Pasokan dan permintaan air bervariasi di Indonesia di beberapa pulau berdasarkan kepadatan penduduk. Pasokan air tawar melimpah di Pulau Sumatra, Kalimantan, dan Papua, yang jumlah penduduknya lebih sedikit. Sebaliknya, Pulau Jawa yang padat penduduknya menghadapi kelangkaan air karena rendahnya akses terhadap air ledeng dan polusi yang meluas. Selain itu, kebutuhan irigasi meningkatkan tekanan air selama musim kemarau di wilayah Jawa. Pola curah hujan yang tidak teratur dan musim kemarau yang berkepanjangan telah dipicu oleh deforestasi yang ekstensif di negara ini. Deforestasi yang didorong oleh pertanian skala kecil dan industri kelapa sawit juga telah meningkatkan risiko banjir dan mengurangi kapasitas bendungan selama dekade terakhir. Menurut Fallen Mark Index untuk tekanan air, beberapa studi penelitian memperkirakan bahwa Jawa akan mengalami kelangkaan air absolut (476 cu.m/orang) pada tahun 2040.
Kegiatan pertambangan emas dan batu bara di sebagian besar provinsi, terutama di Jakarta, bertanggung jawab atas pencemaran sumber air permukaan dengan merkuri. Selain itu, manajemen sanitasi yang buruk, limpasan pertanian, akuakultur yang tidak diatur, dan limbah industri semakin menurunkan kualitas air yang menyebabkan eutrofikasi danau dan sungai. Sungai Citarum, sumber utama pasokan air rumah tangga, sangat tercemar oleh limbah industri dan logam berat. Polusi sungai dan periode kemarau yang berkepanjangan tidak hanya memengaruhi pasokan air kota tetapi juga mengurangi ketersediaan air untuk irigasi pertanian dan pembangkit listrik tenaga air. Selama kekeringan tahun 2019, keadaan darurat kekeringan telah ditetapkan di 75 unit administrasi sub-provinsi di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.
Demikian pula, terjadi penyedotan air tanah yang berlebihan, yang mengakibatkan berkurangnya debit mata air dan penurunan permukaan air tanah hingga 50 meter di beberapa lokasi. Seiring dengan penyedotan air tanah untuk keperluan rumah tangga, kegiatan pariwisata dan perubahan tata guna lahan merupakan pendorong utama lainnya untuk menipisnya air tanah. Menipisnya air tanah telah mempercepat penurunan permukaan tanah, mendorong beberapa kota di Jawa semakin tenggelam 1 hingga 15 sentimeter setiap tahunnya. Sekitar setengah dari wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut dan saat ini dilindungi oleh tanggul laut yang besar. Selain itu, penurunan permukaan tanah dan kenaikan permukaan air laut juga menyebabkan intrusi air asin ke dalam akuifer pesisir, yang semakin menurunkan kualitas air dan membunuh kehidupan air. Air tanah asin telah ditemukan sejauh 10 km ke arah daratan di beberapa daerah.
Proyeksi perubahan iklim
Perubahan iklim meningkatkan frekuensi dan tingkat keparahan kekeringan, memperparah kebakaran lahan gambut dan hutan, terutama selama tahun-tahun El Nino, sementara curah hujan secara keseluruhan menurun di beberapa bagian Jawa Timur dan Nusa Tenggara. Diperkirakan juga bahwa intensitas curah hujan musim hujan akan meningkatkan risiko banjir. Lebih dari 600 sungai di Indonesia memiliki risiko banjir yang tinggi, dan curah hujan yang tinggi diprediksi akan meningkat sebesar 15% dalam abad ini. Laju kenaikan permukaan air laut diproyeksikan akan berkisar antara 6 dan 12 mm per tahun, meningkatkan jumlah orang yang tinggal di bawah garis air pasang sebanyak lima hingga sepuluh kali lipat dari tingkat saat ini dan membuat puluhan juta orang terancam banjir.
Undang-undang utama, rencana pengembangan, dan implementasinya.
Undang-Undang Sumber Daya Air (UU No. 17) yang disahkan pada tahun 2019 mewajibkan sektor swasta untuk memiliki izin penggunaan air. Undang-undang ini menetapkan kontrol pemerintah pusat dan daerah serta otoritas regulasi untuk sumber daya air. Undang-undang ini mengatur penggunaan air komersial, irigasi, dan domestik. Fungsi-fungsi pengelolaan air seperti konservasi daerah aliran sungai, pengelolaan air tanah, mitigasi lingkungan, dan penegakan peraturan didistribusikan ke 18 kementerian, tetapi alokasi anggaran tidak mencukupi dan tidak sinkron. Sebagai contoh, kegiatan air permukaan dan air tanah tidak terintegrasi, yang menyebabkan penggunaan dana yang tersedia tidak efisien.
Selain itu, undang-undang, peraturan, dan proses perizinan di tingkat provinsi seringkali tidak ditegakkan secara seragam di kabupaten, terutama terkait pengelolaan sumber daya air terpadu (Integrated Water Resource Management/ IWRM) dan ekspansi kelapa sawit. Stasiun pemantauan, kualitas data, dan sistem untuk mengkonsolidasikan data masih kurang. Di Jakarta, dilaporkan bahwa pengambilan air tanah yang tidak terdaftar mencapai 50% lebih banyak dibandingkan dengan pengambilan air tanah yang terdaftar.
Kebijakan sumber daya air yang diuraikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 saat ini dirancang untuk menyeimbangkan konservasi dan pemanfaatan air, baik di hulu maupun di hilir, pemanfaatan air permukaan dan air tanah, serta permintaan dan penawaran air. Selain itu, kebijakan terkait air juga difokuskan pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, termasuk mengatasi banjir, kekeringan, dan kenaikan permukaan air laut. Namun, saat ini, rencana tersebut telah memberikan hasil pembangunan yang buruk. Keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan membutuhkan sinkronisasi kegiatan pengelolaan air dan kolaborasi antara semua kabupaten, kementerian, dan sektor. Menjaga kesinambungan dalam memantau kegiatan pengelolaan air dan memungkinkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat memperkuat implementasi kebijakan air. Merancang target dan indikator berbasis kinerja dalam rencana tersebut yang dapat diterapkan secara komprehensif oleh lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat membantu mempercepat kegiatan pengelolaan air.
Upaya Indonesia untuk melakukan pengelolaan sumber daya air terpadu dan adaptasi iklim sejauh ini belum memberikan dampak yang relevan dan terukur.
Disadur: www.climatescorecard.org