk komposisinya terdiri dari 350 ton sampah baru dan 200 ton sampah existing yang telah menumpuk di TPA Putri Cempo.

Mendukung percepatan upaya penanggulangan sampah tersebut, Kementerian PUPR juga telah mengalokasikan dana APBN 2021 sebesar Rp 4,4 miliar untuk pengadaan alat berat berupa 1 unit buldoser dan 1 unit ekskavator.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Balai Prasarana Permukiman (BPPW) Jawa Tengah Cakra Nagara dalam acara serah terima pengelolaan alat berat di TPA Putri Compo Surakarta, Senin (10/1/2022).

“Besar harapan kami dengan adanya pengadaan alat berat untuk TPA Putri Cempo ini dapat mendukung kelancaran terwujudnya PSEL di Kota Surakarta yang pada akhirnya dapat menjadi percontohan di kabupaten atau kota yang lain,” ujar Cakra.

Lebih lanjut, Cakra mengungkapkan bahwa Surakarta adalah salah satu dari 12 kota yang mendapatkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik.

Ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Adapun proyek yang juga berkolaborasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu rupanya telah dimulai sejak tahun 2016 dengan menggandeng PT Solo Citra Metro Plasma Tower dan saat ini telah masuk ke tahap konstruksi.

“Tetapi tidak dapat dipungkiri ada permasalahan eksisting di TPA ini, di antaranya usia teknis TPA yang sudah habis sejak tahun 2010 dan rusaknya sebagian alat berat yang ada di TPA,” jelas Cakra.

Sedangkan, jika mengacu pada perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Surakarta dengan PT Solo Citra Metro Plasma Power, maka pihak pemerintah memiliki tugas untuk menyediakan lahan dan sampah.

Karenanya, guna memenuhi ketersediaan lahan lokasi pembangunan infrastruktur pengolahan sampah, diperlukan pemindahan tumpukan sampah antar zona.

Sementara itu, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka memaparkan, dengan mengubah sampah menjadi energi listrik akan membantu mengurangi jumlah sampah dalam 10 tahun dan tentunya akan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.

Sumber Artikel: kompas.com

Infrastruktur dasar akan menjadi modal awal dalam pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Hal ini disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Danis H Sumadilaga kepada Kompas.com, Selasa (18/1/2022).

"Memang, kalau untuk development (pengembangan) di mana-mana infrastruktur basic (dasar) dulu. Nah, memang sebagian ini adanya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ya," ungkap Danis.

Danis melanjutkan, pembangunan infrastruktur dasar ini akan dilakukan secara beriringan, dimulai dari yang paling diprioritaskan.

Konstruksinya ini tergantung dengan method of construction (metode pelaksanaan) serta dari segi pembiayaan.

Pembangunan infrastruktur dasar ini dimulai dari sumber daya air (SDA) berupa drainase untuk pengendalian banjir.

Kemudian, penyediaan air baku dengan dibangunnya infrastruktur SDA seperti bendungan, bendung, dan sungai.

Lalu, infrastruktur konektivitas seperti jalan akses maupun logistik untuk memudahkan mobilitas orang bekerja maupun barang.

Sementara di bidang cipta karya, akan dilakukan pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

"Pertama, kita ada land development (pengembangan lahan) lah ya, kita kembangkan dulu tanahnya. Nah, kita pasang drainase lingkungan," jelas Danis.

Sesudahnya, pihaknya akan membuat kavling untuk menentukan di mana kawasan istana, perkantoran, perumahan, maupun peruntukkan fungsi lainnya.

Untuk diketahui, Rancangan Undang-undang (RUU) IKN telah disetujui menjadi UU IKN dalam Rapat Sidang Paripurna DPR RI, Selasa (18/1/2022).

Dengan disahkannya payung hukum tersebut, maka pemindahan ibu kota ke Penajam Paser Utara, bisa segera dimulai.

Sumber Artikel: kompas.com

Selama tahun 2021, program Padat Karya Tunai (PKT) bidang Cipta Karya telah menyerap 417.381 orang tenaga kerja.

Untuk realisasi keuangan PKT bidang Cipta Karya, dana yang terserap sebesar Rp 5,53 triliun atau 99,49 persen dari alokasi tahun lalu yakni Rp 5,56 triliun.

Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumatuti mengatakan, untuk progres fisik PKT tahun lalu mencapai 99,27 persen.

"Perlu kami sampaikan, realisasi keuangan kegiatan Ditjen Cipta Karya, khususnya PKT, yaitu 99,49 persen dan fisiknya 99,27 persen. Menyerap tenaga kerja sebanyak 417.381 orang," jelas Diana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, Rabu (16/2/2022).

Ada beberapa kegiatan yang dilakukan dalam PKT Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR yakni Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas)/Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perdesaan yang dilakukan di 5.809 lokasi.

Kemudian, Sanitasi Perdesaan Padat Karya dilaksanakan di 1.771 lokasi dan Sanitasi Pondok Pesantren/Lembaga Pendidikan Keagamaan di 5.419 lokasi.

Lalu, program Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS3R) dilaksanakan di 182 lokasi, Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di 1.500 lokasi, juga Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di 2.105 lokasi.

Selain itu, ada kontraktual proyek dengan pola padat karya yang pelaksanaannya dilakukan di 1.237 lokasi.

Di samping program PKT, Ditjen Cipta Karya juga menjalankan beberapa program lainnya pada tahun lalu dengan realisasi anggaran Rp 24,94 triliun.

Angka tersebut menerminkan 96,41 persen dari total alokasi anggaran yang diberikan pada tahun 2021 yakni Rp 26,34 triliun.

Ini terdiri dari air minum Rp 6,99 triliun, sanitasi Rp 5,15 triliun, dan kawasan permukiman Rp 4,81 triliun.

Lalu, rehabilitasi dan renovasi sarana olahraga dan pasar Rp 1,21 triliun, bangunan gedung Rp 2,5 triliun, serta rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan Rp 4,28 triliun.

Sumber Artikel: kompas.com

Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 12,51 triliun pada tahun 2022.

Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Surat Menteri Keuangan (Menkeu) Pemberitahuan Penyusunan dan Penetapan Daftar Isian Paket Anggaran (DIPA) Induk Kementerian/Lembaga (K/L) tertanggal 5 November 2020.

Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengungkapkan hal ini saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, Rabu (16/2/2022).

"Pagu Ditjen Cipta Karya tahun 2022 sesuai dengan Surat Menkeu tanggal 5 November 2022 mengenai penetapan DIPA Induk Kementerian/Lembaga adalah sebesar Rp 12,51 triliun," tegas Diana.

Tak jauh berbeda dengan program tahun 2021, anggaran yang diperoleh Ditjen Cipta Karya tahun ini akan diperuntukkan untuk beberapa sektor.

Ini dimulai dari kebutuhan air minum sebesar Rp 2,34 triliun yang terdiri dari pembangunan dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebesar 1.637 liter per detik.

Kemudian, perluasan SPAM sebesar 144.254 sambungan rumah (SR), optimalisasi SPAM 350 SR, serta SPAM berbasis masyarakat 276.600 SR.

Untuk penataan kawasan permukiman, anggaran yang dikucurkan senilai Rp 2,17 triliun, antara lain permukiman kumuh perkotaan yang ditangani secara terpadu seluas 802 hektar dan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat.

Pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat ini merupakan Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) yang dilaksanakan di 450 kecamatan, serta Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di 265 kelurahan.

Lalu, pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sarana prasarana (sarpas) pendidikan Rp 2,53 triliun.

Ini terdiri dari rehabilitasi dan renovasi sarpas sekolah atau madrasah yang tersebar di 696 sekolah di seluruh Indonesia, serta pembanguna dan rehabilitasi 22 unit Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTN/PTKIN).

Selanjutnya, pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sarana olahraga dan pasar dengan total nilai Rp 1,02 triliun.

Untuk sanitasi sebesar Rp 1,96 triliun akan digunakan untuk pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebesar 8.410 kartu keluarga (KK), sistem pengelolaan persampahan 21.000 KK, dan sanitasi berbasis masyarakat 95.930 KK.

Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR juga mengalokasikan anggaran senilai Rp 1,26 triliun dalam pembangunan gedung.

Ini antara lain dalam pembangunan penyelenggaraan bangunan gedung sebesar 65.458 meter persegi dan pengembangan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di 19 kawasan.

Adapun anggaran Rp 1,23 triliun dikucurkan bagi dukungan manajemen lainnya.

Sumber Artikel: kompas.com