Ke mana investasi ini akan mengalir dan bagaimana para pemain infrastruktur internasional akan berpartisipasi?
Presiden Joko Widodo memahami hubungan antara investasi infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Ketika pertama kali terpilih empat tahun lalu, ia mengumumkan rencana infrastruktur senilai US$350 miliar yang menjanjikan untuk menghilangkan kemacetan yang ada dan meningkatkan akses ke infrastruktur di luar pulau Jawa.
Tahun ini, pemerintahannya mengumumkan rencana yang lebih ambisius untuk tahun 2020 hingga 2024. Lebih dari US$400 miliar akan dibelanjakan untuk ratusan proyek. Dua puluh lima bandara baru sedang dalam proses pembangunan, begitu juga dengan pembangkit listrik, fasilitas pengolahan sampah menjadi energi, dan berbagai proyek transportasi massal. Rencana tersebut juga mencakup pengembangan dasar untuk ibu kota baru.
Meningkatkan nilai yang sudah ada
Tidak semua hal yang dilakukan merupakan hal yang besar. Faktanya, sebagian besar rencana infrastruktur berfokus pada peningkatan nilai aset yang telah dibangun pada investasi tahap pertama.
"Keberhasilan kami dalam melaksanakan proyek-proyek infrastruktur tulang punggung selama beberapa tahun terakhir akan memberikan dampak ekonomi yang sangat besar bagi Indonesia di masa mendatang," ujar Dr. Wahyu Utomo, Deputi Menteri Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. "Sekarang kita harus mulai fokus pada peningkatan infrastruktur pendukung yang diperlukan untuk membuka nilai dari investasi-investasi tulang punggung tersebut."
Sekitar 60 persen dari investasi yang direncanakan diperuntukkan bagi proyek-proyek transportasi.1 Seperti yang dicatat oleh Dr. Utomo, banyak daerah perkotaan di Indonesia mengalami kemacetan dan tantangan konektivitas yang semakin meningkat. Sebagian besar investasi akan digunakan untuk menciptakan pilihan angkutan massal baru dan meningkatkan efisiensi layanan yang ada.
Peran yang lebih besar untuk pemain swasta
Rencana awal mengantisipasi bahwa sekitar 40 persen dari pendanaan akan berasal langsung dari pemerintah sementara sekitar seperempatnya akan berasal dari berbagai badan usaha milik negara. Pemerintah berharap dapat mendorong sektor swasta untuk menginvestasikan 35 persen sisanya.
"Sektor swasta telah sangat terlibat dalam pasar infrastruktur di Indonesia dan kami berharap dapat mendorong partisipasi tersebut untuk terus berlanjut dan berkembang," kata Dr. "Kami juga berharap dapat memperluas partisipasi sektor swasta di luar infrastruktur ekonomi dengan memasukkan aset dan layanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial."
Energi untuk berkembang
Proyek-proyek energi diperkirakan akan menerima bagian terbesar kedua dari anggaran yang direncanakan. Beberapa di antaranya akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas energi negara secara keseluruhan dan mendiversifikasi bauran energinya.
"Kami mampu mengembangkan pasar listrik yang sangat kuat dalam waktu yang sangat singkat," kata Dr. "Sekarang kita perlu melakukan hal yang sama untuk sektor minyak dan gas. Pemerintah menyadari bahwa investasi di bidang energi tidak hanya mendorong investasi asing langsung dan menciptakan potensi ekspor. Investasi ini juga memungkinkan negara untuk mencapai ketahanan energi dan mendiversifikasi sumber energi."
Proyek-proyek baru untuk mengolah sampah menjadi energi juga ada dalam rencana. "Tujuannya adalah untuk mengurangi sampah dengan cara yang ramah lingkungan dan meningkatkan pasokan energi," tambah Dr. Utomo
Membuat investasi lebih mudah
Tidak hanya mengumumkan program-program investasi yang masif, pemerintah Indonesia juga bekerja keras untuk menciptakan lingkungan yang tepat untuk menarik investasi. Mengurangi regulasi telah menjadi prioritas utama pemerintah ini.
"Kecepatan pelayanan, kecepatan memberikan izin, adalah kunci reformasi birokrasi," kata Presiden Jokowi dalam sebuah rapat umum baru-baru ini untuk menguraikan visinya untuk negara ini. "Ketika saya melihat ada ketidakefisienan atau kurangnya efektivitas, saya akan menghapusnya. "
Awal tahun ini, Presiden mencatat bahwa pemerintahnya telah mengurangi jumlah izin yang diperlukan untuk berinvestasi di pembangkit listrik hingga lebih dari 75 persen (dari 259 izin beberapa tahun yang lalu). Peraturan-peraturan baru yang penting juga telah disahkan untuk mendukung investasi swasta di sektor-sektor lain dan untuk membantu meningkatkan proses pembebasan lahan.
Meningkatkan kapasitas dan menciptakan rekam jejak
Pada saat yang sama, pemerintah juga berfokus pada peningkatan kualitas proyek-proyek yang dibawa ke pasar. Sejumlah dana telah disisihkan untuk meningkatkan kualitas persiapan proyek. Sebuah tim baru telah dibentuk untuk membantu mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan dalam proses pengembangan dan implementasi.
Utomo juga mencatat bahwa peningkatan kapasitas akan diperlukan di tingkat lokal dan regional, terutama di pasar-pasar yang sedang berkembang. Sebagai contoh, beberapa dari 12 Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia dioperasikan oleh pemerintah daerah dan perusahaan swasta. Para pemain ini seringkali membutuhkan dukungan tambahan untuk memenuhi kebutuhan investor internasional.
"Kita perlu lebih meningkatkan rekam jejak kita dalam membawa proyek-proyek ke pasar dengan sukses," tambah Dr. "Hal ini, pada gilirannya, akan membantu meningkatkan minat sektor swasta terhadap proyek-proyek infrastruktur di masa depan di Indonesia."
Melihat hasil
Banyak indikator utama yang menunjukkan bahwa Indonesia membuat kemajuan besar dalam mencapai tujuan dan visi yang didorong oleh infrastruktur. Peringkat utang Indonesia telah ditingkatkan menjadi layak investasi. Peringkat internasional untuk kemudahan berbisnis dan daya saing nasional juga menunjukkan peningkatan yang luar biasa dalam lingkungan bisnis dan investasi di Indonesia.
"Kami masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tetapi percakapan saya dengan para investor internasional menunjukkan bahwa kami berada di jalur yang benar untuk menciptakan iklim investasi yang sangat ramah bagi investor asing," tambah Dr. "Kami sedang membangun kapasitas, menyederhanakan proses, mengeluarkan peraturan yang mendukung, dan merancang insentif yang inovatif untuk membantu menarik investor ke dalam pipeline kami." Rencana Indonesia mungkin berani. Namun, pemerintah mengambil langkah yang tepat untuk mewujudkannya.
Disadur dari: kpmg.com