KOMPAS.com - Sejarah pembangunan bendungan dan waduk di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda dan berlanjut hingga saat ini. Dalam konteks ini, fungsi bendungan sangat serbaguna dan memiliki keunggulan yang signifikan dalam kaitannya dengan sumber air buatan. Beberapa bendungan ini juga menjadi tempat wisata dan sumber listrik. Di bawah ini 8 bendungan terbesar di Indonesia yang patut Anda ketahui:

Waduk Jatiluhur:
Waduk Jatiluhur menyandang predikat bendungan terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Dibangun pada tahun 1957, waduk ini meliputi wilayah Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cianjur, dan Bandung. Luasnya mencapai 8.300 hektar dan fungsi utamanya adalah sebagai mata air yang mengairi 242.000 hektar sawah dan terhubung dengan cekungan Citarum lainnya.

Waduk Jatigede:
Dibangun pada tahun 2008 dan dibuka pada tahun 2015, Waduk Jatigede memiliki luas 4.980 hektar dan mencakup wilayah Majalengka dan Sumedang. Pembangunan ini awalnya direncanakan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, namun masyarakat setempat menentang pembangunan tersebut. Selain untuk irigasi, danau buatan Jatigede juga berfungsi sebagai pembangkit listrik tenaga air berkapasitas 10 megawatt.

Waduk Gajah Mungkur:
Luas tangkapan Waduk Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah mencapai 8.800 hektar pada puncak musim hujan. Pembentukannya memerlukan relokasi desa Bedoli yang mengakibatkan total 51 desa digusur. Fungsi utamanya adalah mengendalikan banjir Sungai Bengawan Solo. 4.444 4.444 Waduk Kedung Ombo: 4.444 Dibangun pada tahun 1980, Waduk Kedung Ombo meliputi wilayah Srageni, Grobogan, dan Boyolali serta memiliki total luas daerah tangkapan air sebesar 6.570 hektar. Pembangunannya terkait konflik pembelian tanah pada masa Orde Baru. Fungsi utamanya adalah pengendalian banjir.

Waduk Karangkates:
Waduk Karangkates di Malang, Jawa Timur dibangun pada tahun 1995 dan beroperasi sebagai pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas 3 x 35 megawatt. Di atas lahan seluas 6 hektare, produksi listrik mencapai 400 juta kWh per tahun.

Waduk Wonorejo:
Waduk Wonorejo di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur memiliki kapasitas waduk sebesar 122 juta meter kubik. Tugasnya antara lain menghasilkan pembangkit listrik tenaga air, irigasi, menyediakan air bersih dan menjadi tujuan wisata.

Waduk Batutegi:
Waduk Batutegi terletak di Pekon Batu Teg, Air Naningan, Provinsi Lampung terletak di Daerah Tanggamusi. Luas Waduk Batutegi sekitar 3560 hektar dan volume waduk ini 9 juta meter kubik. Dibangun pada tahun 1994, tangki ini merupakan proyek yang bertahan hingga 8 tahun.

Pembangunan bendungan dan waduk di Indonesia masih menjadi bagian penting dalam pemenuhan kebutuhan air, energi, dan pertanian di berbagai daerah.

Sumber: kompas.com

KOMPAS.com - Fosil di Waduk Saguling, Kabupaten Bandung Barat, diselamatkan dari ancaman bencana alam.

Tim dari Teknik Geologi, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung (ITB) menyebut, penyelamatan fosil yang terletak di Pulau Sirtwo, Saguling dilakukan setelah mendapat laporan dari warga.

Laporan ini, berupa informasi bahwa ketinggian air hampir mencapai lapisan fosil sehingga perlu pemindahan fosil secepat mungkin.

“Fosil ini ditemukan oleh penduduk setempat beberapa bulan yang lalu. Kami pikir pada saat itu kami dapat meninggalkan yang satu ini karena airnya jauh lebih rendah daripada sekarang, ujar Alfend Rudyawan, salah satu anggota tim dilansir dari laman ITB.

Sebelumnya, penemuan fosil ini ditemukan sekitar tahun 2020 saat warga lokal mengembangkan objek wisata Pulau Sirtwo.

Dari temuan ini adapun fosil-fosil yang ditemukan berasal dari kelompok Bovidae (sapi, kerbau dan banteng), Cervidae (kelompok rusa) dan Elphas maximus (gajah).

Alfend mengatakan, setelah berdiskusi dengan pihak-pihak yang terlibat sejak penemuan kembali fosil di daerah ini termasuk dengan IAGI, Museum Geologi dan warga sekitar maka diputuskan bahwa fosil harus segera diselamatkan.

"Untuk itu kami harus menyelamatkan fosil lain yang terletak jauh lebih rendah di strata. Sekarang air sudah naik 5 meter lebih tinggi karena musim hujan,” ujar Salah satu anggota tim, Alfend Rudyawan dilansir dari laman ITB.

