Mengapa Strategi Bisnis Jadi Kunci di Industri Konstruksi?

 

Di tengah pertumbuhan pasar konstruksi Indonesia yang pesat — dengan proyeksi mencapai USD 379,41 miliar pada 2028 — tidak semua perusahaan mampu merasakan dampaknya. PT Asia Civil Indonesia (ACI), salah satu pemain lokal di industri ini, menghadapi kenyataan pahit: pertumbuhan industri tidak otomatis berbanding lurus dengan performa perusahaan.

 

Melalui pendekatan kualitatif berbasis wawancara mendalam, penelitian ini berupaya menggali tantangan riil dan merumuskan strategi bisnis yang konkret dan aplikatif bagi PT ACI. Studi ini menjadi penting karena menggabungkan teori manajemen strategis dengan praktik lapangan dalam industri konstruksi yang kompleks dan kompetitif.

 

Potret Industri Konstruksi Indonesia: Peluang dan Realitas

 

Fakta dan Angka

• Nilai pasar konstruksi Indonesia pada 2023: USD 264,34 miliar
• Proyeksi 2028: USD 379,41 miliar (CAGR 7,5%)
• Nilai pembangunan gedung (2022): IDR 157,47 triliun
• Nilai konstruksi pusat data (2022): IDR 4,59 triliun

 

Pertumbuhan ini ditopang oleh berbagai proyek strategis nasional seperti Ibu Kota Negara (IKN), tol, LRT, dan fasilitas digital seperti pusat data. Namun, dominasi pasar belum serta merta menyentuh seluruh pemain industri. Banyak perusahaan — termasuk PT ACI — menghadapi stagnasi karena kurangnya strategi bisnis adaptif.

 

Masalah yang Dihadapi PT ACI

 

Beberapa hambatan utama yang ditemukan:

• Minimnya ekspansi pasar internasional
• Keterbatasan pada efisiensi manajemen proyek
• Kurangnya pemanfaatan teknologi dalam tender
• Kesulitan memperluas jejaring industri

 

Penelitian ini merumuskan strategi untuk mengubah tantangan-tantangan tersebut menjadi peluang pertumbuhan jangka panjang. Caranya: melalui integrasi model bisnis baru, inovasi teknologi, dan optimalisasi jaringan (networking).

 

Pendekatan Teoritis: TOWS dan Strategy Diamond

 

TOWS Analysis

TOWS digunakan untuk menyusun strategi berdasarkan empat kategori:

• SO (Strength-Opportunity): Memanfaatkan kekuatan internal untuk meraih peluang eksternal.
• WO (Weakness-Opportunity): Mengatasi kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang.
• ST (Strength-Threat): Menghadapi ancaman eksternal dengan kekuatan yang dimiliki.
• WT (Weakness-Threat): Strategi defensif menghadapi kombinasi ancaman dan kelemahan.

 

Misalnya:

PT ACI yang memiliki kekuatan teknis dan finansial bisa menggunakan itu untuk masuk ke proyek infrastruktur pemerintah (SO).

Kekurangan manajemen proyek bisa diatasi dengan investasi pada software manajemen modern (WO).

 

Strategy Diamond

Model ini menggarisbawahi lima elemen strategis:

1. Arenas – Di mana perusahaan akan bersaing (residensial, komersial, infrastruktur).

2. Vehicles – Bagaimana cara bersaing (kemitraan, aliansi, investasi teknologi).

3. Differentiators – Keunikan perusahaan (kualitas layanan, sertifikasi, teknologi).

4. Staging – Urutan pelaksanaan strategi (jangka pendek, menengah, panjang).

5. Economic Logic – Bagaimana strategi menghasilkan laba (efisiensi biaya, volume proyek).

 

Model ini membantu PT ACI untuk menyusun rencana jangka panjang secara terstruktur, dari penguatan internal hingga penetrasi pasar baru.

 

Solusi dan Strategi: Langkah Konkret yang Direkomendasikan

 

1. Optimalisasi Manajemen Proyek Melalui Teknologi

 

Penggunaan Building Information Modeling (BIM) untuk efisiensi desain, estimasi biaya, dan koordinasi lintas disiplin.

Implementasi software manajemen proyek terintegrasi untuk monitoring real-time, dokumentasi, dan compliance otomatis.

 

Analisis tambahan: BIM bukan hanya alat visualisasi 3D, tetapi juga alat strategis untuk mengurangi rework dan meningkatkan akurasi biaya. Di negara maju, BIM sudah menjadi syarat tender. Indonesia juga menuju ke arah yang sama, dan PT ACI wajib mengikuti tren ini untuk tetap relevan.

 

2. Pembentukan Tim Ahli Multidisiplin

 

Merekrut atau melatih tenaga profesional di bidang teknik sipil, MEP, dan estimasi biaya.

 

Tujuannya: meningkatkan kualitas tender dan daya saing penawaran.

 

Catatan penting: Dalam kompetisi tender, kualitas proposal teknis sering kali lebih menentukan daripada sekadar harga. Tim internal yang andal menjadi investasi jangka panjang untuk reputasi dan kepercayaan pasar.

 

3. Diversifikasi Lini Proyek

 

Tidak hanya menggarap sektor infrastruktur, tapi juga merambah proyek perumahan, komersial, dan pusat data.

Langkah ini mengurangi risiko terhadap fluktuasi pasar sektor tertentu.

 

Konteks industri: Tingginya permintaan untuk hunian vertikal di Jakarta dan pusat data di wilayah industri seperti Bekasi dan Karawang adalah peluang yang bisa dioptimalkan.

 

4. Ekspansi Geografis dan Jejaring

 

Membangun koneksi di luar Jawa, terutama kawasan pertumbuhan seperti Kalimantan Timur (IKN), Sulawesi, dan Papua.

Aktif dalam forum bisnis, asosiasi konstruksi, dan kerja sama BUMN/swasta besar.

 

Insight tambahan: Networking bukan sekadar hubungan sosial — ia adalah modal strategis dalam mendapatkan informasi tender, kemitraan, dan akses logistik. PT ACI disarankan untuk membangun hubungan proaktif, termasuk dengan pemerintah daerah.

 

5. Transformasi Model Bisnis

 

Beralih dari model reaktif menjadi model proaktif berbasis strategi digital.

Mengintegrasikan CRM (Customer Relationship Management) dan digital marketing untuk menjangkau pasar baru dan klien korporat.

