INFO NASIONAL - Kementerian Ketenagakerjaan terus mengembangkan dan memperkuat BLK Komunitas sebagai salah satu jawaban tantangan ketenagakerjaan saat ini. Tantangan ketenagakerjaan dimaksud adalah bonus demografi, revolusi industri 4.0, dan dampak pandemi. BLK Komunitas juga diharapkan menjadi salah satu solusi dalam mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia.

Hal ini disampaikan Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Caswiyono Rusydie Cakrawangsa dalam Workshop Peta Jalan Kemandirian Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas yang berlangsung pada 7-9 Juni 2021 di Tasikmalaya, Jawa Barat.

"Rangkaian perhelatan Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan, serta Peresmian BLK Komunitas 2020 di Pondok Pesantren Cipasung kemarin, telah menoreh makna penting. Di samping menjadi penanda dimulainya operasional 1.014 BLK Komunitas yang dibangun tahun 2020, juga meneguhkan upaya penting untuk memastikan semua BLK Komunitas," kata Caswiyono melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Kamis, 10 Juni 2021.

Caswiyono menyampaikan, saat ini BLK Komunitas yang mencapai 2.127 menjadi lembaga pelatihan yang mandiri dan profesional. Kemandirian BLK Komunitas tersebut, menurut Caswiyono, ditandai dengan terbentuknya secara resmi Forum Komunikasi Nasional BLK Komunitas, terjalinnya kemitraan strategis dengan berbagai stakeholders, adanya peta jalan kemandirian BLK Komunitas, serta ditetapkannya 25 BLK Komunitas terbaik menjadi inkubator kewirausahaan.

"Ini semua merupakan ikhtiar nyata Bu Menaker Ida Fauziyah dalam mempercepat pembangunan sumberdaya manusia dan pemulihan ekonomi nasional," katanya.

Penetapan 25 BLK Komunitas sebagai inkubator usaha adalah hasil seleksi dari 40 BLK Komunitas unggulan yang dibangun pada periode pembangunan 2017 serta mengikuti workshop bertajuk Peta Jalan Kemandirian BLK Komunitas di Tasikmalaya.

Menurut Caswiyono, pengembangan BLK Komunitas membutuhkan kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak. BLK Komunitas juga diproyeksikan untuk menjadi pemeran utama dalam ekosistem pelayanan ketenagakerjaan di Indonesia.

"BLK Komunitas harus jadi pemeran utama dalam link and match antara dunia pendidikan dan pelatihan dengan dunia kerja dan usaha. Karenanya, BLK Komunitas juga harus menjadi inkubator wirausaha, dan berperan menyiapkan kompetensi calon pekerja, termasuk pekerja migran Indonesia (PMI), terutama di kantong PMI," katanya, menambahkan.

BLK Komunitas juga akan ditransformasikan sebagai wadah pengembangan talenta muda Indonesia, selaras dengan upaya peningkatan sumber daya manusia yang saat ini terus dilakukan. Dalam upaya transformasi BLK Komunitas tersebut, Kemnaker juga mengupayakan perluasan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholder dan perusahaan. Tujuannya, agar BLK Komunitas semakin mandiri, mampu meningkatkan kualitas pelatihan, serta menempatkan alumni pelatihannya sebagai pekerja terampil, maupun sebagai wirausahawan.

"Tahun ini kerja sama itu kami perluas. Kita akan melakukan penandatangan MOU-nya, Kementerian Ketenagakerjaan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak," katanya.

Mitra yang menjalin kerja sama, yaitu Masyarakat Ekonomi Syariah, PT Telkom, Martha Tilaar, Perhimpunan Paricara Usada Indonesia, PT Panasonic, Bank Syariah Indonesia, Himpunan Kawasan Industri, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PT Pegadaian, dan PT Polytron.

Sementara itu, salah satu BLK Komunitas unggulan yang hadir, yakni BLK Komunitas Pondok Pesantren Giri Kusumo yang fokus pada satu program pelatihan teknik sepeda motor (TSM) di Kabupaten Demak, telah menunjukkan kemandiriannya dengan melahirkan lulusan yang ditampung oleh PT Astra dan Honda, serta wirausahawan yang membuka bengkel di kampung asalnya masing-masing.

“Alhamdulillah dan terima kasih kepada Kemnaker. Berdirinya BLK Komunitas memberi banyak manfaat dalam membekali santri-santri dan masyarakat sekitar lingkungan pesantren keterampilan otomotif. BLK Komunitas Giri Kusumo telah lakukan MoU-Mou dengan banyak perusahaan otomotif dan bengkel diantaranya Bengkel Astra dan Honda. Kerja samanya dalam bentuk magang setelahnya mereka direkrut sebagai karyawan,” ucap Muhammad Hanif Maimun, Kepala BLK Komunitas Ponpes Giri Kusumo.

