"Kota yang tenggelam", adalah ibu kota Indonesia saat ini. Terletak di Laut Jawa, kota pesisir ini merupakan rumah bagi hampir 30 juta penduduk di wilayah Jabodetabek. Jakarta telah bergulat dengan masalah pengelolaan air selama beberapa dekade, yang mengarah ke beberapa krisis terkait air saat ini. Akses terhadap pasokan air minum yang dapat diandalkan sangat terbatas karena ada kesenjangan yang signifikan antara mereka yang memiliki akses air leding dan yang tidak. Warga yang tidak memiliki akses air leding akibatnya sangat bergantung pada air tanah dan telah menggali ribuan sumur yang tidak diatur. Hal ini telah menyebabkan krisis air kedua - pengambilan air tanah yang berlebihan dari akuifer bawah tanah Jakarta. Penurunan permukaan tanah menjadi perhatian utama karena kota yang sedang tenggelam ini memiliki risiko banjir yang tinggi dari lautan di sekitarnya.

Sekitar 40% wilayah Jakarta saat ini berada di bawah permukaan laut, dan model prediksi menunjukkan bahwa seluruh kota akan terendam air pada tahun 2050 (Gilmartin, 2019). Selain itu, krisis iklim telah menyebabkan kenaikan permukaan laut yang signifikan karena gletser dan lapisan es terus mencair (Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim, 2019; Lindsey, 2022). Seiring dengan tenggelamnya kota Jakarta dan naiknya permukaan air laut, jutaan warga Jakarta berada pada risiko banjir yang sangat tinggi, terutama selama musim hujan (Gambar 1). Ribuan penduduk telah terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk mencari tempat yang lebih baik dan dataran yang lebih tinggi (Garschagen et al., 2018).

Sumber: www.space4water.org

Bagaimana krisis air di Jakarta bermula? 

Pada paruh pertama abad ke-20, Jakarta merupakan kota yang relatif kecil, dengan jumlah penduduk sekitar 150.000 jiwa (Rukmana, 2018). Sejak saat itu, Jakarta telah mengalami urbanisasi yang pesat hingga menjadi kota terpadat di Asia Tenggara, dengan jumlah penduduk hampir 30 juta jiwa (Rustiadi et al., 2021). Masuknya penduduk dalam jumlah besar ini disertai dengan perubahan penggunaan lahan yang ekstrem, yang pada akhirnya mengubah hutan hujan menjadi gedung-gedung bertingkat, ladang menjadi trotoar, dan rawa-rawa menjadi lahan bisnis. Diperkirakan 97% dari kota ini sekarang terbuat dari beton atau aspal, dengan ruang-ruang alami yang sangat sedikit dan jarang ditemukan (Kimmelman, 2017). Dampak dari urbanisasi ini terus dirasakan, dengan beberapa implikasi signifikan terhadap pengelolaan air di dalam kota. 

Data dari luar angkasa: Bagaimana kita bisa tahu bahwa hal ini sedang terjadi? 

Ekstraksi air tanah yang berlebihan, penurunan permukaan tanah, dan kenaikan permukaan air laut adalah ancaman kronis dan berat yang dihadapi Jakarta. Bagaimana kita mengukur dan melacak perubahan-perubahan ini dari waktu ke waktu? Ketiga fenomena ini terjadi dengan sangat lambat - terlalu lambat untuk dilacak dengan mata telanjang. Bahkan, mereka sering kali tidak disadari hingga kerusakannya tidak dapat dipulihkan. Fenomena ini juga sulit dan mahal untuk dilacak dalam skala regional dari tanah itu sendiri (Wada, 2015). Oleh karena itu, teknologi berbasis ruang angkasa sangat penting dalam pemantauan perubahan tersebut, mengingat kemampuannya untuk melacak perubahan yang sangat kecil di area yang luas dengan konsistensi. 

Mengukur perubahan dalam penyimpanan air tanah

Penggunaan air tanah yang berlebihan secara kronis merupakan inti dari masalah penurunan permukaan tanah di Jakarta. Para ilmuwan dapat menggunakan teknologi berbasis ruang angkasa bersama dengan pengukuran in-situ untuk memantau perubahan penyimpanan air tanah dari waktu ke waktu. Pengukuran berbasis ruang angkasa sangat membantu karena memungkinkan pengumpulan data rutin dari wilayah yang sangat terpencil di dunia, meniadakan kebutuhan akan pengambilan sampel yang konstan (Pamungkas dan Chiang, 2021; Rodell dkk., 2009). Satelit Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE) dan GRACE Follow-On (GRACE-FO) milik NASA melakukan hal ini dengan cara melacak air di daratan, yang dikenal dengan nama Terrestrial Water Storage (TWS) (Gambar 5). TWS didefinisikan sebagai jumlah air di permukaan tanah dan bawah permukaan - terutama mencakup air permukaan, air tanah, kelembaban tanah, dan salju/es (Girotto dan Rodell, 2019). 