Hanya, pada saat penyelamatan fosil ada lagi temuan tak terduga yang sedikit mengecewakan. “Sayangnya, kami menemukan bahwa beberapa bagian dari fosil telah diambil oleh orang tak dikenal. Kami kehilangan semua gigi yang tersedia untuk identifikasi,"tambahnya.

Penggalian direncanakan untuk menyelamatkan tengkorak secepat mungkin sambil tetap mengingat ramalan cuaca.

"Kami sangat terkejut melihat bahwa fosil itu jauh lebih besar dari yang kami perkirakan. Tanduk kiri kerbau masih menempel utuh pada tengkorak. Saat itu kami mendapatkan energi tambahan untuk berpacu dengan cuaca,” jelasnya.

Saat ini, salah satu rumah penduduk dijadikan tempat sementara fosil tersebut. 2 spesimen besar sedang menunggu identifikasi dan restorasi lebih lanjut.

Selain itu, pihaknya menunggu tim dari @geomuzee untuk dianalisis dan direstorasi.

Ia berharap semoga dengan upaya bersama dapat mengumpulkan tambahan pengetahuan dan informasi yang bermanfaat tentang kawasan dan katalog fosil untuk generasi sekarang dan yang akan datang.

Sumber: kompas.com

Proyek Strategis Nasional sebagai Barang Publik Daerah di Indonesia

• Pendahuluan

Untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing Indonesia dalam persaingan pasar global, Pemerintah Indonesia menetapkan pembangunan infrastruktur sebagai kebijakan baru dalam rencana pembangunan jangka menengah 2015-2019. Pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan pertumbuhan ekonomi regional. Pemerintah Indonesia menetapkan beberapa proyek pembangunan infrastruktur menjadi proyek strategis nasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Suatu proyek pembangunan infrastruktur akan menjadi proyek strategis nasional dengan pertimbangan bahwa proyek tersebut dianggap strategis dan penting untuk diselesaikan dalam waktu singkat serta memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Pemerintah menaruh perhatian dan akan mengupayakan proyek strategis nasional tersebut dengan tujuan untuk mempercepat proses penyelesaian proyek agar dapat segera mendorong pertumbuhan ekonomi.

Perbedaan utama antara sebuah proyek menjadi proyek strategis nasional dengan proyek biasa adalah perhatian pemerintah terhadap proyek tersebut. Proyek strategis nasional akan mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah melalui pemberian fasilitas khusus dari pemerintah agar proyek tersebut dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat. Pelaksana proyek strategis nasional adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki karakteristik strategis.

• Barang Publik Daerah di Indonesia

Hasil dari proyek strategis nasional adalah barang publik yang disediakan oleh Pemerintah Pusat untuk masyarakat. Kriteria dasar barang publik yang dapat menjadi proyek strategis nasional dan didanai oleh pemerintah pusat adalah sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional atau daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur serta sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah. Lokasi proyek strategis nasional berada di daerah, akibatnya proyek tersebut akan digunakan di daerah sebagai barang publik daerah di daerah tempat proyek tersebut berada dan daerah lain di sekitarnya.

Oleh karena itu, barang publik tersebut harus memenuhi kriteria strategis yaitu memiliki peran strategis bagi perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional yang memberikan kontribusi terhadap PDB daerah dan PDB nasional, penyerapan tenaga kerja, dampak sosial ekonomi, dan dampak lingkungan, memiliki keterkaitan antar infrastruktur dan antarsektor di daerah atau memiliki dampak komplementer, serta memiliki keragaman sebaran antarpulau atau menyeimbangkan pembangunan di wilayah Indonesia bagian barat dan bagian timur.

Selain itu, proyek tersebut harus memiliki kriteria operasional berupa proyek yang diusulkan harus memiliki pra-studi kelayakan dan nilai investasi proyek di atas Rp100 miliar atau proyek tersebut memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menimbang bahwa percepatan penyediaan infrastruktur prioritas secara efektif, efisien, dan tepat waktu memegang peranan penting dalam mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan 245 proyek yang menjadi proyek strategis nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017. Menurut Perpres tersebut, proyek strategis nasional ditetapkan yang akan menghasilkan barang publik, baik yang berlokasi di wilayah Pusat Pemerintahan Jakarta, maupun di sekitar Ibu Kota Jakarta, serta proyek-proyek lain yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Jenis barang publik yang dibangun adalah jalan tol, jalan nasional non tol, infrastruktur kereta api antar kota, prasarana dan sarana kereta api, revitalisasi bandara, pembangunan bandara baru, proyek bandara strategis lainnya, pembangunan pelabuhan baru dan pengembangan kapasitas pelabuhan, pembangunan kilang minyak, proyek jaringan pipa dan terminal gas elpiji, proyek infrastruktur energi sampah, proyek penyediaan air bersih, penyediaan infrastruktur sistem air limbah komunal, pembangunan tanggul penahan banjir, proyek pembangunan pos lintas batas dan fasilitas pendukungnya, proyek bendungan dan jaringan irigasi, peningkatan cakupan pita lebar, proyek infrastruktur strategis lainnya, pembangunan kawasan industri prioritas dan kawasan ekonomi khusus, pariwisata, pembangunan smelter, proyek perikanan dan kelautan, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, dan proyek industri pesawat terbang.

