Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Resmikan Penataan Kawasan Pulau Rinca di TN Komodo, Presiden Joko Widodo Ingatkan soal Kebersihan Kawasan

Dipublikasikan oleh Siti Nur Rahmawati pada 22 Agustus 2022


Labuan Bajo - Presiden Joko Widodo resmikan Penataan Kawasan Pulau Rinca dari sekian banyak spot pariwisata di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Prosesi peresmian ini ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Presiden Joko Widodo yang didampingi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Kominfo Johny G. Plate, Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat dan Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi di Pulau Rinca, Kamis(21/7/2022).

Presiden Joko Widodo menyampaikan pembangunan yang dilaksanakan di DPSP Labuan Bajo harus memberikan manfaat nyata bagi negara dan rakyat. “Saya kira semuanya harus dihitung dan terdapat rutenya. Target pertama Labuan Bajo 1 juta wisatawan sesuai kapasitas bandaranya,” ungkap Presiden Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo juga menyoroti kebersihan kawasan Labuan Bajo. “Ini harus dijalankan bersama-sama, jangan sampai terdapat sampah di mana-mana. Hal-hal kecil seperti itu yang akan diingat terus oleh para wisatawan, mereka kembali atau tidak disebabkan hal seperti itu. Keramahan kita melayani wisatawan juga menentukan,” ungkap Presiden Joko Widodo.

Peningkatan ekonomi berbasis konservasi alam menjadi ciri khas untuk Labuan Bajo. Maka dari itu, pemerintah menata kawasan Pulau Rinca sebagai salah satu destinasi utama wisatawan untuk berjumpa dengan komodo.

“Untuk pariwisata (kita memiliki) Pulau Rinca, oleh karena itu kita benahi untuk wisatawan dan komodonya. Untuk konservasi kemarin sudah sepakat di Pulau Komodo dan Pulau Padar. Komodo di Pulau Komodo dan Pulau Rinca itu sama,” tutur Presiden Joko Widodo.

Penataan Kawasan Pulau Rinca tujuannya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pariwisata Taman Nasional Komodo di Loh Buaya, Pulau Rinca. Di samping manfaat pariwisata, penataan ini juga tujuannya untuk menjaga Outstanding Universal Value (OUV) warisan alam dunia.

Penataan Kawasan Pulau Rinca dilakukan pada tahun 2020 - 2022 dengan anggaran Rp. 113,85 milyar. Lingkup kegiatan penataan ini mencakup pembangunan dermaga dan pengaman pantai, elevated deck, guest house, kolam satwa dan museum.

Elevated deck dan bangunan penunjang lainnya dibangun dengan tinggi 2 meter agar tak mengganggu aktivitas komodo dan satwa lainnya yang melintas. Serta untuk melindungi keselamatan para pengunjung.

Menteri Basuki dalam tinjauannya menekankan pentingnya untuk melaksanakan penghijauan di Pulau Rinca. “Karena sifat tanahnya yang asam kami dapat menanam mangrove atau tanaman endemik lain, supaya Pulau Rinca ini lebih hijau,” ungkap Menteri Basuki.


Disadur dari sumber pu.go.id

Selengkapnya
Resmikan Penataan Kawasan Pulau Rinca di TN Komodo, Presiden Joko Widodo Ingatkan soal Kebersihan Kawasan

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Menteri Basuki Tinjau Konstruksi Akhir Bendungan Semantok, Tekankan Perapian Pekerjaan dan Lansekap

Dipublikasikan oleh Siti Nur Rahmawati pada 22 Agustus 2022


Nganjuk - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memantau pembangunan Bendungan Semantok di Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Jumat(15/7/2022). Pekerjaan konstruksi bendungan sudah memasuki tahap akhir dengan progres 97 persen dan dijadwalkan tuntas sesuai kontrak Desember 2022.