Sumber: www.space4water.org

Mengukur pergerakan tanah

Yang didokumentasikan di Jakarta pada tahun 1926. Sejak saat itu, beberapa teknologi inovatif telah muncul untuk melacak pergerakan tanah (Abidin et al., 2005). Salah satu teknologi tersebut, yang dikenal sebagai radar bukaan sintetis interferometrik, atau InSAR, telah dikembangkan dan digunakan untuk melacak perubahan penurunan permukaan tanah pada area spasial yang luas dengan tingkat akurasi dan resolusi yang tinggi, hingga ke tingkat sentimeter dan milimeter (USGS, 2023; Xiao dan He, 2013). Dasar pemikiran InSAR adalah membandingkan dua gambar dari area yang sama, yang diambil dari sudut pandang yang sama, pada titik waktu yang berbeda. Sistem ini bergantung pada citra Synthetic Aperture Radar (SAR), yang dihasilkan dengan memancarkan sinyal gelombang mikro ke permukaan bumi. Bergantung pada pola energi yang dipantulkan kembali ke sensor radar, para ilmuwan dapat mendeteksi sifat fisik Bumi. Pada dasarnya, jika tanah telah bergerak ke arah atau menjauh dari satelit, bagian yang sedikit berbeda dari panjang gelombang dipantulkan kembali ke satelit.

Sumber: www.space4water.org

Apa yang bisa dilakukan? 

Tantangan yang dihadapi Jakarta tampaknya sangat besar. Apakah memperlambat, atau bahkan membalikkan, tenggelamnya sebuah kota merupakan hal yang mungkin dilakukan? Hebatnya, hal ini pernah dilakukan sebelumnya. Tokyo, misalnya, menghadapi tantangan penurunan permukaan tanah yang serupa pada tahun 1940-an ketika pabrik-pabrik mulai menggunakan air tanah dalam jumlah yang sangat besar. Akuifer bawah tanah dikeringkan dan menyebabkan penurunan permukaan tanah hingga 4,5 meter di beberapa daerah - angka yang sangat mirip dengan penurunan permukaan tanah di Jakarta (Cao et al., 2021). Setelah masalah ini diketahui, pemerintah kota mulai menyebarluaskan informasi mengenai penggunaan air tanah untuk meningkatkan kesadaran akan masalah ini. Kebijakan baru diadopsi dan undang-undang diberlakukan untuk membatasi atau bahkan melarang penggunaan air tanah, terutama untuk keperluan industri (Sato et al., 2006).

Disadur dari: www.space4water.org

Saat ini, topik menjaga ketersediaan air bersih dan aman di Indonesia semakin mengemuka di tengah perubahan iklim global. Kelompok Keahlian Teknik Penyehatan dan Air Limbah, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan menyelenggarakan webinar bertajuk "Urgensi Menjaga Ketersediaan Air Bersih dan Aman di Indonesia". Prof. Suprihanto PhD dan Ir. Yuniati, PhD, diundang sebagai pembicara kunci serta Rofiq, PhD sebagai moderator.

Pada sesi pertama, Prof. Suprihanto memaparkan kondisi dan tantangan air bersih dan aman di Indonesia. Beliau mengungkapkan bahwa berdasarkan data dari WHO, 19% populasi dunia memiliki sumber air yang tidak aman. Selain itu, 829.000 orang meninggal setiap tahunnya akibat diare karena air yang tidak aman dan sanitasi yang buruk. Berdasarkan data dari Bappenas tahun 2018, aksesibilitas air minum aman di Indonesia adalah 87,75%.

"Penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara pasokan air minum dan daya saing bangsa. Kurangnya sumber air minum menyebabkan daya saing yang rendah. Banyak orang menghabiskan uangnya untuk berobat dan membeli air. Masyarakat yang sakit memiliki produktivitas yang rendah," ujarnya pada Kamis, 30 Juli 2020.

Di Indonesia, produsen utama air bersih adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan kapasitas produksi saat ini sebesar 153.881 L/detik. Jumlah tersebut mencakup sekitar 19-20% dari kebutuhan dasar masyarakat Indonesia dengan efisiensi produksi sebesar 72,97% dan kebocoran sebesar 32,57%.

