Pendahuluan

Korupsi birokrasi masih menjadi masalah besar di Indonesia. Sektor kementerian, sebagai jantung dari pelayanan publik dan pengelolaan anggaran negara, menjadi salah satu wilayah rawan. Dalam rentang 2016 hingga 2018, puluhan kasus korupsi yang melibatkan pejabat kementerian terungkap ke publik. Paper karya Arismaya dan Utami (2019) mengulas secara komprehensif bentuk, penyebab, dan pencegahan korupsi di lingkungan kementerian Indonesia, dengan fokus khusus pada penerapan whistleblowing system (WBS) sebagai alat pencegahan fraud.

Korupsi di Kementerian: Potret Tiga Tahun

Dalam kurun waktu tiga tahun, ditemukan kasus-kasus besar yang menjadi sorotan:

• 2016: Direksi PT Sharleen Raya menyuap anggota DPR untuk proyek aspirasi di Kementerian PUPR (CNN Indonesia, 2016).
• 2017: Korupsi proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) yang melibatkan pejabat PUPR dan swasta (CNN Indonesia, 2018).
• 2018: Kasus suap Dirjen Perhubungan terkait proyek pengerukan pelabuhan di Kalimantan dan Jawa (SINDOnews, 2018).

Kasus-kasus ini menggambarkan pola korupsi yang berulang: penyalahgunaan wewenang dalam proyek, suap dalam tender, dan manipulasi proses birokrasi.

Penyebab Korupsi: Dari Sistemik ke Kultural

Menurut teori institusional, korupsi muncul karena:

• Lemahnya transparansi dan akuntabilitas
• Budaya permisif terhadap penyimpangan
• Ketimpangan kekuasaan dalam pengambilan keputusan proyek
• Minimnya perlindungan terhadap pelapor pelanggaran

Studi dari Transparency International juga mencatat bahwa sejak era Orde Baru, budaya korupsi telah tertanam kuat di lembaga pemerintahan Indonesia.

Whistleblowing System: Alat Pencegahan atau Formalitas?

Whistleblowing system (WBS) diadopsi sebagai mekanisme internal yang memungkinkan pelaporan pelanggaran secara anonim, baik oleh pegawai maupun publik. Sistem ini diharapkan mampu:

• Mendeteksi dini potensi korupsi
• Meningkatkan akuntabilitas institusi
• Membangun budaya transparansi dan keberanian melapor

Namun, implementasi WBS di kementerian Indonesia masih sangat rendah dan belum optimal.

Hasil Penelitian: Fakta WBS di 21 Kementerian

Peneliti menilai 36 indikator WBS berdasarkan standar KNKG 2008, dan hasilnya:

• Rata-rata kepatuhan hanya 19,84%
• Hanya 6 dari 36 indikator yang diadopsi secara luas, seperti peluncuran sistem, kebijakan perlindungan pelapor, dan prosedur pelaporan
• Tidak ada kementerian yang mengadopsi indikator tentang sanksi terhadap pelaporan palsu atau mekanisme banding hukum

Top 5 kementerian terbaik dalam implementasi WBS:

1. Kementerian Agama – 36,11%
2. Kemdikbud – 33,33%
3. Kemenpan RB – 33,33%
4. KemenPPPA – 33,33%
5. Kementerian PUPR – 30,56%

Sementara Kementerian Kesehatan hanya mencetak skor 5,56%, dan Kementerian Perindustrian serta Kemensos di bawah 10%.

Tantangan Utama dalam Implementasi

1. Tidak adanya regulasi resmi tentang WBS yang mengikat semua kementerian
2. Banyak situs WBS tidak memiliki menu pengaduan yang jelas
3. Pendaftaran berbelit, termasuk kewajiban menyebut nama dan identitas
4. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan internal kepada pegawai
5. Tidak adanya tim WBS khusus yang independen

Studi Literatur: Whistleblowing dalam Perspektif Global

• Australia, Kanada, dan AS telah mengadopsi UU pelindung pelapor yang kuat
• Studi oleh Gao & Brink (2017) menunjukkan efektivitas WBS meningkat jika pelapor merasa aman secara hukum dan psikologis
• Kartini (2018) menekankan bahwa penguatan kanal WBS harus disertai pendidikan etika dan pelatihan sistemik
• Alleyne et al. (2017) menggarisbawahi pentingnya komitmen manajemen dan sistem tindak lanjut yang cepat

Rekomendasi Strategis

Peneliti menawarkan sejumlah langkah solutif:

1. Menerbitkan regulasi nasional WBS berbasis KNKG 2008 untuk seluruh kementerian
2. Membentuk unit pelaksana WBS yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada inspektorat utama
3. Meningkatkan aksesibilitas sistem WBS, termasuk fitur anonim dan alur pelaporan yang jelas
4. Mengintegrasikan WBS ke dalam kinerja aparatur sipil negara
5. Mengadakan pelatihan tahunan dan sosialisasi digital kepada seluruh pegawai kementerian
6. Menyiapkan mekanisme evaluasi dan audit sistem pelaporan internal

Kesimpulan

Korupsi di kementerian bukan hanya tentang suap dan penyalahgunaan proyek, tetapi juga tentang gagalnya sistem internal dalam mendeteksi dan menindak pelanggaran. Whistleblowing system adalah solusi awal yang paling realistis dan preventif, namun belum dijalankan secara optimal di Indonesia.