Menteri Basuki meminta selama tahap akhir pekerjaan atau finishing untuk terus dilaksanakan penyempurnaan konstruksi bendungan, khususnya riprap yang tersusun dari batu-batu bulat, agar tak rembes dan kekuatan struktur terjaga. Menteri Basuki menginstruksikan pula untuk dilaksanakan perapian material proyek, khususnya sisa batu  pada timbunan bendungan utama.

"Perapian itu penting, infrastruktur tak dapat dikatakan tuntas jika masih terdapat sisa-sisa material di tubuh bendungan. Tolong dirapikan, jangan sampai terdapat sisa material proyek justru dibuang di bendungan," ujar Menteri Basuki.

Selain itu untuk lansekap bendungan, Menteri Basuki meminta ditanami ribuan pohon jati emas yang banyak tumbuh di sekitar bendungan, selain yang telah ditanami sebelumnya, yaitu pohon sawo, alpukat, bambu dan pulai.

Bendungan Semantok mulai dibangun sejak Desember 2017 oleh oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR dengan tipe zonal inti tegak yang mempunyai tinggi 38,5 meter dan panjang puncak bendungan 3.100 meter. Bendungan ini didesain mempunyai kapasitas tampung sebesar 32,67 juta m3 yang sumbernya dari aliran Sungai Semantok.

Sungai Semantok mepunyai panjang sekitar 18,19 km dengan daerah tangkapan air sekitar 54.032 km2  dan volume aliran masuk rata-rata 64,77 m3 pertahun. Dengan luas area genangan sebesar 365 hektar, Bendungan Semantok diproyeksikan pula bisa mereduksi risiko banjir 137 m3/detik pada wilayah hilir yang dialiri Sungai Semantok ketika musim hujan.

"Pada rencana kegiatan pembangunan Bendungan Semantok mempunyai tujuan gua meminimalisir banjir yang terjadi di Kecamatan Rejoso dan menahan air berlimpah saat musim hujan," ungkap Kepala BBWS Brantas Haeruddin C. Maddin.

Kemudia pada musim kemarau, Bendungan Semantok bisa dimanfaatkan pula sebagai pendistribusi air untuk mencegah terjadinya kekeringan pada areal persawahan di wilayah hilir. Bendungan ini dilengkapi jaringan irigasi sebesar 2,47 m3 perdetik guna menyuplai air irigasi seluas 1.900 hektare (ha). Oleh karena hal tersebut, kehadiran bendungan harapannya bisa meningkatkan produksi pertanian di daerah tersebut yang sebelumnya memakai sistem perairan tadah hujan.

Pembangunan Bendungan Semantok dilaksanakan dalam dua paket pekerjaan, yaitu paket satu oleh kontraktor pelaksana PT. Brantas Abipraya – PT. Pelita Nusa Perkasa, KSO, dan paket dua menggandeng PT. Hutama Karya – PT. Bahagia Bangunnusa, KSO.

Harapannya dengan selesainya Bendungan Semantok bisa dimanfaatkan pula sebagai upaya pemeliharaan sungai di wilayah hilir bendungan sebesar 30 liter perdetik dan penyedia air baku sebesar 312 liter perdetik untuk Kecamatan Rejoso. Selain itu juga mempunyai potensi sebagai destinasi pariwisata di Jawa Timur yang bisa menumbuhkan ekonomi lokal.

Kehadiran Bendungan Semantok akan menambah daftar jumlah tampungan air di Jawa Timur yang sebelumnya telah tuntas dibangun, yaitu Bendungan Tukul di Kabupaten Pacitan, Bendungan Tugu di Kabupaten Trenggalek, Bendungan Bendo di Kabupaten Ponorogo, dan Bendungan Gongseng di Kabupaten Bojonegoro.


