Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menyongsong era industri 4.0 yang ditandai dengan perkembangan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna mencapai efisiensi yang tinggi dan kualitas produk yang lebih baik termasuk di bidang jasa konstruksi, salah satunya teknologi 3D Printing untuk pembangunan rumah.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan revolusi industri 4.0 ditandai dengan perkembangan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna  mencapai  efisiensi  yang tinggi  dan kualitas produk yang lebih  baik, tidak terkecuali juga memberikan nilai tambah bagi pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

"Pemanfaatan teknologi harus memberikan nilai tambah bagi pelaksanaan pembangunan infrastruktur, bukan sekedar ikut-ikutan atau mengikuti tren sesaat. Industri 4.0 hanya instrumen, justru dibelakangnya harus ada Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal,” kata Menteri Basuki.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, Direktorat Jenderal Perumahan pada tahun 2022 akan menerapkan pembangunan rumah khusus (Rusus) dengan metode digital guna menjawab tantangan teknologi Industri 4.0.

"Di tahun 2021 Kementerian PUPR bersama mitra terkait, telah menguji coba pembangunan uji coba 3D Printing Rumah Tapak di Yogyakarta, 12-31 Januari 2021, dan pada tahun 2022 ini akan diterapkan dalam pembangunan rumah khusus," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto saat menjadi narasumber dalam Opening Ceremony ITB Civil Engineering Expo secara daring, Sabtu (22/1/2022).

Iwan mengatakan, sesuai dengan agenda prioritas 5 tahun ke depan oleh Presiden Joko Widodo adalah pembangunan SDM , pembangunan insfrastruktur, penyederhaan regulasi, birokrasi, dan transformasi ekonomi. Hal ini juga sesuai arahan Menteri PUPR bahwa Kementerian PUPR akan melakukan terobosan dalam percepatan pembangunan infrastruktur, diantaranya mendukung industrialisasi 4.0.

"Serta mendorong pengembangan skema pembiayaan kreatif, pengembangan SDM, penyelesaian tugas khusus, dan dukungan terhadap mitigasi bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi," ujar Iwan.

Iwan menyatakan, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR dalam penyelenggaraan program pembangunan infrastruktur tahun 2020-2024 pada sektor perumahan menargetkan pembangunan 51.340 unit rumah susun, 10.000 unit rumah khusus, 813.660 unit rumah swadaya, 262.345 unit PSU perumahan.

Untuk selanjutnya dikatakan Iwan, Direktorat Jenderal Perumahan akan mengevaluasi bahwa pembangunan perumahan tidak hanya satu juta rumah namun bisa melebihi yakni sekitar 1,5 hingga 2 juta rumah per tahun. "Hal itu dikarenakan menyesuaikan dengan backlog yang terus bertambah per tahun nya," tuturnya. (Jay)

Sumber: pu.go.id

KENDARI – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong para nelayan di kawasan pesisir Indonesia untuk tinggal di rumah khusus (Rusus). Salah satu Rusus nelayan yang dibangun oleh Kementerian PUPR berada di Desa Laimeo, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 30 unit dengan anggaran senilai Rp 3,6 Milyar.

“Salah satu target pembangunan rumah khusus adalah para nelayan. Kami membangun rumah khusus bagi nelayan yang membutuhkan hunian yang layak untuk kelangsungan hidup mereka dan tempat yang nyaman untuk keluarganya,” ujar Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Tengga, Hujurat di Kendari beberapa waktu lalu.

Hujurat menerangkan, pembangunan Rusus nelayan tersebut dibangun SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sultra Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR pada tahun 2019 lalu. Kementerian PUPR membangun Rusus tersebut dengan tujuan agar para nelayan yang tinggal di kawasan pesisir dapat menempati hunian yang layak huni sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan perekonomiannya.

“Kami berharap para nelayan beserta keluarganya yang menempati hunian Rusus tersebut dapat merawat rumah ini dan memperhatikan kebersihan di kawasan sekitarnya agar tetap bersih dan sehat. Para nelayan bisa fokus melaut karena keluarganya sudah menempati Rusus yang layak huni,” katanya.