• Pendanaan Barang Publik

Program proyek strategis nasional yang menghasilkan barang publik daerah sebagai sasaran pembangunan oleh Pemerintah Pusat. Demikian pula mekanisme pendanaan setiap proyek telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan pembangunannya dapat dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga atau badan usaha. Pembiayaan proyek strategis nasional dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; badan usaha melalui mekanisme kerja sama pemerintah dengan badan usaha; badan usaha milik negara; badan usaha milik daerah; dan/atau sumber dana lain yang sah.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017, Pemerintah telah menetapkan proyek dan lokasi proyek strategis nasional sebanyak 245 proyek strategis nasional (PSN) dan 2 program kelistrikan dan program industri pesawat terbang. Untuk mendanai proyek strategis nasional, pemerintah memperkirakan dana yang dibutuhkan sebesar Rp4.197 Triliun. Untuk menutup pembiayaan tersebut, Pemerintah melakukan joint cost sehingga total dana yang bersumber dari APBN sebesar Rp525 Triliun, BUMN sebesar Rp1.258 Triliun, dan Swasta sebesar Rp2.414 Triliun (KPPIP, 2017).

NSP dapat menggunakan dana yang berasal dari APBN dan mekanisme lain di luar APBN. Mekanisme pendanaan yang ditempuh oleh Pemerintah selain menggunakan APBN adalah melalui mekanisme kerjasama Pemerintah dengan badan usaha, Pembiayaan Infrastruktur Non Anggaran, dan Konsep Limited Concession Scheme (LCS). Mekanisme selain penggunaan APBN dilakukan agar proyek pembangunan infrastruktur tidak membebani APBN. Meskipun pendanaan proyek tidak menggunakan APBN, namun proyek pembangunan infrastruktur diharapkan dapat tetap berjalan dan terjaga akuntabilitasnya. Pemerintah Pusat melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPIP) melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek yang menjadi target proyek strategis nasional.

• Pembiayaan Anggaran

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan telah memiliki lembaga pemerintah yang ditugaskan untuk membiayai proyek-proyek strategis nasional yang disebut Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). LMAN adalah satuan kerja berbentuk badan layanan umum yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan aset negara dengan menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum.

Salah satu fungsi Lembaga Manajemen Aset Negara sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan adalah sebagai bank tanah. Dalam menjalankan fungsinya sebagai bank tanah, LMAN membiayai tanah untuk pembangunan infrastruktur yang akan digunakan dalam PSN. Dengan demikian LMAN merupakan penyedia dana utama untuk pengadaan tanah proyek strategis nasional yang pembiayaannya bersumber dari APBN. Fungsi lain dari LMAN adalah mengelola aset negara yang potensial untuk menghasilkan manfaat finansial dan nonfinansial serta menawarkan solusi properti (Lembaga Manajemen Aset Negara, 2018).

Selain jalan tol, proyek strategis nasional yang didanai oleh LMAN adalah bendungan. Jumlah bendungan yang didanai LMAN berjumlah 26 bendungan di seluruh Indonesia dengan total luas 31,84 juta m2. Alokasi pembebasan lahan untuk tahun 2017 mencapai Rp2,22 Triliun. Bendungan yang akan dibangun antara lain Keureuto, Aceh; Way Sekampung, Lampung; Lau Simeme, Sumatera Utara; Tiga Dihaji, Sumatera Selatan; Rukoh, Aceh; Margatiga, Lampung; Karian, Banten; Ciawi, Jawa Barat; Sukamahi, Jawa Barat; Cipanas, Jawa Barat; Kuningan, Jawa Barat; Leuwikeris, Ciamis, Jawa Barat; Gongseng, Jawa Timur; Pidekso, Jawa Tengah; Tugu, Jawa Timur; Bener, Purworejo, Jawa Tengah; Tapin, Kalimantan Selatan; Lolak, Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara; Kuwil Kawangkoan, Sulawesi Utara; Ladongi, Sulawesi Tenggara; Passeloreng, Sulawesi Selatan; Karalloe, Sulawesi Selatan; Tanju, Dompu, NTB; Sidan, Badung, Bali; Panukkulu, Sulawesi Selatan; dan Way Apu, Buru, Maluku (Lembaga Manajemen Aset Negara, 2018).

• Pembiayaan Non-Anggaran

Agar proyek pembangunan infrastruktur tidak membebani APBN, ada beberapa alternatif pendanaan proyek strategis nasional yang diupayakan oleh Pemerintah Indonesia. Salah satu mekanisme yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia adalah melalui skema kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau Public Private Partnership (PPP). Dengan skema ini, diharapkan keterbatasan ketersediaan dana dalam APBN dapat diatasi. Untuk membangun proyek infrastruktur, pemerintah mengajak pihak swasta untuk turut serta mendukung pembangunan melalui pendanaan proyek infrastruktur.