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi WBS masih bersifat simbolik, belum menjadi bagian integral dari budaya antikorupsi kementerian. Maka dari itu, perlu ada reformasi sistemik dan komitmen politik untuk menjadikan WBS sebagai ujung tombak pencegahan korupsi birokrasi.

Sumber : Arismaya, A. D., & Utami, I. (2019). Facts, causes and corruption prevention: Evidence in Indonesian ministries. Journal of Contemporary Accounting, 1(2), 95–106.

Pengantar: Korupsi Tak Selalu Terlihat, Tapi Dampaknya Bisa Mematikan

Bencana besar sering kali dipandang sebagai akibat dari kehendak alam. Namun, studi ini membongkar sisi lain yang lebih gelap: bagaimana korupsi yang tersembunyi memperparah dampak bencana alam. Menggunakan data 1.050 bangunan yang terdampak Gempa Sichuan 2008, peneliti Yiming Cao menunjukkan bahwa bangunan yang dibangun ketika pejabat daerah memiliki hubungan kampung halaman (hometown connection) dengan atasan mereka 75% lebih mungkin roboh.

Studi Kasus: Gempa Sichuan 2008

Gempa berkekuatan 7,9 SR ini terjadi pada 12 Mei 2008, menewaskan 87.587 jiwa dan menyebabkan kerugian langsung senilai 845 miliar yuan—sekitar 80% dari PDB Sichuan tahun sebelumnya. Bangunan sekolah dan fasilitas publik menjadi yang paling banyak runtuh, sering kali tanpa ada kerusakan pada bangunan di sebelahnya. Ketimpangan ini menimbulkan kecurigaan terhadap praktik konstruksi yang tidak sesuai standar.

Metodologi: Melacak Korupsi Melalui Koneksi Sosial

Koneksi Kampung Halaman sebagai Indikator Korupsi

Di Cina, pejabat daerah yang memiliki asal kota yang sama dengan atasannya seringkali membentuk relasi patron-klien yang dikenal rawan penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini memanfaatkan variabel “hometown connection” sebagai proksi untuk menilai kemungkinan adanya korupsi saat pembangunan.

Dataset dan Teknik Analisis

• 1.050 bangunan publik di zona gempa.
• Periode konstruksi: 1978–2007.
• Ukuran kerusakan: Skala 1–5, dari "utuh" hingga "runtuh total".
• Strategi identifikasi: Generalized difference-in-differences dengan kontrol lokasi, tipe bangunan, tahun pembangunan, karakteristik pejabat, dan intensitas gempa.

Temuan Utama: Koneksi Sosial, Runtuhnya Bangunan, dan Bukti Korupsi

1. Bangunan Dibangun oleh Pejabat “Terkoneksi” Lebih Rawan Runtuh

• 12 poin persentase lebih tinggi kemungkinan mengalami keruntuhan (75% lebih besar dibanding bangunan biasa).
• Efeknya setara dengan memindahkan bangunan sejauh 30 km lebih dekat ke pusat gempa.

2. Bukti Pelanggaran Standar Bangunan

Analisis lanjutan menunjukkan bahwa banyak bangunan yang roboh seharusnya mampu bertahan berdasarkan standar tahan gempa saat itu. Hal ini mengindikasikan:

• Pelanggaran kode bangunan.
• Penggunaan material berkualitas rendah.
• Minimnya pengawasan konstruksi.

3. Dampak Lebih Besar pada Proyek Tanpa Partisipasi Swasta

Bangunan yang didanai penuh oleh pemerintah, tanpa campur tangan swasta, menunjukkan tingkat kerusakan lebih tinggi di bawah pejabat yang terkoneksi. Ini menunjukkan bahwa ketiadaan pihak independen memperbesar peluang korupsi.

4. Pejabat yang Terkoneksi Lebih Sering Diproses Hukum Pasca-Bencana

Setelah gempa, tingkat penuntutan atas kasus korupsi lebih tinggi pada pejabat yang memiliki koneksi dan sebelumnya mengawasi bangunan yang roboh. Ini memperkuat dugaan bahwa kerusakan bukan sekadar akibat alam, tapi juga hasil dari perilaku koruptif.

Penjelasan Mekanisme: Seleksi Politik Negatif vs Moral Hazard

Seleksi Negatif: Sumber Masalahnya?