 

Relevansi tren: Era digital mendorong konstruksi menuju platform-based services. Klien semakin memilih kontraktor yang transparan, cepat respons, dan terhubung secara digital.

 

Studi Kasus Implementasi Strategi

 

• Masalah Tender

 

Tantangan: PT ACI sering kalah tender meskipun memiliki portofolio bagus.

 

Analisis: Proposal kurang kompetitif dari sisi struktur biaya dan visualisasi teknis.

 

• Solusi yang Diusulkan

 

• Gunakan BIM untuk menunjukkan keunggulan teknis.
• Standarisasi dokumen tender dengan checklist digital.
• Bentuk tim khusus tender yang fokus pada riset pasar dan kebutuhan klien.

 

• Hasil yang Diharapkan

 

• Peningkatan akurasi estimasi biaya.
• Meningkatkan keberhasilan memenangkan tender sebesar >20% dalam 2 tahun.

 

Nilai Tambah dan Perbandingan dengan Studi Lain

 

Penelitian ini memberikan kontribusi praktis yang jarang dimunculkan dalam riset konstruksi: integrasi antara strategi bisnis dan praktik manajemen proyek di perusahaan menengah.

 

Jika dibandingkan dengan studi sebelumnya seperti oleh Ulukan (2020) atau Melkonyan dkk. (2020), pendekatan Jeysen Wenas lebih aplikatif karena tidak hanya berhenti di tingkat teori tetapi menyusun rencana implementasi terukur yang cocok untuk pasar Indonesia.

 

Kritik terhadap Penelitian

 

• Meskipun penelitian ini sangat relevan, ada beberapa catatan:
• Minimnya data kuantitatif: tidak ada pembahasan angka kinerja keuangan atau perbandingan tahun-ke-tahun dari PT ACI.
• Tidak menyertakan studi banding perusahaan lain di industri serupa yang sudah sukses menerapkan strategi serupa.

 

Namun, pendekatan wawancara mendalam memberikan kekuatan dari sisi insight bisnis yang sering kali luput dalam studi kuantitatif.

 

Kesimpulan: Strategi adalah Jalan, Bukan Sekadar Tujuan

 

Penelitian ini membuktikan bahwa pertumbuhan industri tidak otomatis berdampak pada semua pemain — kecuali mereka yang siap beradaptasi dan menyusun strategi. PT ACI, melalui pendekatan yang sistematis, bisa mentransformasi dirinya dari pemain menengah menjadi pemain utama dalam pasar konstruksi nasional.

 

Dengan menggabungkan teknologi, pengembangan SDM, ekspansi pasar, dan reformasi manajemen proyek, PT ACI dapat menavigasi tantangan industri konstruksi yang dinamis sekaligus menangkap peluang pertumbuhan jangka panjang.

 

 

Sumber Utama

 

Wenas, J., & Sunitiyoso, Y. (2024). Developing Business Strategies to Grow the Business of PT Asia Civil Indonesia. International Journal of Current Science Research and Review, 7(9), 7099–7107. DOI: 10.47191/ijcsrr/V7-i9-27

Pengantar: Mutu Bukan Sekadar Target, Tapi Jaminan Keberlangsungan Proyek

 

Dalam dunia konstruksi, mutu bukan hanya indikator pencapaian teknis, melainkan juga fondasi dari keberlangsungan bisnis dan reputasi perusahaan. Terlebih di era kompetisi yang kian ketat, proyek konstruksi dituntut tak hanya selesai tepat waktu dan hemat biaya, tetapi juga harus menghasilkan bangunan berkualitas tinggi. Namun, realitas di lapangan tak selalu sejalan dengan harapan. Sejumlah proyek di Provinsi Aceh, misalnya, masih menghadapi tantangan serius dalam hal mutu.

 

Penelitian Anita Rauzana dan Dwi Andri Usni ini hadir sebagai respons terhadap problem klasik yang terus membayangi dunia konstruksi lokal: mengapa mutu proyek di Aceh masih rendah meski jumlah perusahaan konstruksi terus meningkat?

 

Metodologi: Kajian Statistik dan Kuesioner Praktisi Lapangan

 

Studi ini menggunakan metode statistik deskriptif, didukung penyebaran kuesioner kepada 30 perusahaan kontraktor bersertifikat LPJK di Aceh dengan klasifikasi M1, M2, B1, dan B2. Para responden diminta menilai 18 faktor penyebab rendahnya mutu menggunakan skala Likert (1–5). Hasil validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa semua indikator valid (r > 0,444) dan reliabel (α = 0,877).

 

Temuan Utama: Lima Penyebab Dominan Rendahnya Kinerja Mutu

 

Berikut lima faktor yang dinilai “sangat berpengaruh” terhadap buruknya mutu proyek konstruksi di Aceh menurut para kontraktor:

 

1. Perubahan Lingkup Pekerjaan

 

Persentase responden: 63% (19 dari 30) menilai sangat berpengaruh.

Masalah umum: revisi desain mendadak, spesifikasi tidak konsisten, dan perintah kerja tambahan tanpa perencanaan matang.

 

Dampak:

Rework dan pemborosan material.

Overbudget dan keterlambatan jadwal.

 

Analisis Tambahan: Fenomena ini sejatinya mencerminkan lemahnya integrasi antara perencana dan pelaksana. Idealnya, dokumen kerja (RAB, gambar, dan spesifikasi) harus matang sebelum kontrak ditandatangani. Perubahan yang tidak terkontrol menjadi penyebab utama ketidaksesuaian mutu konstruksi dengan rencana awal.

 

2. Kualitas Material yang Buruk

 

Responden: 70% menilai sangat berpengaruh.

 

Contoh nyata: keretakan dini pada plat lantai atau dinding karena pasir tidak lolos uji kadar lumpur.

 

Solusi yang disarankan:

Seleksi ketat terhadap supplier.

Inspeksi material sebelum dikirim ke lokasi proyek.

 

Opini Kritis: Kebanyakan kontraktor terlalu fokus pada efisiensi harga dan lupa bahwa penghematan pada material bisa berujung pada biaya tambahan akibat perbaikan. Standarisasi rantai pasok material konstruksi perlu menjadi prioritas kebijakan publik.

 

3. Kesalahan Desain

 

Jumlah responden: 56% menyatakan faktor ini sangat berpengaruh.