Sumber: www.itb.ac.id

Potensi sumber daya air di Indonesia masih relatif melimpah. Di Pulau Jawa sendiri, jika pemerintah memaksimalkan penggunaan sumber daya air alternatif secara memadai, bahkan dapat memenuhi kebutuhan domestik dan industri. Namun, pemenuhan air irigasi cukup menantang karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Prof. Suprihanto menjelaskan bahwa Indonesia juga menghadapi masalah kualitas air permukaan, "Sekitar 52% dari sungai-sungai kita tercemar berat. Hal ini memberikan tantangan kepada kita untuk menyediakan teknologi pengolahan air yang canggih. Oleh karena itu, air tanah sebagai sumber air baku tentunya diperlukan dengan tetap menjaga kelestarian air tanah itu sendiri. Hal ini dikarenakan air tanah merupakan reservoir alami dan relatif bebas dibandingkan dengan reservoir buatan," jelasnya.

Pada sesi kedua, Yuniati menjelaskan bagaimana meningkatkan akses air minum yang aman dan layak di Indonesia. Pemerintah sendiri telah menjadikan pengelolaan air tanah, air baku yang berkelanjutan dan penyediaan akses air minum, serta sanitasi yang layak dan aman menjadi prioritas nasional. Pemerintah menetapkan target untuk menyediakan sekitar 100% air minum yang aman, 15% air minum yang layak, dan 30% air minum perpipaan.

"Untuk mencapai target tersebut pada tahun 2024, pemerintah melaksanakan program penyaluran air bersih ke 10 juta rumah. Selain itu, pemerintah akan mengeluarkan dana sebesar Rp 77,9 triliun dari total kebutuhan Rp 123,5 triliun dari APBN. Sayangnya, dengan kondisi darurat pandemi COVID-19 saat ini, terjadi pengurangan dana APBN hingga Rp35 triliun. Cara lain untuk memenuhi kesenjangan pendanaan tersebut adalah dengan mengoptimalkan dana APBD, termasuk dana desa," katanya.

Kondisi pandemi COVID-19 juga berdampak pada peningkatan penggunaan air rumah tangga. Yuniati mengatakan bahwa terjadi peningkatan penggunaan air di Bandung dan Cimahi dari bulan April hingga Juni. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata penggunaan air domestik sebesar 163 L/orang/hari, lebih tinggi dari standar Indonesia (120 L/orang/hari). Peningkatan penggunaan air ini disebabkan oleh meningkatnya aktivitas di rumah.

Sumber: www.itb.ac.id

Saat ini, sekitar 46% masyarakat Indonesia menggunakan air tanah sebagai sumber air bersih. Namun, ada sebuah survei yang memeriksa kandungan Fe, Mn, COD, TDS dan E-Coli di 10 lokasi di Jakarta. Hasilnya ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Gambar tersebut menunjukkan bahwa semakin gelap warnanya, semakin tinggi potensi pencemarannya. "Perlu adanya kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri untuk mengembangkan teknologi penyediaan air minum skala komunal," ujarnya.

Selain teknologi, perubahan perilaku masyarakat juga sangat penting. "Kita harus mengedukasi generasi muda kita, seperti siswa TK dan SD untuk sadar dan menghemat air," jelas Yuniati.

Disadur dari: www.itb.ac.id

Latar Belakang 

Sektor pertanian di Indonesia dianggap oleh pemerintah sebagai sektor yang strategis dan merupakan inti utama dari program pembangunan nasional. Beberapa argumen yang mendasari pertimbangan ini adalah sebagai berikut:

• Sumber daya lahan dan air tersedia secara melimpah sebagai sumber daya dasar untuk mengembangkan kegiatan pertanian yang lebih produktif.
• Pertanian berperan penting sebagai pilar utama untuk menopang dan menyediakan makanan pokok bagi masyarakat Indonesia.
• Sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian.
• Pertanian Indonesia sebagian besar menggunakan bahan baku dalam negeri dan lebih sedikit menggunakan bahan baku impor.
• Pertanian Indonesia memiliki potensi besar untuk menghasilkan komoditas bernilai tinggi untuk diekspor guna meningkatkan devisa negara.
• Pertanian di Indonesia telah menunjukkan kemampuannya untuk bertahan dan menjadi kekuatan pendorong untuk memutar 'roda' ekonomi akar rumput ketika krisis moneter dan ekonomi menghantam Indonesia pada tahun 1997.

Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." (Pasal 33)

Pernyataan "dikuasai oleh pemerintah" tidak berarti secara fisik diotorisasi oleh pemerintah. Melainkan bahwa semua eksploitasi sumber daya alam oleh individu atau kelompok dalam masyarakat, termasuk tanah dan air yang memiliki nilai ekonomi dan fungsi sosial, akan dikontrol oleh pemerintah. Eksploitasi dilakukan secara berkelanjutan dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Paradigma pembangunan pertanian mengalami kehidupan baru selama era reformasi di Indonesia, dengan transisi yang signifikan untuk memenuhi kebutuhan baru. Paradigma ini berpusat pada tiga prinsip dasar:

• Pembangunan pertanian harus mencerminkan demokrasi, transparansi, akuntabilitas, tata kelola pemerintahan yang baik dan desentralisasi.
• Pembangunan pertanian harus mengutamakan partisipasi masyarakat, misalnya peran pemerintah dibatasi sebagai regulator, fasilitator, katalisator, dan dinamisator.
• Pembangunan pertanian dilaksanakan sesuai dengan hak atau kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Otonomi Daerah No. 22 Tahun 1999 beserta peraturan pelaksanaannya (Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000).

Potensi Sumber Daya Lahan dan Air

Total luas lahan di Indonesia adalah sekitar 192 juta hektar (Puslitbangtan, 1992). Meskipun Indonesia memiliki potensi sumber daya lahan yang sangat besar untuk pengembangan pertanian, pada kenyataannya masih banyak tantangan yang harus dihadapi.

Menurut Biro Pusat Statistik (1998), total penggunaan lahan pertanian di Indonesia - sawah, kebun rumah tangga dan kebun buah-buahan, dataran tinggi tadah hujan dan dataran rendah, padang rumput, tambak air payau dan air tawar, rawa-rawa, perkebunan negara dan swasta - adalah sekitar 66 juta ha.

Luas lahan sawah adalah sekitar 11 juta ha dari total luas wilayah Indonesia (Kementerian Pekerjaan Umum, 1998). Tergantung pada sumber air dan penyediaan fasilitas irigasi, lahan diklasifikasikan sebagai daerah irigasi teknis (3,4 juta ha atau 31 persen), daerah irigasi semi-teknis (1,12 juta ha atau 10 persen), daerah irigasi sederhana (0,77 juta ha atau 7 persen), daerah irigasi desa (2,29 juta ha atau 21 persen), rawa pedalaman dan rawa pasang surut (1,677 juta ha atau 15 persen), dan daerah tadah hujan (1,77 juta ha atau 16 persen).

Selain lahan sawah, Indonesia juga memiliki lahan kering yang luas dan tidak beririgasi. Total luas lahan kering di Indonesia adalah sekitar 57 juta hektar dan umumnya digunakan untuk keperluan seperti pekarangan rumah tangga, pertanian tadah hujan, dataran tinggi/perkebunan dan padang rumput terbuka, sementara sisanya terbengkalai sebagai lahan tidur.

Sumber daya air

Meskipun Indonesia adalah negara tropis yang lembab dengan curah hujan rata-rata tahunan yang tinggi, masalah sumber daya air masih menjadi masalah utama. Beberapa masalah utamanya adalah:

Meningkatnya kebutuhan air. Permintaan masyarakat akan air yang memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal kuantitas - dan kualitas cenderung meningkat. Sebaliknya, karena jumlah air yang tersedia relatif tetap, persaingan antar sektor seperti pertanian, rumah tangga, kota dan industri untuk mendapatkan air yang terbatas menjadi semakin ketat. Oleh karena itu, kebijakan yang mengatur penggunaan dan distribusi air secara bijaksana sangat diperlukan.

Kurangnya pengelolaan lahan di dataran tinggi/hulu. Pengelolaan lahan di daerah hulu tanpa memperhatikan konservasi tanah dan air cenderung menciptakan lahan kritis yang menyebabkan banjir dan kekeringan yang dahsyat di daerah hilir. Indonesia saat ini memiliki sekitar 8 juta hektar lahan pertanian kritis.

Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Lahan dan Air

Kami telah menjelaskan bahwa potensi sumber daya lahan dan air cukup tersedia, namun pada kenyataannya masih banyak masalah kompleks yang harus dihadapi untuk mengembangkan penggunaan sumber daya lahan dan air yang lebih produktif.

Kementerian Pertanian Indonesia telah menetapkan visi untuk menghadapi kebijakan pembangunan pertanian nasional saat ini, yaitu membangun sistem agribisnis yang berdaya saing dan "berorientasi pada rakyat, berkelanjutan dan terdesentralisasi". Visi ini harus diwujudkan secara operasional dalam kebijakan-kebijakan yang tepat untuk menjadikan sektor pertanian sebagai inti dari semua sektor pembangunan nasional.