Studi ini menemukan bahwa efek destruktif koneksi muncul karena pejabat yang diangkat berdasarkan kedekatan kampung halaman cenderung:

• Kurang kompeten.
• Lebih korup.
• Terlindungi secara politik.

Analisis menunjukkan bahwa pergantian pejabat senior (yang menunjuk bawahannya) lebih berpengaruh terhadap kerusakan dibanding rotasi pejabat junior. Ini menyiratkan bahwa masalahnya bukan sekadar moral hazard (penyalahgunaan insentif), melainkan seleksi pejabat yang buruk sejak awal.

Implikasi Global: Bukan Hanya Masalah China

Korelasi antara infrastruktur rapuh dan hubungan sosial informal bukan hanya terjadi di China. Kasus serupa juga terjadi di:

• Iran (2003 Bam Earthquake),
• Turki (2023 Earthquake),
• AS (Surfside Condominium Collapse 2021),
• Inggris (Grenfell Tower Fire 2017).

Semua menyiratkan bahwa korupsi dalam konstruksi adalah masalah global dengan konsekuensi kemanusiaan yang sangat nyata.

Kontribusi Penelitian Ini dalam Literatur

Berbeda dengan banyak studi sebelumnya yang fokus pada kerugian efisiensi dan alokasi, artikel ini menunjukkan bahwa:

• Korupsi bisa memicu kematian massal.
• Dampak terburuk korupsi tidak langsung terlihat, melainkan hanya muncul ketika terjadi krisis besar.
• Penelitian ini memperkenalkan pendekatan “audit bencana” sebagai cara untuk mendeteksi perilaku koruptif tersembunyi melalui konsekuensi ekstrem yang muncul saat bencana.

Kesimpulan: Korupsi yang Terlihat Setelah Runtuhnya Dinding

Penelitian ini adalah pengingat bahwa korupsi bukan hanya soal uang negara yang bocor, tapi juga soal nyawa yang melayang. Ketika pejabat publik lebih memikirkan koneksi politik daripada kualitas pembangunan, masyarakatlah yang menanggung risiko dalam diam.

Reformasi sistem seleksi pejabat dan pengawasan independen terhadap proyek konstruksi publik adalah keharusan jika ingin mencegah tragedi serupa di masa depan—di mana pun tempatnya.

Sumber : Cao, Y. (2024). Audit of God: Hometown Connections and Building Damage in the Sichuan Earthquake. University of Hong Kong.

Pendahuluan: Kenapa Tahap Tender Adalah Titik Rawan Korupsi?

Tender dan lelang adalah titik paling rawan dalam proyek konstruksi. Di berbagai negara, dari Jerman hingga Jepang, korupsi dalam tender menyebabkan kerugian miliaran euro, manipulasi pasar, hingga kecelakaan proyek akibat pemilihan kontraktor tak kompeten.

Di China sendiri, lebih dari 70% kasus korupsi dalam konstruksi terjadi pada tahap tender. Laporan ini menganalisis 1737 kasus nyata dari basis data hukum nasional, menggunakan pendekatan user profiling dan clustering berbasis Self-Organizing Map (SOM). Tujuannya: memetakan karakteristik, preferensi, dan strategi pelaku korupsi secara presisi untuk mendorong pencegahan, bukan sekadar penindakan.

Metodologi: Big Data Bertemu Teknologi Profil Pengguna

1. Sumber Data

Data diambil dari China Judgements Online, mencakup proyek perumahan, jalan, jembatan, energi, dan lainnya. 1737 dokumen pengadilan dianalisis menggunakan Python dan mining teks untuk mengidentifikasi:

• Wilayah kejadian,
• Usia dan jabatan pelaku,
• Tahap tender yang disusupi,
• Jenis korupsi yang dilakukan.

2. Label Profil Pelaku

Empat dimensi profil dikembangkan:

• Wilayah geografis: dibagi jadi 5 kategori tingkat korupsi,
• Karakteristik pelaku: usia, jabatan, pangkat, jumlah uang terlibat,
• Tahapan tender yang disukai untuk korupsi: persiapan, evaluasi, lelang, negosiasi kontrak,
• Jenis tindakan korupsi: suap, penyalahgunaan wewenang, kolusi, penggelapan, dan lainnya.

3. Algoritma SOM

Self-Organizing Map digunakan untuk mengelompokkan pelaku korupsi berdasarkan data label. Hasilnya: 4 klaster utama pelaku korupsi ditemukan dengan pola dan karakteristik unik masing-masing.