Sebagai informasi, Rusus nelayan untuk para nelayan tersebut dibangun di atas lahan seluas satu hektar milik Pemerintah Desa Laimeo. Lokasi pembangunan Rusus iti berlokasi di Desa Laimeo, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 30 unit dengan tipe bangunan yakni tipe 28.

Jarak antara lokasi Rusus dengan kawasan pesisir pantai sehingga nelayan juga mudah untuk melaut. Waktu pembangunan Rusus nelayan tersebut dibangun dalam jangka waktu sekitar enam bulan.

“Total anggaran pembangunan Rusus ini senilai Rp 3,6 Milyar. Para nelayan dan keluarganya juga telah menghuni Rusus ini sejak awal tahun 2020 lalu,” tandasnya.

Kepala Desa Laimeo, Nurlia R mewakili para nelayan di desanya mengucapkan terimakasih kepada Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR yang telah memperhatikan dan menyediakan hunian yang layak bagi nelayan di daerah. Dirinya mengungkapkan masih banyak nelayan di daerahnya yang membutuhkan bantuan seperti Rusus tersebut.

“Bantuan Rusus ini sangat berarti bagi kami karena selama ini banyak nelayan yang tinggal di rumah yang kurang layak huni,” katanya.

Sumber: pu.go.id

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan merilis capaian pembangunan rumah untuk masyarakat yang ada di dalam Program Sejuta Rumah per tanggal 11 Mei 2020 telah mencapai angka 215.662 unit.

“Untuk capaian Program Sejuta Rumah per tanggal 11 Mei 2020 sebesar 215.662 unit,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Khalawi Abdul Hamid di Jakarta, Jum’at (20/5/2020).

Berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, prosentase capaian Program Sejuta Rumah masih diprioritaskan untuk pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah yakni 79 persen. Adapun realisasi pembangunan rumah berasal dari kementerian/ lembaga di luar Kementerian PUPR sebanyak 50.863 unit, Pemerintah daerah sebanyak 1.521 unit, rumah tapak yang dibangun oleh pengembang sebanyak 116.933 unit.

Sedangkan pembangunan rumah untuk non MBR prosentasenya sebanyak 21 persen yang berasal dari pembangunan rumah tapak oleh pengembang sebanyak 42.884 unit dan rumah susun sebanyak 3.461 unit.

“Total capaian pembangunan rumah untuk MBR sebanyak 169.317 unit dan rumah untuk non MBR sebanyak 46.345 unit,” terangnya.

Khalawi menerangkan, adanya Pandemi Covid – 19 memang cukup berpengaruh pada pelaksanaan Program Sejuta Rumah di lapangan. Meskipun demikian, pihaknya telah menyusun pedoman bagi para pekerja untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan di lapangan.

Pelaksanaan di lapangan selama Pandemi Covid -19, imbuhnya, dilaksanakan sesuai protokol kesehatan dan berdasarkan Surat Edaran Dirjen Perumahan No.03/SE/Dr/2020 tentang Pedoman pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pada Direktorat Teknis Di lingkungan Jenderal Perumahan selama Masa Pandemik Covid -19.

“Kami tetap mengupayakan agar di akhir tahun capaian Program Sejuta Rumah bisa menembus 1.000.000 unit. Sedangkan target konservatif keseluruhan hingga akhir tahun sebesar 900.000 unit mengingat adanya pandemi Covid -19,” terangnya.

Sumber: pu.go.id

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan bantuan kepada 488 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah. Tujuan dari hibah ini adalah untuk meningkatkan kualitas perumahan masyarakat miskin agar lebih layak huni.

Bantuan BSPS ini diberikan dalam bentuk Rp17,5 juta per rumah, dimana Rp15 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk pembayaran gaji pekerja. Rumah penerima bantuan ini berada di 14 desa di Kabupaten Morowali.