Untuk menyederhanakan iklim investasi dan pelaksanaan bisnis di Indonesia serta mendukung kemudahan pelaksanaan KPS, Pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi kebijakan dan mengembangkan instrumen yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan skema KPS di Indonesia. Pemerintah berupaya mendukung pelaksanaan KPS melalui reformasi fiskal, yaitu dengan mengeluarkan dukungan kontribusi fiskal seperti Viability Gap Funding (VGF), Availability Payment (AP), Dana Bergulir Tanah dan panduan alokasi risiko sebagai dasar penjaminan pelaksanaan proyek oleh salah satu BUMN yaitu PT Penjaminan Indonesia Infrastruktur (PT PII).

Untuk mendukung reformasi fiskal terkait KPS, pemerintah juga melakukan reformasi kelembagaan melalui pembentukan beberapa lembaga yang berperan dalam percepatan penyediaan infrastruktur, yaitu Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). KPPIP dibentuk untuk mengkoordinasikan percepatan proyek-proyek infrastruktur prioritas. Pemerintah Indonesia juga memiliki badan usaha milik negara yang bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur, yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). PT SMI bertugas untuk membiayai dan membangun penyiapan proyek infrastruktur baik melalui jasa konsultansi maupun proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia. Keberadaan PT SMI diharapkan dapat mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dengan fokus pada pelaksanaan program kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dengan melibatkan berbagai lembaga keuangan baik swasta maupun multilateral (PT Sarana Multi Infrastruktur, 2018).

• Dampak Pembangunan Infrastruktur

Tingginya porsi anggaran untuk proyek infrastruktur telah memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tingginya alokasi belanja infrastruktur dalam APBN selama tahun 2012 hingga 2016 berkorelasi positif dengan peningkatan PDB sebagai berikut:

sumber: www.djkn.kemenkeu.go.id

Sebagai salah satu dampak dari masifnya pembangunan di sektor infrastruktur, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2017 mencapai 5,19% dan PDB per kapita mencapai Rp51,89 juta (Berau, 2018). Sejumlah sektor yang terkait dengan infrastruktur telah berkontribusi terhadap peningkatan laju pertumbuhan industri konstruksi yang menyumbang 10,25% dari total PDB dengan laju pertumbuhan sekitar 0,61% pada kuartal pertama tahun 2017 (laporan KPIP semester I 2017). Secara lebih rinci, berdasarkan laporan KPIP terdapat indikasi bahwa pembangunan proyek-proyek dalam daftar NSP telah menggerakkan perekonomian di wilayah pembangunan proyek yang bersangkutan. Sebagai contoh, perekonomian daerah di Provinsi Papua Barat meningkat karena adanya barang publik daerah. Dengan total nilai investasi NSP yang mencapai Rp106 Triliun, PDRB Provinsi Papua Barat di sektor konstruksi meningkat secara signifikan sebesar 12,45% di tahun 2014; 9,73% di tahun 2015; dan 9,77% di tahun 2016 dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan PDRB sektor konstruksi nasional yang hanya di kisaran 5% (KPPIP, 2017). Selain itu, pertumbuhan sektor konstruksi tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan PDRB Provinsi Papua Barat secara umum yang tumbuh sebesar 5,44% di tahun 2014; 4,1% di tahun 2015; dan 4,52% di tahun 2016. Untuk sektor tenaga kerja, konstruksi juga menunjukkan penyerapan tenaga kerja di Papua Barat meningkat dari 22.980 orang pada bulan Februari 2014 menjadi 30.388 orang pada bulan Agustus 2016 (KPPIP, 2017).

Disadur dari: www.djkn.kemenkeu.go.id

Latar Belakang dan Pentingnya Pembangunan Infrastruktur

Latar belakang pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah kondisi geografis Indonesia itu sendiri. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas. Untuk mendukung mobilisasi dan meningkatkan perekonomian, diperlukan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Seberapa pentingkah pembangunan infrastruktur di Indonesia? Jawabannya adalah sangat penting. Hal ini dikarenakan pembangunan infrastruktur mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pembangunan di berbagai sektor memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan daerah. Selain itu, pembangunan yang dilakukan dapat memberikan nilai tambah bagi industri dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Presiden Jokowi sendiri mengatakan bahwa daya saing produk Indonesia akan sulit bersaing dengan negara lain jika infrastruktur Indonesia tidak baik. Salah satu infrastruktur yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi adalah dari segi transportasi seperti jalan tol. Sudah lebih dari 40 tahun pembangunan jalan tol dimulai. Sayangnya, ruas jalan tol yang dibangun tidak bertambah secara signifikan.

Tujuan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

Setelah Anda mengetahui betapa pentingnya pembangunan infrastruktur di Indonesia, ada baiknya Anda mengetahui apa saja tujuan pembangunan infrastruktur. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai pemerintah dengan menggalakkan pembangunan infrastruktur, seperti meningkatkan konektivitas, dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah di Indonesia.