Temuan Utama: 4 Tipe Pelaku Korupsi Tender

1. Low-Age Corruptors

• Usia rata-rata: 47 tahun
• Korupsi < 1 juta yuan, bertindak sebagai perantara
• Lokasi luas, dominan di semua daerah
• Terlibat terutama di tahap lelang, dengan pola “tolong-menolong” atau “koordinasi”
• Sering bertindak impulsif dengan dasar hubungan sosial informal

2. Grassroots Mild Corruptors

• Usia dominan: 49–53 tahun
• Porsi terbesar (41%) dari seluruh kasus
• Jabatan di tingkat bawah, tetapi punya akses langsung ke proses tender
• Cenderung inisiatif melakukan suap
• Terlibat di semua tahapan dengan dominasi pada proses lelang dan evaluasi
• Karakteristik: opportunistic, mudah tergoda insentif

3. Middle-Level Collapsing Corruptors

• Usia rata-rata: 51–56 tahun
• Jabatan menengah di lembaga pemerintah dan partai
• Jumlah uang korupsi tinggi: rata-rata 2,6 juta yuan
• Cenderung menggunakan kekuasaan untuk manipulasi proses, sangat tersembunyi
• Pola: penggunaan “greeting” (penyampaian isyarat informal) untuk melancarkan kolusi

4. Top Leader Corruptors

• Jumlah kecil (10%) namun sangat berbahaya
• Jabatan tinggi di instansi pemerintah
• Rata-rata jumlah korupsi 2,9 juta yuan
• Metode sangat canggih dan tidak melibatkan komunikasi langsung
• Mengandalkan tekanan struktural dan penugasan bawah tangan
• Tahap lelang jadi fokus utama korupsi mereka

Studi Kasus dan Angka Penting

• 43% pertumbuhan kasus kolusi tender selama periode Lima Tahun ke-13
• Kerugian tahunan melebihi 800 miliar yuan
• Top leader corruptors menyumbang kasus tertinggi di wilayah korupsi berat seperti Jiangsu dan Hubei
• Low-age corruptors menyebar paling luas, termasuk wilayah dengan tingkat korupsi rendah
• Bribery dan abuse of power mendominasi pola perilaku
• Setiap kelompok punya “kata kunci perilaku” berbeda, misalnya:
  • Low-age: "help", "introduce"
  • Grassroots: "agree", "gratitude"
  • Top leaders: "arrange", "return", "collude with"

Kritik dan Catatan Penting

Kekuatan penelitian ini adalah penerapan pendekatan kuantitatif dengan basis data empiris luas dan teknik machine learning untuk klasifikasi. Ini membuka jalan bagi:

• Pencegahan berbasis prediksi,
• Alokasi sumber daya pengawasan yang lebih tepat,
• Pemetaan risiko korupsi di seluruh China.

Namun, ada keterbatasan yang diakui:

• Data hanya berasal dari kasus yang telah masuk pengadilan, tidak mencerminkan seluruh iceberg korupsi.
• Beberapa pelaku memiliki atribut yang tumpang tindih (misalnya jabatan dan usia tidak selalu konsisten dalam pola).
• Tidak mencakup korupsi non-tender seperti dalam tahap konstruksi atau pasca-pembangunan.

Rekomendasi untuk Pemerintah dan Industri

1. Bangun sistem profil pengguna koruptor berbasis data real-time untuk deteksi awal.
2. Terapkan sistem skor risiko pada proyek konstruksi dan tender yang memungkinkan perhatian lebih awal terhadap pelaku rawan.
3. Gunakan big data dan AI secara aktif dalam manajemen proyek, terutama untuk deteksi pola komunikasi dan transaksi mencurigakan.
4. Fokus pada edukasi integritas di daerah dengan korupsi tinggi serta di kalangan pejabat muda dan pimpinan proyek.
5. Kembangkan basis data nasional terbuka yang memungkinkan pengawasan publik berbasis data.

Kesimpulan

Korupsi dalam proses tender konstruksi adalah masalah sistemik yang dapat dipetakan dan dicegah dengan pendekatan big data dan machine learning. Penelitian ini memberikan kerangka kerja empiris dan metodologis untuk memetakan profil pelaku, memahami motivasi dan tahapan korupsi, serta merancang strategi pencegahan yang spesifik berdasarkan klaster risiko.

Dalam era digital, pengawasan berbasis data bukan lagi opsi, tetapi keharusan. Strategi pemetaan profil pengguna seperti ini adalah langkah awal menuju transparansi dan keadilan dalam pembangunan infrastruktur.

Sumber : Zhang, B., & Li, Y. (2022). A user profile of tendering and bidding corruption in the construction industry based on SOM clustering: A case study of China. Buildings, 12(12), 2103. 

Pendahuluan: Industri Konstruksi Hong Kong di Titik Kritis

Hong Kong dikenal sebagai pusat ekonomi Asia dengan infrastruktur kelas dunia. Namun, dalam dekade terakhir, industri konstruksinya menghadapi krisis produktivitas akibat tingginya biaya, kekurangan tenaga kerja, lambatnya adopsi digital, dan kompleksitas prosedural. Laporan ini merupakan hasil studi komprehensif oleh Arcadis Hong Kong yang dipesan oleh Construction Industry Council (CIC), bertujuan mengatasi akar masalah dan merancang 13 strategi prioritas demi peningkatan waktu, biaya, dan kualitas (time-cost-quality/TCQ) proyek konstruksi.