Disadur dari sumber pu.go.id/berita

Selengkapnya
Menteri Basuki Tinjau Konstruksi Akhir Bendungan Semantok, Tekankan Perapian Pekerjaan dan Lansekap

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kementerian PUPR Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat dengan Penataan Pemukiman Melalui KOTAKU, Sulawesi Tenggara

Dipublikasikan oleh Siti Nur Rahmawati pada 22 Agustus 2022


Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang dilakukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya melaksanakan peningkatan kualitas permukiman kumuh di kawasan Puday-Lapulu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan penataan hunian dan fasilitas-fasilitas yang mendukung produktifitas, dan usaha mengurangi kawasan kumuh sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024, dimana kawasan kumuh di Indonesia ditargetkan berkurang sampai 0 persen.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa Program KOTAKU adalah wujud kolaborasi antara Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mendorong dan memberdayakan masyarakat setempat sebagai pelaku pembangunan, terutama infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tak membutuhkan teknologi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya.

"Penataan kawasan kumuh seperti ini bukan hanya dilaksanakan pada permukiman di bantaran sungai, tetapi di tempat lain pula seperti permukiman di dekat tempat pembuangan sampah ataupun kampung padat penduduk di perkotaan," ungkap Menteri Basuki.

Peningkatan kualitas permukiman akan meliputi kawasan seluas 14,7 hektar yang dilakukan oleh Ditjen Cipta Karya melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Tenggara. Proses pengerjaan dimulai sejak 15 September 2021 dan telah mencapai 85 persen dan harapannya tuntas pada bulan Agustus 2022.

Sedangkan lingkup pekerjaan kawasan mencakup, Pengaspalan Jalan, Penataan Jalan dan Tangga Dermaga Waterfront City, Jalan Setapak, Ruang Terbuka Hijau (RTH), Tambatan bagi Perahu Masyarakat sampai Tempat MCK.

Kawasan yang berdekatan dengan Jembatan Teluk Kendari ini, akan ditata pula pada Sculpture dan Letter Kota, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal, Area Perbaikan Jaring Nelayan, Tempat Pengeringan Ikan, Gerbang Utama, dan Area Parkiran.

Ketika tuntas, KOTAKU Puday-Lapulu diharapkan bisa menciptakan peningkatan kota dan perekonomian lokal sehingga akan berdampak pada eskalasi kualitas hidup tiap individu di Kota Kendari, utamanya kawasan Puday-Lapulu. Selain itu, penataan ini bisa dimanfaatkan pula sebagai alternatif tempat wisata sampai area olahraga masyarakat, layaknya KOTAKU di Bungkutoko dan Petoaha.

Kepala BPPW Sulawesi Tenggara, I Wayan Krisna Wardana mengharapkan keberadaan KOTAKU Puday-Lapulu bisa terus dijaga sebagai kawasan yang tak kumuh lagi, dengan menjaga kebersihan oleh seluruh pihak. “Harapan kita infrastruktur ini, harus dijaga dan terus terpelihara oleh kelompok pemelihara dan pemanfaat secara berkesinambungan, yang sudah bisa di tingkat masyarakat dan tingkat Kota Kendari, sehingga kawasan ini tetap bersih dan terpelihara dengan baik ” ungkapnya.

Sedangkan nilai anggaran pengerjaan KOTAKU Puday-Lapulu senilai Rp. 49 millyar yang dilakukan oleh PT Lince Romauli Raya sebagai Kontraktor Pelaksana dan PT Kogas Driyap Konsultan sebagai Konsultan Pengawas.

Sebelumnya pada Maret 2022 BPPW Sulawesi Tenggara sduah menuntaskan Program KOTAKU Kolakaasi-Sea di Kolaka yang sudah diserahterimakan kepada Pemda dengan lingkup pekerjaan peningkatan permukiman yang mencakup, Pengaspalan Jalan, Drainase, Pedestrian, Box Culver, dan RTP Mitigasi Bencana.