Ketua Satgas Khusus Dinas Perumahan (SNVT) Provinsi Sulawesi Tengah Rezki Agung mengatakan, program BSPS merupakan salah satu upaya Kementerian PUPR dalam mendorong ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di Morowal. Daerah Ia berharap bantuan ini dapat membantu masyarakat menata rumahnya sesuai kebutuhan dan kemungkinannya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menganggarkan dana sebesar INR 70 miliar untuk program bedah rumah padat karya di Sulawesi Tengah melalui Satuan Kerja Khusus Non Vertikal (SNVT) Dinas Perumahan Provinsi Sulawesi Tengah. propinsi Program ini bertujuan untuk merehabilitasi sekitar 4.000 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di provinsi tersebut.

Program bedah rumah ini menggunakan sistem BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) yang mengalokasikan Rp 17,5 juta per rumah untuk pembelian bahan bangunan dan upah pengrajin. Salah satu kabupaten penerima bantuan ini adalah Kabupaten Morowal yang memiliki total 488 anggota keluarga yang terbagi dalam dua tahap.

Program BSPS merupakan bagian dari upaya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam membangun rumah layak huni bagi masyarakat miskin di seluruh Indonesia.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan bantuan kepada 488 rumah tidak layak huni (RTLH) di 14 desa di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini membantu meningkatkan kualitas perumahan bagi masyarakat miskin, agar mereka lebih layak huni.

Meski ada kendala cuaca, penerima manfaat tetap menyelesaikan pekerjaan rumahnya dengan bantuan petugas lapangan (TFL) dan pekerja konstruksi. Hingga saat ini progres pelaksanaan Program Bedah Rumah Kabupaten Morowali mencapai 44,7 persen. Rezki Agung, Direktur Pelayanan Perumahan SNVT Sulawesi Tengah, mengaku optimis program ini akan selesai tepat waktu dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Morowali di Provinsi Sulawesi Tengah mengumumkan kesediaannya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu dalam program bedah rumah yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tujuan dari program ini adalah untuk perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di kawasan tersebut.

Salah satu penerima manfaat program bedah rumah adalah Paing, warga Desa Laantula Jaya, Witaponda. Ia mengaku sangat senang dan terharu saat tim Kementerian PUPR menyambangi rumahnya yang sebelumnya tidak layak huni. Ia mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PUPR yang telah memperbaiki rumahnya dan berharap bantuan serupa dapat diberikan kepada masyarakat lain yang membutuhkan.

Sumber: pu.go.id

Pemerintah berencana memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur untuk menciptakan pusat perekonomian baru yang lebih terpusat dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pembangunan Daerah Bappena Rudy Prawiradinata dalam obrolan Hejma Nusantara yang disiarkan online, Rabu.

Menurut Rudy, langkah IKN ini juga merupakan strategi untuk mencapai visi Indonesia Maju 2045, dimana Indonesia bisa menjadi negara maju kelima di dunia. Bappenas telah menyusun 8 prinsip dan 24 KPI terkait pengembangan IKN yang fokus pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Rudy menambahkan, Bappenas memutuskan untuk mengembalikan fungsi hutan di kawasan IKN agar 75 persen kawasannya menjadi kawasan hijau. Bappenas juga menambahkan Soeharto Mt. sebagai kawasan IKN untuk memudahkan pemeliharaannya. Dalam jangka panjang, Bappenas memperkirakan IKN bersama Balikpapan dan Samarinda akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dan kawasan metropolitan pada tahun 2045.

Sumber: antaranews.com

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara bertahap telah menyelesaikan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) untuk mendukung penanganan permukiman terdampak bencana Badai Siklon Tropis Seroja dan Banjir Bandang di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Pada hari ini (24/2/2022), mulai dilaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over-PHO) dari Kontraktor kepada Kementerian PUPR untuk selanjutnya dilakukan serah terima kunci oleh Pemerintah Daerah kepada Warga agar segera dihuni. 

Kepala Satuan Tugas Pelaksana Penanggulangan Bencana di Provinsi NTT dan NTB Kementerian PUPR Widiarto berpesan kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat sebagai penerima manfaat untuk tetap menjaga kelestarian dan kebersihan kawasan permukiman yang baru. Untuk menambah asri dan kenyamanan lingkungan kiranya dapat dilakukan penghijauan oleh Masyarakat melengkapi yang sudah ada. 