Empat Fokus Utama Strategi Peningkatan Kinerja

1. Peralihan ke Konstruksi Produktivitas Tinggi

Pendekatan ini menekankan modularisasi dan fabrikasi off-site, termasuk MiC (Modular Integrated Construction) dan MiMEP (Multi-trade Integrated MEP).

Studi kasus penting:

• Proyek perumahan publik Tung Chung Area 99 dan Lam Tin memanfaatkan MiC.
• Peningkatan efisiensi hingga 60% dalam produktivitas dan pemotongan waktu proyek sebesar 30% saat 70% komponen dibangun di luar lokasi.

Strategi Unggulan:

• Pengembangan perpustakaan digital komponen bangunan.
• Promosi dan pelatihan industri terkait MiC dan MiMEP.
• Revisi kontrak untuk mendorong adopsi luas teknologi modular.

2. Mendorong Inovasi

Tujuan utama adalah membangun ekosistem inovasi konstruksi berkelanjutan.

Contoh strategi:

• Platform Inovasi Konstruksi (CIP) untuk mendanai dan menguji teknologi baru.
• Tender berbasis nilai dan inovasi untuk mendorong penggunaan teknologi hijau, otomatisasi, dan keselamatan kerja.

Benchmark: Singapura dan Inggris telah berhasil membentuk entitas seperti Innovation Advisory Board dan Construction Innovation Hub untuk fungsi serupa.

3. Menyederhanakan Proses Persetujuan

Masalah perizinan sering menjadi hambatan utama keterlambatan proyek di Hong Kong.

Solusi utama yang diusulkan:

• Integrasi proses perizinan digital berbasis BIM (Building Information Modelling).
• Pengembangan sistem e-inspeksi dan automated design checking.
• Ekspansi daftar pekerjaan minor yang tidak membutuhkan persetujuan formal.

Target: Mewujudkan sistem regulasi yang lebih terbuka, transparan, dan efisien.

4. Meningkatkan Manajemen Proyek dan Pengadaan

Manajemen proyek yang lemah dan praktik pengadaan yang ketinggalan zaman memperlambat kinerja industri.

Strategi Unggulan:

• Pengembangan platform digital proyek terintegrasi.
• Penerapan kerangka kompetensi manajer proyek, sertifikasi profesional, dan jalur karier berbasis keterampilan.
• Skema sertifikasi material untuk mempercepat pengujian dan approval.
• Penerapan konsep Early Contractor Involvement (ECI) untuk kualitas desain lebih baik.

Temuan Utama dan Rekomendasi Strategis

Diagnosa Masalah

Laporan ini mengidentifikasi 10 akar penyebab utama keterlambatan dan pemborosan biaya, antara lain:

• Kurangnya kemampuan manajerial.
• Ketergantungan pada metode desain-bangun konvensional.
• Tidak adanya insentif terhadap inovasi.
• Proses perizinan konservatif dan birokratis.
• Minimnya daya tarik bagi generasi muda dan tenaga kerja terampil.

Strategi Prioritas:

• 13 strategi kunci diseleksi melalui konsultasi 40+ pemangku kepentingan dan benchmark internasional.
• Kriteria seleksi berdasarkan dampak, kelayakan implementasi, dan dukungan industri.

Dampak Potensial:

• Waktu proyek: berpotensi dipangkas hingga 30%.
• Biaya proyek: dapat ditekan melalui efisiensi proses dan material.
• Kualitas proyek: ditingkatkan lewat pengawasan digital dan keterlibatan awal kontraktor.

Analisis Kritis dan Komparatif

Dibandingkan dengan Singapura yang telah menerapkan CITF dan CORENET, Hong Kong masih tertinggal dalam integrasi sistem digital penuh. Namun, keunikan ekosistem Hong Kong seperti keterbatasan lahan dan urbanisasi ekstrem menuntut solusi lokal yang adaptif namun berbasis global.

Kelebihan pendekatan ini:

• Kombinasi reformasi teknis dan kelembagaan.
• Partisipatif, berbasis hasil wawancara mendalam dengan regulator, kontraktor, pengembang, dan akademisi.
• Tegas dan actionable, dengan roadmap jangka pendek-menengah yang jelas.

Kekurangannya:

• Beberapa strategi tergantung pada kemauan politik dan sinergi lintas lembaga.
• Ketergantungan pada adopsi teknologi oleh pelaku swasta, yang memerlukan insentif jangka panjang.
• Belum menyentuh secara dalam aspek lingkungan dan keberlanjutan jangka panjang, misalnya integrasi dengan target emisi nol karbon.