Untuk mewujudkan visi tersebut, dukungan yang kuat dari pengembangan sumber daya lahan dan air sangat penting dan menentukan keberhasilan atau kegagalannya. Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan serangkaian kebijakan umum dan khusus mengenai pengembangan sumber daya lahan dan air. Evaluasi terhadap efektivitas kebijakan-kebijakan tersebut dilakukan secara berkesinambungan untuk memperbaiki substansi dan isi kebijakan tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.

Disadur dari: www.fao.org

Usulan pembangunan tanggul laut raksasa di Pantai Utara Pulau Jawa, seperti yang dibahas dalam seminar nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan dipimpin oleh Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, mendapat kritik dari organisasi lingkungan seperti Wahana Lingkungan Hidup (WALHI). Menurut WALHI, proposal ini dipandang sebagai solusi yang keliru untuk krisis iklim dan ekologi dan menimbulkan kekhawatiran tentang potensi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat lokal.

Para pengkritik berpendapat bahwa pembangunan tanggul laut raksasa dapat memperburuk degradasi ekologi dan isu-isu sosial, dan bukannya mengatasi akar permasalahan perubahan iklim.

Turut hadir dalam seminar tersebut, sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju. Mereka adalah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Bob Arthur Lombogia, serta para pejabat yang mewakili Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Perikanan serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Menko Perekonomian beralasan bahwa proyek tanggul laut raksasa ini sangat dibutuhkan karena wilayah Utara Jawa yang meliputi lima kawasan pertumbuhan, 70 kawasan industri, lima kawasan ekonomi khusus, dan lima kawasan pusat pertumbuhan, sering terganggu oleh banjir rob.

Menurut WALHI, proyek tanggul laut yang diusulkan, yang melibatkan reklamasi laut, dianggap sebagai kesalahpahaman pembangunan dan tidak mungkin mengatasi akar masalah dari kerusakan ekologi di Pulau Jawa.

Parid Ridwanuddin, Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional WALHI, menyatakan keprihatinannya bahwa proyek ini mungkin akan menguntungkan industri ekstraktif dan gagal untuk memberikan solusi yang berkelanjutan untuk tantangan ekologi di wilayah tersebut.

"WALHI memandang bahwa rencana pemerintah membangun tanggul laut dengan cara mereklamasi laut adalah sebuah kesalahpahaman pembangunan. Proyek ini tidak akan menyelesaikan akar masalah kehancuran ekologis Pulau Jawa yang selama ini dieksploitasi untuk kepentingan industri ekstraktif baik di darat maupun di pesisir, laut dan pulau-pulau kecil," ujar Parid Ridwanuddin, Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional WALHI, 11 Januari 2024.

Buku "Jawa Runtuh" yang diterbitkan oleh WALHI pada tahun 2012 menyoroti kehancuran dan kebangkrutan sosial-ekologis Pulau Jawa. Buku ini menelusuri degradasi ini ke sejarah eksploitasi sumber daya alam di pulau ini, mulai dari era kolonial hingga era pasca reformasi. Menurut buku tersebut, eksploitasi sumber daya alam dalam jangka waktu yang lama ini telah menyebabkan kehancuran daya dukung ekologis Pulau Jawa.

Wilayah pesisir utara, yang membentang dari Banten hingga Jawa Timur, telah mengalami masalah lingkungan yang signifikan, terutama izin industri skala besar yang berkontribusi terhadap penurunan permukaan tanah yang cepat.

Alih-alih membangun tanggul laut raksasa, solusi yang lebih efektif adalah dengan mengevaluasi dan mencabut berbagai izin industri besar di sepanjang pantai utara Jawa. Proyek tanggul laut dikhawatirkan akan memperburuk degradasi sosial dan ekologi, menyebarkan kerusakan dari daratan ke pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil.

Perspektif ini menekankan pentingnya mengatasi akar penyebab tantangan lingkungan, seperti praktik industri yang tidak berkelanjutan dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, daripada mengimplementasikan proyek-proyek infrastruktur berskala besar yang dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan.

Krisis di perairan utara Jawa

Pembangunan tanggul laut raksasa, yang membutuhkan pasir laut dalam jumlah besar, dapat menyebabkan kerusakan perairan atau laut di sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Hal ini, pada gilirannya, menjadi ancaman bagi mata pencaharian ratusan ribu nelayan tradisional yang menggantungkan hidupnya pada perairan tersebut.