 

Bentuk kesalahan:

Desain tidak sesuai kondisi lapangan.

Gambar teknis tidak rinci.

 

Konsekuensi:

Tingginya volume pekerjaan ulang (rework).

Terjadinya konflik antara pelaksana dan konsultan.

 

Kritik Tambahan: Perencanaan yang tidak berbasis survei geoteknik atau kondisi eksisting bisa memicu desain yang tidak layak secara struktural. Di sinilah pentingnya kolaborasi multi-disiplin (arsitek, struktur, MEP) dalam fase desain.

 

4. Mutu Peralatan yang Buruk

 

Responden: 67% sepakat faktor ini sangat mempengaruhi hasil akhir proyek.

 

Dampak langsung:

Tingkat produksi menurun.

Tingginya biaya maintenance alat berat.

 

Saran praktis:

Lakukan inspeksi alat sebelum mobilisasi.

Gunakan logistik equipment management berbasis sistem.

 

Trend Industri: Perusahaan kelas menengah ke bawah sering menyewa alat dari pihak ketiga dengan kualitas tak terjamin. Implementasi digital asset management berbasis IoT sudah umum di negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan, dan bisa menjadi acuan untuk Indonesia.

 

5. Kurangnya Keahlian Tenaga Kerja

 

Responden: 63% menyatakan sangat berpengaruh.

 

Contoh kasus: kesalahan pemasangan bekisting menyebabkan beton menggelembung dan tidak rata.

 

Solusi:

Pelatihan rutin dan pemberian sertifikasi keterampilan (SKT).

Pengawasan melekat saat pekerjaan teknis berlangsung.

 

Opini Kritis: Fenomena ini memperlihatkan kesenjangan besar antara kurikulum pendidikan vokasi dan realitas di lapangan. Pelatihan berbasis proyek dan kerja sama industri-pendidikan adalah kunci menutup gap ini.

 

Pembahasan Lanjutan: Aspek Lain yang Perlu Diantisipasi

 

Faktor Eksternal Lain (Berpengaruh sedang):

• Inflasi dan suku bunga: Menyulitkan pengadaan material berkualitas.
• Cuaca ekstrem: Memperlambat progres dan menurunkan mutu pengerjaan.
• Jumlah peralatan kurang: Menyebabkan stagnasi di lokasi proyek.

 

Konsekuensi Umum dari Rendahnya Mutu:

• Kegagalan fungsi bangunan (tidak fit for use).
• Tuntutan hukum dari pemilik proyek.
• Turunnya reputasi kontraktor dan potensi black-list.

 

Tinjauan Perbandingan dengan Studi Serupa

 

Penelitian ini sejalan dengan studi Alrizal et al. (2020) dan Han et al. (2013) yang menempatkan “kesalahan desain” dan “material buruk” sebagai penyumbang utama kegagalan proyek. Namun, yang membedakan, studi di Aceh ini memberikan pendekatan kontekstual spesifik, mencerminkan tantangan unik di wilayah pasca-konflik dan rawan bencana.

 

Dampak Praktis dan Rekomendasi Strategis

 

Untuk meningkatkan mutu proyek konstruksi di Aceh (dan Indonesia secara umum), penulis merekomendasikan:

 

1. Penegakan Standar Nasional Konstruksi (SNI)

 

SNI harus dijadikan acuan wajib dalam pengadaan material, pelaksanaan, hingga audit pasca-proyek.

 

2. Implementasi Quality Management System (QMS) Berbasis ISO 9001

 

Khususnya untuk perusahaan menengah yang sering jadi mitra pemerintah.

 

3. Penerapan Digital Construction Tools

 

Penggunaan BIM, e-procurement, hingga aplikasi mobile untuk inspeksi lapangan real-time.

 

4. Revitalisasi Pendidikan dan Sertifikasi Tenaga Kerja

 

Pelatihan berbasis proyek, kerja sama kampus–industri, dan keharusan SKA/SKT.

 

Kesimpulan: Saatnya Mutu Menjadi Kunci Utama, Bukan Sekadar Formalitas

 

Studi Rauzana dan Usni membuka mata bahwa banyak proyek konstruksi di Aceh belum mampu mewujudkan mutu sebagai target utama. Lima faktor utama — perubahan lingkup pekerjaan, kualitas material buruk, kesalahan desain, mutu peralatan buruk, dan kurangnya keahlian tenaga kerja — adalah sinyal kuat bahwa perbaikan sistemik diperlukan.

 

Dalam dunia yang semakin terotomatisasi dan terdigitalisasi, mutu tak bisa lagi diserahkan sepenuhnya pada pengalaman dan intuisi. Ia harus dikawal dengan sistem, ditopang teknologi, dan ditanamkan dalam budaya kerja semua pelaku industri konstruksi.

 

 

Sumber Referensi

 

Rauzana, A., & Usni, D. A. (2020). Kajian Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Kinerja Mutu pada Proyek Konstruksi di Provinsi Aceh. Media Komunikasi Teknik Sipil, Vol. 26, No. 2, 267–274. https://jurnal.usk.ac.id/MKTS/article/view/24065

Pendahuluan: Relevansi UUJK dalam Dinamika Industri Konstruksi

 

Dalam industri konstruksi yang berkembang pesat dan kompleks di Indonesia, peraturan perundang-undangan berperan penting sebagai pemandu arah dan etika kerja. Penelitian oleh Andi Bayu Putra dan Hendrik Sulistio, berjudul "Analisis Undang-Undang yang Mengatur Jasa Konstruksi Indonesia terhadap Pengguna dan Penyedia Jasa Konstruksi", memaparkan bagaimana dua rezim hukum utama—UU No. 18 Tahun 1999 dan UU No. 2 Tahun 2017—diterima oleh praktisi jasa konstruksi.

 

Penelitian ini penting karena mengevaluasi efektivitas undang-undang yang menjadi tulang punggung regulasi konstruksi nasional. Dengan pendekatan kuantitatif berbasis kuesioner terhadap 60 praktisi di bidang konstruksi, ditambah validasi melalui wawancara dengan ahli berpengalaman lebih dari 15 tahun, kajian ini menyuguhkan refleksi tajam atas kondisi regulatif yang berlaku.