Kesimpulan: Mewujudkan Lompatan Produktivitas Konstruksi

Hong Kong perlu mentransformasi industrinya agar tetap kompetitif dan berkelanjutan. Laporan ini memberikan cetak biru yang kuat, komprehensif, dan berbasis praktik global yang sukses untuk mendorong revolusi konstruksi di kota ini.

Dengan sinergi antara digitalisasi, modularisasi, dan profesionalisasi manajemen proyek, sektor konstruksi Hong Kong dapat memotong waktu proyek, memangkas biaya tanpa mengorbankan kualitas, dan meningkatkan daya tarik bagi talenta baru. Namun, implementasi strategi ini menuntut kepemimpinan kolektif lintas sektor dan komitmen terhadap perubahan jangka panjang.

Sumber : Katsanos, A., Penny, J., & Chan, C. K. (2021). Improving Time, Cost, and Quality Performance of the Hong Kong Construction Industry: Final Report. Arcadis Hong Kong untuk Construction Industry Council.

Pendahuluan: Real Estate Bertemu Teknologi Blockchain

Real estate adalah sektor dengan kontribusi besar terhadap kekayaan global, konsumsi energi, dan emisi karbon. Namun, sistemnya masih sarat masalah—inefisiensi, korupsi, informasi yang tidak sinkron, serta keterbatasan akses pada pasar investasi. Dalam artikel ini, Saari et al. melakukan tinjauan sistematis terhadap 296 literatur untuk mengevaluasi potensi, manfaat, dan tantangan implementasi blockchain di delapan subsektor real estate, dari administrasi tanah hingga penyewaan.

Melalui pendekatan berbasis PRISMA dan analisis tematik menggunakan perangkat lunak ATLAS.ti, artikel ini menyoroti pemetaan global yang cermat, mendalam, dan berbasis data terhadap janji besar blockchain untuk sektor properti.

Mengapa Blockchain Dianggap Solusi Masa Depan Real Estate?

Blockchain didefinisikan sebagai teknologi manajemen data dan transaksi yang bersifat terdesentralisasi, transparan, tidak dapat diubah, dan aman. Dalam konteks real estate, manfaat utama yang diidentifikasi adalah:

• Kepercayaan yang lebih tinggi terhadap data properti,
• Transparansi dan efisiensi transaksi,
• Otomatisasi proses dengan smart contract,
• Pencegahan penipuan dan korupsi,
• Inklusi finansial melalui tokenisasi aset.

Temuan Utama Berdasarkan Subsektor Real Estate

1. Administrasi Pertanahan (58% literatur)

Merupakan area aplikasi blockchain paling dominan. Masalah utama:

• 70% penduduk dunia tidak memiliki hak tanah formal (World Bank),
• Registri manual dan rentan korupsi.

Manfaat Blockchain:

• Pencatatan properti yang tidak bisa diubah,
• Verifikasi waktu nyata dan keterlacakan kepemilikan,
• Perlindungan hak sipil di negara berkembang.

Contoh Nyata:

• Proyek pilot di Georgia dan India yang menggunakan registri tanah berbasis blockchain.

Kendala:

• Kurangnya data digital yang memadai,
• Resistensi politik dan hukum,
• Ketergantungan terhadap teknologi yang belum matang.

2. Transaksi Properti (22%)

Salah satu proses paling mahal, lambat, dan penuh perantara.

Manfaat Blockchain:

• Peer-to-peer transaction tanpa notaris,
• Reduksi biaya, waktu, dan risiko human error,
• Integrasi lintas negara untuk "digital single market" Eropa.

Masalah Utama:

• Regulasi yang belum siap,
• Kebutuhan akan kolaborasi ekosistem dan standarisasi data.

3. Investasi Real Estate (16%)

Fokus pada tokenisasi dan fractional ownership.

Studi Kasus:

• BrickMark, proyek tokenisasi aset properti komersial di Swiss.

Manfaat:

• Likuiditas pasar meningkat,
• Investasi properti menjadi inklusif (tanpa harus membeli satu unit penuh),
• Potensi pasar sekunder global.

Tantangan:

• Penggolongan token yang masih abu-abu secara hukum,
• Risiko turunnya premi likuiditas real estate tradisional.

4. Penyewaan dan Leasing (6%)

Rentan penipuan, lambat, dan mahal karena ketergantungan pada agen properti.

Blockchain Bisa:

• Mengotomatisasi pembayaran dan kontrak,
• Memberi keamanan data penyewa-pemilik,
• Mengurangi peran broker dengan platform listing terdesentralisasi.

Risiko:

• Regulasi perlindungan konsumen belum siap,
• Ketergantungan pada standarisasi kontrak digital.

5. Administrasi dan Pemeliharaan Properti (masing-masing <4%)

Masih minim perhatian, namun berpotensi besar, terutama jika diintegrasikan dengan:

• IoT untuk pelaporan kondisi gedung otomatis,
• BIM (Building Information Modeling) dan paspor properti digital.