BLK Komunitas Giri Kusumo merupakan satu dari sekian lembaga atau yayasan yang menerima manfaat program pembangunan BLK Komunitas Kementerian Ketenagakerjaan. Sejak berdiri di tahun 2017, BLK Komunitas Ponpes Giri Kusumo sudah banyak meluluskan tenaga terampil dan berkompeten. 

Di tahun pertama berdiri telah melatih dan berikan sertifikat keahlian sebanyak 80 orang. Di tahun-tahun berikutnya BLK Komunitas Giri Kusumo meluluskan 32 peserta, setiap tahunnya, total 176 alumni di tahun 2020. Kemampuan dan keahlian dimiliki para alumni pun diminati dunia industri dan usaha. Kini BLK Komunitas Ponpes Giri Kusumo telah menjalin kerjasama dengan PT Astra dan Honda. (*)

Sumber: nasional.tempo.co

PT Semen Padang melakukan Penandatanganan Naskah Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU), dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Ditjen Bina Lavotas) Kementerian Ketenagakerjaan, Senin (13/12/2021).

Bertempat di Ruang Tri Dharma Kementerian Ketenagakerjaan Lantai 2 A, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, MoU itu ditandatangani langsung oleh Dirut PT Semen Padang Yosviandri dan Dirjen Bina Lavotas Kementerian Ketenagakerjaan Budi Hartawan. Hadir pada acara MoU itu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Dirut PT Semen Padang Yosviandri mengatakan, MoU antara PT Semen Padang dengan Dirjen Bina Lavotas dilakukan dalam rangka pengembangan kejuruan dan program pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri atau link and match dengan tujuan, untuk meningkatkan kompetensi kualitas sumber daya manusia melalui vokasi dan sertifikasi.

"MoU ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan. Untuk fasilitas pelatihan dan sertifikasinya, bisa memanfaatkan fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) dan Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Kementerian Tenaga kerja yang ada di Indonesia," kata Yosviandri di Jakarta.

Bagi PT Semen Padang, sebut Yosviandri, MoU ini banyak manfaatnya, karena konsep MoU nya link and match dengan industri. Bahkan, buah dari MoU ini, akan diwujudkan dalam bentuk pelatihan sertifikasi pengelasan dan instalasi listrik yang rencananya akan digelar dalam waktu dekat ini.

Pelatihan sertifikasi pengelasan dan instalasi listrik itu, katanya melanjutkan, akan bekerjasama dengan BLK Kota Padang, melibatkan tenaga kerja dari vendor di lingkungan PT Semen Padang, dan juga masyarakat sekitar perusahaan sebagai pesertanya.

"Pelatihan dan sertifikasi ini juga untuk membantu perusahaan dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja. Nah, bagi masyarakat lingkungan perusahaan PT Semen Padang yang belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan, bisa memanfaatkan peluang pelatihan dan sertifikasi ini," katanya didampingi Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan, Oktoweri, dan Kepala Unit CSR, Rinold Thamrin.

Sebelumnya, saat menyampaikan sambutan pada acara penandatanganan MoU tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, akselerasi peningkatan kompetensi SDM diperlukan untuk mengatasi sejumlah tantangan ketenagakerjaan seperti mismatch ketenagakerjaan, penyiapan SDM menuju bonus demografi, serta mengatasi dampak pandemi COVID-19 di sektor ketenagakerjaan.

"Tidak ada pilihan bagi kita semua selain kerja kolaboratif, kerja sinergi, antara pemerintah dengan pemerintah daerah, antara pemerintah dengan dunia industri," katanya.

Menaker Ida menyampaikan apresiasinya kepada dunia industri yang telah menunjukkan komitmennya membangun SDM Indonesia melalui kerja sama dengan pemerintah. "Keberadaan industri sebagai mitra, dapat memberikan masukan atas kebutuhan keterampilan di industri, membantu memberikan masukan atas kekurangan keterampilan tenaga pengajar atau instruktur pelatihan, perkembangan peralatan yang digunakan di industri, bahkan softskills apa saja yang dibutuhkan oleh industri," kata Menaker Ida.(*)

Sumber: padek.jawapos.com

Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Pelatihan kerja merupakan salah satu jalur untuk meningkatkan kualitas serta mengembangkan karier tenaga kerja.

Di Eropa dan Malaysia secara garis besar dapat dibagi menjadi pendidikan dan pelatihan vokasi tahap awal (IVET) dan pendidikan dan pelatihan vokasi tahap lanjutan (CVET)^[1].IVET adalah pendidikan dan pelatihan sebelum masuk dunia kerja pada sistem pendidikan dan pelatihan yang relevan ^[1].CVET adalah pendidikan dan pelatihan sesudah masuk dunia kerja, termasuk di dalamnya adalah pelatihan bagi pekerja yang mencari pekerjaan baru setelah di-PHK dan pelatihan di dalam internal perusahaan^[1].IVET mengacu pada pendidikan vokasi^[1].