 

Transformasi Regulatif: Dari UUJK 1999 ke UUJK 2017

 

UUJK 18/1999 terdiri dari 12 bab dan 46 pasal, sementara UUJK 2/2017 berkembang menjadi 14 bab dan 106 pasal. Perubahan ini mencakup:

• Penambahan segmen pasar dan klasifikasi usaha (kecil, menengah, besar)
• Penguatan peran pemerintah pusat dan daerah
• Penekanan pada pembangunan berkelanjutan, keamanan kerja, dan sistem informasi konstruksi
• Pengakuan lebih luas terhadap usaha jasa konstruksi asing dan perseorangan

Namun, perubahan kuantitatif ini ternyata tidak otomatis menghasilkan kualitas regulasi yang lebih baik di mata pengguna dan penyedia jasa konstruksi.

 

Hasil Penelitian: Dimensi Kelemahan Regulasi

 

Melalui pendekatan regresi linear berganda, ditemukan bahwa hanya 16,7% variasi persepsi negatif terhadap UUJK dapat dijelaskan oleh dua variabel utama:

1. X13: Kurangnya ketetapan dalam pemilihan Penilai Ahli

2. X19: Ketidakjelasan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar

 

Temuan lainnya yang juga signifikan meliputi:

• X12: Ketiadaan penjabaran tegas mengenai kegagalan bangunan
• X14: Ketidakjelasan standar tenaga kerja konstruksi

Kritik utama muncul karena peraturan dianggap terlalu normatif tanpa mekanisme eksekusi yang jelas. Misalnya, dalam konteks kegagalan bangunan, UUJK seharusnya memberikan kerangka tanggung jawab dan investigasi teknis yang transparan—seperti halnya dalam sistem arbitrase konstruksi di negara maju seperti Australia atau Inggris.

 

Studi Kasus: Praktik di Lapangan

 

Dalam praktiknya, perusahaan konstruksi multinasional yang beroperasi di Indonesia sering kali menilai UUJK sebagai "guideline kabur" yang kurang enforceable. Misalnya, dalam proyek konstruksi besar seperti Tol Trans Jawa atau LRT Jabodebek, penyelesaian sengketa antara kontraktor dan subkontraktor sering dilakukan di luar jalur UUJK, melalui mekanisme internal atau arbitrase internasional. Hal ini mengindikasikan kurangnya kepercayaan terhadap instrumen hukum nasional.

 

Dampak Nyata di Lapangan

 

Berdasarkan hasil kuesioner:

• 47% responden merasa ketentuan soal kegagalan bangunan tidak aplikatif
• 52% menyatakan tidak memahami standar sanksi dalam UUJK
• 60% menyebutkan belum ada SOP nasional untuk pemilihan penilai ahli independen

Ini menegaskan bahwa gap antara dokumen hukum dan realitas implementasi masih lebar.

 

Tantangan dan Rekomendasi: Apa yang Perlu Diperbaiki?

 

1. Penilai Ahli: Sertifikasi dan Independensi

 

Harus ada standar nasional tentang kualifikasi penilai ahli, termasuk pengalaman minimal, latar belakang pendidikan, dan akreditasi. Idealnya, Indonesia membentuk Construction Expert Accreditation Board seperti di Singapura.

 

2. Sistem Sanksi: Jelas, Tegas, dan Konsisten

 

Perlu penggabungan kekuatan antara pendekatan UUJK 1999 (yang menekankan konsekuensi hukum) dan UUJK 2017 (yang fokus pada aktor). Penyusunan sistem sanksi harus memuat tiga unsur:

• Subjek pelanggar
• Jenis pelanggaran
• Besaran dan bentuk sanksi

 

3. Kegagalan Bangunan: Membangun Mekanisme Audit Teknis

 

Peraturan baru harus mewajibkan post-failure audit oleh lembaga independen dengan pelaporan terbuka. Hal ini dapat menekan praktik korupsi dan moral hazard dalam proyek besar.

 

4. Standar Tenaga Kerja Konstruksi: Sertifikasi dan Keselamatan

 

Dalam era Industri 4.0, sertifikasi tenaga kerja harus berbasis digital, mudah dilacak, dan wajib diperbarui secara berkala. Negara seperti Jepang telah menerapkan sistem ini untuk memantau migran konstruksi.

 

Penilaian Kritis terhadap Metodologi Penelitian

 

Studi ini patut diapresiasi karena menyertakan validitas statistik dengan SPSS dan pendekatan triangulasi data. Namun, beberapa kritik yang bisa diajukan antara lain:

• Skala sampel terbatas (hanya 60 responden), membuat generalisasi kurang kuat
• Minim pembahasan per sektor (misalnya perbandingan antara proyek swasta dan proyek pemerintah)
• Kuesioner berbasis persepsi mungkin bias terhadap pengalaman personal

Untuk masa depan, perlu pendekatan mixed methods dengan penggabungan studi dokumen hukum dan observasi lapangan terhadap proyek-proyek yang mengalami kegagalan atau konflik.

 

Implikasi bagi Industri Konstruksi Indonesia

 

Bagi perusahaan kontraktor, konsultan, dan pemilik proyek, hasil riset ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap UUJK belum menjamin perlindungan hukum optimal. Oleh karena itu, sektor swasta perlu:

• Meningkatkan penggunaan kontrak berbasis FIDIC atau NEC3
• Melakukan pelatihan internal mengenai pembacaan regulasi UUJK
• Menyiapkan sistem alternatif penyelesaian sengketa (ADR)

Sedangkan bagi pemerintah, hasil ini bisa dijadikan bahan masukan untuk revisi UUJK di masa depan agar lebih aplikatif dan relevan dengan dinamika industri.

 

Kesimpulan: UUJK Perlu Evolusi, Bukan Sekadar Revisi

 

Meskipun UUJK 2/2017 telah membawa banyak pembaruan, penelitian ini menegaskan bahwa kuantitas pasal belum tentu mencerminkan kualitas substansi hukum. Dengan pendekatan yang lebih praktis, berlandaskan pengalaman empiris dari pengguna dan penyedia jasa, revisi UUJK ke depan harus difokuskan pada:

• Peningkatan kejelasan definisi teknis
• Penegakan hukum yang efisien
• Peningkatan literasi hukum di kalangan praktisi

Sebagaimana hukum seharusnya menjadi tools of change, UUJK yang efektif adalah yang mampu menjembatani kompleksitas teknis dan keadilan hukum secara setara bagi semua pelaku jasa konstruksi.