Tidak hanya itu, pembangunan infrastruktur yang sedang berlangsung merupakan bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, pembangunan yang sedang digalakkan oleh pemerintah tidak hanya di Pulau Jawa saja, melainkan merata ke seluruh wilayah di Indonesia. Dengan adanya infrastruktur yang baik, maka mobilitas barang dapat lebih mudah dan membuat harga-harga produk atau barang kebutuhan pokok menjadi lebih terjangkau.

Peran Pembangunan Infrastruktur dalam Kemajuan Indonesia

Pembangunan infrastruktur di Indonesia mampu mendorong kemajuan Indonesia ke arah yang lebih baik. Bahkan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas bagi suatu negara. Dengan pembangunan infrastruktur yang baik, maka dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing negara.

Pembangunan infrastruktur yang baik dan merata dapat menghemat biaya pendirian pabrik. Biasanya lokasi industri sudah disediakan oleh pemerintah, hal ini memungkinkan perusahaan mendapatkan tempat beroperasi dengan harga yang lebih murah, dan pembangunan pabrik dapat berjalan lebih efisien. Infrastruktur yang baik pun juga mampu meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.

Infrastruktur yang baik juga mampu memperlancar distribusi dan mobilitas barang. Baik itu operasional saat mengangkut bahan baku maupun barang jadi. Waktu yang lebih singkat dan efisien membuat harga produk menjadi kompetitif dan tidak terlalu mahal. Bisa dibayangkan infrastruktur yang buruk tentu akan membuat operasional tidak berjalan dengan lancar. Hal ini membuat harga produk menjadi mahal dan tidak kompetitif.

Meningkatnya infrastruktur transportasi di suatu daerah juga membuat perbaikan sarana dan prasarana menjadi lebih merata. Ketika pemerataan berjalan dengan baik, maka tidak ada lagi yang namanya daerah tertinggal, dan kemiskinan di suatu daerah menjadi lebih teratasi. Selain transportasi, infrastruktur komunikasi juga perlu ditingkatkan. Dengan meningkatkan pembangunan di bidang transportasi dan komunikasi, maka ketimpangan tidak akan terjadi.
Selain itu, infrastruktur tidak hanya mencakup dari sisi suplai saja. Namun juga dilihat dari pelayanan yang diberikan. Jika dilihat secara garis besar infrastruktur ini dapat dikategorikan menjadi fisik, sosial, dan finansial. Untuk kemajuan negara Indonesia, maka harus bisa menyeimbangkan ketiga infrastruktur tersebut. Simak pengertian dari masing-masing infrastruktur tersebut di bawah ini!

1. Infrastruktur Fisik, Infrastruktur ini dapat meningkatkan kemajuan Indonesia karena mampu membuat mobilitas menjadi lebih baik. Salah satu bentuk infrastruktur fisik adalah transportasi seperti rel kereta api, jalan raya, dan lain sebagainya. Kontribusinya berupa percepatan pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi biaya transaksi.
2. Infrastruktur Sosial, Infrastruktur sosial mampu membuat Indonesia menjadi lebih maju. Caranya adalah melalui pengayaan sumber daya manusia dari segi pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia, diharapkan Indonesia akan lebih maju dari sebelumnya.
3. Infrastruktur Keuangan, Infrastruktur keuangan adalah kerjasama dengan perbankan, pajak keuangan negara dan jasa pos. Keberadaan infrastruktur ini penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial.

Peran PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur) sebagai Katalisator Pembangunan Infrastruktur

Membahas pembangunan infrastruktur memori dan pikiran langsung tertuju pada PT SMI. Apa itu? PT SMI adalah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang kredibel dan terbaik di Indonesia. Banyak proyek infrastruktur di Indonesia yang telah dibiayai oleh PT SMI. Dengan pembiayaan yang diberikan, pembangunan infrastruktur bisa lebih cepat sehingga pertumbuhan ekonomi juga lebih cepat.

Dalam pembangunan infrastruktur nasional, PT SMI memiliki berbagai peran yang luar biasa, yaitu menciptakan produk untuk mengisi kekosongan pasar dan menjadi katalisator pembiayaan infrastruktur, municipal financing, yaitu pembiayaan kepada pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan daerah.

Peran PT SMI selanjutnya adalah mempromosikan investasi melalui penyediaan jasa konsultasi, pengembangan proyek KPBU dan pengembangan kapasitas. Kemudian melakukan penyertaan modal dari proyek-proyek infrastruktur atau equity financing.