Manfaat dan Hambatan Implementasi Blockchain dalam Real Estate

Manfaat Paling Ditekankan:

• Kepercayaan dan transparansi (dipaparkan di >180 dokumen),
• Efisiensi dan pemotongan biaya transaksi,
• Peningkatan keamanan data dan antifraud,
• Otomatisasi lewat smart contracts,
• Kemungkinan disintermediasi untuk mengurangi dominasi pihak ketiga.

Kendala Utama:

• Masalah teknis: imaturitas sistem, interoperabilitas, dan keamanan data,
• Kekosongan hukum: dari klasifikasi token hingga perlindungan konsumen,
• Resistensi dari pelaku lama yang diuntungkan oleh asimetri informasi,
• Kebutuhan koordinasi dan kolaborasi multipihak,
• Pertanyaan terhadap nilai tambah blockchain dibandingkan digitalisasi konvensional.

Kritik dan Saran: Apakah Blockchain Solusi atau Ilusi?

Penelitian ini bersifat reflektif: meskipun menyajikan janji besar blockchain, penulis tetap kritis terhadap “hype” yang berlebihan. Banyak solusi berbasis blockchain belum diuji secara riil, dan perannya sebagai pengganti sistem lama masih dipertanyakan. Terutama karena:

• Blockchain belum sepenuhnya disintermediasi—aktor lama tetap dominan.
• Real estate adalah sektor konservatif dengan resistensi tinggi terhadap perubahan teknologi.
• Kesenjangan antara konsep dan implementasi nyata masih besar.

Rekomendasi Penelitian dan Praktik di Masa Depan

1. Penelitian empiris berbasis data nyata perlu dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas blockchain dalam kasus konkret (sukses dan gagal).
2. Pendekatan multidisipliner antara teknologi, hukum, ekonomi, dan kebijakan sangat penting untuk mendorong adopsi lebih luas.
3. Blockchain dapat menjadi alat akselerasi digitalisasi dan keberlanjutan, terutama di tengah transisi menuju industri konstruksi hijau dan properti cerdas (smart buildings).
4. Perlu eksplorasi lebih lanjut terhadap potensi blockchain dalam mengatasi isu lingkungan, khususnya emisi properti dan sertifikasi hijau.

Kesimpulan:

Blockchain memiliki potensi transformatif dalam sektor real estate, terutama dalam mengatasi masalah klasik seperti transparansi rendah, korupsi, dan inefisiensi transaksi. Namun, adopsinya tidak akan terjadi secara instan. Dibutuhkan pendekatan bertahap, dukungan regulasi, dan kesiapan ekosistem untuk menjadikan blockchain bukan sekadar janji, melainkan realitas yang terintegrasi dalam ekosistem real estate global.

Sumber : Saari, A., Junnila, S., & Vimpari, J. (2022). Blockchain’s grand promise for the real estate sector: A systematic review. Applied Sciences (Switzerland), 12(23), 11940. https://doi.org/10.3390/app122311940

Pendahuluan: Ketimpangan Fokus dalam Keberlanjutan

Keberlanjutan sosial merupakan pilar penting dari pembangunan berkelanjutan, namun sering kali kalah populer dibandingkan dengan aspek lingkungan dan ekonomi. Kajian tesis oleh Jingxuan Zhang ini hadir sebagai upaya pemetaan awal terhadap sikap dan praktik industri konstruksi di Swedia dan Tiongkok terhadap keberlanjutan sosial, melalui survei kuantitatif pada perusahaan-perusahaan di kedua negara tersebut.

Kerangka Teoritis: Memahami Dimensi Sosial

Penelitian ini mengacu pada sejumlah kerangka keberlanjutan sosial, antara lain:

• Agenda 21 (1992) dan UNDSD Theme, yang menetapkan indikator sosial seperti kesetaraan gender, keamanan tempat tinggal, dan kesehatan masyarakat.
• Pendekatan “What” dan “How” dari Broström (2012), yang membedakan antara tujuan substansial (misalnya hak asasi, kesehatan, keadilan sosial) dan proses pencapaian tujuan (misalnya partisipasi pemangku kepentingan, akses informasi).
• Social Life Cycle Assessment (SLCA) dari UNEP dan Handbook for Product Social Impact Assessment sebagai alat ukur praktis pengaruh sosial dalam siklus proyek.

Metodologi: Survei Lintas Negara

Survei dikirimkan ke:

• 48 perusahaan di Swedia (15 responden, response rate 31%).
• 31 perusahaan di Tiongkok (23 responden, response rate 74%).

Responden mencakup arsitek, kontraktor, konsultan, dan pengembang properti. Fokus utama adalah struktur organisasi, tantangan sosial yang dihadapi, hambatan dalam implementasi, dan persepsi terhadap hasil dari langkah-langkah keberlanjutan sosial.