Referensi proyek reklamasi Teluk Jakarta pada tahun 2021, yang memperkirakan kebutuhan pasir laut dalam jumlah besar, menyoroti potensi dampak lingkungan yang terkait dengan proyek-proyek tersebut.

Pada tahun 2021, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkirakan kebutuhan pasir laut untuk proyek reklamasi Teluk Jakarta mencapai 388.200.000 meter kubik.

Merusak hutan bakau

Pemerintah mengklaim bahwa proyek ini merupakan skenario mitigasi krisis iklim di pesisir utara Jawa. Namun, pada kenyataannya, proyek tanggul laut raksasa ini tidak akan mampu menjawab krisis iklim yang dihadapi masyarakat pesisir.

Proyek ini justru akan mempercepat kerusakan ekosistem mangrove yang selama ini terjadi di pesisir utara Jawa. Sebagai contoh, akibat beban industri yang sangat berat di pesisir utara Jawa Tengah, luasan hutan bakau terus mengalami penurunan.

Pada tahun 2010, luas mangrove mencapai 1.784.850 hektar. Pada tahun 2021, mengalami penyusutan yang sangat signifikan, dimana luasannya hanya tercatat 10.738,62 hektar. Begitu juga di pesisir Jakarta. Saat ini, luasan mangrove tercatat tidak lebih dari 25 hektar. Padahal, sebelum adanya proyek reklamasi, luasannya tercatat lebih dari seribu hektar.

Menggusur nelayan

Di Jakarta, pembangunan tanggul laut yang masih berlangsung hingga saat ini telah mengancam keberlangsungan hidup para nelayan yang tinggal di pesisir utara Jakarta. Berdasarkan hasil analisis risiko pembangunan NCICD tahap A yang dilakukan oleh Kementerian PUPR, sekitar 24.000 nelayan di Jakarta Utara terancam digusur.

Penggusuran ini mau tidak mau menyebabkan potensi hilangnya mata pencaharian masyarakat sebagai nelayan, karena harus direlokasi ke wilayah lain yang aksesnya jauh dari laut dan kapal.

Alih-alih melindungi identitas nelayan dengan menjaga aksesibilitas nelayan ke laut, pemerintah justru merencanakan pelatihan untuk membuka lapangan pekerjaan baru bagi nelayan yang terkena dampak penggusuran. Dengan cara ini, ancaman hilangnya identitas nelayan akibat pembangunan NCID di Teluk Jakarta semakin besar.

Disadur: www.ekuatorial.com

Permintaan akan air terus meningkat sementara total volume air yang tersedia di planet ini terbatas dan semakin terpapar polusi. Tantangan utamanya adalah mengelola air secara berkelanjutan dan mencapai distribusi air yang adil antara rumah tangga, pertanian dan industri serta antar negara. SDC bekerja untuk mempromosikan penggunaan air yang berkelanjutan di antara berbagai sektor dan kerja sama yang damai lintas batas.

SDC berkomitmen untuk mencapai pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan untuk memastikan akses terhadap air dan mengurangi risiko degradasi lingkungan dan konflik. SDC berusaha menghubungkan pembangunan perdamaian dengan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan di wilayah-wilayah yang mengalami ketegangan, dan mendorong penggunaan yang efisien, penggunaan kembali, dan pengelolaan air yang tepat di wilayah-wilayah yang mengalami kekurangan air.

Latar Belakang

SDC mendorong dialog antar negara, yang bergantung pada daerah aliran sungai yang sama untuk pasokan air mereka. Berbagi kerangka kerja kebijakan dan informasi teknis dapat membantu meredakan ketegangan dan konflik yang sudah ada atau yang baru muncul. Swiss, sebagai aktor netral dengan pengalaman dalam mediasi dan keahlian yang diakui dalam pengelolaan air, memiliki posisi yang ideal untuk memfasilitasi diskusi semacam itu. Di tingkat teknis, SDC juga mendukung metode pengukuran yang umum untuk menentukan kualitas air yang tersedia dan jumlah air yang digunakan. Data ini memungkinkan para pengambil keputusan untuk berbicara dalam bahasa yang sama dalam hal pengelolaan sumber daya air bersama, dan dengan demikian dapat bekerja sama untuk menetapkan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Air - komoditas yang harus dihargai

Air tidaklah gratis. Perlindungan, distribusi, dan perlakuannya mengikuti hukum ekonomi yang sama dengan barang konsumsi lainnya. Pada saat yang sama, air adalah sumber daya yang harus diakses oleh semua orang, termasuk masyarakat yang paling miskin dan terpinggirkan. SDC mengembangkan mekanisme untuk memanfaatkan air dengan lebih baik dan mempromosikan penggunaan kembali air limbah. Mekanisme ini memberikan insentif untuk mengelola air secara berkelanjutan dan membangun infrastruktur yang ramah lingkungan di wilayah atau industri tertentu.