“Karena tempat tinggal yang layak huni nyaman, sehat, dan memberikan keamanan bagi penghuninya merupakan kebutuhan hakiki dalam meningkatkan harkat dan martabat manusia,” kata Widiarto dalam sambutannya pada acara Serah Terima Hunian Tetap Relokasi dan Prasarana Permukiman Terdampak Bencana Badai Seroja di Lembata Provinsi NTT, Kamis (24/2/2022). 

Dari 700 unit rumah yang diprogramkan di Kabupaten Lembata, sebanyak 173 unit telah selesai dibangun di Desa Waisesa untuk merelokasi korban bencana dari Desa Tanjung Batu dan Desa Lamawara. Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dari kontraktor PT Adhi Karya (Persero) Tbk kepada Kementerian PUPR dan dilanjutkan serah terima kunci oleh Pemda kepada warga. “Semoga untuk lokasi yang lain yaitu Desa Tanah Merah dan Desa Podu dapat segera menyusul,” lanjut Widiarto.

Huntap di Desa Waesesa, Kabupaten Lembata dibangun di atas lahan seluas 7,9 hektare (Ha) dengan luas tanah tiap rumah sekitar 108 m2. Bangunan huntap menggunakan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) dengan tipe 36 yang merupakan teknologi konstruksi knock down sehingga dapat dibangun dengan waktu cepat dengan menggunakan bahan beton bertulang pada struktur utamanya. Untuk menambah kenyamanan penghuni, di kawasan pembangunan huntap juga dilengkapi prasarana pendukung seperti jaringan air bersih dan sanitasi komunal, fasilitas umum dan fasilitas sosial (balai warga), jalan lingkungan dan drainase, sambungan listrik rumah dan Penerangan Jalan Umum (PJU), dan tempat sampah. 

Di Provinsi NTT, proses PHO Partial dari kontraktor PT Adhi Karya dan serah terima kunci kepada penghuni juga dilaksanakan di Kabupaten Flores Timur, Jumat (25/2/2022). Dari 300 unit rumah yang diprogramkan di Flores Timur dengan tipe dan prasarana pendukung yang sama, sebanyak 50 unit telah selesai dibangun di atas lahan seluas sekitar 2,53 Ha di Desa Oyangbarang, dan segera menyusul Desa Nelelamadike dan Desa Saosina. 

Selain di Provinsi NTT, proses PHO juga dilaksanakan oleh kontraktor PT Hutama Karya di Provinsi NTB dan dilanjutkan serah terima kunci oleh pemerintah daerah kepada warga di Desa Tambe Kabupaten Bima sebanyak 185 unit dan Desa Daha Kabupaten Dompu sebanyak 107 unit.  

Widiarto berharap secara bertahap dapat diselesaikan lagi 16 lokasi hingga akhir Februari 2022, atau pada Bulan Maret 2022 yang terkendala akses dan kondisi lokasi sangat sulit, terutama pada ketika turun hujan antara lain 5 lokasi di Kabupaten Alor, 1 lokasi di Sumba Timur dan 1 lokasi di Kabupaten Kupang. "Diharapkan seluruhnya selesai pada bulan Maret 2022,” tutur Widiarto.

Secara keseluruhan, dukungan pembangunan huntap Kementerian PUPR di Provinsi NTT sebanyak 1.922 unit meliputi Kabupaten Lembata 700 unit, Flores Timur (Adonara) 300 unit, Alor 386 unit, Sumba Timur 194 unit, Kota Kupang 173 unit, dan Kabupaten Kupang 169 unit. Sementara untuk Provinsi NTB sebanyak 292 unit tersebar di Kabupaten Dompu 107 unit dan Kabupaten Bima 185 unit. 

Program kegiatan pembangunan relokasi permukiman ini merupakan tindak lanjut dari perintah langsung Presiden Joko Widodo kepada Kementerian PUPR sebagai respons cepat terjadinya bencana Badai Seroja pada 4 April 2021 lalu. (Tri)

Sumber: pu.go.id