 

 

Sumber Referensi:

 

Putra, A. B., & Sulistio, H. (2019). Analisis Undang-Undang yang Mengatur Jasa Konstruksi Indonesia terhadap Pengguna dan Penyedia Jasa Konstruksi, Media Komunikasi Teknik Sipil, 25(2), 199–209. DOI: mkts.v25i2.19678

Pendahuluan: Ketepatan Waktu, Pilar Keberhasilan Proyek Konstruksi

 

Setiap proyek konstruksi memiliki tiga tolok ukur utama keberhasilan: kualitas, biaya, dan waktu—dikenal sebagai triple constraint. Di antara ketiganya, waktu sering menjadi variabel paling kritis dan menantang. Keterlambatan dalam penyelesaian proyek bukan sekadar pergeseran jadwal, tetapi juga membawa dampak domino terhadap pembengkakan biaya dan kualitas hasil akhir.

 

Penelitian yang dilakukan oleh Monika Natalia dan tim dari Politeknik Negeri Padang mengangkat masalah ini secara spesifik pada proyek bangunan gedung di Kota Padang. Melalui pendekatan kuantitatif dan analisis statistik menggunakan SPSS, mereka berhasil mengidentifikasi faktor dominan penyebab keterlambatan dan dampaknya terhadap biaya proyek.

 

Metodologi Penelitian: Pendekatan Data Riil Lapangan

 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan penyebaran kuisioner kepada para profesional konstruksi—termasuk project manager dan site manager—yang aktif dalam proyek bangunan gedung di Kota Padang dalam 10 tahun terakhir. Responden berasal dari kontraktor dengan klasifikasi M1-M2 dan proyek bernilai di atas 2 miliar rupiah.

 

Instrumen diuji dengan validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS versi 23. Uji korelasi Pearson dan analisis deskriptif membantu menilai kekuatan hubungan antar variabel serta tingkat signifikansi dari masing-masing penyebab keterlambatan.

 

Hasil Temuan: 7 Faktor Penentu Keterlambatan

 

Penelitian ini mengelompokkan penyebab keterlambatan ke dalam tujuh kategori utama:

 

1. Material (X1)

 

Jadwal penggunaan material yang tidak terperinci dan tidak tepat waktu menjadi penyebab keterlambatan paling dominan dengan nilai mean 3,55 (87,5%).

Proses pengiriman, kualitas bahan, hingga pengelolaan gudang ikut memengaruhi ritme kerja di lapangan.

 

2. Tenaga Kerja (X2)

 

Tempat tinggal tenaga kerja dan ketidakterperincian informasi pembagian kerja menjadi sub-faktor signifikan.

Nilai korelasi: 0,550 dan 0,481 menunjukkan hubungan kuat terhadap keterlambatan.

 

3. Peralatan (X3)

 

Kerusakan, kekurangan, dan ketidaksiapan alat turut menjadi pemicu stagnasi progres konstruksi.

 

4. Keuangan (X4)

 

Keterlambatan pembayaran oleh pemilik proyek serta fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar menjadi kendala kritis yang berdampak langsung terhadap operasional.

 

5. Lingkungan (X5)

 

Akses ke lokasi proyek yang sulit (nilai korelasi: 1,000, signifikan pada p < 0,001) menjadi faktor paling kuat yang memengaruhi keterlambatan.

Pengaruh cuaca, sosial budaya, dan premanisme juga memiliki nilai korelasi tinggi.

 

6. Perubahan (X6)

 

Desain yang sering berubah, pekerjaan tambahan, hingga kesalahan desain dari perencana memperlambat eksekusi proyek.

 

7. Kontrak (X7)

 

Konflik antara kontraktor dan konsultan serta keterlambatan pengambilan keputusan oleh pemilik proyek (owner) turut menambah kompleksitas di lapangan.

 

Dampak Keterlambatan: Biaya Membengkak, Risiko Membesar

 

Dampak dari keterlambatan pelaksanaan proyek tidak bisa dianggap remeh. Beberapa temuan penting dari penelitian ini adalah:

• Penambahan biaya tenaga kerja: 91%
• Biaya overhead kantor meningkat: 89,75%
• Biaya perawatan tambahan selama pelaksanaan: 87,5%
• Biaya akhir pelaksanaan melebihi rencana awal: 88,75%

Ini menunjukkan bahwa proyek yang molor dari jadwal bisa meningkatkan total pengeluaran secara drastis, bahkan hingga mendekati dua kali lipat dari anggaran semula, terutama jika tidak ada kontrol ketat terhadap aspek manajemen waktu dan logistik material.

 

Studi Kasus Nyata: Ketika Keterlambatan Menjadi Tragedi

 

Di Indonesia, berbagai insiden kecelakaan proyek menjadi bukti nyata dari lemahnya manajemen proyek. Misalnya:

• Runtuhnya crane proyek LRT di Matraman, Jakarta Pusat
• Ambruknya atap Manhattan Mall di Medan

Kejadian ini bukan hanya disebabkan oleh kesalahan teknis, tetapi mencerminkan kegagalan manajerial dalam mengantisipasi dan menangani keterlambatan serta risiko-risiko yang menyertainya.

 

Opini dan Analisis Tambahan: Membaca Tren dan Menawarkan Solusi

 

Dalam konteks industri konstruksi saat ini, keterlambatan semakin menjadi ancaman serius karena meningkatnya kompleksitas proyek dan tekanan waktu dari investor. Namun, ada beberapa solusi praktis yang bisa diterapkan:

 

Solusi Strategis:

• Digitalisasi jadwal proyek menggunakan software seperti Primavera atau Microsoft Project
• Sistem logistik berbasis RFID untuk pelacakan material secara real-time.
• Modular construction untuk mempercepat pembangunan dan mengurangi risiko cuaca atau logistik.

 

Pembelajaran dari Negara Lain:

• Di Jepang, sistem just-in-time telah terbukti menekan biaya dan waktu karena manajemen material yang sangat efisien.
• Di Swedia, proyek konstruksi menggunakan building information modeling (BIM) untuk memetakan potensi delay sejak perencanaan.

 

Kesimpulan: Perencanaan Detail adalah Kunci

 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor paling dominan penyebab keterlambatan proyek konstruksi gedung di Kota Padang adalah ketidaktepatan jadwal penggunaan material. Diikuti oleh permasalahan tenaga kerja, akses lokasi proyek, dan koordinasi antar pihak dalam kontrak.