Sebagai contoh, SDC terlibat bersama perusahaan-perusahaan besar dalam memfasilitasi transfer pengetahuan dalam kaitannya dengan jejak air, sebuah indikator yang memungkinkan air yang digunakan dalam seluruh siklus produksi suatu produk dikelola dengan lebih baik. SDC juga sedang mengupayakan pengembangan 'Standar Penatalayanan Air' yang bertujuan untuk mendorong semua pelaku bisnis, pemerintah, dan masyarakat sipil untuk bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkannya terhadap sumber daya yang digunakan bersama dan bekerja sama untuk mencapai pengelolaan yang berkelanjutan. Mekanisme pembayaran juga sedang dikembangkan untuk memberikan kompensasi kepada penduduk di daerah aliran sungai yang telah melindungi sumber daya air.

Tantangan saat ini

Pada tahun 2030, permintaan akan air diperkirakan akan meningkat sebesar 30% sementara penurunan kualitas yang disebabkan oleh polusi akan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di seluruh dunia, 80% air limbah perkotaan dan industri dibuang ke lingkungan tanpa pengolahan terlebih dahulu. Sebagian besar waktu, kapasitas pemurnian diri dari ekosistem akuatik sebagian besar tidak mencukupi untuk dapat mengatasi volume yang begitu besar. Selain itu, pertanian membutuhkan banyak sekali air, yang menyumbang hampir 70% dari konsumsi global. Namun, air sering kali digunakan secara tidak efisien dan dapat terkontaminasi oleh pupuk dan pestisida. Selain itu, industri saat ini menggunakan 22% air dan karena terus berkembang akan membuat sumber daya air berada di bawah tekanan yang lebih besar.

Pada tahun 2025, setengah dari populasi dunia akan tinggal di daerah yang mengalami kelangkaan air secara permanen, yang akan berdampak pada melemahnya ekonomi lokal dan memaksa jutaan orang untuk pindah. Itulah sebabnya mengapa saat ini sangat penting untuk menggunakan air agar dapat mempertahankan kapasitas regenerasinya dan memungkinkan air untuk didistribusikan secara adil.

Disadur dari: www.eda.admin.ch

Pasokan dan permintaan air bervariasi di Indonesia di beberapa pulau berdasarkan kepadatan penduduk. Pasokan air tawar melimpah di Pulau Sumatra, Kalimantan, dan Papua, yang jumlah penduduknya lebih sedikit. Sebaliknya, Pulau Jawa yang padat penduduknya menghadapi kelangkaan air karena rendahnya akses terhadap air ledeng dan polusi yang meluas. Selain itu, kebutuhan irigasi meningkatkan tekanan air selama musim kemarau di wilayah Jawa. Pola curah hujan yang tidak teratur dan musim kemarau yang berkepanjangan telah dipicu oleh deforestasi yang ekstensif di negara ini. Deforestasi yang didorong oleh pertanian skala kecil dan industri kelapa sawit juga telah meningkatkan risiko banjir dan mengurangi kapasitas bendungan selama dekade terakhir. Menurut Fallen Mark Index untuk tekanan air, beberapa studi penelitian memperkirakan bahwa Jawa akan mengalami kelangkaan air absolut (476 cu.m/orang) pada tahun 2040.