Tidak cukup sampai di situ, PT SMI juga menerbitkan green bond korporasi pertama di Indonesia untuk tujuan pembiayaan hijau. Berikutnya adalah SDG Indonesia One, yang merupakan platform terintegrasi yang digunakan untuk mendanai proyek-proyek dengan orientasi SDG yang terdiri dari pengembangan proyek, derisking, pembiayaan, dan investasi.
Peran terakhir adalah mendukung program PEN, Penelitian dan pengetahuan produk. PT SMI mendukung pelaksanaan investasi pemerintah untuk menyelamatkan BUMN dalam rangka PEN dan menyalurkan pinjaman ke daerah yang terdampak Covid-19. PT SMI juga menghasilkan produk ekonomi yang berkualitas untuk mendukung pembiayaan.
Terdapat beberapa penyiapan proyek KPBU yang didalamnya terdapat peran PT SMI seperti SPAM Umbulan, SPAM Lampung, SPAM Semarang Barat. PT SMI juga berperan dalam proyek telekomunikasi seperti Palapa Ring Paket Barat, Palapa Ring Paket Tengah dan terakhir Palapa Ring Paket Timur.

Butuh Dana Infrastruktur? Pilih saja PT SMI!

Salah satu kendala yang membuat infrastruktur tidak berjalan maksimal adalah terbatasnya sumber pembiayaan yang hanya mengandalkan APBN dan APBD. Terlebih lagi, pembangunan infrastruktur di daerah belum merata. Oleh karena itu, untuk mempercepat pembangunan infrastruktur daerah dan nasional, Anda bisa mengajukan pembiayaan ke PT SMI.

Ada banyak produk dan layanan yang bisa Anda dapatkan dan manfaatkan. Layanan tersebut bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Layanan yang bisa Anda dapatkan adalah pembiayaan dan investasi, jasa konsultasi dan terakhir adalah pengembangan proyek. Ketiga layanan ini juga merupakan pilar bisnis dari PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur).

Disadur dari: ptsmi.co.id

Ke mana investasi ini akan mengalir dan bagaimana para pemain infrastruktur internasional akan berpartisipasi?

Presiden Joko Widodo memahami hubungan antara investasi infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Ketika pertama kali terpilih empat tahun lalu, ia mengumumkan rencana infrastruktur senilai US$350 miliar yang menjanjikan untuk menghilangkan kemacetan yang ada dan meningkatkan akses ke infrastruktur di luar pulau Jawa.

Tahun ini, pemerintahannya mengumumkan rencana yang lebih ambisius untuk tahun 2020 hingga 2024. Lebih dari US$400 miliar akan dibelanjakan untuk ratusan proyek. Dua puluh lima bandara baru sedang dalam proses pembangunan, begitu juga dengan pembangkit listrik, fasilitas pengolahan sampah menjadi energi, dan berbagai proyek transportasi massal. Rencana tersebut juga mencakup pengembangan dasar untuk ibu kota baru.

Meningkatkan nilai yang sudah ada

Tidak semua hal yang dilakukan merupakan hal yang besar. Faktanya, sebagian besar rencana infrastruktur berfokus pada peningkatan nilai aset yang telah dibangun pada investasi tahap pertama.

"Keberhasilan kami dalam melaksanakan proyek-proyek infrastruktur tulang punggung selama beberapa tahun terakhir akan memberikan dampak ekonomi yang sangat besar bagi Indonesia di masa mendatang," ujar Dr. Wahyu Utomo, Deputi Menteri Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. "Sekarang kita harus mulai fokus pada peningkatan infrastruktur pendukung yang diperlukan untuk membuka nilai dari investasi-investasi tulang punggung tersebut."

Sekitar 60 persen dari investasi yang direncanakan diperuntukkan bagi proyek-proyek transportasi^.1 Seperti yang dicatat oleh Dr. Utomo, banyak daerah perkotaan di Indonesia mengalami kemacetan dan tantangan konektivitas yang semakin meningkat. Sebagian besar investasi akan digunakan untuk menciptakan pilihan angkutan massal baru dan meningkatkan efisiensi layanan yang ada.

Peran yang lebih besar untuk pemain swasta

Rencana awal mengantisipasi bahwa sekitar 40 persen dari pendanaan akan berasal langsung dari pemerintah sementara sekitar seperempatnya akan berasal dari berbagai badan usaha milik negara. Pemerintah berharap dapat mendorong sektor swasta untuk menginvestasikan 35 persen sisanya.

"Sektor swasta telah sangat terlibat dalam pasar infrastruktur di Indonesia dan kami berharap dapat mendorong partisipasi tersebut untuk terus berlanjut dan berkembang," kata Dr. "Kami juga berharap dapat memperluas partisipasi sektor swasta di luar infrastruktur ekonomi dengan memasukkan aset dan layanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial."

Energi untuk berkembang

Proyek-proyek energi diperkirakan akan menerima bagian terbesar kedua dari anggaran yang direncanakan. Beberapa di antaranya akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas energi negara secara keseluruhan dan mendiversifikasi bauran energinya.

"Kami mampu mengembangkan pasar listrik yang sangat kuat dalam waktu yang sangat singkat," kata Dr. "Sekarang kita perlu melakukan hal yang sama untuk sektor minyak dan gas. Pemerintah menyadari bahwa investasi di bidang energi tidak hanya mendorong investasi asing langsung dan menciptakan potensi ekspor. Investasi ini juga memungkinkan negara untuk mencapai ketahanan energi dan mendiversifikasi sumber energi."