 

Melalui pemahaman yang mendalam terhadap penyebab dan dampaknya, para pelaku konstruksi bisa menyusun strategi preventif yang lebih akurat. Proyek konstruksi tidak lagi cukup hanya dijalankan dengan pengalaman, tapi butuh sistem pengelolaan berbasis data, prediksi, dan kolaborasi lintas tim.

 

 

Sumber:

 

Monika Natalia, dkk. (2018). Faktor Penyebab Kegagalan Akibat Keterlambatan Proyek Konstruksi pada Bangunan Gedung di Kota Padang. Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil, Vol XV No. 2. Link Resmi: https://jurnal.pnp.ac.id/index.php/jirs/article/view/132

Pengantar: Ketika Bangunan Gagal Bukan Karena Rancangan

 

Industri konstruksi sering kali diasumsikan gagal karena aspek teknis—rancangan struktur yang lemah, material yang buruk, atau kesalahan dalam metode pelaksanaan. Namun, penelitian Yustinus Eka Wiyana membalikkan asumsi tersebut dengan mengungkap sisi gelap yang jarang dibicarakan: faktor non-teknis sebagai penyebab dominan kegagalan konstruksi dan bangunan.

 

Melalui pendekatan yang mendalam, studi ini menyuguhkan perspektif baru mengenai hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dalam konstruksi—baik badan usaha maupun individu—dengan tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu proyek. Paper ini tidak hanya relevan bagi akademisi, tetapi sangat penting dipahami oleh pelaku industri dan pengambil kebijakan pembangunan infrastruktur nasional.

 

Fokus Kajian: Kompetensi yang Diabaikan, Risiko yang Membesar

 

Penelitian ini secara khusus menganalisis pengaruh tiga elemen kompetensi utama dalam sektor konstruksi:

Sertifikat Badan Usaha (SBU)

Sertifikat Keahlian (SKA)

Sertifikat Keterampilan (SKT)

 

Ketiga sertifikat tersebut seharusnya menjamin profesionalisme dan kemampuan teknis serta manajerial dari pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi. Namun, dalam praktiknya, sertifikasi ini kerap hanya menjadi formalitas administratif yang tidak mencerminkan kompetensi nyata.

 

Dengan menggunakan pendekatan Partial Least Square (PLS) dan dukungan data lapangan dari 34 proyek di Jawa Tengah, penelitian ini menyimpulkan bahwa kegagalan konstruksi dan bangunan memiliki hubungan struktural langsung dengan lemahnya kualitas SDM dan institusi yang terlibat.

 

Data & Temuan Lapangan: Fakta Tak Terbantahkan dari 34 Proyek

 

Dari 34 proyek yang diteliti, komposisi proyek cukup merata dari berbagai tingkatan skala, mulai dari mikro hingga menengah. Hasil observasi menunjukkan bahwa 35% proyek tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam kontrak. Bahkan, 15% proyek terlambat penyelesaiannya, dengan durasi keterlambatan antara 18–58 hari atau sekitar 13–39% dari total waktu proyek.

 

Yang menarik, proyek-proyek yang mengalami kegagalan tersebar di 9 kabupaten/kota di Jawa Tengah, termasuk Semarang, Kudus, Blora, dan Magelang. Namun, ironisnya, kabupaten-kabupaten ini justru memiliki jumlah tenaga ahli dan terampil bersertifikat yang sangat terbatas. Di sebagian besar wilayah, jumlah tenaga ahli bersertifikat masih di bawah 500 orang, sementara tenaga terampil bersertifikat bahkan lebih rendah.

 

Analisis Tambahan: Sertifikasi Tanpa Validasi adalah Ancaman

 

Salah satu sorotan paling tajam dalam penelitian ini adalah lemahnya sistem validasi dalam proses penerbitan SBU, SKA, dan SKT. Banyak asosiasi yang mengeluarkan sertifikat tanpa melakukan uji kompetensi secara objektif. Ini menciptakan ilusi bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proyek memiliki kemampuan, padahal kenyataannya tidak demikian.

 

Hal ini berdampak langsung terhadap kualitas pekerjaan di lapangan. Ketiadaan keterampilan praktis, lemahnya manajemen risiko, serta ketidakpahaman terhadap standar mutu teknis menyebabkan keputusan yang keliru dalam pengadaan material, pengawasan pekerjaan, hingga pengendalian mutu.

 

Kasus Nyata: Ketika Sertifikasi Tidak Menjamin Kompetensi

 

Dalam salah satu proyek di Kota Salatiga, ditemukan keretakan struktural pada bangunan sekolah baru hanya dalam waktu 3 bulan setelah serah terima. Investigasi independen mengungkapkan bahwa pelaksana lapangan tidak memahami ketentuan teknis pengecoran lantai dua. Meski memegang SKT, pekerja tersebut tidak pernah mengikuti pelatihan teknis.

 

Di Blora, proyek drainase rusak hanya dalam hitungan minggu akibat ketebalan beton yang tidak merata. Pihak kontraktor memiliki SBU aktif, namun perusahaan tersebut ternyata hanya “meminjam nama” untuk memenuhi syarat lelang. Fenomena ini jamak terjadi, memperkuat temuan penelitian bahwa proses sertifikasi saat ini belum sepenuhnya menjamin kompetensi nyata.

 

Kritik terhadap Sistem Sertifikasi dan Manajemen SDM Konstruksi

 

Penelitian ini juga menyoroti bahwa problem sistemik dalam tata kelola SDM konstruksi adalah biang utama. Pemerintah selama ini lebih berfokus pada aspek pengawasan teknis pasif, tanpa memastikan bahwa aktor yang ditunjuk memang layak dari sisi kompetensi.

 

Selain itu, banyak tenaga kerja yang tidak mendapat akses pada pelatihan atau pembinaan kompetensi, apalagi di daerah-daerah. Disparitas kompetensi antara pusat dan daerah menciptakan kesenjangan kualitas proyek yang tajam. Di sisi lain, birokrasi sertifikasi yang rumit dan biaya tinggi menjadi penghambat partisipasi pekerja lokal.