Disadur dari sumber pu.go.id/berita

Selengkapnya
Kementerian PUPR Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat dengan Penataan Pemukiman Melalui KOTAKU, Sulawesi Tenggara

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pembangunan Hunian Tetap Pascabencana di Alor NTT, Kementerian PUPR Targetkan Selesai Agustus 2022

Dipublikasikan oleh Siti Nur Rahmawati pada 22 Agustus 2022


Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara bertahap terus menuntaskan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) guna mempercepat penanganan permukiman terdampak bencana Badai Siklon Tropis Seroja dan banjir bandang di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), salah satunya di Kabupaten Alor sejumlah 386 unit.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi pada wilayah terdampak bencana di NTT dan NTB tak hanya membangun kembali rumah yang rusak, namun sebagai upaya untuk membangun kembali permukiman baru yang tangguh terhadap bencana.

"Pendekatannya yaitu build back better, tak sekadar membangun dengan kerentanan yang sama terhadap bencana, namun membangun lebih baik dan lebih aman dari sebelumnya,” ungkap Menteri Basuki.

Pembangunan huntap untuk Provinsi NTT mencakup Kabupaten Lembata 700 unit, Flores Timur (Adonara) 300 unit, Alor 386 unit, Sumba Timur 194 unit, Kota Kupang 173 unit, dan Kabupaten Kupang 169 unit. Sedangkan untuk NTB tersebar di Kabupaten Dompu 107 unit dan Bima 185 unit.

Penuntasan pembangunan Huntap Pasca Bencana di Provinsi NTT seperti persetujuan Menteri PUPR, dilakukan dengan skema Kontrak Tahun Jamak (MYC) tahun 2021 - 2022. Kepala Satuan Tugas Pelaksana Penanggulangan Bencana di Provinsi NTT dan NTB Kementerian PUPR Widiarto menyampaikan, khusus di Kabupaten Alor saat ini progres rata-ratanya sudah di atas 90 persen.

"Di Kabupaten Alor pembangunan Huntap tersebar di 5 desa, yaitu Desa Nulle sejumlah 52 unit dengan progres 100 persen, Desa Bunga Bali 61 unit (100 persen), Desa Tamakh 50 unit (98,49 persen), Desa Kaleb 170 unit (97,78 persen), dan Desa Lalafang 53 unit (91,23 persen)," ujar Widiarto.

Direktur Rumah Khusus Ditjen Perumahan Kementerian PUPR Yusniewati menyampaikan,  dukungan hunian bagi masing - masing penerima bantuan berupa rumah tipe 36 dengan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) yang dibangun oleh Ditjen Perumahan. "Harapannya hingga Agustus 2022 semua pekerjaan di Kabupaten Alor telah bisa dituntaskan termasuk pemasangan listrik jadi bisa segera dihuni," ungkapnya.

Di kawasan pembangunan huntap juga dilengkapi prasarana pendukung meliputi sarana air bersih dan sanitasi (komunal), fasilitas umum dan fasilitas sosial, jalan lingkungan dan drainase, sambungan listrik rumah dan Penerangan Jalan Umum (PJU), dan tempat sampah, yang disiapkan oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya.


Disadur dari sumber pu.go.id/berita

Selengkapnya
Pembangunan Hunian Tetap Pascabencana di Alor NTT, Kementerian PUPR Targetkan Selesai Agustus 2022

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Menteri Basuki : Renovasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Capai 70%, Tuntas Akhir Juli 2022

Dipublikasikan oleh Siti Nur Rahmawati pada 22 Agustus 2022


Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mamantau renovasi sarana dan prasarana di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta, Selasa(12/7/2022). Menteri Basuki menyempaikan, tujuan utama renovasi yaitu guna meningkatkan pelayanan TMII sebagai destinasi wisata masyarakat sejak tahun 1970 an.