Di Indonesia, pelatihan kerja merupakan salah satu dari tiga pilar utama peningkatan kualitas tenaga kerja, yaitu: standar kompetensi kerja, pelatihan berbasis kompetensi serta sertifikasi kompetensi oleh lembaga yang independen.

Eropa

Inggris

CVCET di Inggris dijalankan oleh Further Education (FE) di bawah koordinasi Department for Bussiness, Inovations and Skills^[2][1]. FE menawarkan kualifikasi level pemula hingga level 3 pada National Vocational Qualification^[1].

Jerman

Wajib belajar di Jerman berlaku sampai dengan anak berusia 15 tahun, bagi yang memilih untuk bekerja setelah usia 15 tahun, diwajibkan untuk mengikuti pelatihan kerja di sekolah vokasi sambil bekerja di perusahaan sampai berusia 18 tahun (dual sistem)^[1]. Terdapat sekitar 350 jenis pelatihan kerja^[1].

Asia

Malaysia

CVET di Malaysia dilaksanakan oleh NDTS di bawah Kementerian Sumber Manusia, berupa pelatihan pemagangan mengacu pada dual sistem di Jerman^[1].

Secara terpisah CVET juga dilaksanakan di masing-masing negara bagian^[1].

Jepang

Pelatihan kerja di Jepang diselenggarakan oleh negara melalui Sekolah Pengembangan Kemampuan bagi Disabilitas (障害者職業能力開発校) serta Politeknik Pengembangan Kemampuan Kerja (職業能力開発大学校) (julukan: Politeknik College) dan (職業能力開発促進センター) (julukan: Politeknik Center), juga diselenggarakan oleh masing-masing prefektur melalui Sekolah Pengembangan Kemampuan Kerja (職業能力開発校) dengan nama yang berbeda di tiap prefektur.

Sumner: id.wikipedia

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) Suhartono mengungkapkan identitas para pekerja asing yang disebut menempati jabatan profesional selama periode 2019-2021.

Menurut Suhartono, mereka yang disebut sebagai profesional umumnya adalah para pekerja teknis. "Untuk yang profesional ini adalah banyakan tenaga teknis, teknisi, misalnya untuk pemasangan alat-alat berat," kata Suhartono dalam rapat panitia kerja (Panja) Pengawasan Penanganan Tenaga Kerja Asing di Komisi IX DPR, Selasa (8/2/2022).

Dia melanjutkan, teknisi asing itu dibutuhkan untuk memudahkan terjemahan bahasa asing pada alat-alat berat. Hal ini karena beberapa petunjuk pada alat berat itu disebut berbahasa asing. "Karena ini berkaitan dengan masalah dari untuk bahasa, petunjuknya (petunjuk alat) dari negara asal mereka, jadi ini membutuhkan," klaim Suhartono.

Suhartono menjelaskan hal itu untuk menjawab pertanyaan pimpinan rapat, Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris mengenai data pekerja asing profesional yang disebut begitu banyak. Charles sebelumnya mempertanyakan mengapa jumlah pekerja asing yang memiliki jabatan profesional begitu banyak hingga mencapai angka 40.000.

"Pak Dirjen, boleh dijelaskan enggak ini profesional maksudnya apa. Dan definisi profesional itu kan luas sekali begitu," kata politikus PDI-P itu.

Sebelumnya, 40.000 orang pekerja asing dengan level jabatan profesional berada di Indonesia selama periode 2019-2021. Hal ini diungkapkan Suhartono dalam rapat Panja Komisi IX DPR bersama pemerintah, Selasa.

"Berdasarkan level jabatan, pada 2019, untuk advisor atau consultan sebanyak 27.241. Direksi sebanyak 11.508, kemudian komisaris sebanyak 991, dan manager sebanyak 23.082. Untuk profesional, sebanyak 46.724," kata Suhartono.

Pada tahun berikutnya yaitu 2020, jumlah pekerja asing profesional di Indonesia mengalami penurunan menjadi 41.906. Kemudian, pekerja asing yang menjabat konsultan ada sebanyak 21.600 di tahun yang sama. Lalu, mereka yang menjabat sebagai direksi perusahaan sebanyak 9.956, Komisaris sebanyak 718, dan manajer 19.941 orang.

"Untuk tahun 2021, Konsultan sebanyak 20.807, direksi sebanyak 8.936, komisaris sebanyak 656, dan manager sebanyak 19.127, dan profesional sebanyak 38.745," jelasnya.

Sumber: kompas.com