 

Dampak Luas: Kerugian Ekonomi dan Sosial

 

Ketika bangunan gagal berfungsi atau mengalami kerusakan dini, bukan hanya uang negara yang terbuang. Masyarakat sebagai pengguna akhir menjadi korban langsung. Bangunan sekolah yang retak, puskesmas yang bocor, atau jembatan desa yang ambruk menimbulkan rasa tidak percaya publik terhadap pemerintah dan industri konstruksi.

 

Lebih jauh, kegagalan tersebut juga menimbulkan kerugian ekonomi sekunder—terhambatnya akses, meningkatnya biaya pemeliharaan, dan pemborosan anggaran. Oleh karena itu, isu non-teknis dalam konstruksi harus segera ditangani jika ingin mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

 

Rekomendasi Strategis: Membangun dari SDM, Bukan Hanya Beton

 

Penelitian ini menyarankan beberapa langkah strategis, yang juga relevan untuk diterapkan secara nasional:

 

1. Reformasi Sistem Sertifikasi

 

Proses sertifikasi SBU, SKA, dan SKT harus melibatkan uji kompetensi berbasis praktik dan audit lapangan secara berkala. Asosiasi dan lembaga sertifikasi harus diawasi oleh badan independen yang memiliki kewenangan penuh.

 

2. Pemetaan dan Penguatan SDM Daerah

 

Pemerintah provinsi dan kabupaten perlu memetakan jumlah dan kompetensi tenaga kerja konstruksi di wilayahnya. Program pelatihan berbasis komunitas dan kerja sama dengan politeknik lokal harus diintensifkan.

 

3. Digitalisasi Proses Tender dan Sertifikasi

 

Dengan menggunakan platform digital berbasis blockchain atau sistem database nasional, transparansi dan keabsahan data tenaga ahli dan badan usaha bisa lebih terjamin.

 

4. Integrasi Manajemen Risiko Non-Teknis

 

Pihak perencana dan pengawas harus mulai mengadopsi manajemen risiko yang tidak hanya memantau aspek teknis, tapi juga kompetensi pelaksana, reputasi kontraktor, dan histori proyek sebelumnya.

 

Kesimpulan: Tanpa SDM Kompeten, Pembangunan Akan Runtuh

 

Melalui pendekatan yang sistematis dan data lapangan konkret, paper ini berhasil membuktikan bahwa faktor non-teknis berperan besar dalam kegagalan konstruksi dan bangunan. Sertifikasi formal yang tidak diimbangi dengan kompetensi riil, kurangnya tenaga kerja terampil, serta lemahnya sistem pengawasan menjadi pemicu utama.

 

Untuk menjawab tantangan tersebut, industri konstruksi Indonesia harus berani melakukan reformasi mendalam, dimulai dari sistem manajemen SDM dan validasi kompetensi. Tanpa itu, pembangunan yang berkualitas hanya akan jadi ilusi di atas kertas kontrak.

 

 

Sumber Resmi:

 

Wiyana, Y. E. (2012). Analisis Kegagalan Konstruksi dan Bangunan dari Perspektif Faktor Non-Teknis. Wahana Teknik Sipil, Vol. 17 No. 1.

Jurnal Wahana Teknik Sipil – Politeknik Negeri Semarang

Pendahuluan: Kualitas, Pilar Ketiga yang Terlupakan

 

Selama bertahun-tahun, pengukuran produktivitas dalam industri konstruksi di Indonesia umumnya berfokus pada dua aspek utama: waktu dan biaya. Namun, dalam realitas proyek konstruksi modern, kualitas merupakan elemen penting yang tidak bisa diabaikan. Paper karya Anton Soekiman bersama Krishna S. Pribadi, Biemo W. Soemardi, dan Reini D. Wirahadikusumah dari Parahyangan Catholic University dan ITB, hadir menjawab tantangan ini dengan menelaah faktor-faktor produktivitas tenaga kerja yang berdampak langsung pada kinerja kualitas proyek bangunan di Indonesia.

 

Alih-alih sekadar mengejar kecepatan dan efisiensi biaya, penelitian ini menekankan pentingnya keterkaitan erat antara produktivitas tenaga kerja dan kualitas hasil pekerjaan. Sebab, proyek yang selesai tepat waktu dan hemat biaya, namun memiliki kualitas buruk, pada akhirnya merugikan semua pihak.

 

Metode Penelitian: Menggali Suara Praktisi Lapangan

 

Studi ini menggunakan pendekatan survei melalui kuesioner terhadap 51 responden dari berbagai latar belakang profesional seperti manajer proyek, pengawas lapangan, hingga pejabat pemerintah. Para responden berasal dari wilayah yang tersebar di Indonesia, termasuk Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Sulawesi. Menariknya, lebih dari 94% responden memiliki pengalaman kerja lebih dari lima tahun, menjadikan temuan penelitian ini memiliki dasar praktis yang kuat.

 

Kuesioner menilai 113 faktor yang telah dikelompokkan menjadi 15 kategori seperti supervisi, perencanaan pelaksanaan, desain, tenaga kerja, material, hingga faktor eksternal. Responden diminta menilai tingkat pengaruh masing-masing faktor terhadap kualitas proyek menggunakan skala 1 hingga 5. Hasilnya diolah menjadi indeks kepentingan untuk mengukur dampak relatif tiap faktor.

 

Temuan Kunci: Supervisi sebagai Titik Rawan

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok faktor supervisi merupakan penyumbang dampak negatif tertinggi terhadap kualitas proyek. Masalah seperti instruksi yang tidak jelas kepada pekerja, tidak adanya metode supervisi yang terstruktur, ketidakhadiran pengawas, dan rendahnya kompetensi supervisor dinilai sangat memengaruhi hasil akhir proyek.

 

Selain itu, perencanaan pelaksanaan yang buruk, termasuk dalam hal urutan kerja (sequencing) yang kacau, juga berkontribusi terhadap penurunan mutu konstruksi. Kepemimpinan yang lemah di lapangan, perubahan desain yang tidak dikomunikasikan dengan baik, serta rendahnya keterampilan dan pengalaman tenaga kerja, turut memperburuk situasi.

 

Hal menarik dari hasil penelitian ini adalah bahwa faktor-faktor yang tampaknya teknis seperti material dan alat, justru memiliki dampak yang lebih kecil dibanding faktor-faktor yang sifatnya manajerial dan manusiawi. Ini menunjukkan bahwa akar dari banyak permasalahan kualitas bukan pada bahan bangunan atau teknologi, melainkan pada pengelolaan manusia di lapangan.