Kegiatan pertambangan emas dan batu bara di sebagian besar provinsi, terutama di Jakarta, bertanggung jawab atas pencemaran sumber air permukaan dengan merkuri. Selain itu, manajemen sanitasi yang buruk, limpasan pertanian, akuakultur yang tidak diatur, dan limbah industri semakin menurunkan kualitas air yang menyebabkan eutrofikasi danau dan sungai. Sungai Citarum, sumber utama pasokan air rumah tangga, sangat tercemar oleh limbah industri dan logam berat. Polusi sungai dan periode kemarau yang berkepanjangan tidak hanya memengaruhi pasokan air kota tetapi juga mengurangi ketersediaan air untuk irigasi pertanian dan pembangkit listrik tenaga air. Selama kekeringan tahun 2019, keadaan darurat kekeringan telah ditetapkan di 75 unit administrasi sub-provinsi di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Demikian pula, terjadi penyedotan air tanah yang berlebihan, yang mengakibatkan berkurangnya debit mata air dan penurunan permukaan air tanah hingga 50 meter di beberapa lokasi. Seiring dengan penyedotan air tanah untuk keperluan rumah tangga, kegiatan pariwisata dan perubahan tata guna lahan merupakan pendorong utama lainnya untuk menipisnya air tanah. Menipisnya air tanah telah mempercepat penurunan permukaan tanah, mendorong beberapa kota di Jawa semakin tenggelam 1 hingga 15 sentimeter setiap tahunnya. Sekitar setengah dari wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut dan saat ini dilindungi oleh tanggul laut yang besar. Selain itu, penurunan permukaan tanah dan kenaikan permukaan air laut juga menyebabkan intrusi air asin ke dalam akuifer pesisir, yang semakin menurunkan kualitas air dan membunuh kehidupan air. Air tanah asin telah ditemukan sejauh 10 km ke arah daratan di beberapa daerah.

Proyeksi perubahan iklim

Perubahan iklim meningkatkan frekuensi dan tingkat keparahan kekeringan, memperparah kebakaran lahan gambut dan hutan, terutama selama tahun-tahun El Nino, sementara curah hujan secara keseluruhan menurun di beberapa bagian Jawa Timur dan Nusa Tenggara. Diperkirakan juga bahwa intensitas curah hujan musim hujan akan meningkatkan risiko banjir. Lebih dari 600 sungai di Indonesia memiliki risiko banjir yang tinggi, dan curah hujan yang tinggi diprediksi akan meningkat sebesar 15% dalam abad ini. Laju kenaikan permukaan air laut diproyeksikan akan berkisar antara 6 dan 12 mm per tahun, meningkatkan jumlah orang yang tinggal di bawah garis air pasang sebanyak lima hingga sepuluh kali lipat dari tingkat saat ini dan membuat puluhan juta orang terancam banjir.

Undang-undang utama, rencana pengembangan, dan implementasinya.

Undang-Undang Sumber Daya Air (UU No. 17) yang disahkan pada tahun 2019 mewajibkan sektor swasta untuk memiliki izin penggunaan air. Undang-undang ini menetapkan kontrol pemerintah pusat dan daerah serta otoritas regulasi untuk sumber daya air. Undang-undang ini mengatur penggunaan air komersial, irigasi, dan domestik. Fungsi-fungsi pengelolaan air seperti konservasi daerah aliran sungai, pengelolaan air tanah, mitigasi lingkungan, dan penegakan peraturan didistribusikan ke 18 kementerian, tetapi alokasi anggaran tidak mencukupi dan tidak sinkron. Sebagai contoh, kegiatan air permukaan dan air tanah tidak terintegrasi, yang menyebabkan penggunaan dana yang tersedia tidak efisien.

Selain itu, undang-undang, peraturan, dan proses perizinan di tingkat provinsi seringkali tidak ditegakkan secara seragam di kabupaten, terutama terkait pengelolaan sumber daya air terpadu (Integrated Water Resource Management/ IWRM) dan ekspansi kelapa sawit. Stasiun pemantauan, kualitas data, dan sistem untuk mengkonsolidasikan data masih kurang. Di Jakarta, dilaporkan bahwa pengambilan air tanah yang tidak terdaftar mencapai 50% lebih banyak dibandingkan dengan pengambilan air tanah yang terdaftar.

Kebijakan sumber daya air yang diuraikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 saat ini dirancang untuk menyeimbangkan konservasi dan pemanfaatan air, baik di hulu maupun di hilir, pemanfaatan air permukaan dan air tanah, serta permintaan dan penawaran air. Selain itu, kebijakan terkait air juga difokuskan pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, termasuk mengatasi banjir, kekeringan, dan kenaikan permukaan air laut. Namun, saat ini, rencana tersebut telah memberikan hasil pembangunan yang buruk. Keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan membutuhkan sinkronisasi kegiatan pengelolaan air dan kolaborasi antara semua kabupaten, kementerian, dan sektor. Menjaga kesinambungan dalam memantau kegiatan pengelolaan air dan memungkinkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat memperkuat implementasi kebijakan air. Merancang target dan indikator berbasis kinerja dalam rencana tersebut yang dapat diterapkan secara komprehensif oleh lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat membantu mempercepat kegiatan pengelolaan air.

Upaya Indonesia untuk melakukan pengelolaan sumber daya air terpadu dan adaptasi iklim sejauh ini belum memberikan dampak yang relevan dan terukur.

Disadur: www.climatescorecard.org