Proyek-proyek baru untuk mengolah sampah menjadi energi juga ada dalam rencana. "Tujuannya adalah untuk mengurangi sampah dengan cara yang ramah lingkungan dan meningkatkan pasokan energi," tambah Dr. Utomo

Membuat investasi lebih mudah

Tidak hanya mengumumkan program-program investasi yang masif, pemerintah Indonesia juga bekerja keras untuk menciptakan lingkungan yang tepat untuk menarik investasi. Mengurangi regulasi telah menjadi prioritas utama pemerintah ini.

"Kecepatan pelayanan, kecepatan memberikan izin, adalah kunci reformasi birokrasi," kata Presiden Jokowi dalam sebuah rapat umum baru-baru ini untuk menguraikan visinya untuk negara ini. "Ketika saya melihat ada ketidakefisienan atau kurangnya efektivitas, saya akan menghapusnya. "

Awal tahun ini, Presiden mencatat bahwa pemerintahnya telah mengurangi jumlah izin yang diperlukan untuk berinvestasi di pembangkit listrik hingga lebih dari 75 persen (dari 259 izin beberapa tahun yang lalu)^. Peraturan-peraturan baru yang penting juga telah disahkan untuk mendukung investasi swasta di sektor-sektor lain dan untuk membantu meningkatkan proses pembebasan lahan.

Meningkatkan kapasitas dan menciptakan rekam jejak

Pada saat yang sama, pemerintah juga berfokus pada peningkatan kualitas proyek-proyek yang dibawa ke pasar. Sejumlah dana telah disisihkan untuk meningkatkan kualitas persiapan proyek. Sebuah tim baru telah dibentuk untuk membantu mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan dalam proses pengembangan dan implementasi.

Utomo juga mencatat bahwa peningkatan kapasitas akan diperlukan di tingkat lokal dan regional, terutama di pasar-pasar yang sedang berkembang. Sebagai contoh, beberapa dari 12 Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia dioperasikan oleh pemerintah daerah dan perusahaan swasta. Para pemain ini seringkali membutuhkan dukungan tambahan untuk memenuhi kebutuhan investor internasional.

"Kita perlu lebih meningkatkan rekam jejak kita dalam membawa proyek-proyek ke pasar dengan sukses," tambah Dr. "Hal ini, pada gilirannya, akan membantu meningkatkan minat sektor swasta terhadap proyek-proyek infrastruktur di masa depan di Indonesia."

Melihat hasil

Banyak indikator utama yang menunjukkan bahwa Indonesia membuat kemajuan besar dalam mencapai tujuan dan visi yang didorong oleh infrastruktur. Peringkat utang Indonesia telah ditingkatkan menjadi layak investasi. Peringkat internasional untuk kemudahan berbisnis dan daya saing nasional juga menunjukkan peningkatan yang luar biasa dalam lingkungan bisnis dan investasi di Indonesia.

"Kami masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tetapi percakapan saya dengan para investor internasional menunjukkan bahwa kami berada di jalur yang benar untuk menciptakan iklim investasi yang sangat ramah bagi investor asing," tambah Dr. "Kami sedang membangun kapasitas, menyederhanakan proses, mengeluarkan peraturan yang mendukung, dan merancang insentif yang inovatif untuk membantu menarik investor ke dalam pipeline kami." Rencana Indonesia mungkin berani. Namun, pemerintah mengambil langkah yang tepat untuk mewujudkannya.

Disadur dari: kpmg.com

Perjalanan Menuju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang Lebih Tinggi

Peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-78 bulan ini merupakan saat yang tepat untuk merefleksikan perjalanan bangsa Indonesia dalam mencapai visi "Indonesia Maju" pada ulang tahunnya yang ke-100 di tahun 2045. Meskipun perjalanannya tidak mudah selama satu dekade terakhir, ada beberapa pencapaian luar biasa dalam beberapa aspek pembangunan, yang memberikan landasan yang kokoh bagi ekonomi Indonesia untuk lepas landas. Sebelumnya dijuluki sebagai "lima negara rapuh" karena defisit transaksi berjalan yang besar pada tahun 2013, Indonesia telah menjadi negara berkembang yang kuat dengan manajemen ekonomi makro yang patut dicontoh. Menandai pemulihan ekonomi yang solid pasca pandemi, tahun ini Indonesia telah mendapatkan kembali statusnya sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas dengan pendapatan per kapita pada tahun 2022 sebesar $4.580.

Satu Dekade Kemajuan: Infrastruktur, Sumber Daya Manusia, dan Iklim Usaha

Salah satu pencapaian penting pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo adalah penekanannya pada pembangunan infrastruktur fisik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Proyek-proyek pembangunan infrastruktur besar-besaran, seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan jaringan transportasi umum, telah dilakukan untuk meningkatkan konektivitas, memperbaiki logistik, dan mendorong lebih banyak investasi. Kapasitas irigasi telah meningkat hampir tiga kali lipat sejak tahun 2014, yang berkontribusi pada ketahanan pangan nasional yang lebih kuat, sementara kapasitas pembangkit listrik nasional telah meningkat lebih dari 20 gigawatt dalam sepuluh tahun terakhir.