 

Analisis Lanjutan: Masalah Lama yang Belum Tuntas

 

Permasalahan seperti rendahnya keterampilan pekerja, ketidakhadiran pengawas, hingga komunikasi yang buruk sudah lama dikenal dalam dunia konstruksi Indonesia. Namun hingga kini, persoalan tersebut masih dominan. Ini menunjukkan bahwa sistem pelatihan dan manajemen tenaga kerja belum berhasil mengatasi tantangan dasar produktivitas.

 

Ketika seorang pekerja menerima instruksi yang tidak jelas, kesalahan pengerjaan sangat mungkin terjadi. Jika pengawas tidak hadir atau tidak kompeten, kesalahan tersebut tidak langsung terdeteksi dan bisa merembet menjadi cacat struktural. Ketika desain berubah tapi tidak segera disampaikan ke lapangan, pekerja tetap melanjutkan pekerjaan sesuai desain lama. Akibatnya, kualitas akhir proyek terganggu dan biaya perbaikan bertambah.

 

Studi Nyata: Proyek Gagal karena Salah Supervisi

 

Salah satu contoh konkret terjadi dalam proyek pembangunan fasilitas pemerintahan di Jawa Barat. Proyek ini mengalami keterlambatan hingga empat bulan dan menghadapi kritik tajam karena kualitas pekerjaan struktur bawah yang buruk. Setelah diaudit, ditemukan bahwa pengawas lapangan sering absen, terjadi miskomunikasi terkait perubahan desain pondasi, dan para pekerja tidak mendapatkan pelatihan mengenai metode pengecoran baru.

 

Temuan dalam kasus ini sangat mencerminkan isi paper yang dibahas. Persoalan yang terlihat sederhana seperti komunikasi dan kehadiran pengawas ternyata menjadi penentu kualitas proyek secara keseluruhan. Bahkan, meski material telah memenuhi spesifikasi dan alat berat tersedia, kegagalan tetap tidak terhindarkan karena lemahnya supervisi.

 

Keterkaitan dengan Tren Global

 

Fokus pada faktor manusia dalam produktivitas bukan hanya menjadi perhatian di Indonesia. Penelitian oleh Alinaitwe et al. (2007) di Uganda dan Enshassi et al. (2007) di Gaza menunjukkan kesamaan bahwa produktivitas sangat erat kaitannya dengan sistem manajemen tenaga kerja, pelatihan, dan koordinasi di lapangan. Meski setiap negara memiliki tantangan unik, akar permasalahannya sering kali serupa: SDM yang tidak dikelola secara efektif.

 

Namun, dalam konteks Indonesia, kompleksitas semakin tinggi karena keberagaman budaya, bahasa, dan struktur organisasi antarwilayah. Hal ini menjadi pembeda utama dan memperkuat urgensi pengembangan pendekatan supervisi yang adaptif dan kontekstual.

 

Rekomendasi Strategis: Jalan Menuju Perbaikan

 

Berdasarkan temuan paper ini, berikut adalah beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas proyek melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja:

• Pertama, penting untuk meningkatkan kompetensi para pengawas lapangan. Ini bisa dilakukan melalui pelatihan teknis dan manajerial secara berkala. Sertifikasi profesi pengawas juga harus diwajibkan sebagai bagian dari sistem kualitas proyek nasional.
• Kedua, perusahaan konstruksi perlu menerapkan metode supervisi yang terstandar. Penggunaan aplikasi digital untuk checklist pekerjaan harian dan inspeksi bisa membantu mengurangi human error serta meningkatkan transparansi.
• Ketiga, perencanaan pelaksanaan perlu dibuat secara sistematis dan realistis. Simulasi urutan kerja serta pelibatan tim pelaksana dalam tahap perencanaan akan meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap metode kerja.
• Keempat, sistem komunikasi di lapangan harus diperkuat. Briefing rutin, dokumentasi perubahan desain secara real-time, serta penggunaan aplikasi komunikasi kerja (seperti WhatsApp Business atau Trello) dapat meningkatkan koordinasi antara tim perencana dan pelaksana.
• Terakhir, pelatihan bagi tenaga kerja tidak boleh diabaikan. Keterampilan praktis seperti pengecoran, pemasangan rangka baja, atau pembacaan gambar kerja perlu terus diasah dengan metode belajar langsung yang aplikatif.

 

Kritik terhadap Penelitian

 

Meskipun penelitian ini menawarkan wawasan penting, masih terdapat beberapa keterbatasan. Jumlah responden relatif kecil dibanding luasnya cakupan industri konstruksi di Indonesia. Selain itu, sebagian besar responden berasal dari Pulau Jawa, padahal konteks konstruksi di wilayah Indonesia Timur atau luar Jawa bisa sangat berbeda. Penelitian lanjutan sebaiknya mengakomodasi lebih banyak responden dari wilayah timur serta mempertimbangkan pengaruh digitalisasi dalam supervisi modern.

 

Kesimpulan: Produktivitas Bukan Sekadar Kecepatan

 

Paper ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas proyek konstruksi tidak bisa dilepaskan dari perbaikan produktivitas tenaga kerja. Namun, produktivitas di sini tidak boleh semata-mata diartikan sebagai kecepatan bekerja, tetapi juga mencakup kemampuan bekerja dengan benar dan sesuai standar kualitas. Kualitas, pada akhirnya, adalah hasil dari keterampilan, komunikasi, kepemimpinan, dan sistem kerja yang menyatu.

 

Dalam era pembangunan masif dan kebutuhan infrastruktur berkualitas tinggi, temuan ini menjadi pengingat bahwa pembangunan yang baik dimulai dari manusia yang dikelola dengan baik. Kualitas proyek tidak bisa ditinggikan jika supervisi masih lemah, komunikasi masih buruk, dan pekerja masih belum terlatih. Maka, investasi pada manajemen tenaga kerja adalah investasi pada masa depan konstruksi Indonesia itu sendiri.

 

 

Sumber Referensi

 

Soekiman, A., Pribadi, K. S., Soemardi, B. W., & Wirahadikusumah, R. D. (2010). Labor Productivity Factors Affecting the Projects Quality Performance in Indonesia. Dipresentasikan dalam 5th ASEAN Post Graduate Seminar, Kuala Lumpur.