Hasil: Perbedaan Signifikan dalam Struktur & Pendekatan

Swedia: Terstruktur dan Fokus pada Karyawan

• 40% perusahaan memiliki jaringan kerja untuk isu sosial; 27% memiliki fungsi khusus.
• 47% telah mengadopsi standar keberlanjutan sosial.
• Tantangan utama:
  • Kesehatan dan keselamatan karyawan (65%)
  • Diskriminasi, jam kerja wajar, dan lingkungan kerja (50%)
• Hambatan utama:
  • Kurangnya kerja sama rantai pasok (30%)
  • Kurangnya permintaan pasar dan keunggulan kompetitif
• Stakeholder paling berpengaruh: manajer (80%), klien (65%), karyawan.
• Langkah konkret: 90% perusahaan menyediakan dukungan kesehatan, 85% memiliki kebijakan anti-diskriminasi.
• Dampak nyata: 90% merasakan peningkatan citra perusahaan dan kontribusi pada masyarakat harmonis.

Tiongkok: Terbatas dan Berbasis Internal

• 57% perusahaan tidak memiliki struktur manajemen sosial khusus.
• 44% belum mengimplementasikan standar apapun.
• Tantangan utama diakui sebagian kecil responden:
  • Jam kerja tidak wajar (5%)
  • Korupsi dan etika bisnis (masing-masing <10%)
• Hambatan utama: kekurangan dana (80%), tidak adanya peraturan yang jelas (60%)
• Stakeholder paling berpengaruh: otoritas pemerintah (25%), manajer dan klien (20%)
• Tindakan nyata: pelatihan untuk karyawan (65%), menyediakan lingkungan kerja aman (40%)
• Dampak utama: peningkatan citra perusahaan dan kepemimpinan internal; namun tidak berdampak signifikan pada profit jangka pendek.

Analisis Perbandingan: Titik Temu dan Ketimpangan

Titik Temu:

• Kedua negara lebih fokus pada stakeholder internal (terutama karyawan).
• Kedua industri melihat peningkatan citra perusahaan sebagai efek dominan dari kebijakan sosial.
• Ketidakpercayaan terhadap kontribusi langsung terhadap profitabilitas jangka pendek masih menjadi hambatan umum.

Perbedaan Mendasar:

• Swedia lebih matang secara kelembagaan, dengan dukungan standar dan sistem pelaporan sosial.
• Tiongkok masih terkendala pada struktur dasar dan kebijakan regulasi, meskipun memiliki antusiasme terhadap dampak positif yang mungkin diraih.
• Perusahaan Swedia memiliki pendekatan yang lebih partisipatif dan strategis. Di sisi lain, perusahaan Tiongkok tampak reaktif dan terbatas pada inisiatif internal.

Kritik dan Rekomendasi: Menuju Keberlanjutan Sosial yang Menyeluruh

Untuk Industri Konstruksi Swedia:

• Perluas cakupan hingga rantai pasok; libatkan supplier dan subkontraktor dalam kebijakan keberlanjutan sosial.
• Masukkan target sosial dalam kontrak proyek, tidak hanya internal policy.
• Dorong kolaborasi lintas perusahaan, misalnya dengan forum bersama atau deklarasi etika industri.

Untuk Industri Konstruksi Tiongkok:

• Pemerintah perlu menyusun kebijakan yang jelas dan memberikan insentif bagi perusahaan yang mengadopsi standar sosial.
• Perusahaan dapat membentuk unit keberlanjutan khusus dan memperkuat pelaporan.
• Edukasi manajemen puncak tentang pentingnya nilai sosial dalam membangun reputasi dan kepercayaan stakeholder.

Untuk Peneliti dan Praktisi:

• Penelitian lebih lanjut perlu menggali persepsi jangka panjang terhadap profitabilitas dan manfaat sosial.
• Adopsi kerangka kerja global seperti SLCA dan indikator UNEP dapat menjadi alat bantu perencanaan strategis.

Kesimpulan

Artikel ini memberikan kontribusi penting bagi pemetaan awal sikap industri terhadap keberlanjutan sosial di dua konteks ekonomi yang berbeda. Dengan pendekatan kuantitatif yang sistematis, ditemukan bahwa meskipun terdapat antusiasme umum terhadap nilai-nilai sosial, implementasi dan dampaknya masih sangat bergantung pada konteks negara, kebijakan publik, dan budaya organisasi.

Untuk menciptakan keberlanjutan sosial yang sejati, diperlukan sinergi antara regulasi pemerintah, kesadaran korporasi, dan partisipasi masyarakat. Industri konstruksi, sebagai sektor dengan dampak sosial langsung yang besar, memiliki peran krusial untuk memainkan peran lebih aktif dalam transformasi ini.

Sumber : Zhang, J. (2017). A questionnaire survey study of the building industry’s attitude towards social sustainability in Sweden and China. Master’s Thesis, Chalmers University of Technology.