"Hari ini saya mamantau progress pekerjaan renovasi TMII yang telah dimulai sejak Januari 2022. TMII adalah lokasi rekreasi populer yang telah dibuka sejak tahun 70 an. Kami mulai renovasi atas perintah Presiden Jokowi untuk menjadikan TMII menjadi destinasi wisata yang lebih aman, nyaman, dan sehat," ungkap Menteri Basuki.

Disampaikan Menteri Basuki, kegiatan renovasi TMII adalah bagian dari upaya untuk merawat bangunan lama yang bersejarah. "Seperti halnya renovasi GBK yang telah dilaksanakan dalam rangka persiapan Asian Games 2018 lalu," ungkap Menteri Basuki.

Menteri Basuki menyampaikan, salah satu perbaikan yang tengah dilaksanakan yaitu penataan lanskap pulau-pulau di Danau Archipelago. "Kami juga laksanakan perbaikan anjungan provinsi yang sebelumnya terkotak-kotak dengan pagar besi beton, kini menjadi menyatu tanpa sekat antar anjungan dengan lansekap hijau yang baik," ungkapnya.

Pada peninjauan itu, Menteri Basuki melihat pula langsung rehabilitasi Gedung Sasono dan Tugu Api/Pancasila. "Di Sasono Utomo kami rehabilitasi bangunan lamanya, kami sesuaikan karpetnya diganti dengan marmer agar lebih sehat. Tugu Api atau Pancasila yang sebelumnya lantai keramik kami jadikan rumput dengan motif sebagaimana desain awal. Hal ini sesuai arahan Presiden Jokowi untuk terlihat lebih alami, lebih hijau tak didominasi bangunan beton," ungkapnya.

Selain untuk peningkatan layanan wisata, Menteri Basuki menyampaikan renovasi TMII untuk persiapan Presidensi Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada November mendatang. "Menurut rencana ini akan digunakan lokasi dinner G20. Namun sebenarnya bukan itu tujuan utamanya, melainkan untuk meningkatkan pelayanan destinasi wisata," ungkap Menteri Basuki.

Menteri Basuki menyampaikan, saat ini progres rata-rata semua pekerjaan renovasi TMII telah di atas 70 persen dan ditargetkan tuntas pada akhir Juli 2022. "Kecuali pada pekerjaan Tugu Pancasila atau Tugu Api sebab harus dipasang 17 layer tembaga yang detailnya mungkin akan tuntas pada Agustus 2022," ungkapnya.

Kawasan TMII adalah suatu kawasan taman wisata yang merangkum ragam budaya bangsa Indonesia, mencakup aspek kehidupan sehari-hari yang ditampilkan dalam anjungan daerah berarsitektur tradisional, serta menampilkan aneka busana, tarian dan tradisi daerah. Dengan dilakukannya renovasi di kawasan TMII jelang KTT G20, harapannya bisa merepresentasikan keragaman dan kekayaan potensi daerah dan budaya yang terdapat di Indonesia.

Turut hadir dalam tinjauan tersebut, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan Achmad Gani Ghazaly Akman, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jakarta Albert Reinaldo, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta - Jawa Barat Wilan Oktavian dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane Bambang Heri Mulyono.


Disadur dari sumber pu.go.id/berita

Selengkapnya
Menteri Basuki : Renovasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Capai 70%, Tuntas Akhir Juli 2022

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Bendungan Sadawarna Dibangun dengan Konsep Green Natural Recycle (GNR DAM), Progres Konstruksi Capai 90%

Dipublikasikan oleh Siti Nur Rahmawati pada 22 Agustus 2022


Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menuntaskan pembangunan Bendungan Sadawarna di Kabupaten Subang, Jawa Barat yang mengedepankan konsep green natural recycle. Prinsip-prinsip infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan diimplementasikan pada pembangunan Bendungan Sadawarna mulai dari tahap survei, investigasi, desain, pembebasan tanah (land acquisition), konstruksi, sampai operasi dan pemeliharaan (SIDLACOM).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan pembangunan  infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia dalam menghadapi isu lingkungan dan perubahan iklim. Pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan terus didorong untuk menciptakan nilai tambah dan pembangunan berkelanjutan sehingga manfaat infrastruktur bisa dirasakan generasi mendatang.