Selama masa jabatannya, banyak inisiatif di bidang pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Meskipun masih ada kesenjangan yang harus ditutup, telah ada kemajuan besar dalam berbagai indikator sumber daya manusia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia Indonesia meningkat dari 68,90 pada tahun 2014 menjadi 72,91 pada tahun 2022, dengan tingkat partisipasi pendidikan dan fasilitas pendidikan yang lebih baik.
Program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dari pemerintah telah mengirimkan lebih dari 35.000 pelajar Indonesia untuk melanjutkan studi mereka di universitas-universitas terkemuka di dalam dan luar negeri. Di bidang kesehatan, jumlah rumah sakit umum telah meningkat lebih dari 30 persen sejak tahun 2014, sementara prevalensi stunting untuk periode 2014-2022 telah menurun dengan laju 0,91 persen per tahun. Dalam satu dekade terakhir, kita juga telah menyaksikan perluasan bantuan sosial, terutama implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pembangunan besar-besaran ini telah mendorong Indonesia ke posisi 51 dalam hal infrastruktur berdasarkan IMD World Competitiveness Ranking 2023. Meskipun masih terdapat kesenjangan yang cukup besar, Indonesia berada di peringkat yang lebih baik dibandingkan negara-negara berkembang lainnya, seperti India dan Brasil. Strategi ekonomi Jokowi juga berfokus pada pengembangan sumber daya manusia. 

Per Juli 2023, sekitar 95,74 persen penduduk Indonesia telah tercakup dalam jaminan kesehatan masyarakat, dengan lebih dari 90 juta penduduk miskin tercakup dalam pendanaan pemerintah. Upaya berkelanjutan untuk menciptakan iklim bisnis dan investasi yang lebih kondusif juga telah dipercepat melalui perampingan birokrasi, penyederhanaan proses bisnis, dan reformasi peraturan. Beberapa kemajuan penting dalam prosedur perizinan dan perizinan telah dicapai, terutama dengan dibentuknya Online Single Submission (OSS) dan pemberlakuan Omnibus Law Cipta Kerja. Pembentukan sovereign wealth fund yang disebut Otoritas Investasi Indonesia (INA) juga bertujuan untuk mempercepat investasi di Indonesia. Baru-baru ini, Pemerintah juga telah mengesahkan Omnibus Law tentang Pengembangan Sektor Keuangan sebagai upaya untuk memperkuat dan memperdalam pasar keuangan di Indonesia, yang masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain.

Mengatasi tantangan yang akan datang

Kemajuan sering kali disertai dengan tantangan, tidak terkecuali di Indonesia. Terlepas dari fondasi ekonomi yang kokoh yang telah dibangun, Indonesia masih perlu mempercepat pertumbuhan ekonominya untuk mewujudkan visi "Indonesia Maju" pada tahun 2045. Selain konsumsi, belanja pemerintah, dan ekspor, investasi sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas tinggi. Sayangnya, Indonesia telah mengalami pertumbuhan investasi yang lambat, terutama setelah periode booming komoditas pada tahun 2010-2012, yang kemudian diperparah oleh efek samping dari pandemi. Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia selama periode 2014-2019 mencapai 6,5, lebih tinggi dari 4,3 ICOR yang terjadi pada tahun 1990-1996. Pada saat ini, Indonesia perlu mengoptimalkan upaya domestik dan internasional. Di dalam negeri, Indonesia harus terus secara proaktif melakukan reformasi struktural yang efektif untuk mendukung transformasi ekonominya.

Reformasi struktural harus mengatasi tiga kesenjangan utama: infrastruktur, sumber daya manusia, dan institusi, untuk mengurangi hambatan-hambatan pembangunan ekonomi Indonesia. Lebih penting lagi, Indonesia perlu bertindak cepat dalam mengimplementasikan reformasi struktural, mengingat dividen demografisnya tidak akan bertahan selamanya. Di kancah internasional, Indonesia perlu memperkuat "soft power" di tengah lingkungan global yang kurang kondusif. Partisipasi aktif dalam forum-forum global akan bermanfaat untuk menyelaraskan agenda-agenda internasional dengan kepentingan nasional. Kolaborasi dengan mitra negara yang lebih luas dan beragam juga akan meningkatkan ukuran pasar Indonesia, yang akan berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan domestik. Yang tak kalah penting adalah kelestarian lingkungan, yang menjadi tantangan lain yang harus dihadapi Indonesia ke depan.

Polusi udara yang terjadi di Jakarta baru-baru ini menggambarkan semakin pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Meskipun Indonesia telah menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap pembangunan berkelanjutan di berbagai forum internasional, masih perlu dilihat apakah Indonesia dapat menjadi contoh yang baik untuk diikuti oleh negara-negara lain.

Disadur dari: jakartaglobe.id