“Dalam usaha meminimalkan dampak negatif pembangunan infrastruktur terhadap lingkungan harus diperhitungkan secara cermat daya dukung lingkungan dan mengoptimalkan pengembangan seluruh potensi wilayah yang ada seperti bagaimana memanfaatkan material lokal, agar bisa mengurangi konsumsi karbon,” ungkap Menteri Basuki.

Pada pembangunan Bendungan Sadawarna, Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air mengoptimalkan potensi fungsi bendungan dengan mengedepankan tujuh konsep green natural recycle. Pertama, selama tahap konstruksi bendungan Sadawarna mempunyai laboratorium mekanika tanah dan geoteknik secara mandiri agar mengurangi waktu pengetesan laboratorium, sebab di Indonesia hanya terdapat dua laboratorium untuk pengetesan parameter timbunan yang umumnya dipergunakan.

Kedua, Bendungan Sadawarna akan dioptimalkan fungsinya sebagai sumber pembangkit listrik tenaga surya (solar panel) sehingga tak hanya mempunyai manfaat ketahanan pangan, namun juga kemandirian energi bagi operasional. Bendungan yang sudah selesai konstruksi, dihitung dengan asumsi maksimal luas genangan bendungan yang bisa dipergunakan untuk PLTS merupakan 5 persen, dan 1 hektar bisa menciptakan potensi listrik sebesar 1 Mega Watt (MW). Lokasi digenangan nantinya akan dikaji dan dipilih lokasinya.

“Kini tengah dihitung kebutuhan solar sell-nya. Kebetulan untuk pemanfaatan sekarang ini sebagai suplai operasional sekitar 70 ribu Watt, tapi ke depan tak hanya internal tetapi juga eksternal,” ungkap Kepala BBWS Citarum Kementerian PUPR Bastari.

Ketiga, Bendungan Sadawarna akan dilengkapi embung kecil sebagai sistem pengelolaan air limpasan dengan mengadopsi konsep natural pond for water treatment. Natural pond ini nantinya akan memenuhi kebutuhan air di lingkungan fasilitas untuk UPB bendungan  dengan treatment pengelolaan air secara natural memakai chamber - chamber untuk menangkap air limpasan untuk disaring dan diendapkan secara biologis lalu didasar kolam memakai under gravel treatment. Air yang di dalam kolam nantinya akan dipompa naik ke dalam tower air diketinggian 7 m untuk bisa disalurkan ke dalam gedung-gedung dan rumah secara gravitasi dan air limpasan akan kembali ke chamber dan  kolam.

Keempat, pada timbunan main dam Bendungan Sadawarna akan dilengkapi geomet dan ditanam gebalan rumput untuk penanganan hilir bendungan sehingga lebih natural. Bendungan yang berada di Desa Sadawarna, Kecamatan Cibogo, Subang ini didesain mempunyai tinggi bendungan 40 m dengan panjang 933 m dan lebar puncak 10 m.

Kelima, dukungan dalam mengedepankan prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan juga dialaksanakan dengan menyiapkan koridor-koridor sabuk hijau di sepanjang akses jalan lingkar yang nantinya akan dikelola oleh masyarakat sekitar dalam wadah komunitas peduli bendungan dan sebagai pengarah dri IPPU dan perijinan dan persetujuan dri BBWS Citarum Kementerian PUPR sepanjang 21,3 km untuk bisa di tanam tanaman keras produktif agar panennya bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar.


Disadur dari sumber pu.go.id/berita

Selengkapnya
Bendungan Sadawarna Dibangun dengan Konsep Green Natural Recycle (GNR DAM), Progres Konstruksi Capai 90%
« First Previous page 48 of 52 Next Last »